Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Menggunakan Internet Banking (Studi Kasus No. Perkara Reg. 1015 k/Pid.Sus/2011) 1
Rizky Suardi1, Fitriati1, Yetisma Saini1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta e-mail:
[email protected] ABSTRACT
The development of information and telecommunication technology has been used to commit a crime, resulting in actions that harm the public and generate action "cyber crime". In some cases there is a cyber crime case of theft of money by using internet banking. Crime is a gap that utilize advances in information technology and the times. The problems discussed are; 1) How Criminal Liability in Crime of Theft of money by using Internet Banking? 2) What is the basic consideration of the Judge on Burglary Crime Money by using Internet Banking? Type of study is a kind of normative research. Sources of legal materials that are used include primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials. Legal materials were collected by the study documents. That materials were analyzed qualitatively. Conclusion The results of the study; 1) Criminal Liability is decided by the judge in an attempt to uphold justice, to declare the defendant legally and convincingly proven guilty of committing a crime: "Receiving or control the placement of the recognition of assets or reasonably suspected to be the proceeds of crime together and continue" the defendant was sentenced to 8 (eight) years in prison and a fine of Rp 1.000.000.000, - (one billion dollars) subsidiary 4 (four) months confinement. Provided for in Article 6 paragraph (1) letter (a) Regulations No. 25 of 2003 on amendments to the Regulations No. 15 year 2002 on Money Laundering (Money Laundering) in conjunction with Article 55 paragraph (1) Penal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) Penal Code, (2) Basic considerations in the decision, the judge reaffirm the decision of the Court of Appeal and rejected the appeal that in beg by the public prosecutor and the defendant.
Keywords: Theft, money, internet, banking crime”. Dalam beberapa kasus cyber
Pendahuluan Perkembangan
teknologi
crime terdapat kasus pencurian uang
informasi dan telekomunikasi telah
dengan menggunakan internet banking.
disalah
ini merupakan Tindak Pidana yang
gunakan
kejahatan,
untuk
sehingga
melakukan
menghasilkan
memanfaatkan
celah
kemajuan
tindakan yang merugikan masyarakat
teknologi informasi dan perkembangan
dan menghasilkan tindakan “cyber
zaman.
1
Kejahatan
meskipun
Kejahatan Telematika) dalam berbagai
bersifat virtual dapat dikategorikan
sumber sering disebut dengan istilah:
sebagai tindakan dan perbuatan hukum
Penyalahgunaan
yang nyata. Secara yudridis dalam hal
Kejahatan Komputer (Cyber crime;
ruang siber sudah tidak pada tempatnya
Computer Related Crime; Computer
lagi untuk mengkategorikan sesuatu
Assisted crime), Kejahatan Mayantara
dengan ukuran dan kualifikasi hukum
(Cyber
konvensional untuk dapat dijadikan
(Internet
objek dan perbuatan, sebab jika cara ini
Teknologi informatika dan berbagai
ditempuh akan terlalu banyak kesulitan
istilah
dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.
“Cybercrime”
Kegiatan siber adalah kegiatan virtual
menunjukkan bahwa kejahatan tersebut
yang berdampak sangat sangat nyata
berada dalam ranah Cyberspace. Istilah
meskipun
Cyberspace
alat
elektronik.Dengan
siber
buktinya demikian
bersifat subjek
Komputer
Crime),
atau
Kejahatan
Internet
Tindak
Pidana
Crime),
lainnya.
Terminologi
sebenarnya
sendiri
hendak
pada
awalnya
muncul berasal dari William Gibson
pelakunya harus dikualifikasikan pula
dalam novelfantasi ilmiahnya
sebagai orang yang telah melakukan
berjudul: “Neuromancer” yang terbit
perbuatan hukum secara nyata. Dalam
pada tahun 1984. Jadi bila konsisten
kegiatan e-commerce antara lain dikenal
dengan pemahaman tersebut
adanya dokumen-dokumen elektronik
yang
yang kedudukannya disetarakan dengan
kejahatan di alam maya adalah :
dokumen-dokumen yang dibuat di atas
“Cyberspace Crime”.
lebih
tepat
untuk
yang
istilah
menyebut
kertas. Jika dikaitkaan hukum Pidana
Setelah marak dengan
dengan teknologi canggih atau disebut
kasus pembobolan ATM (Automatic
juga dengan tenologi telematika, kalau
TellerMachine),
kita memakai rumusan “pompe”, maka
pembobolan
hukum Pidana itu merupakan himpunan
banking. Layanan ini memungkinkan
peraturan yang menentukan perbuatan
nasabah sebuah bank dapat melakukan
apa yang dapat dipidana dan dimana
hamper semua jenis transaksi perbankan
peraturan itu menjelma.
melalui sarana internet, khususnya via
Kejahatan Telematika
berbasis
teknologi
(selanjutnya
disebut
kini
uang
giliran lewat
kasus internet
web. Mirip dengan penggunaan mesin ATM
(Automatic
Teller
Machine),
2
leawat sarana internet seorang nasabah
konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-
dapat melakukan pengecekan rekening,
ID pada mesin EDC Bank Pertama yang
transfer dana antar rekening, pembelian
diperoleh
voucher
melakukan
pulsa,
hingga pembayaran
dari
merchant
transaksi
untuk
seakan-akan
tagihan-tagihan rutin bulanan (listrik,
transaksi itu dilakukan oleh merchant
telepon
tersebut. Setelah itu mereka membuat
dan
sebagainya)
melalui
rekening Banknya.
settlement
Seperti kasus dengan No. Reg. 1015 k/Pid.Sus/2011
(proses pengiriman data
transaksi), lalu keesokan harinya Bank
yang terjadi di
Permata membayarkan sejumlah uang
Jakarta barat berikut ini. Dalam kasus
setelah settlement dilakukan. Hasil uang
ini yang menjadi korban bukan nasabah
curian tersebut kemudian dibagi dua
bank, melainkan pihak Bank lansung.
yaitu untuk merchant dan koordinator
Bank yang dirugikan disini adalah
wilayah 50% dan untuk Henry Martinus
Permata Bank. Nasabah bank hanya
Tumewu dkk 50%.
sebagai perantara untuk melakukan
Dalam
melakukan
aksinya,
kejahatan oleh pelaku, dibuat seolah –
pelaku
olah nasabah melakukan transaksi yang
Tumewu alias Hendro Danutirto dan
sebenarnya transaksi itu tidak ada
Miko yang merupakan mantan pegawai
(fiktif).
dari Bank Permata pada bagian kartu Pencurian
dibantu
oleh
Harry
Agus
uang
tersebut
kredit dan mereka mengetahui sistem
dengan
cara
pelaksanaan transaksi melalui kartu
milik
kredit Bank Permata. Setelah transaksi
mereka sendiri, yang bukan merupakan
berhasil, pelaku mentranfer uang hasil
milik
kejahatan itu ke-2 rekening Bank yang
dilakukakn mengoperasikan
Bank
mesin
Permata,
EDC
lalu
dengan
nomor-nomor M-ID dan T-ID yang
berbeda,
sudah
dapatkan,
cabang Grogol rekening atas nama
dikonfigurasikan dengan menggunakan
LYDIA MARGARETHA MONIAGA
nomor kartu debit Mandiri visa electron
dengan nomor 5370072053, dan Bank
sebagaimana yang tercatat pada LOG
Mandiri cabang Thamrin rekening atas
sistem Bank Permata. Kemudian mesin
nama
EDC
MONIAGA
meraka
disambungkan
dan
mereka
mengatur transaksi setelah mengganti
yaitu Bank Central Asia
LYDIA
MARGARETHA dengan
nomor
1030005333824.
3
Uang di transfer ke rekening penampung, Bank Central Asia cabang Grogol
atas
nama
MARGARETHA
LYDIA
dengan
dalam
penulisan
skripsi
ini
yaitu
sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
pertanggung
nomor
jawaban pidana pada tindak
sebesar Rp
pidana pencurian uang dengan
3.285.000.000,- (tiga milyar dua ratus
menggunakan Internet Banking
delapan puluh lima juta rupiah) bahwa
(Pada Perkara No. Reg. 1015
dana
k/Pid/2011) ?
rekening 5370072053
yang
masuk tersebut
adalah
merupakan hasil dari transaksi fiktif yang
menyebabkan
kerugian
2. Bagaimanakah
Bank
hakim
pertimbangan
pada
tindak
Permata yang dilakukan oleh HENRY
pencurian
MARTINUS TUMEWU.
Menggunakan Internet Banking
Dari uraian latar belakang diatas
uang
pidana Dengan
(Pada Perkara No. Reg. 1015
maka yang menjadi rumusan masalah
k/Pid/2011) ?
dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut :
Metode Penelitian Dalam penelitian ini, penulis
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban
pidana
pada tindak pidana pencurian uang
dengan
menggunakan
Internet Banking (Pada Perkara No. Reg. 1015 k/Pid/2011) ? 2. Bagaimanakah hakim
pada
pencurian
pertimbangan tindak uang
pidana Dengan
Menggunakan Internet Banking (Pada Perkara No. Reg. 1015 k/Pid/2011) ?
Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulis
menggunakan
penelitian
hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian hukum yang
menitikberatkan
pustaka.
Pada
pada
penelitian
bahan hukum
normatif sepenuhnya mempergunakan data
sekunder,
maka
penyusunan
kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: a)Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; b)Peraturan
Dasar:
mencakup
diantaranya Batang Tubuh UUD 1945
4
dan
Ketatapan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c)Peraturan
masalah yang dibahas lalu disimpulkan dan di uraikan dalam bentuk kalimat.
perundang-undangan; d)Bahan hukum yang
tidak
ikodifikasikan,
seperti
Hasil Penelitian dan Pembahasan
hukum adat; e)Yurisprudensi; f)Traktat;
Dari
g)Bahan hukum dari zaman penjajahan
pembahasan
yang hingga kini masih berlaku.
maka dapat penulis jelaskan sebagai
Bahan hukum sekunder yaitu memberikan
penjelasan
hasil
penelitian
yang penulis
dan
lakukan,
berikut :
mengenai
Bahwa sebenarnya transaksi–
bahan hukum primer, seperti misalnya
transaksi illegal (pencurian) tersebut ,
rancangan
sebenarnya tidak pernah terjadi, dan
undang-undang,
hasil
penelitian, hasil karya dari kalangan
merupakan
hukum dan seterusnya.
dibayarkan oleh Bank Permata karena
Bahan hukum tersier, bahan
yang
memberikan
yakni
petunjuk
adanya
transaksi
catatan
komputerisasi
“fiktif”
yang
dalam
yang
sistem
menggunakan
maupun penjelasan terhadap bahan
nomor M-ID (Merchant Identification)
hukum
dan T-ID (Terminal Identification)
primer
dan
bahan
hukum
sekunder, contohnya adalah kamus,
Atas
perbuatan
Terdakwa
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan
bersama-sama dengan Henry Martinus
seterusnya.
Tumewu
Bank
Permata
menderita
Studi Dokumen adalah data
kerugian, seluruhnya berjumlah Rp
berupa dokumen yang berkaitan dengan
70.006.812.552,- (tujuh puluh milyar
permasalahan
enam juta delapan ratus dua belas ribu
penulisan
dan
pengumpulan data yang di pakai untuk mempelajari bahan kepustakaan melalui
lima ratus lima puluh dua rupiah). Putusan
buku-buku hokum yang berhubungan
No.Reg.1015
dengan penulisan ini.
menyatakan
Mahkamah
Agung
k/Pid.Sus/2011 menolak
permohonan
Analisis data dilakukan secara
kasasi dari pemohon kasasi/ Jaksa
kualitatif yaitu dari data yang diperoleh
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri
kemudian disusun secara sistematis
Jakarta Barat dan Terdakwa. Putusan
berdasarkan permasalahan yang diteliti
Mahkamah Agung menguatkan kembali
dan dianalisa untuk mencapai kejelasan
Putusan Pengadilan sebelumnya, yaitu
5
Pengadilan Banding
Tinggi, Putusan
Pada yang
Tingkat
Maksudnya yaitu menerima atau
dijatuhkan
menguasai
adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
diduganya
LYDIA MARGARETHA
penempatan
harta
atau
kekayaan
merupakan
hasil
Maksudnya yaitu orang tersebut sepatutnya menduga-duga atau
menguasai
kekayaan
harta
tindak pidana.
meyakinkan bersalah melakukan tindak “Menerima
suatu
yang patut diketahuinya atau
Menyatakan
MONIAGA, terbukti secara sah dan
pidana
dari
tindak kejahatan c) penempatan
Putusan tersebut Terdakwa
hasil
memperkirakan
yang
bahwa
harta
kekayaan tersebut hasil dari
diakuinya atau patut diduga merupakan
tindak pidana.
hasil tindak pidana secara bersamasama dan berlanjut” sebagai mana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UUTPPU jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
dengan
pidana
penjara
selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
(a)
telah
terpenuhi,
maka
terdakwa Lydia Margaretha Moniaga dapat di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar
Dari Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UUTPPU di atas terdapat beberapa unsur :
rupiah). Menurut hemat penulis, dalam proses peradilan pada kasus ini jika
a) Setiap orang
dikaji menurut hukum pidana formil :
Artinya
siapapun
terkecuali
dapat
tanpa dikenakan
1) Dakwaan
yang
diajukan
JPU
dianggap sudah benar mengacu pada
ketentuan dari pasal ini.
Undang-undang No. 25 Tahun 2003
b) Menerima atau menguasai
tentang perubahan atas Undang-
6
undang No. 15 Tahun 2002 tentang
hukum yang berlaku pada Negara
pencucian uang.
tersebut.
2) Implementasi pemidanaan yang di putuskan
oleh
Terdakwa
Lydia
Moniaga tentang
Hakim
yaitu
Margaretha Undang-undang
Pencucian
menerapkan
kepada
penjara dan denda.
/
tahapan dalam proses pencucian uang, beberapa
tahapan
tersebut
adalah
sebagai berikut :
yang
1) Tahap pertama adalah “placement”,
sanksi
yaitu menempatkan uang tunai hasil
Uang
hukuman
Secara umum, terdapat beberapa
Sanksi
ini
kejahatan pada suatu Bank atau
diharapkan menimbulkan efek jera
tempat tertentu yang diperkirakan
bagi pelaku.
aman utnuk sementara waktu.
3) Dalam dakwaan dan putusan pada
2) Tahap kedua adalah “layering”,
kasus ini, pidana denda sebanyak
yaitu tahap pelapisan yang berisi
Rp.
aktifitas-aktifitas
1.000.000.000 (satu milyar
untuk
rupiah) seolah-olah dapat diganti
menghilangkan jejak atau asal-usul
dengan 4 (empat) bulan kurungan.
asli
Apabila pengenaan sanksi denda
tersebut. Tindakan ini dapat berupa
tersebut
dengan
kegiatan transfer ke Negara lain
kurungan hanya 4 (empat) bulan,
dalam bentuk mata uang asing atau
dikhawatirkan
akan
membeli saham pada bursa efek
menimbulkan efek jera bagi pelaku
dengan menggunakan deposit yang
dan
ada di sebuah Bank, dan kemudian
dapat
masyarakat
diganti
tidak
umum.
Justru
pengenaan sanksi yang berat bagi pelaku, baik pidana penjara dan/atau
dari
uang
hasil
kejahatan
meminjam uang di Bank lainnya. 3) Tahap
terakhir
adalah
pidana denda harusnya dikenakan
“intregration”,
pidana maksimal.
menyatukan uang hasil kejahatan
Terdakwa dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pencucian Uang. Adapun dari sudut pandang hukum, masalah pencuci uang tidak terlepas dari politik kriminal suatu
yaitu
tahap
yang telah melalui proses “layering” dalam suatu arus
keuangan yang
sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan
sulit
untuk
dikenali
atau
Negara dalam kaitannya dengan sistem
7
diindentifikasi
sebagai
hasil
kejahatan.
sengaja
turut
berbuat
atau
turut
mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh
Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-
karena
itu,
kualitas
masing-masing
undang No. 25 Tahun 2003 tentang
peserta tindak pidana adalah sama.
perubahan atas Undang-undang No. 15
Syarat adanya medepleger:
Tahun 2002 tentang pencucian uang,
a) ada
yang
dimaksud
dengan
transaksi
mencurigakan adalah : 1) Transaksi
dari
yang profil,
karakterisitik, atau kebiasaan pola transaksi
dari
secara
sadar,
kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan
keuangan
menyimpang
kerjasama
nasabah
yang
bersangkutan.
kepada hal yang dilarang undangundang. b) ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya suatu delik.
2) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan
Dasar
pertimbangan
tujuan untuk menghindari pelaporan
dalam
traansaksi yang bersangkutan yang
Terdakwa Lydia Margaretha Moniaga
wajib dilakukan oleh penyedia jasa
adalah dengan menguatkan kembali
keuangan sesuai dengan ketentuan
Putusan Pengadilan sebelumnya, yaitu
Undang-undang ini; atau
Pengadilan
3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau
batal
dilakukan
dengan
Banding
menjatuhkan
Hakim
Tinggi, Putusan
Pidana
Pada yang
pada
Tingkat dijatuhkan
adalah menguatkan Putusan Pengadilan
menggunakan harta kekayaan yang
Tingkat
Pertama
karena
terdakwa
diduga berasal dari hasil tindak
terbukti telah melanggarPasal 6 ayat (1)
Pidana.
huruf (a) Undang – undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Pidana
Undang – undang Nomor 15 tahun 2002
pada kasus ini berdasarkan pasal 55 ayat
Tentang Pencucian Uang jo Pasal 55
(1) KUHP, dimana terdakwa turut serta
ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1)
(Medepleger) melakukan tindak pidana
KUHP.Menimbang, bahwa alasan -
secara bersama-sama dan berlanjut.
asalan
Medepleger adalah orang yang dengan
berpendapat :
Pertanggungjawaban
tersebut
Mahkamah
Agung
8
a. Alasan-alasan dari pemohon kasasi Jaksa
Penuntut
Umum
dan
putusan Judex Facti dalam perkara ini
tidak
bertentangan
dengan
Terdakwa tidak dapat dibenarkan
hukum dan /atau Undang – undang,
oleh karena putusan Judex Facti
maka permohonan kasasi dari JPU
sudah tepat dan tidak salah dalam
dan terdakwa harus ditolak.
menerapkan
hokum
dalam
pertimbangan putusannya.
Terdakwa dipidana, maka harus
b. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana Pencucian Uang
(Money
f. Menimbang bahwa oleh karena
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
Laundring)
sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang undang Pencucian
Simpulan Dari
hasil
penelitian
dan
Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1)
pembahasan diatas, maka dapat ditarik
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
kesimpulan sebagai berukut :
c. Bahwa berdasarakan Yurisprudensi Mahkamah
Agung
Republik
1. Pertanggungjawaban Pidana oleh Terdakwa
dalam
Putusan
Indonesia yang bersifat konstan dan
Mahkamah Agung No. Perkara Reg.
tidak ada larangan Judex Facti /
1015
Pengadilan Tinggi untuk mengambil
Terdakwa di jerat dengan Pasal 6
alih pertimbangan Majelis Hakim
ayat (1) huruf (a) Undang – undang
tingkat pertama (Pengadilan Negeri)
Nomor 25 tahun 2003 tentang
apabila
Tinggi
perubahan atas Undang – undang
berpendapat bahwa pertimbangan
Nomor 15 tahun 2002 Tentang
Pengadilan Negeri tersebut sudah
Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1)
tepat dan benar.
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,
d. Bahwa
Pengadilan
mengenai
status
barang
yang
k/Pid.Sus/2011
menyatakan
yaitu
Terdakwa,
bukti dalam perkara a quo sudah
terbukti secara sah dan meyakinkan
dipertimbangkan dengan tepat dan
bersalah melakukan tindak pidana :
benar oleh Judex Facti untuk tetap
“Menerima
terlampir dalam berkas perkara.
penempatan harta kekayaan yang
e. Menimbang pertimbangan
bahwa di
berdasarkan
atas,
ternyata
atau
menguasai
diakuinya
atau
patut
diduga
merupakan
hasil
tindak
pidana
9
secara bersama-sama dan berlanjut”, Terdakwa di hukum dengan pidana
Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan
penjara selama : 8 (delapan) tahun
HAKI
dan
Indonesia, UNPAD, Bandung
denda
sebesar
Rp
Dalam Sistem Hukum
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 2. Mahkamah
Agung
menolak
Andi Hamzah, 1996, Hukum Pidana Yang
Berkaitan
permohonan kasasi, bahwa menurut
Komputer,
pertimbangan Mahkamah Agung
Jakarta
berpendapat
bahwa
tidak
Dengan
Sinar
Grafika,
ada
larangan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan
Andi Zaenal Abidin, 1983, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta
Pengadilan Negeri jika menurut Pengadilan
Tinggi
pertimbangan
Bambang Waluyo,1991, Implementasi
tersebut sudah tepat dan benar.
Kekuasaan Kehakiman Republik
Bahwa berdasarkan pertimbangan
Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1
Mahkamah Agung, ternyata putusan
Cet. 1, Jakarta.
Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan
Barda Nawawi Arief, 2010, Strategi
/atau Undang – undang, maka
Penanggulangan
permohonan kasasi dari JPU dan
Telematika, UNDIP, Semarang
Kejahatan
terdakwa harus ditolak. Choerul Huda, Daftar Pustaka
Pidana
Abdul Wahid dan Mohammad Labib,
Menuju
2005,
Adam
Kejahatan
Mayantara
Tanpa
Tiada
Kesalahan Tiada
Pertanggungjawaban
Pidana
tanpa
Bandung
Jakarta
2003,
Dari
Kepada
(Cyber Crime), Refika Aditama,
Chazawi,
2006,
Kesalahan,
Kencana,
Kejahatan
Djoko Prakoso, 1987, Pembaharuan
Terhadap Harta Benda, Bayu
Hukum Pidana Di Indonesia,
Media, malang
Liberty, Yogyakarta
10
Yesmil Anwar, 2009, Saat Menuai Hamzah
Hatrik,
1996,
Asas
Kejahatan-Sebuah
Pertanggungjawaban Korporasi
Sosiokultural
Dalam
Hukum
Hukum
Pidana
Raja
Grafindo,
Indonesia,
dan
Pendekatan Kriminologi,
HAM,
Refika
Aditama, Bandung
Jakarta
Irman. S., 2006, Anatomi Kejahatan Perbankan, CV. Ayyccs Group, Jakarta
Lilik Mulyadi, 2006, Hukum Acara Pidana-Normatif,
Teoritis,
Praktik dan Permasalahannya, P.T. Alumni, Jakarta
Mahesa Jati Kusuma, 2012, Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Nusa Media, Bandung
Maiyestati, 2005, Metode Penelitian Hukum, Universitas Bung Hatta Press. Padang
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum
Pidana
Indonesia
,Parahyangan, Bandung
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian
Hukum,
UI-Press,
Jakarta
11
