4/16/2013
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Oleh: D Deputi i Pelayanan P l P Publik blik Kementerian PAN dan RB Disampaikan pada Acara Kunjungan dan Diskusi Mahasiswa FISIP UI Program Sarjana Ekstensi Kementerian PAN dan RB, 15 April 2013
1
Kondisi Indonesia Ada 3 masalah besar dalam pembangunan: 1. Birokrasi masih gemuk, lamban dan belum profesional; g , p ; belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investasi.
2. Korupsi banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah; korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi kehidupan bernegara. p g
3. Infrastruktur belum memadai ; anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil.
2
1
4/16/2013
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2010 ‐ 2014 1
• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
• Pendidikan
3 • Kesehatan 4 • Penanggulangan Kemiskinan 5 • Ketahanan Pangan 6 • Infrastruktur 7
• Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 • Energi 9 • Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tertinggal Terdepan Terdepan, Terluar, Terluar & Pasca Konflik 10 • Daerah Tertinggal, 11 • Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 12 • Prioritas lain Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 13 • Prioritas lain Bidang Perekonomian 14 • Prioritas lain Bidang Kesejahteraan Rakyat 3
Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai proses perubahan dan pembaharuan secara bertahap, p p, kongkrit, g , dan mendasar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. • Bersih dari KKN dan politisasi; • Kompeten p yyaitu p profesional dan berkinerja j tinggi; gg ; • Melayani terhadap masyarakat umum dan dunia usaha. 4
2
4/16/2013
Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan Publik Sasaran
Indikator
2009
2014
Keterangan
2.8
5.0
Persepsi masy, 80% terkait dengan YANLIK
42,17%
100%
2.73%
60%
6,64
8,0
6,46
8,0
Pelayanan Publik dari sudut Pemberantasan Korupsi
122
75
Pelayanan bid. investasi
Indeks Efektivitas Pem
- 0,29
0,5
Instansi akuntabel
24%
80%
Pelayanan Publik merupakan bagian penting dari kinerja
IPK*) Pemerintahan yang bersih
OPINI WTP
Pusat
Pengelolaan keuangan Daerah Pusat
Integritas Yanlik
Peningkatan kualitas yanlik
Daerah
D i Doing Business B i Kapasitas dan akuntabilitas kinerja
*) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d + 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010‐2014
5
5
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INVESTASI (pro-growth)
• IPK: 2011 = 3,0 • IFC-Doing Business: survey 2011 = 121 • Indeks Integritas – KPK = 6
PELAYANAN PUBLIK PRIMA
(Sesuai UU No. 25/2009)
KESEMPATAN KERJA (pro-job)
PENDAPATAN NAIK (pro-poor) (p p ) KELESTARIA N LINGKUNGAN (proenvironment)
6
3
4/16/2013
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
6
Program Peningkatan Pelayanan Publik;
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan. a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan. a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan: Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pembatasan waktu pengurusan izin. b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah‐daerah); Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 7
UNDANG--UNDANG NO. 25 / 2009 TENTANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK
Dasar Pemikiran
Karakter
• Kewajiban Negara melayani hak dasar masyarakat; • Membangun Kepercayaan Masyarakat kepada Negara; • Norma/Dasar N /D h hukum k h b hubungan M Masyarakat k td dengan N Negara.
• Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat; • Penguatan dan Menjembatani Undang-Undang Sektor.
• Kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara • Batas yang jelas antara hak, kewajiban, wewenang, larangan. Maksud & • Sistem yang layak; dan Perlindungan masyarakat. Tujuan 8
4
4/16/2013
PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan Publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan d penduduk d d k sesuaii per-UU UU atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik.
9
SIAPA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK SIAPA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ?
Yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah : 1. Setiap institusi penyelenggara negara, 2 Koorporasi; 2. 3. Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan undang‐undang untuk kegiatan Pelayanan Publik; 4. Dan badan hukum lain yang dibentuk semata‐mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10
5
4/16/2013
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Menteri PAN : -
Melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja.
Pembina: (Menteri/Pimpinan Lembaga) -
Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota; Melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
Penanggung Jawab: (Sekjen dan/atau Unsur Pelaksana Tugas Pokok) -
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian (atau yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya) dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan, evaluasi dan laporan
Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit Pelayanan) -
Melaksanakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan internal dan penyuluhan, pelayanan konsultasi
11
ASPEK--ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ASPEK •
Standar Pelayanan.
•
Maklumat Pelayanan
•
y Publik Sistem Informasi Pelayanan
•
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik.
•
Pelayanan Khusus.
•
Biaya/Tarif Pelayanan.
•
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan.
•
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
•
Pengelolaan Pengaduan .
•
Penilaian Kinerja. 12
6
4/16/2013
wassalamu’alaikum wassalamu alaikum wr.wb wr wb DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK – KEMENTERIAN PAN DAN RB 13
7
