PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

PT. SUPERINTENDINGCOMPANY OF INDONESIA

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES a Strategic Business Unit of PT. SUCOFINDO (PERSERO)

EXECUTIVE SUMMARY VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. RAJAWALI BOAN HASANGAPON


Executive Summary ini merupakan informasi publik, sedangkan laporan hasil verifikasi legalits kayu tetap menjadi Rahasia sesuai ISO/IEC Guide 65 : 1996

Executive Summary Verifikasi Legalitas Kayu CV. Anugrah Timberindo

Hal 1


EXECUTIVE SUMMARY VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT. RAJAWALI BOAN HASANGAPON 1. IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga b. Alamat c. d. e. f. g. h.

: PT. SUCOFINDO - SBU SICS : Graha Sucofindo Lantai B-1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan Telepon : (021) 7983666 Fax : (021) 7987015 Direktur : Arief Safari Standard : Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 Tanggal 30 Desember 2011. Tim Audit : M. Diendy Meuthady (Lead Auditor) Slamet Yulianto (Auditor) Tim Pengambil Keputusan : Hendy Saputra (Technical Expert)

2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Perusahaan b. Alamat

: :

c. Telepon

:

d. Fax

:

e. Izin Usaha Industri (IUI)

:

f. Pengurus

:

PT. RAJAWALI BOAN HASANGAPON Jl. Ds Cangkir Km 22, Driyorejo Gresik, Jawa Timur

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor 66/403.56/IUI/IV/2003 tanggal 10 April 2003 Direktur Utama : Broto Saputro Charano Direktur : R. Budi Kuncoro Komisaris : Cecilia Romana Sidabutar

Executive Summary Verifikasi Legalitas Kayu PT. Rajawali Boan Hasangapon

Hal 2


3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan

Waktu

Keterangan

Konsultasi Publik

-

Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

27 Maret 2012

Disampaikan susunan Tim Audit, kewenangan audit, tahapan audit, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup verifikasi, metodologi dan prosedur yang dipergunakan, serta rencana kerja verifikasi

Verifikasi Dokumen dan Penilaian Lapangan

27 - 30 Maret 2012

Dilakukan pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor, serta observasi lapangan (uji petik pengukuran kesesuaian bahan baku (kayu bulat)

Pertemuan Penutup

30 Maret 2012

Disampaikan mengenai hasil sementara penilaian lapangan

Pengambilan Keputusan

13 April 2012

Direkomendasikan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

4. RESUME HASIL PENILAIAN


Hal 3


Standar Verifikasi Verifier 2

Indikator 1 1.1.1

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Nilai 3

Hasil Verifikasi Justifikasi 4

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian dan perubahan PT. Rajawali Boan Hasangapon sah dan sesuai.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

M

Tersedia dokumen SIUP PT. Rajawali Boan Hasangapon yang sah dan sesuai dengan kegiatan usahanya

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

PT. Rajawali Boan Hasangapon memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai

d.

M

TDP PT. Rajawali Boan Hasangapon masih berlaku dan sesuai

e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

Tersedia dokumen NPWP PT. Rajawali Boan Hasangapon dilengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar yabg sesuai

f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

M

Dokumen UKL-UPLPT. Rajawali Boan Hasangapon telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya

g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

M

Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI PT. Rajawali Boan Hasangapon yang diterbitkan oleh instansi terkait dan sesuai jenis usaha yang dijalankan

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

M

PT. Rajawali Boan Hasangapon bukan Industri Primer Hasil Hutan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

M

Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor

1.2.1 Akte pembentukan

Dokumen akte pembentukan kelompok

N/A

PT. Rajawali Boan Hasangapon bukan sebagai kelompok


Hal 4



Indikator 1 kelompok (koperasi/ CV/ kelompok usaha lainnya) 1.2.2 Pedagang ekspor atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan pengrajin nonETPIK atau industri rumah tangga nonETPIK 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Nilai 3

Hasil Verifikasi Justifikasi 4 pengrajin/industri rumah tangga

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

N/A

PT. Rajawali Boan Hasangapon bukan sebagai kelompok pengrajin/industri rumah tangga

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen.

N/A

PT. Rajawali Boan Hasangapon bukan sebagai pedagang ekspor

Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK

N/A

PT. Rajawali Boan Hasangapon bukan sebagai pedagang ekspor

a.

Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode Maret 2011 s/d Februari 2012 dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai yang sah.

b.

Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

M

1. Pada periode Maret 2011 s/d Februari 2012 seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen FAKB yang telah dimatikan oleh petugas yang berwenang. 2. Pada periode Maret 2011 s/d Februari 2012 seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

c.

Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku

d.

SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR

N/A

M

Pada periode Maret 2011 s/d Februari 2012 di PT. Rajawali Boan Hasangapon tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu impor.

1. Pada periode Maret 2011 s/d Februari 2012 seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen FAKB yang sah dan sesuai. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen


Hal 5



Indikator 1

2.1.2 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

2.1.3 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Nilai 3


e.

Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.

N/A

Pada periode Maret 2011 s/d Februari 2012 di PT. Rajawali Boan Hasangapon tidak terdapat penerimaan dokumen SKAU/Nota untuk kayu bongkaran/galian/pendam.

f.

Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industri

N/A

Pada periode Maret 2011 s/d Februari 2012 di PT. Rajawali Boan Hasangapon tidak terdapat penerimaan dokumen Nota untuk kayu limbah.

g.

Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

h.

Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)

a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M

Tally sheet pada awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku (FAKB)

b.

Laporan produksi hasil olahan.

M

Berdasarkan laporan produksi PT. Rajawali Boan Hasangapon periode Maret 2011 s/d Februari 2012 terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M

Realisasi produksi periode Maret 2011 s/d Februari 2012 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

a.

Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

N/A

Periode Maret 2011 s/d Februari 2012 tidak ada kontrak kerjasama dengan industri lain

b.

Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain

N/A


c.

Ada segregasi/separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan

N/A


d.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama.

N/A



M N/A

Dokumen LMKB/O sesuai dengan dokumen pendukung. PT. Rajawali Boan Hasangapon bukan Industri Primer Hasil Hutan

Hal 6



Indikator 1

Nilai 3


3.1.1 Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

a.

Dokumen PKAPT

N/A

PT. Rajawali Boan Hasangapon tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAP)

b.

Dokumen Laporan PKAPT

N/A


3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

a.

Dokumen yang menunjukan identitas kapal.

N/A


b.

Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/ atau FAKO/Nota

N/A


3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah

a.

SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota

N/A


b.

Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)

N/A


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a.

PEB

M

Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, Invoice, B/L, endorsement, dan LS)

b.

Packing list

M

Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, B/L, endorsement, dan LS)

c.

Invoice

M

Dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, B/L, endorsement, dan LS).

d.

B/L

M

Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading.

e.

Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)


N/A

Implementasi dokumen V-Legal belum dilaksanakan

Hal 7



Indikator 1

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Nilai 3 M


f.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.

g.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N/A

Realisasi ekspor PT. Rajawali Boan Hasangapon periode Maret 2011 s/d Februari 2012 adalah decking dimana tidak terkena kewajiban pembayaran bea keluar.

h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Realisasi ekspor PT. Rajawali Boan Hasangapon periode Maret 2011 s/d Februari 2012 berasal dari Jenis Kayu Meranti yang tidak termasuk dalam Appendix CITES

i.

Implementasi prosedur K3.

M

Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan

j.

Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

M

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

k.

Catatan kecelakaan kerja

M

Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M

Kebijakan Perusahaan PT. Rajawali Boan Hasangapon memberikan kebebasan berserikat bagi setiap karyawannya

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

M

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keduabelah pihak.

4.2.3. Tidak mempekerja-kan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

M

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur


Hal 8


Keterangan : M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi N/A : Not Applicable


Hal 9


5. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penilaian di PT. Rajawali Boan Hasangapon, secara keseluruhan dari 48 verifier terdapat 26 verifier sesuai dengan norma penilaian, 22 verifier yang tidak diverifikasi (not applicable), dan tidak terdapat verifier yang tidak sesuai dengan norma penilaian. Dengan demikian dapat direkomendasikan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

Mengetahui, SBU Sucofindo ICS

Boneanto A. Kahar Vice President


Hal 10

CertificateNo,VLK00089 SERVICES CENTIFICATIOI'I SUCOFINDO INTEBNAIIOI'IAL

PT. RAIAWALI BOAN HASANGAPON $EI,|ENUH'I COMPrrWfrt PeEy.Fbn Vernka.l Legalib. rEyu sb.lEiDaE tu d4tutu

d tu

r4flt

M

dihpkan

dtlafr

5td- a d1*rrd k

tEtlEr DlEl(hrr J.nd.El giD Usha Xehltanan onor : P.a/VIaPPHH/2011 Tanggal 30 D@nber 2011 t€nta.g Standard dan Pcdon.n P.nilaian Kinerja Pdoclola.n Hltan Podu*ll Lestarl dan verink C leg.llt . Kayu lamd€n 2.5. Sbndard verifik4i Leg.litas Y€yu p.da IUIPHH& IUI dan TDI. M't' tut nd ME'b"MfufuA' MdMMh@tdtubLqWMEtwtu 2,5ffiof ntuLq"ttf BMstdn@irdEdyOvwN<

Me

a./|'-

tat tu tut)

S.rtitrkasl inl berl.ku dengan k€bntu.n h.hwa or!6ni$.i *l.lu nen€nuhi kit€ria s.hagnituna ditebpk n oleh SUCOFII{DO IX IIRI|ATIOT{A! CERTIiICAIIOI| SERVTCES ftl'dfifubd]d@fuM

YKAN Channan or Gaveh'hg Baatd

Ap''l'ro,7017Ul||Apn'1,!,20|, tr.. .-t..t-q

. D"d4-t"dF

e.o"- 4 b--d, adloa19d L.ro?,

SUGOFIitDO ll{tEBltlATlOl'lAL CEnllrlCAT|OilSEnVICES Appendir-t Timber Legalitycertltication - certificat€ No. vLK 00069 ValldfrcmADnl14b,2012untilaprlt13t, 2ol5

PT. RAIAWALI BOANHASANGAPON

Ds.Cangklr RT.04RW.el Ke. DriloEjo, GreslkPbvlnsiJ8m llmu.,INDONESIA

Nomorl2int s.haIndusti/ fiduratv thsse llunber: - 66/|O3.56AUVIV/2003 ranEgal 10Apdl2003 JenisIndustl : IUI lanJutah IntusttyTJpe| *.otery IndE Y

: r'4oulding danFumlture dadkaw ljloulilv,o a1dl1/edFrnnlarc

fhts appendirmu! be disptayedtep'.drcedin tuiml@n nn k canEt

PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

Recommend Documents