Profesionalisme dan Kompetensi Dokter Hewan dalam Mendukung Realisasi MEA 2015 Dr h Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Masa depan DOKTER HEWAN di dunia yang terus berubah Praktek kedokteran hewan harus tetap relevan dengan kebutuhan perubahan yang ada di masyarakat Pendidikan kedokteran hewan harus mereflesikan diversitas yang ada di masyarakat saat ini maupun antisipasi yang akan terjadi ke depan Respon profesi hanya dimungkinkan lewat penciptaan fokus area profesional (spesialisasi) Kolaborasi dan kerjasama yang lebih besar dengan sektor kesehatan di bidang kesehatan masyarakat Lisensi dokter hewan tidak dapat mencakup semua fokus area profesional tetapi lebih pada jaminan kepada publik untuk ilmu kedokteran hewan tertentu Sumber: Veterinary Education in SADC Region: Challenges and Future Perspectives (2009)
“The roles of veterinarians in meeting the challenges of health and welfare of livestock and global food security” FAO – 250th Anniversary of Veterinary Education and Profession (2011)
Arti profesionalisme dan kompetensi Profesionalisme artinya sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional (sumber: Wikipedia) Kompetensi artinya kewenangan (kekuasaan) untuk memutuskan (menetapkan) sesuatu (sumber: KBBI)
“Profesionalisme tidak bersifat statis, tetapi dinamis, sehingga implikasinya seorang profesional perlu senantiasa meningkatkan kompetensinya”
Dokter hewan yang kompeten..... (A competent veterinarian…) “menerapkan pengetahuan, ketrampilan, perilaku, komunikasi dan penilaian dalam penyampaian pelayanan veteriner yang memadai sesuai dengan bidang praktek veteriner yang dikuasainya” “applies knowledge, skills, attitudes, communication and judgement to the delivery of appropriate veterinary services in accordance with their field of veterinary practice” (Veterinary Council of New Zealand) Pertimbangan diberikan kepada hasil kinerja yang memenuhi standar secara konsisten. Consideration is given to performance of tasks to an acceptable standard on a consistent basis. Sumber: Liz Norman (2014). The concept of veterinary competence : perspectives and challenges. Massey University
Kompetensi esensial untuk DOKTER HEWAN* * Australian Veterinary Board Council Inc.
Pengetahuan & pemahaman (knowledge & understanding) Ketrampilan (skills) – – – – – – –
Pengumpulan informasi Analisis dan penilaian (judgement) Ketrampilan klinik Komunikasi dan kerjasama tim (teamwork) Belas kasih, sopan santun, rasa hormat, kejujuran, adil Pengetahuan bisnis Manajemen diri dan kepemimpinan kelompok
Perilaku (attitude) – – – – – – –
Etik dan nilai budaya (cultural values) Kesejahteraan hewan Komunikasi dengan masyarakat/klien Rujukan (referral) Kerjasama tim (teamwork) Keseimbangan kebutuhan klien Peranan dalam biosekuriti
Kompetensi „dilihat” berbeda oleh orang yang berbeda Competency “seen” differently by different people
Ada perbedaan nyata antara pelayanan menurut jenis spesies dan jenis pekerjaan, contohnya: Ketrampilan komunikasi: hewan kecil vs kuda Pemikiran kritis dan kreatif: kuda vs hewan pangan Empati: hewan kecil vs hewan pangan Penilaian yang valid: kuda vs hewan kecil Sumber: Liz Norman (2014). The concept of veterinary competence : perspectives and challenges. Massey University
•Satwa liar hasil penangka -ran •Satwa liar di alam bebas
Hewan laboratorium
•Hewan pacu: kuda, anjing, unta, merpati •Hewan buru
Satwa kebun binatang dan satwa liar
•Hewan kecil •Hewan eksotik •Kuda
Hewan olah raga
•Pangan •Serat •Bahan
Hewan kesayangan
Hewan pertanian
(a) Fungsi profesi dokter hewan menurut jenis spesies
•Hewan laboratorium tradisionil •Berbagai spesies lain dari amfibi sampai primata
Sumber: Samantha E. J. Gibbs and E. Paul J. Gibbs (2012). The Historical, Present, and Future Role of Veterinarians in One Health. Current Topics in Microbiology and Immunology (2012) 365: 31–47.
•Hewan laboratorium •Penyakit menular •Aplikasi klinis •Pengembangan
Universitas
•Nasional, provinsi, kabupaten /kota •Internasional •Regulasi & kebijakan •Kesehatan masyarakat •Surveilans penyakit •Forensik
Penelitian biomedis
•Pengujian farmasetikal dan laboratorium •Desain produk dan pemasaran •Praktek klinik waralaba
Pemerintah
•Hewan kecil •Hewan pangan •Kuda
Praktek koorporasi
Praktek hewan kecil
(b) Fungsi profesi dokter hewan menurut jenis pekerjaan •Penelitian •Training klinik dan pelayanan •Administrasi •Pengajaran
Sumber: Samantha E. J. Gibbs and E. Paul J. Gibbs (2012). The Historical, Present, and Future Role of Veterinarians in One Health. Current Topics in Microbiology and Immunology (2012) 365: 31–47.
Indikator ekonomi ASEAN (2014)
Populasib
GDP per kapitaC
Tingkat penganggurand
5,8
0,4
39.678,7
1,7
300,0
99,4
2.706,9
6,4
1.860,4
248,8
3.459,8
6,2
Kamboja
181,0
14,9
1.036,7
0,3
Laos
236,8
6,6
1.547,7
1,9
Malaysia
330,3
29,9
10.420,5
3,1
Myanmar
676,6
61,7
887,8
4,0
0,7
5,4
55.182,5
2,9
Thailand
513,1
68,2
5.678,7
0,7
Vietnam
330,9
89,7
1.908,6
3,6
Negara Brunei Darussalam Filippina
Indonesia
Singapura
a
Luas areaa
= ribu kilometer persegi b = juta orang
c
d
= US $ =%
Human Development Index (2013) di ASEAN Ranking HDI
Negara
HDI skor
9
Singapura
0,967
30
Brunei Darussalam
0,981
62
Malaysia
0,773
89
Thailand
0,722
108
Indonesia
0,684
117
Filippina
0,660
121
Vietnam
0,638
136
Kamboja
0,584
139
Laos
0,569
150
Myanmar
0,524
Sumber: UNDP (2014). Human Development Report 2014
HDI adalah ukuran untuk menilai kemajuan jangka panjang dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: angka harapan hidup, akses terhadap pengetahuan dan standar hidup yang layak.
Persaingan global Pendidikan Tinggi dan Pelatihan di ASEAN (2014) Negara
Ranking (dari 144 negara)
Skor (1 – 7)
Singapura
2
6,09
Malaysia
46
4,80
Thailand
59
4,58
Indonesia
61
4,53
Filippina
64
4,45
Vietnam
96
3,74
Laos
110
3,28
Kamboja
123
2,92
Myanmar
135
2,44
Sumber: WEF (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015
Persaingan PendidikanTinggi dan Pelatihan di ASEAN menurut kategori Camboja
Filippina
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Singapura
Thailand
Vietnam
3,2
4,5
4,5
3,8
5,3
2,7
5,8
3,4
3,3
Kualitas pendidikan matematika 3,2 dan sains
4,1
4,6
3,9
5,2
2,7
6,3
3,9
3,9
Kualitas manajemen sekolah
3,3
4,7
4,6
4,1
5,1
2,6
5,8
4,1
3,4
Akses internet di sekolah
3,6
4,3
4,9
3,8
5,4
2,1
6,4
4,6
5,0
Ketersediaan layanan penelitian dan pelatihan
3,6
4,4
4,4
3,9
5,4
2,9
5,5
4,2
3,3
Keluasan pelatihan staf
3,9
4,6
4,7
4,3
5,3
2,9
5,3
4,4
3,9
Kategori
Kualitas sistem pendidikan
Sumber: WEF (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015
Animal Protection Index 2014 Vietnam
Thailand
Myanmar
Malaysia
Indonesia
Filippina
Kriteria
Formal recognition of animale sentience
B
C
C
G
D
E
Support for Universal Declaration on Animal Welfare
D
D
B
G
D
G
Protecting animals in farming
B
C
B
B
C
G
Protecting animals in captivity
C
C
C
D
C
D
Laws against causing animal suffering
D
D
B
G
D
E
Protecting companion animals
B
D
D
D
D
G
Protecting animals used for draught and recreation
C
D
D
G
D
G
Protecting animal used in scientific research
B
E
C
D
D
G
Protecting the welfare of wild animals
B
C
B
D
C
D
Government accountability for animal welfare
B
D
D
F
D
E
Engagement with the World Organization for Animal Health
C
D
D
D
D
D
OIE animal welfare standards
C
D
C
G
E
G
Reporting on progress
C
E
E
G
G
G
Education on animal protection and protection
D
D
D
E
E
E
Consultation with stakeholders
A
C
C
E
D
E
Sumber: World Animal Protection (2014)
Legislasi bidang veteriner di ASEAN Negara
Kesehatan hewan
Brunei Darussalam
Quarantine & Prevention of Disease (Animals), Section 91 & 92 Laws of Brunei Revised Edition 1984, Chapter 47
Filippina
Livestock and Poultry Feed Act 2013 Anti Rabies Act 2007 Meat Inspection Code Act 2004
Indonesia
Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18/2009 (perubahan No. 41/2014)
Kamboja
[draf]
Laos
Livestock Production and Veterinary Matters 2008
Malaysia
Animal Act 1953 (all amendments up to 2006)
Myanmar
Animal Health and Development Law 1993
Singapura
Animals & Birds Act 1965 (all amendments up to 2014) Agri-food and Veterinary Authority Act No. 16/2000
Thailand
Animal Epidemic s Act B.E. 2499 1956
Vietnam
Ordinance of Veterinary Medicine 2004
Legislasi khusus di ASEAN terkait bidang veteriner Negara
Kesejahteraan Hewan
Brunei Darussalam
Filippina
Praktek Kedokteran Hewan
Veterinary Surgeons Order 2005 Animal Welfare Act 1998
Veterinary Medicine Act 2004
Animal Welfare Bill 2012
Veterinary Surgeons Act 1974
Indonesia Kamboja Laos Malaysia Myanmar
Singapura
Animals & Birds Act 2007
Thailand
Animal Welfare Act 2014
Vietnam
Veterinary Professional Act 2012
Pendidikan kedokteran hewan di ASEAN Negara
Mulai dirintis
Jumlah FKH
Lama studi (tahun)
-
-
-
Kamboja
2014
1
6
Indonesia
1907
10
5
Laos
2012
-
4
Malaysia
1972
2
5
Myanmar
1957
1
6
Filippina
1908
20
6
Swasta lebih banyak
-
-
-
-
Thailand
1930-an
6
6
Vietnam
1956
6
5
Brunei Darussalam
Singapura
Sumber: Sailasuta A./Thai J Vet Med. 2014. 44(1): 1-4
Keterangan
-
Program akademi
Jumlah Dokter hewan di ASEAN Negara ASEAN
Dokter hewan pemerintah
Brunei Darussalam Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filippina Singapura Thailand Vietnam
7 TAD 3.940 TAD 272 946 1.625 52 804 4.250
Dokter hewan swasta
17 TAD 5.174 TAD 1.125 500 3.560 198 6.260 1.890
Dokter Total Ranking Rasio Dokter hewan dokter hewan Perguruan hewan pemerintah : Tinggi swasta 24 8 1 : 1,4 TAD TAD TAD 793 9.907 1 1 : 1,3 TAD TAD TAD 184 1.581 6 1 : 4,1 282 1.728 5 1 : 0,5 335 5.520 4 1 : 2,2 250 7 1 : 3,8 354 7.418 2 1 : 7,8 140 6.280 3 1 : 0,4
Sumber: OIE website (http://www.oie.int/ ) – diakses Oktober 2014
Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Viet Nam
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI
Arus bebas investasi
Arus bebas jasa layanan
Arus bebas barang
Arus bebas modal
Arus bebas tenaga terampil
Apa yang harus dipersiapkan profesi veteriner dan bagaimana kita mengharmonisasikan standar ASEAN?
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) – Artikel V “Setiap Negara Anggota dapat mengakui PENDIDIKAN atau PENGALAMAN yang diperoleh, PERSYARATAN yang dipenuhi, atau LISENSI atau SERTIFIKAT yang diberikan oleh Negara Anggota ASEAN lain, untuk tujuan lisensi atau sertifikasi dari jasa layanan yang diberikan. Pengakuan harus didasarkan atas perjanjian atau pengaturan dengan Negara Anggota dimaksud atau dapat diberikan secara otonom.” “Each Member State may recognize the EDUCATION or EXPERIENCE obtained, REQUIREMENTS met, or LICENSES or CERTIFICATIONS granted in another ASEAN Member State, for the purpose of licensing or certification of service suppliers. Such recognition may be based upon an agreement or arrangement with the Member State concerned or may be accorded autonomously.”
Liberalisasi sektor jasa di ASEAN Dalam upaya mendukung liberalisasi sektor jasa, negara-negara anggota ASEAN menandatangani MRA (Mutual Recognition Agreement) pada tanggal 19 November 2007 11 Sektor, 155 subsektor yang diliberalisasi (5 subsektor layanan kesehatan): – – – – –
Layanan medis dan gigi Layanan veteriner Layanan keperawatan, kebidanan Layanan rumah sakit Layanan kesehatan manusia lainnya (ambulans, morfologik, patologi kimia)
MRA menjadi hal mutlak yang dilakukan liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan
Hakikat Mutual Recognition Agreement (MRA) 1. Negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan pelatihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil 2. Negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi profesional dan pelatihan dengan cara memberikan ijazah atau sertifikat 3. Pengakuan tidak bersifat otomatis (tidak langsung memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi). Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal Sumber: Pemetaan Pekerja Trampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN (2013). Kerjasama ASEAN Study Center Universitas Indonesia dan Kemenlu RI
ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRA) 1) MRA on Engineering Services – Malaysia, 9 Des 2005 2) MRA on Nursing Services – Filippina, 8 Des 2006
3) MRA on Surveying Qualifications – Singapura, 19 Nov 2007 4) MRA on Architectural Services – Singapura, 19 Nov 2007 5) MRA on Medical Practitioners – Singapura, 25 Aug 2008 6) MRA on Framework Accountancy – Singapura, 26 Aug 2008 7) MRA on Dental Practitioners – Thailand, 26 Feb 2009
8) MRA on Tourism Professionals - 2009
ASEAN MRA untuk layanan veteriner Sedang dikembangkan (under development) MRA mengenal adanya “Professional Regulatory Authority” dari suatu Negara Anggota, ekuivalen dengan VSB dari OIE VSB = Veterinary Statutory Body Tujuan MRA: – Memfasilitasi mobilitas Dokter Hewan antar negara ASEAN – Tukar menukar informasi dan meningkatkan kerjasama dalam upaya menghormati „mutual recognition‟ profesi Dokter Hewan – Promosi adopsi praktek-praktek Dokter Hewan yang baik tentang standar-standar dan kualifikasi-kualifikasi – Menyediakan kesempatan untuk penguatan kapasitas dan pelatihan bagi Dokter Hewan negara ASEAN
Keberhasilan sistem kesehatan hewan nasional bergantung pada: kontribusi dan interaksi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing Professional Development) dokter hewan; adanya suatu Professional Regulatory Authority (PRA) yang dinamis yang diperlukan untuk mengawasi dan membimbing etik dan praktek dokter hewan; penyediaan jasa layanan dokter hewan pemerintah dan swasta; dan berbagai kelembagaan atau asosiasi yang menangani secara berkelanjutan profesionalisme dokter hewan dalam memenuhi kepentingan masyarakat/klien Sumber: Malaysian Veterinary Council Unit , Department of Veterinary Services
Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Viet Nam
Pemeran kunci dalam menentukan profesi veteriner Veterinary Statutory Body (VSB): Regulator Veterinary Education (VE): Producer Veterinary Services (VS): User (pemerintah dan non-pemerintah) Veterinary Associations (VA): Promoter
Sumber: Ratanakon P. et al and Tiensin T. (2014). Faculty of Veterinary Science, Mahidol University , Department of Livestock Development , Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand
VSB VS
VE
VA
Apa perbedaan antara PRA/VSB dengan Asosiasi Dokter Hewan? PRA/VSB
ASOSIASI DOKTER HEWAN
Fokus primernya adalah kepentingan publik
Fokus primernya adalah kepentingan profesi veteriner
Didirikan berdasarkan Undang-undang
Didirikan berdasarkan keanggotaan untuk mendukung kepentingan profesi
Regulator untuk seluruh profesi veteriner
Keanggotaannya adalah aktif
Mengembangkan, menetapkan dan mengawasi standar profesional
Membantu anggota untuk memenuhi standar profesional yang diperlukan
Menetapkan persyaratan minimum untuk pengembangan profesional berkelanjutan
Mempromosikan kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan
Meregistrasi dokter hewan
Menghubungkan anggota dengan sejawatnya (nasional dan internasional)
Menerima dan mempertimbangkan keluhan dan keprihatinan tentang malapraktek jasa layanan dokter hewan
Menawarkan akses kepada jaminan ganti rugi dan menyediakan advis dan dukungan bagi anggota yang menerima keluhan
Memiliki kekuasaan berdasarkan UU untuk mencabut registrasi atau praktek
Dapat menolak atau mencabut keanggotaan apabila diperlukan
Sumber: Veterinary Council of New Zealand (http://www.vetcouncil.org.nz)
Persyaratan PRA/VSB (Artikel 3.1.12 OIE Code) Didasarkan atas suatu legislasi/perundangan Suatu badan otonom yang bebas dari kepentingan politik dan komersial Kebijakan dan tujuan PRA/VSB: – Lisensi atau registrasi dokter hewan dan para-profesional veteriner dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kedokteran/sains veteriner; – Standar minimum pendidikan (dasar dan lanjutan) yang diperlukan untuk gelar, diploma dan sertifikat yang memberi kuasa kepada pemegangnya sebagai dokter hewan atau para-profesional veteriner teregister atau berlisensi; dan – Standar perilaku profesional dan kompetensi dokter hewan dan para-profesional veteriner dan memastikan bahwa standar tersebut telah dipenuhi
Pengaturan kompetensi dokter hewan KONSIL KEDOKTERAN HEWAN INDONESIA
ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INDONESIA
* Association/Societies Veterinary Medical Professionals
* Belum dibentuk PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA (PDHI)
Keanggotaan PRA/VSB: • diseleksi dari berbagai bidang keahlian profesional veteriner •representasi institusional dari pemerintah & swasta, Perguruan tinggi dan Asosiasi dokter hewan •anggota pilihan •ditunjuk oleh Kementerian Pertanian/Otoritas Veteriner
PRA (VSB) Profesi Dokter Hewan di ASEAN Negara ASEAN Nama PRA/VSB Dasar Legislasi Brunei Brunei Darussalam Veterinary Constitution of Brunei Darussalam Council* Darussalam Veterinary Surgeons Order 2005 Kamboja Indonesia Perhimpunan Dokter Hewan ? Indonesia (PDHI) Laos Malaysia Malaysian Veterinary Council Veterinary Surgeons Act 1974 Myanmar Veterinary Council of The Veterinary Council Law of Myanmar Myanmar 1995 Filippina Professional Regulatory Board The Philippine Veterinary of Veterinary Medicine Medicine Act of 2004 Singapura Thailand Veterinary Council of Thailand Veterinary Professional Act 1992 Vietnam ? UU No. 18/2009 (pasal 71 ayat 3) mengatur bahwa sertifikat kompetensi diperoleh dari organisasi kedokteran hewan dan/atau sertifikasi yang diakui pemerintah
Apakah diperlukan bagi profesi dalam menghadapi MEA? Penguatan “peraturan perundangan” yaitu dengan mewujudkan adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan (Veterinary Professional Act/ Veterinary Medicine Law) seperti di negara anggota ASEAN lainnya sebagai landasan terbentuknya PRA/VSB (Konsil Kedokteran Hewan Indonesia) (Catatan: Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk berdasarkan UU Praktek Kedokteran No. 29/2004 pada tanggal 29 April 2005 di Jakarta)
Peta jalan (roadmap) bagi terbentuknya: - PRA/VSB untuk profesi Dokter Hewan - ASEAN MRA untuk layanan veteriner
Referensi
Australian Veterinary Board Council Inc.
“Veterinarians are proactive leaders in the profession and are recognized voices of authority in important areas, such as animal welfare and One Health medicine” (North America Veterinary Medical Education Consortium, 2011).
