RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI RIAU PADA MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 -------------------------------------------------------------------------------------------I.
PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja 1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 3. Rapat Internal Komisi III DPR RI; 4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW/03041/DPRRI/II/2015 mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Riau. B. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. C. Anggota Tim (terlampir) D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 16 Maret sampai dengan 18 Maret 2015. E. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Riau melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Kapolda Riau beserta jajarannya, Kapolresta, dan Kapolres, se-Provinsi Riau dan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Riau; 2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau. 3. Peninjauan lapangan ke Lapas Pekanbaru yang dilanjutkan dengan Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya. 4. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer I-03 Provinsi Padang beserta seluruh jajarannya. II.
HASIL KUNJUNGAN KERJA
A.
Pertemuan dengan Kapolda Riau, Kapolresta, dan Kapolres beserta jajarannya se-Provinsi Riau dan Kepala BNNP Riau. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Riau, bapak Brigjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan beserta jajarannya, Kapolresta dan Kapolres, se Provinsi Riau yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Maret 2015, Pukul 09.00 WIB di AULA Tribrata Polda Riau. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Anggaran
Alokasi anggaran Dipa T.A 2014 jumlah Pagu Rp.779.457.564.000.- dengan rincian sebagai berikut: -1-
1) Belanja pegawai Pagu Rp.615.149.979.000.2) Belanja Barang Pagu Rp.155.414.601.000.3) Belanja Modal Pagu Rp. 8.905.984.000.Realisasi/daya serap anggaran Dipa T.A 2014 Pagu sebesar Rp.779.457.564.000.- realisasi Rp.787.409.817.000.- atau 101,02% dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja pegawai Pagu Rp. 615.149.979.000.- realisasi Rp. 628.533.945.000.- atau 102,18% (sisa Pagu Minus Rp. 13.383.966.000.-) 2) Belanja Barang Pagu Rp. 155.414.601.000.- realisasi Rp.150.250.284.000.- atau 96.67% (sisa Pagu Plus Rp. 5.164.317.000.-) 3) Belanja Modal Pagu Rp. 8.905.984.000.- realisasi Rp. 8.625.588.000.- atau 96.85% (sisa Pagu Plus Rp. 280.396.000.-) Adapun Pagu Definitif DIPA TA. 2015 yang diterima jumlah Pagu Rp. 787.292.553.000.- dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja pegawai Pagu Rp.563.170.971.000.2) Belanja Barang Pagu Rp.181.992.042.000.3) Belanja Modal Pagu Rp. 2.985.679.000.Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan T.A. 2015: 1) Peningkatan pelayanan masyarakat dalam pengurusan SSB, sebagai berikut: Membuka unit pembantu pelayanan SSB; Mengoperasikan mobil keliling pelayanan SSB; dan Sosialisasi pengurusan SSB. 2) Peningkatan pelayanan masyarakat dalam pengurusan SKCK, Izin Gun Senpi, Izin Angkut Handak sebagai berikut: Membuka layanan SKCK sampai tingkat Polsek dan Sosialisasi pengurusan SKCK. Sedangkan kebutuhan dukungan anggaran T.A 2015 yang ideal sebesar Rp.1.305.333.163.000, yang terealisasi pada Pagu Definitif T.A 2015 sebesar Rp. 787.292.553.000 atau 60,31 % dengan rincian sebagai berikut: 1) Pagu Ideal Belanja pegawai Rp.619.083.894.000, Pagu Definitif realisasi Rp. 563.170.971.000 atau 90,97% 2) Pagu Ideal Belanja Barang Rp.400.932.429.000, Pagu Definitif realisasi Rp. 181.992.042.000 atau 45.39% 3) Pagu Ideal Belanja Modal Rp. 287.316.840.000, Pagu Definitif realisasi Rp. 2.985.679.000 atau 1,04% 2. Tugas Pokok dan Fungsi Memelihara dan Meningkatkan Kamtibmas, Penegakan Hukum, dan
Perlindungan, Pengayoman serta Pelayanan Kepada Masyarakat beserta Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Solusi Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang telah di Amandemen dan dijabarkan dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002, Tugas Pokok Polri adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. Menegakan hukum, dan c. Memberikan perlindungan, pengayomanan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum tersebut, maka rancangan strategis Polda Riau untuk tahun 2014, adalah sebagai berikut: Program/sasaran prioritas Polda Riau sesuai Renstra, Renja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/sasaran prioritas Polda Riau adalah: 1) Terlaksananya pengamanan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 dengan aman, tertib dan lancar pada Program Harkamtibmas dengan dukungan anggaran sebesar Rp.34.109.509.000,-. Adapun kendala yang dihadapi meliputi, antara lain: a) Jumlah personel pengamanan terdapat kekurangan; dan b) Penyelesaian TP Pemilu belum optimal. Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Riau: a) Anggota POLRI: - Jumlah personel sesuai DSP 16.239 orang, jumlah Rill 10.335 orang terdapat kekurangan sebanyak 5.904 orang. - Pengisian jabatan belum sesuai dengan keahlian kejuruan. - Adapun komposisinya sebagai berikut: Brigjen: 1, Kombes: 17, AKBP: 113, Kompol: 278, AKP: 393, Inspektur: 695, Brigadir : 8838, Tamtama : 84. b) PNS Polri. - Jumlah personel PNS sesuai DSP 1.817 orang, jumlah Rill 390 orang terdapat kekurangan sebanyak 1.427 orang. -2-
-
2)
3)
4)
4)
5)
6)
Adapun komposisinya sebagai berikut: Golongan IV: 10, Golongan III: 153, Golongan II: 227, Golongan I: 2 Total keseluruhan jumlah anggota Polri dan PNS Polri Polda Riau sesuai DSP 18.056 orang, sedangkan jumlah Rill 10.725 orang dan masih kekurangan 7.331 orang dengan persentase 59%. Meningkatkan kehadiran personel untuk menjangkau semua titik sebaran pelayanan guna terwujudnya standar pelayanan prima pada Program Pemberdayaan SDM Polri dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.413.040.000.- Adapun kendalanya meliputi, antara lain: a) Pelaksanaan rekrutmen anggota Polri jumlah Kuota tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan (kebutuhan 500 orang/tahun, kuota yang diberikan baru ± 200 orang/tahun); dan b) Terbatasnya anggaran. Penanganan terhadap Kejahatan yang berskala nasional regional maupun internasional (Kejahatan Konvensional, Kejahatan Trans Nasional, Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi) pada Program Harkamtibmas dengan dukungan anggaran sebesar Rp.34.109.509.000.- Adapun kendala meliputi: a) Ops Curat/Curas, PETI, Karhutla, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.112.500.000.sedangkan yang dibutuhkan ± Rp. 5.000.000.000.b) Ops Lilin, Ops Ketupat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.- sedangkan yang dibutuhkan ± Rp. 3.000.000.000.c) Ops People Smugling alokasi anggaranNihil sedangkan yang dibutuhkan ± Rp. 1.500.000.000.d) Ops Narkoba, Lidik Sidik alokasi anggaran sebesar Rp.2.838.189.000.- sedangkan yang dibutuhkan ± Rp. 10.000.000.000.e) Ops Tipikor, Lidik Sidik alokasi anggaran sebesar Rp. 5.825.988.000.- sudah terpenuhi. Pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan anggota serta peran masyarakat dalam pemecahan masalah kamtibmas dan tergelarnya setiap anggota Polri di tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 5.058.387.000.-. Adapun kendala meliputi: a) Kekurangan jumlah personel Bhabinkamtibmas, yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah Desa 1.802 orang, yang terealisasi baru 709 orang; dan b) Kurangnya anggaran Giat Bhabinkamtibmas.Alokasi untuk Duk OpsNihil.Tunjangan Bhabinkamtibmas Rp.100.000.-/orang/bulan, sedangkan yang dibutuhkan untuk Duk Ops Rp. 5.000.000.-/orang/bulan, untuk tunjangan Rp. 1.000.000.- /orang/bulan. Optimalisasi peran Polsek Sebagai Basis Deteksi dan peningkatan kemampuan intelijen dibidang penyelidikan, pengamanan dan penggalangan pada Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.950.800.000.-. Adapun kendala meliputi: a) Kekurangan jumlah personel Intelkam di Polsek, yang dibutuhkan 1 Polsek 3 orang.Saat ini yang terealisasi 1 Polsek 1 orang; dan b) Kurangnya anggaran Giat Intelijen di Polsek untuk peningkatan jaringan Intelijen, alokasi Rp. 381.490.000.- untuk 122 Polsek, sedangkan yang dibutuhkan Rp. 1.144.470.000.Terlaksananya Reformasi Birokrasi Polri Tahap II Tahun 2010-2014 sesuai dengan rencana aksi menuju pelayanan prima pada Program Harkamtibmas dengan kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih bebas KKN, dengan dukungan anggaran Duk Ops sebesar Rp.1.437.500.000.-. Adapun kendala meliputi: a) Pelayanan masyarakat dalam pengurusan SSB belum optimal. b) Pelayanan masyarakat dalam pengurusan SKCK, Izin Gun Senpi, Izin Angkut Handak, belum optimal. c) Kurangnya anggaran Giat Reformasi Birokrasi Polri tahap II Tahun 2010-2014 alokasi anggaran Nihil, sementara anggaran didukung dari Duk Ops sebesar Rp. 1.437.500.000.Kendala lainnya yang dihadapi dalam Pelaksanaan tugas dan wewenang Polda Riau adalah Bidang Sarana dan Prasarana. Di Polda Riau terdapat: a) Mako jumlah 369 dengan kondisi 343 baik, 26 rusak ringan. b) Rumah Sakit jumlah 2 dengan kondisi 1 baik, 1 rusak ringan. c) Klinik jumlah 7 dengan kondisi 5 baik, 2 rusak ringan. d) Barak jumlah 23 dengan kondisi 20 baik, 3 rusak ringan. e) Rumah Dinas jumlah 1864 dengan kondisi 1308 baik, 542 rusak ringan, 14 rusak berat. f) Sarana ibadah jumlah 22 dengan kondisi 16 baik,6 rusak ringan g) Sekolah jumlah 9 dengan kondisi 9 baik. h) Jumlah Polsek 122 Polsek, yang memiliki Mako definitif jumlah 114 Polsek, sisanya 8 Polsek belum memiliki Mako Polsek definitif (pinjam pakai dari pemerintah daerah). -3-
i)
Ranmor dinas R2/R4 jumlah 2.183 dengan kondisi 1815 baik, 189 Rusak ringan dan 179 Rusak berat. j) Alat Apung (Speed Boat) jumlah 73 dengan kondisi 57 siap pakai, 7 layak pakai dan 9 tidak layak pakai. k) Senjata Api jumlah 7.210 dengan kondisi 4.557 siap pakai, 1.937layak pakai dan 716 tidak layak pakai. l) Alat Komunikasi (50 jenis) jumlah 926 dengan kondisi 923 baik, 3 rusak ringan. 7. Bidang Anggaran: a) Kurangnya anggaran untuk gaji, tunjangan anggotaPolri/PNS terjadi Pagu Minus belanja pegawai sebesar Rp. 13.383.966.000.b) Kurangnya anggaran untuk giat Lidik Sidik, untuk TA. 2014 alokasi anggaran sebesar Rp. 12.500.579.000.-untuk 2.172 kasus dengan rincian sebagai berikut: - Tindak pidana umum sebesar Rp. 6.301.210.000.- untuk 1.777 kasus, sedangkan realisasi kasus yang ditangani sebanyak 9.536 kasus, dengan demikian terdapat kekurangan dana untuk menangani 7.759 kasus. - Tindak pidana Narkoba sebesar Rp. 2.942.285.000.- untuk 351 kasus, sedangkan realisasi kasus yang ditangani sebanyak 955 kasus dengan demikian terdapat kekurangan dana untuk menangani 623 kasus. - Tindak pidana khusus sebesar Rp. 3.257.084.000.- untuk 44 kasus, sedangkan realisasi kasus yang ditangani sebanyak 355 kasus, dengan demikian terdapat kekurangan dana untuk menangani 312 kasus. - Kesimpulan :Penggunaan anggaran Lidik Sidik tidak menggunakan norma indeks mengingat anggaran yang tersedia di DIPA Satker Polda dan jajaran lebih kecil dari jumlah TP yang ditangani. c) Kurangnya anggaran giat Bhabinkamtibmas alokasi anggaran untuk Duk Ops Rp.1.000.000.- /orang/bulan dan untuk tunjangan sebesar Rp.100.000.- /orang/bulan yang dibutuhkan untuk Duk Ops Rp.5.000.000.- /orang/bulan dan untuk tunjangan sebesar Rp.1.000.000.- /orang/bulan. 8. Bidang organisasi Polda Riau saat ini belum sesuai dengan perkembangan situasi wilayah dan situasi masyarakat sebagai berikut: a) Saat ini Polda Riau merupakan Polda Tipe B yang idealnya adalahTipe A. b) Saat ini Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau Kelas D/IV yang ideal adalah Kelas C/III. c) Jumlah Kecamatan di Prov. Riau 163 Kecamatan. Jumlah Polsek yang ada sebanyak 122 Polsek sehingga kekurangan 41 Polsek. Upaya solusi/jalan keluar yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polda Riau : 1. Bidang Sumber Daya Manusia a) Melaksanakan rekrutmen anggota Polri/PNS. b) Pengisian jabatan dilaksanakan secara terbuka sesuai kompetensi. 2. Bidang Sarana dan Prasarana. Mengajukan usulan ke Mabes Polri dan mengajukan permintaan bantuan kepada Pemprov/Pemkab/Pemkot. 3. Bidang anggaran. Mengajukan usulan anggaran untuk gaji, tunjangan anggota Polri/PNS, giat Lidik Sidik Tindak Pidana dan giat Bhabinkamtibmas. 4. Bidang Organisasi. Mengajukan usulan ke Mabes Polri. 3. BNNP RIAU
Di tempat yang sama (AULA Tri Brata Polda Riau, juga dilakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala BNNP Riau, Kombes Pol. Drs. Ali Pranaka. Disampaikan dalam pertemuan tersebut, bahwa Tugas BNNP disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN, yaitu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Sedangkan Tugas BNN (yang juga merupakan tugas BNNP dalam wilayah Provinsi) disebut dalam Pasal 70 UU 35 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010. Sebagai perwujudan dari UU Narkotika tersebut diatas, BNN mempunyai Misi: Menjadi lembaga pemerintah non kementrian yang professional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan P4GN. Sedangkan Misi dari BNNP Riau adalah Menjadi perwakilan BNN di provinsi riau yang professional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan P4GN (Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Visi BNNP Riau Bersama komponen -4-
masyarakat, instansi pemerintah terkait swasta di riau melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidangP4GN. Untuk mendukung Misi dan Visi BNNP Riau tersebut, BNNP Riau pada Tahun 2014 memiliki Alokasi DIPA awal sebanyak Rp. 3.505.987.000,- DIPA Setelah Pemotongan Anggaran sebanyak Rp.2.895.066.000,- dan Realisasi Anggaran sebanyak Rp. 2.879.655.600 (99,47%). BNNP Provinsi Riau terbagi menjadi 2 Satker, yaitu BNN Kota Pekanbaru dan BNN Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Pagu DIPA masing-masing Satker TA 2014, adalah BNN Kota Pekanbaru sejumlah Rp. 1.796.535.000,- dengan realisasi sejumlah Rp. 1.769.231.192,(98.48%) dan BNN Kab. Kuantan Singingi sejumlah Rp. 755.449.000,- dengan realisasi sejumlah Rp. 681.355.009,- (90,19%). Realisasi DIPA dalam kegiatan pencegahan, antara lain (Tabel) Tabel Kegiatan Bidang Pencegahan Alokasi DIPA Rp. 822.460.000 BNNP Riau Kegiatan
Target DIPA TA.2014
Realisasi s/d Des 2014 (Revisi)
Persentase
Focus Group Discussion (FGD)
8 Kali
8 Kali
100 %
Talkshow di Radio Lokal Talkshow di TV Lokal Pagelaran Seni Budaya P4GN Diskusi Interaktif ke Lingkungan Keluarga Advokasi di Instansi Pemerintah Advokasi Instansi Swasta Pembentukan Kader penyuluh Anti Narkoba
5 Kali 3 Kali 1 Kali 2 Lingkungan
5 Kali 3 Kali 1 Kali 2 Lingkungan
100 % 100 % 100 % 100 %
12 Instansi 11 Instansi 580 Kader
12 Instansi 11 Instansi 450 Kader
100 % 100 % 77,6% (Dampak Pemotongan Anggaran)
Sedangkan realisasi untuk Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 466.085.000,- dapat dilihat dalam Tabel berikut: Kegiatan
Target TA.2014
Capaian s/d Desember 2014
Persentase
FGD di Lingkungan Kampus
8 Kali
8 Kali
100 %
Rangkaian Lomba Kampus Anti Narkoba FGD di Lingkungan Instansi Kerja (Pemerintah dan Swasta)
1 Kali
1 Kali
100%
8 Kali
8 Kali
100%
2 Kali 15 Orang
2 Kali 21 Orang (6 Org Non-Dipa) 6 Kali
100 % 140%
FGD di Kampung Dalam Pengiriman Pecandu ke Balai Rehabilitasi Pasca Rehab
6 Kali
100%
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberantasan Rp. 261.542.000,Kegiatan
Laporan Kasus Narkoba hasil Pemetaan Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang di selesaikan (P.21) Berkas Penyelidikan Aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang di selesaikan (P.21)
Target TA.2014
Realisasi T.A2014
Persentase
2 LKN
3 LKN
150%
4 Berkas
6 Berkas
150%
1 Berkas
-
-
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut diatas, BNNP Riau menghadapi beberapa kendala, antara lain: -5-
1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BNNP Riau. Dari rancangan DSP BNN Provinsi Riau seharusnya berisi 211 Orang, sementara realisasi personel BNN Provinsi Riau hanya 47 Orang atau hanya terpenuhi 22% dari kebutuhan personil yang ada terdiri dari: - PNS BNN 12 (dua belas) orang; - Personil Polri yang diperbantukan 18 (Delapan Belas) orang; - Tenaga Outsourcing sebanyak 17 (tujuh belas) orang. 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti Gedung Kantor yang masih pinjam pakai dari Pemprov Riau yang mengakibatkan terbatasnya fasilitas dan ruangan, termasuk juga kantor BNNK Pekanbaru dan BNNK Kuansing masih sewa. Berikutnya juga dengan keterbatasan (tidak adanya) ruang tahanan/sel, sehingga tahanan yang ditangkap oleh bidang pemberantasan harus di titipkan di ruang tahanan Polda Riau 3. Terbatasnya kendaraan operasional dan alat pendukung kegiatan bidang yang ada di BNNP Riau (hanya memiliki 4 mobil untuk operasional). 4. Terbatasnya Senjata Api yang dimiliki (1 Pucuk Handgun HK-P30 dan 1 Pucuk Submachine gun HK-MP5) dan tidak adanya rompi anti peluru yang diperlukan untuk menunjang kinerja bidang pemberantasan dan upaya penegakan hukum. 5. Belum adanya Balai Rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar nasional di Provinsi Riau, sehingga pecandu dan penyalahguna yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi intensif harus dikirim ke balai rehabilitasi BNN di Lido, Bogor. Upaya jalan keluar atau solusi BNN Provinsi Riau dalam menghadapi hambatan di T.A 2014, antara lain: 1. BNNP Riau sudah berusaha meminta bantuan personil dari BNN RI, Polda Riau dan Pemprov Riau untuk mengisi DSP yang masih kosong. Polda Riau telah membantu tambahan 4 (empat) orang Perwira Menengah (2 Orang berpangkat AKBP dan 2 Orang berpangkat Kompol) untuk diperbantukan di BNNP Riau dan mengisi jabatan yang masih kosong. Saat ini masih di proses oleh Biro Kepegawaian BNN-RI. 2. Untuk kebutuhan pembangunan Kantor BNNP Riau, Rencana Tanah yang bakal di Hibahkan dari Pemprov Riau telah keluar Sertifikat dari BPN dengan no. 05.01.07.01.4.00055, namun belum dapat diajukan untuk pembangunan karena saat ini masih menunggu Surat Hibah Tanah dari Pemprov Riau. BNN Provinsi Riau telah mengusahakan agar proses hibah tersebut dapat terealisasi dengan segera. 3. Dengan adanya pemotongan anggaran pada tahun 2014 sedikit banyak memberikan dampak terhadap target kinerja dan output dari BNN Provinsi Riau, untuk itu BNN Provinsi Riau banyak memaksimalkan kegiatan Non-DIPA seperti penyuluhan, pengiriman pecandu secara mandiri, Focus Group Discussion (FGD) dan pelaksanaan tes urine. 4. BNN Provinsi Riau telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, seperti Kepolisian Daerah Riau, Kejaksaan tinggi, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk membentuk Tim Assesmen Terpadu (TAT). 4. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda Riau dan Kepala BNNP
Riau
Dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Polda Prov. Riau ini, selain paparan atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kapolda dan Kepala BNNP Riau, kemudian dilanjutkan dengan sessi tanya jawab antara anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kepala BNNP Riau, sebagai berikut: 1. Polda Riau mempunyai besar, ketika menggunakan Rumah Dinas Kapolda sebagai kantor beberapa unit di lingkungan Polda Riau yang belum memiliki kantor sendiri. Dalam pembahasan dengan APBN-P, Komisi III menyetujui penambahan anggaran Polri hampir 3 Trilliun, tidak ada salahnya Polda Riau untuk meminta pembangunan/pengadaan gedung kepada Kapolri; 2. Dalam paparan Kapolda, terlihat bahwa terdapat sebagian besar jabatan perwira tinggi, seperti Kombes: 17, AKBP: 113, Kompol: 278. Perlu ada penyegaran dari pihak Kapolda untuk menaikkan Kombes, atau perwira lainnya ke pangkat lebih tinggi supaya memacu semangat kinerjanya; 3. Bagaimana Kapolda membuat kebijakan untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi di Prov. Riau;
-6-
4.
Bagaimana cara Kapolda membuat kebijakan untuk menanggulangi bencana kebakaran lahan dan hutan gambut;, dan kasus yang sudah di pengadilan bagaimana (vonis bagi pelaku); 5. Dalam pembahasan anggaran di Komisi III, ada kesepakatan bahwa tidak ada pembangunan fisik pada anggaran Polri, tetapi bisa saja Kapolda Riau seijin Komisi III waktu Kunker di Riau dapat mengajukan ke Kapolri untuk pembangunan fisik dan pengadaan barang, semisal Helikopter (yang ada sekarang tahun 1987); 6. Bagaimana situasi perasaan batin dari anggota Polri, karena adanya pertentangan antara Polri dan KPK. Hampir semua anggota Komisi III mem-backup Polri secara institusi (bukan persoalan pribadi), bagaimana Polda Riau melihat kejadian seperti ini; 7. Di Polda Riau terdapat masalah-masalah tumpang tindih lahan antara PT dengan PT atau PT dengan Masyarakat, mencuat juga komplain tentang tumpang tindih lahan ini. Pada intinya tidak ada dua sertifikat pada satu bidang tanah, dan jangan sampai masyarakat yang dikorbankan atas adanya pendoublean sertifikat ini. Demikian juga dengan perusahaan sawit yang mengeluh atas komplai dari masyarakat dan pihak polisi yang mempunyai keterbatasan aparat personilnya; 8. Imigran gelap yang meresahkan masyarakat, ada juga yang jadi PSK, bagaimana antisipasi Kapolda terhadap Imigran ini; 9. Masalah penyerobotan lahan di Kampar, perusahaan Inti Kamparindo Persada yang menyerobot lahan masyarakat. Saran: dipertemukan kedua-duanya (masyarakatperusahaan), kalau masyarakat ditunjukan siapa yang pegang hak tanah yang sah, maka masyarakat akan memahami. Ada oknum kepolisian yang menyerobot tanah masyarakat. Sedangkan Anggota Komisi III DPR RI memberikan beberapa pertanyaan kepada Kepala BNNP Riau, sebagai berikut: 1. Dalam paparan Kepala BNNP Riau, disebutkan hanya memiliki 2 senpi semnetara banyak pelabuhan tikus, perlu kita pertanyaakan apakah benar akan melakukan pemberantasan Narkoba; 2. Perlu adanya/membangun suatu website untuk memberikan informasi kepada masyarakat, atau BNNP Riau mengadakan sebuah lomba karya tulis kepada siswa SMU atau memberikan sponsor pada setiap skripsi Mahasiswa sebagai upaya penyuluhan pemberantasan Narkoba. Berikan kontribusi sekitar 500 ribu untuk tiap skripsi/tulisan sebagai harta kekayaan BNNP Riau; 3. Bandar Narkoba di Lampung, ditembak mati, itu sebagai shock teraphy bagaimana dengan Riau; 4. Barang bukti Narkoba di BNNP Riau, ada informasi dari Pers, bahwa barang bukti tersebut dibakar separuh dan separuhnya dijual; 5. Indonesia sudah darurat Narkoba dengan jumlah pengguna hampir 5 juta, sepakat dengan tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Riau, yaitu seminar, FGD tetapi perkuat dulu dari dalam antara lain dengan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah. 6. Apa yang menjadi prioritas program kerja BNNP Riau untuk pemberantasan Narkoba, dan bagaimana cara menghilangkan Narkoba di Prov. Riau; 7. Dalam paparan, terdapat “kampung dalam” sebagai kampung Narkoba, bagaimana kepala BNNP Riau dapat menghilangkan kesan kampung dalam sebagai kampung Narkoba; 8. Dalam paparan juga disebutkan adanya terget penangkapan 20 orang dalam sekali operasi. Kalau dalam operasi tidak ada tersangka sebanyak 20 orang, tolong diperhatikan antara pengedar dan pengguna. Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kapolda Riau, Bapak Brigjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan dan Rombongan Komisi III DPR RI menyepakati, bahwa jawaban akan diberikan secara garis besar, untuk jawaban secara menyeluruh akan diberikan secara tertulis. Berikut pokok-pokok jawaban Kapolda Riau atas pertanyaan-pertanyaan Anggota Komisi III, sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah Riau sanggup membantu pembangunan fisik Polda dan BNNP Riau; 2. Kapolda sudah mengusulkan berkali-kali naiknya SDM ke Kombes, atau beberapa perwira naik satu tingkat lebih tinggi, tetapi terhambat dengan Sekolah Sespim. Namun perlu moratorium di Mabes supaya tidak mendidik banyak-banyak, tinggal yang ada saja dinaikkan pangka dan jobnya; 3. 253% dari terget tipikor di Polda Riau sudah terpenuhi, apa yang menjadi target kami sudah kami lakukan dan laksanakan, tinggal kewajiban negara yang kami tuntut, yaitu anggaran untuk operasional penegakan hukum di tipikor. Sebagai contoh di Pelawan (wakil Bupati) sudah diproses di Polda Riau dengan vonis 6 tahun penjara dan BNI Pekanbaru juga diproses di Polda Riau dengan vonis 12 tahun; -7-
4.
Tanggapan Polda terhadap kasus Polri-KPK, bahwa hal ini dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan konerja dan profesionalisme anggota Polri. Masalah KPK-Polri sudah ada yang menyelesaikannya; 5. Masalah kabut dan kebakaran di Riau adalah masalah manusia, maka kami fokus pada penyelesaian masalah secara preventif dan represif. Secara akademis, pernah dilakukan penelitian bahwa gambut harus basah supaya tidak mudah terbakar, tetapi maslaahnya gambut ada diatas perbukitan. Penegakan hukum terhadap pembakar lahan/hutan sudah dilakukan, yaitu terhadap sebanyak 145 pelaku sudah diproses hukum, juga terdapat korporasi (PT. AD) direksinya dihukum 1 tahun dan korporasi dihukum 15 Milyar; 6. Untuk Heli diperlukan yang baru, yang lama masih bisa digunakan tetapi digunakan dalam keadaan-keadaan mendesak/perlu saja, sedangkan masih ada bantaun dari perusahaan yang punya heli untuk patroli hutan; 7. Tumpang tindih lahan bervariasi: masyarakat dengan masyarakat, PT dengan PT, masyarakat dengan PT. Di Prov. Riau terdapat 161 kasus yang dilaporkan tentang sengketa lahan. Dimana satu lahan bisa berdiri lebih dari satu sengketa. P-21 sebanyak 21 sedangkan sebanyak 140 kasus sudah masuk ke Sidik. Satu Kompol kami sedang di proses karena perambahan hutan. Tahun 2008 ada demo, menyatakan kami sudah tidak bisa menyenyikan lagu “Indonesia tanah airku”, tanahnya sudah dikuasai perusahaan dan airnya sudah dijual ke singapure. 8. Terkait dengan Imigran gelap, Polda Riau sudah minta ke UNHCR bahwa kita tidak bisa langsung memulangkan. Kita hanya bisa mengawasi saja, saran kami kepada UNHCR: bahwa harus ada sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan imigran gelap ini. Indonesia sudah terikat dengan konvensi internasional tentang Perlindungan imigran gelap. Sementara jawaban Kepala BNNP Riau, Kombes Pol. Drs. Ali Pranaka, secara langsung menjawab pertanyaan tersebut, sebagai berikut: 1. Memperkuat pintu masuk dengan penyuluhan dis ekolah-sekolah, sudah kami lakukan di Prov. Riau; 2. Cara narkoba bisa hilang?, pernah kami tanyakan ke LSM : kenapa gas bisa langka, sedangkan narkoba tidak bisa langka?, itu saya tanyakan kepada LSM Brantas. 3. Prioritas utama adalah persiapan balai rehabilitasi, balai TNI digunakan untuk tahun 2015. Balai rehabilitasi swasta baru di‟launching‟ sebagai tempat rehabilitasi; 4. BNNP Riau sudah memberikan ketrampilanm kepada warga masyarakat kampung dalam, yaitu pembuatan kripik singkong; 5. 1 x operasi = 20 orang, sudah menjadi kebijakan BNN Pusat karena anggaran sudah dipersiapkan; 6. 2 senpi tetapi kita masih semangat; 7. Untuk website sudah kami buat tetapi belum terarah, bahwa BNNP Riau menjadi milik masyarakat Riau; 8. Separuh barang Bukti Narkoba dijual – belum tentu benar beritanya, tetapi informasi itu tidak ada pada BNNP Riau. B.
Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se Provinsi Riau. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Bapak Setia Untung Arimuladi, SH beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se Provinsi Riau yang dilaksanakan pada Selasa siang, 17 Maret 2015. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan adalah sebagai berikut: 1. Anggaran
Berkaitan dengan Pagu definitif 2014, Kejaksaan tinggi Riau memperoleh anggaran sebesar Rp.88.374.958.000,- Namun setelah dilakukan beberapa kali revisi, Pagu anggaran Kejaksaan se-wilayah Riau berdasarkan DIPA TA 2014 sebesar Rp.78.709.842.000. Berdasarkan surat pengesahan daftar isian oelaksanaan anggaran TA. 2014, Kejati Riau memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.78.709.842.000,- Realisasi anggaran yang dapat dicapai sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp.73.653.177.556,- (93,58%), sedangkan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp.5.056.664.444,- yang merupakan hasil efisiensi dan optimalisasi dimana target kinerja yang ditetapkan dalam rencanakerja pemerintah (RPK) tahun 2013 telah tercapai.
-8-
NO
KEJATI/KEJARI
ANGGARAN
1
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
Rp. 34.302.801.000
2
KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
Rp. 8.806.697.000
3
KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS
Rp. 5.177.177.000
4
KEJAKSAAN NEGERI RENGAT
Rp. 3.631.922.000
5
KEJAKSAAN NEGERI TEMBILAHAN
Rp. 3.815.139.000
6
KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG
Rp. 4.809.327.000
7
KEJAKSAAN NEGERI DUMAI
Rp. 4.477.286.000
8
CABJARI BENGKALIS DI SELAT PANJANG
Rp. 2.104.835.000
9
KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN
Rp. 3.783.357.000
10
KEJAKSAAN NEGERI SIAK INDRAPURA
Rp. 4.376.674.000
11
KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN
Rp. 4.537.932.000
12
KEJAKSAAN NEGERIU UJUNG TANJUNG
Rp. 4.962.987.000
13
KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI
Rp. 3.588.824.000
JUMLAH TOTAL
KET.
Rp. 88.374.958.000
Penggunaan Program Kejati Riau dari Pagu Definitif Anggaran TA 2014, sebagai berikut: 1. Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pelaksanaan tugas teknis lainnya, Jambin Kejagung, Kejati, Kejari sebesar Rp.57.940.393.000,2. Program pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana kejaksaan RI sebesar Rp.260.000.000,3. Program peningkatan pengawasan aparatur kejaksaan di daerah baik Kejati, Kejari Dan Cabjari sebesar Rp.255.782.000,4. Program penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan Kejati, Kejari dan Cabjari sebesar Rp.1.013.070.000,5. Program penerangan dan penyuluhan hukum sebesar Rp.972.960.000,6. Program penanganan perkara pidana umum di Kejati/Kejari/Cabjari sebesar Rp.13.026.457.000,7. Program penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari sebesar Rp.4.987.150.000,8. Program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Kejati, Kejari dan Cabjari sebesar Rp.254.030.000,Selain itu, upaya Kejati Riau untuk mencapai target penerimaan tahun 2015 adalah dengan meningkatkan koordinasi antara pelaksanaan program dengan bendahara penerima dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Target penerimaan PNBP tahun 2014 sebesar Rp.2.649.342.426,- sedangkan realisasi dan penyetoran ke kas negara bukan pajak (PNBP) tahun 2014 sebesar Rp.17.639.669.550,- (665,83%). Untuk target penerimaan PNBP taun 2015 sebesar Rp.2.914.257.000,2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan di Lingkungan Prov. Riau beserta
Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Tugas dan Solusi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kejati Riau, pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2014 telah melaksanakan program penegakan hukum sebagai berikut: 1) Tindak pidana Korupsi sebanyak 588 perkara; 2) tindak pidana pencurian sebanyak 763 perkara; 3) tindak pidana Narkotika sebanyak 588 perkara; dan 4) tindak pidana Kehutanan sebanyak 215 perkara. Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Riau pada periode Januari sampai dengan Desember 2015, menangani sebanyak 5.124 perkara, dengan perincian: 1. Seksi tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda (OHARDA), sebanyak 2.449 perkara; 2. Seksi tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, sebanyak 647 perkara; dan 3. Seksi tindak pidana umum lainnya (TPUL), sebanyak 2.028 perkara. Khusus tindak pidana korupsi di Prov. Riau, jumlah perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan se-wilayah Riau sebanyak 57 perkara, dengan tahap penyelidikan sebanyak 44 perkara; penyidikan sebanyak 43 perkara, dengan jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan sebanyak Rp.10.258.865.956,- Hambatan yang dialami oleh Kajati Riau dalam -9-
melakukan Tracing dan Recovery Asset adalah status penguasaan aset telah beralih sementara pada pihak lain; sulitnya mencari dokumen asset; dan tersangka/terdakwa/terpidana pandai menyamarkan aset dengan mengatasnamakan pihak lain/keluarga. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang tindak pidana umum tersebut, Kajati Riau menemui hambatan-hambatan sebagai berikut: 1) pada bidang tindak pidana umum saat ini sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM), terutama pegawai tata usaha dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari; 2) kurangnya sarana prasarana, khususnya kendaraan operasional / kendaraan tahanan; dan 3) alokasi anggaran yang terdapat dalam dipa kurang memadai, yaitu seiring dengan bertambahnya jumlah perkara sehingga melebihi target yang sudah ditetapkan dalam dipa, perlu dilakukan penambahan anggaran untuk biaya penanganan perkara. Selain daripada itu, langkah-langkah Kejati Riau dalam meningkatkan mutu, profesionalisme, dan integritas moral para jaksa di Provinsi Riau, adalah sebagai berikut: 1. Mengundang narasumber dari Kejaksaan Agung RI, maupun instansi lain seperti BPKP, BAKN Provinsi Riau, kantor pajak Provinsi Riau dan lain-lain untuk memberikan bimtek yang diselenggarakan oleh Kejati Riau. 2. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (intel, pidum, pidsus dan datun) untuk para jaksa kejaksaan se-wilayah Riau. 3. Bimbingan teknis dan sosialisasi peradilan bersih serta kode etik dan prilaku hakim oleh Komisi Yudisial kantor penghubung wilayah riau bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau. 4. Melaksanakan kegiatan seminar dan talk show peran keluarga dalam mencegah tindak pidana korupsi untuk keluarga/isteri para jaksa dan tu Kejaksaan se-wilayah Riau. 5. Melaksanakan kegiatan pembinaan/bimbingan agama setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan menghadirkan pemuka agama. 6. Melaksanakan kegiatan in house training, terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan narasumber kepala PPATK Dr. Muhammad Yusuf, dengan peserta para jaksa sewilayah Riau. 7. Melaksanakan bimbingan teknis dengan narasumber dari otoritas jasa keuangan (OJK) Jakarta dan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) Jakarta. 8. Mengirimkan para jaksa untuk mengikuti diklat teknis (intel, pidum, pidsus dan datun) di badiklat Kejaksaan RI di Jakarta. 9. Mengirimkan para Kajari untuk mengikuti pelatihan kehumasan di badiklat kejaksaan RI di Jakarta. 10. Mengirimkan para operator Simak BMN untuk mengikuti pelatihan di badiklat Kejaksaan RI. 3. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapala Kejaksaan Tinggi
Riau Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kejati Prov. Riau beserta jajarannya, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Penanganan kasus korupsi di Prov. Riau oleh Kejaksaan, terlihat ada kelemahan. Selain anggaran juga berkas yang belum dikirimkan dari penyidik. Di wilayah Riau, terdapat tiga Gubernur secara berturut-turut menjadi terjerat kasus korupsi, dari Rusli Zainal, Saleh Djasit, dan Annas Maamun. Waktu Tim melakukan kunjungan ke Polda Riau, juga dikatakan, bahwa Polisi juga memproses Wakil Bupati yang pada akhirnya divonis 6 tahun penjara. Kasus korupsi di Polda Riau dan Kajati Riau berbeda, jika di Polda ada banyak kasus korupsi, sedangkan di Kajati kasus sedikit, dengan uang pengembalian ke negara juga sedikit (kurang lebih 10 M), bagaimana Kajati menyikapi hal ini. 2. Adakah Kajati membuat program untuk anak-anak didik di SMA sehingga tercegah bahaya korupsi sejak dini, bisa juga Kajari-Kajari bersafari pada setiap sekolah-sekolah di wilayahnya. Yang ada saat ini adalah darurat korupsi sama parahnya dengan darurat narkoba. Kajati Riau bekerja sama dengan siapa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Komisi III DPR RI perlu membicarakan mengenai kenaikan anggaran Kajati Riau. 3. Terkait dengan pembakaran lahan/hutan di Riau, bagaimana penegakan hukumnya yang dapat menjadikan efek jera bagi pelaku lainnya. 4. Momentum perseteruan Polri-KPK saat ini, menjadikan refleksi Kejaksaan dan Polri untuk lebih profesional dalam kinerja pemberantasan korupsi tanpa adanya KPK. Satgasus Tipikor pada Kejaksaan di wilayah hukum Riau perlu lebih dipacu untuk lebih meningkatkan prestasinya. Apakah Satgasus Tipikor Riau sudah terbentuk atau belum. -10-
5. Ada beberapa pejabat di Kajari yang menempati jabatan bertahun-tahun, ada penjelasan dari Kajati Riau terkait hal tersebut. Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kajati Riau, Bapak Setia Untung Arimuladi memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI, berikut pokok-pokok jawaban Kajati Riau: 1. Upaya represif terhadap penindakan kasus korupsi tidak bisa menjamin kejahatan tindak pidana hilang, oleh karenannya Kajati Riau juga mengoptimalkan upaya-upaya preventif. Saat ini juga dilakukan penyuluhan-penyuluhan tindak pidana korupsi di daerah-daerah. Pertimbangan Kajati adalah tipikor juga masuk ke pelosok, sehingga perlu sosialisasi pencegahan di sekolah-sekolah. Selain Narkoba, telah dibuat MoU dengan Diknas Riau untuk memberikan ceramah-ceramah bahaya Narkoba dan Korupsi; 2. Kerjasama pencegahan tipikor, juga dilakukan dengan tokoh alim ulama wilayah Riau sebagai upaya kerjasama untuk pencegahan korupsi; 3. Ucapan terima kasih jika Komisi III mendorong kenaikan anggaran, tetapi kami menggunakan semaksimal mungkin anggaran yang sudah diberikan; 4. Dalam paparan yang sudah disampaikan, ada hambatan-hambatan dalam mengembalikan uang negara dari korupsi, yaitu sulitnya melacak dan ada barang-barang yang digunakan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Kami tidak menginginkan adanya gugatan pada kami, jika upaya itu dipaksakan. Satgas Korupsi di Riau akan dibentuk jika ada kasus-kasus yang besar. 5. Hukuman mati terkait narkoba belum pernah ada di Prov. Riau, hanya 20 tahun penjara. C.
Kunjungan Ke Lapas Pekanbaru dan dilanjutkan dengan Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya. Kunjungan Anggota Komisi III DPR RI ke Lapas Klas IIA Pekanbaru dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan Kajati Riau, pada tanggal 17 Maret 2015. Lapas Klas IIA Riau merupakan unit pelaksana Kanwil Hukum dan HAM Prov. Riau, dengan kapasitas 361 yang saat ini dihuni oleh Warga Binaan Pamas (WBP) sebanyak 1406 dengan over sebanyak 289%. Tujuan kunjungan ke Lapas IIA Pekanbaru untuk mendapatkan data lapangan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam pertemuan dengan Kejaksaan Agung RI. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Bapak Drs. Frans Richard Sugiyanto, MM, beserta seluruh jajarannya. Pokok-pokok pembicaraan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, adalah sebagai berikut: 1. Anggaran Alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau beserta satuan kerja pendukungnya tertera dalam petikan DIPA 2014. Untuk Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dialokasi anggaran sebesar Rp.109.438.754.000,00 yang terdiri dari Rupiah Murni: Rp.90.833.681.000,00 dan PNBP: Rp.18.542.057.000,00. Realisasi DIPA 2014 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi adalah Rp.106.719.868.445,00 atau setara 97,50 %. Total Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2014 (27 Satuan Kerja) adalah dalam Tabel sebagai berikut: (dalam milyaran rupiah) Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
Pagu 50.761.260.000,00 48.768.101.000,00 9.909.216.000,00 109.438.754.000,00
Pagu Revisi 50.761.260.000,00 47.875.251.000,00 10.739.263.000,00 109.375.738.000,00
Realisasi 49.619.001.162,00 46.423.948.974,00 10.603.230.743,00 106.646.216.879,00
% 97,75 96.97 98,73 97,50
Anggaran sebagaimana dalam petikan DIPA terserap dalam berbagai kegiatan sebagaimana merujuk kepada Rencana Strategis dan Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM RI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Program Aksi. Dalam konteks Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau program aksi tersebut meliputi: 1. Program Aksi Divisi Administrasi 2. Program Aksi Divisi Pemasyarakatan 3. Program Aksi Divisi Keimigrasian 4. Program Aksi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. -11-
Realisasi Belanja Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2014: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Nama Satuan Kerja Rudenim Pekanbaru Rupbasan Pekanbaru Kanwil Riau Lapas Bangkinang Kanim Bagan Siapi-api Rutan Rengat Bapas Pekanbaru Lapas Pasir Pangaraian Rupbasan Bangkinang Rutan Siak Sri Indrapura Kanim Bengkalis Cabrut Selat Panjang Rupbasan Bengkalis Kanim Pekanbaru Cabrut Bagan Siapi-api Lapas Bengkalis Rutan Dumai Rupbasan Rengat Lapas Anak Pekanbaru Lapas Tembilahan Kanim Tembilahan Rutan Pekanbaru Lapas Pekanbaru Cabrut Taluk Kuantan Kanim Siak Sri Indrapura Kanim Dumai Kanim Selat Panjang TOTAL
Pagu Revisi 2.119.803.000,00 1.432.309.000,00 18.568.056.000,00 4.758.388.000,00 2.152.548.000,00 2.079.941.000,00 1.719.678.000,00 4.128.461.000,00 539.268.000,00 2.734.651.000,00 2.601.709.000,00 1.693.827.000,00 522.196.000,00 13.244.275.000,00 3.560.150.000,00 5.095.369.000,00 3.962.034.000,00 558.528.000,00 4.279.327.000,00 4.477.149.000,00 2.489.739.000,00 4.487.445.000,00 9.570.397.000,00 2.146.752.000,00 2.480.097.000,00 6.013.304.000,00 2.140.337.000,00 109.375.738.000,00
Total Realisasi 2.185.683.307,00 1.430.745.561,00 18.533.755.547,00 4.568.098.102,00 2.141.975.075,00 2.060.419.256,00 1.702.569.630,00 4.082.082.829,00 531.918.910,00 2.683.001.141,00 2.550.894.708,00 1.657.657.693,00 507.337.183,00 12.911.373.317,00 3.463.949.260,00 4.953.121.168,00 3.848.223.900,00 539.783.009,00 4.134.987.939,00 4.347.566.233,00 2.400.638.362,00 4.321.254.467,00 9.197.112.749,00 2.059.716.288,00 2.361.969.460,00 5.552.392.028,00 1.966.426.834,00 106.719.868.445,00
% 103,08 99,82 99,81 99,78 99,51 98,99 98,95 98,81 98,64 98,11 98,00 97,86 97,70 97,48 97,30 97,19 97,13 96,64 96,60 96,48 96,42 96,30 96,05 95,75 95,24 92,33 91,87 97,50
Sedangkan rincian Realisasi Penerimaan PNBP (Pendapatan Surat Keterangan, Visa dan Paspor Tahun 2014) adalah: untuk Kanim Pekanbaru penerimaan PNBP paspor sebesar Rp.14.562.775.000,-; untuk Kanim Tembilahan penerimaan PNBP paspor sebesar Rp. 1.930.870.563,-; untuk Kanim Dumai penerimaan PNBP paspor sebesar Rp. 4.892.030.000,-; untuk Kanim Selat Panjang penerimaan PNBP paspor sebesar Rp. 2.565.665.000,-; untuk Kanim Bengkalis penerimaan PNBP paspor sebesar Rp. 1.879.060.000,-; untuk Kanim Siak Sri Indrapura penerimaan PNBP paspor sebesar Rp. 2.485.376.750,-; untuk Kanim Bagan Siapi-api penerimaan PNBP paspor sebesar Rp. 1.057.455.227,-. Seluruh penerimaan PNBP Keimigrasian disetorkan langsung ke Bendaharan Penerimaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. 2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Hukum dan HAM di Lingkungan Prov. Riau beserta Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Solusi Tugas dan wewenang Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau Tahun 2014 secara umum diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH05.OT.01.01 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM RI dimana salah satu fungsi merencanakan, mengendalikan , dan pengawasan pelaksanaan program dan operasional tugas teknis meliputi bidang administrasi, bidang keimigrasian, bidang Pemasyarakatan, dan bidang Pelayanan Hukum dan HAM. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.01.01 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI 2010 - 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2014. Lebih lanjut ditetapkan dalam program aksi ialah program aksi Kantor Wilayah Kementerian -12-
Hukum dan HAM seluruh Indonesia yang dirinci kedalam program aksi Kantor Wilayah yang meliputi program aksi masing-masing divisi yaitu Divisi Administrasi, Divisi Keimigrasian, Divisi Pemasyarakatan, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Program yang mendapatkan prioritas untuk tahun 2014 ialah : 1. Peningkatan pelayanan prima yang meliputi: 1) Pengurusan paspor dan ijin keimigrasian melalui fasilitas One Stop Service (OSS ); 2) Percepatan penggurusan PB, CB, CMB, dan remisi; 3) Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka Getting to Zero Halinar; 4) Pelayanan pendaftaran Fidusia; 5) Diseminasi HAM dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk pemajuan HAM; dan 6) Pendampingan pembuatan, penyusunan dan harmonisasi Ranperda. 2. Penyelesaian pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, sebagai sarana pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi dan persiapan menjelang berakhirnya hukuman untuk mempersiapkan kepada kehidupan normal kembali di masyarakat. 3. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan laporan keuangan 4. Penguatan Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi 5. Penguatan peran koordinasi Kantor Wilayah dengan instansi terkait (DILKUMJAKPOL) Kendala pelaksanaan program prioritas terutama menyangkut pembinaan WBP untuk tahun 2014 yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, terutama pengadaan peralatan bagi bengkel kerja pada Lapas dan Rutan. Untuk rencana strategis tahun 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah membuat program aksi. Program aksi dirinci ke dalam program aksi setiap divisi. Program aksi tersebut secara garis besar adalah kesinambungan program aksi tahun 2014 dengan berbagai penyesuaian berdasarkan keadaan aktual saat ini. Prioritas tetap kepada pelayanan publik yang prima. 3. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapala Kanwil Hukum dan HAM Prov. Riau Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kejati Prov. Riau beserta jajarannya, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Over kapasitas terlihat sangat besar di setiap Lapas di Prov. Riau, pada hal-hal yang bagaimana over kapasitas bisa terjadi dan bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi over kapasitas tersebut. terkait dengan hal tersebut, terdapat 3 sampai 4 petugas yang mengawasi Lapas, sedangkan penghuni lapas banyak, bagaimana menangani hal demikian. 2. Bagaimana Kanwil Prov. Riau melakukan pengelolaan terhadap imigran gelap. Khusus untuk Imigrasi Kanwil Prov. Riau: bagaimana penanganan imigran-imigran gelap yang meresahkan masyarakat. 3. Isu narkoba di Rutan dan Lapas sering dijadikan sindikat narkoba, bagaimana dengan Riau dan bagaimana keterkaitan aparat petugas lapas terhadap peredaran narkoba tersebut. Sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan Kanwil, untuk mengantisipasi jaringan narkoba di Lapas. Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kanwil Hukum dan HAM Prov. Riau, Bapak Drs. Frans Richard Sugiyanto, MM memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI, berikut pokok-pokok jawaban Kakanwil Prov. Riau: 1. Sampai dengan sekarang kasus seperti yang terjadi di Lapas Grobogan (over kapasitas dan sarana, prasarana yang mengakibatkan kerusuhan) Lapas yang tidak memadai, tidak pernah terjadi di Riau. Kiatnya, saat ini melakukan penyegaran dengan memberikan pendidikan Paket B dan Paket C yang bekerja sama dengan Walikota. 2. Tenaga pengaman yang minim, sudah kami sampaikan permasalahan ini ke Menteri Hukum dan HAM dan terutama kepada Pemda Prov. Riau dan saat ini di Riau terdapat 890 imigran gelap, pengelolaan dan pembinaan terhadap imigran tersebut sesuai dengan yang sudah kami paparkan. D.
Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Riau, Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang dan para jajarannya. -13-
Pada hari berikutnya, tanggal 18 Maret 2015, dilakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Yohannes Ether Binti, SH., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Bapak Drs. H. Alimin Patawari, SH., MH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer I-03 Letkol Kirto, SH, yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Maret 2015. Pokok-pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Anggaran Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan satuan kerja dibawahnya memiliki DIPA yang terbagi menjadi 2 (dua) DIPA yaitu 2 (dua) BA (Bagian Anggaran) meliputi BA 005.01 (Badan Urusan Administrasi MA-RI) dan BA 005.03 (Dirjen Badilum MA-RI). Pada awal tahun 2014, jumlah total alokasi DIPA Tahun 2014 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 105.953.392.000,- Namun pada pertengahan tahun dilakukan perubahan/revisi anggaran terkait kebijakan pemerintah terhadap penghematan anggaran sesuai dengan Inpers No.2 Tahun 2014 dan antisipasi terhadap pagu minus belanja pegawai, sehingga jumlah total alokasi DIPA Tahun 2014 se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah direvisi menjadi sebesar Rp.99.856.881.000,-. Realisasi DIPA Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan satuan kerja dibawahnya pada tahun 2014 sebesar 93,37%. Pada T.A 2015, jumlah Pagu Definitif yang diterima Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp. 128.582.243.000. Sedangan Anggaran untuk Pengadilan Tata Usaha Prov. Riau pada T.A 2014 sebesar, Rp. 5.570.227.000,-. Sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.578822/2014 tanggal 05 Desember 2013. Adapun dari dana tersebut terbagi dalam 3 alokasi anggaran, yaitu: 1) BELANJA PEGAWAI: Anggaran sebesar Rp.4.832.184.000,-, Realisasi sebesar Rp.4.820.248.892,-, (99.75%); 2) BELANJA BARANG OPERASIONAL: dengan Anggaran sebesar Rp. 483.675.000,Realisasi sebesar Rp. 448.720.922,- (92.77%); 3) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL: dengan Anggaran sebesar Rp. 254.368.000,- Realisasi sebesar Rp. 221.757.852,- (87.18%). Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan kode satker 578822 pada Tahun Anggaran 2015 mendapat Anggaran sebesar Rp. 6.120.690.000,-. Sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA005.01.2.578822/2015 tanggal 14 November 2014. Anggaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut : 1) Non Operasional Perkantoran Rp. 64.456.000,-; 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp.5.400.429.000,-; 3) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 615.805.000,-; 4) Pengadaan Server Rp.40.000.000,-. Untuk Pengadilan Tinggi Agama Prov. Riau, untuk T.A 2014 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan 16 Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan Anggaran sebesar Rp.98.719.374.000,- yang terdiri dari 3 program dan 3 jenis belanja yakni: 1) Belanja Pegawai: Rp.75.081.261.000,- Realisasi Rp. 68.936.943.961,- (91,82%); 2) Belanja Barang: Rp. 9.666.778.000,- Realisasi Rp. 9.498.054.692,- (98,25%); 3) Belanja Modal: Rp.12.878.000.000,- Realisasi Rp.12.666.195.600,- (98,36%). Pagu Definitif Tahun 2015 yang diterima adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai: Rp.73.150.954.000,- Belanja Barang: Rp.9.194.792.000,- Jumlah: Rp. 82.345.746.000,- Belanja Modal: Rp.19.993.000.000,- Belanja Barang: Rp.1.059.875.000,. 2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri Militer Padang di Lingkungan Prov. Riau beserta Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Solusi 1. Pengadilan Tinggi Pekanbaru Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di lingkungan Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah: a. Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan “voorpost” (kawal depan) Mahkamah Agung di daerah. b. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. c. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. d. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. -14-
e. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. f. Pengadilan wajib menyatakan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Program yang menjadi skala prioritas pada tahun 2015 adalah: a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1) Peningkatan penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. 2) Peningkatan pelayanan publik, dengan melaksanakan kegiatan seperti menyelenggarakan sidang di luar pengadilan, pos bantuan hukum, dan layanan pembebasan biaya perkara/ prodeo bagi masyarakat kurang mampu. 3)Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Meningkatkan pemanfaatan teknlogi berbasis IT (infromasi teknologi) untuk publikasi penyelesaian perkara, melalui beberapa sistem informasi yang yang dikembangkan Mahkamah Agung, seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) www.sipp-pt.mahkamahagung.go.id, Direktori Putusan Mahkamah Agung www.putusan.mahkamahagung.go.id. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: Pembangunan gedung tahap ahir (finishing) pada Pengadilan Negeri Ranai; Pembangunan gedung tahap lanjutan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian; Pembangunan gedung tahap lanjutan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang; dan Pengadaan server seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. c. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah peningkatan kualitas pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program tahun 2015 adalah: a. Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang sekarang berada di Ujung Tanjung, karena ibukota Kabupaten Rokan Hilir pindah dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapiapi, maka sesuai Keppres yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri berada di ibukota kabupaten, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung harus dipindahkan ke Bagan Siapiapi. Sehubungan dengan kepindahan tersebut, Pemkab Rokan Hilir telah menyediakan 1(satu) buah bangunan kantor Pengadilan Negeri, 1 (satu) buah rumah dinas KPN, 10 (sepuluh) buah rumah dinas Hakim, dan 17 (tujuh belas) rumah untuk pegawai. Persoalannya kantor dan rumah dinas yang disediakan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga harus dilengkapi termasuk kebutuhan air, listrik, dll, dan hal tersebut telah disetujui oleh Pemkab Rokan Hilir. Sebelum semuanya dilengkapi, maka Pengadilan negeri Rokan Hilir tidak akan pindah ke Bagan Siapiapi. b. Pengadilan Negeri Ranai diberi tugas khusus menangani tindak pidana perikanan, terutama kapal-kapal asing. Saat ini pihak penyidik maupun penuntut umum sering kesulitan menangani para awak kapal yang ditangkap sebelum dan selama menjalani proses persidangan. Untuk perkara-perkara tentang awak kapal tidak dapat ditahan menimbulkan kerawanan. Karena saat ini kabupaten Natuna hanya ada satu kantor imigrasi, dan dibutuhkan Rumah detensi Imigrasi Type kecil agar para awak kapal yang sedang diproses persidangan dapat diinapkan disana. c. Anggaran perjalanan dinas seluruh satker Pengadilan dipotong, hal ini menyulitkan kinerja Pengadilan khususnya untuk melakukan konsultasi dan pengawasan. d. Beberapa Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memiliki sitting plaatz (tempat sidang) untuk masyarakat berperkara jauh. e. Fasilitas Rumah Dinas Hakim belum cukup dan memadai. Jumlah Hakim lebih banyak dari jumlah rumah dinas yang disediakan, sehingga banyak Hakim yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. f. Anggaran pengamanan sidang yang dibutuhkan Pengadilan Negeri bagi kelancaran dan keamanan persidangan yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat belum memadai. g. Sumber daya manusia baik Hakim maupun Pegawai pada Pengadilan di wilayah hukum Tinggi Pekanbaru masih kurang. Khusus pegawai masih sangat dibutuhkan tenaga ahli di bidang IT. h. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. -15-
Solusi penyelesaian masalah adalah : a. Mengusulkan kebutuhan anggaran ke Mahkamah Agung RI; b. Mengusulkan kebutuhan Hakim dan pegawai ke Mahkamah Agung RI; c. Mengusulkan kebutuhan sarana prasarana ke Mahkamah Agung RI. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Riau adalah: a. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Riau adalah: Beberapa Program Reformasi Birokrasi (Sumber : Website MA-RI): Transparansi Perkara (putusan dapat diakses melalui website, waktu Minutasi Perkara 14 (empat belas) hari (Pasal 51A); Manajemen Informasi Teknologi, berdasarkan SK KMA No. 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Pelatihan Kode Etik Hakim Dalam lingkungan/ wilayah PT. TUN Medan; PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak); Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) untuk sasaran Kerja Pegawai (PP No. 46 Tahun 2011), Analisa Pekerjaan dan Evaluasi berdasarkan Peraturan Ka. BKN No. 1 Tahun 2013. b. Beberapa Masalah : 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 2) Keterbatasan Jaringan; 3) Sarana dan Prasarana berhubungan dengan anggaran. Untuk menyelesaikan masalah dilakukan upaya/solusi: 1) Merekrut tenaga kerja honor yang disamping tugas utamanya juga diperbantukan di bidang Kepaniteraan / Kesekretariatan; dan 2) Memaksimalkan daya guna sarana dan prasarana yang telah ada. 3. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri TUN, dan Ketua Pengadilan Negeri Militer I-03 Padang, Prov. Riau Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan KKejati Prov. Riau beserta jajarannya, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Pemerintahan Jokowi sangat tegas dalam memberikan hukuman kepada gembong/pengedar Narkoba, yaitu hukuman mati, di Prov. Riau tindak pidana Narkoba cukup tinggi, upaya pengadilan untuk menekan tingkat peredaran Narkoba di Prov. Riau. 13 tahun pemekaran Prov. Riau, pada tahun 2002 saya ikut dalam tim pemekaran. Dimana harkat dan martabat hakim diprioritaskan dalam memberikan putusan. Fokus pada perkaraperkara yang menarik perhatian masyarakat yang ada di Riau. 2. Hakim-hakim mengeluhkan hal-hal yang sifatnya prinsip dan negara tidak menghiraukan – berbeda dengan KPK, yang segala sesuatu dapat dilakukan. KPK lembaga kecil tetapi fungsi kewenangan besar, sedangkan hakim lembaga besar tetapi punya kewenangan kecil. Anggaran menjadi penting bagi hakim. 3. Komisi III sudah memperjuangkan anggaran MA sebesar 1,6 Trilliun, dipagu anggaran 2015 hanya 7 Trilliun. memang MA tidak lagi melakukan penganggaran pengadaan gedung di Pulau Jawa, yang difokuskan pada pembangunan gedung diluar Pulau Jawa. Juga perihal perumahan bagi hakim tidak lagi menjadi tanggung jawab dari hakim tersebut, tetapi MA wajib untuk menyediakan perumahan bagi hakim dengan mengadakan „sewa rumah‟ untuk hakim-hakimnya. Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Riau memberikan jawaban sekaligus closing statement, yaitu: 1. Dalam kasus narkoba, bandar-bandar Narkoba ada di Malaysia. 2. Kantor Pengadilan Tinggi Prov. Kepulauan Riau (Kepri) ada permasalahan dengan UU Pembentukan Daerah. Sebenarnya MA sudah mempunyai anggaran untuk melakukan pengadaan kantor, ada tanah yang sudah dibebaskan, tetpi terhambat dengan UU Pembentukan daerah.
-16-
3. Anggaran di Pengadilan Militer Padang, untuk penyelesaian kasus sebesar 60 juta, itu sangat kecil hanya bisa dipakai 2 kali perjalanan, yaitu di Pekanbaru dan di Batam. Sedangkan dengan anggaran 60 juta itu, diperuntukan untuk 6 perkara. III. PENUTUP Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang. Jakarta, Maret 2015
KOMISI III DPR-RI
-17-
