RENCANA KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

RENCANA KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2012

KATA PENGANTAR Tata

kepemerintahan

penyelenggaraan

yang

manajemen

baik

(Good

pemerintahan

Governance) dan

merupakan

pembangunan

yang

didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara

pengawasan;

perencanaan,

mengoptimalkan

penganggaran,

partisipasi

pelaksanaan,

masyarakat;

dan

dan

menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam

rangka

mewujudkan

siklus

manajemen

yang

teratur

serta

pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk

memenuhi

amanat

sebagaimana

dimaksud,

Kementerian

Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2013 yang juga merupakan penjabaran dari Peta Strategi, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014 serta Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2012. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Kementerian Perindustrian. Jakarta,

14 Maret 2012

Menteri Perindustrian

ttd MOHAMAD S. HIDAYAT

Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2013

Kata Pengantar

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

PENDAHULUAN

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Maksud dan Tujuan

2

C.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

2

D.

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

3

E.

Ruang Lingkup

7

PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI

8

A.

Hasil yang Telah Dicapai

8

B.

Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian

41

RENCANA KINERJA

44

A.

Sasaran Tahun 2013

44

B.

Indikator Kinerja Utama

46

PENUTUP

48

LAMPIRAN


Daftar Isi

ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan

umum,

program

Kementerian/Lembaga

dan

lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.


Pendahuluan

1

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kinerja (RENKIN) disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang

Nomor

Pembangunan Nasional.

25

Tahun 2004

Tentang

Sistem

Perencanaan

Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun

2013 ini merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2012. Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2013.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan,

penetapan,

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perindustrian; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; 3. Pengawasan

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.


Pendahuluan

2

D.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Berdasarkan IND/PER/10/2010

Peraturan

tentang

Menteri

Organisasi

Perindustrian,

Kementerian

Perindustrian,

9 (sembilan) unit

Perindustrian dan

Perindustrian eselon I

Tata

terdiri dan

Nomor:

Kerja atas

105/M-

Kementerian Wakil

Menteri

3 (tiga) Staf Ahli Menteri

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1. Wakil Menteri Perindustrian Mempunyai

tugas

membantu

Menteri

Perindustrian

dalam

memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian. Wakil Menteri diangkat pada tanggal 10 November 2009 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2009 guna memperlancar pelaksanaan tugas Menteri yang memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2. Sekretariat Jenderal Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit


Pendahuluan

3

organisasi di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal terdiri dari 5 (lima) biro, yaitu Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Umum. 3. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Material Dasar Logam; Direktorat Industri Kimia Dasar; Direktorat Industri Kimia Hilir; dan Direktorat Industri Tekstil dan Aneka. 4. Direktorat Jenderal Industri Agro Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau. 5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri

Alat

Transportasi

Darat;

Direktorat

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Direktorat Industri Elektronika dan Telematika; dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. 6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II; dan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III.


Pendahuluan

4

7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat

Jenderal

Pengembangan

Perwilayahan

Industri

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II; dan Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III. 8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat

Direktorat

Jenderal;

Direktorat

Kerja

Sama

Industri

Internasional Wilayah I dan Multilateral; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional; dan Direktorat Ketahanan Industri. 9. Inspektorat Jenderal Inspektorat

Jenderal

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan intern di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; dan Inspektorat IV. 10. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri terdiri dari 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Standardisasi; Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri; Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; dan Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual. 11. Staf Ahli Menteri Adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf


Pendahuluan

5

Ahli Menteri mempunyai tugas memberi telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. Staf Ahli Menteri terdiri atas Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri; Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi. Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Kementerian, terdapat

3

(tiga) unit eselon II (Pusat) yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu: 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (Pusdiklat Industri) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Pusdiklat Industri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusdiklat Industri dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusdatin

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

dan

mempunyai

tugas

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan informasi industri. 3. Pusat Komunikasi Publik Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Komunikasi

Publik

dipimpin

oleh

Kepala

dan

mempunyai

tugas

melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik. Dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian untuk membangun dan memajukan sektor industri, dengan tercapainya sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan perspektif


Pendahuluan

6

Stakeholders dibutuhkan SDM. Untuk mewujudkan SDM Industri dan aparatur yang professional maka langkah-langkah yang dilakukan adalah meningkatkan penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya kerja

pegawai,

melakukan

pengembangan

sistem

rekruitmen

pegawai,peningkatan kualitas kemampuan dan pengetahuan SDM Industri (kuantitas dan kualitas). Dengan jumlah pegawai sebanyak 6168 pegawai, diharapkan dapat mencapai target yang telah di tetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

E.

RUANG LINGKUP Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi: 1. Hasil-hasil yang dicapai Kementerian Perindustrian Tahun 2011. 2. Arah kebijakan sektor industri Tahun 2013, berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian. 3. Rencana Kinerja tahun 2013.


Pendahuluan

7

B A B II PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI

A.

HASIL YANG TELAH DICAPAI Di tengah memburuknya perekonomian dunia yang berpotensi kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi global, kondisi perekonomian Indonesia tetap dapat berlangsung dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup moderat. 1. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,46 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 10,69 persen dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,36 persen. PDB (tidak termasuk migas) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,9 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 menurut sisi penggunaan terjadi pada komponen ekspor sebesar 13,6 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 8,8 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,7 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 3,2 persen, dan komponen impor sebagai faktor pengurang juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 13,3 persen. Pada tahun 2011, PDB digunakan untuk memenuhi konsumsi

rumah

tangga

sebesar

54,6

persen,

konsumsi

pemerintah

9,0 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 32,0 persen, ekspor 26,3 persen, dan impor 24,9 persen. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp30,8 juta (US$3.542,9), meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp27,1 juta (US$3.010,1). Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 6,46 persen sepanjang tahun 2011, lebih tinggi dibandingkan 6,1 persen pada tahun sebelumnya. Keadaan ini merupakan prestasi bagi Indonesia dimana secara global mayoritas pertumbuhan dunia mengalami


Perkembangan Sektor Industri

8

penurunan seperti China, meskipun masih berada pada level yang tinggi akan tetapi untuk tahun 2011 ini pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan India yang awalnya didera pemanasan ekonomi, akhirnya mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi setelah Bank Sentral India (RBI) menaikkan suku bunga 13 kali dalam 20 bulan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat diikuti juga oleh peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia secara global. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi (persen)

Sumber: BPS diolah Pusdatin

2. Perkembangan Sub Sektor Industri Non Migas Dari pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan keseluruhan yang sebesar 6,70 persen pada triwulan IV 2011, pertumbuhan Sub Sektor Industri Non Migas pada triwulan IV 2011 mencapai sebesar 7,40 persen secara year on

year.

Kecuali

dibandingkan

pertumbuhan

tahun

2004

(dimana

pertumbuhan industri non migas pada tahun itu mencapai 7,51 persen), pertumbuhan triwulan IV 2011 ini merupakan pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai Sub Sektor Industri Non Migas sejak tahun 2001, dan jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 6,49 persen secara year on year pada periode yang sama.



9

Grafik 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi


Dengan pertumbuhan tersebut, maka secara kumulatif pada tahun 2011 pertumbuhan industri pengolahan non migas mencapai 6,83 persen, yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhannya pada tahun 2010, sebesar 5,12

persen.

Dibandingkan

dengan

pertumbuhan

ekonomi

nasional,

pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2011 mencapai 6,83 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 6,46 persen.

Pertumbuhan

industri non-migas ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2010 sebesar 5,12 persen, merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2005. Relatif tingginya pertumbuhan sektor non migas pada tiga triwulan pertama 2011 didukung oleh kinerja pertumbuhan sebagian besar kelompok industri non migas, yang semuanya mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok Industri Logam Dasar Besi & Baja yang mencapai pertumbuhan sebesar 13,06 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, yang mencapai pertumbuhan sebesar 9,19 persen. Kemudian kelompok Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki sebesar 7,52 persen. Lalu kelompok Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam sebesar 7,19 persen. Setelah itu



10

kelompok industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya yang tumbuh sebesar 7,00 persen. Tabel 2.2 Pertumbuhan Sektor-sektor Industri (persen) Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1). Makanan, Minuman dan Tembakau

2.75

7.21

5.05

2.34

11.22

2.73

9.19

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

1.31

1.23

3.64

0.6

1.74

7.52

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

-0.92

0.66

3.68 1.74

3.45

-1.38

-3.5

0.35

4). Kertas dan Barang cetakan

2.39

2.09

5.79

1.48

6.34

1.64

1.50

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

8.77

4.48

5.69

4.46

1.64

4.67

3.95

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

3.81

0.53

3.4

-0.51

2.16

7.19

7). Logam Dasar Besi & Baja

-3.7

4.73

1.69

-4.26

2.56

13.06

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

12.38

7.55

9.73

9.79

-2.87

10.35

7.00

9). Barang lainnya

2.61

3.62

2.82

0.96

3.19

2.98

1.82

Industri Non Migas

5.86

5.27

5.15

4.05

2.56

5.12

6.83

1.49 2.05


Tabel 2.3 Kontribusi masing-masing sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Industri (persen) Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

1). Makanan, Minuman dan Tembakau

28.58 28.46

29.8

30.4

33.16 33.61 35.20

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

12.4

12.06 10.56

9.21

9.19

8.97

9.23

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

5.67

5.97

6.19

6.43

6.33

5.82

5.44

4). Kertas dan Barang cetakan

5.45

5.3

5.12

4.56

4.82

4.75

4.47

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

12.25 12.59

12.5

13.53 12.85 12.73 12.21

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

3.95

3.88

3.7

3.53

3.43

3.29

3.27

7). Logam Dasar Besi & Baja

2.96

2.77

2.58

2.57

2.11

1.94

2.00

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

27.81 28.02 28.69 28.97 27.33 28.14 27.47

9). Barang lainnya

0.93

0.95

0.85

0.8

0.77

2010

0.76

2011

0.73




11

3. Capaian Kinerja Program Prioritas Kementerian Perindustrian pada tahun 2011, diamanahkan sesuai dengan Kepres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja (RKP) Tahun 2011, serta pelaksanaan Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, untuk memfokuskan pada pengembangan 6 (enam) kelompok program prioritas. a. Revitalisasi Industri Pupuk

Hasil-hasil Perindustrian

yang pada

telah

dicapai

tahun

2011

yang

Kementerian berkenaan

dengan revitalisasi industry pupuk adalah sebagai

berikut:

1) Kemajuan fasilitasi pembangunan 5 (lima) pabrik pupuk urea baru dan pabrik pupuk NPK sebesar 40% di tahun 2011 Revitalisasi pabrik urea Kaltim-5: a) Telah ditandatangani Natural Gas Sales Purchase Agreement (NGSPA) untuk pasokan gas pabrik Kaltim-5 (revitalisasi Kaltim-1) sebesar 80 MMSCFD pada tanggal 20 Juni 2011, dengan jangka waktu 2012-2021, namun akan mengalami penurunan mulai tahun 2017; b) Khusus mengenai tambahan pasokan gas untuk pabrik Kaltim-5 pada saat declining period, pihak BP. Migas sudah menerbitkan surat Nomor 0363/BPB0000/ 2011/S2 tanggal 13 April 2011, dimana BP. Migas berkomitmen untuk pengalokasian tambahan gas bumi yang berasal dari lapangan Deep Water (Chevron), lapangan SangaSanga CBM (Vico), dan sumber gas bumi lain di wilayah Kaltim; c) Pada tanggal 20 Juni 2011 juga telah ditandatangani kontrak pembangunan pabrik Kaltim-5 antara PT. Pupuk Kaltim dengan pihak PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) dan Toyo Engineering Corporation (TEC) Jepang. Effective date kontrak telah terlaksana pada tanggal 14 September 2011 dan Kick Off Meeting tanggal 15 September 2011. Saat ini sedang berlangsung Basic Engineering di Korea Selatan. Waktu pembangunan pabrik Kaltim-5 diperkirakan selama 33 bulan sehingga pengoperasian pabrik Kaltim-5 dijadwalkan pada tahun 2014.



12

Gambar 2.2 Extension Pabrik Pupuk Kaltim 4

Revitalisasi pabrik Urea Ammonia II PT. PKG: a) Sudah ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara PT. Petrokimia Gresik dengan Exxon Mobil untuk alokasi pasokan gas bumi pabrik Urea Ammonia II sebesar 85 MMSCFD dari lapangan gas Cepu; b) Telah ditunjuknya PT. Pertamina EP Cepu sebagai operator lapangan gas Cepu, maka telah dilakukan koordinasi dengan pihak

PT.

Pertamina EP Cepu untuk menindaklanjuti MoA menjadi NGSPA. Pembangunan Pabrik Pupuk NPK: a) Mulai tahun 2011 telah beroperasi pabrik Pupuk NPK Fuse Granulation PT. Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur. Kapasitas 2 x 100.000 ton NPK pertahun dengan bentuk granular satu butiran; b) Telah beroperasi pabrik Pupuk NPK Phonska IV PT. Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur kapasitas 600.000 ton NPK pertahun; c) Telah dilakukan fasilitasi pengamanan bahan baku pupuk NPK melalui penjajagan kerjasama pasokan bahan baku Kalium dengan Belarusia.

2) Kemajuan peta potensi bahan baku pupuk organik di 100 Kabupaten/Kota sebesar 25% di tahun 2011. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 telah dilakukan pemetaan bahan baku pupuk organik di 41 Kabupaten/Kota yang tersebar di 17 Propinsi. Sedangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pemetaan potensi bahan baku pupuk organik di 70 Kabupaten/Kota yang tersebar di 18 propinsi.



13

Hasil-hasil

b. Revitalisasi Industri Gula

yang

Perindustrian

telah

dicapai

tahun

2011

pada

Kementerian

yang

berkenaan

dengan revitalisasi industri gula adalah sebagai berikut:

1) Saat ini terdapat 67 calon investor dengan total areal permohonan perkebunan tebu seluas 2,11 juta Ha, namun yang sudah diproses di Kementerian Kehutanan sebanyak 15 investor dimana sebanyak 9 perusahaan dengan luas areal 308.128 Ha dalam tahap permohonan dan sebanyak 5 perusahaan dengan luas areal 142.590 Ha dalam tahap persetujuan prinsip. 2) Telah direalisasikan bantuan keringanan pembiayaan mesin/peralatan di 7 Perusahaan Gula (PTPN VII, IX, X, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan total 46 Pabrik Gula dengan nilai bantuan Rp. 47,88 Miliar dan nilai investasi mencapai Rp. 679 Miliar. Mesin/peralatan yang dibantu melalui skema ini telah dimanfaatkan pada musim giling 2011.Dengan adanya bantuan

keringanan

pembiayaan

mesin/peralatan

tersebut

diharapkanterjadi peningkatan kapasitas giling dari 116.260 TCD menjadi 123.724 TCD atau naik sebesar 6,42 persen. Peningkatan rendemen dari 5,84 persen menjadi 6,69 persen. 3) Bantuan langsung mesin/peralatan 2011 diberikan kepada 6 Perusahaan Gula ((PTPN II, IX, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan total. Bantuan langsung mesin/peralatan Pabrik Gula tahun 2011 terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu: a) Peralatan Analisa Rendemen Individu (ARI) dalam bentukAutomatic Digital Polarimeter sebanyak 18 unit untuk 17 Pabrik Gula, dalam rangka tranparansi perhitungan rendemen antaraPG dan petani tebu. b) High Grade Centrifuge (HGC) sebanyak 11 unit untuk 7 Pabrik Gula dan Low Grade Centrifuge (LGC) sebanyak 10 unit untuk 6 Pabrik Gula, dalam rangka peningkatan mutu gula. c) Cane Bagasse Dryer sebanyak4 unit,yang masing-masing dilengkapi dengan moister analyser, untuk 4 Pabrik Gula (PG. Kedawung, PG. Krebet 2, PG. Sragi, dan PG Rendeng), dalam rangka peningkatan efisiensi energi. 4) Telah selesai dilakukan Audit Teknologi terhadap 10 PG existing terpilih (PG Tasikmadu, PG Sragi, PG Ngadiredjo, PG Lestari, PG Wonolangan, PG



14

Gending, PG Jatitujuh, PG Rejo Agung Baru, PG Pagottan, dan PG Karangsuwung). 5) Bantuan langsung mesin/peralatan kepada PG Meritjan (PTPN X) tahun 2010, telah berhasil meningkatkan kemampuan produksi PG sebesar 26 % dari 23.617 ton (2010) menjadi 29.725,50 ton (2011). Gambar 2.3 Pabrik Gula Rafinasi

c. Revitalisasi Industri Tekstil dan Alas Kaki

Hasil-hasil

yang

telah

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 yang berkenaan dengan revitalisasi industri tekstil dan alas kaki adalah

sebagai berikut:

1) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT dan IAK Untuk program restrukturisasi, pemohon yang mendaftar sampai dengan penutupan pendaftaran Program Tahun 2011 sebanyak 175 perusahaan dengan rincian peserta Industri TPT sebanyak 149 perusahaan (86 diantaranya masuk dalam waiting list) dan peserta industri alas kaki serta penyamakan kulit sebanyak 26 perusahaan (16 diantaranya masuk dalam masuk waiting list). Perkembangan terakhir pelaksanaan Program Tahun 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 adalah sebagai berikut: a) Jumlah perusahaan yang telah disetujui KPA dan dan dapat dicairkan ke KPPN sebanyak 125 perusahaan industri TPT, alas kaki dan



15

penyamakan kulit dengan total investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan nilai bantuan Rp 147,52 Milyar, b) Dari 175 perusahaan yang mendaftar, peserta waiting list yang tidak dapat diproses permohonannya karena anggaran sudah tidak mencukupi adalah 45 perusahaan Industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit dengan perkiraan nilai bantuan sebesar Rp 78,51 Milyar.

2) Pengembangan Klaster Industri TPT dan Industri Alas Kaki a) Jumlah

perusahaan

mengikuti

dan

disetujui

pada

program

Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit sebanyak 125 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan nilai bantuan Rp 147,52 Milyar, b) Telah dilaksanakan berbagai pelatihan bagi SDM industri TPT sebanyak 650 orang dan telah dilatih calon TKI yang gagal berangkat sebanyak 3000 orang di kantong-kantong penghasil TKI dengan rincian 1530 orang di Jawa Tengah , 990 orang di jawa barat dan 480 orang di jawa timur. c) Telah dilaksanakan Penyusunan Peraturan Menteri dan Juknis SNI Wajib Produk Tekstil dan Aneka dan disosialisasikannya SNI wajib bagi produk TPT dan Aneka dalam rangka perlindungan dan penguatan industri dalam negeri. d) Telah dilaksanakan upaya penguatan Standar produk dan Tenaga Kerja ITPT dan Aneka melalui Penyusunan RSNI (22 judul), RSKKNI (3 judul) industri TPT dan Aneka dan fasilitasi perusahaan dalam penggunaan standar-standar internasional sebanyak 8 perusahaan. e) Terlaksananya fasilitasi pameran di dalam negeri (Gelar Produk Sepatu dan Kulit tanggal 28 April s/d 1 Mei, pameran Inatex tanggal 27-30 April, pameran di Plasa Industri tanggal 5-8 Juli dan pameran yang akan difasilitasi antara lain pameran TEI 2011, pameran Yogya Fashion Week dan pameran di Semarang dan Terlaksananya fasilitasi pameran di luar negeri diadakan di Thailand (20-24 April), pameran GDS di Jerman (8-13 September) dan pameran yang akan difasilitasi antara

lain

pameran

Intertextile

Shanghai

(18-21

Oktober),

Guangzhou China (27-30 Oktober), Hongkong (22-23 Oktober).



16

Utilisasi kapasitas produksi semen sebesar 88,5 persen

d. Revitalisasi Industri Semen

dan

terjadi

bahan

peningkatan

bangunan

jumlah

dan

populasi

industri

konstruksi,

yaitu

pembangunan pabrik semen baru di Grobogan, Jawa Tengah. Selain itu telah

dilaksanakan

MoU

pembangunan

pabrik

semen

baru

antara

Kementerian Perindustrian dengan Anhui Conch Cement Co. Ltd (rencana membangun pabrik semen di Kalimantan dan Papua), serta rencana pembangunan

pabrik

semen

terintegrasi

yang

dimulai

dengan

pembangunan packing plant semen di Ciwandan, Banten oleh PT. Gama Group. Realisasi perluasan pabrik keramik PT. Arwana Citramulia telah terlaksana dan jumlah Entitas kolaborasi klaster industri semen dan industri keramik sebanyak 104 telah tercapai. Entitas Industri Semen di Sumatera Barat sejumlah 33 Industri Kecil dan Menengah dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 49.200 orang (Sumber: Laporan Akhir Implementasi dan Penguatan Kolaborasi Klaster Industri Pengolahan Semen di Sumatera Barat: 2010).

Gambar 2.4 Pabrik Semen Padang

Realisasi pembangunan 1 Unit pengantongan semen di Sorong, Papua Barat oleh PT. Semen Gresik direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2012. Realisasi pembangunan pabrik semen baru oleh PT. Semen Gresik (Tuban IV) dan PT. Semen Tonasa (Tonasa V) dengan kapasitas masing-masing 2,5 juta metrik ton per tahun yang direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2012. PT. Semen Padang akan memulai pembangunan pabrik baru (Indarung VI) dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun yang direncanakan selesai pada tahun 2014.



17

Hasil-hasil

e. Revitalisasi Industri Petrokimia

yang

telah

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 yang berkenaan dengan revitalisasi industri petrokimia adalah sebagai

berikut: 1)

Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia a) Ada 3 (tiga) pusat Klaster industri petrokimia yaitu Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Banten merupakan pusat klaster industri petrokimia berbasis olefin, Jawa Timur sebagai pusat klaster industri petrokimia berbasis aromatik dan Kalimantan Timur sebagai pusat klaster industri petrokimia berbasis methane (C-1). Sebuah klaster terdiri dari industri inti, industri pendukung dan industri penunjang. b) Jumlah industri petrokimia pada masing-masing klaster yaitu Klaster Banten terdapat 56 perusahaan, Klaster Jawa Timur terdapat 24 Perusahaan dan Klaster Kalimantan Timur terdapat 15 Perusahaan. Selain industri kimia, juga ada industri pendukung dan industri penunjang antara lain industri permesinan, industri otomotif, industri komponen, industri peralatan listrik, industri farmasi, industri karet sintetis, industri serat sintetis, dll.

2)

Koordinasi pengamanan bahan baku untuk industri migas Kebutuhan nafta PT. Chandra Asri sebesar 1,7 juta ton/tahun dipenuhi dari impor, kebutuhan kondensat PT. TPPI sebesar 100.000 barrel/hari, sebesar ±60 persen dipasok dari produksi dalam negeri dan sisanya impor, kebutuhan gas bumi sebagai bahan baku industri pupuk sebesar 799,2 mmscfd. Akan tetapi kontrak pasokan gas sampai saat ini sebesar 674,0 mmscfd, tidak termasuk PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) yang memperoleh pasokan gas melalui pembelian dengan kontrak 1 tahun. Sehingga pemenuhan pasokan bahan baku gas untuk industri pupuk sebesar 84%.

3)

Subsidi bunga Pemberian

subsidi

bunga

dilakukan

kepada

investasi

baru, yaitu

pembangunan refinery (kilang minyak). Pada tahun 2011 sedang dilakukan penyusunan DED pembangunan refinery di Jawa Timur dengan hasil sementara penentuan lokasi di Tuban dan pasokan minyak mentah



18

dari Aramco (Arab Saudi). Sehingga pada tahun 2011 belum dapat melakukan pemberian subsidi bunga pada investasi baru.

Gambar 2.5 Menteri Perindustrian menekan tombol sirene pada peresmian pabrik PT Multi Nitrotama Kimia – 2 yang memproduksi amonium nitrat di Cikampek 3 Oktober 2011

4)

Penyusunan model pemberian insentif untuk pengembangan industri petrokimia. Pada tahun 2011 dilakukan kegiatan Penyusunan model pemberian insentif untuk pengembangan industri petrokimia dengan keluaran berupa

Laporan

Penyusunan

model

pemberian

insentif

untuk

pengembangan industri petrokimia.

Gambar 2.6 Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat seusai membuka Pameran dan Seminar Bangun Indonesia dengan Produk Nasional ber-SNI

5)

Pembangunan center of excellence klaster industri petrokimia Pada tahun 2012 akan dilakukan pembangunan Center of Excellence Industri Petrokimia di Banten dengan pelaksanaan secara multiyears. Pembangunan dilakukan berdasarkan hasil DED Center Of Excellence Industri Petrokimia yang dilakukan tahun 2011. Sehingga dengan selesainya Dokumen DED Center Of Excellence Industri Petrokimia



19

kemajuan pembangunan Center Of Excellence Industri Petrokimia di tahun 2011 di estimasi mencapai 30 persen.

4. Capaian Kinerja Program Prioritas Kementerian a. Pengembangan Klaster Industri Prioritas

Hasil-hasil

yang

telah

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 yang berkenaan dengan revitalisasi industri pupuk adalah sebagai

berikut:

1) Industri Padat Karya Industri Padat karya meliputi: Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Alas Kaki dan Industri Furniture. Industri TPT dan Industri alas kaki telah dijelaskan pada bab terdahulu sehingga yang dijelaskan pada bagian ini adalah yang terkait dengan kinerja industri furnitur. a) Telah dibangunnya terminal kayu di Kendal-Jawa Tengah guna pengamanan pasokan bahan baku kayu/rotan. b) Meningkatnya kompetensi 326 orang dibidang desain dan teknologi proses furniture di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pidie-Aceh, KatinganKalimantan Tengah dan Palu. c) Diharapkan hasil dari kompetisi/lomba desain furnitur dapat diproduksi. d) Telah dilakukan promosi dan pameran dalam rangka pengembangan Pasar furnitur kayu/rotan didalam negeri maupun diluar negeri.

Gambar 2.7 Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat Mendengarkan Penjelasan tentang Produk Rotan Produksi AIDA Rattan di Cirebon 19 Juli 2011



20

2) Industri Kecil dan Menengah a) Telah dilakukan pembinaan terhadap 68 sentra IKM fesyen, kerajinan, batu mulia, keramik dan minyak atsiri. b) Terselenggaranya promosi dan pameran IKM di dalam negeri sebanyak 10 kali dan partisipasi pameran di luar negeri sebanyak 4 kali c) Telah dilatih sebanyak 605 orang di bidang teknologi produksi, disain dan mutu IKM, teknik casting dan desain perhiasan, uji kadar perak, pelatihan teknis Good Agricultural Practicess (GAP) dan Good Manufacturing Process (GMP), 145 orang di bidang garmen, alas kaki, makanan di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, baik sebagai tenaga kerja maupun calon wirausaha baru sebagai antisipasi moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. d) Bantuan alat kepada 15 sentra dan 3 UPT di seluruh Indonesia. e) Berkembangnya OVOP IKM fesyen, kerajinan, batu mulia, keramik dan minyak atsiri sebanyak 20 provinsi yaitu Provinsi Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Papua, Maluku Utara dan Gorontalo f) Terealisasinya penyaluran KUR di IKM sampai dengan September 2011 sebesar Rp. 13,3 miliar dari total penyaluran KUR sebesar Rp. 560,4 miliar, sehingag kontribusi penyerapan KUR oleh IKM sebesar 2,38%.

Gambar 2.8 Program Bantuan KUR untuk Usaha Batik



21

Gambar 2.9 Piala Anugerah Cinta Karya Bangsa kepada Kementerian Perindustrian Peringkat 2 Penghargaan Peningkatan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa

3) Industri Barang Modal Industri Padat karya meliputi: Industri Penghasil Barang Modal (Industri Permesinan termasuk Listrik) dan Industri Perkapalan. Hasil-hasil yang telah dicapai untuk industry barang modal adalah: a) Fasilitasi pembangunan PLTU Batubara skala kecil di 70 lokasi di luar jawa bali oleh PT. PLN. dilaksanakan oleh Engineering Procurement and Construction (EPC) nasional sebagai main contractor, antara lain: telah ditetapkan boiler harus dipasok oleh industri boiler dalam negeri. b) Telah mampu diproduksinya turbin dan pompa air untuk PLTU 100 MW, trafo 500 kV, Gas Insulated Switchgear (GIS) 500 kV di dalam negeri. c) Terlaksananya bantuan mesin peralatan untuk PT. Barata Indonesia dan PT. Boma Bisma Indra dalam rangka mendukung restrukturisasi pabrik gula dalam negeri. d) Dikembangkannya

reverse

engineering

low

grade

centrifugal

sebagai wujud kolaborasi antara akademisi, pemerintah dan pelaku usaha, disamping prototipe mesin pembuat dry ice. e) Terjadi peningkatan utilisasi kapasitas produksi pada tahun 2010 2011untuk industri alat berat, industri trafo, industri mesin perkakas, industri mesin peralatan pabrik (utilisasi menjadi ± 80%). f) Pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional melalui pengembangan prototype desain kapal patroli 42 M. g) Meningkatnya 220 orang SDM

pengelasan

kapal, bawah air,

pelatihan desain kapal, pelatihan coating dan reparasi kapal



22

Gambar 2.10 Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat memberikan sambutan pada peresmian pabrik mesin kontruksi PT. Sumitomo S. H. I di kawasan industri KICC – Karawang 15 September 2011

h) Penambahan investasi baru di bidang industri pekapalan sebesar Rp. 770,8 milyar di Lamongan, Lampung, Jakarta dan Banten. i) Telah siap operasionalnya lapangan fabrikasi PT. Saipem Indonesia di Kepulauan Karimun dimana nilai investasi pembangunan galangan mencapai USD 450 juta dengan kapasitas produksi direncanakan 35.000 ton/tahun yang dimulai tahun 2008. j) Terlaksananya pemberian BMDTP bagi industri-industri perkapalan dalam negeri melalui PMK No.109/PMK.011/2011 yang terbit di bulan September 2011, pagu yang dialokasikan untuk sektor industri perkapalan sebesar Rp.20,04 milyar dimana hingga Nopember 2011 telah masuk RIB impor sebesar Rp.1,82 milyar. k) Pertumbuhan industri perkapalan pada tahun 2011 meningkat sebanyak 8,84 persen, ekspor kapal sebesar USD 660.83 juta. Sedangkan Impor kapal sebesar USD 126.47 juta dan kapasitas produksi industri perkapalan nasional untuk bangunan baru sebesar 650.000 DWT dan reparasi kapal sebesar 10.000.000 DWT. l) Tenaga kerja yang terserap di Industri Perkapalan kurang lebih 45.000 orang.

4) Industri Berbasis Sumber Daya Alam Industri Padat karya meliputi: industry kelapa sawit, industry hilir karet, industry hilir kakao, industry hilir baja, industry rumput laut. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah: a) Telah ditetapkan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) menjadi satelit

program


MP3EI

Indonesia

Bagian

Barat

yang


telah

23

dicanangkan Presiden RI tanggal 27 Mei 2011 dan siap diresmikan pada awal tahun 2012.

Gambar 2.11 Dock perkapalan milik PT. PAL di Semarang

b) Telah diselesaikannya perluasan kapasitas pabrik kelapa sawit Sei Mangkei dari semula 30 Ton/Jam TBS menjadi 75 Ton TBS/jam. c) Fasilitasi Pembangunan pabrik Palm Kernel Oil (PKO) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBS) telah memasuki tahap akhir (siap diresmikan Awal 2012) d) Telah tersusunnya matriks kebutuhan infrastruktur Klaster Sei Mangkei – Sumut, Dumai – Kuala Enok Riau, dan Maloy Kaltim hasil koordinasi lintas instansi sebagai dasar pembangunan infrastruktur oleh instansi pembina teknis. e) Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2011 (PMK 128/2011) untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri dan meningkatkan iklim investasi industri hilir. f) Telah dilakukan Promosi Investasi Industri Hilir Kelapa Sawit di Amerika Serikat, Asia (Dubai Annual Investment Meeting), dan dalam negeri (Jakarta dan Medan) g) Masuknya investasi industri hilir skala besar lebih dari 20 Triliun Rupiah setelah penerbitan PMK 128/2011. h) Meningkatnya utilisasi kapasitas produksi industri fraksionasi melalui ketersediaan bahan baku.



24

i) Masuknya PT. Ferrostaal Indonesia dan sebuah perusahaan dari Eropa untuk membangun pabrik di Kawasan Industri Sei Mangkei. j) Telah berpartisipasi aktif pada kegiatan Sub Working Group of Palm Oil untuk menangkal dampak negative campaign industri palm oil di Indonesia. k) Berkembangnya industri barang karet komponen otomotif yang high precision sehingga mampu mensuplai OEM permintaan principal. l) Tersusunnya kajian pengembangan industri karet terpadu di Sei Bamban sebagai kelanjutan MP3EI m) Adanya investasi barang karet (ban roda 2) di Cikampek. n) Bantuan Peralatan Pengolahan Barang Karet di Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat o) Peresmian kebangkitan kakao nasional pada tanggal 24 Juni 2011 dengan meresmikan 14 pabrik diantarannya : PT.General Food Industries, PT.Bumitangerang Mesindotama, Indonesia,

PT.Cocoa Ventures

PT.Teja Sekawan Cocoa Industries, PT. Kakao Mas

Gemilang, PT.Sekawan Karsa Mulia, PT. Asia Cocoa Indonesia, PT.Maju Bersama Cocoa Industries, PT.Kopi Jaya Cocoa, PT.Budidaya Kakao Lestari, PT.Jaya Makmur Hasta dan PT.Unicom Kakao Makmur Sulawesi. Gambar 2.12 Pabrik Palm Kernel Oil Kawasan Industri Sei Mangkei, PTPN-III, Simalungun Sumatra Utara

p) Dalam rangka peningkatan kapasitas industri, PT. Cocoa Venture memerlukan listrik 865 Kva dan

pada saat ini telah dilaksanakan

proses penyambungan daya oleh PLN. q) Melakukan Pelatihan keterampilan pengolahan berbasis cokelat dan Pelatihan

pengolahan


cokelat

untuk

mempersiapkan

menjadi


25

wirausaha

bagi 36 orang tenaga kerja yang terkena moratorium

yang dilakukan di Chocolate School dan Chocolate Academy. r) Mengusulkan Penurunan Tarif Bea Masuk Mesin untuk mesin pengolah kakao ukuran besar, s) Menyusun pedoman pengawasan untuk SNI kakao bubuk (SNI 37472009) baik yang diproduksi maupun yang beredar dipasaran. t) Dengan adanya beberapa industri kakao yang sempat mati suri dan saat ini beroperasi kembali yaitu: PT Effem Indonesia, PT Jaya Makmur Hasta, PT Unicom Kakao Makmur Sulawesi, PT Davomas Abadi, PT Maju Bersama Cocoa Industri. u) Disamping 5 pabrik yang beroperasi, ada beberapa perusahaan yang melakukan perluasan diantaranya: PT. General Food Industry, PT. Bumitangerang Mesindotama, PT. Cocoa Ventures Indonesia, PT.Teja Sekawan, PT.Kakao

Mas Gemilang, PT. Gandum Mas

Kencana, PT. Freyabadi Indotama dan

PT. Sekawan Karsa Mulia.

Jumlah kapasitas produksi dari lima perusahaan tersebut meningkat dari dari 188.875 ton menjadi 281.950 ton. v) Pada tahun 2011 ini, terdapat investasi baru yaitu PT. Asia Cocoa Indonesia, yang merupakan perluasan dari perusahaan pengolahan cokelat Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn, Bhd di Malaysia dengan kapasitas produksi mencapai 60.000 ton/tahun yang akan ditingkatkan menjadi 120.000 ton/tahun pada bulan Maret

2012

dengan investasi sekitar US$ 24 juta. w) Pembangunan pabrik baru oleh PT. Nestle Indonesia salah satu industri pengguna produk kakao (makanan bayi cerelac, bubuk milo dansusu bubuk dancow)

dengan kapasitas produksi mencapai

65.000 ton/tahun dengan total investasi Rp. 4,8 Triliun di Pasuruan dan Karawang. x) Fasilitasi Rencana pembangunan pabrik pengolahan kakao di Sulawesi Selatan oleh PT. Cargill Indonesia dengan rencana investasi sebesar Rp. 1 Triliun yang akan dimulai pembangunan pada Juni 2012 dan selesai Juni 2013 dengan memproduksi 70- 80 jenis produk kakao olahan kualitas tinggi. y) Koordinasi pelaksanan Pencanangan Gerakan Peningkatan Konsumsi Kakao dan Cokelat Nasional bulan Desember 2011.



26

Gambar 2.13 Gulungan Baja Produksi PT. Krakatau Steel

z) Pada tahun 2011 investasi industri material dasar logam mengalami peningkatan, hal ini dipicu oleh iklim usaha yang kondusif serta promosi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor asing maupun dalam negeri. Beberapa investasi baru yang bergerak di bidang industri material dasar logam antara lain: PT Indoferro yang menghasilkan baja kasar (pig iron), PT Indoaluminium Intikarsa Industri yang menghasilkan aluminium sheet dan aluminium foil, PT Pangeran Karang Murni yang melakukan perluasan dengan membangun pabrik baru di Gresik, Jawa Timur yang menghasilkan billet, PT Indotama Ferro Alloys yang menghasilkan ferro manganese dan ferro silicone, serta beberapa perusahaan lain yang menanamkan investasinya baik di bidang ferro maupun non ferro. Gambar 2.14 Pabrik Krakatau Steel Cilegon

aa) Pengembangan

klaster

industri

besi-baja

dalam

rangka

membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Hasil yang telah dicapai antara lain: terwujud sinergi diantara stakeholder sebagai dampak dari dilakukannya beberapa kali Forum Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Klaster Industri Besi-Baja khususnya



27

dalam rangka penguatan struktur dan daya saing industri besi-baja, Tersusunnya rencana awal penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Industri Berbasis Besi-Baja.

5) Industri Pertumbuhan Tinggi Industri Padat karya meliputi: industry otomotif, industry elektronika dan industry telematika. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah: a) Peningkatan investasi baru pada industri otomotif oleh 4 (empat) Perusahaan yang melakukan investasi di sektor otomotif dan industri komponen dengan nilai investasi sebesar USD 21,7 juta dan Rp. 91,1 miliar. b) Perluasan investasi meningkat dengan nilai sebesar USD 1,033 miliar dan Rp. 3,6 Trilliun untuk peningkatan kapasitas produksi dari 9 Perusahaan yang bergerak pada Industri KBM Roda-4 serta Industri komponen KBM Roda-4 dan Roda-2. c) Peningkatan total tenaga kerja untuk KBM R4 sebanyak 645.500 orang yang terdistribusi untuk industri perakitan sebanyak 27.000 orang, industri komponen TIER 1 sebanyak 42.000 orang, industri komponen TIER 2 dan 3 sebanyak 27.500 orang, Outlet, Bengkel & Suku Cadang Resmi (Authorised Sales Service dan/atau Spare Parts) sebanyak 220.000 orang, dan Outlet, Bengkel & Suku Cadang Tidak Resmi (NonAuthorised Sales Service dan/atau Spare Parts sebanyak 330.000 orang. d) Peningkatan total tenaga kerja untuk KBM R2 sebanyak 495.500 orang yang terdistribusi untuk industri perakitan sebanyak 27.600 orang, industri komponen TIER 1 sebanyak 52.500 orang, industri komponen TIER 2 dan 3 sebanyak 15.500 orang, Outlet, Bengkel & Suku Cadang Resmi (Authorised Sales Service dan/atau Spare Parts) sebanyak 350.000 orang, dan Outlet, Bengkel & Suku Cadang Tidak Resmi (NonAuthorised Sales Service dan/atau Spare Parts) sebanyak 50.000 orang. e) Peningkatan produksi, penjualan, dan ekspor pada industri otomotif.



28

Gambar 2.15 Mahator Unyil, Kendaraan Niaga Mungil untuk Wilayah Pedesaan

f) Terdapat 248 perusahaan dengan nilai investasi sebesar US$ 660.054 juta, menyerap tenaga kerja sebanyak 202.794 orang. g) Ekspor terbesar produk elektronika disumbang oleh perusahaanperusahaan multinasional dari Jepang dan Korea seperti Panasonic, Sanyo, LG, Samsung, Toshiba, Sharp, dan JVC. h) Ekspor produk industri elektronika tahun 2010 sebesar US$ 7,85 miliar dan

pada

Tahun

2011

sampai

dengan

bulan

Mei

sebesar

US$ 3,88 miliar. Negara tujuan utama: yaitu Singapura, Jepang, Amerika, Hongkong, China, Jerman, Belgia dan Korea Selatan. i) Panasonic Manufacturing Indonesia telah dipilih sebagai basis produksi untuk kulkas satu pintu di ASEAN oleh perusahaan induknya sedangkan LG Indonesia telah di jadikan basis produksi kulkas, khususnya untuk mengisi pasar Australia, Kuba dan Rusia. j) Total nilai penjualan produk-produk elektronika konsumsi hingga bulan September 2011 sebesar Rp. 16,1 trilyun dengan peningkatan sebesar 22 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010. k) Sebagai

implementasi

dari

kesepakatan

Indonesia

dalam

menghadapi ASEAN Harmonization Electric and Electrical Equipment Regulatory Regime-Mutual Recognition Agreement (AHEEERR-MRA) pada 1 Januari tahun 2011, telah dilakukan ratifikasi dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 tahun 2011 tentang Tatacara Pengakuan terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara- Negara ASEAN serta dilakukan penguatan terhadap infrastruktur/lab uji komponen elektronika di Batam, Peningkatan kapasitas Lab Uji Milik Pemerintah (B4T Bandung dan Baristand Surabaya).



29

l) Dalam rangka peningkatan daya saing industri elektronika telah ditetapkan dan diberlakukan 3 (tiga) SNI produk elektronika menjadi SNI wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/MIND/PER/2010 tanggal 3 Agustus 2010 meliputi: audio video (TV-CRT) SNI 04-6253-2003, setrika listrik SNI 04-6292.2.2-2003, dan pompa air SNI 04.6292.2 41-2003. m) Industri telematika diarahkan untuk menumbuhkan sentra-sentra industri dan pusat inkubasi telematika regional.

Pasar

telematika

Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan (data IDC) mencapai Rp. 82,6 triliun yang mencakup jasa TI (6,9 persen), pasar software sebesar (3,6 persen) dan Hardware (89,5 persen). Investasi industri telematika

Indonesia

sampai

tahun

2011

telah

mencapai

Rp. 35 Triliun. n) Ekspor produk telematika tahun 2010 sebesar US$ 2,59 miliardan nilai impor sebesar US$ 6,95 miliar, pada Tahun 2011 ekspor sampai dengan bulan Mei sebesar US$ 1,11 miliar. o) Neraca perdagangan industri telematika masih terlihat adanya ketergantungan yang tinggi akan impor produk. Namun demikian potensi pasar dalam negeri telah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar regional/global seperti industri printer.

Gambar 2.16 Presiden SBY bersama Menperin MS. Hidayat ke pabrik PT. Sanyo Jaya Component Indonesia Bekasi

5. Capaian Kinerja Sasaran Kementerian Pengukuran

kinerja

Kementerian

Perindustrian

merupakan

pencapaian kinerja sasaran seperti yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian ditetapkan sebagai perjanjian kontrak seperti dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011.



30

Pengukuran

kinerja

sasaran

strategis

perspektif

stakeholders

mempunyai 7 (tujuh) sasaran dengan 14 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Tingginya

nilai

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai

tambah industri

output dengan nilai input. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Laju pertumbuhan industri dengan target pada tahun 2011 sebesar 6,10 persen b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target pada tahun 2011 sebesar 23,39 persen. Tabel. 2.4 Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri 2010

Sasaran Strategis

2011

IKU

Tingginya Nilai Tambah Industri

Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

102

6.10

6.83

111.97

Persen

90.09

23.39

20.92

89.44

Persen

Nilai capaian tingginya nilai tambah industri mencapai 111,97 persen merupakan merupakan dampak dari sejumlah sasaran yang telah dicapai oleh Kementerian Perindustrian melalui rangkaian kinerja di tahun 2010 dan 2011. Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai target tingginya nilai tambah industri dan kotribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional diantaranya adalah melalui revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur, industri agro, dan industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Revitalisasi

ini

diantaranya

diupayakan

melalui

restrukturisasi

industri,

penambahan dan peremajaan mesin/peralatan industri, peningkatan utilisasi kapasitas industri dengan pengembangan klaster industri, fasilitasi dan koordinasi. Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan iklim usaha dalam

rangka

mempertahankan

investasi

industri

yang

ada

dan

mengembangkan atau menarik investasi baru untuk ditanam pada industri manufaktur

di

Indonesia

sehinggga

terjadi

pertumbuhan

industri.

Pengembangan iklim usaha ini dilakukan melalui Pemodelan dan analisis



31

industri,

yang

ditujukan

untuk

meningkatkan

keputusan

dan

mempercepat proses pengambilan keputusan pimpinan dan stakeholder dalam perumusan bagi sektor industri yang mencakup pengelolaan rantai pasokan (Supply Chain) dan rantai nilai (Value Chain) untuk komoditi tertentu, dengan output efektivitas dan efisiensi produksi cabang industri tertentu untuk meningkatkan daya saing; pengembangan kebijakan insentif fiskal dan non fiskal bagi sektor industri, yang ditujukan untuk bagi 75 kelompok industri tertentu; diseminasi atau sosialisasi kebijakan iklim usaha sektor industri untuk mengoptimalkan kinerja peraturan sektor industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri; serta partisipasi aktif pada fora kerjasama internasional di bidang perdagangan dan industri dan jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha sektor industri. Tabel. 2.5 Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan bukan Migas (Persen) LAPANGAN USAHA

2009*

2010**

2011***

1. PERTANIAN, PTERNAKAN, HUTAN& PRIKANAN

3,96

2,99

2,95

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

4,47

3,57

1,36

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

2,21

4,74

6,22

Industri bukan Migas

2,56

5,12

6,83

4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

14,29

5,33

4,82

5. KONSTRUKSI

7,07

6,95

6,71

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

1,28

8,69

9,18

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

15,85

13,41

10,69

8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.

5,21

5,67

6,81

9. JASA - JASA

6,42

6,01

6,74

PRODUK DOMESTIK BRUTO

4,63

6,20

6,46

Sumber: BPS diolah Pusdatin Kemenperin Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara.

Berdasarkan data dari laju pertumbuhan PDB pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sektor industri pengolahan bukan migas selalu mengalami peningkatan pertumbuhan dari tumbuh sebesar 2,56 persen pada tahun 2009 meningkat tumbuh sebesar 5,12 persen pada tahun 2010 dan meningkat lagi tumbuh sebesar 6,83 persen. Sedangkan untuk nilai kontribusi sektor industri pengolahan bukan migas, dari tahun 2009 sampai dengan 2011 nilai kontribusi terhadap PDB nasionalnya mengalami penurunan, namun nialai Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2013


32

kontribusi sektor industri pengolahan bukan migas tetap sebagai sektor penyumbang tertinggi terhadap PDB nasional. Tabel. 2.6 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan bukan Migas terhadap PDB Nasional (persen) LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN, PTERNAKN, HUTAN& PRIKAN 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri M i g a s b. Industri bukan Migas 4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 5. KONSTRUKSI 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH. 9. JASA - JASA PRODUK DOMESTIK BRUTO PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

2009*

2010**

2011***

15,29

15,31

14,72

10,56

11,16

11,93

26,36

24,79

24,28

3,74

3,28

3,36

22,61

21,51

20,92

0,83

0,76

0,75

9,90

10,27

10,19

13,28

13,71

13,76

6,31

6,57

6,61

7,23

7,25

7,20

10,24

10,17

10,55

100,00

100,00

100,00

91,71

92,23

91,48

Sumber: BPS diolah Pusdatin Kemenperin Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara.

2. Tingginya pasar

penguasaan dalam

negeri

dan

Tingginya penguasaan pangsa pasar adalah tingginya

penjualan

produk

dalam

negeri

dibanding seluruh pangsa pasar, sedangkan

penguasaan pangsa pasar luar negeri adalah tingginya nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Meningkatnya

pangsa

pasar

ekspor

produk

dan

jasa

industri

nasional.

b. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri



33

Tabel. 2.7 Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri 2010

Sasaran Strategis

Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

62.06

35

10.22

29.20

Persen

-

60

38.37

63.95

Persen

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai target tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui perumusan

kebijakan,

pelayanan

dan

fasilitasi,

serta

pengawasan,

pengendalian dan evaluasi. Secara garis besar pengembangan pangsa pasar dalam dan luar negeri ditujukan kepada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui sosialisasi dan fasilitasi Tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Sosialisasi kemampuan industri dalam negeri melalui fasilitasi kepesertaan pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pencapaian sasaran ini juga merupakan dampak dari pelaksanaan program inisiatif kesepakatan 3 (tiga) kerjasama investasi Industri dengan Negara India, Korea dan Rusia, 4 (empat) kerjasama internasional dibidang industry, fasilitasi pertemuan pimpinan kementerian dengan 40 delegasi negara mitra/delegasi asing, fasilitasi atas 5 (lima) penanganan kasus perusahaan industri yang terkena tuduhan dumping oleh Negara-negara lain serta tersusunnya 6 (enam) dokumen Agreement

rumusan on

Anti

kebijakan Dumping

masing-masing dan

tentang

Agreement

on

Safeguards, Subsidy

and

Countervailing Measures.

3. Kokohnya

Faktor-

Sasaran ini merupakan sasaran yang membuat

Penunjang

faktor-faktor penunjang industri nasional dapat

Pengembangan Industri

mendukung tercapainya tujuan industri (faktor

Faktor

dimaksud adalah dalam hal SDM, industri

dan

iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti: kebijakan/peraturan



34

yang mengatur industri, pelayanan, fasilitas dalam industri dan lain sebagainya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industry b. Indeks Iklim Industri Nasional. Tabel. 2.8 Capaian IKU dari Kokohnya Faktor Penunjang Pengembangan Industri 2010

Sasaran Strategis

2011

IKU


Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

84.95

250.000

61.325,80

24.53

Persen

Indeks Iklim Industri Nasional

-

4

4

100.00

Persen

Upaya- upaya yang dilakukan guna kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri dan pencapaian yang telah diperoleh antara lain adalah peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan capaian 95 bidang usaha industri yang mendapatkan fasilitas, pengusulaan insentif yang mendukung pengembangan industri dengan capaian 18 rekomendasi usulan insentif bagi sektor industri, permodelan dan analisa industri dengan capaian 1 model sistem pasokan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik, penyusunan

Kebijakan

Pemberdayaan

UMKM

Percepatan Kementerian

Pengembangan Perindustrian

Sektor

tentang

Riil

dan

Peningkatan

Efektivitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product - OVOP) dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/9/2007, pengakomodasian usulan beberapa sektor industri (Perkapalan, Komponen Otomotif, Elektronika) untuk mendapatkan fasilitas PPh (PP No. 1 Tahun 2007 dan PP No. 62 Tahun 2008), serta penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik guna memberikan kepastian berusaha, khususnya yang terkait

dengan

perbaikan

infrastruktur,

teknologi,

permodalan

dan

penanganan lingkungan.



35

Inovasi

4. Tingginya

yang

dimaksud

adalah

kreativitas

kemampuan inovasi

menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian

dan

dan

Penguasaan

Teknologi Industri

pengembangan

teknologi

terapan,

dan

penelitian dari berbagai sektor lainnya. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif. b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri dihitung dari jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik dengan target 50 penelitian. Tabel. 2.9 Capaian IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri 2010

Sasaran Strategis Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif

62.80

250

186

74.40

Persen

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

198.00

50

19

38.00

Persen

Secara umum terjadi peningkatan realisasi jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif dari tahun 2010 sejumlah 157 penelitian menjadi 186 penelitian pada tahun 2011 atau peningkatan sebesar 8,45 persen. Menurut hasil evaluasi terhadap penelitian dan pengembangan teknologi Industri TA. 2010 dan hasil analisis riset desain penelitian TA. 2011 dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program BPKIMI TA 2010 tanggal 5-7 Desember 2010 di Bandung dinyatakan bahwa banyak penelitian yang bersifat akademis, kurang relevan, merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, tidak layak ditulis secara ilmiah, tidak didukung oleh literatur yang memadai, status penelitian tidak jelas sehingga



36

hasilnya sulit untuk diterapkan pada industri. Oleh sebab itu, para peneliti Balai Besar dan Baristand Industri pada awal Tahun Anggaran 2011 banyak melakukan perubahan pada riset desain penelitiannya untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim evaluator tersebut. Sedangkan nilai capaian indikator pemanfaatan hasil penelitian, pada tahun 2011 TAPKIN BPKIMI ditargetkan 50 hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh sektor industri. Hingga akhir tahun 2011 BPKIMI telah menghasilkan 25 penelitian dan pengembangan yang telah dimanfaatkan oleh sektor industri. Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Sektor Industri sebesar 25 (dua puluh lima) penelitian atau sebesar 50,00 persen, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 50 (lima puluh) penelitian disebabkan antara lain: a. Beberapa

hasil

litbang

masih

dalam

proses

sosialisasi

kepada

masyarakat industri, sehingga belum ada industri/ perusahaan yang mengaplikasikan litbang tersebut; b. Beberapa hasil litbang masih memerlukan penelitian pengembangan, analisa kelayakan industri, dan kajian teknis bagaimana proses produksi

secara

massal

dilaksanakan

di

pabrik/perusahaan

pendukung; c. Beberapa

hasil

litbang

belum

membuat

MoU

dalam

proses

pengembangan penelitian ke tahap berikutnya; d. Beberapa

hasil

mengalami

litbang

kesulitan

dalam

untuk

tahap

implementasi

mendapatkan

bahan

di baku

industri yang

dibutuhkan sehingga hasil litbangnya belum dapat diterapkan. Menurut hasil evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan TA. 2011 Balai Besar dan Baristand Industri telah cukup proaktif melakukan pendekatan pada dunia industri seperti yang disarankan Tim Evaluator pada Konsinyering Monev 2010. Pemanfaatan hasil

penelitian

dan

pengembangan

oleh

sektor

industri

sangat

bergantung pada kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan Balai Besar dan Baristand Industri. Sehingga penelitian dan pengembangan didorong untuk lebih aplikatif sampai dengan skala teknoekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha



37

sehingga industri tertarik untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan Balai Besar dan Baristand Industri.

5. Kuat, Lengkap dan

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan

Dalamnya Struktur

antara

industri

hulu

dan

industri.

Sasaran

Industri

strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Tumbuhnya industri dasar hulu (Logam dan Kimia). b. Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan. Tabel. 2.10 Capaian IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri 2010

Sasaran Strategis Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

2011

IKU Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia) Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

136.00

3.40

13.06

384.12

Persen

76.25

6.40

7.00

109.38

Persen

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan suatu industri. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pertumbuhan investasi di industri hulu dan antara guna menumbuhkan industri-industri baru yang dapat memperkuat dan memperlengkap struktur industri yang telah ada. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai sasaran tersebut antara lain telah dilakukan revitalisasi Sentra IKM Logam dan Elektronika yang mencakup: Pelatihan ISO 9000 bagi IKM Logam, fasilitasi Penerapan ISO 9000 pada 7 (tujuh) IKM Logam dan Elektronika, bimbingan Penerapan Produksi Bersih/Kaizen pada 6 (enam) IKM Logam dan Elektronika, fasilitasi Penerapan SNI pada 3 (tiga) IKM Logam dan Elektronika, Pelatihan Pengelasan dan Pembuatan Kapal Rakyat Modern serta partisipasi Pameran IKM Logam dan Elektronika.



38

6. Tersebarnya

Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan besar

Pembangunan

peranan sektor industri pengolahan

Industri

dalam

penyebaran

industri.

buka

Sasaran

migas

strategis

ini

akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa. b. Jumlah investasi cabang industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Tabel. 2.11 Capaian IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri 2010

Sasaran Strategis

Tersebarnya Pembangunan Industri

2011

IKU

Satuan

Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa Jumlah investasi cabang industri yang banyak menyerap tenaga kerja

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

-

30

24

80.00

Persen

85.60

38.877,82

25,991.50

66.85

Persen

Capaian tersebarnya pembangunan industri ini merupakan dampak dari sejumlah sasaran yang telah dicapai oleh Kementerian Perindustrian melalui kinerjanya di tahun 2010 dan tahun 2011. Diantaranya

adalah

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) dan industri unggulan provinsi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah, pengembangan kawasan industri. Untuk mendorong peningkatan dan perluasan investasi dilakukan upaya promosi dan fasilitasi kerjasama dalam menarik investasi. Pencapaian sasaran ini didukung juga oleh upaya Pengembangan KEK, melalui kajian renstra KEK, penyusunan masterplan KEK, serta studi kelayakan ekonomi dan finansial KEK; pengembangan Sistem Informasi Peluang Potensi Sumber Daya Perwilayahan Industri, dengan adanya rekomendasi konsep

pengembangan

sistem

informasi;

serta

Pembentukan

Sekretariat Tim Nasional Kawasan Industri.



39

7. Meningkatnya industri

peran

kecil

menengah

Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan seberapa besar peranan industri

dan

menengah

terhadap

terhadap

PDB

kecil

dan

industri

secara

nasional serta penyebaran IKM. Sasaran strategis

PDB

ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: a. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri. b. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa. Tabel. 2.12 Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB 2010

Sasaran Strategis

2011

IKU

Satuan Capaian

Target

Realisasi

Capaian

32.49

33.47

33.57

100.30

Persen

66.95: 33.05

65:35

65.22 : 34.78

99.04

Persen

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

Peningkatan

capaian

sasaran

ini

merupakan

dampak

pelaksanaan Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan untuk memperkuat daya saing produk IKM di pasar global serta untuk menyebarkan kegiatan industri di berbagai daerah secara merata. Untuk

melaksanakan

kebijakan

tersebut,

telah

dilakukan

strategi

pelaksanaannya melalui : 1. Pembinaan IKM melalui pendekatan klaster 2. Pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP 3. Pengembangan Kewirausahaan 4. Restrukturisasi mesin peralatan TPT dan KPK IKM Dari aspek kewirausahaan, karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan,

Ditjen

IKM

memperoleh

mandat

untuk

dapat

menumbuhkan dan menyebarkan industri ke seluruh daerah utamanya wilayah Barat dan Timur. Oleh karenanya, pembinaan dari masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen IKM memiliki fokus sebagai berikut : a. Wilayah

Barat

(Sumatera

dan

Kalimantan)

difokuskan

kepada


40

pengembangan kewirausahaan


b. Wilayah

Tengah

(Jawa

dan

Bali)

difokuskan

kepada

upaya

peningkatan nilai tambah c. Wilayah

Timur

(Sulawesi,

Nusa

Tenggara,

Maluku

dan

Papua)

difokuskan kepada upaya pengembangan kewirausahaan.

B.

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan : 1. Industri kelas dunia; 2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya; 2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional; 3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar; 4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat); 5. Jasa industri yang tangguh. Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuhsuburnya

ekonomi

yang

berciri

kerakyatan.

Dalam

mewujudkan

Visi

Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu : 1. Meningkatnya nilai tambah industri;



41

2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan; 4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan; 5. Lengkap dan menguatnya struktur industri; 6. Tersebarnya pembangunan industri; 7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan. Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut: 1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; 2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; 3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; 4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; 5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; 6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun, sampai dengan 2014 misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1. Tingginya nilai tambah industri; 2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri;



42

4. Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri; 5. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri; 6. Tersebarnya pembangunan industri; 7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. 8. Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut: 9. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. 10.Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah. 11.Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar. 12.Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa. 13.Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.



43

B A B III RENCANA KINERJA

A.

SASARAN TAHUN 2013 Sasaran-sasaran

strategis

yang

akan

dicapai

Kementerian

Perindustrian pada tahun 2013 dan tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ini sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 dan Peta Strategi serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2011 sebagaimana diuraikan dalam dokumen LAKIP Kementerian Perindustrian tahun 2011, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang tidak dapat diukur karena keterbatasan ketersediaan data. Sehingga indikator kinerja utama dalam Rencana Kinerja tahun 2012 terdapat beberapa perbaikan dan penyesuaian. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Tingginya nilai tambah industri Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Sasaran strategis

ini

akan

dicapai

melalui

indikator

kinerja

utama

laju

pertumbuhan industri dan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional. 2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri Penguasaan pasar di dalam negeri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan

nilai

ekspor

produk

industri

sehingga

dapat

meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan. Indikator kinerja utama sasaran strategis ini adalah pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan dalam negeri dan pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel).


Rencana Kinerja

9

3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri; Dengan kokohnya faktor-faktor penunjang industri nasional, diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan industri (faktor dimaksud adalah dalam hal SDM dalam industri dan iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti: kebijakan/peraturan yang mengatur industri, pelayanan Kemenperin, fasilitas dalam industri dan lain sebagainya. Sasaran

strategis

ini

dicapai

melalui

indikator

kinerja

utama

penambahan jumlah tenaga kerja industri dan indeks iklim industri nasional. 4. Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian dari berbagai sektor lainnya. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri menjadi indikator kinerja utama sasaran strategis ini. 5. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan industri

antara

serta

bagaimana

kemampuan

kandungan

lokal

digunakan dalam produksi. Sehingga indikator kinerja utamanya adalah

tumbuhnya

industri

logam

dasar,

besi

dan

baja

serta

tumbuhnya industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya. 6. Tersebarnya pembangunan industri Terpusatnya ketimpangan

industri

di

Jawa

pembangunan

dan

industri,

Sumatera sehingga

menyebabkan perlu

adanya

persebaran pembangunan industri ke luar Jawa. Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa, persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di luar Pulau Jawa, dan komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. 7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar masih merupakan sumbangan dari industri besar. Sedangkan industri kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Untuk itu, sasaran


Rencana Kinerja

10

strategis yang akan dicapai Kementerian Perindustrian adalah dengan meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Ukuran ketercapaian sasaran staregis ini diukur melalui indikator kinerja utama meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri dan meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa. Selain

sasaran-sasaran

strategis

diatas

yang

merupakan

perspektif

stakeholder, Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan 13 sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis berdasarkan perspektif stakeholder. Sasaran tersebut antara lain: 1. Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk hukum industri; Merupakan jumlah kebijakan industri yang dihasilkan Kementerian Perindustrian dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai perumus kebijakan dalam rangka membangun industri nasional. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui jumlah konsep kebijakan dan produk hukum serta kebijakan dan produk hukum yang telah ditetapkan Menteri. 2. Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan; Dengan kertebatasan sumber daya yang dimiliki, diperlukan rencana strategis untuk industri prioritas dan industri andalan yang akan dikembangkan yang mampu menjadi prime mover, sehingga dengan keterbatasan sumber daya yang ada, hasil yang dicapai tetap maksimal.

Sebagai

indikator

kinerja

utama

sasaran

ini

adalah

tersusunnya rencana kerja tahunan. 3. Menetapkan peta panduan pengembangan industri. Membuat peta tentang kondisi dan situasi industri nasional sebagai panduan panduan

untuk

pengembangan

pengembangan

kesinambungan

industri.

industri

pengembangan

ini

Dengan

adanya

diharapkan

industri-industri

peta

adanya

tertentu.

Peta

panduan juga diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai arah pengembangan industri baik itu secara Top-Down maupun Bottom-Up. Indikator kinerja utama sasaran strategis ini adalah tersusunnya


Rencana Kinerja

11

peta panduan industri unggulan serta peta panduan kompetensi inti industri daerah. 4. Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri; Salah satu bentuk dukungan atau fasilitasi Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Perindustrian,

akan

memberikan

insentif,

baik

fiskal

maupun non fiskal guna mendukung pengembangan industri. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui jumlah rekomendasi usulan insentif untuk perusahaan dan jumlah perusahaan yang memperoleh insentif. 5. Mengembangkan R & D di instansi dan industri; Minimnya R&D yang dilakukan terutama Industri Kecil dan Menengah menyebabkan lemahnya daya saing IKM terhadap produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pengembangan R&D guna mendukung daya saing IKM di dalam negeri. Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini adalah jumlah Kementerian Perindustrian memfasilitasi kerjasama antara instansi terkait dengan sektor industri dalam hal R & D. 6. Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan kekayaan intelektual; Dalam hal melindungi dan meningkatkan inovasi baru guna mendukung pengembangan industri, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi Perusahaan untuk mendapat sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual serta mempromosikan produk-produk HKI (paten) untuk dikomersialisasikan. Jumlah perusahaan yang mendapatkan HKI dan jumlah hak paten yang dipromosikan menjadi indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini. 7. Memfasilitasi pengembangan industri; Kementerian Perindustrian akan melakukan fasilitasi kepada industri untuk mendapat kemudahan dalam hal akses kepada sumber bahan baku, sumber modal dan lainnya tujuan pengembangan industri. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui tingkat utilisasi kapasitas produksi, jumlah perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber pembiayaan, atau bahan baku serta jumlah perjanjian internasional dalam rangka pengembangan industri. 8. Memfasilitasi promosi industri; Selain memfasilitasi dalam hal produksi dan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian juga akan memfasilitasi perusahaan untuk dapat mengikuti pameran sebagai bentuk promosi untuk meningkatkan


Rencana Kinerja

12

pangsa pasar. Untuk mengukur capaian sasaran ini adalah melalui jumlah perusahaan yang mengikuti pameran/seminar, misi dagang/ investasi. 9. Memfasilitasi Penerapan Standarisasi; Standarisasi sebagai bentuk dari non tariff barrier terhadap masuknya produk-produk luar negeri sangat diperlukan. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi penerapan standar dengan menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), penambahan jumlah SNI wajib

yang

diterapkan,

serta

memfasilitasi

perusahaan

untuk

menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM). 10. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; Guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenperin dalam hal pelayanan dan fasilitasi, perlu dilakukan survey terhadap pelayanan

yang

diberikan

tersebut.

Pelaksanaan

survey

akan

dikoordinir oleh Pusat Komunikasi Publik yang akan dilakukan secara sampling. 11. Mengkoordinasikan Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Kewirausahaan; Kementerian Perindustrian akan meningkatkan kualitas SDM industri melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang disediakan Kemenperin untuk pengembangan berbagai kebutuhan industri misalnya sertifikasi dan akreditasi. Jumlah instruktur yang bersertifikat serta jumlah jurusan lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi menjadi indikator sasaran ini. 12. Mengoptimalkan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf; Pelaksanaan salah satu tugas pokok Kementerian yaitu pengawasan, pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan budaya pengawasan yang dilaksanakan bagian pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pengawasan ini dimaksudkan

untuk

meminimalisir

atau

bahkan

menghilangkan

penyimpangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Tingkat penurunan penyimpangan minimal dan terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit pengawasan menjadi indikator kinerja utama sasaran ini.


Rencana Kinerja

13

13. Mengoptimalkan

Evaluasi

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Efektifitas

Pencapaian Kinerja Industri. Evaluasi kebijakan dan efektifitas kinerja industri akan dilaksanakan oleh Inspektorat

Jenderal.

pencapaian

target

Hasil kinerja

evaluasi untuk

pembuatan

menjamin

kebijakan

tercapainya

dan tujuan

Kementerian. Capaian sasaran ini diukur melalui hasil laporan evaluasi untuk

kemudian

dihitung

tingkat

penurunan

penyimpangan

pelaksanaan kebijakan industri.

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah

ditetapkan pada tahun 2012, dibutuhkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut antara lain: 1. Laju pertumbuhan industri nasional ditargetkan sebsar 6,75 persen. 2. Kontribusi

industri

manufaktur

ditargetkan

sebesar

23,81

persen

terhadap PDB Nasional. 3. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri sebesar 60 persen. 4. Pangsa pasar ekspor produk industri nasional sebesar 35 persen. 5. Penambahan jumlah tenaga kerja industri ditargetkan untuk 250.000 tenaga kerja. 6. Index iklim industri nasional yang dihitung dari nilai hasil pengukuran dengan menggunakan kuesioner, dengan target nilai index 4. 7. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif yang ditargetkan sejumlah 250 hasil penelitian. 8. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri sejumlah 50 hasil penelitian. 9. Tumbuhnya industri logam dasar besi dan baja yang ditargetkan sebesar 4 persen. 10. Tumbuhnya industri alat angkut, mesin dan peralatannya sebesar 7,78 persen. 11. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa ditargetkan sebesar 31,9 persen.


Rencana Kinerja

14

12. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB di luar Pulau Jawa ditargetkan sebesar 31,9 persen. 13. Komposisi nilai tambah sector industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa dengan target sebesar 14. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri ditargetkan sebesar 6,5 persen. 15. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa sebesar 13 persen. 16. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres) ditargetkan sejumlah 1 konsep kebijakan. 17. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri Perindustrian ditargetkan sebanyak 50 kebijakan atau produk hukum. 18. Tersusunnya Rencana Kerja untuk tahun 2013. 19. Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota sebanyak 200 peta panduan. 20. Rekomendasi usulan insentif untuk 10 jenis kelompok industri. 21. Perusahaan industri yang memperoleh insentif ditargetkan sejumlah 300 perusahaan. 22. Kerjasama R&D instansi dengan industri sebanyak 18 kerjasama. 23. Perusahaan yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual sebanyak 220 perusahaan. 24. Produk Hak Kekayaan Intelektual yang dikomersialkan (Paten) sebanyak 10 produk. 25. Tingkat utilisasi kapasitas produksi yang dihitung dari persentase penggunaan kapasitas terpasang dalam industri masing-masing (sesuai dengan jenis industrinya) sebesar 80 persen. 26. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan sebanyak 600 perusahaan. 27. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku sebanyak 40 perusahaan. 28. Perjanjian kerjasama Internasional merupakan jumlah kerjasama yang sudah dilaksanakan dalam bentuk

project kerjasama internasional

yang terkait dengan fasilitasi di bidang capacity building (baik G to G maupun B to B) sebanyak 5 (lima) MoU. 29. Perusahaan yang mengikuti seminar/ konfrensi, pameran, misi dagang/ investasi sebanyak 5160 perusahaan. 30. Rancangan SNI yang diusulkan oleh Kemenperin sebanyak 120 RSNI.


Rencana Kinerja

15

31. Penambahan SNI wajib yang diterapkan sabanyak 10 SNI. 32. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 sebanyak 200 perusahaan. 33. Tingkat kepuasan pelanggan dengan nilai index 4 (empat). 34. Instruktur yang bersertifikat sebanyak 20 orang. 35. Jurusan

pada

lembaga

pendidikan

dan

lembaga

diklat

yang

terakreditasi sebanyak 5 (lima). 36. Tingkat penurunan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenperin minimal sebesar 60 persen. 37. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di 57 satker. 38. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan sebanyak 10 laporan. 39. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri ditargetkan sebesar 40 persen.


Rencana Kinerja

16

B A B IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2013 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan juga mengacu pada Peta Strategi, Renstra Kementerian Perindustrian 2010 – 2014 serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian Perindustrian yang telah dicapai pada tahun 2011. Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2013 merupakan acuan bagi Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi

dan

keuangan.

Selanjutnya

dalam

rangka

mewujudkan

program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun ekstern.


Penutup

48

RENCANA KINERJA KEMENTERIAN : PERINDUSTRIAN TAHUN

: 2013

SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF STAKEHOLDER I.

II.

III.

Tingginya Nilai Tambah Industri


Kokohnya Faktor-Faktor Penunjang Pengembangan Industri

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

1 Laju pertumbuhan industri

7.47

Persen

2 Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional

23.93

Persen

1 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN

60

Persen

2 Pangsa pasar produk industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel)

35

Persen

736,310

Tenaga kerja

4

Indeks

1 Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif

250

Jumlah

2 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

50

Jumlah

1 Tumbuhnya industri logam dasar besi dan baja

4.5

Persen

2 Tumbuhnya industri alat angkut, mesin dan peralatannya

8.3

Persen

1 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa

18,5

Persen

2 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB di luar Pulau Jawa

6.5

Persen

73.98 : 26.03

Rasio

1 Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri

34.47

Persen

2 Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

65 : 36

Rasio

1 Penambahan jumlah tenaga kerja industri 2 Index iklim industri nasional

IV.

V.

VI.

Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

Tersebarnya pembangunan industri

3 Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa VII.

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

Jakarta, 30 Juni 2012 Menteri Perindustrian

Mohamad S. Hidayat

RENCANA KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

Recommend Documents