Rekonstruksi Kesadaran Kemanusiaan Sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Perempuan

SEMINAR NASIONAL GENDER & BUDAYA MADURA III MADURA: PEREMPUAN, BUDAYA & PERUBAHAN

Rekonstruksi Kesadaran Kemanusiaan Sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Perempuan Oleh: Siti Maizul Habibah, S.Pd, M.A Universitas Negeri Surabaya [email protected] Abstrak Kekerasan terhadap telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. semakin berkembangnya kebudayaan manusia semakin besar pula persoalan yang terjajdi sehingga persoalan tersebut sebagai masalah global yang terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang namun di negara yang maju juga terjadi. Indonesia salah satunya sebagai negara yang baru berkembang saat menjadi negara yang memiliki citra buruk terhadap pelanggaran HAM terkait perempuan. Buruknya citra tersebut juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan perlindungan perempuan disekitarnya. Rendahnya kesadaran tersebut memicu terjadinya peningkatan kekerasan pada perempuan. kekerasan terhadap perempuan tidak hanya diartikan sebagai pemukulan melainkan juga seperti eksploitasi, pemerkosaan, dan traficking. Tingginya angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan memerlukan langkah preventif sejak dini untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan tersebut. Langkah preventif yang dapat dilakukan ialah dengan adanya rekontruksi kesadaran kemanusian sebagai upaya penguatan perlindungan perempuan. konsep dan langkah tersebut sejalan dengan tujuan Komnas Perempuan dalam memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan. rekontruksi kesadaran masyarakat dikonsep dalam suatu alur pikir bersama antara masyarakat dan pemerintah terbawah untuk menjadi partner relation dalam menjaga dan melindungi perempuan disekitarnya. Kata kunci : Rekontruksi Kesadaran Kemanusiaan, Perlindungan Perempuan, HAM A. Pendahuluan Sepanjang tahun 2016 kasus pemerkosaan meningkat pesat. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016, kasus kekerasan seksual naik menjadi peringkat kedua dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah pemerkosaan sebanyak 72 persen atau 2.399 kasus, pencabulan 18 persen atau 601 kasus dan pelecehan seksual seksual lima persen atau 166 kasus. (habibah, 2016) Faktanya perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan yang pelakunya adalah orang sekeliling mereka sendiri. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perempuan rentan untuk menjadi korban kriminalitas. Salah satunya yaitu maindset maupun paradigm bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Sesungguhnya pernyataan bahwa permpuan lemah bukanlah hal yang benar hal ini hanya streorotip, sebab pada kenyataanya, pada saat ini adanya pengarustamaan gender, membuktikan telah banyak perempuan yang juga bisa setara dalam hal apapun dengan laki-laki, bahkan lebih hebat dan berprestasi baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam dinamika hak asasi manusia, istilah hak asasi perempuan lahir untuk menjawab bahwa pada kenyataannya cara pandang yang menyamaratakan laki-laki-perempuan, Namun kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami diskriminasi, baik dalam keluarga, komunitas, maupun kehidupan bernegara. Pada aspek kemiskinan, pernikahan dini, minimnya pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk mendorong perempuan terkunkung dalam korban 327 http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download


kriminalitas. Pernikahan pada anak perempuan terus berlanjut: 46,5 persen perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5 persen sebelum mencapai usia 16 tahun. Tingkat pernikahan dini ini jauh lebih tinggi di pedesaan. Survei terhadap 52 pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly di Surabaya ditemukan bahwa lebih dari 25 persen dari mereka pertama kali bekerja berumur di bawah 18 tahun (Ruth Rosenberg, 2003). Hal tersebut mencerminkan bahwa banyak sekali pelanggaran kemanusian yang terjadi pada kaum perempuan padahal sejatinya perempuan juga merupakan subjek yang harus mendapat perlindungan dan jaminan atas HAM. Sebab manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi, maka Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak tersebut setara baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada dalam suatu community . Oleh karena itu perlu untuk menumbuhkan jiwa yang sadar akan rasa (humanity) sehingga pelindungan terhadap perempuan dapat tercapai. B. Pembahasan Kasus pelecehan terhadap perempuan maupun sampai dengan pembunuhan yang akhirakhir ini terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi martabat bangsa Indonesia, mempengaruhi masa depan bangsa dan mempengaruhi redupnya identitas bangsa.Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja di lakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat (pelanggaran HAM secara horizontal). Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan dan anak pun masih sering terjadi. Begitu pula pelanggaran HAM yang disebabkan oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Berbagai instrumen yang terdapat di Indonesia belum mampu untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM meskipun PBB telah mendeklarasikan HAM yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak atas kebebasan dan martabat yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Perpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Progam Pembangunan Jangka Menengah mengemukakan tiga masalah upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu Pertama, masih banyaknya pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau golongan atau seseorang terhadap kelompok atau golongan atau orang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang di lakukan. Kedua masalah impunitas, banyaknya pelanggaran HAM yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas). Impunitas ini telah meluas dan hampir terjadi di setiap kasus pelanggaran HAM. Contohnya, kasus pelanggarab HAM pada tragedi Trisakti dan Semanggi. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM. Ketiga tentang tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM. Hal tersebut terjadi di seluruh institusi yang ada, mulai dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kejaksaan Agung, pengadilan, Kementrian Hukum dan HAM, DPR-RI, hingga Lembaga Kepresidenan. Terakhir, tetang sikap masyarakat saat ini yang acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekililingnya, dengan dalil tidak ingin mencampuri urusan orang lain, pudarnya rasa kebersaan 328 http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download


dan menonjolnya rasa individual menjadikan masyarakat kurang peka terhadap kejahatan yang terjadi disekelilingnya. Menganggap bahwa selama kriminalitas itu tidak terjadi pada keluarganya bukan merupakan tanggung jawabnya. Padahal jika setiap orang mempunyai empaty kemanusiaan pasti ikut melindungi para perempuan tidak peduli perempuan itu siapa. Adapun upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya untuk perempuan terdiri dari upaya penyelesaian masalah dan perlindungan HAM, penyusunan kerangka aksi HAM, dan pengembangan dan pemberdayaan institusi HAM. Serta partisipasi masyarakat untuk sadar dalam melindungi perempuan di tengah-tengah kebiadaban zaman, Upaya Penyelesaian Masalah dan Perlindungan HAM pemerintah sudah berusaha dalam pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993; Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM); Ratifikasi International Covenant on Political Rights (ICCPR) dan International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR). Serta The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). (Santoso,2007). Sejatinya negara kita adalah negara yang sangat menjunjung hak perempuan, hal ini terbukti karena Indonesia sudah meratifikasi CEDAW. Hal ini pun sejalan dengan ideology yang dianut oleh bangsa kita yaitu Pancasila, dalam pancasila sila-sila pancasila tercemin sangat jelas akan penghormatan terhadap semua hak bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Didaulatnya pancasila menjadi dasar negara juga bukan semat-mata karena itu hal yang pantas, tetapi pancasila mempunyai juga mempunyai sejarah yang panjang dimana pancasila digali dari akar-akar budaya bangsa Indonesia. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa masyarakat harus tetap mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada sila pancasila, sehingga perlu adanya kesadaran kemanusian yang harus di tumbuhkan lagi pada masyarakat Indonesia. Hal inilah yang bisa menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dalam Pancasila yang notabennya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai diantaranya : a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. g. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. a. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pergulatan feminisme dengan perbedaan lokalitas, pluralitas identitas kultur serta tantangan isu-isu global mengantarkan perluasan area concern gerakan perempuan. Dalam kerangka ini, isu penindasan bahkan kolonialisasi kaum perempuan di dunia ke tiga yang diakibatkan oleh kebijakan politik dunia pertama menjadi fokus utama feminisme global. Gerakan terakhir ini, menekankan kepedulian kepada isu kolonialisme global, ketimpangan kebijakan politik dan ekonomi serta standar ganda negara-negara dunia pertama terhadap dunia ke tiga (Jurnal Perempuan, 2000). 329 http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download


Secara fundamental, pemikiran rekonstruksi muncul karena terjadi kesenjangan antara teori dan praktik dalam masyarakat dan kekecewaan terhadap teori-teori umum (general theory) yang tidak dapat bersikap “kritis”. Sehingga diperlukan teori yang membumi (grounded theory) yang mampu mengapresiasi aspek sosial, budaya, dan politik secara maksimal. Rekonstruksi anisme mendasarkan pada dua premis mayor: (1) masyarakat membutuhkan rekonstruksi yang konstan atau perubahan, dan (2) perubahan sosial juga adalah rekonstruksi pendidikan dan menggunakan pendidikan sebagai wahana rekonstruksi masyarakat . (Komudi,_____). Hal ini terjadi disebabkan adanya akumulasi realitas kesenjangan bahkan penindasan struktural maupun kultural terhadap perempuan pada akhirnya perlu melahirkan gerakan kesadaran kemunusiaan. Sedangkan kesadaran ialah sadar akan tingkah lakunya, yaitu pikiran sadar yang mengatur akal dan dapat menentukan pilihan terhadap yang diingini misalnya baik buruk, indah jelek dan lain sebagainya. Maksudnya disini yaitu kesadaran seseorang timbul karena keinginan dari dalam dirinya sendiri, orang lain tidak dapat merubah prinsip seseorang jika orang tersebut tidak mau berubah. Tiap orang mempunyai suatu suatu sikap sadar tentang apa yang dilakukannnya dan dapat menilai baik buruknya suatu hal karena mereka memiliki akal/pikiran dan itu merupakan pilihan yang diambil oleh masing-masing orang tersebut. Sehingga dapat di simpulkan rekonstruksi Kesadaran kemanusiaan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran seseorang pada aspek manusiawi (humanity), menganggap seseorang adalah manusia dan memperlakukannya juga dengan cara manusiawi. Maksudnya manusia hidup di dunia ini seharusnya tidak hanya tahu mengenai apa yang akan ia lakukan dalam hidup bermasyarakat seperti dampak buruk mengenai hal yang di perbuat, tapi manusia juga harus bisa mengerti tentang pentingnya hak hidup bagi dirinya sendiri dan orang lain disekelilingnya terutama bagi perempuan yang merupakan tombak generasi penerus bangsa. Menumbuhkan sikap sadar terhadap kemanusiaan (humanity) pada setiap warga negara sangatlah penting karena mereka yang memegang peranan penting dalam pembangunan serta menjadi kebiasaan baik yang akan berlanjut di masa akan datang. Pola pendekatan semacam ini sangat berpeluang menimbulkan pencegahan pelanggaran HAM oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri terhadap perempuan karena stabilitas ditegakkan dengan cara-cara represif oleh masyarakat sekitar yang memang lebih dekat atau tahu akan adanya kriminalitas pada perempuan. Hal ini sebagai pendamping atau controlling dari masyarakat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, yangpada saat ini banyak pelanggaran HAM dalam bentuk perbedaan perlakuan di hadapan hukum, menjauhnya rasa keadilan. Adapun hal yang perlu dilakukan sebagai orang yang peka atau sadar akan kemanusiaan adalah Melaporkan tindakan pelanggaran HAM yang terjadi didalam lingkungan sehari-hari. Misalnya seorang istri yang kerapkali disiksa oleh suaminya, maka sebagai tetangga memiliki kewajiban untuk membantu menyelamatkan hak dengan melindungi perempuan tersebut atau melaporkan suaminya ke pihak yang berwenang. Pada tataran lebih tinggi bisa juga memberikan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM atau lembaga lain yang berwenang. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis pada masyarakat harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di masyarakat yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh. 330 http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download


Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Begitupun anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Perempuan harus diperlakukan setara, adil dan bijaksana hal ini merupakan suatu rekonstruksi kesadaran kemanusiaan untuk melindungi perempuan yang menjadi indicator untuk memajukan martabat bangsa dan negara. C. Kesimpulan Masih terdapat permasalahan yang krusial dalam perlindungan terhadap perempuan diantaranya Pertama, masih banyaknya pelanggaran HAM. Kedua masalah impunitas, banyaknya pelanggaran HAM yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas). Ketiga tentang tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM. Terakhir, tetang sikap masyarakat saat ini yang acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekililingnya, dengan dalil tidak ingin mencampuri urusan orang lain, pudarnya rasa kebersaan dan menonjolnya rasa individual menjadikan masyarakat kurang peka terhadap kejahatan yang terjadi disekelilingnya. Adapun upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya untuk perempuan terdiri dari upaya penyelesaian masalah dan perlindungan HAM, penyusunan kerangka aksi HAM, dan pengembangan dan pemberdayaan institusi HAM. Serta partisipasi masyarakat untuk sadar akan jiwa humanity nya dalam melindungi perempuan di tengah-tengah kebiadaban zaman. Rekonstruksi kesadaran kemanusiaan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran seseorang pada aspek manusiawi (humanity), menganggap seseorang adalah manusia dan memperlakukannya juga dengan cara manusiawi. Pola pendekatan semacam ini sangat berpeluang menimbulkan pencegahan pelanggaran HAM oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri terhadap perempuan karena stabilitas ditegakkan dengan cara-cara represif oleh masyarakat sekitar yang memang lebih dekat atau tahu akan adanya kriminalitas pada perempuan. Hal ini sebagai pendamping atau controlling dari masyarakat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, yangpada saat ini banyak pelanggaran HAM dalam bentuk perbedaan perlakuan di hadapan hukum, menjauhnya rasa keadilan. Daftar Pustaka: Habibah, Siti. Maizul. (2016). Penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam upaya mempertahankan indonesia yang bermartabat melalui tanggung jawab. In Sumarno, revitalisasi kearifan lokal untuk membangun martabat bangsa (p. 1). Surabaya: Unesa University press. Jurnal Perempuan.2000 Edisi 14 Mukodi,________. Pendidikan Rekontruksionisme

sebagai

upaya

rekonstruksi

social:

Perspektif

Filsafat

Perpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Progam Pembangunan Jangka Menengah Ruth Rosenberg, 2003.Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives. london :Routledge. Santoso, Joko Budi. maret 2007. Pendidikan kewargaNegaraan. Jakarta: Yudhistira. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 331 http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download


332 http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download

Rekonstruksi Kesadaran Kemanusiaan Sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Perempuan

Recommend Documents