WALIKOTA PADANG PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Standar Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Standar Biaya untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019;
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 20 );
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 131
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); . Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019. Pasal 1
Standar biaya untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014 – 2019 sebagaiman tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 2 Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 132
Pasal 3 Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar. Pasal 4 Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Peraturan ini,mempedomani Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dan jika tidak diatur dalam Peraturan Walikota tersebut dapat mempedomani harga pasar yang berlaku pada saat itu. Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang. Ditetapkan di Padang pada tanggal 1 April 2013 WALIKOTA PADANG Dto FAUZI BAHAR Diundangkan di Padang pada tanggal 1 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
Dto SYAFRIL BASYIR
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 10
133
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019 STANDAR HONORARIUM DAN UANG LEMBUR PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG 2014-2019 NO
URAIAN
1
2
I 1
JUMLAH VOLUME SATUAN 3 4
HARGA
KET
5
6
HONORARIUM KPU Kota Padang a. Ketua b. Anggota
1 4
Org/Bln Org/Bln
5.000.000 4.000.000
Max 8 Bulan
Sekretariat KPU Kota Padang a.Sekretaris b.Kasubag c.Bendahara d.Pelaksana e.Tenaga Pendukung
1 4 1 16 8
Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln
1.500.000 1.250.000 1.250.000 1.000.000 800.000
Max 8 Bulan
3
Tenaga Kontrak
10
Org/Bln
1.250.000
Max 8 Bulan
4
Kelompok Kerja (Pokja) Kota Padang a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Sekretaris e. Anggota
2 1 1 1 1
Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln Org/Bln
500.000 400.000 350.000 300.000 250.000
Max 8 Bulan
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan ) a. Ketua b. Anggota
1 4
Org/Bln Org/Bln
1.200.000 950.000
Max 8 Bulan
1 1 2
Org/Bln Org/Bln Org/Bln
750.000 450.000 400.000
Max 8 Bulan
1 2
Org/Bln Org/Bln
450.000 400.000
Max 8 Bulan
2
5
6.
7
Sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan a. Sekretaris b.Bendahara Pembantu c.Pelaksana PPS ( Panitia Pemungutan suara ) a. Ketua b. Anggota
134
8
9
10
II 1
2
3
4
5
III
Sekretaris PPS (Panitia Pemungutan Suara) a. Sekretaris b. Urusan Teknis Penyelenggara c. Urusan TU Keuangan
1 1 1
Org/Bln Org/Bln Org/Bln
350000 300000 250000
1 6
Org/Paket Org/Paket
275000 250000
1
Org/Bln
400000
UANG LEMBUR KPU Kota Padang a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol.II
6 15 3
Org/jam/hari Org/jam/hari Org/jam/hari
14000 12000 10000
Max 5 jam/hari
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan ) a. Ketua b. Anggota
1 4
Org/jam/hari Org/jam/hari
12000 10000
Max 5 jam/hari
Sekretariat PPK a. Sekretaris b. Bendahara Pembantu/PUMK c. Pelaksana
1 1 2
Org/jam/hari Org/jam/hari Org/jam/hari
12000 12000 12000
Max 5 jam/hari
PPS a. Ketua b. Anggota
1 2
Org/jam/hari Org/jam/hari
12000 12000
Max 5 jam/hari
Sekretariat PPS a. Sekretaris b. Urusan teknis Penyelenggara c. Urusan TU Keuangan
1 1 1
Org/jam/hari Org/jam/hari Org/jam/hari
12000 12000 12000
Max 5 jam/hari
24 9 6 10 1
Org/jam/hari Org/jam/hari Org/jam/hari Org/jam/hari Org/jam/hari
15000 15000 15000 15000 15000
Max 10 hari setiap bulan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) a. Ketua b. Anggota Petugas Pemutakiran data Pemilih (PPDP)
UANG MAKAN LEMBUR a. KPU b. PPK c. PPS d. Tenaga Kontrak e. PPDP
Max 8 Bulan
Max 2 Bulan
WALIKOTA PADANG Dto FAUZI BAHAR 135
