RENCANA REKLAMASI PULAU F

Gedung Thamrin City, Lantai 1, BT 12-15-16 Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta 10340 Indonesia

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

RENCANA REKLAMASI PULAU F KELURAHAN PLUIT, PENJARINGAN - JAKARTA UTARA

DESEMBER 2014

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

ii

KATA PENGANTAR

PT Jakarta Propertindo sebagai salah satu mitra usaha berencana melakukan pembangunan lahan Pulau F sesuai dengan Surat Gubernur DKI Jakarta No. 1290/1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F. Luas lahan yang akan dibangun sebesar ±190 ha yang secara administrasi masuk dalam kawasan Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. PT Jakarta Propertindo berencana membangun lahan (reklamasi) dan melakukan pengembangan sesuai rencana Pemerintah DKI Jakarta yaitu sebagai kawasan perumahan horizontal dan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas. Dari hasil kajian ANDAL terlihat bahwa komponen kegiatan rencana reklamasi Pulau F diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting. Dampak penting yang timbul dapat berlangsung secara terus menerus selama kegiatan dan terdapat hubungan timbal balik yang sinergistik. Berdasarkan hasil evaluasi dampak penting dalam dokumen ANDAL, maka perlu dilanjutkan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang telah dilingkup dalam dampak penting yang perlu dikelola. Upaya ini perlu dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL). Dokumen RKL – RPL ini disusun dengan format penyusunannya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Lampiran III). Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen RKL – RPL ini, khususnya kepada Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Desember 2014

.

DOKUMEN RKL – RPL RENCANA REKLAMASI PULAU F

PT. JAKARTA PROPERTINDO

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................

v

BAB I 1.1.

PENDAHULUAN Maksud Dan Tujuan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ........................................................... 1.1.1. Maksud Dan Tujuan Pelaksanaan RKL ........................ 1.1.2. Maksud Dan Tujuan Pelaksanaan RPL ........................ Pernyataan Kebijakan Lingkungan ............................................

1 2 3 4

BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) .......

5

1.2.

2.1. 2.2. 2.3.

Pendekatan Teknologi ............................................................... Pendekatan Sosial Ekonomi ..................................................... Pendekatan Institusional ...........................................................

5 6 8

BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) ..........

24

BAB IV JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN ............

41

BAB V PERNYATAAN

PELAKSANAAN

RENCANA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN

HIDUP

KEGIATAN

REKLAMASI PULAU F ................................................................

42

DAFTAR PUSTAKA



iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Reklamasi Pulau F ....................................................

Tabel 3.1

9

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Reklamasi Pulau F ....................................................


25


v

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Reklamasi Pulau F ..................................................

23

Gambar 3.1 Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Reklamasi Pulau F .................................................................


40


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Dari hasil kajian ANDAL terlihat bahwa komponen kegiatan rencana reklamasi Pulau F diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting. Dampak penting yang timbul dapat berlangsung secara terus menerus selama kegiatan dan terdapat hubungan timbal balik yang sinergistik. Berdasarkan hasil evaluasi dampak penting dalam dokumen ANDAL, maka perlu dilanjutkan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang telah dilingkup dalam dampak penting yang perlu dikelola. Upaya ini perlu dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL). Dokumen RKL – RPL ini disusun dengan format penyusunannya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Lampiran III). Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup (RKL – RPL) merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi serta memantau dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan mencakup empat kelompok aktifitas yaitu: a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atau alternatif misalnya: tata letak (tata ruang mikro) lokasi; b. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi, meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul disaat konstruksi maupun hingga saat kegiatan kostruksi berakhir; c. Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. d. Pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai akibat kegiatan.



2

1.1.1

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL

Penyusunan RKL dimaksudkan untuk menyediakan pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan rencana reklamasi Pulau F. Hal-hal yang dikelola adalah bagian yang terkena atau yang diperkirakan akan terkena dampak positif atau negatif dari kegiatan tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup, sehingga pelestarian potensi sumberdaya alam dapat dipertahankan, dan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah atau dikurangi. Tujuan penyusunan RKL rencana reklamasi Pulau F antara lain: a. Merumuskan usaha-usaha untuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup dengan memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya alam secara optimal. b. Merumuskan langkah-langkah untuk menangani dampak negatif yang timbul akibat kegiatan proyek dan mengembangkan dampak positif sesuai dengan peraturan yang berlaku c. Menentukan instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, serta mekanisme kerja pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan kegunaan dokumen RKL rencana reklamasi Pulau F ini adalah: a. Bagi Pemrakarsa (PT Jakarta Propertindo) 1) Sebagai dasar upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan proyek, yaitu melalui tindakan yang jelas dan sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai langkah-langkah aktif alam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 2) Sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan secara baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan gangguan/pencemaran lingkungan baik pada tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, dan paska konstruksi. 3) Sebagai syarat dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelestarian lingkungan melalui pengelolaan lingkungan. b. Bagi Pemerintah 1) Sebagai bahan acuan untuk menilai upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pemrakarsa. 2) Sebagai salah satu cara penilaian permasalahan lingkungan di wilayah kerjanya dan salah satu bahan pertimbangan dalam menilai kesungguhan dan kepedulian pemrakarsa dalam menangani permasalahan lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan rencana reklamasi Pulau F.



3

3) Sebagai bahan pertimbangan, telaahan dan dasar pemantauan dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, terutama pada tahap kegiatan reklamasi Pulau F. c. Bagi Masyarakat 1) Sebagai sarana untuk ikut berpartisipasi dalam proses reklamasi dan sarana untuk melakukan kontrol sosial terhadap proyek. 2) Memberikan kepastian/jaminan bahwa dalam melaksanakan kegiatan proyek, pemrakarsa tidak akan merugikan masyarakat dan selalu memberikan manfaat. 1.1.2

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RPL

Tujuan dilaksanakannya RPL rencana reklamasi Pulau F ini adalah: a. Mengetahui sejak dini adanya kemungkinan terjadinya dampak baik positif maupun negatif, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangannya; b. Memantau komponen lingkungan di areal pelabuhan dan daerah sekitarnya yang diperkirakan terpengaruh oleh rencana kegiatan reklamasi Pulau F, sesuai yang direkomendasikan dalam Andal; c. Memantau kondisi lingkungan sebelum dan setelah keberadaan pulau hasil reklamasi. d. Untuk menentukan parameter lingkungan yang perlu diperiksa, termasuk lokasi, waktu, metode pemantauan, serta pelaksana dan pengawas yang diperlukan untuk melaksanakan pemantauan lingkungan; e. Menganalisis dan memberikan kesimpulan dari hasil pemantauan lingkungan yang telah dilakukan, sehingga diperoleh kondisi lingkungan berdasarkan hasil pemantauan yang objektif; f.

Memantau efektivitas dari pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dalam menanggulangi atau meminimalkan dampak dari kegiatan rencana reklamasi Pulau F;

g. Menciptakan hubungan kelembagaan dengan sistem koordinasi antara pihakpihak yang terkait di dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui pertukaran informasi. Adapun RPL rencana reklamasi Pulau F diharapkan dapat berguna sebagai: a. Pedoman, petunjuk dan acuan dalam menangani dampak penting yang timbul akibat kegiatan reklamasi, sehingga dampak negatif dapat dicegah atau dikendalikan, dan dampak positif dapat ditingkatkan. b. Petunjuk dan arahan bagi PT Jakarta Propertindo, instansi terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan.



4

c. Informasi yang sangat berguna bagi masyarakat umum sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan lingkungan, terutama akibat kegiatan reklamasi Pulau F. d. Petunjuk bagi instansi pengawas dalam rangka evaluasi upaya pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah . 1.2

Pernyataan Kebijakan Lingkungan

Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable developmment) tiada lain adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, dimana keberlangsungan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi secara longterm sangat tergantung besaran daya dukung ekosistem (sumberdaya alam dan lingkungan) dimana kegiatan rencana reklamasi Pulau F ini berada, pelaksanaan reklamasi, dan pasca reklamasinya. PT Jakarta Propertindo menyadari pentingnya menjaga dan meningkatkan pelestarian lingkungan untuk kepentingan bangsa Indonesia saat ini dan masa mendatang, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan reklamasi Pulau F, disusun dokumen penelaahan terhadap berbagai dampak lingkungan negatif maupun positif yang ditimbulkan untuk memenuhi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Komitmen pemrakarsa terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, selanjutnya akan dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung rencana reklamasi Pulau F dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh implementasi dari kebijakan pemrakarsa yang responsif terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawan/karyawati di bidang pengelolaan lingkungan hidup.



5

BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

Pada hakekatnya pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu kegiatan yang dalam hal ini adalah kegiatan rencana reklamasi Pulau F. Pengelolaan lingkungan hidup akan berorientasi pada upaya pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dan dapat dioperasionalkan. Tiga pendekatan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, secara rinci dituangkan dalam uraian berikut:

2.1.

Pendekatan Teknologi

Berdasarkan pendekatan teknologi, dampak lingkungan yang timbul akan dikelola melalui penerapan teknologi. Jenis dampak dan kegiatan yang dikelola melalui pendekatan ini, terutama mencakup aspek fisik-kimia dan biologi lingkungan serta tata cara pelaksanaan kegiatan pengendalian. Beberapa pendekatan teknologi yang akan diterapkan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan antara lain: a. Pemasangan silt screen yang berfungsi sebagai tabir penahan material halus untuk mencegah penyebaran material halus tersebut ke perairan sekitar. Pendekatan teknologi untuk pengelolaan lingkungan hidup dengan cara pemasangan silt screen (lihat lampiran 2) dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul terhadap komponen lingkungan penurunan kualitas air laut, sebaran kepadatan tersuspensi, serta gangguan mangrove. b. Pengisiian material reklamasi disarankan dimulai dari sisi selatan area reklamasi ke arah utara dengan metode pumping. Ketika pengisian material reklamasi dimulai dari sisi selatan, pertama sekali tanggul sementara harus dibangun lalu pengisian pasir dapat dilakukan di sisi utara tanggul sementara tersebut (lihat pada lampiran 1). Jika memungkinkan, tanggul sementara ini diperpanjang ke arah utara dan sisi barat batas area reklamasi. Tanggul sementara ini akan meminimalkan penyebaran sediment plume ke kawasan mangrove. Pengisian material reklamasi tersebut dilakukan dengan menggunakan spraying pontoon (yang dihubungkan dengan pipa terapung yang sudah tersambung dengan kapal pengeruk) secara berlapis dengan ketebalan maksimal 0,5 meter (lihat lampiran 3). Pendekatan teknologi ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap penyebaran kepadatan tersuspensi, gangguan mangrove, dan gangguan biota laut.



6

c. Memasang Geotextile pada revetment untuk mencegah tergerusnya pasir ke laut lepas Pemasangan Geotextile merupakan salah satu pendekatan teknologi untuk meminimalisasi dampak negatif dari penurunan kualitas air, gangguan mangrove, serta gangguan biota laut. Teknologi ini dapat mencegah pasir terbuang ke laut (lihat pada lampiran 4). Peletakan geotextile dapat dilakukan secara efektif dengan menggulirkan gulungan geotextile dari puncak sampai ke ujung kaki revetment. d. Pemeliharaan dimensi kanal, Pada umumnya, kondisi arus di teluk Jakarta cenderung kecil sampai sedang, situasi ini cukup ideal untuk proses terbentuknya sedimen ditambah lagi dengan keberadaan reklamasi Pulau F akan melindungi kawasan pesisir di belakangnya dari serangan gelombang. Dengan demikian diperkirakan bahwa selama musim badai, erosi di daerah pesisir akan berkurang. Pendangkalan akibat sedimentasi yang terlalu besar di lokasi yang “salah” dapat menghambat aliran sungai. Untuk itu, rencana pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan adalah pekerjaan pemeliharaan dengan cara pengerukan terutama pada mulut Kali Angke dan saluran di antara Pulau E dan Pulau F. pendekatan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap komponen lingkungan peningkatan muka air, perubahan arus laut serta perubahan bentuk pantai. e. Pemasangan silt screen yang berfungsi sebagai tabir penahan material halus untuk mencegah penyebaran material halus tersebut ke perairan sekitar di lokasi dumping site Pendekatan teknologi untuk pengelolaan lingkungan hidup dengan cara pemasangan silt screen di lokasi dumping site dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul terhadap komponen lingkungan penurunan kualitas air laut, serta sebaran kepadatan tersuspensi.

2.2.

Pendekatan Sosial Ekonomi

Melalui pendekatan ini dampak lingkungan akan dikelola melalui upaya-upaya yang berorientasi kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercakup di dalam wilayah dampak dan wilayah pengelolaan lingkungan. Disamping itu, melalui pendekatan ini juga, diupayakan optimalisasi penggunaan alat, sumberdaya dan potensi daerah selama pekerjaan reklamasi berlangsung. Pendekatan sosial ekonomi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, diutamakan penanggulangan masalah ekonomi dan sosial budaya antara lain: a. Pendekatan untuk meminimalisasi persepsi masyarakat yang negatif baik terhadap rencana kegiatan, tahap konstruksi sampai dengan terbentuknya pulau reklamasi, dilakukan beberapa usaha sebagai berikut: 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dan Kelurahan Pluit untuk perencanaan sosialisasi (cara dan teknis penyelenggaraan serta materi yang akan disampaikan ke masyarakat) DOKUMEN RKL – RPL RENCANA REKLAMASI PULAU F


7

2) Sedini mungkin melakukan sosialisasi rencana kegiatan proyek pada masyarakat dengan cara praktis dan sederhana agar mudah diterima oleh masyarakat melalui media elektronik, poster dan tatap muka. Sosialisasi ini melibatkan formal leader, informal leader, pemuka agama serta masyarakat sekitar lokasi kegiatan untuk membangun komunikasi dua arah. 3) Melakukan sosialisasi kepada para nelayan tentang jarak antar pulau reklamasi (300 meter) ,agar para nelayan memehami bahwa jarak tersebut sudah mempertimbangkan keberadaan kapal yang akan melewati areal tersebut. 4) Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat rencana reklamasi Pulau F dapat dan akan dikelola dengan baik 5) Melakukan komunikasi informal dengan warga Pluit dan warga Muara Angke untuk pertukaran informasi dan penanganan masalah. 6) Menyiapkan sarana untuk menanggapi dan menindak lanjuti berbagai keluhan/protes masyarakat terhadap berbagai dampak negatif yang muncul yang diakibatkan oleh kegiatan tahap konstruksi 7) Melaksanakan pengelolaan untuk meminimalisasi berbagai potensi dampak negatif secara baik dan profesional b. Pendekatan untuk meminimalisasi keresahan masyarakat baik terhadap tahap konstruksi (penerimaan tenaga kerja) sampai dengan terbentuknya pulau reklamasi, dialakukan beberapa usaha sebagai berikut: 1) Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat rencana reklamasi Pulau F dapat dan akan dikelola dengan baik 2) Melaksanakan penerimaan kerja secara transparan 3) Memberikan prioritas kepada penduduk Kalurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan syarat yang dibutuhkan. 4) Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal terutama pekerjaan tanpa keahlian khusus 5) Berkoordinasi dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan pengakhiran tenaga kerja konstruksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tenaga kerja 6) Melaksanakan pengelolaan berbagai potensi dampak negatif secara baik dan profesional yang diakibatkan oleh kegiatan tahap pasca konstruksi 7) Membuat Standar Operation Procedure (SOP) khusus untuk menangani potensi timbulnya pengaduan dari masyarakat 8) Menunjuk seorang karyawan sebagai Person In Charge (PIC) dalam menagani pengaduan dari masyarakat DOKUMEN RKL – RPL RENCANA REKLAMASI PULAU F


8

2.3.

Pendekatan Institusional

Selain kedua pendekatan tersebut diatas, pengelolaan lingkungan di sekitar rencana reklamasi Pulau F memerlukan pendekatan institusional secara lintas sektoral mengingat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas reklamasi Pulau F ini mencakup berbagai komponen lingkungan, yang penanganannya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan, dikoordinasikan dengan pemerintah, perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang erat kaitannya dengan masalah dampak yang akan timbul. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan penyampaian dokumen Andal, RKL – RPL dan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi pemerintah terkait. Adapun bentuk pendekatan tersebut antara lain: a. Bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar lokasi rencana reklamasi Pulau F untuk mengembangkan potensi usaha. b. Melakukan komunikasi dengan perwakilan nelayan tentang pengaturan jadwal pengangkutan material reklamasi c. Berkoordinasi dengan pengelola Pulau E dan Pulau G dalam memelihara dimensi kanal antar Pulau d. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pengembang pulau-pulau reklamasi lainnya untuk membersihkan sampah e. Berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan rehabilitasi kerusakan ekositem mangrove apabila terjadi f.

Melakukan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait, seperti kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat nelayan, tokoh pemuda, LSM lokal untuk saling bertukar informasi dan berembug berbagai masalah sosial. Komunikasi ini bisa dijalankan dengan membentuk suatu “FORUM ”

g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menyiapkan kebutuhan perizinan dan pesyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan ruang di lahan Pulau F h. Bekerjasama dengan dinas kebersihan untuk mengangkut secara berkala limbah cair domestik yang dihasilkan para pekerja Rencana pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan hasil prakiraan dan evaluasi dampak penting dalam Andal yang harus dikelola. Dampak penting yang perlu dikelola ditampilkan terlebih dahulu untuk kemudian disajikan sumber penyebab dan upaya pengelolaan dampaknya yang secara lebih rinci berdasarkan tahapan kegiatan disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan peta pengelolaan lingkungan disajikan pada Gambar 2.1.



9

Tabel 2.1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Reklamasi Pulau F

No

A.

1 a.

Dampak Lingkungan Yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

• Pemukiman penduduk kawasan Muara Angke, • Warga kelurahan Pluit diwakili oleh RW 01, dan RT 05

Pada tahap awal kegiatan reklamasi pulau F, yaitu tahun ke1

Institusi Pengelolaan Lingkungtan Hidup

Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)

Tahap Pra Konstruksi Keresahan masyarakat

• Sosialisasi rencana kegiatan

• Terjadinya peningkatan persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan proyek; • Tidak adanya keluhan, protes, dan keberatan sampai menjelang pelaksanaan konstruksi reklamasi Pulau F


• Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Intansi terkait dan Kelurahan Pluit untuk perencanaan sosialisasi (cara dan teknis penyelenggaraan serta materi yang akan disampaikan ke masyarakat) • Sedini mungkin melakukan sosialisasi rencana kegiatan proyek pada masyarakat dengan cara praktis dan sederhana agar mudah diterima oleh masyarakat melalui media elektronik, poster dan tatap muka. • Secara khusus melakukan sosialisasi tentang keamanan alur pelayaran nelayan. • Sosialisai rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan formal leader (intansi pemerintahan seperti kepala Bappeda, BLHD, Kelurahan dll), informal leader (LSM, HKSNI), pemuka agama serta masyarakat sekitar lokasi kegiatan untuk membangun komunikasi dua arah tentang rencana reklamasi Pulau F • Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat rencana reklamasi Pulau F dapat dan akan dikelola dengan baik • Pemrakarsa melakukan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait, seperti kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat nelayan, tokoh pemuda, LSM lokal untuk saling bertukar informasi dan berembug berbagai masalah sosial. Komunikasi ini bisa

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Wakil Masyarakat Komunitas Muara Angke dan Kelurahan Muara Angke dan POLSEK Metropolitan Penjaringan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor lingkungan Hidup Jakarta Utara. • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung


10

No


Sumber Dampak






Pada tahap awal kegiatan reklamasi pulau F, yaitu kwartal tahun ke-1


dijalankan dengan membentuk suatu “FORUM” • Membuat Standar Operation Procedure (SOP) khusus untuk menangani potensi timbulnya pengaduan dari masyarakat • Menunjuk seorang karyawan sebagai Person In Charge (PIC) dalam menagani pengaduan dari masyarakat b.

Perubahan persepsi masyarakat

• Sosialisasi rencana kegiatan



• Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Intansi terkait dan Kelurahan Pluit untuk perencanaan sosialisasi (cara dan teknis penyelenggaraan serta materi yang akan disampaikan ke masyarakat) • Sedini mungkin melakukan sosialisasi rencana kegiatan proyek pada masyarakat dengan cara praktis dan sederhana agar mudah diterima oleh masyarakat melalui media elektronik, poster dan tatap muka. • Penjelasan kepada masyarakat nelayan bahwa keberadaan pulau reklamasi tidak akan mengganggu alur pelayaran mereka. • Sosialisai rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan formal leader (intansi pemerintahan seperti kepala Bappeda, BLHD, Kelurahan dll), informal leader (LSM, HKSNI), pemuka agama serta masyarakat sekitar lokasi kegiatan untuk membangun komunikasi dua arah tentang rencana reklamasi Pulau F • Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat rencana reklamasi Pulau F dapat dan akan dikelola dengan baik

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Wakil Masyarakat Komunitas Muara Angke dan Kelurahan Muara Angke dan POLSEK Metropolitan Penjaringan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung


11

No


Sumber Dampak





Di lokasi reklamasi Pulau F seluas ± 190 Ha.

Selama pekerjaan reklamasi Pulau F


• Pemrakarsa melakukan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait, seperti kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat nelayan, tokoh pemuda, LSM lokal untuk saling bertukar informasi dan berembug berbagai masalah sosial. Komunikasi ini bisa dijalankan dengan membentuk suatu “FORUM” 2 a.

Tahap Konstruksi Penyebaran Sedimen

Terjadinya penyebaran padatan tersuspensi dan parameter lainnya ke perairan akibat pekerjaan reklamasi, yaitu pengisian material/ pasir dan konstruksi sand key.

Nilai TSS tidak melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan KepMenLH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk biota laut, yaitu 80 mg/L

• Pengisian material reklamasi dimulai dari sisi Selatan area reklamasi pulau F dan secara bertahap dilanjutkan ke bagian Utara • Penempatan material reklamasi dilakukan dengan spraying pontoon (yang dihubungkan dengan pipa terapung yang sudah tersambung dengan kapal pengeruk) secara berlapis dengan ketebalan maksimal 0,5 meter (gambar lampiran 3). • Pengisian material reklamasi dilakukan secara simultan dengan pekerjaan tanggul (revetment). • Pemasangan geotextiile akan dilakukan sesegera mungkin setelah terbentuk kemiringan pasir 1:4 (mengikuti rencana kemiringan revetment) • Untuk mencegah padatan tersuspensi tidak menyebar ke perairan sekitar area reklamasi, akan dipasang silt screen

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo dan kontrakor pelaksana kegiatan konstruksi • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan Dinas PU Prov. DKI Jakarta • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta dan Dinas PU Prov. DKI Jakarta, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa dan Polisi Air • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung



12

No

b.


Gangguan terhadap mangrove

Sumber Dampak

Proses pekerjaan reklamasi, yaitu pengisian material/ pasir dan konstruksi sand key


• Tidak menurunnya luasan/kerapatan/keragama n spesies mangrove yang berada di dekat area reklamasi. Pada kondisi eksisting, luas mangrove sekitar 25,02 Ha. • Struktur komunitas mangrove yang mencerminkan adanya regenerasi seperti meningkatknya jumlah tumbuhan perintis


• Pemasangan silt screen sebagai tabir penghalang agar padatan tersuspensi tidak menyebar (gambar lampiran 2) • Pengisian material reklamasi dimulai dari sisi Selatan area reklamasi ke arah Utara (gambar lampiran 1) • Untuk mencegah tergerusnya pasir ke laut lepas segera dipasang Geotextile, yaitu setelah terbentuk kemiringan pasir 1:4 (mengikuti rencana kemiringan revetment) (gambar lampiran 4)



Di sekitar lokasi rencana reklamasi Pulau F

Selama pekerjaan reklamasi Pulau F dilakukan ± 18 bulan


• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggungjawab pengelolaan Suaka Margasatwa Muara Angke. • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung

c.

Gangguan biota laut

Terjadinya penyebaran padatan tersuspensi dan parameter lainnya ke perairan akibat pekerjaan reklamasi, yaitu pengisian material/ pasir reklamasi yang dikerjakan secara simultan konstruksi revertment.

Indeks keanekaragaman plankton dan bentos tetap pada kondisi eksisting atau dapat meningkat dengan nilai 2,0 s/d 4,5 (tercemar ringan).


• Segera memasang Geotextile setelah revetment terbangun untuk mencegah tergerusnya pasir ke laut lepas (gambar lampiran 4) • Pengisian material reklamasi dimulai dari sisi Selatan area reklamasi pulau F dan dilanjutkan ke bagian Utara (gambar lampiran 1) • Penyemprotan pasir secara perlahan (dengan kecepatan rendah) • Pemasangan silt screen sebagai penghalang agar padatan tersuspensi tidak menyebar dilokasi sekitar kegiatan reklamasi dan dumping site



• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo dan kontrakor pelaksana kegiatan konstruksi • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan Dinas Kelautan DKI Jakarta • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap


13

No


Sumber Dampak






Konstruksi berlangsung d.

Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha

Penerimaan tenaga kerja

Jumlah /Prosentase masyarakat sekitar pulau F yang terserap bekerja pada kegiatan reklamasi Pulau F

• Melaksanakan penerimaan tenaga kerja secara transparan serta Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang persyaratan, cara, dan waktu penerimaan tenaga kerja. • Mendorong kontraktor pelaksana reklamasi agar memberikan prioritas kepada penduduk sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) sesuai dengan keahlian dan syarat yang dibutuhkan. • Bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan dan instansi terkait (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar lokasi rencana reklamasi Pulau F dalam mengembangkan potensi usaha, serta melakukan identifikasi terkait peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya penyediaan sarana angkutan kapal/perahu untuk menuju areal reklamasi pulau F.


Selama proses konstruksi dan paska konstruksi

• Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Kelurahan Pluit, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm Jakarta Utara dan POLSEK Metropolitan Penjaringan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Provinsi DKI Jakarta. • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung

• Memberikan kesempatan kepada nelayan untuk berusaha dibidang trasnportasi pekerja dari darat ke area reklamasi e.

Gangguan aktifitas nelayan

• Mobilisasi perlatan dan material • Pengangkutan material reklamasi • Proses pekerjaan reklamasi

Tidak ada nelayan yang komplain dan protes (merasa terganggu aktifitasnya) oleh pekerjaan konstruksi reklamasi Pulau F (Data diperoleh dari laporan pemantauan).


• Berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana dan akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pengangkutan material reklamasi, proses pekerjaan reklamasi • Melakukan komunikasi dengan perwakilan nelayan tentang pengaturan jadwal pengangkutan material reklamasi

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo dan kontrakor pelaksana kegiatan konstruksi

• Pemukiman penduduk kawasan Muara Angke, • Warga kelurahan Pluit diwakili


• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Suku Dinas Perhubungan Kota Administratif Jakarta Utara, Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Adm


14

No


Sumber Dampak



• Pemasangan rambu-rambu di rencana lokasi reklamasi Pulau F dengan tujuan untuk memberikan isyarat tentang lokasi dan aktivitas yang akan dilakukan oleh pemrakarsa sehingga tidak mengganggu kepentingan kegiatan lain



oleh RW 01, dan RT 05


Jakarta Utara dan POLSEK Metropolitan Penjaringan serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa dan Polisi Air • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Suku Dinas Perhubungan Kota Adm Jakarta Utara, Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Adm Jakarta Utara. • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung

f.

Gangguan kamtibmas

Penerimaan tenaga kerja

Tidak terjadi gangguan kamtibmas seperti perusakan /vandalisme. (Data diperoleh dari laporan pemantauan).

• Melaksanakan penerimaan kerja secara transparan • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang persyaratan, cara, dan waktu penerimaan tenaga kerja. • Mendorong kontraktor pelaksana reklamasi agar memberikan prioritas kepada penduduk sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) dan tentunya sesuai dengan keahlian dan syarat yang dibutuhkan. • Bekerjasama dengan Polsek Penjaringan dan masyarakat guna membangun pos terpadu di dekat lokasi kegiatan

Di pemukiman penduduk kawasan Muara Angke

Selama konstruksi berlangsung untuk proses penerimaan tenaga kerja berlangsung ± 2 bulan

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Disnakertrans Prov. DKI Jakarta dan POLSEK Metropolitan Penjaringan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung



15

No

g.

h.


Keresahan masyarakat


Sumber Dampak

• Penerimaan tenaga kerja • Proses pekerjaan reklamasi

• Penerimaan tenaga kerja • Mobilisasi perlatan dan material • Pengangkutan material reklamasi • Proses pekerjaan reklamasi



Respon positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan konstruksi rencana reklamasi Pulau F dalam bentuk tidak adanya keluhan, protes, dan keberatan sampai berakhirnya pelaksanaan konstruksi reklamasi Pulau F




• Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat rencana reklamasi Pulau F dapat dan akan dikelola dengan baik • Melaksanakan penerimaan kerja secara transparan • Memberikan prioritas kepada penduduk Kalurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan syarat yang dibutuhkan. • Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal terutama pekerjaan tanpa keahlian khusus (tenaga kasar), • Koordinasi dengan Pemeritah daerah (Kota Administratif Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan maupun Polsek Penjaringan) untuk membentuk suatu “Pos Pengaduan”, misalnya membuat pelayanan hotline service. • Melaksanakan kewajiban dan konstribusi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Izin Prinsip Reklamasi Pulau F



• Menyiapkan sarana untuk menanggapi dan menindak lanjuti berbagai keluhan/protes masyarakat terhadap berbagai dampak negatif yang muncul yang diakibatkan oleh kegiatan tahap konstruksi • Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat rencana reklamasi Pulau F dapat dan akan dikelola dengan baik • Melakukan komunikasi intensif tentang aktifitas proyek dengan stakeholder terkait, seperti Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, tokoh masyarakat nelayan, tokoh pemuda, LSM lokal untuk saling bertukar informasi dan berembug




• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Muspika Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan POLSEK Metropolitan Penjaringan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung


• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Muspika kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan POLSEK Metropolitan Penjaringan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI


16

No


Sumber Dampak





berbagai masalah sosial. Komunikasi ini bisa dijalankan dengan membentuk suatu “FORUM ”


Jakarta • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung

3 a.

Tahap Pasca Konstruksi Peningkatan permukaan air sungai

Keberadaan dan pemeliharaan pulau F hasil reklamasi

• Peningkatan muka air sungai di sekitar muara Kali Muara Angke tidak mengakibatkan penambahan luas banjir dengan adanya kegiatan ini


• Berkoordinasi dengan pengelola Pulau E dan Pulau G dalam memelihara dimensi kanal antar Pulau • Memelihara dimensi kanal antar Pulau E dan F serta Pulau G dan F yang telah ditingkatkan dengan cara mengeruk secara periodik. • Melaksanakan Kewajiban dan Kontribusi berupa pengerukkan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi sesuai Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 544/-1.794.2 tertanggal 10 Juni 2014 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F atas nama Jakarta Propertindo. • Koordinasi dengan pengembang pulau lain (membentuk paguyuban antar pengembang pulau) dan instansi terkait untuk melakukan pengerukkan sungai sekitar pulau sesuai Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 544/-1.794.2 tertanggal 10 Juni 2014 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F atas nama Jakarta Propertindo

Di dalam tapak proyek, yaitu di kanal antar Pulau E dan F

Setiap 1 kali dalam 1 tahun selama tahap pasca konstruksi

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas Dinas PU DKI Jakarta

yaitu

• Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta dan Dinas PU DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung


17

No

b.


Perubahan arus laut

Sumber Dampak



Perubahan kecepatan arus dari: • Di sisi tenggara Pulau F sebesar 0,2 - 0,5 m/s hingga 1,38 m/s. • Di sisi selatan Pulau F sebesar 1,22 m/s, • Di sisi barat Pulau F 0,91 m/s, dan 0,88 m/s • Disisi Utara, dengan arah dominan aliran ke arah Barat


• Berkoordinasi dengan pengelola Pulau E dan Pulau G dalam memelihara dimensi kanal antar Pulau • Memelihara dimensi kanal antar Pulau E dan F serta Pulau G dan F yang telah ditingkatkan dengan cara mengeruk secara periodik



Di dalam tapak proyek, yaitu di kanal antar Pulau E dan F

Setiap 1 tahun sekali selama tahap pasca konstruksi


• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta dan Dinas PU Prov. DKI Jakarta • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta dan Dinas PU Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung

c.

Sampah


Berkurangnya sebaran sampah di sekitar Pulau F

• Membersihkan sampah disekitar Pulau F • Berkoordinasi dengan instansi terkait (Suku Dinas Kebersihan Kota Adm Jakarta Utara) dan pengembang pulau-pulau reklamasi lainnya untuk melakukan kegiatan bersama dalam membersihkan sampah

Areal tumpukan sampah antara daratan pantai dan Pulau F

Setiap 1 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas : Suku Dinas Kebersihan Kota Adm Jakarta Utara dan Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Suku Dinas Kebersihan Kota Adm Jakarta Utara. • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung



18

No

d.



Sumber Dampak


• Demobilisasi peralatan • Keberadaan dan pemeliharaan pulau F hasil reklamasi

Tidak ada nelayan yang komplain dan protes (merasa terganggu aktifitasnya) oleh pekerjaan konstruksi reklamasi Pulau F (Data diperoleh dari laporan pemantauan).


• Melakukan komunikasi dengan perwakilan nelayan tentang pengaturan jadwal kegiatan demobilisasi peralatan • Memasang rambu-rambu lalulintas laut di area pulau reklamasi sehingga mobilitas nelayan tidak terganggu.



Di perkampungan nelayan sekitar lokasi Pulau F, terutama kawasan penduduk Muara Angke

• Selama masa demobilisasi peralatan reklamasi berlangsung ± 3 minggu hingga dilanjutkan dengan pembangunan diatas lahan Pulau F

• Melakukan sosialisasi terkait jarak antar pulau (300 meter); agar nelayan memahami bahwa jarak tersebut sudah dipertimbangkan dan tidak akan mengganggu alur pelayaran mereka.


• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Suku Dinas Perhubungan Kota Adm Jakarta Utara dan Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa dan Polisi Air • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Suku Dinas Perhubungan Kota Adm Jakarta Utara dan POLSEK Metropolitan Penjaringan. • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung

e.


• Pengakhiran tenaga kerja • Keberadaan dan pemeliharaan pulau F hasil reklamasi



• Berkoordinasi dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan pengakhiran tenaga kerja konstruksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan tenaga kerja • Menyampaikan informasi kepada tenaga kerja perihal pengahiran kerjasama sekurang kurangnya 30 hari sebelum proses pengakhiran tenaga kerja dilaksanakan.


• Selama masa pengakhiran tenaga kerja berlangsung ± 3 minggu • Kontinyu hingga dilanjutkan dengan pembangunan diatas lahan reklamasi

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Muspika Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan POLSEK Metropolitan Penjaringan. • Instansi Penerima Laporan


19

No


Sumber Dampak





Pulau F


yaitu BPLHD Jakarta

Prov.

DKI

• Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung f.



Respon positif dari masyarakat terhadap keberadaan Pulau F dalam bentuk tidak adanya keluhan, protes, dan keberatan

• Menanggapi dan menindak lanjuti berbagai keluhan/protes masyarakat terhadap berbagai dampak negatif yang muncul yang diakibatkan oleh kegiatan tahap pasca konstruksi • Menyampaikan informasi kepada tenaga kerja perihal pengakhiran kerjasama sekurang kurangnya 30 hari sebelum proses pengakhiran tenaga kerja dilaksanakan.


• Selama masa pengakhiran tenaga kerja berlangsung ± 3 minggu • Kontinyu hingga dilanjutkan dengan pembangunan diatas lahan Pulau F

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas Muspika kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan POLSEK Metropolitan Penjaringan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung

B.

1 a.

Dampak Tidak Penting Yang Dikelola

Tahap Konstruksi Penurunan kualitas air laut

Proses pekerjaan reklamasi, yaitu • pengisian material/ pasir reklamasi yang

Mengacu pada KepMenLH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk biota laut. Coral=20 mg/l, Mangrove= 80 mg/l dan Lamun= 20 mg/l


• Pemasangan silt screen sebagai penghalang agar padatan tersuspensi tidak menyebar di lokasi reklamasi Pulau F (lampiran 2) • Pengisian material reklamasi dilakukan dengan

Di lokasi reklamasi Pulau F seluas ± 190 Ha.


• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Dinas PU DKI Jakarta dan


20

No


Sumber Dampak


dikerjakan secara simultan • konstruksi revertment. • Pengerukan material lahan reklamasi • Pengangkutan material kerukan • Pembuangan material hasil kerukan Kegiatan tersebut menyebabkan tersebarnya padatan tersuspensi dan parameter lainnya ke perairan sekitarnya


• • •

• • •

2 a.



kecepatan sedang/rendah menggunakan spraying pontoon (yang dihubungkan dengan pipa terapung) secara berlapis dengan ketebalan maksimal 0,5 meter (lampiran 3). Pengisian material reklamasi dilakukan secara simultan dengan pekerjaan tanggul (revertment), Memasang Geotextile pada revetment untuk mencegah tergerusnya pasir ke laut lepas (lampiran 4) Menggunakan kapal khusus untuk mengangkut material melalui jasa perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemasangan silt screen sebagai penghalang agar padatan tersuspensi tidak menyebar dilokasi dumping site Menyediakan MCK portable untuk para pekerja di lokasi reklamasi pulau F Bekerjasama dengan dinas kebersihan untuk mengangkut secara berkala limbah cair domestik yang dihasilkan para pekerja


Kantor Lingkungan Jakarta Utara

Hidup

• Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta dan Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara Dinas PU DKI Jakarta • Periode Pelaporan: Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung

Tahap Pasca Konstruksi Perubahan bentuk pantai


• Berkurangnya tingkat sedimentasi pada areal antara Pulau F dan daratan • Melindungi wilayah pesisir dari hempasan gelombang, sehingga menciptakan tepi pantai yang besar dan meningkatkan pertumbuhan


• Berkoordinasi dengan pengelola Pulau E dan Pulau G dalam memelihara dimensi kanal antar Pulau • Memelihara dimensi kanal antar Pulau E dan F serta Pulau G dan F yang telah ditingkatkan dengan cara mengeruk secara periodik. • Koordinasi dengan pengembang Pulau G (PT Muara Wisesa) dan Pulau E (PT Kapuk Naga Indah) dan instansi terkait untuk melakukan


Kontinyu hingga dilanjutkan dengan pembangunan di atas lahan reklamasi Pulau F

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Dinas PU DKI Jakarta dan Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI


21

No


Sumber Dampak


mangrove (bakau).




pengerukkan sungai sekitar pulau.


Jakarta, Dinas PU DKI Jakarta dan Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung

b.

Gangguan terhadap Mangrove


Kondisi pertumbuhan mangrove dengan jumlah individu pada masing-masing tingkat pertumbuhantingkat pohon sebesar 2.472 individu, tingkat anakan sebesar 1.262 individu, dan tingkat semai sebesar 3.767 individu.

• Menjaga tingkat kualitas air laut (TSS) tetap terjaga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan • Berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan rehabilitasi kerusakan ekositem mangrove apabila terjadi • Koordinasi dengan pengembang Pulau G (PT Muara Wisesa) dan Pulau E (PT Kapuk Naga Indah) untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam memelihara kawasan mangrove.

Di areal sekitar kawasan mangrove (± 1 km dari Pulau F)

Kontinyu hingga dilanjutkan dengan pembangunan di atas lahan Pulau F

• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Adm Jakarta Utara, dan Kementraian Kehutanan. • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung

c.

Perwujudan Tatanan Ruang


• Perda Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 • Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan


• Memastikan kinerja (kekuatan) lahan terbangun/reklamasi Pulau F mampu mendukung pembangunan diatasnya • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menyiapkan kebutuhan perizinan dan pesyaratan administratif yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan ruang

Lahan Pulau F yang siap dimanfaatkan


• Instansi Pelaksana yaitu PT Jakarta Propertindo • Instansi Pengawas yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang Prov. DKI Jakarta serta Dinas Pekerjaan


22

No


Sumber Dampak


Jabodetabekpunjur • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta


di lahan Pulau F




Umum Prov. DKI Jakarta • Instansi Penerima Laporan yaitu BPLHD Prov. DKI Jakarta, Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara Dinas Tata Ruang Prov. DKI Jakarta serta Dinas Pekerjaan Umum Prov. DKI Jakarta • Periode Pelaporan: Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi



23

(SW-2 , Bio-2, Sed-3, TSS-3 ) B

A (SW-1 , Bio-1, TSS-2)

• SW

: Titik Sampling Kualitas Air Laut

• Bio

: Gangguan Biota Laut

• Mgrv : Gangguan Mangrove C (SW-3 , Bio-3, TSS-1)

• Sos

: Sosekbudkesmas

• TSS

: Sebaran TSS

(SW-4 , Bio-4, TSS-4 ) D

Muara kali Angke

F (SW-5 , Bio-5, TSS-6 )

(SW-6 , Bio-6, TSS-5 ) E

(Mgrv-1 ) G

(Mgrv-2 ) H

(Sos-1 ) I

(Sos-2 ) J

OWNER

Peta Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.1

24

BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Rencana pemantauan lingkungan hidup kegiatan reklamasi Pulau F akan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Peta Rencana pemantauan lingkungan hidup ditampilkan dalam Gambar 3.1 dan secara rinci diuraikan sebagai berikut:



25

Tabel 3.1. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Reklamasi Pulau F Dampak Yang Dipantau No A. 1.

Jenis Dampak Yang Timbul

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Indikator/ Parameter

Sumber Dampak

• Terjadinya peningkatan persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan proyek;

Sosialisasi rencana kegiatan yang belum dilakukan secara efektif dan kurang transparan, sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara utuh.

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu & Frekuensi

Metode Pengumpulan dan Analisa

Lokasi Pantau

Metode Pengumpulan :


Pada tahap awal kegiatan reklamasi Pulau F pada tahun ke1

• Pemukiman penduduk kawasan Muara

Pada kegiatan awal reklamasi Pulau F, pada tahun ke-1

Pelaksana

Pengawas

PT Jakarta Propertindo

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, • Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, • Wakil Masyarakat Komunitas Muara Angke dan • Kelurahan Muara Angke dan • POLSEK Metropolitan Penjaringan • BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan

Tahap Pra Konstruksi Keresahan masyarakat

• Tidak adanya keluhan, protes, dan keberatan sampai menjelang pelaksanaan konstruksi reklamasi Pulau F

• Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat dilakukan sosialisasi kegiatan. • Melakukan pencatatan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak pemrakarsa. Melakukan pencatatan terhadap hasil koordinasi yang dilakukan dengan pihak kelurahan pluit maupun Kecamatan Penjaringan. Metode Analisa:

Metode analisis data untuk mengukur keresahan masyarakat dilakukan dengan membandingkan sikap/pendapat/persepsi negatif akibat kekhawatiran masyarakat terhadap pekerjaan dengan persepsi positif terhadap pekerjaan 2.

Penerima Laporan


• Terjadinya peningkatan persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan proyek;

Sosialisasi rencana kegiatan yang belum dilakukan secara efektif dan kurang


Metode Pengumpulan : • Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat dilakukan


• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara (Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan


26

Dampak Yang Dipantau No




Sumber Dampak


• Tidak adanya keluhan, protes, dan keberatan sampai menjelang pelaksanaan konstruksi reklamasi Pulau F

transparan, sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara utuh.

• Melakukan pencatatan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan baik oleh pihak pemrakarsa.

sosialisasi kegiatan.

• Melakukan pencatan terhadap hasil koordinasi yang dilakukan dengan pihak kelurahan pluit maupun Kecamatan Penjaringan. • Mencatat rumusan hasil rembukan dalam membentuk forum komunikasi atar stakeholder yang terkait kegitaan reklamasi pulau F. Metode Analisa: Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan sikap/pendapat dan persepsimasyarakat. Pengukuran persepsi masyarakat dilakukan dengan membandingkan jumlah persepsi yang menyatakan (positif/negatif) terhadap total jumlah persepsi


Lokasi Pantau Angke, • Warga kelurahan Pluit diwakili oleh RW 01, dan RT 05


Pelaksana

Pengawas Hidup Jakarta Utara, • Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, • Wakil Masyarakat Komunitas Muara Angke dan • Kelurahan Muara Angke dan • POLSEK Metropolitan Penjaringan

Penerima Laporan Hidup Jakarta Utara (Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)


27

Dampak Yang Dipantau No B. 1



Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Sumber Dampak


Lokasi Pantau

Metode Pengumpulan:

• Kinerja pelaksanaan konstruksi dilakukan di areal reklamasi Pulau F


Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan

Tahap Konstruksi Penyebaran Sedimen

Nilai TSS dan TDS tidak melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan KepMenLH No. Kep51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk biota laut

Proses pekerjaan reklamasi (terutama pengisian pasir, konstruksi revetment)

• Melakukan pengambilan wadah air laut dan dilakukan analisa TSS dan TDS • Memantau kinerja pelaksanaan pengisian material/pasir reklamasi, pelaksanaan sand key, dan pembangunan revertment. • Mencatat dan mengkaji kinerja efektifitas pemasangan Silk screen dan penggelaran geotekstile. • Melakukan pengambilan contoh air laut untuk dilakukan analisis TSS dan TDS kemudian membandingkannya dengan dengan baku mutu (KepMenLH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk biota laut). Metode Analisa: Analisa data pengukuran kemudian dibandingkan dengan baku mutu air laut (lampiran III) (Gravimetric dan Nephelometric,


• Pemantauan kinerja pelaksanaan reklamasi dilakukan secara kontinyu, pada kegiatan awal reklamasi Pulau F, pada tahun ke-1

• Pengukuran arus dan sampling parameter TSS dilakukan di lokasi yang representatif (minimal 6 titik)

• Pengukuran arus dilakukan setiap 3 bulan sekali selama masa konstruksi

• Lokasi pemantauan lihat Gambar 3.1)

• Pengukuran parameter TSS dilakukan 3 bulan sekali.


• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan • Dinas PU Prov. DKI Jakarta

• BPLHD Prov. DKI Jakarta • Dinas PU Prov. DKI Jakarta, • Kantor Kesyahbandaran • Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa dan Polisi Air (Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)


28

Dampak Yang Dipantau No 2.

3.

Jenis Dampak Yang Timbul Gangguan terhadap mangrove

Gangguan biota laut



Sumber Dampak


Lokasi Pantau

• Tidak menurunnya luasan / kerapatan / keragaman spesies mangrove yang berada di dekat area reklamasi. Luas eksisting mangrove sekitar ± 25,02 Ha. • Kualitas air laut disekitar kawasan mangrove (pH = 7,9. Kekeruhan = 2,3 NTU, TSS= 15 mg/l) • Struktur komunitas mangrove yang mencerminkan adanya regenerasi seperti meningkatknya jumlah tumbuhan perintis.

Proses pekerjaan reklamasi (terutama pengisian pasir, konstruksi revetment).

Metode Pengumpulan: Melakukan pengamatan/observasi di lokasi kawasan Mangrove dan dianalisis menggunakan indeks keragaman shanon-wiener

Di perairan sekitar kawasan mangrove (Suaka Marga Satwa Muara Angke) (Gambar 3.1)

Indeks keanekaragaman plankton dan bentos terjaga antara 1,0 – 4,5.

Proses pekerjaan reklamasi (terutama pengisian pasir, konstruksi revetment)

Metode Analisa: Mengkaji prosentase tutupan mangrove di sekitar area mangrove

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu & Frekuensi 3 bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung, dimulai pada kegiatan awal reklamasi Pulau F, yaitu kwartal kedua tahun 2015

Pelaksana PT Jakarta Propertindo dan kontrakor pelaksana kegiatan konstruksi

Pengawas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penerima Laporan • BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggungjawab pengelolaan Suaka Margasatwa Muara Angke (Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)

Metode Pengumpulan: Pengambilan sampel langsung di dasar perairan dengan menggunakan Ekman grab dan difiksasi Metode Analisa: • Melakukan analisa Laboratorium dengan menggunakan cairan formalin 5%.


Di sekitar lokasi rencana reklamasi Pulau F (Gambar 3.1)

3 bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung, dimulai pada kegiatan awal reklamasi Pulau F, yaitu kwartal kedua tahun 2015

PT Jakarta Propertindo dan kontrakor pelaksana kegiatan konstruksi

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan • Dinas Kelautan DKI Jakarta

BPLHD Prov. DKI Jakarta (Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)


29






Lokasi Pantau


Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan

• Perhitungan keragaman menggunakan metode Indeks Shanon-Wienner. 4.

5.

Terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha


Jumlah/Prosentase masyarakat sekitar Pulau F yang terserap bekerja pada kegiatan reklamasi Pulau F

Tidak ada nelayan yang merasa terganggu aktifitasnya oleh pekerjaan konstruksi reklamasi Pulau F

Penerimaan kerja

tenaga

• Mobilisasi perlatan dan material • Pengangkutan material reklamasi


Metode Pengumpulan: Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat kegiatan rekrutmen tenaga kerja dengan cara wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Metode Analisa: • Analisis data dilakukan diantaranya dengan cara melihat deskripsi kegiatan untukmemastikan adanya kesempatan kerja yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat pada rencanan reklamasi Pulau F • Analisis data mengenai peluang usaha dapat menggunakan analisis perbandingan terhadap harapan masyarakat terhadap kegiatan yang ditunjukkan dengan membuat prosentase munculnya harapan akan adanya peluang berusaha. Metode Pengumpulan : • Melakukan pengamatan pada saat kegiatan konstruksi dengan cara wawancara langsung dengan tokoh

Pemukiman penduduk kawasan Muara Angke, Warga kelurahan Pluit diwakili oleh RW 01, dan RT 05

Satu kali pada saat kegiatan perekrutan tenaga kerja konstruksi berlangsung

PT Jakarta • BPLHD Prov. Propertindo DKI Jakarta, dan • Kantor kontrakor Lingkungan pelaksana Hidup Jakarta kegiatan Utara, konstruksi • Kelurahan Pluit, • Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm Jakarta Utara dan • POLSEK Metropolitan Penjaringan

BPLHD Prov. DKI Jakarta

Di perkampungan nelayan sekitar lokasi rencana reklamasi

3 bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung

PT Jakarta • BPLHD Prov. Propertindo DKI Jakarta, • Suku Dinas Perhubungan Kota

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Suku Dinas Perhubungan Kota Adm

(Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)


30




Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Sumber Dampak • Proses pekerjaan reklamasi

Metode Pengumpulan dan Analisa masyarakat.

Lokasi Pantau


Pulau F

• Analisis data dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengkalkulasi jenis-jenis aktivitas dan jumlah nelayan yang kemungkinan terkena dampak.

Gangguan kamtibmas

Tidak terjadi gangguan kamtibmas, misalnya tidak ada protes dari masyarakat akibat tidak diterima bekerja

Penerimaan kerja


tenaga

Metode Pengumpulan: Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat kegiatan recruitment tenaga kerja Metode Analisa: Bekerjasama dengan instansi kepolisian melakukan patroli rutin di sekitar kawasan kegiatan


Pengawas

Penerima Laporan

Administratif Jakarta Utara, Jakarta Utara, • Suku Dinas Peternakan dan • Suku Dinas Peternakan Perikanan Kota dan Perikanan Adm Jakarta Kota Adm Utara Jakarta Utara dan (Tiap 3 bulan selama tahap • POLSEK Konstruksi Metropolitan berlangsung) Penjaringan serta • Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa dan Polisi Air

Metode Analisa:

6.

Pelaksana

Satu kali pada saat kegiatan perekrutan tenaga kerja konstruksi berlangsung

PT Jakarta • BPLHD Prov. Propertindo DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, • Disnakertran Prov. DKI Jakarta dan

BPLHD Prov. DKI Jakarta (Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)


31






Lokasi Pantau


Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan

• POLSEK Metropolitan Penjaringan 7.


• Terjadinya peningkatan persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan proyek • Tidak adanya keluhan, protes dan keberatan sampai menjelang pelaksanaan konstruksi reklamasi Pulau F

• Penerimaan tenaga kerja • Proses pekerjaan reklamasi

Metode pengumpulan : • Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat kegiatan konstruksi dengan cara wawancara langsung dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait tentang proses kegiatan pada tahapan konstruksi dan observasi lapangan Metode Analisa:

• Di pemukiman penduduk kawasan Muara Angke • Warga kelurahan Pluit diwakili oleh RW 01, dan RT 05

3 bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung

PT Jakarta • BPLHD Prov. Propertindo DKI Jakarta, • Muspika Kecamatan Penjaringan, • Kelurahan Pluit, • Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Utara, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan • POLSEK Metropolitan Penjaringan


• Di pemukiman penduduk kawasan Muara Angke

3 bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung, dimulai kwartal

PT Jakarta • BPLHD Prov. Propertindo DKI Jakarta, • Muspika Kecamatan Penjaringan,


• Metode analisis data untuk mengukur keresahan masyarakat dilakukan dengan membandingkan sikap/pendapat/persepsi negatif akibat kekhawatiran masyarakat terhadap pekerjaan dengan persepsi positif terhadap pekerjaan • 8.


Respon positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan konstruksi rencana reklamasi Pulau F dalam bentuk tidak adanya

• Penerimaan tenaga kerja • Mobilisasi perlatan dan material


Metode Pengumpulan : • Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat kegiatan konstruksi dengan cara wawancara langsung dengan tokoh

(Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)

(Tiap 3 bulan


32



Indikator/ Parameter keluhan, protes, dan keberatan sampai berakhirnya pelaksanaan konstruksi reklamasi Pulau F



Sumber Dampak


Lokasi Pantau

• Pengangkutan material reklamasi

masyarakat dan instansi terkait tentang proses kegiatan pada tahapan konstruksi.

• Warga kelurahan Pluit diwakili oleh RW 01, dan RT 05

kedua 2015

• Pelaksanaan konstruksi dilakukan di areal reklamasi Pulau F

• Pemantauan kinerja pelaksanaan reklamasi dilakukan secara kontinyu, pada kegiatan awal reklamasi Pulau F, yaitu tahun ke-1

• Proses pekerjaan reklamasi

Metode Analisa:

Pelaksana

tahun

• Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan sikap/pendapat dan persepsi masyarakat. Pengukuran persepsi masyarakat dilakukan dengan membandingkan jumlah persepsi yang menyatakan (positif/negatif) terhadap total jumlah persepsi Dampak Tidak Penting Yang Dipantau 1 Penurunan Mengacu pada kualitas air laut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, terutama TSS.

Proses pekerjaan reklamasi (terutama kegiatan pengisian pasir dan pembangunan revetment)

Metode Pengumpulan : • Memantau kinerja pelaksanaan pengisian material/pasir reklamasi, pelaksanaan sand key, dan pembangunan revertment. • Mencatat dan mengkaji kinerja efektifitas pemasangan Silt screen dan penggelaran geotekstile. • Melakukan pengukuran di lapangan terutama terhadap parameter fisik (insitu; pH, BOD dan COD serta DO) dan perhitungan manual Indeks


• Pengukuran arus dan sampling parameter fisik kimiabiologi dilakukan di


Pengawas

Penerima Laporan

• Kelurahan Pluit, • Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Utara, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan • POLSEK Metropolitan Penjaringan

selama tahap Konstruksi berlangsung)

Dinas PU DKI Jakarta

• BPLHD Prov. DKI Jakarta dan • Dinas PU DKI Jakarta (Tiap 3 bulan selama tahap Konstruksi berlangsung)

• Pengukuran arus dilakukan


33





Metode Pengumpulan dan Analisa keragaman benthos.

Plankthon

dan

Metode Analisa: Melakukan pengambilan sample air laut kemudian dilakukan analisa laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan baku mutu Sesuai KepMenLH No. 51 tahun 2004 lampiran III. (Komponen Fisika; Visual, Organoleptic, Gravimetric, Nephelometric, Expansion, Electrometric dan Refractometer. Komponen Kimia: Electrometric, Incubation, Spectrophotometric, Gas Chromatographic, dan IR- Spectrophotometric Komponen Logam Berat: AAS, Spectrophotometric, ICP Komponen Biological: Membrane Filter


Lokasi Pantau


lokasi yang representatif (minimal 6 titik)

setiap 3 bulan sekali selama masa konstruksi

• Lokasi pemantauan lihat Gambar 3.1)

• Pengukuran parameter fisik kimia-biologi dilakukan 6 bulan sekali.

Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan


34

Dampak Yang Dipantau No C. 1.




Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

Sumber Dampak


Lokasi Pantau

Waktu & Frekuensi


Metode Pengumpulan : Melakukan pengamatan/observasi langsung dilapangan serta mengukur ketinggian muka air.

Di dalam tapak proyek, yaitu di kanal antar Pulau E dan F (Gambar 3.1)

6 bulan sekali selama masa paska konstruksi, dimulai pada bulan ke-6 tahun 2017

Pelaksana

Pengawas


• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas PU DKI Jakarta

Tahap Pasca Konstruksi Peningkatan permukaan air sungai

Peningkatan muka air sungai di sekitar muara Kali Muara Angke tidak mengakibatkan penambahan luas banjir dengan adanya kegiatan ini

Metode Analisa: • Melakukan survey batimetri • Model Delft3D adalah Chart Datum (CD) yang berhubungan dengan Low Water Spring (LWS)

2.

Penerima Laporan

Perubahan arus laut

Arah dan kecepatan arus di sekitar lokasi Pulau F


Metode Pengumpulan: • Melakukan pengamatan/observasi langsung dilapangan. • Menggunakan model Delft3D Metode Analisa : Menggunakan ADCP Doppler Current Profile)


(Acoustic

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas PU DKI Jakarta • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara (Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung)

Di sekitar lokasi Pulau F (Gambar 3.1)



• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas PU DKI Jakarta

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas PU DKI Jakarta • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara (Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung)


35

Dampak Yang Dipantau No 4.

Jenis Dampak Yang Timbul Sampah

Indikator/ Parameter Tidak adanya disekitar Pulau F

sampah



Lokasi Pantau


Metode Pengumpulan: Melakukan pengamatan/observasi langsung dilapangan

Di sekitar lokasi Pulau F (Gambar 3.1)

Metode Analisa: Menganalisa hasil lapangan

Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu & Frekuensi 6 bulan sekali selama masa paska konstruksi, dimulai pada bulan ke-6 tahun 2017

Pelaksana

Pengawas


• Suku Dinas Kebersihan Kota Adm Jakarta Utara dan • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara

pengamatan

Penerima Laporan • BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Suku Dinas Kebersihan Kota Adm Jakarta Utara dan • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara (Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung)

5.


Tidak ada nelayan yang merasa terganggu aktifitasnya. oleh pekerjaan konstruksi reklamasi Pulau F

• Demobilisasi peralatan • Keberadaan dan pemeliharaan pulau F hasil reklamasi

Metode Pengumpulan: • Melakukan pengamatan pada saat kegiatan konstruksi dengan cara wawancara langsung dengan tokoh masyarakat . Metode Analisa: • Analisis data dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengkalkulasi jenis-jenis aktivitas dan jumlah nelayan yang kemungkinan terkena


Di perkampungan nelayan sekitar lokasi Pulau F

6 bulan sekali selama masa paska konstruksi, yaitu dimulai pada bulan ke-6 tahun 2017


• Suku Dinas • BPLHD Prov. Perhubungan DKI Jakarta, Kota Adm • Suku Dinas Jakarta Utara Perhubungan • Kantor Kota Adm Lingkungan Jakarta Utara Hidup Jakarta dan Utara serta • POLSEK Metropolitan • Kantor Kesyahbanda Penjaringan ran dan Otoritas


36






Lokasi Pantau


Pelaksana

dampak

6.

7.



• Terjadinya peningkatan persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan proyek • Tidak adanya keluhan, protes dan keberatan sampai menjelang pelaksanaan konstruksi reklamasi Pulau F


Respon positif dari masyarakat terhadap keberadaan Pulau F dalam bentuk tidak adanya

• Pengakhiran tenaga kerja • Keberadaan dan pemeliharaan pulau

Metode Pengumpulan : Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat pasca konstruksi dengan cara wawancara langsung dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait tentang keberadaan Pulau F. Metode Analisa: Metode analisis data untuk mengukur keresahan masyarakat dilakukan dengan membandingkan sikap/pendapat/persepsi negatif akibat kekhawatiran masyarakat terhadap pekerjaan dengan persepsi positif terhadap pekerjaan


Metode Pengumpulan: Melakukan pengamatan dan pengawasan pada saat pasca konstruksi dengan cara wawancara

Pengawas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa dan Polisi Air

• Di pemukiman penduduk kawasan Muara Angke • Warga kelurahan Pluit diwakili oleh RW 01, dan RT 05




6 bulan sekali selama masa paska konstruksi, dimulai pada


• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Muspika Kecamatan Penjaringan, • Kelurahan Pluit, • Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Utara, • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan • POLSEK Metropolitan Penjaringan • BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Kantor Lingkungan

Penerima Laporan (Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung) BPLHD Prov. DKI Jakarta (Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung)



37



Indikator/ Parameter keluhan, keberatan

protes,

dan



F hasil reklamasi

langsung dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait tentang keberadaan Pulau F.

Lokasi Pantau


Pelaksana

bulan ke-6 tahun 2017

Metode Analisa: Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan sikap/pendapat dan persepsi masyarakat. Pengukuran persepsi masyarakat dilakukan dengan membandingkan jumlah persepsi yang menyatakan (positif/negatif) terhadap total jumlah persepsi

Dampak Tidak Penting Yang Dipantau 1 Perubahan Keberadaan dan • Berkurangnya tingkat bentuk pantai pemeliharaan pulau F sedimentasi pada areal hasil reklamasi antara Pulau F dan daratan • Melindungi wilayah pesisir dari hempasan gelombang


Metode Pengumpulan: Melakukan pengukuran terhadap tingkat sedimentasi di pesisir sekitar Pulau F. Metode Analisa: Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan kualitatif


Kontinyu hingga dilanjutkan dengan pembangunan di atas lahan reklamasi Pulau F


Pengawas

Penerima Laporan

Hidup Jakarta Utara, • Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, • Wakil Masyarakat Komunitas Muara Angke • Kelurahan Muara Angke dan • POLSEK Metropolitan Penjaringan

(Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung)

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas PU DKI Jakarta • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas PU DKI Jakarta • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara (Tiap 6 bulan selama tahap


38






Lokasi Pantau


Pelaksana

Pengawas

Penerima Laporan Pasca Konstruksi berlangsung)

2

Gangguan terhadap Mangrove

Kondisi pertumbuhan mangrove dengan jumlah individu pada masingmasing tingkat pertumbuhan


Metode Pengumpulan: Melakukan pengamatan/observasi di lokasi kawasan Mangrove dan dianalisis menggunakan indeks keragaman shanon-wiener

Di areal sekitar kawasan mangrove (± 1 km dari Pulau F)



Metode Analisa: Mengkaji prosentase tutupan mangrove di sekitar area mangrove

3

Perwujudan Tatanan Ruang

• Perda Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 • Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.121 Tahun 2012



Metode Pengumpulan: Melakukan analogi dengan kegiatan yang sama dan membandingkanya dengan peta RTRW yang berlaku. Metode Analisa: Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan kualitatif

Lahan Pulau F yang siap dimanfaatkan





• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas Tata Ruang Prov. DKI Jakarta • Dinas PU DKI Jakarta • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta

• BPLHD Prov. DKI Jakarta, • Dinas Tata Ruang Prov. DKI Jakarta • Dinas PU DKI Jakarta • Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara

(Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung)


39





tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta



Lokasi Pantau


Pelaksana

Pengawas Utara

Penerima Laporan (Tiap 6 bulan selama tahap Pasca Konstruksi berlangsung)


40 (SW-2 , Bio-2, Sed-3, TSS-3 ) B

A (SW-1 , Bio-1, TSS-2)

Gambar 3.1 Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Reklamasi Pulau F

• SW

: Titik Sampling Kualitas Air Laut

• Bio

: Gangguan Biota Laut

• Mgrv : Gangguan Mangrove C (SW-3 , Bio-3, TSS-1)

• Sos

: Sosekbudkesmas

• TSS

: Sebaran TSS

(SW-4 , Bio-4, TSS-4 ) D

Muara kali Angke

F (SW-5 , Bio-5, TSS-6 )

(SW-6 , Bio-6, TSS-5 ) E

(Mgrv-1 ) G

(Mgrv-2 ) H

(Sos-1 ) I

(Sos-2 ) J

OWNER

Peta Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 3.1

41

BAB IV JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Kegiatan rencana reklamasi Pulau F, memerlukan beberapa perizinan tambahan dari perizinan yang telah ada, sebagai pematuhan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup serta sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No,or 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka jenis perizinan yang harus dipenuhi antara lain. 1. Izin pembuangan air limbah 2. Izin pembuangan air limbah ke laut 3. Izin dumping ke laut (persyaratan bagi kontraktor pembuangan lumpur (sand key) jika akan dumping ke laut).



42

BAB V PERNYATAAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN REKLAMASI PULAU F

Berdasarkan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup terhadap rencana reklamasi Pulau F sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana reklamasi Pulau F, bersama ini kami menyatakan bahwa: 1.

2.

3.

4.

Kami akan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan bersedia secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahap konstruksi dan 6 (enam) bulan sekali pada pasca konstruksi untuk melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKL dan RPL kepada : a. Gubernur DKI; c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DKI; b. Instansi Terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL – RPL. Kami bersedia untuk dipantau selama pelaksanaan pekerjaan oleh pihak yang memiliki surat tugas dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL – RPL ini dan/atau apabila terjadi kasus pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan kami, maka kami bersedia untuk bertanggungjawab dan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami bersedia untuk memperbaharui RKL – RPL, apabila terjadi perubahan dalam kegiatan yang terkait lokasi, desain, kapasitas, dan proses kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta,


Desember 2014


43

DAFTAR PUSTAKA _________, 2009, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. _________, 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. _________, 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. RHDHV. 2013a. Engineering Design Island F, Final Report. RHDHV: 8W0020.01. (270pp), Jakarta. RHDHV. 2013b. Pluit City Land Development – Island F: Flooding, Morphological and Sediment Plume Modeling Studies. RHDHV: 9W0020.02 (134pp), Jakarta.



LAMPIRAN

LAMPIRAN • • • • •

Skema pengisian pasir Silt Screen pada reklamasi Pulau F Metode Spraying Pontoon Geotextile Skema penyampaian, saran, masukan dan pendapat • Struktur Organisasi Pelaksanaan RKL dan RPL

RKL – RPL RENCANA REKLAMASI PULAU F Lampiran 1 SKEMA PENGISIAN PASIR Keterangan: • Pengisian pasir akan dilakukan dengan cara pumping (pemompaan melalui pipa) menggunakan TSHD yang dimulai dari sisi selatan rencana reklamasi Pulau F.

Sumber: Conceptual Design Pulau F, Royal HaskoningDHV, 2012

RKL – RPL RENCANA REKLAMASI PULAU F Lampiran 2 SILT SCREEN PADA REKLAMASI PULAU F Keterangan:


Silt Screen

RKL – RPL RENCANA REKLAMASI PULAU F

A

Lampiran 3 METODE SPRAYING PONTOON Keterangan: A.

Penempatan material reklamasi dilakukan dengan spraying pontoon

B.

Proses Pengisian Pasir Menggunakan TSHD dengan Metode Pumping

B


RKL – RPL RENCANA REKLAMASI PULAU F

A

Lampiran 4 GEOTEXTILE

Keterangan: A.

Potongan Melintang Revetment di Sisi Utara Pulau F

B.

Peletakan Geotextile

B


LAMPIRAN 5

SKEMA PENYAMPAIAN SARAN, MASUKAN DAN PENDAPAT DARI MASYARAKAT



LAMPIRAN 6 STRURTUR ORGANISASI PELAKSANAAN IMPLEMENTASI RKL DAN RPL

Analisis Dampak Lingkungan Hidup Reklamasi Pulau F. Pantai Utara Jakarta, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHAP KONSTRUKSI

Direktur PT Jakarta Propertindo

BPLHD DKI Jakarta & KLH Jakarta Utara

General Manager

Divisi Perencanaan

Planning and Design Departmen

Civil Work Department

Divisi Konstruksi

Landscape and Architectural Department

Construction Engineering Department

Divisi Administrasi dan Umum

Legal Department Exterternal & Public Relation Depatment

Finance M & E Department

Supervision Department HRD


STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHAP PASCA KONSTRUKSI

Direktur PT Jakarta Propertindo

BPLHD DKI Jakarta & KLH Jakarta Utara

General Manager

Divisi Health, Safety & Environmental

Healty & Safety Officer

Environmental Officer


RENCANA REKLAMASI PULAU F

Recommend Documents