PUTUSAN Nomor 264/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ROBERT SIANTURI, SH. beralamat di Jalan H.Dimun, Perumahan Mutiara Sukamaju No.71, RT 005 / RW 006, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Selanjutnya disebut
sebagai Pembanding, semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; Lawan : LIM KHIE FUI, beralamat di Cimanggis Indah Blok J No.4 Rt.003/Rw.011, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Selanjutnya disebut
sebagai
Terbanding,
semula
Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 April 2015, Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dpk, yang diucapkan dipersidangan dengan dihadiri
oleh
Penggugat
Konpensi/Tergugat
Rekonpensi
dan
Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan melakukan
Tergugat Ingkar
Konvensi/Penggugat
Janji
(Wanprestasi)
Rekonvensi
terhadap
telah
Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; halaman 1 dari 8 halaman perkara No.264/Pdt/2015/PT.Bdg
3. Menghukum
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi
untuk
menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang merupakan milik sah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 8488, atas nama Penggug at Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Surat IMB (Izin mendirikan Bangunan) No.648.12 / 37 / VII / CLD / PM / 2011, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; II. DALAM REKONVENSI : - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2015 Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 07 Mei 2015, dengan seksama ; Menimbang,
bahwa
Pembanding,
semula
Tergugat
Konpensi/
Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Depok tanggal 08 Mei 2015, dan memori
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 08 Mei 2015, dengan seksama ; Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Mei 2015, dan kontra memori banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya tenggal 27 Mei 2015, dengan seksama ; Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan kepada
halaman 2 dari 8 halaman perkara No. 264/Pdt/2015/PT.Bdg.
Terbanding semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 07 Mei 2015 dan tanggal 08 Mei 2015, dengan seksama ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa
setelah membaca dan mempelajari secara
seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 April 2015 Nomor : 172/Pdt/G/2014/PN.Dpk serta memori banding
dan
kontra
memori
banding,
Pengadilan
Tinggi
selanjutnya
mempertimbangkan sebagai berikut : Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi
sependapat
dengan
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang pada kesimpulannya menolak eksepsi dengan alasan bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok gugatan, karena itu Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai eksepsi haruslah dikuatkan ; Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi sekaligus mengabulkan gugatan untuk sebagian pada dasarnya adalah telah tepat dan dapat disetujui Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari amar putusannya yaitu antara lain mengenai penghukuman terhadap Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah yang menjadi sengketa kepada Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding telah wanprestasi ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan rumah/tanah sengketa kepada Penggugat/Terbanding adalah kurang adil karena rumah/tanah tersebut adalah halaman 3 dari 8 halaman perkara No. 264/Pdt/2015/PT.Bdg.
satu-satunya
rumah
keluarganya,
lagi
yang
pula
ia
kini
dihuni
Tergugat/Pembanding
Tergugat/Pembanding
telah
beserta
mencicil
harga
rumah/tanah tersebut hingga hampir separuhnya walaupun tidak selalu tepat waktu ; Menimbang, bahwa lagi pula terhambatnya Tergugat/Pembanding melunasi harga rumah/tanah tersebut disebabkan Penggugat/Terbanding tidak dapat
menunjukkan
Tergugat/Pembanding
sertifikat akan
tanah/rumah
melunasi
sengketa
hutang-hutangnya
pada
saat
dengan
cara
meminjam (kredit) dari Bank ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat penyelesaian yang adil dalam perkara a quo adalah menghukum Tergugat/Pembanding untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat/Terbanding, yang besarnya dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa pada tahun 2011 para pihak dalam perkara a quo pernah bersepakat, karena Tergugat/Pembanding telah terlambat melunasi harga rumah/tanah, maka harga rumah/tanah disepakati naik dari Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah), dan pajak-pajak yang berkaitan dengan jual beli tanah tersebut ditanggung bersama-sama ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat kesepakatan para pihak tersebut cukup adil untuk menyelesaikan sengketa antara mereka dan karenanya Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar sisa harga rumah/tanah sebesar Rp. 100.000.000,- dikurangi Rp.31.843.500,- = Rp. 68.156.500,- (enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada nomor urut (amar) ke.3 harus ditiadakan dan diganti menjadi penghukuman terhadap
Tergugat/Pembanding
untuk
membayar
sisa
hutang
harga
rumah/tanah kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.68.156.500,- (enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; Dalam Rekonpensi : Menimbang,
bahwa
Penggugat
Rekonpensi/Tergugat
Konpensi
mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi karena sering merubah harga rumah/tanah yang telah disepakati ; halaman 4 dari 8 halaman perkara No. 264/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konpensi bahwa harga rumah/tanah telah disepakati bersama oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi dan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi yakni menjadi Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), oleh karenanya tidak ada perbuatan
wanprestasi
yang dilakukan
Tergugat
Rekonpensi/Penggugat
Konpensi ; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar dinyatakan sah dan mengikat harga jual beli diantara para pihak atas tanah dan rumah diatasnya terletak di Jln. H. Dimu, Perumahan Mutiara Sukamaju No.71 sebesar Rp.69.000.000,- (emam puluh Sembilan juta rupiah), maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya harga tanah/rumah sengketa telah disepakati sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), sehingga petitum ini harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar supaya Tergugat
Rekonpensi/Penggugat
pembayaran
dari
Penggugat
Konpensi
dinyatakan
Rekonpensi/Tergugat
telah
Konpensi
menerima sebesar
Rp.31.843.500,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), oleh karena tentang hal itu telah saling diakui oleh para pihak maka petitum ini haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar ditetapkan sisa hutang
Penggugat
Rekonpensi/Tergugat
Konpensi
adalah
sebesar
Rp.69.000.000,- dikurangi Rp 31.843.500,- = Rp.37.156.500,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), oleh karena harga tanah/rumah telah berubah menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka sisa hutang adalah sebesar Rp. 68.156.500, - (enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga petitum ini haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat menandatangani
Konpensi
akta jual beli
dihukum
untuk
melaksanakan/
antara Para Pihak seketika perkara ini
memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membayar pelunasan hutangnya, oleh karena beralasan hukum petitum ini haruslah dikabulkan ;
halaman 5 dari 8 halaman perkara No. 264/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti-rugi oleh karena tentang hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka petitum tersebut haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom oleh karena putusan ini adalah penghukuman untuk membuat/menghadap PPAT maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok No. 172/Pdt/G/2014/PN.Dpk tanggal 02 April 2015 haruslah diperbaiki, sehingga amarnya sebagaimana dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kedua belah pihak baik pada bagian konpensi maupun rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka mereka haruslah sama-sama dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat ketentuan– ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I: -
Menerima permohonan banding dari
Pembanding,
semula
Tergugat ; -
Memperbaiki
putusan
Pengadilan
Negeri
Depok
Nomor
172/Pdt/G/2014/PN.Dpk tanggal 02 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut : I. Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : -
Menolak
Eksepsi
Tergugat
Konpensi/Penggugat
Rekonpensi untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi
untuk sebagian ;
halaman 6 dari 8 halaman perkara No. 264/Pdt/2015/PT.Bdg.
2. Menyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah
melakukan
wanprestasi
terhadap
Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi ; 3. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar sisa hutang harga rumah/tanah kepada Penggugat
Konpensi/Tergugat
Rekonpensi
sebesar
Rp.68.156.500,- (enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; 4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; II. Dalam Rekonpensi : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2.
Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menerima pembayaran harga rumah/tanah dari Penggugat
Rekonpensi/Tergugat
Konpensi
sebesar
Rp.31.843.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; 3.
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakan/menanda tangani akta jual beli atas tanah/rumah sengketa dihadapan PPAT bersama-sama dengan
Penggugat
Rekonpensi/Tergugat
Konpensi
seketika perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi membayarkan pelunasan harga rumahnya ; 4.
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat
Konpensi
melaksanakan
isi
putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap ; 5.
Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -
Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan
Tergugat
Konpensi/Penggugat
Rekonpensi
untuk
membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan
halaman 7 dari 8 halaman perkara No. 264/Pdt/2015/PT.Bdg.
masing-masing separohnya, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Kami : LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai Hakim Ketua Majelis dengan FIRZAL
ARZY, S.H., M.H. dan F. JOHN POLNAJA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Juni 2015, Nomor : 264/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh UMAR BASRI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.
. LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H
Ttd
F. JOHN POLNAJA, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd
UMAR BASRI, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……………. Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan …………… Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ………………. Rp. 139.000,J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,-
halaman 8 dari 8 halaman perkara No. 264/Pdt/2015/PT.Bdg.