PKB PT GARUDA INDONESIA TAHUN MUKADIMAH

PKB PT GARUDA INDONESIA TAHUN 2004 - 2006 MUKADIMAH (1)

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama antara PT Garuda Indonesia dengan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia dibuat untuk melaksanakan Hubungan Industrial dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, mantap, tentram dan dinamis, ketenangan kerja dan perbaikan kesejahteraan Pegawai, kelangsungan usaha, kepastian hak dan kewajiban masing-masing Pegawai dan PT Garuda Indonesia.

(2)

Bahwa untuk membina dan mengembangkan kemampuan dan ketrampilan Pegawai dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas kerja yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai, maka perlu disusun suatu Perjanjian Kerja Bersama antara PT Garuda Indonesia dan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia.

PKB PT GARUDA INDONESIA – SEKARGA PERIODE TAHUN 2004 – 2006

1

BAB I PENGERTIAN ISTILAH Pasal 1 Arti Istilah-Istilah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(18)

(19) (20)

Perusahaan adalah PT Garuda Indonesia. Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) adalah Serikat pekerja yang menghimpun Pegawai PT Garuda Indonesia yang menjadi anggotanya. Direksi adalah Direktur Utama (Chief Executive Officer) dan para Direktur (Executive Vice President) PT Garuda Indonesia. Pegawai adalah setiap pria atau wanita yang mempunyai hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu dengan Perusahaan dan telah melampaui masa percobaan. Pegawai Udara adalah Penerbang, Juru Mesin Udara dan Awak Kabin. Masa Kerja Aktif (MKA) adalah masa kerja sebagai Pegawai yang tidak terputus pada Perusahaan dan/atau masa kerja yang diakui oleh Perusahaan. Waktu Lembur adalah waktu dimana Pegawai melakukan pekerjaan diluar waktu kerja berdasarkan perintah tertulis dari Perusahaan. Waktu Kerja adalah waktu dimana Pegawai melakukan pekerjaan pada hari-hari kerja yang telah ditentukan dan diatur oleh Perusahaan. Jam Istirahat adalah waktu dimana Pegawai tidak melakukan pekerjaan pada hari-hari kerja yang telah ditentukan dan diatur oleh Perusahaan. Penghasilan adalah gaji beserta penerimaan lainnya berupa uang yang bersifat tetap. Gaji adalah komponen imbalan yang diterima Pegawai per bulan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai dengan kontribusi positif kepada Perusahaan. Waktu istirahat (Cuti) adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan oleh Perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan (CDTP) adalah cuti yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai untuk jangka waktu tertentu tanpa pemberian imbalan dan fasilitas. Fasilitas Jabatan adalah fasilitas berupa sejumlah uang yang diberikan kepada Pegawai yang telah diangkat dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan yang sah oleh Perusahaan untuk menduduki jabatan struktural tertentu. Upah Lembur adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai imbalan kerja lembur. Uang Duka/Santunan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai Tetap yang mengalami cacat tetap dan diputuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan, atau kepada Ahli Waris dari Pegawai Tetap yang meninggal dunia. Jaminan " Personal Accident " adalah jenis penutupan asuransi yang ditutup oleh Perusahaan untuk memberikan santunan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi kepada Pegawai Udara atas kerugian-kerugian akibat kecelakaan berupa cacat maupun kematian. Jaminan " Loss of Flying Licence " adalah jenis penutupan asuransi yang ditutup oleh Perusahaan dan diberikan sebagai jaminan bagi Penerbang dan Juru Mesin Udara atas kerugian yang disebabkan oleh lepasnya/hilangnya ijin (Licence) terbang sementara maupun tetap. Penghargaan Masa Bakti adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai Tetap dan Local Staff yang mencapai masa kerja aktif tertentu. Penghargaan Jam Terbang adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai Udara yang telah mencapai jam terbang tertentu.


2

(21) Uang Transport adalah sejumlah uang yang diberikan Perusahaan kepada Pegawai non pejabat struktural/proyek yang masuk bekerja dan dibuktikan dengan daftar hadir, setiap hari kerja menurut waktu kerja yang ditetapkan Perusahaan, sebagai uang transportasi dari tempat kediaman Pegawai ke tempat lokasi kerja pergi pulang. Hari dimana tidak masuk kerja dan/atau melakukan perjalanan dinas tidak dihitung. (22) Uang Makan adalah sejumlah uang yang diberikan Perusahaan kepada Pegawai yang masuk bekerja dan dibuktikan dengan daftar hadir, setiap hari kerja menurut waktu kerja yang ditetapkan Perusahaan. Hari dimana tidak masuk kerja dan/atau melakukan perjalanan dinas tidak dihitung. (23) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai. (24) Rumpun Jabatan adalah kelompok dari beberapa jabatan yang memiliki peran, tujuan, sifat pekerjaan dan persyaratan jenis kompetensi yang sama. (25) Kompetensi Jabatan adalah karakteristik dasar yang disyaratkan untuk dapat mencapai kinerja yang terbaik dalam menempati Jabatan, yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku. (26) Kompetensi Pegawai adalah karakteristik dasar yang dimiliki seorang Pegawai dan ditampilkan untuk dapat mencapai kinerja yang terbaik dalam melakukan tugasnya, yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku. (27) Formasi Jabatan adalah sejumlah Pegawai yang dibutuhkan untuk suatu jabatan dalam suatu periode tertentu yang ditentukan Perusahaan. (28) Sistem Manajemen Kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Pegawai dan Perusahaan melalui tiga proses yaitu : Penetapan Sasaran, Pembinaan, dan Penilaian Kinerja dalam usaha meningkatkan motivasi Atasan dan bawahan untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu unit kerja. (29) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah saat berakhirnya hubungan kerja antara Pegawai dengan Perusahaan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. (30) Promosi adalah perpindahan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. (31) Mutasi adalah perpindahan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain karena ada jabatan lowong dan terdapat kesesuaian kompetensi Pegawai dengan Kompetensi Jabatan yang yang dipersyaratkan. (32) Rotasi adalah perpindahan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan/atau pengalaman. (33) Alih profesi adalah perpindahan Pegawai dari suatu profesi ke profesi lain baik dalam satu rumpun jabatan ataupun tidak. (34) Penugasan adalah Pegawai yang ditugaskan pada anak Perusahaan, instansi, atau tempat lain yang ditunjuk Perusahaan. (35) Diperbantukan adalah Pegawai yang diperbantukan pada anak Perusahaan, instansi, atau tempat lain yang ditunjuk Perusahaan. (36) Anak Perusahaan adalah sebuah perseroan terbatas dimana Perusahaan memiliki saham di dalamnya. (37) Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan hubungan industrial yang anggotanya terdiri dari Perusahaan dan Sekarga. (38) Suami/Isteri adalah seorang suami/isteri yang sah yang terdaftar pada Perusahaan. (39) Anak adalah Anak yang sah dan masih menjadi tanggung jawab Pegawai serta PKB PT GARUDA INDONESIA – SEKARGA PERIODE TAHUN 2004 – 2006

3

(40) (41) (42) (43) (44)

terdaftar pada Perusahaan dengan ketentuan: Anak kandung yang mendapat tanggungan Perusahaan (maksimum 3 orang), belum kawin, di bawah umur 25 tahun dan tidak berPenghasilan sendiri atau masih sekolah. Hari Raya / libur Hari hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah RI. Peraturan yang berlaku di Perusahaan adalah Ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama, Tata Tertib Perusahaan, Standard Practice, Standard Prosedur Kerja, Good Corporate Governance manual, manual kerja yang berlaku di Perusahaan. Peraturan & perundang-undangan adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri dan peraturan / keputusan pemerintah yang berlaku. Surat peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan karena adanya tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundangan ataupun peraturan Perusahaan. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul dari hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi pada waktu menjalankan tugas dan atau pekerjaan serta yang terjadi pada waktu berangkat kerja dari rumah ke tempat kerja sampai dengan pulang kerja dengan rute yang sesuai.


4

BAB II UMUM Pasal 2 Pihak-Pihak yang Mengadakan Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama (untuk selanjutnya disebut PKB) ini dibuat antara : PT Garuda Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta – 10110, selanjutnya disebut Perusahaan, Dengan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta – 10110, dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan pendaftaran Nomor 82/I/N/VIII/2001 tanggal 01 Agustus 2001, yang mewakili anggotaanggotanya (sesuai peraturan perundangan yang berlaku) yang bekerja pada Perusahaan, selanjutnya disebut Sekarga.

Pasal 3 Luas dan Lingkup Perjanjian Kerja Bersama (1)

Telah disepakati bersama oleh Perusahaan dan Sekarga bahwa PKB ini mencakup halhal yang bersifat umum seperti yang tertera dalam Bab-Bab, Pasal-pasal, ayat-ayat, dan butir-butir PKB ini.

(2)

Karena kekhususan atau kekhasan profesi, maka dimungkinkan untuk diadakannya perubahan dan atau penambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PKB ini dan hanya mengatur tentang syarat-syarat kerja di profesi tersebut selama isi dan tata cara tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat Perusahaan dan Sekarga serta berlaku bagi semua Pegawai Tetap, termasuk yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Perusahaan, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di tempat penugasan. Bagi Local Staff dan Pegawai Kontrak (Pegawai dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu) serta borongan (outsourcing) diatur dalam ketentuan khusus dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3) (4)

Pasal 4 Kewajiban Para Pihak yang Mengadakan Perjanjian (1)

Para Pihak dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan adanya PKB ini, baik isi maupun maknanya, berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKB ini.


5

(2)

Para pihak berkewajiban untuk menyebarluaskan serta memberikan penjelasan kepada Pegawai baik isi, makna maupun pengertian dari ketentuan ketentuan yang tertera dalam PKB ini agar dimengerti dan dipatuhi, disamping memberikan penjelasan kepada pihak lain yang berkepentingan dengan PKB.

Pasal 5 Hubungan Perusahaan dan Sekarga (1)

(2) (3) (4)

Perusahaan dan Sekarga bertekad untuk terus bekerjasama dalam menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi terwujudnya hubungan yang harmonis, perbaikan kesejahteraan, kelangsungan usaha, serta kepastian hak dan kewajiban masing masing. Untuk menunjang tekad tersebut, maka Perusahaan dan Sekarga akan memanfaatkan Forum Bipartit di Perusahaan sebagai sarana kerjasama yang bersifat konsultatif dan komunikatif untuk kepentingan bersama secara terjadual. Dalam hal terdapat masalah ketenagakerjaan, maka akan dibahas terlebih dahulu secara musyawarah dalam pertemuan khusus bipartit agar dapat diselesaikan secepatnya dan sebaik-baiknya. Dalam hal perbedaan pendapat dan tidak dapat diselesaikan, maka masalah yang menjadi perselisihan itu dapat diteruskan kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat sesuai dengan peraturan perundangan.


6

BAB III HAK HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Hak Hak dan Kewajiban Perusahaan (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) (7)

Sekarga mengakui bahwa wewenang untuk memimpin dan mengurus jalannya Perusahaan beserta Pegawai-pegawainya adalah hak dan kewajiban Perusahaan. Perusahaan dapat mengingatkan Sekarga apabila menyimpang dari isi PKB ini. Dalam melaksanakan tugas mengurus Perusahaan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, Perusahaan bertanggung jawab untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama di dalam PKB ini serta mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku. Perusahaan dilarang menghalang-halangi pengurus dan/atau anggotanya untuk menjalankan kegiatan organisasi dengan cara-cara antara lain: a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan pemindahan. b. Tidak membayar atau mengurangi Penghasilan. c. Melakukan intimidasi, diskriminasi atau tekanan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun. d. Melakukan kampanye anti Serikat Pekerja. Perusahaan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan bagi Pengurus dan/atau anggota Sekarga, selama kegiatan itu dimaksudkan untuk kemajuan para anggotanya dan perkembangan Perusahaan serta sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaannya selaku Pegawai. Sebagai mitra dalam memajukan Perusahaan, Perusahaan dapat memberikan informasi tentang keadaan Perusahaan kepada Sekarga. Perusahaan menjamin terlaksananya musyawarah dengan Sekarga dalam menyelesaikan setiap permasalahan ketenagakerjaan.

Pasal 7 Hak Hak dan Kewajiban Sekarga (1) (2) (3) (4)

(5) (6)

Perusahaan mengakui bahwa Sekarga mewakili anggota-anggotanya yang bekerja pada Perusahaan, baik secara perorangan maupun secara kolektif, mengenai syarat-syarat kerja, peningkatan kesejahteraan serta masalah ketenagakerjaan lainnya. Sekarga berhak untuk mengingatkan dan mengajukan saran kepada Perusahaan apabila menyimpang dari PKB ini. Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekarga bertanggung jawab untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama di dalam PKB ini serta mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Pengurus dan/atau anggota Sekarga dalam melakukan suatu kegiatan organisasi atau kegiatan di luar Perusahaan yang berhubungan dengan undangan / panggilan dari instansi Pemerintah, Lembaga Negara atau Organisasi Serikat Pekerja Lainnya pada jam kerja agar terlebih dahulu meminta izin waktu kepada Atasan masing-masing. Sekarga tidak akan mencampuri kebijakan (policy) manajemen yang tidak ada kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan. Sekarga berhak memperoleh informasi tentang kondisi Perusahaan.


7

(7) (8)

Sekarga berhak memberikan masukan terhadap kebijakan Perusahaan. Sekarga menjamin bahwa akan menggunakan cara-cara musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan dan apabila upaya musyawarah dan mufakat sudah tidak memungkinkan lagi, maka akan dilakukan upaya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (9) Sekarga memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan bila terjadi penggantian Pengurus pada kesempatan pertama. (10) Sekarga berhak untuk mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan keorganisasian selama hak tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan PKB ini. (11) Sekarga menjamin bahwa pemogokan, memperlambat pekerjaan (Slow down), dan unjuk kinerja yang menimbulkan implikasi kesan negative dari publik dan pengguna jasa terhadap Perusahaan dalam bentuk apapun hanya akan dilaksanakan sebagai alternatif terakhir apabila upaya musyawarah sudah tidak tercapai kesepakatan, dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (12) Pegawai mengakui bahwa segala sesuatu yang diciptakan atau dihasilkan oleh Pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya atau tugas Perusahaan sewaktu Pegawai mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan, maka hasil ciptaannya tersebut adalah menjadi milik Perusahaan.

Pasal 8 Fasilitas dan Bantuan Bagi Sekarga (1)

(2)

Ruangan Perusahaan menyediakan ruangan kantor beserta fasilitas / perlengkapan bagi kepentingan Sekarga sesuai dengan kemampuan Perusahaan dengan mempertimbangkan peruntukannya dengan tetap menghargai independensi Sekarga dalam mengatur urusan intern organisasi pekerja. Pemotongan Gaji Pegawai Perusahaan dapat melaksanakan pemotongan gaji untuk iuran bulanan pekerja yang menjadi anggota Sekarga atas dasar surat kuasa pekerja dan kesepakatan bersama dari Sekarga. Kemudian uang iuran tersebut akan dimasukan dalam rekening Sekarga sesuai dengan Kep-Menaker no KEP 272/MEN/1999.

Pasal 9 Perubahan dan Penambahan (1) (2)

Apabila Perusahaan atau Sekarga akan mengadakan perubahan atau penambahan atas PKB ini, harus melalui persetujuan/mufakat dari para pihak, selama tidak menyimpang dari Peraturan Perundangan yang berlaku. Semua Pasal dalam PKB ini bila tidak menunjuk pada Peraturan Perundangan tertentu, maka dimaksudkan berdasarkan kepada Peraturan Perundangan yang berlaku, dan karena itu apabila terjadi perubahan dan/atau perbaikan Peraturan Perundangan yang bersangkutan, maka perubahan tersebut berlaku pula untuk PKB, setelah adanya Perjanjian para pihak.


8

BAB IV PENGELOLAAN PEGAWAI Bagian Ke 1 : Kompetensi Jabatan

Pasal 10 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan fungsi dan tugasnya, Pegawai dikelompokan menjadi 2 yaitu: a. Pegawai Udara : terdiri dari Awak Kokpit dan Awak Kabin. b. Pegawai Darat : Pegawai lain selain Pegawai Udara.

Pasal 11 Persyaratan Kompetensi Jabatan (1) (2)

(3)

Untuk dapat diangkat pada suatu jabatan dan/atau selama menduduki suatu jabatan, Pegawai wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan tersebut. Persyaratan Kompetensi Jabatan merupakan kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat menempati suatu jabatan dan/atau selama menduduki suatu jabatan, yang meliputi : a. Pengetahuan b. Ketrampilan c. Pengalaman d. Perilaku. Persyaratan Kompetensi Jabatan ditetapkan sesuai jabatan dan rumpun jabatan yang ditetapkan Perusahaan berdasarkan kebutuhan. Bagian Ke 2 : Manajemen Kinerja

Pasal 12 Penilaian Kinerja Pegawai (1) (2) (3)

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan Pegawai dilakukan penilaian terhadap kinerja Pegawai secara periodik yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Perusahaan memberikan reward kepada Pegawai berdasarkan penilaian SMK selama periode 1 tahun dalam bentuk promosi atau merit. Penentuan reward ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi setiap tahunnya berdasarkan kinerja Perusahaan yang disahkan oleh RUPS. Bagian Ke 3 : Pengembangan Pegawai

Pasal 13 Landasan Pengembangan Pegawai (1)

Perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Pegawai guna mendukung peningkatan kinerja Perusahaan melalui perencanaan pengembangan karir, pelaksanaan proses manajemen karir dan penyediaan fasilitas penunjang.


9

(2)

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pegawai untuk mendapatkan pengembangan dalam upaya meningkatkan kompetensinya secara terbuka dan objektif.

Pasal 14 Jenis Jenis Pengembangan Pegawai (1)

(2) (3)

Dalam upaya meningkatkan kompetensi Pegawai, dilakukan pengembangan Pegawai yang meliputi alternatif berikut : a. Pendidikan dan/atau pelatihan; b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, on the job training, forum presentasi ilmiah, dan forum diskusi c. Pembinaan oleh Atasan langsung; d. Pengembangan diri oleh Pegawai yang bersangkutan; dan e. Hal-hal terkait lainnya yang ditetapkan Perusahaan, Setiap Pegawai yang akan ditugaskan baik sebagai jabatan non struktural atau jabatan struktural diberikan pembekalan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jenis pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi.

Pasal 15 Pengembangan Kompetensi Pegawai (1) (2) (3)

Atasan langsung berkewajiban untuk mengembangkan Pegawai bawahannya. Setiap Pegawai diikutsertakan pada program pengembangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Mekanisme keikutsertaan Pegawai dalam suatu program pengembangan diatur dalam suatu keputusan tersendiri.

Pasal 16 Pengelolaan Karir Pegawai (1)

(2) (3)

Pengelolaan karir seorang Pegawai dapat dilakukan melalui : a. Promosi ; b. Mutasi; c. Rotasi. Promosi, Mutasi dan Rotasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan dan kesesuaian persyaratan kompetensi jabatan, diatur dalam suatu ketentuan tersendiri. Perusahaan memberikan informasi karir kepada Pegawai agar Pegawai mendapat keterangan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan karir.


10

Pasal 17 Perubahan Jabatan Pada Kelas yang Lebih Rendah (1) (2) (3)

Perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lainnya didasarkan atas kebutuhan Perusahaan, bukan atas permintaan Pegawai. Dalam hal terdapat perpindahan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memiliki kelas yang lebih rendah berdasarkan kebutuhan Perusahaan, maka gaji yang bersangkutan ditetapkan sama dengan gaji sebelumnya. Perpindahan Pegawai berdasarkan kebutuhan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah perpindahan yang dilakukan dengan alasan : a. Penyederhanaan/restrukturisasi organisasi; b. Efisiensi Perusahaan; c. Penataan Pegawai; d. Penugasan Perusahaan; dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas Perusahaan.

Pasal 18 Penempatan Pegawai di luar Perusahaan (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7) (8)

Dalam hal-hal tertentu sesuai kebutuhan Anak Perusahaan, Pegawai dapat diperbantukan / dipekerjakan pada Anak Perusahaan dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan dan persyaratan jabatan yang berlaku di Anak Perusahaan. Penempatan Pegawai dari/ke Anak Perusahaan dilakukan untuk memenuhi jabatanjabatan kunci/khusus lowong yang ada relevansinya dengan jabatan asal sesuai kebutuhan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Seleksi kompetensi dalam hal Pegawai akan ditempatkan pada suatu jabatan lowong di Anak Perusahaan berdasarkan ketentuan Perusahaan dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan dan persyaratan jabatan yang berlaku di Anak Perusahaan tersebut. Penempatan dan gaji bagi Pegawai yang ditempatkan di Anak Perusahaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Anak Perusahaan. Pegawai yang karena kepentingan kedinasan diperbantukan pada Anak Perusahaan diatur sebagai berikut : a. Pembinaan administrasi kepegawaian pada Perusahaan; b. Tetap memperoleh fasilitas dari Perusahaan yang tidak diperoleh di Anak Perusahaan; c. Penghasilan serta fasilitas lainya diatur oleh Anak Perusahaan. Pegawai yang karena kepentingan kedinasan dipekerjakan pada Anak Perusahaan diatur sebagai berikut: a. Pembinaan administrasi kepegawaian dan Penghasilannya tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan; b. Berhak memperoleh Penghasilan dan fasilitas lainnya dari Anak Perusahaan disamping penerimaan dari Perusahaan; c. Ruang lingkup tugas pekerjaan diatur oleh Anak Perusahaan. Berdasarkan kebutuhan Perusahaan, Pegawai yang diperbantukan / dipekerjakan pada Anak Perusahaan dapat ditarik kembali ke Perusahaan. Dalam hal Pegawai yang ditempatkan di Anak Perusahaan akan ditempatkan kembali di Perusahaan, maka seleksi kompetensi dilakukan dengan mengacu pada persyaratan


11

jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 19 Alih Profesi (1) (2)

Perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk melakukan alih profesi baik melalui penunjukan Perusahaan maupun pengajuan oleh Pegawai. Ketentuan tata laksana mengenai status kepegawaian dan alih profesi diatur dalam suatu Surat Keputusan tersendiri berdasarkan koordinasi antara Perusahaan dan Sekarga.

Pasal 20 Ikatan Dinas (1) (2) (3)

Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan/ Pelatihan atas biaya dan/atau bantuan Perusahaan dikenakan Ikatan Dinas Kerja di Perusahaan. Penetapan Ikatan Dinas di Perusahaan ditentukan berdasarkan : a. Lamanya waktu pendidikan/pelatihan; dan/atau b. Besarnya biaya dan/atau bantuan pendidikan yang dikeluarkan Perusahaan. Ketentuan teknis mengenai ikatan dinas diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.


12

BAB V HUBUNGAN INDUSTRIAL Bagian Ke 1 : Waktu Kerja dan Istirahat

Pasal 21 Waktu Kerja (1)

(2)

(3) (4) (5)

(6) (7)

Waktu Kerja yang berlaku bagi Pegawai Darat dalam negeri adalah: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Waktu Kerja normal diatur sebagai berikut: a. Dalam hal Pegawai bekerja 5 (lima) hari 1 (satu) minggu : i. Senin s/d Kamis Jam 07.30 s/d 16.30 dengan waktu istirahat jam 12.00 s/d 13.00. ii. Jum’at 07.30 s/d 17.00 dengan waktu istirahat Jam 11.30 s/d 13.00. b. Dalam hal Pegawai bekerja 6 (enam) hari 1 (satu) minggu : i. Senin s/d kamis Jam 08.00 s/d 16.30 dengan waktu istirahat jam 12.00 s/d 13.00. ii. Jum’at 08.00 s/d 16.30 dengan waktu istirahat Jam 11.30 s/d 13.00. iii. Sabtu 09.00 s/d 12.00. Untuk menyesuaikan kondisi kerja pada unit-unit tertentu, waktu kerja normal dapat diatur lain dari ayat (2) pasal ini dengan ketentuan jam kerja setiap minggu tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam. Waktu kerja Pegawai Darat Branch Office Luar Negeri diatur sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan Negara Setempat. Pada unit-unit tertentu karena disebabkan oleh sifat pekerjaannya yang tidak boleh terputus, maka dapat diatur waktu kerja bergilir (shift) yang mekanismenya diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja dengan ketentuan jam kerja setiap minggu tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam untuk waktu kerja siang hari dan/atau tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) jam untuk waktu kerja di malam hari. Waktu kerja Pegawai Udara (jam kerja dan jam istirahat) akan ditentukan oleh Perusahaan bersama Sekarga. Ketentuan rinci tentang jam kerja dan waktu istirahat untuk Pegawai Darat diatur dalam Surat Keputusan tersendiri dan tidak terpisahkan dari PKB ini.

Pasal 22 Waktu Kerja Lembur (1) (2)

Dalam hal terdapat pekerjaan yang harus segera diselesaikan, Pegawai dapat ditugaskan untuk bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan (kerja lembur) berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang dengan menerima upah kerja lembur. Pekerjaan yang harus segera diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yaitu pekerjaan yang bersifat insidentil dan bukan pekerjaan rutin yang tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya waktu kerja.


13

(3) (4)

(5)

(6)

Waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan paling banyak 14 (empatbelas) jam dalam 1 (satu) minggu. Selain waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam hal perlu dilakukan kerja lembur pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan, maka waktu kerja lembur dapat dilakukan dengan tidak melampaui : a. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja siang hari untuk melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan; atau b. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja malam hari untuk melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan. Dalam hal terdapat waktu kerja tambahan melebihi waktu kerja lembur 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu karena kepentingan mendesak untuk kepentingan operasional penerbangan, diberikan pengganti waktu istirahat di antara waktu kerja atau di akhir waktu kerja yang pelaksanaannya diatur oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan rinci tentang Waktu Kerja lembur baik untuk Pegawai darat maupun Exceeding hours bagi Pegawai Udara diatur dalam Surat Keputusan tersendiri dan tidak terpisahkan dari PKB ini.

Pasal 23 Waktu Istirahat & Cuti (1) (2)

Waktu Istirahat adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan oleh Perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jenis Waktu istirahat dan Cuti yang diatur dalam Peraturan Waktu Istirahat dan Cuti Pegawai adalah : a. Waktu Istirahat Tahunan; b. Cuti Sakit; c. Cuti khusus Pegawai wanita; d. Cuti Istimewa; e. Cuti Ibadah Haji; f. Cuti Di luar Tanggungan Perusahaan; Ketentuan pemberian Waktu Istirahat dan Cuti kepada Pegawai diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. Bagian Ke 2 : Lembaga Kerjasama Bipartit

Pasal 24 Ruang Lingkup (1)

(2)

Fungsi Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan adalah : a. Sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara Perusahaan dan Sekarga. b. sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di Perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan Pegawai yang menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenagakerjaan. Lembaga Kerjasama Bipartit mempunyai tugas : a. Melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;


14

(3)

b. Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan aspirasi Pegawai berkaitan dengan kesejahteraan Pegawai dan kelangsungan usaha; c. Melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial di Perusahaan; d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Perusahaan dalam penetapan kebijakan Perusahaan; e. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pegawai dan/atau Sekarga. Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit ditetapkan dari unsur Perusahaan dan unsur Pegawai dengan komposisi perbandingan 1 : 1 (satu berbanding satu) yang jumlahnya disesusaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan jumlah seluruhnya paling sedikit 6 (enam) orang dan sebanyak-banyaknya 20 orang.


15

BAB VI KETENTUAN DISIPLIN PEGAWAI Bagian Ke 1 : Ketentuan Disiplin Pegawai

Pasal 25 Disiplin Pegawai (1) (2)

Peringatan atau sanksi yang diberikan kepada Pegawai merupakan usaha untuk mendidik, membina, dan mengarahkan kepada tindakan dan perbaikan tingkah laku atau kompetensi. Sanksi tindakan indisipliner tidak harus diberikan menurut urutannya, tetapi berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 26 Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat I (1)

(2) (3)

Perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Disiplin Tingkat I adalah: a. Datang terlambat atau pulang sebelum waktunya tanpa izin dari Atasan. b. Melalaikan / melanggar ketentuan kehadiran / absensi, meninggalkan tugas atau tidak hadir di tempat kerja tanpa izin dari Atasan. c. Tidur di tempat kerja selama jam kerja. d. Mengabaikan ketentuan berpakaian seragam / kerja dan alat pelengkapnya serta penggunaan tanda pengenal, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan. e. Tidak Melaporkan atau melaporkan tetapi dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan setiap perubahan data pribadi dan susunan keluarga kepada unit kerja yang membidangi Personalia Direktorat/SBU yang meliputi : i. Alamat/domisili Pegawai ii. Perubahan susunan keluarga yang disebabkan oleh peristiwa: ¾ Pernikahan/perceraian; ¾ Kelahiran Anak; ¾ Kematian istri / suami / anak / orang tua / mertua; ¾ Saudara kandung, orang tua, mertua, suami/isteri yang bekerja di Perusahaan atau Anak Perusahaan; ¾ Anak yang telah bekerja sebagai Pegawai Tetap; atau ¾ Anak yang telah menikah. ¾ Pengangkatan Anak/Adopsi; iii. Menolak pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta usaha perlindungan lainnya di bidang kesehatan yang dipandang perlu oleh Perusahaan. Bersikap tidak pantas sebagai Pegawai, mengeluarkan ucapan kotor, berlaku tidak sopan baik terhadap Atasan maupun sesama Pegawai pada jam kerja. Jenis sanksi terhadap tindakan indisipliner Hukuman Disiplin Tingkat I adalah peringatan tertulis yaitu : a. Surat Peringatan pertama b. Surat Peringatan kedua c. Surat Peringatan ketiga dan terakhir masing masing berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan.


16

Pasal 27 Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat II (1)

(2)

Perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Disiplin Tingkat II adalah : a. Tidak segera melaporkan kepada Atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara / Pemerintah / Perusahaan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil. b. Menggunakan inventaris milik Perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari Perusahaan. c. Bekerja dengan tidak mengindahkan prosedur kerja yang berlaku. d. Lebih dari 3 hari hingga 9 hari kerja berturut-turut tidak masuk bekerja tanpa izin Atasan. e. Tidak membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya dan mengembangkan karirnya. f. Mengabaikan perintah kedinasan dari Atasan yang berwenang. g. Tidak memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. h. Menyalahgunakan fasilitas Pegawai diluar konsesi terbang yang diberikan oleh Perusahaan. i. Membawa senjata api/tajam atau yang membahayakan ke dalam lingkungan Perusahaan kecuali anggota satpam atau yang berwenang menyandangnya. j. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya yang dapat membahayakan atau merugikan Perusahaan atau yang diduga dapat membahayakan dirinya tanpa perintah tertulis dari Atasan. k. Hidup bersama seperti suami isteri di luar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan. l. Menolak untuk bekerjasama dengan rekan sekerja atau dengan Atasannya sesuai perintah kedinasan. m. Melakukan tindakan yang bersifat ancaman atau gangguan baik terhadap Atasan maupun bawahan dan/atau sesama Pegawai dan atau Perusahaan. n. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Perusahaan atau Pegawai. Jenis sanksi terhadap tindakan indisipliner Hukuman Disiplin Tingkat II adalah : a. Penurunan gaji sebesar 10 %; atau b. Pembebasan dari Jabatan Struktural dan tidak ditempatkan pada Jabatan Struktural lainnya, khusus kepada Pejabat Struktural masing masing berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.

Pasal 28 Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III (1)

Perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Disiplin Tingkat III adalah: a. Melakukan kegiatan bersama dengan Atasan, teman sejawat, bawahan atau Pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Perusahaan. b. Tidak mentaati sumpah/janji /komitmen jabatan.


17

c.

Memiliki, memberikan, menjual, membeli, menggadaikan, menjaminkan, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan barang / jasa, dokumen atau suratsurat berharga milik Negara, Perusahaan dan/atau Pihak Ketiga yang sedang dikuasai Perusahaan secara tidak sah dan/atau diluar kewenangannya. d. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. e. Tanpa izin tertulis Perusahaan menjadi pegawai atau bekerja pada Perusahaan lain yang berdampak menimbulkan konflik kepentingan / conflict of interest dengan Perusahaan. f. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Perusahaan. g. Dengan ceroboh atau sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui bahwa pemberian itu berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan yang dapat merugikan Perusahaan. i. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia dan/atau dokumen Negara / Perusahaan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. j. Secara langsung atau tidak langsung memiliki saham/modal dalam Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kewenangannya. k. Melakukan pungutan secara tidak sah / melawan hukum dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. l. Selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tidak masuk bekerja tanpa izin Atasan. m. Melakukan pencurian, penggelapan, penyelundupan, penipuan, pemalsuan, penghinaan, pemerasan, maupun kejahatan lainnya terhadap sesama Pegawai dan/atau Perusahaan. n. Berjudi, meminum-minuman keras, mabuk akibat meminum minuman keras di tempat kerja. o. Melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual, terlibat dalam kegiatan prostitusi baik dilakukan di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja. (2) Perusahaan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pegawai dengan alasan telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat III : a. Berkaitan dengan narkoba; menjadi pecandu, pengguna, produsen, pengedar dan/atau membantu pengedaran baik di luar maupun di tempat kerja atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang Psikotropika. b. Menyalahgunakan fasilitas konsesi terbang. (3) Jenis sanksi terhadap tindakan indisipliner Hukuman Disiplin Tingkat III adalah : a. Penurunan gaji sebesar 30 %; atau b. Penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah; atau c. Pemutusan Hubungan Kerja. (4) Kecuali hukuman PHK, hukuman disiplin Tingkat III berlaku selama 1 (satu) tahun.


18

Pasal 29 Pengulangan Pelanggaran Disiplin (1)

(2)

Pegawai yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin yang sama dan/atau berbeda jenisnya pada saat Pegawai tersebut sedang menjalani hukuman disiplin, dijatuhi hukuman disiplin lebih berat daripada hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. Hukuman disiplin lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah alternatif hukuman disiplin dalam tingkat hukuman yang sama atau dalam tingkat hukuman disiplin yang berbeda.

Pasal 30 Faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan dalam penjatuhan hukuman disiplin (1)

(2)

(3)

Faktor-faktor yang dapat meringankan dalam penjatuhan hukuman disiplin antara lain : a. Tidak beritikad buruk. b. Dapat dibuktikan tidak adanya kesengajaan dalam perbuatan. c. Menunjukkan prestasi kerja atau kondite yang baik. d. Menunjukkan sikap loyal kepada Perusahaan. e. Bersikap sopan terhadap sesama Pegawai maupun Atasan. f. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Perusahaan. g. Tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. h. Masa kerja aktif. Faktor-faktor yang dapat memberatkan dalam penjatuhan hukuman disiplin adalah tingkah laku dan keadaan Pegawai yang menunjukkan hal-hal antara lain sebagai berikut : a. Beritikad buruk. b. Dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan. c. Prestasi kerja dan kondite tidak baik. d. Menunjukkan sikap tidak loyal kepada Perusahaan. e. Bersikap tidak sopan terhadap sesama Pegawai maupun Atasan. f. Pernah melakukan pelanggaran disiplin atau peraturan umum lainnya. g. Mempersulit jalannya pemeriksaan. h. Akibat perbuatannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan. i. Sedang dijatuhi hukuman disiplin oleh Perusahaan. Faktor-faktor yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alternatif hukuman yang akan dipilih dalam jenis hukuman disiplin yang sama.


19

Pasal 31 Dasar Pengambilan Keputusan Hukuman Disiplin Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhkan atas dasar bukti-bukti yang meyakinkan berupa antara lain : a. Surat-surat; b. Pengakuan; c. Kesaksian; d. Hasil keterangan medis; e. Petunjuk-petunjuk yang kuat dan dapat dipercaya, yang dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan Atasan yang bersangkutan, unit yang membidangi Keamanan, Satuan Pengawasan Intern, Personalia, Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan.

Pasal 32 Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) (1) (2) (3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah Atasan langsung, kecuali dalam hal Atasan langsung Pegawai tersebut berstatus Caretaker atau Pelaksana Harian, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah Atasan dari Atasan langsung. Kewenangan Pejabat Yang Berwenang Menghukum diatur dalam lampiran PKB ini.

Pasal 33 Penjatuhan Hukuman Disiplin (1) (2)

(3) (4)

Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak Pegawai terbukti melakukan pelanggaran disiplin Tingkat I dan II. Dalam hal Pegawai melakukan/diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat III dan diancam hukuman Pemutusan Hubungan Kerja, maka putusan penjatuhan hukuman wajib dirundingkan secara bipartit oleh Perusahaan dengan Sekarga atau dengan Pegawai apabila Pegawai yang bersangkutan tidak menjadi anggota Sekarga. Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib melaporkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat I berupa Peringatan Tertulis kepada Unit yang membidangi Personalia Direktorat/SBU. Hukuman disiplin yang dijatuhkan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Keputusan/Surat Peringatan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 34 Keberatan atas Keputusan Hukuman Disiplin (1)

(2)

Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin tingkat II dan III selain PHK diajukan secara tertulis disertai alasan-alasannya, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan diajukan kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum. Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang


20

(3) (4)

penjatuhan hukuman disiplin tingkat II dan III selain PHK, wajib mengambil keputusan berupa menguatkan, meringankan, atau mengubah jenis hukuman disiplin atas keberatan yang diajukan Pegawai dalam jangka waktu 20 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima Surat Keberatan. Apabila dipandang perlu, Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan/atau orang lain yang dianggap perlu. Keberatan atas hukuman disiplin tingkat III berupa PHK diajukan kepada Instansi ketenagakerjaan yang berwenang pada bagian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 35 Skorsing (1) (2)

(3)

Skorsing merupakan tindakan yang diambil Perusahaan untuk menonaktifkan sementara Pegawai sebelum ada keputusan tetap. Skorsing dapat diberikan kepada Pegawai yang berdasarkan persangkaan kuat telah melakukan pelanggaran yang akan dapat mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin Tingkat III, antara lain : a. adanya bukti yang meyakinkan; b. sedang dalam pemeriksaan/tahanan pihak yang berwajib; c. untuk mencegah terjadinya rekayasa atau hilangnya barang bukti; d. untuk melindungi kepentingan/nama baik Negara atau Perusahaan. Skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Pegawai dengan alasan yang jelas.

Pasal 36 Hak dan Kewajiban Pegawai yang Dikenakan Skorsing (1)

(2) (3)

Pegawai yang dikenakan Skorsing, terhadapnya berlaku ketentuan : a. Tidak diperkenankan datang ke Perusahaan, kecuali jika dipanggil secara tertulis atau ditentukan lain oleh Perusahaan; b. Penarikan sementara tanda pengenal Pegawai (ID Card dan Pas Bandara); c. Gaji Pegawai tiap bulan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; d. Fasilitas konsesi terbang bagi yang bersangkutan dan keluarga dibekukan; e. Fasilitas kesehatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku; f. Penghasilan di luar gaji dihentikan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata dalam jangka waktu skorsing sudah terdapat keputusan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka Skorsing yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan dinyatakan berakhir. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak terbukti kesalahannya, maka nama serta status yang bersangkutan direhabilitasi dalam media komunikasi internal Perusahaan minimal ½ halaman atas persetujuan Pegawai yang bersangkutan.


21

Pasal 37 Pemeriksaan (1)

(2) (3)

(4) (5)

(6) (7) (8)

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin tingkat II dan III dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai untuk mendapatkan pembuktian, kebenaran atas dugaan atau sangkaan dan/atau pengakuan sebenarnya terhadap suatu pelanggaran disiplin tingkat II atau III yang dilakukan Pegawai. Selama proses pemeriksaan, Pegawai dapat meminta untuk didampingi oleh Sekarga. Pemeriksaan tidak perlu dilakukan apabila : a. Pegawai terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat I; b. Pegawai melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai diketahui berdasarkan hasil temuan Satuan Pengawasan Intern. Pejabat Pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan : a. Adanya temuan dari unit pengguna (User); b. Tertangkap tangan. Pejabat Pemeriksa untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat I adalah Pejabat yang berwenang menghukum dan untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat II dan III adalah Pejabat dari unit yang membidangi Keamanan Perusahaan berkoordinasi dengan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Pegawai yang melakukan / diduga melakukan pelanggaran disiplin, orang/pihak lain dan/atau saksi wajib memenuhi panggilan dari Pejabat Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan. Pegawai yang dengan sengaja tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan berturut-turut dari Pejabat Pemeriksa sehubungan dengan proses pemeriksaan, maka Pejabat Pemeriksa dapat menyimpulkan dugaan pelanggaran disiplin. Proses pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditemukannya suatu pelanggaran disiplin. Bagian Ke 2 : PHK

Pasal 38 Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (1)

(2)

Pemutusan hubungan kerja antara Pegawai dengan Perusahaan terdiri dari : a. Pemutusan Hubungan Kerja karena Memenuhi Persyaratan usia Pensiun Normal. b. Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri. c. Pemutusan Hubungan Kerja karena Melakukan Pelanggaran Disiplin. d. Pemutusan Hubungan Kerja karena Ditahan pihak yang berwajib. e. Pemutusan Hubungan Kerja karena Cacat / Sakit. f. Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi. g. Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak memenuhi persyaratan jabatan / kinerja. h. Pegawai meninggal dunia. Mekanisme pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut dalam suatu Surat Keputusan tersendiri sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Sekarga.


22

Pasal 39 Pemutusan Hubungan Kerja karena Memenuhi Persyaratan Usia Pensiun Normal (1) (2)

(3) (4)

Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai yang telah mencapai usia pensiun normal. Usia Pensiun Pegawai Tetap : a. Kelompok I : yaitu Penerbang, Usia Pensiun Normal adalah 60 (enam puluh) tahun. b. Kelompok II : yaitu Juru Mesin Udara, Pramugara, Pramugari, Pegawai Darat, Usia Pensiun Normal 56 (lima puluh enam) tahun. Masa Persiapan Pensiun (MPP) diberikan pada saat Pegawai memasuki satu tahun sebelum usia pensiun normal. Kepada Pegawai yang hendak memasuki masa pensiun normal seperti diatur dalam ayat (3) pasal ini, diberikan Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (Diklat Purnabakti) yang lamanya disesuaikan dengan kondisi Perusahaan.

Pasal 40 Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri (1) (2)

Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dalam hal Pegawai Tetap mengajukan permohonan untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan oleh Calon Pegawai atau Pegawai Tetap secara tertulis kepada Perusahaan dan diterima oleh Perusahaan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja dimaksud.

Pasal 41 Pemutusan Hubungan Kerja karena Melakukan Pelanggaran Disiplin (1) (2) (3)

Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pegawai yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai. Tata laksana penjatuhan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja karena melakukan pelanggaran disiplin diatur dalam Bagian Kesatu tentang Ketentuan Disiplin Pegawai dan peraturan pelaksanaannya. Pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 42 Pemutusan Hubungan Kerja karena Ditahan Pihak Berwajib (1) (2)

Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Pegawai ditahan oleh pihak yang berwajib baik karena pengaduan Perusahaan maupun bukan pengaduan Perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penghasilan Pegawai yang sedang dalam penahanan oleh pihak yang berwajib sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja mengikuti peraturan mengenai skorsing.


23

Pasal 43 Pemutusan Hubungan Kerja karena Cacat / Sakit Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai yang mengalami sakit berkepanjangan yang tidak dapat melakukan pekerjaannnya setelah melampaui batas waktu 12 (dua belas) bulan dan Pegawai yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.

Pasal 44 Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Efisiensi Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan karena alasan efisiensi yaitu: a. Penyederhanaan/restrukturisasi organisasi; b. Tidak tersedia formasi jabatan sebagai akibat dari strategi Perusahaan melakukan spin off, pengalihan sebagian kepemilikan/asset, merger, atau akuisisi; c. Tidak tersedia formasi jabatan setelah Pegawai selesai menjalani Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan.

Pasal 45 Pemutusan Hubungan Kerja karena Tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan (1) (2) (3)

Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan jabatan yang telah ditentukan oleh Perusahaan baik persyaratan kompetensi maupun persyaratan profesi lainnya. Mekanisme pemutusan hubungan kerja karena alasan tidak memenuhi persyaratan jabatan akan diatur lebih lanjut dalam suatu Surat Keputusan tersendiri berkoordinasi dengan Sekarga. PHK sebagaimana dimaksud pada pasal ini hanya dapat dilakukan apabila Perusahaan telah mengusahakan agar Pegawai yang bersangkutan dapat memenuhi kembali persyaratan jabatannya.

Pasal 46 Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (1)

(2)

Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja disampaikan kepada Pegawai selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja, kecuali pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi atau telah memenuhi persyaratan usia pensiun normal. Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan telah memenuhi persyaratan usia pensiun normal disampaikan kepada Pegawai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemutusan hubungan kerja dengan hak pensiun.


24

Pasal 47 Hak Hak Kepegawaian (1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

Kepada Pegawai yang berakhir atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan, karena alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 PKB ini, diberikan hak-hak kepegawaiannya. Hak-hak kepegawaian yang timbul karena dilakukannya pemutusan hubungan kerja, seperti dimaksud ayat (1) di atas pasal ini antara lain: a. Uang Pesangon dan/atau; b. Uang Penghargaan Masa Kerja dan/atau; c. Uang Penggantian Hak dan/atau; d. Uang Pisah dan/atau; e. Uang Penghargaan Pensiun Normal dan/atau; f. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak. Hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur dalam lampiran PKB ini. Tunjangan Hari Tua (THT) Perusahaan bagi Pegawai yang bekerja sebelum tanggal 22 Mei 2000 dan telah mengikuti program THT sesuai ketentuan yang berlaku. Hak-hak kepegawaian bagi Pegawai yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan efisiensi kecuali Pemutusan Hubungan Kerja karena Pegawai selesai menjalani Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan dan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan / kinerja, selain diatur dalam ayat (2) dan (4) pasal ini juga diatur dalam Surat Keputusan tersendiri dan berkoordinasi dengan Sekarga. Fasilitas Konsesi Terbang Pensiunan dan Fasilitas Kesehatan Pensiunan diberikan jika memenuhi persyaratan seperti diatur dalam lampiran PKB ini.

Pasal 48 Pengembalian Perlengkapan dan Perumahan Perusahaan (1)

(2)

Apabila Pegawai diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan apapun juga, maka yang bersangkutan diharuskan untuk mengembalikan semua alat-alat Perusahaan atau barang-barang lainnya yang dipakai / dipinjamnya. Selama alat-alat atau barang-barang tersebut belum dikembalikan, maka sejumlah uang sebesar harga atau barang-barang tersebut (menurut harga yang ditentukan oleh Perusahaan) akan diperhitungkan dengan segala hak-haknya yang akan diterimanya dari Perusahaan. Apabila Pegawai menempati rumah Perusahaan, maka ia harus mengosongkan rumah itu dalam kesempatan pertama dengan tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan Perusahaan. Selama rumah itu belum kembali kepada Perusahaan, maka Perusahaan tidak wajib membayar uang dan fasilitas lainnya yang akan diterima menurut haknya. Bagian Ke 3 : Ketentuan Lain Lain

Pasal 49 Penanganan Keluh Kesah Pegawai (1)

Untuk menangani keluh kesah yang terkait dengan hubungan industrial, Pegawai menulis keluh kesahnya.


25

(2) (3)

Apabila tidak terkait dengan hubungan industrial, diselesaikan dengan pembinaan dan konseling. Tahapan penyelesaian/penanganan keluh kesah Pegawai yang terkait dengan hubungan industrial meliputi: a. Tahap Satu : i. Pegawai yang mempunyai masalah/keluh kesah terlebih dahulu harus menyampaikan secara tertulis kepada Atasan langsung. ii. Atasan langsung berusaha untuk melakukan penyelesaian kepada Pegawainya, sehingga keluh kesah dapat diselesaikan pada tingkat tersebut dengan jangka waktu selama-lamanya 15 hari kerja sejak dilakukannya pembicaraan awal pada Tahap Kesatu. b. Tahap Kedua : i. Apabila permasalahan/keluh kesah belum dapat diselesaikan pada tahap Kesatu setelah jangka waktu 15 hari kerja, maka keluh kesah tersebut dapat ditingkatkan atau diteruskan kepada Atasan yang lebih tinggi (Atasan dari atasan langsung yang bersangkutan) secara tertulis dengan tembusan kepada Unit yang membidangi Personalia dan Sekarga. ii. Pada tahap ini keluh kesah diselesaikan antara Atasan dari Atasan langsung yang bersangkutan dengan Pegawai yang bersangkutan dengan jangka waktu selama-lamanya 15 hari kerja sejak dilakukannya pembahasan awal pada Tahap Kedua. iii. Apabila permasalahan/keluh kesah belum dapat diselesaikan pada tahap kedua, maka keluh kesah tersebut dapat ditingkatkan atau diteruskan kepada Personalia, Sekarga, dan unit terkait lainnya sesuai permasalahan yang dibahas.

Pasal 50 Perkawinan & Perceraian Ketentuan untuk melakukan perkawinan dan perceraian tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.


26

BAB VII IMBAL JASA Pasal 51 Ruang Lingkup Perusahaan memberikan Imbal Jasa (Imbalan) kepada Pegawai sebagai penghargaan kepada Pegawai atas kontribusi positif dan/atau jasanya kepada Perusahaan, yang meliputi : a. Gaji; b. Tunjangan / Allowance ; c. Insentif; d. Fasilitas / Kesejahteraan dan e. Penghargaan lain lain. Bagian Ke 1 : Gaji dan Penghasilan

Pasal 52 Komponen Penghasilan Pegawai Komponen Penghasilan Pegawai terdiri dari Gaji dan Penerimaan lain yang bersifat tetap yang diterima Pegawai pada setiap bulan.

Pasal 53 Gaji & Sistem Penggajian (1) (2) (3)

(4)

Perusahaan memberikan Gaji kepada Pegawai pada setiap bulan yang didasarkan pada Sistem Penggajian yang ditetapkan Perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi. Sistem Penggajian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini termasuk mengatur kenaikan gaji tahunan bagi Pegawai Tetap. Penetapan Gaji Pegawai dibedakan berdasar status Pegawai, yakni meliputi: a. Penetapan Gaji Pegawai Tetap; b. Penetapan Gaji Calon Pegawai ; c. Penetapan Gaji Pegawai Home Staff; d. Penetapan Gaji Pegawai Local Staff ; e. Penetapan Gaji Pegawai Joining; f. Penetapan Gaji Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Ketentuan mengenai Penetapan Gaji Pegawai tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 54 Dasar Perhitungan Program (1)

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Bab Imbalan ini digunakan sebagai dasar perhitungan untuk : a. Program Jaminan Sosial Pegawai;


27

(2)

b. Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja; c. Uang Penghargaan Pensiun; dan d. Penghargaan Masa Bakti. Gaji sebagaimana dimaksud dalam Bab Imbalan ini digunakan sebagai dasar perhitungan untuk : a. Program Pensiun; b. Program Jaminan Kesehatan Pegawai saat Pensiun.

Pasal 55 Penghasilan Pada Masa Sakit (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pegawai yang tidak dapat menjalankan pekerjaan/jabatan karena sakit terus menerus disebabkan oleh penyakit kelamin / HIV / AIDS / kecelakaan karena aktifitas/hobi yang beresiko tinggi diluar kedinasan, yang dinyatakan oleh dokter Perusahaan, dibayarkan Penghasilan sebagai berikut : a. Periode 3 bulan pertama dibayar 100 % (seratus persen) Penghasilan; b. Periode 3 bulan kedua dibayar 75 % (tujuh puluh lima persen) Penghasilan; c. Periode 3 bulan ketiga dibayar 50 % (lima puluh persen) Penghasilan; d. Periode 3 bulan keempat dibayar 25 % (dua puluh lima persen) Penghasilan. Pegawai yang tidak dapat menjalankan pekerjaan/jabatan karena sakit terus menerus diluar sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang dinyatakan oleh dokter Perusahaan, dibayarkan Penghasilan sebagai berikut: a. Periode 6 bulan pertama dibayar 100 % (seratus persen) Penghasilan; b. Periode 6 bulan kedua dibayar 90 % (sembilan puluh persen) Penghasilan; c. Periode 6 bulan ketiga dibayar 75 % (tujuh puluh lima persen) Penghasilan; d. Periode 6 bulan keempat dibayar 50 % (lima puluh persen) Penghasilan. Dalam hal Pegawai yang setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini belum ada penetapan dari dokter Perusahaan mengenai kondisi kesehatan yang bersangkutan, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) huruf d pasal ini diperpanjang sampai dengan ada penetapan mengenai kondisi kesehatan yang bersangkutan dari dokter Perusahaan dengan ketentuan dibayarkan Penghasilan sesuai periode terakhir. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang telah sembuh dari sakit yang dinyatakan oleh dokter Perusahaan kemudian bekerja kembali seperti semula, apabila mengalami sakit kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka hubungan kerjanya diakhiri dari Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Selama proses pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penghasilan yang diterima Pegawai adalah Penghasilan yang dibayar pada periode terakhir. b. Hak-hak kepegawaian akibat pemutusan hubungan kerja diberikan berdasarkan 100 % (seratus persen) Penghasilan. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah sembuh dari sakit yang dinyatakan oleh dokter Perusahaan kemudian bekerja kembali seperti semula, apabila mengalami sakit kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pasal ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Periode 3 bulan pertama dibayar 100 % (seratus persen) Penghasilan; b. Periode 3 bulan kedua dibayar 75 % (tujuh puluh lima persen) Penghasilan; c. Periode 3 bulan ketiga dibayar 50 % (lima puluh persen) Penghasilan;


28

(6)

(7)

d. Periode 3 bulan keempat dibayar 25 % (dua puluh lima persen) Penghasilan. Pegawai yang setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) pasal ini tidak dapat bekerja kembali yang dinyatakan oleh dokter Perusahaan, maka yang bersangkutan diputuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Selama proses pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penghasilan yang diterima Pegawai adalah Penghasilan yang dibayar pada periode terakhir. b. Hak-hak kepegawaian akibat pemutusan hubungan kerja diberikan berdasarkan 100 % (seratus persen) Penghasilan. Khusus untuk Pejabat Struktural yang mengalami sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dan setelah menjalani cuti sakit selama 6 (enam) bulan dan masih menjalani cuti sakit berdasarkan surat keterangan dokter Perusahaan, maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai bulan ketujuh.

Pasal 56 Penghasilan Di Anak Perusahaan (1) (2) (3)

Penghasilan Pegawai yang ditempatkan/ditugaskan oleh Perusahaan ke Luar Perusahaan ditetapkan terpisah sesuai jenis penempatan yang diatur dalam surat keputusan tersendiri. Penghasilan Pegawai yang ditempatkan/ditugaskan oleh Perusahaan ke Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dan dibayarkan oleh Anak Perusahaan tersebut. Gaji Pegawai yang ditempatkan/ditugaskan oleh Perusahaan ke Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya sama dengan gaji yang bersangkutan di Perusahaan pada saat sebelum ditempatkan/ditugaskan.

Pasal 57 Penghasilan Di Luar Anak Perusahaan Penghasilan Pegawai yang ditempatkan / ditugaskan oleh Perusahaan di luar Perusahaan selain di Anak Perusahaan ditetapkan terpisah sesuai jenis penempatan yang diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 58 Pajak Penghasilan Pajak atas Penghasilan (Pph) Pegawai yang timbul sehubungan dengan ketentuan UndangUndang Perpajakan yang berlaku ditanggung oleh Perusahaan.

Pasal 59 Potongan Penghasilan Perusahaan berwenang melakukan pemotongan atas Penghasilan Pegawai sehubungan dengan kepesertaan dalam suatu program yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau PKB PT GARUDA INDONESIA – SEKARGA PERIODE TAHUN 2004 – 2006

29

Perusahaan yang berlaku sebesar jumlah yang menjadi tanggungan Pegawai atau berdasarkan permintaan Pegawai yang bersangkutan

Pasal 60 Waktu Pembayaran Penghasilan (1) (2) (3)

Penghasilan Pegawai dibayarkan setiap bulan oleh Perusahaan pada tanggal 26 atau tanggal lain yang ditetapkan Perusahaan lebih awal. Penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Penghasilan pada bulan berjalan. Dalam hal Pegawai mulai melakukan hubungan kerja dengan Perusahaan kurang dari satu bulan kalender untuk bulan berjalan, maka Penghasilan dibayarkan secara prorata dengan perhitungan 1/30 X Penghasilan X Jumlah hari kalender hubungan kerja untuk bulan berjalan tersebut.

Pasal 61 Upah Lembur (1) (2) (3) (4) (5)

Perusahaan wajib memberikan Upah Lembur kepada Pegawai yang bekerja di luar jam/hari kerja kedinasan dan atas perintah pejabat yang berwenang. Pegawai yang mendapat fasilitas jabatan atau fasilitas proyek/sekretaris apabila melakukan kerja lembur kepadanya tidak dibayarkan upah lembur. Upah kerja lembur per jam ditentukan berdasarkan jam lembur yang sesungguhnya yang digunakan untuk kerja lembur. Jam lembur yang diperhitungkan setiap kali lembur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Ketentuan tentang pemberian Upah Lembur termasuk besarnya Upah Lembur diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. Bagian Ke 2 : Tunjangan / Allowance

Pasal 62 Tunjangan / Allowance (1)

Perusahaan dapat memberikan Tunjangan / Allowance kepada Pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas Pegawai dan kesejahteraan Pegawai, yang meliputi antara lain : a. Tunjangan Hari Raya; b. Tunjangan / Bantuan Istirahat Tahunan (BIT); c. Uang Makan dan Uang Extra Voeding; d. Uang Transportasi; e. Shift Allowance; f. Tunjangan Fasilitas Jabatan; g. Tunjangan Flops Licence; h. Tunjangan Aircraft Maintenance Licence; i. Tunjangan dan Honorarium Instruktur Awak Kokpit, Awak Kabin, dan Flight Operation Officer (FOO); j. Flight Allowance and Daily Allowance (FATA) bagi Pegawai Udara; k. Daily Allowance and Travel Allowance (DA&TA) Pegawai yang melakukan


30

(2) (3)

Perjalanan Dinas; l. Tunjangan Peralihan; m. Inconvenience Allowance; n. Other Assignments Allowance. Pemberian Tunjangan / Allowance sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada kondisi dan kemampuan Perusahaan. Ketentuan tentang pemberian Tunjangan / Allowance termasuk besarnya Tunjangan / Allowance sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 63 Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) (1) (2) (3) (4)

Perusahaan wajib memberikan THR kepada Pegawai yang telah mempunyai Masa Kerja Aktif di Perusahaan dalam tahun berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebesar sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan Penghasilan. Pegawai yang telah memiliki Masa Kerja Aktif 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 1 (satu) tahun pada saat waktu pembayaran ditetapkan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan Masa Kerja Aktif yang telah dijalani. Pegawai yang putus hubungan kerjanya dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan diberikan THR. Pembayaran THR dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari raya keagamaan. Bagian Ke 3 : Insentif

Pasal 64 Ketentuan Insentif (1)

(2) (3)

Insentif diberikan kepada Pegawai Tetap yang aktif bekerja/berproduksi dalam bulan atau triwulan atau tahun berjalan guna meningkatkan produktifitas dan motivasi kerja Pegawai yang terus menerus, dengan syarat terpenuhinya sasaran kinerja yang ditetapkan Perusahaan kecuali: a. Local staff; b. Pegawai yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum tanggal ditetapkannya pemberian insentif, Pegawai yang hubungan kerjanya berakhir karena mencapai usia pensiun normal lebih dari 30 hari sebelum tanggal ditetapkannya pemberian insentif diberikan secara proporsional. Ketentuan pemberian insentif dan besarnya insentif diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 65 Insentif Kinerja Pegawai Besarnya angka persentase insentif kinerja Pegawai atas hasil penilaian kinerja terhadap komponen gaji ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri dengan mengacu pada kinerja Perusahaan. PKB PT GARUDA INDONESIA – SEKARGA PERIODE TAHUN 2004 – 2006

31

Bagian Ke 4 : Fasilitas/Kesejahteraan

Pasal 66 Dasar Pemberian Fasilitas / Kesejahteraan Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan Pegawai, Perusahaan memberikan berbagai Fasilitas / Kesejahteraan kepada Pegawai yang besarnya / nilainya dan wujudnya disesuaian dengan kondisi dan kemampuan Perusahaan.

Pasal 67 Jenis Fasilitas / Kesejahteraan (1)

(2)

Fasilitas / Kesejahteraan yang dapat diberikan kepada Pegawai antara lain : a. Fasilitas Kesehatan Pegawai; b. Fasilitas Kesehatan Pegawai Masa Pensiun; c. Fasilitas Konsesi Terbang; d. Fasilitas Rumah Jabatan; e. Uang Pengganti Fasilitas Perumahan; f. Pakaian Seragam dan Alat Perlengkapan Kerja; g. Asuransi Khusus Pegawai Udara (Personal Accident dan atau Lost of Flying Licence/LoL); h. Program Pensiun; i. Jaminan Sosial; j. Jaminan Hari Tua (JHT); k. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); l. Jaminan Kematian (JK); m. Uang Duka / Santunan; Ketentuan tentang pemberian Fasilitas / Kesejahteraan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 68 Iuran (1)

Besarnya persentasi iuran yang dibayar oleh Perusahaan dan/atau yang dipotong dari Penghasilan Pegawai untuk pendanaan : a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Program Asuransi Sejenis: Perusahaan : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1,74 % (satu koma tujuh puluh empat persen). b. Program Jaminan Kematian (JK) atau Program Asuransi Sejenis : Perusahaan : 0,30 % (nol koma tiga puluh persen). c. Program Jaminan Hari Tua (JHT) atau Program Asuransi Sejenis: i. Perusahaan : 3,7 % (tiga koma tujuh persen) ii. Pegawai : 2,0 % (dua koma nol persen)


32

(2)

(3)

Besarnya persentasi iuran yang dibayar oleh Perusahaan dan/atau yang dipotong dari Gaji Pegawai untuk pendanaan : a. Program Pensiun : i. Perusahaan : 5,5 % (lima koma lima persen) ii. Pegawai : 2 % (dua persen). b. Program Jaminan Kesehatan Pegawai saat Pensiun : i. Perusahaan : 4 % (empat persen) ii. Pegawai : 2 % (dua persen). Atas kesepakatan bersama antara Perusahaan dan Sekarga, besarnya iuran-iuran (baik iuran tanggungan Perusahaan maupun iuran tanggungan Pegawai) tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diubah. Bagian Ke 5 : Penghargaan

Pasal 69 Penghargaan Masa Bakti (1) (2)

Perusahaan memberikan Penghargaan Masa Bakti kepada Pegawai yang memiliki masa kerja 10 tahun, 15 tahun (untuk Local Staff), 20 tahun, 30 tahun dan 35 tahun. Ketentuan tentang pemberian Penghargaan Masa Bakti, termasuk bentuk penghargaannya diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 70 Penghargaan Jam Terbang (1)

(2) (3)

Penghargaan Jam Terbang diberikan kepada Pegawai Udara (Penerbang, Juru Mesin Udara dan Awak Kabin) yang telah mencapai jam terbang sebagai berikut : a. 5.000 jam b. 10.000 jam c. 15.000 jam d. 20.000 jam e. 25.000 jam. Jam terbang yang dihargai/dihitung untuk pemberian Penghargaan Jam Terbang adalah Jam Terbang pada Perusahaan. Ketentuan tentang penghargaan Jam Terbang diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.


33

BAB VIII KETENTUAN PERJALANAN DINAS Pasal 71 Perjalanan Dinas Pegawai (1)

(2) (3)

Perjalanan Dinas Pegawai, dilakukan oleh Pegawai dari tempat kedudukannya ke daerah lain atas perintah yang berwenang dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk suatu keperluan yang ditentukan oleh Perusahaan dan kembali ke tempat kedudukan semula. Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas wajib dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Ketentuan selengkapnya tentang Perjalanan Dinas diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 72 Perjalanan Pindah/Mutasi (1) (2) (3) (4)

(5) (6)

Perjalanan Pindah dilakukan oleh Pegawai dengan atau tanpa disertai keluarganya atas perintah yang berwenang dari tempat kedudukan yang lama untuk melakukan tugas jabatan yang baru pada tempat kedudukan yang baru. Apabila di tempat kedudukan yan g baru tidak memperoleh fasilitas perumahan/rumah jabatan, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang penggantian fasilitas perumahan dalam rangka mutasi. Dengan dibayarkannya uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Perusahaan dibebaskan dari segala kewajiban dalam menyediakan perumahan sehubungan dengan mutasi tersebut. Dengan diberikannya uang pengganti atau fasilitas perumahan kepada Pegawai, maka Perusahaan hanya menyediakan fasilitas akomodasi (hotel, breakfast, laundry) serta Daily Allowance dan Travel Allowance untuk selama maksimal 14 x 24 jam ( 14 hari ) dan apabila fasilitas akomodasi tersebut tidak digunakan tidak dapat ditukarkan dalam bentuk uang. Pegawai yang mutasi (pindah tempat kedudukan) dari Dalam Negeri yang dimutasi ke Kantor cabang (Branch Office/BO) Luar Negeri atau dari BO Luar Negeri ke BO Luar Negeri tidak diberikan uang penggantian fasilitas perumahan. Ketentuan selengkapnya tentang Perjalanan Pindah/mutasi diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 73 Perjalanan Pendidikan/ Latihan Kerja di Dalam Negeri Bagi Pegawai Kantor Cabang / Branch Office yang mengikuti pendidikan/latihan kerja dengan SPPD diberikan akomodasi (Hotel/Dormitory) serta Daily Allowance dan Travel Allowance sesuai ketentuan yang berlaku.


34

Pasal 74 Perjalanan Pendidikan/Latihan Kerja di Luar Negeri (1) (2)

Bagi Pegawai yang melakukan perjalanan pendidikan/latihan kerja di Luar Negeri untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang diberikan Travel dan Daily Allowance serta akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi perjalanan dinas biasa. Apabila perjalanan pendidikan/latihan kerja dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, berlaku ketentuan penggajian dan fasilitas bagi siswa atau ditetapkan lain dalam Perjanjian Pendidikan (Tugas Belajar) Dan Wajib Kerja.

Pasal 75 Perjalanan Dinas Penerbangan VVIP (1) (2)

Bagi Pegawai udara yang disertakan untuk mengikuti penerbangan dalam rangka kunjungan kenegaraan/Charter Flight VVIP sebagai active crew diberikan FATA sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pegawai udara yang dalam perjalanan charter flight VVIP tidak sebagai active crew atau Pegawai Darat dilengkapi dengan SPPD, tidak diberikan FATA.


35

BAB IX PENUTUP Pasal 76 (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

PKB ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal 26 Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 25 Januari 2006. Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya PKB ini tidak ada pemberitahuan atau pernyataan atau kesepakatan untuk pembaharuan/perubahan dari salah satu pihak, maka PKB ini dinyatakan diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Apabila terdapat perubahan dalam PKB ini, maka PKB ini akan disesuaikan setelah memperoleh kesepakatan bersama dari para pihak. Ketentuan-ketentuan yang merupakan pengaturan teknis maupun penjabaran lebih lanjut dari sisi PKB ini akan diatur dan ditandatangani bersama dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari PKB ini. Dalam hal ketentuan-ketentuan yang merupakan pengaturan teknis maupun penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini belum diatur yang baru, maka yang berlaku adalah ketentuan dan/atau Surat Keputusan yang berlaku sebelum berlakunya PKB ini sepanjang tidak bertentangan dengan PKB ini. Kepada Pegawai yang telah dikenakan suatu tindakan yang telah diputuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya PKB ini, maka tindakan yang telah diputuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya PKB ini tetap berlaku sesuai dengan keputusan berdasarkan ketentuan dimaksud. Pegawai yang sedang dalam suatu proses/keadaan tertentu yang belum diputuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya PKB ini, maka kepada Pegawai yang bersangkutan diputuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya PKB ini.


36

LAMPIRAN I PKB 2004-2006

WAKTU ISTIRAHAT TAHUNAN (CUTI TAHUNAN) Lamanya waktu istirahat tahunan adalah sebagai berikut : (1) Bagi Pegawai Darat dengan masa kerja : i. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun selama 12 (duabelas) hari kerja; ii. 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 16 tahun selama 18 (delapanbelas) hari kerja; iii. 16 tahun dan seterusnya selama 24 (duapuluh empat) hari kerja. (2) Bagi Awak Kabin dengan masa kerja : i. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun selama 14 (empatbelas) hari kalender; ii. 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 16 tahun selama 21 (duapuluh satu) hari kalender; iii. 16 tahun dan seterusnya selama 28 (duapuluh delapan) hari kalender. (3) Bagi Penerbang dan Juru Mesin Udara dengan masa kerja : i. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun selama 21 (duapuluh satu) hari kalender; ii. 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 16 tahun selama 28 (duapuluh delapan) hari kalender; iii. 16 tahun dan seterusnya selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender.


37

LAMPIRAN II PKB 2004-2006

CUTI ISTIMEWA (1) Pegawai yang melaksanakan cuti istimewa, Penghasilannya tetap dibayarkan, dalam hal : a. Pegawai menikah : 3 (tiga) hari b. Menikahkan Anak : 2 (dua) hari c. Mengkhitankan Anak : 2 (dua) hari d. Membaptiskan Anak : 2 (dua) hari e. Istri Melahirkan atau keguguran kandungan : 2 (dua) hari f. Suami/Istri, atau Orang tua/Mertua atau Anak Atau Menantu meninggal : 2 (dua) hari g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal Dunia : 1 (satu) hari h. Hari pertama istri/suami/anak dirawat di Rumah Sakit : 1 (satu) hari i. Mendapat panggilan kepolisian, pengadilan atau Instansi Pemerintah : sesuai kebutuhan j. Melaksanakan kewajiban negara/kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam skala Nasional atau Internasional atas penugasan Negara/ Perusahaan : sesuai kebutuhan (2) Cuti Istimewa hanya berlaku sepanjang keperluan/ kejadian tersebut terjadi pada saat Pegawai bekerja/ tugas terbang dan tidak berlaku apabila terjadi pada saat Pegawai tidak bekerja/hari libur.


38

LAMPIRAN III PKB 2004-2006

BESARNYA UANG PESANGON MASA KERJA AKTIF (MKA)

BESARNYA

•

MKA kurang dari 1 tahun

1 bulan Penghasilan

•

MKA 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun

2 bulan Penghasilan

•


3 bulan Penghasilan

•


4 bulan Penghasilan

•


5 bulan Penghasilan

•


•


7 bulan Penghasilan

•


8 bulan Penghasilan

•

MKA 8 tahun atau lebih

6 bulan Penghasilan

9 bulan Penghasilan


39

LAMPIRAN IV PKB 2004 – 2006

BESARNYA UANG PENGHARGAAN MASA KERJA MASA KERJA AKTIF (MKA)

BESARNYA

•


2 bulan Penghasilan

•


3 bulan Penghasilan

•


4 bulan Penghasilan

•


5 bulan Pengahsilan

•


6 bulan Penghasilan

•


7 bulan Penghasilan

•


8 bulan Penghasilan

•


10 bulan Penghasilan


40

LAMPIRAN V PKB 2004 – 2006

BESARNYA UANG PENGHARGAAN PENSIUN NORMAL

MASA KERJA AKTIF (MKA)

BESARNYA

•



•



•



•


27 bulan Pengahsilan

•




41

LAMPIRAN VI PKB 2004 – 2006

BESARNYA UANG PISAH UNTUK PHK ATAS PERMINTAAN SENDIRI MASA KERJA AKTIF (MKA)

BESARNYA

•


2 bulan Penghasilan

•


3 bulan Penghasilan

•


4 bulan Penghasilan

•

MKA 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 5 bulan Pengahsilan tahun

•

MKA 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 6 bulan Penghasilan tahun

•


•


•




42

LAMPIRAN VII PKB 2004 – 2006

BESARNYA UANG PISAH UNTUK PHK KARENA MANGKIR SELAMA 10 HARI KERJA BERTURUT-TURUT ATAU MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MASA KERJA AKTIF (MKA)

BESARNYA

•


1 bulan Penghasilan

•


2 bulan Penghasilan

•


3 bulan Penghasilan

•


4 bulan Pengahsilan

•


5 bulan Penghasilan


43

LAMPIRAN VIII PKB 2004 – 2006

TARIF PERAWATAN RUMAH SAKIT A. TARIF PERAWATAN RUMAH SAKIT BAGI PEGAWAI DARAT NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

STRUKTURAL

PEG.DARAT/ KELOMPOK

PLAN

KELAS PERAWATAN / TARIF (Rp.)

G

B

350.000,-

F

B

300.000,-

E

B

250.000,-

D

C

175.000,-

C

C

165.000,-

B A -

C D D

150.000,125.000,125.000,-

Satu tingkat dibawah Direksi Dua tingkat dibawah Direksi Tiga tingkat dibawah Direksi Empat tingkat dibawah Direksi Lima tingkat dibawah Direksi Calon Pegawai / PKWT

B. TARIF PERAWATAN RUMAH SAKIT BAGI PENERBANG NO 1. 2. 3.

PEGAWAI UDARA PENERBANG Captain FO Calon Pegawai / PKWT

PLAN

KELAS PERAWATAN / TARIF (Rp.) 350.000,300.000,125.000,-

B B D

C. TARIF PERAWATAN RUMAH SAKIT BAGI JURU MESIN UDARA NO 1. 2. 3.

PEGAWAI UDARA JURU MESIN UDARA FE II FE I Calon Pegawai / PKWT

PLAN


B B D


44

D. TARIF PERAWATAN RUMAH SAKIT BAGI AWAK KABIN NO 1. 2. 3.

PEGAWAI UDARA PRAMUGARA / I FSM FA Calon Pegawai / PKWT

PLAN


B C D


45

E. TARIF PENGGANTIAN BIAYA PERSALINAN DAN FASILITAS KAMAR PERSALINAN NO

KETERANGAN

TARIF (Rp.)

1.

Pemakaian kamar bersalin

500.000,-

2.

Pertolongan persalinan oleh dokter ahli kandungan : a. Pegawai kelompok A b. Pegawai kelompok B c. Pegawai kelompok C d. Empat/Lima tingkat dibawah Direksi, FA, Pegawai Kelompok D. e. Tiga tingkat dibawah Direksi, FE I, FSM, Pegawai Kelompok E f. Dua tingkat dibawah Direksi, FO, FE II, Pimpinan Proyek, Pegawai Kelompok F g. Satu tingkat dibawah Direksi, Captain, Pegawai Kelompok G

500.000,600.000,700.000,800.000,900.000,1.000.000,1.100.000,-

3.

Pertolongan persalinan oleh dokter umum

500.000,-

4.

Pertolongan persalinan oleh bidan

300.000,-

KETENTUAN PENGANTIAN (DENGAN INDIKASI MEDIS) :

PERSALINAN

DENGAN

OPERASI

CAESAR

Penggantian biaya persalinan dengan opeasi Caesar adalah dengan cara membandingkan dengan tarif persalinan normal, apabila tertanggung menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan haknya, maka selisih biaya yang diakibatkan karena persalinan dengan operasi Caesar beserta biaya terkait lainnya diganti 100 %.


46

LAMPIRAN IX PKB 2004 – 2006 TARIF PENGGANTIAN KACAMATA TARIF ( Rp) NO

KETERANGAN

KERANGKA KACAMATA

LENSA KACAMATA DOUBLE FOCUS

1

2 3 4 5

Satu tingkat di bawah Direksi, Captain, Pegawai Kelompok G

SINGLE FOCUS

400.000

300.000

250.000

350.000

250.000

200.000

300.000

225.000

175.000

Empat/Lima tingkat di bawah Direksi, Pegawai Kelompok D, FA

250.000

175.000

150.000

Pegawai yang tidak termasuk dalam angka 1,2,3,4

200.000

150.000

Dua tingkat di bawah Direksi, Pemimpin Proyek, FO, FE II, Pegawai Kelompok F Tiga tingkat di bawah Direksi, FE I, FSM, Pegawai Kelompok E


47

100.000

LAMPIRAN X PKB 2004 – 2006 KEWENANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM Pejabat yang Berwenang Menghukum

1.

Direksi (yang membidangi)

Tingkat I

Tingkat II

Tingkat III

Pejabat yang Berwenang Menghukum

2.

3.

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi (yang membidangi)

Kewenangan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Umum, termasuk :

Berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukan oleh :

Terhadap Pelangga ran • • • • • • • • • • • • •


Terhadap Pelangga ran Tingkat I

• • •

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi Kepala Perwakilan Setempat Kepala Proyek (di bawah Pejabat 1 tingkat)

Tingkat II

• • •

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi Kepala Perwakilan Setempat Kepala Proyek (di bawah Pejabat 1 tingkat)

Tingkat III

• • •

Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi Anggota Proyek Pegawai

Tingkat I

•

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Administrasi Umum Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Administrasi Umum Sekretaris Direksi Expert Staff, Advisor Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Administrasi Umum Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Administrasi Umum Sekretaris Direksi Expert Staff, Advisor

•

Tingkat II

• • • • • •


Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Kepala SBU (di bawah Direksi) Kepala Proyek (di bawah Direksi) Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Kepala SBU (di bawah Direksi) Kepala Proyek (di bawah Direksi) Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi Kepala SBU (di bawah Direksi) Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala SBU Kepala Perwakilan Setempat Kepala Proyek Anggota Proyek

Terhadap Pelangga ran



48

Tingkat III

• • • •

4.

Kewenangan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Personalia, termasuk :

Tingkat I

• •

Tingkat II

• •

Tingkat III

• • •


5.

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi

7.

Kepala Strategic Business Unit (SBU) setingkat Direksi

Kepala Strategic Business Unit (SBU) satu tingkat Di bawah Direksi


Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Personalia di Direktorat/SBU Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Personalia di Direktorat/SBU Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Personalia di Direktorat/SBU Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Personalia di Direktorat/SBU Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Personalia di Direktorat/SBU Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Personalia di Direktorat/SBU Pegawai Personalia di Direktorat/SBU


Terhadap Pelangga ran • • • •

Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi Pegawai Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi Pegawai

Tingkat I Tingkat II

• •

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala SBU setingkat Direksi Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala SBU setingkat Direksi

Tingkat III

• •

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala SBU setingkat Direksi Pejabat 2 (satu) tingkat di bawah Kepala SBU setingkat Direksi

Tingkat I

• • •

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Ka. SBU Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Ka. SBU Pegawai SBU

Tingkat II

• • •

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Ka. SBU Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Ka. SBU Pegawai SBU

Tingkat III

•

Pegawai SBU


6.

Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Administrasi Umum Sekretaris Direksi Expert Staff, Advisor Pegawai Administrasi Umum


Terhadap Pelangga ran

8.

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Strategic Business Unit (SBU) setingkat Direksi

Tingkat I Tingkat II Tingkat III

• • • •

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Kepala SBU setingkat Direksi Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Kepala SBU setingkat Direksi Pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Kepala SBU setingkat Direksi Pegawai SBU

9.

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala

Tingkat I

• •

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Ka. SBU Pegawai SBU


49

Strategic Business Unit (SBU) satu tingkat di bawah Direksi Tingkat II

• •

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Ka. SBU Pegawai SBU

10. Kepala Perwakilan Setempat

Tingkat I Tingkat II Tingkat III

• • •

Pegawai Perwakilan Setempat Pegawai Perwakilan Setempat Pegawai Perwakilan Setempat (Usul hukuman disiplin)

11. Kepala Proyek


• •

Anggota Proyek Anggota Proyek


50

LAMPIRAN XI PKB 2004-2006 KETENTUAN PEMBERIAN FASILITAS KONSESI TERBANG NO

1.

KATEGORI

Pegawai Tetap & Keluarganya

JENIS TIKET

PEMBAYARAN

JUMLAH TIKET PER TAHUN

STATUS BOOKING

TUJUAN

Free I

Cumacuma

1X

Bookable

DN/LN

Free II

10%

3X

Bookable

DN/LN

2.

Anak Keempat, dst. Atau 25 tahun ke atas atau sudah bekerja atau sudah menikah.

Free IIA

25%

1X

Bookable

DN/LN

3.

Orang Tua & Mertua Pegawai Tetap

Free IIA

25%

1X

Bookable

DN/LN

4.

Pegawai Berstatus Hubungan Waktu Tertentu Penuh Waktu (Fulltimer) & Keluarganya

Free I

Cumacuma

1X

Bookable

DN/LN

Free II

10%

3X

Bookable

DN/LN

KATEGORI

JENIS TIKET

PEMBAYARAN

JUMLAH TIKET PER TAHUN

STATUS BOOKING

TUJUAN

Pensiunan/ Pensiun Janda/ Pensiun Duda & Keluarganya

Free I

Cumacuma

1X

Bookable

DN/LN

Free II

10%

1X

Bookable

DN/LN

NO

5.

6.

Pensiunan Local Staff & Keluarganya

Free I

Cumacuma

1X per 2 Tahun

Bookable

DN/LN

7.

Pegawai Tetap, Pegawai Berstatus Hubungan Kerja Waktu

Free II Special

50%

Tidak dibatasi

Unbookabl e

DN/LN


51

Tertentu (Fulltimer) & Keluarganya


52

LAMPIRAN XII PKB 2004-2006

FASILITAS KONSESI TERBANG PENSIUNAN (1) Fasilitas konsesi terbang pensiunan diberikan kepada Pegawai Tetap yang putus hubungan kerjanya dengan Perusahaan, kecuali karena alasan melakukan pelanggaran disiplin dan/atau ditahan pihak yang berwajib. (2) Fasilitas konsesi terbang pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan ketentuan : a. Penerima Manfaat Pensiun Normal; b. Penerima Manfaat Pensiun Dipercepat, dengan MKA sekurang-kurangnya 15 tahun; c. Penerima Pensiun Ditunda, dengan MKA sekurang-kurangnya 15 tahun; d. Penerima Manfaat Pensiun Cacat; e. Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda karena meninggal dunia. (3) Mekanisme pemberian fasilitas konsesi terbang pensiunan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.


53

LAMPIRAN XIII PKB 2004-2006

FASILITAS KESEHATAN PENSIUNAN

(1) Fasilitas kesehatan pensiunan dapat diberikan kepada Pegawai yang berakhir hubungan kerjanya dengan Perusahaan, kecuali karena alasan melakukan pelanggaran disiplin dan/atau ditahan pihak yang berwajib. (2) Fasilitas kesehatan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan ketentuan : a. Penerima Manfaat Pensiun Normal; b. Penerima Manfaat Pensiun Dipercepat dengan Masa Kerja Aktif minimal 15 tahun; c. Penerima Manfaat Pensiun Cacat; d. Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda karena meninggal dunia. (3) Mekanisme pemberian fasilitas kesehatan pensiunan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.


54

PKB PT GARUDA INDONESIA TAHUN MUKADIMAH

Recommend Documents