PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KEMENTERIAN PERTANIAN Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi PUG dalam mendukung PSP Tahun 2013, 12 Desember 2013
ISI PAPARAN POTENSI SUMBERDAYA PERTANIAN PENTINGNYA PUG DAN PPRG PROGRAM PUG DI KEMENTERIAN PERTANIAN IMPLEMENTASI KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTAN
POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
I. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Jumlah PNS sebanyak 20.806 orang dengan proporsi laki-laki 64,3 % dan perempuan 35,7 % PNS dilihat berdasarkan pendidikan S2 dan S1 jumlah proporsi perempuan hampir sama dengan laki-laki yaitu berkisas 45 % -47 % Jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda maka jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan proporsi sebanyak 57 % II. TENAGA PENYULUH Jumlah tenaga penyuluh pertanian sebanyal 27.961 orang dengan proporsi jumlah tenaga perempuan sebanyak 5.749 orang (20,6%) dan laki-laki sebesar 22.212 (79,4 %) III. TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja pertanian Tahun 2012 sebanyak 36,4 juta orang dengan proporsi laki-laki sebanyak 22,48 juta orang (61,3 %) dan perempuan sebanyak 14,06 juta orang (38,7 %). Proporsi tenaga kerja sub sektor TP 43,7 %, Hort 8,5 %, Bun 36,2 % dan Nak 11,7 %.
ISU AKTUAL GENDER SEKTOR PERTANIAN
Bagaimana menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. Bagaimana meningkatkan kontribusi pemuda/pemudi tani dalam usaha pertanian dan pembangunan pedesaan ? Bagaimana mengurangi keterlibatan pekerja anak di tingkat usaha rumah tangga ? Bagaimana mengurangi kesenjangan gender (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat), ketimpangan upah pekerja antar jenis kelamin, kelompok usia, dan antar wilayah ? Bagaimana merancang paket teknologi dan program penyuluhan yang responsif gender ? Bagaimana produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga berdampak pada pencapaian Empat Target Sukses
ALUR PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN KEBIJAKAN NASIONAL
VISI & MISI PEMBANGUNAN PERTANIAN
SDM
MODAL
1. SWASEMBADA & SWASEMBADA BERKELANJUTAN 2. DIVERSIFIKASI PANGAN
TEKNOLOGI
3. NILAI TAMBAH, DAYA SAING &
EKSPOR
KELEMBA GAAN
STRATEGI
EMPAT TARGET SUKSES
4. KESEJAHTERAAN PETANI
7 Gema Revitalisasi
SDA
LINGKUNGAN STRATEGIS (Domestik & LN)
12 PROGRAM PEMBANG. PERTANIAN
1. Lahan 2. Perbenihan dan Pembibitan
KEGT KEGT KEGT
3. Infrastruktur dan Sarana 4. SDM
5. Pembiayaan Pertanian 6. Kelembagaan Petani 7. Teknologi dan Industri Hilir
PENDEKATAN:
1. KAWASAN 2. KESISTEMAN 3. KELEMBAGAAN 4. PEMBERDAYAAN
PENTINGNYA PUG DAN PPRG DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
KENAPA PERLU MEMASUKKAN PUG DALAM PERENCANAAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1. Terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku pembangunan ( tenaga kerja pertanian cukup banyak khususnya dipedesaan) 1. Ada perbedaan dalam kebutuhan, pengalaman, aspirasi antara laki-laki dan perempuan 1. Melalui PUG akan tepat sasaran dalam memfasilitasi pelaku pembangunan, teknik pelatihan yang dibutuhkan, hasil penelitian sesuai dengan aspirasi pelaku Melalui PUG : - meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pemb pert - Meningkatkan pendapatan keluarga
PEMAHAMAN TENTANG KEGIATAN RESPONSIF GENDER
Selama ini masih terjadi kesalahpahaman mengenai gender yang sering diartikan pemberdayaan perempuan.
Kegiatan responsif gender sering diartikan kegiatan yang melibatkan jumlah perempuan yang lebih banyak dalam kegiatan pembangunan.
Masih ada anggapan salah mengenai anggaran Responsif Gender yang diartikan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan
Kegiatan yang responsif gender adalah bagaimana peran, tanggung jawab, kebutuhan, permasalahan antara laki-laki dan perempuan yang dikelompokkan menurut empat aspek yaitu: akses, kontrol, partisipatif dan manfaat dapat diwujudkan secara adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga fasilitas yng diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha (petani)
TUJUH PRASYARAT PELAKSANAAN PUG No
KOMPONEN
‘1.
Komitmen
• Pejabat Pengambil keputusan (Peraturan tentang Pelaksanaan PUG (di pusat & daerah)
2.
Kebijakan
• Adanya RPJMN/RPJMD yang responsif gender • Renstra Kemtan/SKPD/OPD, juklak, juknis
3.
Kelembagaan (Lembaga)
• Adanya Pokja PUG (termasuk focal point PUG) • Adanya Rencana Tahunan Pokja PUG • Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG, forum data
4.
a. Sumberdaya Manusia
• Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan/Capacity Building PUG/PPRG • Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOT fasilitator PUG/PPRG
b. Sumberdaya Anggaran
• Adanya alokasi anggaran untuk Capacity Building PUG/PPRG • Adanya alokasi ARG
5.
Alat Analisis Gender
• Alat analisis gender yang digunakan (GAP, Harvard dll) • PPRG
6.
Data Gender
• Tersedianya Statistik Gender/Profil Gender/Data Terpilah
7.
Peran serta Masyarakat
• Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 1) Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi yaitu Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender; 2) Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya; 3)Anggaran responsif gender (ARG) adalah Anggaran yang mengakomodasi kebutuhan, aspirasi,permasalahan laki-laki dan perempuan pelaku pembangunan
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (ARG) dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN
1) Anggaran/Dana pembangunan yang digunakan dapat memberikan manfaat 2) 3) 4) 5) 6) 7)
yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki dan kelompok yang termarjinalkan;; Meningkatkan efesiesi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun akuntabilitas dan transparansi anggaran; Membantu mengurangi kesenjangan dan menghapuskan diskriminasi dalam peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; Meningkatkan partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan di dalam penyusunan perencanaan kegiatan anggran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan, dan tdk menambah dana khusus Tidak harus semua program/kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender ada juga yang netral gender. PPRG menjamin agar kebutuhan dan aspirasi invidu dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan kedalam pembiayaan/ pengeluaran dan pemasukan.
PROGRAM PUG DI KEMENTERIAN PERTANIAN
Dasar Hukum 1.
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaangender dalam pembangunan
2 3.
RPJMN 2010-2014,Renstra Kementan 2010-2014 PMK No. 93/PMK.02/2011 dan PMK No. 93/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL (terkait Gender Analysis Pathway (GAP), TOR dan Gender Budget Statement (BGS)
(sebelumnya PMK 119/2009 dan PMK 104/2010)
4.
SK Mentan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pertanian. Sejak Tahun 2003
5.
SK Mentan N0.1/Kpts/OT.160/1/2013 2813 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pertanian.
6.
PP. No8/2008 dan Permendagri No.15/2008 tentang pelaksanaan PUG didaerah
PELAKSANAAN PUG DARI TAHUN 2000
- 2012
Pelaksanaan PUG di Kementerian Pertanian telah dimulai sejak terbitnya Inpres No.9 Tahun 2000 melalui Proyek-proyek Hibah Luar negeri seperti: (1) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), (2) Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information Project (FEATI), (3) Agriculture Research Management (ARM) /The Participatory Development of Agricultural Technology Project (PATTP), (4) Participatory Integrated Development Agriculture in Rainfed (PIDRA) dan banyak lagi proyek-proyek lainnya. Tahun 2000 merupakan tahun awal pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertanian. Pilot proyek PUG ini terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi ditingkat Pusat dan daerah, pelatihan, seminar maupun rencana aksi di lapangan dan pendampingannya melalui kegiatan Desa Model PUG Tahun 2003 telah dibentuk Tim Koordinasi PUG lingkup Kementerian Pertanian dan ditindaklanjuti dengan terbentuknya POKJA PUG
Penyusunan panduan PUG : 1) PUG dalam Pembangunan Pertanian; 2) Panduan Umum PUG dalam Rencana Aksi, 3) Penyusunan Modul dan Pelatihan Alur kerja Analisis; 4) Pengintergrasian Isu Gender ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pertanian; 5) Penyusunan Model Penanggulangan Kemiskinan Responsif Gender Pedesaan (PUAP) dll. Pelatihan peningkatan Capacity Buiding Pokja PUG Workshop PUG lingkup Kementan dan lintas sektor Koordinasi pelaksanaan PUG lingkup pertanian dan lintas sektor Koordinasi penyusunan Gender Analisis Pathway(GAP), Gender Budget Statement(GBS) dan Term Of Reference (TOR) untuk kegiatan yang responsif gender
IMPELEMENTASI KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTAN
TAHAPAN PENERAPAN PPRG DALAM PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN I.
TAHAP PERENCANAAN
1) Memilih program/kegiatan /output kegiatan yang akan dianalisa menjadi kegiatan responsif gender. Pemilihan program didasarkan pada pada tiga katagori, yaitu: a) Pilih program strategis yg punya daya ungkit tinggi dlm mengurangi kesenjangan gender (prioritas nasional mis. Ketahanan pangan); b)Pilih program yg mendukung pencapaian MDG’s (Kemiskinan); c)Pilih program yg melibatkan masyarakat (pemberdayaan) 2) Melakukan Analisa Gender. Memilih metode yang digunakan sebagai alat dalam menganalisis adanya kesenjangan gender melalui empat faktor utama : akses, kontrol, partisipatif dan manfaat. 3) Sektor Pertanian menggunakan metode Gender Analisys Pathway (GAP) melalui 3 tahap dan 9 langkah 4) Menyusun Gender Budget Statement (GBS) sebagai syarat PMK 93/2010. yang merupakan dokumen memperlihatkan bahwa output kegiatan telah responsif terhadap isu gender dan biaya yang dialokasikan untuk menangani masalah kesenjangan gender. Hasil analisa GAP dimasukkan dalam Form GBS. 5) Menyusun Term Of Reference (TOR) responsif gender , isi Tor harus sinkron dengan hasil analisa gender dalam GAP dan GBS
II. TAHAP PELAKSANAAN 1) Pengorganisasian kelompok tani, kebutuhan kelembagaan keuangan 2) 3) 4) 5)
Identifikasi jenis usaha /kegiatan pengembangan usahatani kelompok Penetapan jenis kegiatan dalam pengembangan usahatani. Penyusunan Rencana kerja dan rencana biaya serta sumber pembiayaannya Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menggali permasalahan,isu kesenjangan (akses, kontrol , partisipatif dan manfaat) digunakan metode patisipatif ( Participatory Rapid Appraisal/PRA) 6) identifikasi tentang profil kegiatan anggota keluarga dengan check- list antara lain daftar kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga .
III. TAHAP PEMANTAUAN Suatu kegiatan obsevasi pengendalian pelaksanaan kegiatan responsif gender, yang dilakukan : 1) untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2) mengidentiifikasi permasalahan dilapangan agar dapat diantisipasi sedini mungkin,; 3) apakah input telah sesuai dengan rencana; 4) apakah output telah tercapai, dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Prinsip pemantauan : dilakukan secara terus menerus, menjadi umpat balik terhadap perbaikan progran/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku dan tujuan program IV. TAHAP EVALUASI 1) Menilai sasaran sumberdaya (input) yang digunakan; 2) Sasaran proses pelaksanaan 3) Sasaran Kinerja Output serta Outcome (hasil) dari pelaksanaan PPRG. Prinsip Evaluasi : terencana, relevan, objektif, terukur, berkesinambungan, spesifik layak dan menyeluruh
Penyusun an Renja K/L
Output kegiata n Identifikasi level output kegiatan yang responsif gender
Alat Bantu Analisis:
GAP
1. Identifikasi kesenjangan
TOR GBS RAB
RK AK/ L
(akses, partisipasi, , kontrol,manfaat)
2. Permasalahan gender 3. Merancang kegiatan Tiga Tahap Sembilan Langkah
DIPA / POK Juklak / Juknis
KEGIATAN KEMTAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2013-2014 No.
ESELON I
1.
Ditjen TP
2.
Ditjen Horti
KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
Penguatan Perlindungan Tanaman dari SL-PHT Tanaman Pangan Gangguan OPT dan DPI Pengembangan Sistem Perlindungan SL-PHT Hortikultura Tanaman Hortikultura
3.
Ditjen Bun
Dukungan Perlindungan Perkebunan
SL-PHT Perkebunan
5.
Ditjen PKH
Penjaminan Pangan asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
Fasilitas Penataan Kios Daging
6.
Ditjen P2HP
Penyelenggaraan SL-P2HP
SL-PPHP
7.
Ditjen PSP
Pengelolaan air Untuk Pertanian
Pengembangan Irigasi partisipatif Responsif Gender
8.
Ditjen PSP
Pilot Project Pengembangan Optimasi Lahan responsif Gender (Konservasi lahan)
9.
Badan Ketahanan Pangan
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
Pengembangan Optimasi Lahan responsif Gender (Konservasi lahan) pada wilayah DAS Pengembangan Desa mandiri Pangan
TAHUN 2013 Vol/lokasi Rp.Juta) 2500 unit/ 32 50,000.0 prov 17,006.8 761 keltan/33
TAHUN 2014 Vol/lokasi (Rp.Juta) 52,225.0 2.500 Unit 32 Prop 660 20,038.8
prop 114 keltan,23 prop,53kab Kios Daging 18 Prop
10,543.3 6,915.3
Kios Daging 33 Prop
9,900.0
175 keltan
8,900.0
keltan
6,827.5
750 paket 32 Prop
75,000.0
500 pkt
10,000.0
10 paket 5 Prop
2.800 desa
500.0
194
5 Prop
116,806.0 1929 Desa/450 Kab 33 Prop
17,629.5
140.0
115,165.0
KEGIATAN KEMTAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2013-2014 No.
ESELON I
OUTPUT KEGIATAN
KEGIATAN
9.
Badan Ketahanan Pangan
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
Pengembangan Desa mandiri Pangan
10.
BPPSDMP
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Pelatihan Non Aparatuir yang mengikuti Pelatihan agribisnis
11.
Badan Litbang Pertanian
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Rumah Pangan Lestari Inovasi Teknologi Pertanian
Keterangan: SL-PHT= Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
TAHUN 2013 Vol/lokasi Rp.Juta)
1929 Desa/450 Kab 33 Prop
18,928
TAHUN 2014 Vol/lokasi (Rp.Juta)
115.165,0 1162 33 Prop
33.690,0
89.149,2
994 Lokasi 33 Prop
65.800,0 994 Lokasi 33 Prop
TOTAL = Rp.
427.924,5 TOTAL
= Rp.
178.560,8
PROGRAM KERJA KEGIATAN RESPONSIF GENDER 2013 • Koordinasi, Advokasi lingkup Kementerian Pertanian, lintas Sektor dan lingkup pertanian didaerah • Penyusunan Panduan data terpilah tenaga kerja pertanian • Sosialisasi PUG/ ARG dilingkup Kementerian Pertanian Pusat dan daerah • Penyempurnaan Panduan pengelolaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2013 • Koordinasi pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan responsif gender • Menyusun Panduan monev pada tingkat kebijakan • Melakukan kajian pengembangan metode multi Demensional scaling (MDS) pada kegiatan pertanian pada kegiatan SL-PHT Hortikultura • Melakukan kajian pengembangan metode Dynamic Modelling pada kegiatan Desa Mandiri Pangan • Workshop penerapan metode multi Demensional scaling (MDS) dan Dynamic Modelling pada kegiatan pertanian • Rapat koordinasi (RAKOR) PUG pusat dan daerah lingkup Pert dan lintas sektor • Pemantauan dan Evaluasi sepuluh kegiatan Responsif Gender
BAGAIMANA MENGANALISIS PUG PADA KEGIATAN PIP DAN KONSERVASI LAHAN • ANALISIS GAP /CHECK LIST PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM SUATU KEGIATAN • MENGGUNAKAN METODE MULTIDEMENSIONAL SCALING (MDS) • MENGGUNAKAN METODE SISTEM DINAMIK (SYSTEMS DYNAMIC) TAHUN 2013 ANALISIS KEGIATAN RESPONSIF GENDER SUDAH DILAKUKAN KAJIAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE MDS PADA KEGIATAN SL-PHT HORTIKULTURA DAN METODE SISTEM DINAMIS PADA KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN DIHARAPKAN KEDUA METODE DIATAS JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN LAIN DISEKTOR PERTANIAN
1. Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nama Kelompok Tani Jumlah anggota Kelompok Ketua Kelompok Desa/ Kecamatan Kegiatan KEGIATAN AGRIBISNIS PADI A. PARTISIPASI Perencanaan letak dan layout serta 1 pembiayaan 2 Sebagai pengurus P3A 3 Pembangunan Saluran
: : : : : :
Pasuruan Kelompok P3A Jaya Makmur 67 Org (laki - laki : 48 org & perempuan : 19 org) Nurhadi Sungikulon/Pohjentrek Pengelolaan Irigasi Partisipatip (PIP) Laki-laki
Perempuan
(%)
(%)
60
40
72 70
28 30
4
Memperbaiki Saluran yang Bocor
80
20
5
Mengatur penggunaan air (membuka/ menutup pintu air) ke saluran kuarter
70
30
60 50 66,00
40 50 34,00
50
50
50 50 70
50 50 30
60
40
50
50
60
40
55,71
44,29
6 7
Pembersihan saluran tersier dan kuarter Perawatan dan pemeliharaan Saluran Rata - rata
B.
AKSESIBILITAS Akses untuk mendapatkan bantuan kegiatan PIP Sosialisasi tentang pelaksanaan PIP Pemanfaatan air irigasi Pelatihan Kelompok tani Pengaturan pola tanam (pola gilir pemanfaatan air)
1 2 3 4 5 6 7
Field day pemanfaatan air (diskusi lapangan) Studi banding ke wilayah lain yang berhasil (Cross visit) Rata - rata
Keterangan
Keterlibatan perempuan cendrung hanya mengantarkan makanan dan minuman krn sifat pekerjaan gotong royong Pekerjaan ini lebih sering dilakukan pada malam hari dan lebih cendrung ditangani lakilaki
Lanjutan ............. KEGIATAN AGRIBISNIS PADI C. 1 2
3 4 5
6
D. 1 2 3 4 5
6
7
KONTROL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Dalam menentukan dan pemanfaatan dana bantuan kegiatan PIP Kontrol/ pengaturan penggunaan sumber daya air irigasi Penentuan teknologi penggunaan varietas dan teknologi budidaya yang sesuai dengan ketersedian air Pengaturan teknologi hemat air (intermiten irigation atau kontinue irigation) Pengaturan pemanfaatan air irigasi sesuai periode pengolahan tanah, penyiangan, pemupukan sampai padi bunting Pengaturan pemanfaatan air menjelang panen (perlu pengeringan lahan agar mudah dipanen) Rata - rata MANFAAT Siapa yang lebih mendapatkan manfaat dari bantuan untuk kegiatan PIP Pemanfaatan air untuk tanaman padi musim hujan/ Bina padi Pemanfaatan air untuk tanaman palawija dan sayuran Pemanfaatan air yang terbuang untuk usaha perikanan darat (kondisi tergenang) Pemanfatan air untuk rumah tangga (MCK), terutama sumber air tanah yang bersih Siapa yang lebih mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan petani, dari hasil produktivitas yang meningkat, kualitas hasil (off-farm) juga meningkat melalui PIP Keterampilan sumberdaya petani dalam pengelolaan irigasi melalui pelatihan manajemen dan teknologi Rata - rata
Laki-laki
Perempuan
(%)
(%)
50
50
60
40
70
30
80
20
75
25
60
40
65,83
34,17
50
50
50
50
40
60
90
10
20
80
50
50
60
40
51,43
48,57
Keterangan
Berdasarkan Kearifan lokal, Laki2 50 ribu perhari dan perempuan 35 perhari
Dalam usaha perikanan lebih banyak diminati laki-laki
METODE SISTEM DINAMIS 1) model harus dapat merepresentasikan kondisi dunia nyata (real world), dan 2) model dinamik hanya bersifat spesifik untuk penyelesaian masalah tertentu. 3) Ciri Utama Model Dinamik : (a) adanya hubungan sebab akibat antar variabel, dan (b) adanya umpan balik (feed back). 4) Adanya skenario model
ARCHETYPE MODEL FIXE THAT FAIL
METODE MULTIDiMENSIONAL SCALING (MDS) • Analisis Multidimensional Scalling (MDS) merupakan salah satu teknik peubah ganda yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu obyek relatif terhadap obyek lainnya berdasarkan penilaian kemiripannya. • MDS disebut juga Perceptual Map untuk menggambarkan posisi sebuah obyek dgn obyek lain berdasarkan kemiripan objek-objek tsb.
060610
metode penelitian
30
TOOLS MDS Mulai (Persiapan)
Studi Kepustakaan (desk study)
Tahap I
Penentuan dimensi, atribut atau faktor-faktor berpengaruh pada keberlanjutan pengelolaan SLPHT Responsif Gender
Tahap II
Survei lapangan
Tahap III
Analisis Data
Tahap IV
Analisis Pengelolaan Eksisting
Analisis Ekosistem
Analisis Keberlanjutan (MDS)
Analisis Kebutuhan Stakeholder
Alternatif Strategi Pengelolaan MDS, Laverage, Prospektif
Strategi Pengelolaan Usaha Tani Holtikultura berkelanjutan Responsif Gender
Gambar 3. Tahapan penelitian yang dilakukan
Tahap V
Tahap VI
Tahap VII
Tabel Kategori status keberlanjutan pengelolaan Usaha Tani berdasarkan nilai indeks hasil analisis Rap-Insus-AGRICULTURE
Indeks
Kategori
≤ 24,9
Buruk
25 – 49,9
Kurang
50 – 74,9
Cukup
> 75
Baik
1. Mulai
Kondisi pengelolaan usaha tani saat ini
Penentuan atribut sebagai kriteria penilaian
MDS (ordinasi setiap atribut) Penilaian (skor) setiap atribut Analisis Monte Carlo
Analisis sensitivitas
Analisis Keberlanjutan Gambar
Tahapan analisis Rap-Insus-AGRICULTURE menggunakan MDS dengan aplikasi modifikasi Rapfish
Disampaikan oleh PT BISA.
ANALISIS MDS
(MULTIDIMENSIONAL SCALLING)
metode penelitian
060610
WINDOWS RAPFISH ANALYSIS
35
metode penelitian
060610
ANALISIS LEVERAGE
36
metode penelitian
1/6/2014060610
RAPSCORE
Ekonomi Infrastruktur Teknologi
Ekologi
Hukum Kelembagaan
Sosbud
37
metode penelitian
1/6/2014060610
STATUS KEBERLANJUTAN
38
PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN PUG KEMENTAN TATA HUBUNGAN KERJA/KELEMBAGAAN Tim Koordinasi dan Pokja PUG
MENTERI PERTANIAN
BADAN LITBANG
DITJEN TEKNIS
BPPSDMP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokja PUG GUBERNUR Provinsi
BPTP
DINAS TEKNIS
BAKORLUH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokja PUG BUPATI/WALIKOTA Kab/Kota
PENELITI
Kecamatan Desa/kelurahan
----------
DINAS TEKNIS
BAPPELUH
KCD/MANTRI TANI/ PENDAMPING
BPP
KELOMPOK TANI
TUGAS PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PUG a. Membentuk Pokja PUG Lintas SKPD lingkup pertanian Provinsi b. Menyusun Juklak dengan mengacu pada Panduan dan Pedoman Teknis PUG dari Pusat c. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) lingkup Provinsi yang akan diusulkan dan dibahas tingkat Eselon I Kementan d. Melaksanakan koordinasi pembinaan (sosialisasi dan advokasi)PUG kepada aparatur di lingkup SKPD lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kegiatan responsif gender di lingkup Provinsi dan melaporkannya kepada: (1) Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian Provinsi, dan (2) Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementan (online email)
TUGAS KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PPRG a) Membentuk Pokja PUG Lintas SKPD lingkup pertanian Kab/kota b) Menyusun Juknis dengan mengacu pada Juklak Provinsi dan Panduan Pusat dan data terpilah c) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) lingkup Kabuaten/Kota yang akan diusulkan dan dibahas di tingkat Provinsi. d) Melaksanakan koordinasi pembinaan (sosialisasi dan advokasi) PUG kepada kelompok tani/ Gapoktan. e) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kegiatan responsif gender di lingkup Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada : (1) Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian Kab/Kota, dan (2) Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian
MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER BERBASIS WEBSITE WEBSITE PUG KEMENTERIAN PERTANIAN
Tingkat Pusat
pug.deptan.go.id
Sekretariat PUG Roren Pokja Eselon I
Pokja Eselon I
Tingkat Provinsi
Pokja Eselon I
SKPD Lingkup Pertanian Provinsi
Tingkat Kab/kota
SKPD Lingkup Pertanian Kab/Kota
Petugas lapangan/pen damping
Petani/ kelompok tani/gapoktan
Petugas lapangan/pen damping
Petani/ kelompok tani/gapoktan
Petugas lapangan/pen damping
Petani/ kelompok tani/gapoktan
Pokja Eselon I
KENDALA DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER
Isu gender dianggap bukan masalah oleh para perencana, pengambil kebijakan dan pelaksana Masih kurangnya komitmen pelaksanaan Gender PUG masih dominan pada aspek knowledge saja dan masih lemah dalam IMPLEMENTASI kegiatan Belum optimalnya koordinasi pengelolaan kegiatan responsif gender antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota Implementasi kegiatan responsif gender belum seluruhnya dipahami pelaksana di daerah Perlu bekal yang cukup bagi Pelaksana untuk mengimplementasikan Gender sesuai sosekbud setempat Panduan pengelolaan kegiatan responsif gender di lapangan belum tersosialisasi sampai ke daerah Perlunya pendampingan /pengawalan di lapangan Sistem monevlap secara online belum dipahami oleh pengelola kegiatan di daerah Perlu penyebaran informasi dan komunikasi secara cepat dan hemat/murah
KISI-KISI EVALUASI PELAKSANAAN PUG OLEH KPP-PA 1. Peraturan perundangan pelaksanaan PUG di K/L (Permen, SK, MoU,dll) 2. Tindaklanjut dari peraturan, SK, MoU dll 3. Mengintegrasikan isu gender kedalam Renstra dan Renja (tercantum dalam paragraf) 4. Kebijakan Teknis Operasional tercantum dalam pedoman, panduan, juklak dan juknis 5. Kelompok Kerja PUG, keanggotaan dan sekretariat (Permen,SK, SE dll) 6. Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kerja PUG 7. Kegiatan prioritas dari rencana kerja Pokja PUG dan menyusun laporan 8. Sumberdaya manusia (jumlah yang telah dilatih dan menyusun PPRG) 9. Lembaga apa yang memfasilitasi pelatihan (capacity building) dan TOT fasilitator PPRG? 10.Jumlah SDM yang mampu mengintergrasikan isu gender dalam penyusunan dan perancangan peraturan perundangan? 11.Alokasi anggaran untuk pelembagaan PUG
Lanjutan
12. Program/kegiatan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan
jumlah dananya 13. Alat analisis gender yang digunakan dalam penyusunan perencanaan 14. Unit Kerja apa saja yang telah melakukan analisis gender dalam penyusunan perencanaan 15. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan dasar hukum penyusunannya 16. Ketersediaan statistik gender di Kementerian dan berapa jmlh kegiatan yang telah menggunakannya utk perencanaan 17. Keikutsertaan Lembaga masyarakat dlm pelaksanaan PUG 18. Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan di Kementan 19. Ketersediaan Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan (Penitipan anak, Pojok ASI, pengaduan kekerasan) 20. Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 21. Data tentang jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan
lanjutan 22. Lembaga yang dilibatkan dalam upaya perlindungan
perempuan 23. Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan anak di Kementerian 24. Tersedia Data dan Informasi terpilah tentang Anak di Kementerian 25. Lembaga yang dilibatkan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak? 26. Inovasi strategis terkait perlindungan perempuan dan anak 27. Apa inisiatif baru tersebut difasilitasi oleh Kementerian PP dan PA 28. Apa inisiatif baru tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan dan merupakan kegiatan rutin 29. Apakah inisiatif baru tersebut memiliki dampak strategis dan berkelanjutan
UPAYA TEROBOSAN TERKAIT PPRG Tahun 2012
WEBSITE PUG KEMENTAN (www.deptan.go.id/pug)
PENERIMAAN PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)
50
Terima Kasih
