REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAW BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/ PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC NOMOR KEP. I~./KPA.MCC/O~/~OI~ TENTANG PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM M L U M U M CZ4LLENGEACCOUiW-INDONESIA '
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/ PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC, Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA
Keputusan Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC No. KEP. 08/ KPA.MCC/ 12/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola Hibah MCC, perlu menetapkan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Kelola Hubungan Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Pelaksana Program MCA -Indonesia melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC yang juga bertindak selaku Ketua Majelis Wali Amanat ~ l e m i u mChderge AccountIndonesia; Mengingat
:
I. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peratumn Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang PembenWn dan Organisasi Kementeik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 20 11; 3. Peraturan Menteri Negai-a Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.OOS/M.PPN / 10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 20 12;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasiondiKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
...
Pembangunan Nasional/Kepala Badaiz Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 20 12;
Perencanaan
6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.82/M.PPN/HK/O8/2012 tentang Penlbentukan Majelis Wali Amanat Millennium ChallengeAccount Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 1O4/M.PPN/HK/ I 2/ 20 12 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC-Indonesia, Kernenterian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 20 13; 8. Keputusan Pejabat Penandatangan DIPAIPejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC Nomor KEP. 08/KPA.MCC/ 12/20 12 tentang Pengangkatan Pejabat Pernbuat Komitmen Pengelola Hibah MCC Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 20 13;
Menetapkan
KEPUlWSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC TENTANG PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANTARA PFJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM MUEMMUM CiWLLENGE ACCOWINDONESLA.
PERTAMA
: Menetapkan Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tata Kelola Hubungan Kerja antara Pejabat Pembuat Komitrnen dan Unit Pelaksana Program Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) sebagainlana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal -26 Maret 20 13
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 3. Inspektur Utama, Bappenas; 4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/B$.~~III;;_.,, 5. Kepala
...
5. 6. 7. 8. 9.
Kepala Biro Urnurn, Kernenterian PPN/Bappenas; Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kernenterian PPN/Bappenas; Direktur Eksekutif MCA-Indonesia; Kordinator Unit Pendukung KPA; PPK Pengelola Hibah MCC.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/ PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR KEP. J& /KPAMCC/O3/20 1.3 TANGGAL MARET 2 0 1 3
PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM MCA-INDONESIA
PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM MCA-INDONESIA
A. PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian kerjasama pemberian hibah Millennium Challenge Compact pada tanggal 19 November 2011. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberian hibah adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kerniskinan masyarakat melalui kegiatan investasi yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Mekanisme pengelolaan hibah Millenium Challenge Compact atau disebut Hibah Compact dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 201 1 tentang Dana Penvalian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 tahun 2012 tentang pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia (LWA MCA-Indonesia). Pada permen PPN No 2 tahun 2012, disebutkan bahwa organisasi LWA MCA-Indonesia terdiri dari (a) MWA, (b) Pengelola Dana Amanat, (c) Tim Pelaksana yang terdiri atas Unit Pelaksana Program yang dibantu oleh Fiscal Agent dan Procurement Agent dan Unit Pendukung KPA Unit Pelaksana Program dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan membawahi personil penanggungiawab pelaksanaan program terdiri dari para Direktur dan staf serta didukung oleh Fiscal Agent dan Procurement Agent. Unit Pendukung KPA merupakan unit yang terdiri dari Koordinator Unit Pendukung KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pengelolaan Program Compact perlu diperjelas dan dipertegas pembagian tugas, kewenangan, dan tata kelola hubungan kerja antara Unit Pelaksana Program dengan Unit Pendukung
KPA,
...
RPA, khususnya Direktur Eksekutif MCA-Indonesia dengan Pejabat Pembuat
Komitmen. Hal ini juga sudah secara jelas menjadi amanat Diktum KELIMA Keputusan
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Pengelola Hibah
MCC
Nomor
'EP.Ot3/KPA.MCC/ 12/20 12 yang menyatakan bahwa pembagian tugas, wewenang serta tata kelola hubungan kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC.
B. MAKSUD Keputusan Kuasa 'Fengguna Anggaran ini disusun sebagai pedoman bagi: 1. Kuasa Pengguna Ai~ggaran dalam melakukan pembagian tugas dalant pelaksanaan Program Compact; 2. Pejabat Pembuat Komitmen dalam nlelaksanaknn tugas dan wewenangilya mengelola keuangan yang berasal dari AFBN; dan 3. Unit Pelaksana Program dalam rnelaksanakan dan mengeloh Program Compact, C. RUANG LINGKUP
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mencakup pedoman mengenai pembagian tugas, wewenang, serta tata kelola hubungan kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif.
D. K E m A N HUKUM
Ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan pedoman ini adalah: 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Dana
Perwalian; 2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat M'Ilenniurn Challenge Acwunt-Indonesia sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012; 3. Peraturan
...
3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/20 12 tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation; 4. Millennium Challenge Compact antara Amerika Serikat melalui the M'Ilennium
Chdlenge Cotporatjon dan Republik Indonesia (Compact9 tanggal 19 November 20 11; 5. Program ImpfemenbtionAgreement antara Milennium Challenge Cooperafion
dengan Kementerian PPN/Bappenas tanggal 20 September 20 12; 6. Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 7 januari 201 3; dan 7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
E. TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA Berdasarkan masing-masing uraian tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat Millennium ChallengeAccount Indonesia, maka hubungan kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif yang di dalamnya memuat pembagian tugas dan kewenangan secara jelas adalah sebagaimana tersebut di bawah ini: Ketentuan Umum a. Direktur Eksekutif sebagai pimpinan dari Unit Pelaksana Program memiliki
otoritas
tunggal
untuk
melakukan
pengadaan,
penandatanganan, pelaksanaan, dan pemantuan pengeluaran dana hibah MCC, kecuali apabila otorisasi tersebut didelegasikan kepada anggota Unit
Pelaksana Program lainnya di bawah kendali dan tanggungiawab Direktur Eksekutif; b. Tindakan Direktur Eksekutif tidak membutuhkan persetujuan atau konfirmasi dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun Unit Pendukung KPA kecuali yang diatur secara khusus; c. Pejabat Pembuat Komitmen maupun Unit Pendukung KPA memiliki otoritas tunggal untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni dan tindakan Pejabat Pembuat Komitmen maupun Unit Pendukung
KPA
...
KPA dalam mengelola Rupiah Murni tidak membutuhkan persetujuan
atau konfirmasi dari Direktur Eksekutif; d. Direktur Eksekutif tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Rupiah Murni, namun demikian Direktur Eksekutif wajib membantu Pejabat Pembuat Kornitrnen maupun Unit Pendukung KPA dalam memproses dokumen yang diperlukan terkait dengan penyediaan Rupiah Murni sebagaimana ditentukan dalarn Compact; e. Pejabat Pernbuat Komitrnen wajib menandatangani kontrak secara langsung atau secara elektmnik dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikasi/pernyataan oleh Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran diterima; f.
Sertifikasi/pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitrnen dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
I) Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Cornpael, 2) Biaya pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan siap digunakan; 3) Kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan Milennium Challenge Coquoration Procurement Guideline4 4) Tidak ada pengaduan clan sanggahan terhadap hasil kegiatan pengadaan; dan 5) Telah disiapkan rencana kerja pemantauan pelaksanaan kegiatan. 8. PPK setelah menerima setifikat yang sesuai dengan Anak Lampiran, tidak perlu melakukan verifikasi substansi, dengan ketentuan jika terjadi masalah dalam pelaksanaan di kemudian hari tidak akan menjadi tanggung jawab PPK.
2. Tabel Pembagian Tugas antara PPK dengan Direktur Eksekutif
Uraian rinci pembagian tugas antara Pejabat Pembuat Komitrnen dengan Direktur Eksekutif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
TUGAS I PERENCANAAN
URAIAN
Direkhzr Eksekutif I Menyiapkan Pmumment Plan, Disbursement Plan, QuarkerlyFinancial Repork (QFR) .
2 Menyiapkan Annual
Work Plan (AWP) untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang.
3 Bertanggungjawab
dalam penyiapan dokurnen pelelangan (Man, dokumen lelang, dokumen kontrak). 4 Melaporkan perkembangan penyerapan anggaran, kegiatan pengadaan, capaian kegiatan dan ha1 lainnya yang dianggap perlu setiap bulan kepada MWA MCAIndonesia dan Resident CountryDj~ctor-MCC dengan tembusan kepada PPK.
PF'K I Menyiapkan anggaran Rupiah Murni (RM)dan rencana penarikan hibah
Millennium Challenge Coprabon berdasarkan Annual WorkPlan (AWP) yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif, untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang. 2 Melakukan, mengusulkan kebutuhan anggaran Rupiah Murni dan rencana penyerapan hibah kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sekretariat sesuai peraturan perundangundangan.
TUGAS 2 PROSES
PENGADAAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK
URAIAN Direkhrr Eksekutif 1 Bertanggungjawab terhadap proses pengadaandan pembayaran yang dilakukan melalui Procuzrnent Agent dan fiscal Agent.
2 Menandatangani kontrak semua pekerjaan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Coporation. 3 Melaporkan perkembangan proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak kepada MWA MCAIndonesia dan Resident Countty Director-MCC setiap bulan. 4 Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Corporation. 5 Mengirirnkan bukti/copy pembebasan pajak dan reimbursen~entpajak kepadaPPKdengan ternbusan kepada Resident County Dixctor-MCC. 3 MONITORING 1 Bertanggungjawab DAN EVALUASI terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi semua kegiatan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Copration clan melaporkan secara berkala kepada MWA MCA-Indonesia dan Resident Counfry Director-MCC setiap bulan.
PPK 1 Menandatangani kontrak kegiatan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Corporation bersarna Direktur Eksekutif berdasarkan PMK No. 124/PMK.05/2012. 2 Melakukan pembayaran penggantian pajak sesuai PMK No. 124/PMK.O5/20 12.
1 Melakukan monitoring
terhadap penyerapan anggaran hibah MYIenniurn Challenge Corporation berdasarkan PMK. No. 124/ PMK.O5/2012.
TUGAS
---
4 LAPORAN
KEUANGAN
URAIAN Direktur Eksekutif 2 Mengambil langkah/ tindakan apabila kegiatan menyimpang dari program Compacfdan melaporkan kepada MWA MCA-Indonesia dan Residenf Counfry Dimcfor-MCC. I Bertanggungjawab terhadap progres penyerapan hibah Millennium Challenge C o p r afion. 2 Melaporkan status
keuangan setiap bulan kepada MWA MCAIndonesia dan Residenf Counfry Dimfor-MCC.
5 ASn
PPK 2 Melakukan evaluasi kinerja proyek yang dibiayai Rupiah Murni dan hibah serta melaporkan kepada KPA berdasarkan PMK No. 124/PMK.05/2012. 1 Membuat dan melaporkan
penyerapan Rupiah Murni clan hibah kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. 2 Melakukan proses pencatatan penyerapan hibah berdasarkan bukti pembayaran yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif.
3 Menyimpan bukti fisik segala dokumen (invoice, pajak dan segala macam bukti pembayaran kepada vendor, kontraktor, konsultan). 4 Menyampaikan copy segala bukti pembayaran kepada KPA dan PPK untuk diproses sebagai Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). 1 Bertanggungjawab I Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap terhadap aset yang dibeli aset yang dibiayai dari dari Rupiah Murni. hibah Millennium Challenge Corporafion meliputi spesifikasi, jumlah, pemeliharaan, penggunaan serta pencatatan. 2 Bertanggungjawab 2 Melaporkan spesifikasi terhadap semua proses jumlah penggunaan aset serah terima aset yang kepada KPA yang dibiayai dibiayai oleh hibah dari Rupiah Murni.
Millennium
...
URAIAN
TUGAS
6 AUDIT
7 PENGAKHIRAN
PROGRAM
Direkhrr Eksekutif Millennium Challenge Corporaatrbn. 3 Melaporkan status pengelolaan aset kepada MWA MCA-Indonesia dan Resident Country Dixcfor-MCC setiap 6 bulan. 1 Menyiapkan semua dokumen untuk audit setiap 6 bulan (sesuai dengan Compacij. 2 Bertanggung jawab terhadap semua penyimpangan temuan dan rnulai menindaklanjuti rekomendasi auditor rnaksimurn 1 bulan setelah laporan final audit diterima. 1 Menyiapkan laporan persiapan pengakhiran dan pertanggungjawaban yang diperlukan setelah Program Compact selesai. 2 Melaporkan langkahlangkah yang dilaksanakan setelah Program Compact selesai.
PPK
1 Bertanggung jawab terhadap persiapan audit untuk kegiatan Rupiah Murni. 2 Menindaklanjuti rekomendasi auditor, rnaksimum 1 bulan setelah laporan audit diterima.
1 Menindaklanjuti kebijakan
KPA setelah Program Compact selesai
F. PENUTUP Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Keloln Hubungan Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitrnen dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan proses pelaksanaan tugas pengelolaan Program Compactdapat dilaksanakan dengan baik. ditetapkan di Jakarta pada tanggal
-
LUKITA DINARSYAH
Maret 20 13
eQC
ANAK LAMPIRAN KEPUTUSAN PqABAT PENANDATANGAN DIPA/ PFJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC /KPA.MCC/03/2013 NOMOR KEP. TANGGAL MAREI' 2013
FORMULIR SERTIFIKAsI/PERNYATAAN PENANDATANGANAN KONTRAK Dengan ini Direktur Eksekutif MCA-Indonesia menyatakan bahwa : Kegiatan Lokasi N&i Kontrak Nomor Kontrak
:
Pelaksana Kontrak : telah memenuhi persyaratan yang terdiri dari: I) Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Compacf; 2) Biaya pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan siap digunakan; 3) Kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan Mllennium Challenge
Corportion~ u r e r n e nGwdelineq t 4) Tidak ada pengaduan dan sanggahan terhadap hasil kegiatan pengadaan; dan
5) Telah disiapkan rencana kerja pemantauan pelaksanaan kegiatan.
Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Keputusan KPA Nomor KEP. /a/KPA.MCC/03/20 13, PPK wajib menandatangani kontrak terlampir 3 (tiga) hari setelah sertifikat ini diterima. Istilah-istilah yang menggunakan huruf besar, yang tidak didefinisikan di dalam Surat ini, memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Pedoman Tata Kelola MCA-Indonesia. Ditandatangani pada [ ],20[ 1
(Nama) Direktur Eksekutif MCA-Indonesia
