WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 170 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 WALIKOTA PADANG, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015, Kota Padang ditunjuk untuk melaksanakan pemutakhiran dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS); b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Sanitasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Sanitasi Tahun 2015.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5818); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015; 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6); 22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7); 23. Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 41). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
: Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.
KETIGA
:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dapat dibentuk tim tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kota Padang.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Padang Kegiatan Review Buku Putih Sanitasi dengan kode rekening 1.06.1.06.01.24.25
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Kelompok Kerja Sanitasi Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ditetapkan di Padang pada tanggal 25 Mei 2015 WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Ketua DPRD Kota Padang 2. Inspektur Kota Padang 3. Kepala DPKA Kota Padang 4. Kepala Bappeda Kota Padang 5. Kabag Pembangunan Setda Kota Padang 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 7. Pertinggal
LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 170 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 NO
JABATAN/NAMA
KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.
Walikota Padang
Pengarah
2.
Wakil Walikota Padang
Pengarah
3.
Sekretaris Daerah Kota Padang
Ketua
4.
Asisten Bidang Ekbang Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang
Sekretaris
A.
Bidang Perencanaan
1.
Kepala Bappeda Kota Padang
2.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Padang
3.
TUGAS
Ketua
Lampiran III
Wakil Ketua
Lampiran III
Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang
Anggota
lampiran III poin 3.b
4.
Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 3.c
5.
Kepala Bagian Perencanaan PDAM Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 3.c
6.
Kepala Seksi Program & Pengendalian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 3.c
7.
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 3.(b, c)
8.
Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 3.(b,c,d,e,f,g)
9.
Kepala Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 3.(b,c,d,e,f,g)
Anggota
Lampiran III poin 3.(b,c,d,e,f,g)
Ketua
Lampiran III poin 4
Wakil Ketua
Lampiran III poin 4
10. Indra Saputra, ST, MT (Staf Pada Bappeda Kota Padang) B.
Bidang Pendanaan
1.
Kepala DPKA Kota Padang
2.
Kepala Bidang Anggaran DPKA Kota Padang
3.
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 4
4.
Kepala Seksi Anggaran Belanja Langsung DPKA Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 4. (b,c,d,e)
5.
Hendra Fisko, ST, M.I.Kom (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 4. (f,g)
C.
Bidang Teknis
1.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
2.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
3.
Ketua
Lampiran III poin 5
Wakil Ketua
Lampiran III poin 5
Kepala Bidang Program dan Penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 5.( a,b,c)
4.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 5.(a,b,c)
5.
Kepala Seksi Prasarana & Perlengkapan Kota Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Perumahan Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 5.(a,b,c)
6.
Kepala UPTD TPA dan IPLT Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 5.(a,b,c)
7.
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 5.(a,b,c, e)
8.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 5.(a,b,c, e)
9.
Kepala Sub Bidang Perumahan & Pemukiman Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 5.(a,b,c, e)
Anggota
Lampiran III poin 5.(c,d,e)
10. Yuliver, ST, MT (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
D. Bidang Kesehatan, Komunikasi & Pemberdayaan Masyarakat 1.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
Ketua
Lampiran III poin 6
2.
Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
Wakil Ketua
Lampiran III poin 6
3.
Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan Bapedalda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 6.(a,b,c)
4.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 6.a
5.
Kepala Bidang Sarana Prasarana & Aset Dinas Pendidikan Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 6.a
6.
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, Sosial Budaya dan Masyarakat
Anggota
Lampiran III poin 6.(a,b,c)
7.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 6.(a,d,e)
8.
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 6.(b,c,d,e)
9.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 6.(b,c,d,e)
E.
Bidang Monitoring dan Evaluasi
1.
Kepala Bapedalda Kota Padang
Ketua
Lampiran III poin 7
2.
Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Bapedalda Kota Padang
Wakil Ketua
Lampiran III poin 7
3.
Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 7.(a,b,c)
4.
Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara Bapedalda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 7.(a,b,c,d,e)
5.
Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 7.(a,b,d,e)
6.
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 7.(a,b,c,d,e)
8.
Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Setda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 7.(a,b,c,d,e)
7.
Chalidin, ST (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 7.(d,e)
F.
Sekretariat
1.
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
Koordinator
Lampiran III poin 8
2.
Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Setda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 8.b
3.
Kepala Seksi Perencanaan dan Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 8.b
4.
Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Pembangunan Setda Kota Padang
Anggota
Lampiran III poin 8.b
5.
Alfisani Ahmad, SE (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.c
6.
Edral Pratama, ST (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.b
7.
Syuferi, S.Sos, M.Pd (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.c
8.
Nurlasmi, SE (Staf Pada Bagian Pembangunan Setda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.c
9.
Kusriani, SSi (Staf Pada Dinas Kesehatan Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 6.(a,b,c,d,e)
10. Jefri Indriani, SST (Staf Pada Dinas Kesehatan Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.c
11. Elvia Siskha Sari, ST (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.a
12. Nusrat Begum, A.Md (Staf Pada Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.c
13. Milta Aswati Anwir, ST (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.a
14. Firdaus, SE (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.a
15. Mhd. Nasri (Staf Pada Bappeda Kota Padang)
Anggota
Lampiran III poin 8.a
WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI
LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 170 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA PADANG TAHUN 2015
1.
FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI Koordinasi
2.
Advokasi
Meningkatkan Kesadaran, Kepedulian, Komitmen dan Kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi diseluruh wilayah Kota Padang untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi
3.
Advisori
Memberikan Input Strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan Walikota
4.
Fasilitasi
Membantu Walikota dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) baik kepada SKPD Kota Padang agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan.
5.
Supervisi
Membantu Walikota melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal, dan rencana daya serap anggaran yang telah dianggarkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif, melalui Tim Penjaminan Mutu/ Quality Assurance (QA) melalui website ppsp.nawasis.info
6.
Sinkronisasi
Membantu Walikota dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) antar SKPD sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
NO
URAIAN Mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Padang
WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI
LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 170 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015 TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA PADANG TAHUN 2015
1.
KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua
2.
Sekretaris
3.
Bidang Perencanaan
NO
TUGAS a. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Pokja Sanitasi Kota Padang; b. mengendalikan pengelolaan kerja Pokja Sanitasi Kota Padang agar tetap sesuai dengan misi Kota Padang; c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja Sanitasi Kota Padang; d. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja Sanitasi Kota Padang. a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja Sanitasi Kota Padang; b. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja Sanitasi Kota Padang dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya; c. Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK; d. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; e. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Pokja Sanitasi f. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh Pokja Sanitasi Kota Padang serta konsultasi ke Provinsi dan Pusat; g. menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi h. menyiapkan bahan masukan kepada Pokja Sanitasi Provinsi dalam penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi; i. fasilitasi tim Pokja Sanitasi Kota Padang menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kota peserta program PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP; j. fasilitasi tim Pokja Sanitasi Kota Padang dalam melakukan penyusunan pemutakhiran dokumen SSK; k. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang. a. mengoordinasikan pelaksanakan penyusunan dokumen pemutakhiran SSK; b. memastikan bahwa dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program PPSP yang disesuaikan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang;
c. menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD; d. menyiapkan draft pemutakhiran SSK yang berisikan program, kegiatan dan prioritas sanitasi berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada Pokja Sanitasi Provinsi; e. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; f. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang. 4.
Bidang Pendanaan
a. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan pemutakhiran SSK; b. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kota Padang; c. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan pemutakhiran SSK dari hasil review Pokja Sanitasi Provinsi; d. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Pokja Sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program PPSP; e. meneliti RKA-SKPD Kota Padang untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan kedalam APBD; f. membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; g. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang.
5.
Bidang Teknis
a. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK; b. memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK; c. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Pokja Sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program PPSP; d. membuat laporan kerja terkait bidang teknis secara berkala kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang.
6.
Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat
a. menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan dokumen pemutakhiran SSK dan komunikasi terhadap dokumen pemutakhiran SSK; b. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP; c. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif sebagai pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota Padang;
d. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang. 7.
Bidang Pemantauan & Evaluasi
a. Menyiapkan bahan masukan dalam penyusunan dokumen pemutakhiran SSK; b. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program PPSP pada setiap SKPD terkait; c. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di Kota Padang untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait; d. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; e. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi Kota Padang.
8.
Sekretariat
a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal pokja sanitasi; b. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kota Padang melalui web ppsp.nawasis.info.; c. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Pokja Sanitasi Kota Padang; d. menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Walikota.
WALIKOTA PADANG, dto MAHYELDI
