PERSETUJUAN ANTARA MENTER! NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA DAN MENTER! FEDERAL URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, PELESTARIAN ALAM DAN KEAMANAN NUKLIR REPUBLIK FEDERAL JERMAN MENGENA I KERJASAMA BIDANG LINGKUNGAN
- 2 -
Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia
dan
Menteri
Federal
Urusan
Lingkungan
Hidup,
Pelestarian Alam dan Keamanan Nuklir Republik Federal Jerman,
rnenyatakan antara
kedua
keinginan
untuk rnernperkuat
hubungan
negara dan untuk rnengernbangkan
bersahabat
kerjasama
untuk
rnelindungi lingkungan hidup;
rneyakini bahwa
lingkungan hidup harus dilindungi demi untuk kesehatan dan
kesejahteraan
generasi-generasi
sekarang
dan
mendatang;
pembangunan
ekonorni
pengelolaan
yang
berkelanjutan
surnber-surnber
alam
membutuhkan yang
dapat
dipertanggung-jawabkan secara lingkungan
kerjasarna antara Para Pihak akan saling rnenguntungkan karena persamaan masalah yang dihadapi kedua negara dan penting dalam rnemenuhi tanggung Jawab masing-rnasing pemerintah bagi pemeliharaan lingkungan hidup global;
mengakui tindakan
di
pentingnya bidang
kebijakan-kebijakan dan
lingkungan
hidup
yang
tindakan-
ditujukan
untuk
penyelesaian masalah - rnasalah lingkungan hidup secara global;
-
rnernbenarkan diperoleh
oleh
bahwa kedua
3 -
manfaat
bersarna
yang
Pernerintah rnelalui
penting
dapat
kerjasarna
dalarn
penelitian dan pernantauan bidang-bidang khusus lingkungan hidup;
berkeinginan untuk rnenunjukkan bahwa rnernandang penting kerjasarna
kedua
Pernerintah
internasional dalarn rnasalah-rnasalah
lingkungan hidup;
telah rnenyetujui sebagai berikut
Pasal 1
Para
Pihak
akan
bekerjasarna
di
bidang
perl1ndungan
lingkungan hidup berdasarkan persarnaan, hubungan tirnbal balik dan manfaat bersarna.
Pasal 2
Kedua
Pihak
mernpunyai
kepentingan
khusus
terhadap
bidang-bidang perlindungan lingkungan hidup berikut :
1.
Masalah-masalah pencemaran yang merupakan keprihatinan bersama,
ident1f ikasinya dan penilaian teknologi-teknologi
pengawasan yang sesuai.
Tugas-tugas dan bidang-bidang be
rikut yang menimbulkan masalah harus dimasukkan, khusu"..11~'~
-
a)
4 -
Masalah-masalah tertentu mengenai pengelolaan kualitas air dan pencemaran sungai, termasuk aspek-aspek seperti pengelolaan air buangan bagi pencemaran asal industri, perkotaan,
dan pertanian;
pengembangan baku-baku mu tu
air, pembuangan air kotor;
b}
Pencemaran laut;
c)
Masalah-masalah yang berkaitan dengan bahan-bahan beracun dan berbahaya dan limbah;
d)
Pengelolaan kualitas udara,
termasuk pengawasan
pencemaran udara asal sumber-sumber tetap dan bergerak, pertukaran inf ormasi mengenai sis tern energi berpolusi rendah,
huj an as am dan dampaknya
serta
t indakan-
tindakan perlindungan terhadap lapisan ozon.
2.
Peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup;
3.
Penilaian dampak lingkungan hidup;
4.
Penggunaan
sarana-sarana
ekonomi
bagi
perlindungan
lingkungan hidup;
5.
Metode-metode pemantauan
dan
pengawasan
lingkungan
termasuk penggunaan sistem informasi lingkungan hidup;
6.
Teknologi yang berwawasan lingkungan hidup;
hidup,
- 5 -
7.
Masalah-rnasalah 1 ingkungan hid up dalarn kai tannya kebi j akan di
bidang-bidang lain,
dengan
termasuk pertanian dan
kehutanan;
8.
Perniliharaan keanekaragarnan jenis;
9.
Bidang-bidang,
aspek-aspek a tau rnasalah-rnasalah lain
berkai tan dengan perlindungan
yang
lingkungan hidup yang dapat
disepakati oleh Para Pihak.
Pasal 3
Untuk pelaksanaan Persetujuan ini,
bentuk-bentuk kerjasarna
berikut ini perlu diutarnakan :
1.
Perternuan-perternuan untuk mernbicarakan masalah-masalah kebijakan lingkungan hidup;
2.
Pertemuan - pertemuan konperensi
teknis
sepert i yang
s irnpos ia
dan
diselenggarakan
konperens i-
untuk
manfaat
bersama;
3.
Pertukaran inforrnasi dan data mengenai kegiatan-kegiatan penel it ian dan pengernbangan,
kebi j aksanaan,
t indakan-
tindakan di bidang lingkungan hidup, dan ketentuan-ketentuan hukum maupun analisis dan penilaian darnpak-darnpak lingkungan hidup dan
j ika diperlukan,
penelitian tertentu;
koordinasi
kegia tan-kegiatan
- 6 -
4.
Kunjungan-kunjungan
para
pakar
a tau
pejabat
ilrniah
dan
teknis untuk rnembicarakan hal-hal tersebut pada Pasal 2 Persetujuan ini;
5.
Bentuk-bentuk kerjasarna lain yang disepakati Para Pihak .
Pasal 4
Para Pihak akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelaraskan sejauh mungkin kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan internasional
rnasing-masing di bidang lingkungan hidup,
dan
rnengernbangkan harrnonisasi yang luas dari tindakan-tindakan yang efektip untuk mencegah dan rnengendalikan pencemaran lingkungan hidup.
Dal am us aha-us aha
ini
Para
P ihak
harus mendukung
kegiatan- kegiatan internasional untuk
1.
Mencapai
kriteria
internasional,
ilmiah
yang
disetujui
secara
khususnya yang berkaitan dengan kesehatan
rnanusia;
2.
Mencapai kesepakatan mengenai tingkat-tingkat kualitas lingkungan hidup yang dapat diterima;
3.
Menukar dan menyebarluaskan informasi mengenai teknologi yang paling baik yang ada untuk mengurangi pencemaran .
,, ).I
~'iv
- 7 -
Pasal 5
( 1)
Masing-rnasing Pihak akan saling mernberitahukan nama
dari satu atau lebih Koordinator (pejabat yang ditunjuk) yang bertanggungjawab untuk rnengidentif ikasi dan rnelaksanakan bentuk-bentuk di tetapkan
kerjasarna
dalam
yang
dianggap perlu untuk mernungkinkan keikutsertaannya
yang
pengaturan-pengaturan
dalarn
kerjasarna khusus,
berbagai
tindakan
Pihak
sebagairnana
adrninistratif
Persetujuan ini.
Masing-rnasing
ini
pula
berhasilguna
3.
Persetujuan
harus
mengidentif ikasi
Pasal
rnenurut
kerjasama
Melalui persetujuan bersama,
menurut
tindakan-tindakan
jika diprakarsai oleh salah satu Pihak,
harus
dilakukan dengan persetujuan terpisah.
(2)
Sebagairnana disetujui bersarna , perternuan-perternuan
reguler bersarna para Koordinator
(pejabat
yang ditunjuk)
diadakan untuk meninjau kegiatan-kegiatan yang mendatang menurut Persetujuan ini .
dapat
berlangsung dan
Masing-masing Pihak harus
menjamin dipihaknya adanya koordinasi kerjasama yang layak menurut Persetujuan ini dengan program-program kerjasarna lainnya antara kedua Pemerintah.
Pasal 6
Para Pihak dapat mengundang
badan-badan Pemerintah,
lembaga-lembaga akademis dan badan-badan usaha ekonomi swasta untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kerjasama rnenurut
q Jw-
Persetujuan ini, dan memberikan kemudahan bagi kerjasama langsuJ diantara lernbaga-lembaga tersebut .
- 8 -
Pasal 7
1)
Melalui
persetujuan
bersama,
kedua
Pihak dapat
meneruskan hasil-hasil kerjasama rnereka kepada pihak ketiga. Dalarn rnempertukarkan dan rnenyebarluaskan informasi kepada pihak ketiga, kedua Pihak harus mernperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku,
hak-hak
pihak
ketiga
dan
kewaj iban-kewaj iban
internasional.
(2)
Penggunaan informasi, baik yang wajar dilindungi maupun
yang sudah dilindungi, akan rnemerlukan pengaturan secara khusus .
Pasal 8
(1)
Tidak satu pun dalam Persetujuan ini boleh ditafsirkan
secara bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ada
yang tirnbul
dari
Persetujuan-persetujuan lain
berdasarkan hukurn internasional.
( 2)
Kegiatan-kegiatan
dalarn
Persetujuan
ini
tergantung
kepada tersedianya dana yang dianggarkan dan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di rnasing-masing negara. Setiap Pihak akan menanggung biaya bagi
keikutsertaannya dalam
Persetujuan ini, kecuali jika disepakati lain.
- 9 -
Pasal 9
Persetujuan ini akan mulai berlaku satu bulan sejak tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama lima tahun. Setelah itu Persetujuan ini akan secara sendirinya diperbaharui untuk kurun waktu lima tahun berikutnya,
kecuali jika ditolak oleh
salah satu Pihak tiga bulan sebelum berakhirnya masing-masing kurun waktu lima tahun tersebut .
Pengakhiran
Persetujuan
ini
tidak mempengaruhi
berlakunya
pengaturan-pengaturan yang dibuat menurut Persetujuan ini.
Dibuat di
.,JiJkrJ.."'.-1.~ .... . . .
rangkap dua,
pada
f~('C/q~~ ..;._ 5: ~.hr.v_~r:t~,
dalam bahasa Indonesia,
1993 dalarn
Jerman dan Inggris,
dan
setiap naskah mempunya1 keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan
penafsiran,
maka
naskah
Bahasa
Inggris
yang
diberlakukan .
MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MENTERI FEDERAL URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, PELESTARIAN ALAM DAN KEAMANAN NUKLIR REPUBLIK FEDERAL JERMAN
Signed Signed
DUTA BESAR, REPUBLIK FEDERAL JERMAN )
Abkommen zwischen dem Bundesminister ftir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland und dem Staatsminister ftir Bevolkerungs- und Umweltfragen der Republik Indonesien Uber Zusammenarbeit im Umweltschutz
- 2 -
Der
Bundesminister
ftir
Umwelt,
Naturschutz
und
Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland und der Staatsminister ftir Bevolkerungs- und Umweltfragen der Republik Indonesien -
in dem Wunsch,
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
beiden Staaten zu verstarken und die Zusammenarbeit zum Schutz der Umwelt zu entwickeln,
in der Oberzeugung,
daa die Umwelt zur Erhaltung der Gesundheit und des Wohlergehens der gegenwartigen sowie der zuktinftigen Generationen geschtitzt werden mua,
daO eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung eine umweltvertragliche Bewirtschaftung nattirlicher Ressourcen gebietet,
daO die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien aufgrund ahnlicher Probleme in beiden
Staaten
im
Hinblick auf die Verantwortung der Regierungen ftir die Erhaltung der globalen Umwelt wichtig und ftir beide Seiten von Nutzen ist,
in Anerkennung der Bedeutung der Umweltpolitik und -praxis ftir die Entwicklung von Losungen ftir nationale und globale Aufgaben im Umweltschutz,
-
in der Erkenntnis,
3 -
dal3 beide Regierungen betrachtlichen
Nutzen aus der Zusarnrnenarbeit bei der Erforschung und tlberwachung bestirnrnter Urnweltbereiche ziehen konnen,
in dern Wunsch, der Bedeutung Rechnung zu tragen, die beide Regierungen der internationalen Zusarnrnenarbeit irn Urnweltschutz beirnessen -
sind wie f olgt tibereingekornrnen
Artikel 1
Die Vertragsparteien arbeiten irn Bereich des Urnweltschutzes auf der Grundlage der Gleichberechtigung, der Gegenseitigkeit und des beiderseitigen Nutzens zusarnrnen.
Artikel 2
Folgende Gebiete des
Urnweltschutzes
sind
ftir
beide
Vertragsparteien von besonderem Interesse:
1.
Problerne der Umweltverschmutzung von gemeinsarnem Interesse, Erkennung dieser Probleme und Beurteilung einschlagiger Kontrolltechnologien. Hierzu zahlen insbesondere die folgenden Aufgaben und Problembereiche:
-
a)
4 -
ausgewahlte Probleme der Wasser- und FluOreinhaltung, einschlieOlich solcher Aspekte wie Abwasserbehandlung im Fall der Verunreinigung durch Industrie, Siedlungen und Landwirtschaft, Entwicklung von Wassergtitenormen, Schlammbeseitigung;
b)
Meeresverschmutzung;
c)
Probleme im Zusammenhang mit giftigen und gefahrlichen Steffen und Abfallen;
d)
Luftreinhaltung , einschlieOlich der Bekampfung der Luftverschmutzung aus ortsfesten und beweglichen Quellen,
Informationsaustausch Uber umweltschonende
Energiesysteme,
sauren Regen und seine Auswirkungen
sowie Uber MaOnahmen zum Schutz der Ozonschicht;
2.
Starkung des UmweltbewuOtseins;
3.
Umweltvertraglichkeitsprtifung;
4.
Einsatz okonomischer Instrumente im Umweltschutz;
5.
Umweltbeobachtungs- und -tiberwachungsmethoden, einschlieOlich des Einsatzes von Umweltinformationssystemen;
6.
umweltvertragliche Technologien;
-
7.
Umweltprobleme
5 -
in bezug auf
andere Politikbereiche,
einschliealich Land- und Forstwirtschaft,
sowie das
Verhaltnis zwischen Umwelt und Entwicklung;
8.
Erhaltung der Artenvielfalt;
9.
andere Bereiche, Aspekte und Probleme auf dem Gebiet des Umweltschutzes, welche die Vertragsparteien vereinbaren.
Artikel 3
Zur Durchf tihrung dieses Abkommens kommen
insbesondere
folgende Formen der Zusamrnenarbeit in Betracht:
1.
Treffen zur Erorterung urnweltpolitischer Themen;
2.
Veranstaltungen wie z.
B.
Fachsyrnposien und Konferenzen,
deren Durchftihrung von gemeinsarnen Nutzen ist;
3.
Austausch von Informationen und Daten Uber Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten, Maanahrnen,
Verfahrensweisen und
Rechtsvorschriften irn Urnweltbereich sowie Analyse und Bewertung von Umweltbeeintrachtigungen und erforderlichenfalls Koordinierung bestirnrnter Forschungstatigkeiten;
- 6 -
4.
Besuche wissenschaftlicher und technischer Sachverstandiger oder von Beamten zur Erorterung der in Artikel 2 genannten Themen;
5.
andere Formen der Zusammenarbeit, welche die Vertragsparteien vereinbaren.
Artikel 4
Die Vertragsparteien werden sich nach besten Kraften bemtihen, ihre internationale Umweltpolitik und -praxis soweit wie irgend moglich abzustimmen und eine umfassende Angleichung wirksamer
Maanahmen
zur
Verhtitung
und
Kontrolle der
Umweltverschmutzung zu fordern . In diesem Bemtihen untersttitzen sie internationale MaOnahmen mit dem Ziel,
1.
international vereinbarte wissenschaftliche Kriterien, insbesondere in bezug auf die Gesundheit des Menschen, zu erarbeiten;
2.
Einvernehmen
tiber
das
Niveau
einer
annehmbaren
Umweltqualitat zu erzielen;
3.
Informationen tiber die beste verftigbare Technologie zur Bekampfung der Umweltverschmutzung auszutauschen und zu verbreiten.
- 7 -
Artikel 5
(1)
Jede Vertragspartei teilt der anderen die Namen eines oder mehrerer Koordinatoren (bezeichnete Beamte} mit, die ftir die Festlegung und Durchftihrung der in Artikel 3 genannten zusammenarbeit im Rahmen dieses Abkommens verantwortlich sind.
Jede
Vertragspartei
Verwaltungsregelungen fest,
legt auSerdem diejenigen
die sie ftir wtinschenswert halt,
um sich moglichst wirksam an den verschiedenen gemeinsamen Maanahmen im Rahmen dieses Abkommens beteiligen zu konnen. Im gegenseitigen Einvernehmen konnen bestimmte gemeinsame Maanahmen, werden,
sofern sie von einer Vertragspartei gewtinscht
aufgrund gesonderter Vereinbarungen durchgeftihrt
werden.
(2)
Nach Absprache konnen regelmaaig anberaumte gemeinsame Sitzungen
der
Koordinatoren
(bezeichnete Beamte}
stattfinden, um laufende und ktinftige Tatigkeiten im Rahmen dieses Abkommens zu tiberprtifen. Jede Vertragspartei sorgt ihrerseits ftir eine angemessene Koordinierung der aufgrund dieses Abkommens durchgeftihrten Zusammenarbeit mit anderen zwischen den beiden Regierungen bestehenden Programmen der Zusammenarbeit.
Artikel 6
Die Vertragsparteien konnen zu den auf grund dieses Abkommens durchzuftihrenden gemeinsamen Tatigkeiten
Regierungsstellen,
wissenschaftliche Institutionen und private Wirtschaftsy~ternehmen hinzuziehen und die unmittelbare Zusammenarbeit
w~ischen
diesen Stellen fordern.
#")~~
- 8 -
Artikel 7
(1)
Im gegenseitigen Einvernehmen konnen beide Vertragsparteien die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit an Dritte weitergeben. Bei dem Austausch und der Weitergabe von Informationen an Dritte beachten die Vertragsparteien die jeweils geltenden Rechtsvorschriften,
die Rechte Dritter sowie internationale
Verpflichtungen .
(2)
Die Verwendung schutzwtirdiger oder geschtitzter Informationen bedarf einer gesonderten Regelung.
Artikel 8
(1)
Dieses Abkommen bertihrt nicht die bestehenden Rechte und Verpf lichtungen aus
anderen volkerrechtlichen tlber-
einkilnften.
(2)
Die aufgrund dieses Abkommens durchzuftihrenden Tatigkeiten hangen von der Verftigbarkeit daftir
bereitgestellter
Finanzmittel ab und unterliegen den geltenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften des
jeweiligen Staates.
Jede
Vertragspartei tragt die sich aus ihrer Beteiligung an diesem Abkommen ergebenden Kosten, anderes vereinbart wird.
sofern nicht etwas
- 9 -
Artikel 9
Dieses Abkommen tritt einen Monat nach dem Tag seiner Unterzeichnung in Kraft ; es gilt ftir die Dauer von ftinf Jahren . Danach verlangert es sich stillschweigend um jeweils weitere ftinf Jahre, sofern es nicht von einer Vertragspartei drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer gektindigt wird. Die Ktindigung dieses Abkommens bertihrt nicht die Gtiltigkeit anderer aufgrund dieses Abkommens getroffener Vereinbarungen. Geschehen zu .. .J
.'~~'?.
..
in
zwe1 Urschriften, Jede in deutscher, indonesischer und englischer Sprache,
wobei
jeder Wortlaut
verbindlich
ist .
Bei
unterschiedlicher Auslegung des deutschen und des indonesischen Wortlauts ist der englische Wortlaut maOgebend.
Ftir den Bundesminister ftir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland Signed
(Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland)
Der Staatsminister ftir Bevolkerungs - und Umweltfragen der Republik Indonesien Signed
Agreement between the Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany and the Minister of State for Population and Environment of the Republic of Indonesia on Cooperation in Environmental Affairs
- 2 -
The
Federal
Minister
for
the
Environment,
Nature
Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany, and the Minister of State for Population and Environment of the Republic of Indonesia
desiring to strengthen the friendly relations between both states and to develop cooperation to protect the environment,
convinced that:
the environment must be protected for the health and well-being of present and future generations,
sustainable
economic
development
requires
environmentally sound management of natural resources,
cooperation between the Contracting Parties is of mutual
advantage due to
similar problems
in both
countries and is important in meeting each Government's responsibilities for the maintenance of the global environment,
recognizing the importance of environmental policies and practices with a view to arriving at solutions to national and global environmental issues,
- 3 -
acknowledging that significant mutual benefits can be derived by both Governments from cooperation in research and monitoring of specific areas of the environment,
desiring to demonstrate the importance both Governments attach to international cooperation in environmental affairs,
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall cooperate in the field of environmental protection on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit.
Article 2
The following fields of environmental protection are of particular interest to both Contracting Parties:
1.
Pollution problems of mutual concern,
their identification
and an assessment of relevant control technologies.
The
following tasks and areas presenting problems shall be included in particular:
- 4 -
a)
Selected problems of water quality management and riverine pollution including such aspects as waste water treatment for
industrial,
municipal and
agricultural pollution, development of water quality standards, sludge disposal;
b)
Marine pollution;
c)
Problems related to toxic and hazardous substances and waste;
d)
Air quality management, pollution from
including control
of air
stationary and mobile sources,
information exchange on low pollution energy systems, on acid rain and its impacts and on measures for the protection of the ozone layer;
2.
Reinforcing environmental awareness;
3.
Environmental impact assessment;
4.
Use of economic instruments for environmental protection;
5.
Environmental monitoring methods and surveillance; including the use of environmental information systems;
6.
Environmentally sound technologies;
- 5 -
7.
Environmental problems relating to other policy areas including agriculture and forestry,
and the relationship
between environment and development;
8.
Maintenance of the diversity of species;
9.
Other areas, aspects or problems pertinent to environmental protection as may be agreed upon by the Contracting Parties.
Article 3
For the implementation of this Agreement,
the following
forms of cooperation shall, above all, be considered:
1.
Meetings to discuss environmental policy issues;
2.
Meetings, such as technical symposia and conferences the organisation of which is of mutual benefit;
3.
Exchange of information and data on research and development activities, policies, environmental practices and legal provisions
as
well
as
environmental impacts and, certain research activities;
analysis
and
assessment
of
if necessary, coordination of
- 6 -
4.
Visits by scientific and technical experts or officials to discuss the subjects mentioned in Article 2 of this Agreement;
5.
Other forms of cooperation as may be agreed upon by the Contracting Parties.
Article 4
The Contracting Parties shall use their best efforts to harmonize to the maximum extent practicable their international environmental policies and practices and to promote broad harmonization of effective measures to prevent and control environmental pollution . international activities
1.
arrive at
i n
In these efforts they shall support order to:
internationally agreed scientific criteria,
particularly those relating to human health;
2.
achieve agreement on levels of acceptable environmental quality;
3.
exchange and disseminate information on the best available technology to abate pollution .
- 7 -
Article 5
(1)
Each Contracting Party shall notify the other of the names of
one
or
more
Coordinators
(designated
officials)
responsible for the identification and implementation of cooperation under this Agreement as stipulated in Article 3. Each
Contracting
Party
shall
also
identify
such
administrative arrangements as it deems desirable to permit its most effective participation in the various cooperative measures under this Agreement. By mutual agreement, specific cooperative measures, if initiated by one of the Contracting Parties, shall be undertaken under separate agreements.
(2)
As mutually agreed, regularly scheduled joint meetings of the Coordinators
(designated officials) may be held to
review current and future activities under this Agreement. Each Contracting Party shall ensure for its part appropriate coordination of cooperation under this Agreement with other cooperative programmes between the two Governments.
Article 6
The Contracting Parties may call upon Government agencies, academic institutions,
and private economic enterprises to take
part in the cooperative activities under this Agreement and facilitate direct cooperation between such entities.
- 8 -
Article 7
(1)
By mutual agreement, results
of
both Contracting Parties may pass the
their cooperation on to third parties.
In
exchanging information and disseminating it to third parties, both Contracting Parties shall take into account existing legal provisions,
the rights of third parties and
international obligations.
(2)
The use of information -
either worthy of protection or
protected - shall require a specific regulation.
Article 8
(1)
Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice the existing rights and duties arising from other agreements under international law.
(2)
Activities under this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds and to the applicable laws and legal provisions in each country. Each Contracting Party shall bear the costs of its own participation in this Agreement unless otherwise agreed.
- 9 -
Article 9
This Agreement shall enter into force one month from the date of signature thereof and shall remain in force for five years.
Thereafter it shall
tacitly be renewed for
further
five-year periods unless denounced by either Contracting Party three months prior to the expiration of the respective five-year period.
The termination of this Agreement shall not affect the
validity of any arrangements made under this Agreement.
Done atJQk.qt:1,~ on . .:2fJ. . l:~~fl(?'f}'..... . 19'?,. in duplicate in the English,
German and Indonesian languages,
all three texts being
authentic. In case of divergent interpretations of the Indonesian and German texts the English text shall prevail.
For the Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany
Signed
(The Ambassador of the Federal Republic of Germany)
The Minister of State for Population and Environment of the Republic of Indonesia
Signed
