PID

TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (ILEGAL FISHING) DI PERAIRAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA (STUDY KASUS KEPUTUSAN PN MEDAN NO. 1028/PID.B/2005/PN MEDAN)

TESIS

Oleh :

LAMBOK SILALAHI 047005036/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Agustinus Sangapan Wantonius Simanjuntak : Analisis Pendapatan Pedagang Rokok Pekerja Sektor…, 2004 USU Repository © 2007

ILLEGAL FISHING IN COASTAL TERRITORIAL WATER OF NORTH EAST SUMATERA (Case Study in Decision of PN Medan Number 1082/PID.B/2005/PN Medan) Lambok Silalahil Chainur Arrasyid2 Muhammad Daud2 Syafruddin Kalo2 ABSTRACT Province North Sumatra pursuant to geographical condition of flanked by two territorial water that is territorial water of Malacca Strait in Coast East and territorial water of Indian Ocean in Coast West so that place strategic North Sumatra on course and have big fishery resource potency. Strategic condition will draw to foreign fish arrest ship illegal fishing both of the territorial water. Theoretically, illegal fishing is action catch fish by using Letter Arrest Fish (SPI), do not provide with Letter Of License Arrest Fish (SIPI), permit document content disagree with appliance type and ship catch, catching prohibited fish size measure and type. While according to Code Number 31 Year 2004 about Fishery illegal fishing is done by theft because catching fish without SIUP and SIPI, using explosive, poisonous materials, other and dangerous materials which result and damage destruction of fish resource. This research is relied on research punish empiric or sociologies by conducting approach of research punish normative performed within effort analyze data by relate at law norm which there are in law and regulation and its applying in society. Result of research indicate that effect arising out from illegal fishing in Coastal Territorial Water of East North Sumatra that is loss of and earnings acceptance of North Sumatra area, damage environmental of fishery, decreasing of it earnings of fisherman, increasing of it fisherman operating expenses to go out to sea and conflict between fisherman. Crime perpetrator responsibility illegal fishing conducted without Letter of License is Effort Fishery (SIUP) And Letter of License Arrest Fish (SIPI) arranged in Section 92 and Section 93 sentence (1) and (2) Code Number 31 Year 2004 about Fishery. Governmental Efforts of North Sumatra in overcoming illegal fishing in Coastal Territorial Water of East North Sumatra is to Arrange permit, Operate for observation in field, straightening of law which consists of preventive, other actions and repressive related to straightening of fishery area law.

1Student of Magister Program of Law Science, North Sumatera University 2 Teaching Staff of Magister Program of Law Science, North Sumatera University 2 Teaching Staff of Magister Program of Law Science, North Sumatera University 2 Teaching Staff of Magister Program of Law Science, North Sumatera Universi

Agustinus Sangapan Wantonius Simanjuntak : Analisis Pendapatan Pedagang Rokok Pekerja Sektor…, 2004 USU Repository © 2007

To overcome the happening of doing the illegal fishing in Indonesia especially in Coastal Territorial Water of East Sumatra, governmental shall form forum coordinate enforcer punish to equalize stages and perception of straightening of law by entangling all enforcer component punish in society and sea; conducting document of mechanism publication of permit to local fishing boat and or foreign ship by checking all ship to be given by permit and revise again ship which have been given by permit and also cooperate with field investigator to reexamine permit every ship to conduct and or which in pursuance of fish arrest in territorial water of Indonesia specially in territorial water of East North Sumatra. And also activate society role in conducting observation of fishery and oceanic through Siswasmas (system observation of society) especially fisherman society. Keyword:

Illegal Fishing In Coastal Territorial Water of East Sumatra


TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) DI PERAIRAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA (Study Kasus Keputusan PN Medan No. 1082rPID.B/2005/PN Medan) Lambok Silalahil Chainur Arrasyid2 Muhammad Daud2 Syafruddin Kalo2 ABSTRAKSI Propinsi Sumatera Utara berdasarkan kepada kondisi geografisnya diapit oleh dua perairan yaitu perairan Selat Malaka di Pantai Timur dan perairan Samudera Hindia di Pantai Barat sehingga menempatkan Sumatera Utara pada posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Kondisi strategis ini akan menarik bagi kapalkapal penangkapan ikan asing untuk melalcukan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di kedua perairan tersebut. Secara teoritis, tindak pidana pencurian ikan (illegal Fishing) adalah tindakan menangkap ikan dengan menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Sedangkan menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pencurian ikan (illegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan melakukan pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat (dampak) yang timbul dari pencurian ikan (illegal fishing) di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara yaitu hilangnya pendapatan dan penerimaan daerah Sumatera Utara, rusaknya lingkungan sumberdaya perikanan, berkurangnya pendapatan nelayan, bertambahnya biaya operasional nelayan untuk melaut dan konflik antar nelayan. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Upaya-upaya Pemerintah Sumatera Utara dalam menanggulangi pencurian ikan

1.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan

2.

Staff Pengajar Magister lima Hukum Pascasarjana USU Medan

2

Staff Pengajar Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan

2

Staff Pengajar Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan


(illegal fishing) di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara yaitu dengan melakukan penegakan hukum dengan cara : preventif (pencegahan), represif dan tindakantindakan lainnya yaitu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Prop. Sumatera Utara dalam upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di Indonesia khususnya di Perairan Pantai Timur Sumatera, pemerintah hendaknya membentuk forum koordinasi penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah penegakan hukum; menertibkan mekanisme penerbitan izin bagi kapal-kapal ikan lokal ataupun kapal asing dengan cara melakukan cek fisik kapalkapal yang akan diberikan izin dan merevisi kembali kapalkapal yang telah diberi izin serta bekerja sama dengan penyidik dilapangan untuk memeriksa kembali izin setiap kapal yang akan melakukan dan atau yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia khususnya di perairan Timur Sumatera Utara serta mengaktifkan peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui Siswasmas (sistem pengawasan masyarakat) khususnya masyarakat nelayan. Kata Kunci :

Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Perairan Pantai Timur Sumatera


PID

Recommend Documents