RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) TAHUN BAGIANPEREKONOMIAN SETDAKOTA PADANG

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) TAHUN 2014–2019 BAGIANPEREKONOMIAN SETDAKOTA PADANG

PEMERINTAHKOTA PADANG 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing – masing berdasarkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana pembangunan menurut undang – undang tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan. Selanjutnya, pasal 151 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang disebut dengan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Secara substansial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 – 2019 memuat kerangka makro perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tersusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas pembangunan dan program Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun. RPJMD ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arahan dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang, supaya terwujudnya proses pembangunan yang bersinergi. Renstra Bagian Perekonomian memiliki metodologi, diantaranya survei lapangan, informasi sekunder, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi renstra sebelumnya (2009-2014), serta kondisi Ekonomi Kota Padang.Dilanjutkan dengan diskusi-diskusi diantara para pemangku kepentingan, kemudian dirangkum menjadi satu yaitu renstra bagian perekonomi tahun 2014-

1

2019.Dalam menyusun renstra itu, Bagian Perekonomian memakai prinsipprinsip, yakni keberlanjutan, tepat sasaran serta dapat diimplementasikan. Keberlanjutan

artinya

perencanaan

yang

berkesinambungan,

bukan

perencanaan yang putus-putus.Kemudian dalam perjalananya hal-hal positif, yang berisikan komoditi atau sektor unggulan. Karena ini yang menjadi cikalbakal ekonomi dari Kota Padang khususnya untuk masyarakat lokal. Kedua evaluasi renstra terdahulu ada hal-hal yang memang tidak kena sasaran, mungkin tidak sesuai dengan kondisinya.Diharapkan dengan renstra yang sekarang ini, untuk lebih dapat diimplementasikan.Renstra ini dianggap berhasil apabila dapat diimplementasikan. Garis besar kegiatan rencana strategi 2014-2019 yang dipergunakan peningkatan hubungan dan koordinasi antar lembaga, inovasi dan penajaman program sektor unggulan (pembangunan ekonomi kerakyatan), penyusunan dan implementasi programSerta monitoring dan evaluasi berkala.Maka dalam inovasi harus berdasarkan hasil dari evaluasi, ada beberapa sektor unggulan yang bisa dijadikan sebagai sasaran. 1.2 Maksud dan Tujuan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan penyusunan Renstra adalah dalam rangka menyatukan cara pandang yang sama dalam menyikapi kondisi daerah untuk pembangunan kedepan dalam suatu komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mewakili masyarakat luas dan dunia usaha yang menjadi tolak ukur nantinya dalam pertanggung jawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran kepada DPRD. Secara spesifik tujuan dan sasaran penyusunan Restra bagi Bagian Perekonomian sebagai unit kerja yang berada di Sekretariat Daerah adalah ; 1. Tujuan a. Memperkuat kemampuan profesionalitas personil Bagian Perekonomian dalam

melaksanakan

Tupoksi

unit

kerja

terutama

dalam

hal

pengendalian administrasi pelaksanaan kegiatan perekonomian yang tertuang pada APBD Kota Padang.

2

b. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang disegala sektor ekonomi. 2. Sasaran. a. Tersedianya personil Bagian Perekonomian yang berkemampuan untuk menyusun

Renstra

Bagian

Perekonomian

secara

baik,

yang

mengintegrasikan seluruh strategi dan kegiatan internal Bagian Perekonomian

sehingga

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan

perekonomian yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama mitranya dapat berjalan dalam kondisi yang kondusif , efisien, efektif, transparan serta tepat waktu dan taat azas. b. Meningkatkan koordinasi diseluruh sector ekonomi yang dilakukan oleh SPKD terkait c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan terpadu serta berkesinambungan terhadap seluruh sector ekonomi. d. Mengevaluasi dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaa sector-sektor ekonomi. e. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui koordinasi dengan SKPD terkait. Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2014-2019 adalah sebagai upaya kedepan untuk : 1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang. 2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisiensi serta menjamin adanya substain ability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Padang.

3

Penyusunan Renstra Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2014 - 2019 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, Renja Kota Padang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan Perekonomian Kota Padang. 1.3 Landasan Hukum Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang adalah Sebagai Berikut : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto undang undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008); 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004 -2020 ; 12. Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Kota Padang No.4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2012 – 2030. 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah Kedudukan : Perencanaan Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Peranan Rencana Strategis : Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

maupun

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang.

5

Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Renstra SKPD Bagian Perekonomian terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan beberapa Lampiran Renstra SKPD memuat Lampiran Rencana Strategis. Renstra SKPD Bagian Perekonomian disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, dan sistematika

BAB II

: Gambaran Pelayanan SKPD, berisikan struktur Organisasi SKPD, Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan tugas pokok dan fungsi dan, Sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III : Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisikan kondisi daerah masa kini, dan kondisi yang diinginkan dan diproyeksi dimasa depan. BAB IV

: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisikan visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan strategi serta kebijakan

BAB V

: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

: Indikator Kinerja SKPD

yang mengacu kepada Tujuan dan

Sasaran RPJMD BAB VII : Penutup

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Struktur

organisasi

Bagian

Perekonomian

dibentuk

sesuai

dengan

Peraturan Walikota Padang No. 25 Tahun 2008. Dengan struktur organisasi ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian yang membawahioleh 3 Sub Bagian. Susunan Oraganisasi Bagian Perekonomian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang No. 25 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Kepala Bagian Perekonomian

Subag Bina Produksi Daerah

Subag Bina Sarana dan Prasarana

Subag Ketahanan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang, Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok yaitu “Melaksanakan

penyusunan

program,

membantu

perumusan

kebijakan

penyusunan pedoman, dan mengkoordinasikan pembinaan serta memonitor perkembangan produksi daerah, sarana prasarana perekonomian, Ketahanan Ekonomi Daerah dan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota”. Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyiapan bahan penyusun kebijakan pengembangan dan pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah.

7

2.

Pengkajian

bahan

untuk

perumusan

kebijakan

pengembangan

dan

pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah. 3.

Penyelenggaraan

koordinasi

dalam

rangka

perumusan

kebijakan

pengembangan dan pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah. 4.

Pelaksanaan

koordinasi

dalam

rangka

fasilitasi

pengembangan

dan

pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah. 5.

Menyiapkan bahan penyusun Standar Operating Procedure (SOP) pembinaan sarana perekonomian, produksi, pemasaran dan kelembagaan ekonomi daerah.

6.

Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

7.

Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Bagian

Perekonomian didukung oleh Subbag yang terdiri dari : 1.

Sub Bagian Bina Produksi Mengumpulkan dan mengolah data peraturan perundang-undangan,

pedoman dan petunjuk teknis dibidang produksi daerah meliputi produksi pertanian, perhubungan, industri kepariwisataan perdagangan energi dan sumber daya mineral. Adapun rincian tugas Sub Bagian Bina Sarana Produksi adalah sebagai berikut : 1)

Mengumpulkan

dan

mengolah

data

peraturan

perundang-undangan,

pedoman petunjuk teknis yang berhubungan dengan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan perdagangan dan energi. 2)

Menginventarisir

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

produksi

pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan perdagangan dan energi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.

8

3)

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan masalah pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan perdagangan dan energi.

4)

Melakukan pemantauan laporan, mengevaluasi pengembangan produksi, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, industri, kepariwisataan perdagangan dan energi serta peredaran pupuk dan peptisida.

5)

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan pameran produksi daerah dalam dan luar propinsi.

6)

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

2.

Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sub

Bagian

Sarana

dan

Prasarana

Daerah

mempunyai

tugas

mengumpulkan dan mengolah data serta pedoman dan petunjuk teknis dibidang sarana dana prasarana perekonomian serta melaksanakan proses perizinan dan pemberian rekomendasi. Adapun rincian tugas Sub Bagian Bina Srana Produksi adalah sebagai berikut : 1)

Menghimpun dan mengolah data perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sarana dan prsarana perekonomian daerah.

2)

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana

perekonomian

daerah

dan

menyiapkan

bahan

petunjuk

pemecahan masalah. 3)

Melaksanakan perizianan dan rekomendasi dibidang sarana dan prasarana perekonomian

4)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3.

Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah Sub Bagian ketahanan ekonomi daerah mempunyai tugas mengumpulkan

dan mengolah data serta menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang ketahanan ekonomi daerah. Adapun rincian tugas Sub Bagian Bina Sarana Produksi adalah sebagai berikut :

9

1)

Menghimpun dan mengolah data peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya.

2)

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.

3)

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, rekomendasi pembinaan koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya.

4)

Melakukan koordinasi dengan unit kerja tertentu dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah koperasi dan UKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan dan lembaga perekonomian lainnya.

5)

Melakukan pemantuan evaluasi, serta pelaporan dibidang ketahanan ekonomi daerah.

6)

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Bagian Perekonomian Pada tahun 2014 Bagian Perekonomian mempunyai sumber daya manusia sebanyak 18orang dengan rincian disajikan pada tabel 1. Tabel 1 Jumlah PNS Bagian PerekonomianTahun 2014 No 1. 2. 3.

Jabatan Eselon III Eselon IV Staf Jumlah

S2 1 1 2

S1 1 7 8

Pendidikan D III SMA 1 2 6 3 6

Jumlah SMP -

1 3 15 19

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, telah tersedia peralatan kerja yang terdiri dari komputer PC, laptop, printer dan kendaraan

10

operasional yang terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua dengan rincian pada tabel 2 dibawah ini serta peralatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dalam melaksanakan kegiatan. Tabel 2 Peralatan Pendukung Kerja No

Peralatan

1. 2. 3.

Komputer PC Laptop Printer

Jumlah (unit) 9 5 5

Kendaraan Mobil Motor

Jumlah (unit) 1 4

2.3Kinerja Pelayanan Bagian Perekonomian Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kota Padang, maka Bagian Perekonomian Setda Kota Padang harus menyesuaikan Visinya untuk tahun 2014 - 2019 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan

dan

mengilhami,

berorientasi

pada

perubahan-perubahan

yang

diharapkan, maka RENSTRA Bagian Perekonomian Setda Kota Padang harus mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi, dan memiliki orientasi terhadap masa depan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

pasal 16 bahwa "APBD merupakan wujud pengelolaan

keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. A. PENERIMAAN PENDAPATAN 1. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPD Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

11

daerah yang sah. Hasil pelayanan dan penerimaan pendapatan asli daerah Bagian Perekonomian Setda Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : TABEL 2.1 TARGET ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA PADANG TAHUN 2009 – 2014 No. I

Jenis Penerimaan

TARGET PENERIMAAN PER TAHUN (Juta) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.550

2.300

2.300

2.500

Retribusi Daerah

1

Retribusi Izin Gangguan

1.632,5

1.365

TABEL .2.2 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA PADANG TAHUN 2009 – 2014 No.

Jenis Penerimaan

I

Retribusi Daerah

1

Retribusi Izin Gangguan

REALISASI PENERIMAAN PER TAHUN (Juta) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.037,5

1.251,9

0,524

2.891

2.577

2.572

TABEL .2.3 % REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA PADANG TAHUN 2009 – 2013 No.

Jenis Penerimaan

I

Retribusi Daerah

1

Retribusi Izin Gangguan

2.4 Tantangan dan Perekonomian

% REALISASI PENERIMAAN PER TAHUN (Juta) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

63,55

91,71

0,03

125,68

112,04

102,86

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Bagian

1. Tantangan(Threaths) a. AdanyakesenjanganstatussosialpendidikanSumberDayaManusia; b. AdanyaSatuanKerjaPerangkatDaerahyangkurangmendukung pelaksanaanTugas PokokdanFungsiBagianPerekonomian; Untukmenganalisishal-

12

haldiatas,perludilaksanakandandilakukanpemetaaninteraksifaktorantara lingkungan internal dan eksternal Bagian Perekonomian Setda Kota Padang,sebagaiberikut : STRENGTH-OPPORTUNITY(SO) 1. Memanfaatkan

peraturan

perundang-undangan untuk

STRENGTH-THREAT(ST) 1.

yangrelevan

MemanfaatkanpelatihanTeknis/ Fungsional untuk peningkatan

peningkatankomunikasi

status sosial pendidikanSDM

jaringan

2.

Memanfaatkan

peraturan

kerjadenganlintasSKPDdanInstitusi

perundang-undangan

yang

Kemasyarakatanlainnya

relevan

lintas

2. MemanfaatkanPelatihan untuk

dukungan

meningkatkanpotensSumber

pengembangan

yang

jaringan

SKPDuntuk

teknis/Fungsional

DayaManusia

dan

ada

Institusi untuk

peningkatan dari

SKPD

dan

Kemasyarakatan

lainnya

kapasitaskualitas

Aparatur melaluipelatihan WEAKNESS-OPPORTUNITY(WO) WEAKNESS-THREAT(WT) Teknis/Fungsionaldengan dukungan 1. Meningkatkan status sosial 1. Meningkatkan potensi Sumber untuk

Pendidikan

tugas

Manusiayang mempunyai Budaya

Meningkatkan koordinasi dengan

Kerja,Etos dan DisiplinKerja untuk

lintasSKPD

mendukung pelaksanaan tugas

Daya Manusia ketersediaandanayangada penangananpenyelesaian (Satuan

Kerja

Sumber

Daya

2. Meningkatkan peran serta SKPD

PerangkatDaerah),danInstitusi Kemasyarakatanlainnyauntuklebih

(Satuan

memahamiTugas Pokokdan Fungsi

dan

Bagian PerekonomianSetda Kota

lainnyauntuklebihmemahami

Padang.

TugasPokokdan

2. Memanfaatkandukungandana untuk peningkatan SDM danpenambahan Sarana dan Prasarana

13

Kerja

PerangkatDaerah)

Institusi

Kemasyarakatan

Fungsi

Bagian

Perekonomian SetdaKota Padang

2. Peluang(Opportunity) a. Adanya potensiSumberDayaManusia yangdapat dikembangkan; b. AdanyakoordinasidenganlintasSKPD(SatuanKerjaPerangkatDaerah),da nInstitusiKemasyarakatanlainnya; c. Adanya dukungandana.

14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PadadasarnyaBagianPerekonomianSetdaKota

Padang

merupakanunsur

PemerintahDaerahyangdipimpinolehKepalaBagianyangberkedudukandibawahd an bertanggungjawabkepadaSekretarisDaerahdenganmempunyaitugasmelaksana kansebagian

tugasSekretarisDaerahuntuk

menyiapkanbahan

perumusankebijakan danmembantupengkoordinasiandinas-dinasdanlembaga teknisdaerahdibidangperekonomian,bidangpertanian,bidangpertambangandan energidanbidangpariwisata,disampingitujugamelaksanakantugaslainyangdi berikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidangtugasnya. Eksistensisuatuorganisasitidakdapatlepasdariperubahanyangterjadipadalin gkungan dimanaorganisasitersebutberada,baiklingkunganinternalmaupuneksternal. Demikianjuga,keberhasilan ataukegagalan suatuorganisasi sangat bergantung padakemampuan

manajemen

organisasi

tersebut

untuk

membawa

organisasiuntukmelakukanadaptasidengankondisi lingkunganyangsenantiasaberubahsecaradinamis.Olehsebabitu,dalammenyus un

perencanaanstrategisadalahsuatu

keharusanuntukmelakukan

analisisterhadapkondisilingkungan. Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitassubstansirencanaterhadapdinamikaperkembangankondisilingkunga n internaldaneksternaldalamkurunwaktukebijakandanprogramorganisasi/institusi yangtelahdirencanakan,akantetapikemampuanadaptasikebijakandanprogramt ersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupuneksternal. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Renstra Bagian Perekonomian karena menjadi dasar kebijakan

15

pembangunan jangka menengah. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Kota Padang 5 (lima) tahun kedepan.Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isu-isu strategis pada Bagian Perekonomian. Sebelum mengungkapkan masalah isu strategis perlu ditentukan masalah pokok yang akan menjadi dasar penetapan isu strategis, maka salah satu masalah di dalam RPJMD terkait dengan Bagian Perekonomian adalah “Masalah Ekonomi” Arah pembinaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan UKM kurang memadai bagi petani dan nelayan, masyarakat PKL boleh dikatakan kurang mendapat pembinaan yang serius sampai mereka menjadi wirausahawan. Permasalahan pasar tradisional, PKL terdesak oleh keberadaan pasar modern, karena semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail menurunkan daya saing pasar tradisional.Belum optimalnya Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta.Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan arah

pengembangan

ekonomi kreatif, UMKM, serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan masyarakat nelayan. Masyarakat Padang terkenal mempunyai jiwa dan semangat wirausaha (entrepreneurship)

dan ulet. Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya

anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM).Isu strategis bisa dilakukan membina dan mencetak wirausawan baru yang handal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi Kota Padang sesuai dengan

potensi

yang

dimiliki,

disamping

untuk

menekan

tingkat

pengangguran serta mencarikan solusi lapangan kerja baru bagi warga kota.

16

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

ditujukan

untuk

memahami

arah

pembangunan

yang akan

dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Hasil

identifikasi

SKPD

tentang

faktor-faktor

penghambat

dan

pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian isu-isu

yang

dirumuskan

tidak

saja

berdasarkan

tinjauan

terhadap

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih adalah “ Mewujudkan Kota

Padang

sebagai

Kota

Pendidikan,

Perdagangan

dan

Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya “ Dari visi tersebut terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan dan sasaran utama yang diharapkan dapat tercapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu : 1. Pendidikan, melalui pendidikan akan dapat diwujudkan sumberdaya manusia yang berkulaitas sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan Kota. 2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota.

17

3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi Kota yang sangat penting disamping perdagangan. Kharakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efesien. 4. Religius, baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5. Tata

kehidupan

masyarakatnya

didasarkan

pada

budaya

lokal,

khususnya budaya minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah : 1. Mewujudkan

pendidikan

yang

berkualitas

untuk

menghasilkan

sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

18

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. Dimana dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang, Bagian Perekonomian melaksanakan misi ke 4 yaitu “Meningkatkan

Kesejahteraan

Masyarakat

Dan

Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan” Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah : 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran : a. Tercapainya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat b. Berkurangnya tingkat kemiskinan c. Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh a. Tercapainya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan usaha b. Tercapainya peningkatan kekuatan ekonomi kerakyatan 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Telaahan Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kota terhadap sasaran Renstra K/L Provinsi menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

sesuai denganurusan yang Telaahan ini dilakukan untuk

mengidentifikasi : 1. Pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 2. Tingkat pencapaian Kinerja Renstra SKPD Kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra K/L. Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Provinsi melebihi sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangjkan jika lebih rendah, maka hal ini mengidentifikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pelayanannya, seperti dalam

perencanaan

program,

kegiatan 19

dan

pendanaan,

sumber

danapenyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional.Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memilik fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 tahun mendatang.Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian

telaahan yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat kajian antara lain : 1. Kapasitas

dukung

dan

daya

tampung

lingkungan

hidup

untuk

pembangunan 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

20

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam suatu wilayah.Apabila

Hasil

Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka : 1. Kebijakan,

rencana,

dan

program

pembangunan

tersebut

wajib

diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2. Segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Dengan mempertimbangkan fungsi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka telaahan terhadap dokumen hasil Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan SKPD Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Jika ada

program dan kegiatan pelayanan SKPD Kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada Bagian Perekonomian, yang termasuk dalam kategori ini adalah Program Ruang Terbuka Hijau dengan Kegiatan Pemeliharaan Taman. Kegiatan ini tidak berdampak negatif terhadap lingkungan tetapi sebaliknya membawa dampak posisitf, diantaranya memberikan peningkatan sirkulasi udara, memberikan suasana kenyamanan dan kesejukan, menambah nilai estetika/keindahan, penataan taman yang bagus akan memberikan suasana kantor yang asri.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian merupakan isu strategis dari Pemerintah

Daerah

Kota

Padang

yaitu

antara

lain

“Isu

strategis

Perdagangan dan Jasa,” Isu strategis masalah dalam perdagangan antara lain untuk menghadapi MEA 2015 masyarakat kota Padang harus memperkuat

21

pengetahun komunikasi berbahasa asing minimal bahasa Inggris. Disamping itu untuk menghadapi hal MEA tersebut memperkokoh menghadapi tantangan negatif

yang

akan

mempengaruhi

budaya

Minang.

Isu

menciptakan

wirausaha baru yang profesional berlatar belakang dari jiwa dan semangat wirausaha (entrepreneurship) yang cukup tinggi dan ulet yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah ke depan pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Kota Padang. Isu strategis yang terkait dengan Tupoksi Bagian Perekonomian

Setda

adalah : 1. Perlunya

sarana

promosi

bagi

produk

unggulan

daerah

untuk

meningkatkan daya saing UMKM di Kota Padang 2. Adanya Pemetaan terhadap Usaha Ekonomi Masyarakat/Kerakyatan di Kota Padang untuk meningkatkan pengembangan sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 3. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang 4. Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5. Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya di Kota Padang untuk peningkatan kekuatan ekonomi kerakyatan 6. Pengendalian Pelaku Usaha Barang bersubsidi Terhadap Ketersediaan Barang dan Harga Barang bersubsidi 7. Penataan Pedagang Kaki Lima 8. Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok untuk kesejahteraan masyarakat

22

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta antisipatif terhadap perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Mengawali penyampaian Visi dan Misi Bagian Perekonomian, maka perlu disampaikan terlebih dahulu Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Padang, sebagai berikut : “Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Yang Baik, Tertib, Berhasil Guna Dan Berdaya Guna Pada Tahun 2019 ” Visi yang secara singkat, padat dan jelas tersebut merupakan suatu rangkaian makna yang dapat terjabar pada semua aspek kehidupan masyarakat, pembinaan pemerintahan dan peningkatan pembangunan. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah tersebut dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam. Untuk mewujudkan visi di atas, sekretariat daerah menetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut : 1) Membangun

sistem

administrasi

pemerintahan

daerah

yang

handal,

demokratik, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. 2) Memberdayakan sumber daya manusia aparatur dalam rangka penerapan disiplin kerja, pelayanan prima yang berkualitas disetiap jenjang organisasi perangkat daerah. Berdasarkan misi diatas, maka tujuan yang akan diwujudkan sekretariat daerah selama kurun waktu 5 tahun (2014-2019) adalah sebagai berikut :

23

1.

Terciptanya sistim administrasi pemerintahan yang handal, demokratis, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggal terhadap aspirasi masyarakat.

2.

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas dan dapat diukur dari tahun ke tahun.

3.

Terlaksananya koordinasi dengan dinas daerah dan lembagan teknis daerah.

4.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Setelah merumuskan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran stratejik Sekretariat Daerah kota Padang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik sekretariat daerah dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja sekretariat daerah kota padang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan sekretariat daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait.Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai selama sekretariat daerah kurun waktu 5 tahun (2014-2019) serta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

24

SASARAN 1 Mengembangkan sistim administrasi pemerintahan yang handal, demokratis, profesional, bersih, terbuka dan partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase pembinaan / pemberdayaan kecamatan 2. Persentase Jumlah Produk hukum yang di dokumentasikan dan di Lembar Daerahkan 3. Persentase Ranperda yang telah disetujui oleh DPRD yang di Perda 4. Persentase draf Ranperda yang oleh SKPD yang menjadi Ranperda yang diajukan ke DPRD 5. Persentase jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaannya 6. Meningkatnya produk hukum daerah 7. Persentase tindak lanjut temuan hasil audit oleh aparat pemeriksa 8. Meningkatnya peran lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan KSM/LSM yang meliputi : a) Persentase pembinaan KSM/LSM b) Persentase pembinaan lembaga adat c) Persentase pembinaan lembaga organisasi kemasyarakatan 9. Persentase penyiaran informasi harga Sembilan bahan pokok dan barang stategis lainnya pada Pasar Raya Padang. 10. Persentase capaian target penerimaan yang ditargetkan : a) Persentase penyelesaian verifikasi SPJ yang diajukan tiap bagian b) Persentase ketersediaan buku standarisasi harga satuan barang dan jasa

Sasaran 2 Terwujudnya Pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, dapat diukur dari tahun ke tahun

Indikator sasarannya : Persentase penyelesaian kasus tapal batas kota Padang Persentase ketapatan waktu penyampaian laporan Persentase dokumen perencaraan yang disusun tepat waktu Persentase program dalam renstra yang terakomodir dalam renja Persentase program dalam renja yang terakomodir dalam DPA Persentase tanah Pemko yang telah disertifikasi Persentase pemberitaan yang positif dimedia tentang pemda dibandingkan dengan seluruh pemberitaan Persentase rekanan yang mengurus Izin Usaha

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

25

Sasaran 3 Indikator sasarannya : Mengembangkan koordinasi dengan 1. Cakupan kebijakan yang diterbitkan berupa dinas daerah dan lembaga teknis daerah surat keputusan 2. Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi antar pemerintah Pusat dan daerah lainnya 3. Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi antar pejabat pemerintah Kota Padang 4. Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat Muspida 5. Meningkatnya pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan 6. Cakupan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota

Sasaran 4 Indikator sasarannya Meningkatkan kualitas sumber daya 1. Persentase jumlah pegawai yang mengikuti manusia aparatur sekretariat daerah diklat teknis pada sekretariat daerah 2. Persentase Pegawai yang mendapat jaminan kesehatan pada Sekretariat Daerah 3. Meningkatnya jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan 4. Persentase jumlah pejabat eselon II yang sudah mengikuti Pim II 5. Persentase jumlah pejabat eselon III yang sudah mengikuti Pim III 6. Persentase jumlah pejabat eselon IV yang sudah mengikuti Pim IV 7. Persentase PNS yang lulus dalam ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Sasaran 5 Indikator sasarannya Memberdayakan kapasitas kelembagaan 1. Cakupan pemberian bantuan kepada ormas dan manajemen Sekretariat Daerah 2. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan media massa dalam menyiarkan kegiatan pemerintahan 3. Terwujudnya organisasi perangkat daerah 4. Persentase jumlah kasus perdata dan TUN yang memperoleh bantuan Hukum 5. Persentase pemberian bantuan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan 6. Persentase ketersediaan data rumah ibadah dan TPA setiap tahun 7. Prosentase bantuan kepada imam masjid dan pembina TPA

Berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Sekretaris daerah Kota padang diatas, maka dapat disampaikan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Bagian Perekonomian Kota Padang. Hal ini karena Bagian Perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan atau mendukung sepenuhnya dari Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Sekretaris Daerah Kota Padang.

26

4.1 Visi Bagian Perekonomian Sekretariat DaerahKota Padang Berkaitan

denganuraiandiatas,makavisiuntuk

mewujudkan

perencanaanyangsesuai dengan harapanBagian Perekonomian adalah : “ Tercapainya Sistem Koordinasi Pada Bidang Perekonomian di Kota Padang” 4.2 Misi Bagian Perekonomian Sekretariat DaerahKota Padang Yang akan diemban dalam upaya perwujudan visi sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pembinaan terhadap aparat secara profesional agar dapat melaksanakan tugas – tugas dibidang perekonomian sesuai dengan pedoman dan petunjuk, berdasarkan tugas pokok dan fungsi. 2. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk meningkatkan sarana dan prasarana daerah, produksi daerah dan ketahanan ekonomi daerah. 3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. 4. Melaksanakan pembinaan/pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha di Kota Padang. 5. Meningkatkanketersediaanbahankoordinasi,petunjuk

pelaksanaanterkait

pembangunankondisiindustridanperdagangan,koperasi,pengusahakecildan menengah,

Pengendalian

InflasisertapengelolaanBUMDdariSKPDdanpihakterkait untuk peningkatan perekonomian Kota Padang. 4.3 Tujuan Strategis Tujuanmerupakanhasilakhiryanghendakdicapaiatau

dihasilkandalam

waktujangka pendek.Dengan adanyatujuan maka fokusorganisasidapatlebih dipertajamdanmemberikanarahbagisasaranyangakandicapai. Dalamrencana

kerjaBagianPerekonomianSetdaKota

hendakdicapaiadalah:

27

Padangtujuanyang

“Menyajikan pelaporandan bahan kebijakan pada kegiatan di bidangperekonomian yangdilakukanolehSKPDdan pihakterkait” 4.4 Sasaran Strategis Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasidalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai dalam jangka waktutahunan,semesteran ataubulanan.

Sasaranjugamenggambarkanhalyangingindicapaimelalui

tindakan-tindakanyangakandilakukanuntukmencapaitujuan.Olehsebabitu sasaranyangditetapkandiharapkanmemberikanfokuspadapenyusunanprogram dankegiatanyangbersifatspesifik, terukur,realistik,dapatdicapaiberdasarkanjadwalwaktudan biaya. Mengacu

padaarahantujuanyangtelah

hendakdicapai

oleh

Bagian

ditetapkan,maka

Perekonomian

Sekretariat

sasaranyang Daerah

Kota

Padangadalah: “Terwujudnyakeserasiandankeselarasan evaluasi

kegiatan

di

bidang

koordinasi,monitoringdan

perekonomian

pada

SKPD

danpihakterkait“. Strategimencapaitujuandansasaranmerupakaanstrategiunitkerjayangberisi rencanasecaramenyeluruh

danterpadutentangupaya-upayaorganisasidalam

mencapaitujuan. KebijakanBagian Perekonomian tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan PemerintahKota Padang,maka

berdasarkanRancanganRPJMKota

Padang2014-2019kebijakanyangdilaksanakanolehBagian diselaraskan

Perekonomian

denganStrategi“Melakukan

monitoringdanevaluasisecaraberkala terhadap SKPD terkait“. 4.5 Arah Kebijakan Selarasdenganstrategisdiatas,bahwa kebijakan yang ditempuh, meliputi: 1. Melaksanakan

koordinasipengembangan

Sarana

dan

Prasarana

Perekonomian; 2. Melaksanakan koordinasibidang Produksi Daerah di Kota Padang ; 3. Melaksanakan koordinasibidang ketahanan ekonomi daerah ; 4. Melaksanakanmonitoringdanevaluasipenyaluransertapenggunaanpupuk 28

bersubsidi; 5. Melaksanakanmonitoringpendataansertapromositerhadapproduk unggulan daerah; 6. Melakukan

koordinasi,

monitoring

dan

evaluasi

guna

tersedianyasaranapromosiprodukunggulandanPotensiDaerah. 7. Melakukan Koordinasi, Monitoring untuk pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. 8. Melakukan koordinasi dengan stokeholder untuk meningkatkan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama masyarakat miskin. 9. Melakukan koordinasi dengan stokeholder sehingga daya saing produksi daerah dan permodalan UMKM makin meningkat.

29

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program danKegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adalah untuk peningkatan kelancaran pelayanan administrasi dan rapat-rapat. Adapun kegiatan dari program tersebut terdiri dari : 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

4.

Penyediaan alat tulis kantor

5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.

Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

7.

Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor

8.

Pengadaan peralatan rumah tangga

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Penyediaan jasa pelayanan publik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arahan kebijakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah

untuk

meningkatkan

sarana

dan

prasarana

aparatur

demi

kelancaran proses pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan dari program tersebut terdiri dari : 1. Pengadaan meubeleaur 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

30

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Arahan kebijakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur.Adapun kegiatan dari program tersebut terdiri dari : pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Arahan

kebijakan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja.Adapun kegiatan dari program tersebut terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 5.2 Program Lintas SKPD 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Arahan

kebijakan

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha.Adapun kegiatan dari program tersebut terdiri dari : 1. Memonitoring evaluasi dan pengendalian pelaku usaha pemegang izin gangguan di Kota Padang. 2. Survey dan verifikasi pendaftaran ulang izin gangguan di Kota Padang. 2. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah Arahan

kebijakan

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah untuk melakukan pembinaan terhadap wirausaha dan UMKM agar lebih kompetitif, agar mampu

menghasilkan

produk

unggulan.Adapun

kegiatannya

yaitu

koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan event/pameran/expo produk unggulan daerah Kota Padang.

31

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Arahan kebijakan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah adalah tersusunnya dokumen profil produksi daerah Kota Padang yang berorientasi pada potensi keunikan industri unggulan, potensi lokal, keterpaduan, pelestarian lingkungan, peluang investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah dan tersusunnya dokumen Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat/Kerakyatan Kota Padang yang berorientasi pada potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kreatif yang menghasilkan produk – produk unggulan. Adapun kegiatannya terdiri dari : 1. Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di Kota Padang. 2. Penyusunan Profil Produksi Daerah di Kota Padang 3. Koordinasi dan Monitoring Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Arahan kebijakan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan adalah

untuk

mengembangkan

lembaga

ekonomi

pedesaan.Adapun

kegiatannya yaitu koordinasi dan monitoring dan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di Kota Padang. 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Arahan kebijakan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah adalah untuk mengembangan sistem – sistem yang mendukung bagi UMKM demi kelancaran dalam semua proses. Adapun kegiatannya terdiri dari : 1. Koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaku usaha barang bersubsidi 2. Koordinasi dan monitoring stabilitas harga bahan pokok (TPID)

32

6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Arahan kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsonganAdapun kegiatannya yaituKoordinasi dan Monitoring Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima di Kota Padang.

33

34

35

36

37

38

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama

yang

mencerminkan

keberhasilan

pemerintahan

39

penyelenggaraan

suatu

urusan

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

NO.

1

INDIKATOR KINERJA

2

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

3

4

5

6

7

8

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 9

1

Terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaku Usaha Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang

0 Pelaku Usaha

2500 Pelaku Usaha

2500 Pelaku Usaha

2500 Pelaku Usaha

2500 Pelaku Usaha

2500 Pelaku Usaha

12.500 Pelaku Usaha

2

Terwujudnya Pelaku Usaha Pemegang Ulang Izin Gangguan yang tertib Administrasi di Kota Padang

0 Pemegang Izin Gangguan

3

Tersedianya Sarana Promosi Bagi Produk Unggulan Daerah untuk meningkatkan daya saing Produk dan perluasan pemasaran

0 Event

2000 Pemegang Izin Gangguan 3 Event

2000 Pemegang Izin Gangguan 3 Event

2000 Pemegang Izin Gangguan 3 Event

2000 Pemegang Izin Gangguan 3 Event

2000 Pemegang Izin Gangguan 3 Event

10.000 Pemegang Izin Gangguan 15 Event

4

Terwujudnya Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di Kota Padang

0%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

5

Terwujudnya Penyusunan profil produksi daerah di Kota Padang

0%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

6

Terwujudnya kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Padang

0%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

7

Terwujudnya Peningkatan Produksi Daerah Kota Padang

0%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

8

Terwujudnya merek dagang produksi daerah yang dapat bersaing dan memenuhi selera pasar

0%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

9

Terwujudnya Industri pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

0%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

10

Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan terhadap lembaga ekonomi mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di kota padang

0 LKM Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro

20%

20%

20%

20%

20%

100%

40

11

Terwujudnya Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian PelakuUsaha Barang Bersubsidi

0 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi

13

TerwujudnyaKoordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID) Terwujudnya Perlindungan terhadap konsumen dari produk ilegal yang beredar Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang

0 Rapat Koordinasi

14 15

0% 0 Rapat Koordinasi

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 3 Rapat Koordinasi 20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 3 Rapat Koordinasi 20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 3 Rapat Koordinasi 20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 3 Rapat Koordinasi 20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 3 Rapat Koordinasi 20%

250 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 15 Rapat Koordinasi 100%

3 Rapat Koordinasi

3 Rapat Koordinasi

3 Rapat Koordinasi

3 Rapat Koordinasi

3 Rapat Koordinasi

15 Rapat Koordinasi

41

BAB VII PENUTUP Tujuan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bagian Perekonomian 2014 – 2019 adalah membuat suatu dokumen

perencanaan

pembangunan

yang

memberikan

arahan/strategi

pembangunan, sasaran – sasaran strategis yang ingin dicapai lima tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah lima tahun kedepan. Rencana

strategis

ini

disusun

sedemikian

rupa

sehingga

hasil

pencapaiannya dapat di ukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang. Selanjutnya Rencana Strategi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 ini hanya bisa dilaksanakan dan tercapainya tujuannya bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama aparatur di Lingkungan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang

Ir. Edi Dharma, M.Si NIP. 1968031519940031 014

42

43

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian Perekonomian memiliki beberapa indikator kinerja Program yang singkron dengan sasaran dan tujuan RPJMD Kota Padang diantaranya sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Sasarannya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kantor yang lancar dan profesional Indikator Kinerja

:

1. Tersedianya jumlah materai untuk tugas perkantoran 2. Tersedianya internet untuk SKPD 3. Tersedianya jasa service perbaikan dan peralatan kantor 4. Tersedianya alat tulis kantor 5. Tersedianya sarana barang cetakan dan pengadaan kantor 6. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor 8. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 9. Terlaksannya penyediaan peralatan rumah tangga 10.Tersedianya makanan dan minuman untuk kelancaran tugas perkantoran 11.Terlaksananya kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.Terlaksananya penyediaan pembayaran honorium pegawai honorer Tujuan di RPJMD : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan melayani melalui penerapan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) Sasaran di RPJMD : Terwujudnya Kota Padang menjadi Pusat Pelayanan (Service Center)

44

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator Sasarannya adalah peningkatan kinerja aparatur. Indikator Kinerja : 1. Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor 2. Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor 3. Tersedianya dana dan jasa pemeliharaan rutin/berkala meubeleur kantor Tujuan di RPJMD : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan melayani melalui penerapan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) Sasaran di RPJMD : Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator Sasarannya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang profesionalisme dalam pemerintahan. Indikator Kinerja : Tersedianya

pengadaan

pakaian

dinas

berserta

kelengakapannya. Tujuan

: Teerlaksananya pelayanan yang prima.

Sasaran di RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani. 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Sasarannya adalah meningkatnya jumlah personil yang mengikuti pembinaan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Indikator Kinerja : Tersedianya data penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

45

Indikator Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja : 1. Tersedianya data dan laporan monitoring evaluasi dan pengendalian pelaku usaha yang sudah/belum mnemiliki izin gangguan di Kota Padang. 2. Terlaksannya survey dan verifikasi pendaftaran ulang izin gangguan di Kota Padang 6. Program

Peningkatan

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Indikator Sasarannya adalah Wirausahawan dan UMKM yang berdiri sendiri dan berkembang. Indikator Kinerja : Tersedianya sarana promosi bagi produk unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing produk dan perluasan pemasaran. Tujuan di RPJMD : Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Simatera Barat. Sasaran di RPJMD : Terciptanya Kota Padang sebagai Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) . 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Indikator Sasarannya adalah Tingkat pertumbuhan industri produk daerah dari berbagai sektor. Indikator Kinerja : 1. Terlaksananya

koordinasi

pemetaan

usaha

ekonomi

masyarakat/kerakyatan di Kota Padang 2. Terlaksananya kegiatan penyusunan profil produksi daerah di Kota Padang.

46

Tujuan di RPJMD : Meningkatnya

produksi

unggulan

semua

sektor,

mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan penyediakan lapangan pekerjaan. 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Sasarannya adalah Terlaksananya program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah. Indikator Kinerja : Terwujudnya penyusunan rencana strategis SKPD yang baik Tujuan di RPJMD : Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif Sasaran di RPJMD : Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan Kota 9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Indikator Sasarannya adalah Tingkat pertumbuhan LKM non bank dan lembaga ekonomi miktro lainnya yang terdata. Indikator Kinerja : Meningkatnya

pengembangan

lembaga

ekonomi

pedesaan. Tujuan

: Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan ekonomi kerakyatan. Sasaran di RPJMD : Menurunnya presentase tingkat kemiskinan. 10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Indikator Sasarannya adalah Peningkatan jumlah penyelesaian sengketa konsumen. Indikator Kinerja : 1. Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaku usaha barang bersubsidi 2. Terlaksananya koordinasi dan monitoring stabilitas harga bahan pokok (TPID)

47

3. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan/penataan pedagang ekonomi lemah dan PKL di Kota Padang. Tujuan di RPJMD

: Terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sasaran di RPJMD : Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayan ekonomi masyarakat

ISSU ISSU STRATEGIS BAGIAN PEREKONOMIAN

BagianPerekonomianSetdaKota

Padangmerupakanunsur

PemerintahDaerahyangdipimpinolehKepalaBagianyangberkedudukandibawahdan bertanggungjawabkepadaSekretarisDaerahdenganmempunyaitugasmelaksanaka nsebagian

tugasSekretarisDaerahuntuk

menyiapkanbahan

perumusankebijakandanmembantupengkoordinasiandinas-dinasdanlembaga teknisdaerahdibidangperekonomian,bidangpertanian,bidangpertambangandanen ergidanbidangpariwisata,disampingitujugamelaksanakantugaslainyangdi berikan oleh Asisten Ek on om i Pe m ban gu n an d a n K e s e jah te raan R ak y at sesuai dengan bidangtugasnya. Eksistensisuatuorganisasitidakdapatlepasdariperubahanyangterjadipadalingk ungan dimanaorganisasitersebutberada,baiklingkunganinternalmaupuneksternal. Demikian juga, keberhasilan atau kegagalan suatuorganisasi sangat bergantung pada

kemampuan

manajemen

organisasi

tersebut

untuk

membawa

organisasiuntukmelakukanadaptasidengankondisi lingkunganyangsenantiasaberubahsecaradinamis.Olehsebabitu,dalammenyusun

48

perencanaanstrategisadalahsuatu

keharusanuntukmelakukan

analisisterhadapkondisilingkungan. Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitassubstansirencanaterhadapdinamikaperkembangankondisilingkungan internaldaneksternaldalamkurunwaktukebijakandanprogramorganisasi/institusiya ngtelahdirencanakan,akantetapikemampuanadaptasikebijakandanprogramterseb ut

terhadap

perkembangan

kondisi

yang

terjadi

secara

internal

maupuneksternal. Fleksibilitas

rencana

penyusunanRencana

dapat

Strategis

kondisi

diciptakan

apabila

mempertimbangkan

dalam

proses

perubahan-perubahan

lingkungan

baikinternalmaupun

eksternalyangtelah,sedangdanakanterjadidalamkurunwaktu perencanaan. Kondisi daerah yangberpengaruh terhadap rencana menjadi

dua

(2)

kelompok

EksternalOrganisasi/Institusi

yaitu

:

Bagian

dapatdibedakan

kondisi Perekonomian

Internal

dan

(Pemerintahan

Propinsi maupunPemerintah Pusat, Akademisi, Ormas, Perkembangan Politik, Tokoh Agama, Perkembangan Pembangunan, dll). Denganmengetahuikondisi internaldaneksternalsekaligusdenganberbagaiperkiraan

dan

asumsidinamikanyadimasa yangakandatang,makadapatdilakukananalisisterhadapkekuatan, kelemahan,peluangdantantangandenganmempergunakanmetodeanalisisSWOT. Analisis SWOTinidilakukanuntukdapat menyusun (4) empat strategi, yakni 1. Strategimengoptimalkan kekuatanuntukmemanfaatkanpeluang; 2. Strategimeminimalisir kelemahan untukmemanfaatkanpeluang; 3. Strategimenggunakan kekuatan untukmencegah danmengatasiancaman; 4. Strategimeminimalisir kelemahan untukmengatasiancaman. 3.1.

Kekuatan(Strength) Faktorfaktoryangmempengaruhidalammelaksanakankegiatanbaikkelembagaan organisasional

maupun

program/kegiatan

perencanaanpembangunandalam

49

pelayananpublikbagiBagianPerekonomianSetdaKota Padang,antaralain: a. Adanya

peraturan

perundang-undangan

yang

relevan

dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unitkerja. b. Tersedianya

sumber

daya

aparatur

Bagian

Perekonomian

Setda

Kota

Padangsecarakuantitasyangcukupmemadai,bahwauntukmelaksanakan tugas dan fungsi bidang ekonomi secara keseluruhantentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankantugasdanfungsinya; c. AdanyakomunikasijaringankerjaterhadaplintasSKPD(SatuanKerja Perangkat Daerah) danInstitusiKemasyarakatanlainnya; d. Adanyapelatihan-pelatihanTeknis/Fungsionalbidangperekonomian oleh PemerintahPusat/Bapenasyangbertujuanuntukmeningkatkankapasitasa paraturdibidangekonomi 3.2.

Kelemahan(Weakness) a. MasihkurangmaksimalnyakoordinasiantarSKPDdikarenakanbelumadanya kepahaman

tentang

tugas

pokok

dan

fungsi

Bagian PerekonomianSetda Kota Padang; b. Masih

kurangnya

kualitas

Sumber

Daya

Bagian

Manusia

pada

PerekonomianSetdaKota

Padangdalammendukungpenyelesaiantugas-tugas; c.

Masihkurangnya BudayaKerja,EtosdanDisiplinKerjaSumberDayaMan usia

pada

Bagian

Perekonomian

Setda

Kota

Padangdalammelaksanakantugassehari-hari; d. MasihkurangnyaSaranadanPrasaranauntukmendukungpenyelesaiantug as-tugas. 3.3.

Peluang(Opportunity)

50

a. Adanya potensiSumberDayaManusia yangdapat dikembangkan; b. AdanyakoordinasidenganlintasSKPD(SatuanKerjaPerangkatDaerah),da nInstitusiKemasyarakatanlainnya; c. Adanya dukungan dana. 3.4.

Tantangan(Threaths) a. AdanyakesenjanganstatussosialpendidikanSumberDayaManusia; b. Adanya

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

kurang

mendukung pelaksanaanTugas PokokdanFungsiBagianPerekonomian; Untukmenganalisishalhaldiatas,perludilaksanakandandilakukanpemetaaninteraksifaktorantara lingkungan

internal

dan

eksternal

Bagian

Perekonomian

Setda

Kota

Padang,sebagaiberikut : STRENGTH-OPPORTUNITY(SO) 1. Memanfaatkan

peraturan

perundang-undangan

STRENGTH-THREAT(ST) 1. Memanfaatkan

pelatihan

Teknis/Fungsional

untuk

yangrelevan

peningkatan

sosial

untuk

pendidikanSDM

peningkatankomunika si

status

2. Memanfaatkan

peraturan

perundang-undangan

jaringan kerjadenganlintasSKP

relevan dan jaringan lintas

DdanInstitusiKemasyarakatanlain

SKPD

nya

dukungan dari SKPD

2. Memanfaatkan teknis/Fungsional

Pelatihan untuk

meningkatkan potensi Sumber DayaManusia yang

ada untuk

pengembangan kapasitaskualitas Aparatur melaluipelatihan 51 Teknis/Fungsionalde ngan

dukungan

yang

Institusi lainnya

untuk

peningkatan dan

Kemasyarakatan

WEAKNESSOPPORTUNITY(WO) 1. Meningkatkan potensi Sumber Daya

Manusia

penanganan

WEAKNESS-THREAT(WT) 1.Meningkatkan

untuk penyelesaian

tugas 2.

Meningkatkan koordinasidengan SKPD

(Satuan

Sumber

Daya

Manusia

yang

mempunyai

Budaya

Kerja,

Etos

Disiplin

dan

Kerja untukmendukung

Kerja

pelaksanaan tugas Meningkatkan

peran

Kemasyarakatanlainnyauntukle

(Satuan

bih

Perangkat Daerah)

memahamiTugasPokok

dan

sosial

lintas

PerangkatDaerah),danInstitusi 2..

3.

pendidikan

status

Fungsi

Institusi

SKPD Kerja dan

Kemasyarakatan

BagianPerekonomian Setda

lainnyauntuklebihmemahami

Kota Padang

TugasPokokdanFungsi

Memanfaatkandukungandana untuk

peningkatan

SDM

danpenambahanSarana

dan

Perekonomian

Bagian SetdaKota

Padang

Prasarana Dari hasil pemetaan tersebut, dipilih strategi dalam 4 kelompok sebagaiberikut: 1.

Strategimengoptimalkankekuatanuntukmemanfaatkanpeluangseluasluasnyadenganmendayagunakanseluruhkekuatanberupadukunganperaturan,p otensiSDMdansaranaprasaranaserta dukungandana;

2. Strategimenggunakankekuatanyangdimilikiuntukmencegahdanmengatasianca man denganmengakomodasituntutankebutuhandukunganpenyelesaianpelaksanaa

52

ntugasberupapeningkatanstatuspendidikanSDMdanpeningkatandukunganSKP Dsertainstitusikemasyarakatan lainnya; 3. Strategi

mengurangi

kelemahan

untuk memanfaatkan

peluang

dengan mendorong peningkatankapasitas SDM dan koordinasi lintas SKPD sertamemanfaatkandukungan dana untukpenambahanSarana danPrasarana 4.

Strategi

mengurangikelemahan

untuk

mencegah

dan

mengatasi

ancamandenganmeningkatkanstatussosialpenddikanSDMsertamelibatkanpera nsertaSKPDuntuklebihmemahamiTupoksiBagianPerekonomian Faktor-faktor

kuncikeberhasilan

merupakan

hasil

pengembangan

informasiyangdiperolehdariunsurPerencanaanStrategissebelumnyadenganberland askanpada

analisisSWOTsebagaimana

diuraikandidepan.Faktor-

faktor kuncikeberhasilan merupakanunsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukankeberhasilanataukegagalankebijakandanprogramyangditetapkan.Sed angkanfaktor-faktorkuncikeberhasilan

dariBagianPerekonomianSetda

Kota

Padangadalahsebagaiberikut : a. Adanyaperaturanperundang-undanganyangrelevandengan pelaksanaanTugasdanFungsiBagianPerekonomian b. Adanya

potensi

Sumber

Daya

Manusia

yang

dapat

dikembangkan

sesuaidengantuntutankebutuhan; c. AdanyapelatihanTeknis/FungsionaluntukmendukungpengembanganSumberD aya Manusia; d. AdanyakomunikasijaringankerjaterhadaplintasSKPD(Satuan KerjaPerangkatDaerah)danInstitusiKemasyarakatanlainnya; e. Adanya dukungan dana 3.5.

IsuStrategis

Sesuai dengansituasi dan kondisi yang berkembang di wilayahKota Padang,maka isustrategisyang adameliputi: a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah belum mampu memberikankontribusi kepada pemilik, sehingga dibutuhkan rumusan pengelolaan BUMDyang

53

baik; b. Stabilisasidisektorperekonomian,sehinggadibutuhkanadanyaperanankoordinas iyangmantapdisemuasektor ekonomi.

54

TABEL 5.1 PROYEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019 BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

KODE

5 1.20

I 1

1.20.01

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Surat Menyurat

1.20.01.01

Internet Kantor

1.20.01.02

Perbaikan Peralatan kerja

1.20.01.09

Alat Tulis Kantor

1.20.01.10

Cetakan dan Penggadaan

1.20.01.11

6

Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin

1.20.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

7

Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makanan dan Minuman

1.20.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3 4 5

8 9

DATA CAPAIN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2014)

1.20.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.20.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10

Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin

11

Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12

Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin

Pegawai Honor

1.20.01.21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

13

Terjaganya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

Kendaraan Dinas/Operasional

14

Terjaganya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

Mobiler Kantor

15

Terjaganya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

16

Terjaganya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

TARGET

TAHUN 2

Rp.

TARGET

1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

TAHUN 3

TAHUN 4

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

12

13

14

15

16

17

18

450.500.000

475.500.000

505.500.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

20.000.000

90%

20.000.000

90%

20.000.000

90%

20.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

30.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

0%

100%

25.500.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

0%

100%

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

0%

100%

17.500.000

100%

17.500.000

100%

17.500.000

100%

17.500.000

100%

17.500.000

100%

Tersedianya Makanan dan Minuman untuk kelancaran tugas perkantoran Terlaksanannya Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Terlaksananya Penyediaan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer

0%

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

0%

100%

175.000.000

100%

200.000.000

100%

220.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

0%

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

-

-

489.850.000

0%

100%

1.20.02.10 Pengadaan Mobiler

Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor

0%

100%

Kendaraan Dinas / Operasional

1.20.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Kantor

0%

100%

Mobiler Kantor

1.20.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Tersedianya dana dan jasa pemeliharaan Rutin/berkala meubeleair kantor

0%

100%

299.850.000

-

190.000.000

-

190.000.000

205.000.000 0%

-

225.000.000 -

17

Terjaganya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

0%

-

0%

-

0%

-

100%

25.000.000

0%

60.000.000

100%

25.000.000

0%

100%

170.000.000

100%

180.000.000

100%

190.000.000

100%

200.000.000

100%

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

15.000.000 100%

15.000.000

-

0%

0%

-

100%

-

-

-

-

4

0%

0%

270.000.000

0%

1.20.03

505.500.000

4.000.000

0%

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

III

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 19

TAHUN 5

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Saran Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlasananya Penyediaan Pralatan Rumah Tangga

1.20.02

II

TAHUN 1

6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi 415.000.000 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tersedia Materai untuk 0% 100% 3.000.000 100% tugas perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya Internet untuk SKPD 0% 90% 20.000.000 90% Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Tersedianya Jasa Service 0% 100% 25.000.000 100% Perbaikan dan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Sarana Alat Tulis 0% 100% 35.000.000 100% Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Sarana Barang 0% 100% 50.000.000 100% Penggadaan Cetakan dan Penggandaan Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin

2

INDIKATOR KINERJA PRPOGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

20.000.000

-

100%

-

20.000.000

-

100%

1

2

3

5

6

IV 18

Tercapainya prosentase laporan keuangan SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan Capaian Kinerja dan 1.20.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD

7

8

1.20.06

1.20.17 V 19

Terwujudnya Monitoring Evaluasi Pelaku Usaha Pemegang dan Pengendalian Pelaku Usaha Izin Gangguan di Kota Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang Padang

20

Terwujudnya Pelaku Usaha Pemegang Ulang Izin Gangguan yang tertib Administrasi di Kota Padang

Pelaku Usaha Pemegang Izin Gangguan di Kota Padang

21

Terwujudnya Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Renstra

VII Tersedianya Sarana Promosi Bagi Produk Unggulan Daerah untuk meningkatkan daya saing Produk dan perluasan pemasaran

produk unggulan daerah Kota Padang

VIII 23

Terwujudnya Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di Kota Padang

usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di Kota Padang

24

Terwujudnya Penyusunan profil produksi daerah di Kota Padang

25

Terwujudnya Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang

11

2 Laporan

10.000.000

12

13

10.000.000

2 Laporan

10.000.000 2 Laporan

14

15

16

17

19

11.025.000

11.576.000

10.500.000 2 Laporan

11.025.000 2 Laporan

11.576.000 10 Laporan

250.000.000

270.000.000

270.000.000

270.000.000

270.000.000

0 Pelaku Usaha

2500 Pelaku Usaha

150.000.000 2500 Pelaku Usaha

150.000.000 2500 Pelaku Usaha

150.000.000 2500 Pelaku Usaha

150.000.000 2500 Pelaku Usaha

150.000.000 12.500 Pelaku Usaha

0 Pemegang Izin Gangguan

2000 Pemegang Izin Gangguan

100.000.000 2000 Pemegang Izin Gangguan

120.000.000 2000 Pemegang Izin Gangguan

120.000.000 2000 Pemegang Izin Gangguan

120.000.000 2000 Pemegang Izin Gangguan

120.000.000 10.000 Pemegang Izin Gangguan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah

15.000.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis SKPD yang baik

0 Renstra

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-

-

0 Event

Program Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.17.15 Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan di Kota Padang

18

10.500.000

-

-

200.000.000

3 Event

-

200.000.000

-

200.000.000

3 Event

45.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000

3 Event

200.000.000

3 Event

45.000.000

Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang

0%

20%

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

0%

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

100%

Terlaksananya pelaksanaan dan kebijakan peningkatan produksi daerah di Kota Padang Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan evaluasi merek dagang produksi daerah. Terlaksanya Koordinasi pelaksanaan dan kebijakan industri pariwisata.

0%

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

100%

0%

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

100%

0%

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

20%

60.000.000

100%

Terwujudnya kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Padang

Peningkatan jumlah UMKM yang kreatif dan produktif di Kota Padang. Meningkatnya penjualan / omset hasil industri UKM

27

Terwujudnya Peningkatan Produksi Daerah Kota Padang

Peningkatan Produksi Daerah Kota Padang

1.22.15.11 Koordinasi pelaksanaan dan kebijakan peningkatan produksi daerah Kota Padang

28

Terwujudnya merek dagang produksi daerah yang dapat bersaing dan memenuhi selera pasar Terwujudnya Industri pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Merek dagang produksi daerah

1.22.15.12 Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan evaluasi merek dagang produksi daerah.

Industri Pariwisata di Kota Pdang

1.22.15.13 Koordinasi pelaksanaan dan kebijakan industri pariwisata.

1.22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

20%

85.000.000

210.000.000 15 Event

20%

26

40.000.000

3 Event

0%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1.22.15.10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

20%

20%

240.000.000

-

20%

240.000.000

45.000.000

210.000.000

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Produksi Daerah di Kota Padang

1.22 1.22.15

20%

1 Renstra

profil produksi daerah di Kota 1.15.17.16 Penyusunan profil produksi daerah di Kota Padang Padang

40.000.000

45.000.000

200.000.000

15.000.000

20%

-

20%

1 Renstra

200.000.000

45.000.000

85.000.000

-

0%

1.15.17.16 Koordinasi dan Monitoring Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang

45.000.000

-

Terlaksananya Koordinasi Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat/Kerakyatan di Kota Padang

IX

29

10 10.000.000

-

1.15.16.13 Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan Terlaksananya pelaksanaan event/pameran/expo produk unggulan daerah event/pameran/expo produk Kota Padang unggula daerah Kota Padang

1.15.17

0 Laporan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.06.21.40 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

1.15 1.15.16

22

Tersedianya data penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.17.024 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaku Tersedianya data dan laporan Usaha Pemegang Izin Gangguan di Kota Monitoring Evaluasi dan Padang Pengendalian Pelaku Usaha yang sudah/belum memiliki Izin Gangguan di Kota Padang 1.20.17.100 Survey dan Verifikasi Pendaftaran Ulang Izin Terlaksananya Survey dan Gangguan di Kota Padang Verifikasi Pendaftaran Ulang Izin Gangguan di Kota Padang

1.06 1.06.21

VI

9 -

-

40.000.000

20%

45.000.000

20%

20%

40.000.000

20%

20%

240.000.000

-

20%

240.000.000

45.000.000

-

40.000.000

100%

100%

100%

240.000.000

1

2

3

X 30

XI 31

32

33

XII 34

Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan terhadap lembaga ekonomi mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di kota padang

lembaga ekonomi mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di kota padang

5

6

1.22.16

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Koordinasi, Monitoring dan pembinaan lembaga ekonomi mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di kota padang

1.22.16.15

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.06.15.19 Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian PelakuUsaha Barang Bersubsidi

7

8

Terlaksananya pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya di Kota Padang

0 LKM Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro

Terlaksananya Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaku usaha barang bersubsidi

0 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi

Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok (TPID) Terlaksananya Monitoring dan pemantauan perdagangan produk ilegal di Kota Padang.

0 Rapat Koordinasi

Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penataan PKL di Kota Padang

0 Rapat Koordinasi

2.06 2.06.15

Terwujudnya Koordinasi, PelakuUsaha Barang Monitoring, Pembinaan dan Bersubsidi Pengendalian PelakuUsaha Barang Bersubsidi TerwujudnyaKoordinasi dan TPID 2.06.15.21 Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Monitoring Stabilitas Harga Bahan Bahan Pokok (TPID) Pokok (TPID) Terwujudnya Perlindungan Produk Ilegal di Kota Padang 2.06.15.24 Monitoring dan pemantauan perdagangan terhadap konsumen dari produk produk ilegal di Kota Padang. ilegal yang beredar 2.06.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Terwujudnya Koordinasi, Pedagang Kaki Lima (PKL) di 2.06.15.22 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Monitoring dan Evaluasi terhadap Kota Padang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Penataan dan Pemberdayaan Lima (PKL) di Kota Padang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang TOTAL

9 20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 3 Rapat Koordinasi

0%

20%

3 Rapat Koordinasi

-

10

11

73.600.000 73.600.000

12

13

68.000.000 20%

68.000.000

14

15

68.000.000 20%

68.000.000

16

17

68.000.000 20%

68.000.000

18

20%

68.000.000

590.000.000

590.000.000

595.000.000

600.000.000

610.000.000

70.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

90.000.000

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 150.000.000 3 Rapat Koordinasi 70.000.000

20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 150.000.000 3 Rapat Koordinasi 70.000.000

20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 150.000.000 3 Rapat Koordinasi 70.000.000

20%

50 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 150.000.000 3 Rapat Koordinasi 70.000.000

19

68.000.000

20%

100%

250 Pelaku Usaha Barang Bersubsidi 150.000.000 15 Rapat Koordinasi 70.000.000

100%

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000 3 Rapat Koordinasi

150.000.000 3 Rapat Koordinasi

150.000.000 3 Rapat Koordinasi

150.000.000 3 Rapat Koordinasi

150.000.000 15 Rapat Koordinasi

2.313.450.000

2.133.500.000

2.094.000.000

2.204.525.000

2.265.076.000