r
PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
TENTANG
)
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DANPENCEGAHANPENGELAKANPAJAK AT AS PENGHASILAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
D
BERHASRAT mengadakan suatu Persetujuan mengenaj pe nghjndaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan,
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :
Pasal l
ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP. DALAM PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.
Pasal 2
PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI I.
Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraa1mya atau pemerintah daerahnya tanpa memperhatikan cara pemtmgutan pajak-pajak tersebut.
2.
Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau bagian-bagian penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak.
3.
Persetujuan ini harus diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu: a)
eli Indonesia: pajak penghasilan yatJ.g dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-tmdang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah cliubah); (selanjutnya disebut sebagai "pajak Indonesia");
b)
4.
eli Slovakia: (i) pajak atas penghasilan orang pribadi~ (ii) pajak atas penghasilan badan; (selanjutnya d isebut sebagai "pajak Slovakia").
Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan harus saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.
2
Pasal 3 PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM I.
Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan: a)
istilah "Indonesia" berarti wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya dan )aut yang berbatasan di mana R epublik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksinya sesuai hukum i nternasional;
b)
istilah "Slovakia" berarti Republik Slovakia 'dan jika digunakan dalam pengertian geografis berarti wilayah di mana Republik Slovakia melaksanakan hak-hak berdaulat atau yurisdiksinya sesuai hukum internasional.
c)
istilah "Negara Pihak pada Pe rsetuj uan" dan "Negara p ihak lainnya pada Persetujuan" berarti Indonesia atau Slovakia tergantung dari hubungan kalimatnya;
d)
istilah "orang/ badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan;
e)
istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
f)
istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" masing-masi ng berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Pe rsetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh pendud~k dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan ~
g)
istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal !aut atau pesawat udara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat uda ra itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak laitmya pada Persetujuan;
h)
istilah "pejabat yang berwenang" berarti: (i) dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau waki lnya yang sah; (ii) dalam hal Slovakia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
3
i)
2.
istilah "warganegara" berarti : (i) setiap orang pribadi yang menjadi penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan; (ii) setiap badan hukum, usaha bersama atau persekutuan yang statusnya mereka peroleh berclasarkan hukum yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan.
Sehubungan dengan penerapan Persetujuan pada setiap waktu oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan da~am Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai p~jak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, setiap pengertian menurut perundang-undangan yang berlaku eli Negara tersebut lebih kuat dari suatu pengertian yang diberikan pada istilah menurut perundang-unclangan Jainnya dari Negara itu.
Pasal4 PENDUDUK: I.
Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak eli Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajerne1mya, ataupun atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Tetapi istilah ini tidak rnencakup orang atau badan yang dapat dikenakan pajak eli Negara itu hanya berdasarkan alasan bahwa penghasilan bersumber eli Negara tersebut.
2.
Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat l menjadi pencluduk eli kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut: a)
ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia rnernpunyai tempat tinggal tetap yang tersedia eli kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara eli mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
b)
jika Negara eli mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tielak clapat elitentukan, atau jika ia tidak rnempunyai tempat tinggal tetap yang terseelia baginya eli salah satu Negara, maka ia hanya akan elianggap sebagai peneluduk Negara eli mana ia biasanya bereliarn; 4
c)
3.
jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau sama sekali tidak mempunyai di kedua negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetuj uan bersatna.
Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat l, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara pihak pada persetujuan, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. ·
Pasai S BENTUK USAHA TET AP l.
Untuk kepentingan Persetujuan ini istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap dari perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan.
2.
lstilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi: a) suatu tempat kedudukan manajemen, b) suatu cabang, c) suatu kantor, d) suatu pabrik, e) suatu bengkel, dan t) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan; g) suatu pertanian atau perkebunan; h) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, .suatu penggalian atau tempat lain yang d igunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber-sumber alam, anjungan untuk pemboran atau kapal kerja.
3.
lstilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi: a)
suatu bangunan, suatu proyek konstruksi , proyek perakitan atau instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangtman, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan.
b)
pemberian jasa, termasuk jasa konsultan dan manajemen, yang di lakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipeketjakan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan
5
tersebut berlangsw1g di Negara lain untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 91 hari dalam periode dua belas bul an ~ 4.
5.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal tetap" tidak meliputi:
1111,
istilah "bentuk usaha
a)
penggtmaan fas ilitas-fas ilitas semata-mata dengan maksud untuk menytmpan, mernamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan·
b)
pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan rnaksud untuk disimpan, dipan1erkan;
c)
pengurusan suatu persediaan barang-barang a tau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan rnaksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
d)
pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan;
e)
pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk periklanan, atau memberikan informasi;
1)
pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan;
g)
pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan sub ayat (f), sepanjang basil penggabungan sem ua kegiatan-kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2. apabila orang atau badan, kecual i agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 6, bertindak di suatu Negara pilla.k pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara pi hak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang di sebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia: a)
mempw1yai dan biasa melakukan wewenang untuk menutup kontrak- kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4 yang meskipun dil akukan melalui suatu tempat usaha tetap, tempat
6
tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sesua1 dengan ketentuan ayat tersebut; atau b)
tidak mempunyai wewenang sepert1 1tu, tetapi biasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pettama di mana secara teratur ia menyerahkan barang-barang atau barang dagangan atas nama · pemsahaan tersebut; atau
c)
membuat atau mengolah di negara tersebut untuk keperluan barang-barang perusahaan atau barang dagangan milik perusahaan.
6.
Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena pemsahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya tersebut melalui makelar, komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim.
7.
Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang berkedudukan di Negara pihak lai nnya pada Persetujuan ataupun menjalankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik melalui suaht bentuk usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka hal itu tidak dengan send irinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.
Pasal6 PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK 1.
Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan clari harta tak gerak (termasuk penghasilan yang cliperoleh dari pettanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat clikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2.
Istilah "hruta tak gerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan dimana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi juga benda-benda yang menye11ai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum umum mengenai pemilikan atas lahan , hak memungut hasil atas harta tak gerak, serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai balas jasa unh1k penge1jaan, atau hak untuk mengerjakan kandw1gan mineral, sumber-sumber dan sumber-
7
sumber kekayaan alam lainnya; kapal !aut dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak. 3.
Ketentuan-ketentuan pada ayat I berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, atau dari penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun.
4.
Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 3 berlaku juga terhadap penghasilan yang dipero leh dari hruta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.
Pasal 7 LABA USAHA
1.
Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankru1 usahanya sebagai dimaksud di atas, maka laba perusaharu1 itu dapat dikenakan pajak di negara laitmya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari : a) bentuk usaha tetap tersebut; b) penjualan yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau c) kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sruna atau serupajenisnya dengan yang dilakukat1 melalui bentuk usaha tetap itu.
2.
Dengan memperhatikan ketentuan-ketenturu1 ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalru1kan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan berfindak bebas yang melakukan kegiatankegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu.
3.
Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya
8
pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluar kan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tern pat lain. 4.
Untuk penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecu'ali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan.
5.
Jika dalam jtm1lah laba tersebut termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pacta Pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan Pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.
6.
Sepanjang merupakan kelaziman di salah satu Negara pihak pacta Persetujuan, untuk menetapkan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu dan bagian-bagirumya, maka ketentuan-ketentuan pacta ayat 2 dari Pasal ini tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara pihak pacta Persetujuan dimaksud untuk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim dipakai. Namun cara pembagirumya harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal ini.
7.
Suatu bentuk usaha tetap tidak diru1ggap memperoleh laba hanya karena bentuk usaha tetap tersebut melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan bagi perusahaan induknya.
Pasal 8 PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA 1.
Laba yang berasal dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pacta Persetuj uan dimana perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal laut atau pesawat udara berkedudukan.
2.
Untuk kepentingan penerapan Pasal ini, laba dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara di jalur lalu lintas internasional termasuk laba dari sewa kapal tanpa awak atau pesawat tanpa awak yang digunakan dalam jalur internasional, sepanjang laba dari sewa tersebut bersifat pelengkap atas keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat I.
3.
Ketentuan-ketentuan ayat l berlaku pula terhadap laba dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional.
9
Pasa19
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNY AI HUBUNGAN ISTIMEWA I.
Apabila a)
suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau
b)
orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetuj uan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan,
dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalarn hubungan dagangnya atau hubungan keuangatmya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain. maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syaratsyarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. 2.
Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu - dan dikenakan pajak - sedang bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama seandainya berdasarkan .syarat-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenulmya bebas, Negara pihak Jainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalarn melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam pesetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi.
3.
Ketentuan-ketentuan ayat 2 tidak diberlakukan dalam hal tetjadi penggelapan.
4.
Suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan mengubah laba suatu perusahaan dalam ketentuan ayat 2, setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan Negara terse but.
10
PasallO DIVID EN l.
Divielen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkeeludukan di suatu Negara pihak paela Persetujuan kepaela penelueluk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak eli Negara pihak lainnya tersebut.
2.
Namun elemikian, apabila pemilik saham yang menikmati divielen itu adalah penduduk Negara pihak lainnya paela Persetujuan, maka pajak yang elikenakan oleh negara yang disebut pertama tidak akan melebihi l 0 persen elari jumlah bruto elividen yang sebenarnya dibagikan.
3.
fstilah "elivielen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis saham atau hak-hak laitmya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya elari hak-hak perseroan yang oleh undang-undang perpajakan Negara eli mana peseroan yang membagikan diviclen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham.
4.
Ketentuan-ketentuan ayat I dan 2 tidak berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Neg~ra pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lairmya pacta Persetujuan, eli mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalalmya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
5.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lairmya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara pihak lairmya itu berclasarkan undangundangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi I 0 persen dari jumlah keuntungan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasi lan yang dikenakan di Negara pihak laitmya tersebut.
6.
Ketentuan-ketentuan dari ayat 5 Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi basil dan kontrak-kontrak karya (atau kontrak lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan.
ll
.Pasalll
BUNG A
I.
Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.
Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu adalah penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebi hi 10 persen dari jumlah bruto bunga.
3.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang berasal di suatu Negru·a pihak pada Persetujuan dan diterima oleh Pemerintah Negara pihak lainnya pada Persetujuan termasuk Pemerintah daerahnya, Bank Sentral atau setiap lembaga keuangan yang dikuasai oleh Pemerintah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang disetujui dari waktu ke waktu oleh pemerintah dari Negara-negara pihak pada Persetujuan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama.
4.
Jstilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasiJan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun yang tidak dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun yang tidak dan khususnya penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada sm·at-surat berharga, obligasi atau surat-surat hutang, demikian pula semua penghasilan yang dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan berdasarkan undang-undang perpajakan dari negara-negara dimana penghasilan itu berasal. Denda atas keterlru11batan pembayaran tidak dapat dimasukkan sebagai bunga sesuai ketentuan Pasal ini.
5.
Ketentuan-ketentuan ayat l dan 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pmJaman yang menikmati bunga tadi berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana tempat bLmga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan peke1jaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan :
12
a) b)
bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu, atau dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l (c).
Oalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 6.
Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang me1nbayarkan bunga adalah Negara itu sendiri. bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, memptmyai bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.
7.
Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seha.rusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lai1mya dalam Persetujuan ini.
Pasal 12 ROYALTI l.
Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.
Namun demikian "royalti" tersebut dapat juga dikenakan pajak eli Negara pihak pada Persetujuan dimana pembayaran-pembayaran tersebut berasal, dan sesuai dengan perundang-tmdangan Negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti tersebut maka pajak yang dikenakan tidak melebihi 15 persen dari jumlah brute royalti dalam hal royalti sebagai dimaksud dalam ayat 3 (a), 3 (b), 3 (c) dan 3 (d) dan 10 persen dari jumlah bruto royalti dalam hal royalti sebagai dimaksud dalam ayat 3 (e) dan 3 (t).
13
3.
fstilah "royalti" dalam pasal ini berarti pembayaran-pembayaran baik secara periodik atau tidak dan dengan nama atau bentLtk atau istilah apapun yang mencakup imbalan untuk: a)
penggunaan, atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta, patent, software, pola atau model, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, merk dagang ataupun harta atau hak sejenis lai1mya; atau
b)
penggunaan, a tau hak untuk menggunakan perdagangan atau ilmu pengetahuan; atau
c)
pemberian ilmu atau informasi dibidang ilmu pengetahuan, teknik, industri atau perdagangan; atau
d)
pemberian berbagai bantuan yang merupakan pelengkap dan tambahan dari setiap harta tak berwujud tersebut atau hak seperti yang disebut sub ayat (a), setiap perlengkapan seperti dalam sub ayat (b) a tau setiap pengetahuan atau informasi seperti disebutkan pada sub ayat (c); atau
e)
penggunaan, a tau hak untuk menggunakan : (i) film-film bioskop; atau (ii) film-film atau video yang digunakan dalam hubungannya dengan siaran televisi; atau (iii) pita yang digunakan dalam hubungannya dengan siaran radio; atau
f)
seluruh atau sebagian pembayaran atas pengalihan/penjualan hak penggunaan properti yang ditunjuk dalam ayat ini.
alat-alat
perlengkapan
industri,
4.
Ketentuan-ketentuan ayat I dan ayat 2 tidak berlaku, apabila pihak yang memiliki hak menikmati royalti, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetuj uan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat usaha tetap, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan : a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap, atau dengan b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l (c). Dalam hal dem ikian terganttmg pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
5.
Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerahnya atau penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan terse-but. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan 14
royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. 6.
.Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pernbayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang atau/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuanketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. Pasal13 KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA
1.
Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tak gerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya terse but.
2.
Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak yang merupakan bagian dari suatu tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lai1mya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat usaha tetap, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
3.
Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan kapal-kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi di jalur lalu lintas internasional atau harta gerak yang menjadi bagian dari operasi kapal laut atau pesawat udara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
15
4.
Keuntungan dari pemindahtanganan harta lainnya kecuali yang disebut pada ayat-ayat I, 2 dan 3, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana orang atau badan yang memindahtangakan harta itu berkedudukan. Pasall4 PEKERJAAN BEBAS
I.
Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas laim1ya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali dia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara tt:ratur di Negara pihak lain pada Persetujuan guna melaksanakan kegiatankegiatannya atau ia berada di negara lain tersebut untuk masa-masa yang tidak melebihi 91 hari dalam satu tahun pajak. Apabila di Negara pihak laitmya pada Persetujuan dia mempunyai tempat tetap atau berada selama masa-masa tersebut di atas, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu tetapi hanya sebatas penghasilan yang berkaitan dengan tempat tetap terse but.
2.
lstilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran yang dilakukan secara independen, demikian juga peketjaan-peketjaan bebas yang di lakukan oleh para dokter, ahli teknik, ahli hukum, dokter gigi, arsitek dan para akuntan.
PasallS PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA I.
Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal l6, 18, 19 dan 20, gaj i, upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena peketjaan dalam hubungan ketja, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali peketjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari peketjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.
2.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pad a Persetuj uan dari peketjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di N~gara yang disebut pertama apabila :
16
3.
a)
penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masamasa yang jumlahnya tidak melebihi I 83 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; dan
b)
imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nan1a pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara pihak lainnya tersebut; dan
c)
imbalan itu tidak menjad i beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lainnya tersebut.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal 1111. imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal !aut atau pesawat udara yang dioperasikan dalan1 jalur lalu lintas internasional oleh s uatu perusahaan dari satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
Pasal16 IMBALAN PARA DIREKTUR
I.
lmbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperol eh penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi suatu perseroan atau organ lain yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya terse but.
2.
Imbalan yang diterima atau diperoleh seseorang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dari perusahaan sehubun gan dengan melakukan fungsi manajerial atau teknis sehari-hari dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15.
Pasall7 PARA ARTIS DAN ATLIT I.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan sebagai artis seperti artis teater, fi lm , radio atau televisi atau pemain musik atau sebagai atlit, dari kegiatan-kegiatan pribad inya yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenaka n pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.
Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh artis atau atlit terse but diterima bukan oleh artis atau atlit itu sendiri tetapi oleh orang atau
17
badan lain, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, maka penghasiian tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan artis atau atlit itu dilakukan. 3.
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang disebut dalam ayat 1 yang di lakukan dibawah pengaturan atau persetujuan kebudayaan antara kedua Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat dilakukannya kegiatan itu apabila kunjungan ke negara tersebut sepenuhnya atau sebagiru1 dibiayai oleh salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan, pemerintah daeralmya, atau lembaga pemerintahan lai1mya. Pasal18 PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA
I.
Dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 dari Pasa l 19, pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang bersumber dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau j asa-jasa dalam hubungan ke1ja di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di masa lampau clan pem bayaran berkala yang dibayarkan kepada penduduk dari sumber di atas dapat dikenakan pajak di Negara pihak Jainnya tersebut.
2.
Istilah "pembayaran berkala" berarti suatu jumlah tertentu yang dibaya r secara berkala pada waktu tertentu selama hid up atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang ciapat ditentukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai imbalan yang memadai dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Pasal19 PEJABAT PEMERINTAH
I.
a)
Imbalan, selain dari pensi un, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daeralmya, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
b)
Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak lainnya itu clan orang tersebut adalah penduduk Negara itu yang :
18
(i) (ii)
2.
3.
merupakan warganegara dari Negara itu; atau tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa terse but.
a)
Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
b)
Namun demikian, pensiun terse but hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan bilamana orang tersebut adalah penduduk dan warganegara dari Negara pihak Jainnya itu.
Ketentuan-ketenhJan dalam Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 akan berlaku terhadap imbalan dan pensiun dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau oleh pemerintah daerahnya.
PASAL20 GURU DAN PENELITI I.
Seseorang yang sebelum berkunjung ke suatu Negara pihak pada Persetujuan adalab penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan datang atas undangan dari Pemerintah Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama atau universitas, akademi, sekolah, atau lembaga kebudayaan lainnya yang dianggap sebagai lembaga yang tidak mencari laba oleh pemerintah dari Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama yang merupakan bagian pertukaran kebudayaan di Negara pihak pada Persetujuan itu untuk masa tidak lebih dari dua tahw1 berturut-turut untuk tujuan mengajar, memberikan kuliah atau melakukan penelitian di Jembaga dimaksud, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetuj uan itu atas pembayaran untuk kegiatan tersebut, asalkan pembayaran yang diperolehnya berasal dari luar Negara pihak pada Persetujuan itu.
2.
Ketentuan-ketenhJan dalam ayat I tidak berlaku terhadap pembayaran-pembayaran yang diterima sehubungan dengan peke1jaan-pekerjaan penelitian yang tidak digunakan untuk kepenti ngan umum tetapi untuk keperluan pribadi atau untuk perseorangan.
19
Pasal 21 SISWA DAN PEMAGANG
I.
Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau pemagang yang merupakan penduduk atau segera sebelum mengunjungi suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebutkan pertama semata-mata untuk mengikuti pendidikan atau latihan, yang d iterima semata-mata untuk keperluan hidup, pendidikan atau latihan tidak dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut, sepanj ang pembayaran-pembayaran tersebut bersumber dari di luar Negara tersebut.
2.
Sehubungan dengan hibah, beasiswa dan imbalan dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat I , seorang siswa atau pemagang yang disebutkan dalarn ayat I, sebagai tambahan dana, selarna masa pendidikan atau pelatihan harus diberikan pengecualian-pengecualian yang sama, keringanan atau pengurangan yang menyangkut pajak-pajak yang dikenakan terhadap penduduk-penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan yang ia kunjw1gi.
Pasal22 PENGHASILAN LAINNYA
I.
Jenis-jenis penghasilan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari manapun asalnya yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu dari Persetujuan ini selain penghasilan dari menang lotere, penghargaan, dan asuransi atau premi asuransi dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama.
2.
Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak berlaku terhadap penghasi ian, selain penghasilan dari pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana diann· dalam Pasal 6 ayat 2, jika penerima penghasilan tersebut yang merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan, yang menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan peketjaan bebas di Negara pihak lainnya melalui tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang memberikan penghasilan itu mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal clemikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
20
Pasal23 PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA I.
Pajak berganda akan dihindarkan dengan cara a)
sebag~i
berikut:
dalam hal Indonesia : Apabila seorang penduduk Indonesia memperoleh penghasilan, yang menurut ketentuan dalam Persetujuan ini dikenakan pajak di Slovakia, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak domestiknya, Indonesia memberikan pengurangan dari pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penduduk tersebut sejumlah pajak penghasilan yang dibayarkan di Slovakia. Namun demikian, jumlah pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian pajak yang dihitung sebelum pengurangan tersebut diberikan, atas penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia.
b)
dalam hal Slovakia : Slovakia, ketika mengenakan pajak terhadap penduduknya, dalam menghitung penghasilan kena pajak akan memperhitungkan penghasilan yang menurut Persetujuan ini j uga dikenakan pajak di Indonesia, namun akan memberikan pengurangan dari pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penduduk tersebut sejumlah pajak yang dibayarkan di Indonesia. Namun demikian jumlah pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak penghasilan Slovakia, yang dihitung sebelum pengurangan diberikan, yang sesuai dengan penghasilan yang menurut Persetujuan ini dikenakan pajak di Indonesia.
2.
Apabila menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dibebaskan pajak di Negara tersebut~ Negara terse but dalam menghitung jumlah pajak penghasilan dari penduduk tersebut, akan memperhitungkan penghasilan yang dibebaskan tersebut.
Pasal24
NON DISKRIMINASI I.
Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak Iainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama, terutama yang menyangkut domisili.
21
2.
Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan eli Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang ktu·ang menguntungkan clibandingkan clengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama eli Negara pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak ·berdasarkan status sipi.l atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepacla penducluknya sendiri.
3.
Perusahaan eli suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, ticlak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak eli Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau clapat dikenakan terhaclap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa eli Negara yang clisebut pet1ama.
4.
Kecuali eli mana ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal II ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bLmga, royalti dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan semacam itu akan clapat dikurangkan dibawah kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pet1ama.
5.
Dalam Pasal ini, istilah "pajak" berarti pajak-pajak yang clicakup dalam Persetujuan ini.
Pasal25 TAT A CARA PERSETUJUAN BERSAMA
I.
Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tinelakan-tindakan salah satu atau keelua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cm·a-cara penyelesaian yang diatur oleh !Jerunelang-undangan nasional dari masing-masing Negara, maka ia dapat mengajuka11 masalahnya kepada p~jabat yang berwenang eli Negara pihak pada Persetujuan dimana ia berkeeludukan, atau apabila masalah yang timbul menyangkut Pasal 24 ayat 1 kepada pejabat yang berwenang eli Negara pihak pada 1Persetujuan dimana ia mer~adi penduduk. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. 22
2.
Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diseJesaikan dan apabila atas masalah itu tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang berwenang harus berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap persetujuan yang dicapai akan diterapkan sesuai jangka waktu sesuai dengan perundangundangan domestik Negara pihak pada Persetujuan.
3.
Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah atau keraguraguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan.
4.
Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama Jain untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Pejabat-pejabat yang berwenang melalui konsultasi akan menetapkan prosedur-prosedur, syarat-syarat, cara-cara dan teknik-teknik yang sesua1 untuk merealisir prosedur persetujuan bersama yang diatur dalam pasal ini.
Pasal26 PERTUKARAN INFORMASI 1.
Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua NegaJa pihak pada Persetujuan akan melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional Negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepa~jang pengenaan pajak menurut undang-undang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal l. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara tersebut dan hanya dapat diLmgkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang atau penuntutan, atau dalam memutuskan keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas. Mereka dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-
keputusan pengadilan. 23
2.
Bagaimanapun j uga ketentuan-ketentuan ayat ( 1) sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk : a)
melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundangundangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negara itu atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
b)
memberikan informasi yang tidak mungkin dipero leh berdasarkan perundangundangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lai1mya pada Persetujuan;
c)
memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan umum (odre public). Pasal27
PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggotaanggota misi diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.
Pasa128
BERLAKUNYAPERSETUJUAN I.
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal terakhir saat masing-masing Pemerintah memberitahu secara tertulis bahwa formalitas yang disyaratkan secara konstitusional pada masing-masing Negara telah dipenuhi.
2.
Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berl ak u: a)
mengenai pajak yang dipotong pada sumbernya untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah berlaku nya Persetujuan ini; dan
b)
mengenai pajak lainnya atas penghasilan untuk tahun-tahun pajak yang mulai pad a a tau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetuj uan ll11.
24
Pasal 29 BERAKHIRNYA PERSETUJUAN
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri berlakLmya Persetujuan ini , melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan pada atau sebelum tanggal tigapuluh bulan Jun.i setiap tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu lima tahun sejak berlakunya Persetujuan. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi : a)
b)
mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal I Januari tahun takwim berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan; mengenai pajak-pajak lainnya atas penghasilan, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.
SEB AGAI B UKTI para penandatanganan di bawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah, telah
menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di ..
;;/;.4 r:."?..'!': .... , pada tanggal .!.~.. .. t?.*!J?.~.~.~ ...... 20~~
dalam bahasa Indonesia, Slovakia dan Inggris, di mana ketiga naskah tersebut merupakan naskah asli. Dalam hal tetjadi perbedaan penafsiran, antara naskah bahasa Indonesia dan Slovakia, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk P emerintah Republik Sloval
Signed
Signed
25
PROTOKOL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia pada saat penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan, para penandatangan telah bennufakat b~lhwa ketentuan-ketentuan yang berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini : Ad. I
Sehubungan dengan Pasal 5 ayat 2 (f)
Disetujui bahwa istilah " bentuk usaha tetap" tidak meliputi persediaan dalam pengiriman.
SEBAGAI BUKTI pMa penandatanganan di bawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di .. ;J;*~.':.~.~
.... , pada
f?.~~~~':: 20~'?.
tanggal ./?:.... .. ...... dalam bahasa Indonesia, Slovakia dan lnggris, dimana ketiga naskah tersebut merupakan naskah asli. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah bahasa Indonesia dan S lovakia. maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Republik Slovakia
Signed
Signed
26
DOHODA MEDZI VLADOU INDONEZSKEJ REPUBLIKY A
VLADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
0 ZAMEDZENi DVOJITEHO ZDANENIA A ZABRANENi DANOvEMU UNJxu V ODBORE DANi Z PRIJMOV
VLADA INDONEZSKEJ REPUBLIKY A VLAoA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
prajuc si uzatvorit' dohodu o zamedzeni dvojiteho zdanenia a zabnitNni dai'iovemu uniku v odbore dani z prijmov,
dohodli sa takto:
Cllmok 1 OSOBY, NAKTORE SADOHODA VZTAHUJE Tato dohoda sa vzt'ahuje na osoby, ktore su rezidentmi jedneho alebo oboch zmluvnych statov.
CUmok 2 DANE, NA KTORE SA DOHODA VZTAHUJE
c
1. Tato dohoda sa vzt'ahuje na dane z prijmov ukladane v mene kafdeho zo zmluvnych statov alebo jeho ni.Zsich spravnych utvarov, alebo miestnych organov, bez ohl'adu na sposob ich vyberania. 2. Za dane z prijmov sa povafuju vsetky dane vyberane z celkoveho prijmu, alebo z casti prijmov vratane dani zo zisku zo scudzenia hnutel'neho alebo nehnutel'neho majetku. 3. Sucasne dane, na ktore sa tato dohoda vzt'ahuje, su : a)
na Slovensku:
(i) daii z prijmov fyzick}'ch osob; (ii) daii z prijmov pravnick}'ch osob; (d'alej len "slovenska daii"); b)
0
v Indonezii:
daii z prijmov ukladana podl'a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Zakon cislo 7 z roku 1983 v zneni neskorsich predpisov): (d'alej len "indonezska dan 11) .
4. Tato dohoda sa vzt'ahuje aj na vsetky dane rovnakeho alebo podobneho druhu, ktore sa ukladaju po datume podpisania tejto dohody popri sucasnych daniacL alebo namiesto nich. Prislusne urady zmluvnych statov si vzajomne oznilmia vsetky podstatne zmeny, ktore sa uskutocnili v ich prislusnych daiiov}'ch zilkonoch.
2
Clanok 3 VSEOBECNE DEFINiCIE 1. Na ucely tejto dohody, ak suvislost' nevyuduje odlisny v}'klad:
a) v}'raz "Slovensko" oznacuje SlovenskU republiku a ak je pouZicy v zemepisnom zmysle oznacuje uzemie, na ktorom Slovenska republika vykonava svoje suverenne prava a jurisdikciu v sulade s medzinarodnYm pnivom~ b) v}'raz "Indonezia" oznacuje uzemie Indonezskej republiky, tak ako je definovane v jej zilkonoch a pril'ahle moria, nad ktot)rmi Indonezska republika vykonava svoju suverenitu, suverenne prava alebo jurisdikciu v sulade s medzinarodnYm pravom~ c) v}'razy "jeden zmluvny stat" a "druhy zmluvny stat" oznacuju podl'a danych okolnosti Slovensko alebo Indoneziu ~ d) ryraz "osoba" zahiila fyzickU osobu, spolocnost' a vsetky ine zdruienia osob~ e) ryraz "spolocnost'" oznacuje akUkol'vek pravnickU osobu alebo akehokol'vek nositel'a prav povaiovaneho na ucely zdanenia za pravnickU osobu; f) v}'razy "podnik jedneho zmluvneho statu" a "podnik druheho zmluvneho statu" oznacuju podl'a okolnosti podnik prevadzkovany rezidentom jedneho zmluvneho statu a podnik prevadzkovany rezidentom druheho zmluvneho statu ~
g) v}'raz "medzinarodna doprava" oznacuje akUkol'vek dopravu uskutociiovanu lod'ou alebo lietadlom, prevadzkovanu podnikom, ktory je rezidentom jedneho zmluvneho statu, ak takato lod' alebo lietadlo nie su prevadzkovane len medzi miestami v druhom zmluvnom state; h) vY'raz "prislusny urad" oznaeuje: (i) ministra financii alebo jeho splnomocneneho zastupcu, v pripade
Slovenska~
(ii) ministra financii alebo jeho splnomocneneho zastupcu, v pripade Indonezie~
i) v}'raz "statny prislusnik" oznacuje:
(i) kaidu fyzickU osobu, ktora rna statne obcianstvo niektoreho zmluvneho statu;
(ii) kaidu pravnickU osobu, osobnu obchodnu spolocnost' alebo zdruzenie, zriadene podl'a platneho pravneho predpisu niektoreho zmluvneho statu. 3
2. Pokial' ide o uplatnenie tejto dohody zrnluvn:Ym statom, kaZdy v:Yraz nedefinovany v dohode, ak si to suvislost' nevyzaduje inak, rna tak:Y v:Yznam, akY rna v danorn case podl'a platnych pravnych predpisov tohto statu upravujucich dane, na ktore sa vzt'ahuje tato dohoda. Vyznam podl'a platnych daiiov:Ych predpisov tohto statu bude prevaZovat' nad v:Yznamom, ktor:Y rna v:Yraz podl'a inych pravnych predpisov tohto statu.
Clanok 4 REZIDENT 1. Na ucely tejto dohody v:Yraz "rezident zmluvneho statu" oznaeuje Wdu osobu, ktora podl'a
c
pravneho predpisu tohto statu rna daiiow povinnost' v tomto state z dovodu svojho bydliska, staleho pobytu, rniesta vedenia alebo akehokol'vek ineho podobneho kriteria. Tento v:Yraz vsak nezahffia osobu, ktora rna daiiow povinnost' v tornto state iba z dovodu prijrnu zo zdrojov v tornto state. 2. Ak je fyzicka osoba podl'a ustanoveni odseku 1 rezidentorn oboch zmluvnych statov, urci sa jej postavenie takto: a) tato osoba sa povafuje za rezidenta toho statu, v ktororn rna staly byt~ ak rna staly byt v oboch statoch, pova.Zuje sa za rezidenta toho statu, ku ktorernu rna uzsie osobne a hospodarske vzt'ahy (stredisko zivotne doleZit:Ych zaujrnov)~ b) ak nernozno urcit', v ktororn state rna tato osoba stredisko svojich Zivotne dolezit:Ych zaujmov, alebo ak nema staly byt v Ziadnom state, povafuje sa za rezidenta toho statu, v ktororn sa obvykle zdrZiava~ c) ak sa tato osoba obvykle zddiava v oboch statoch alebo sa nezdrZiava v Ziadnorn z nich, prislusne urady zrnluvnych statov upravia ruto otazku vzajomnou dohodou. 3. Ak podl'a ustanoveni odseku 1 je ina ako fyzicka osoba rezidentom oboch zmluvnych statov, prislusne urady zmluvnych statov upravia ruto otazku vzajomnou dohodou.
Clanok s STALA PREYADZKAREN 1. Na ucely tejto dohody v:Yraz "stala prevadzkareii" oznacuje trvale zariadenie na podnikanie, prostrednictvorn ktoreho vykonava podnik jedneho zmluvneho statu uplne alebo scasti svoju cinnost' v druhom zrnluvnorn state. 4
2. Vyraz "stala prevadzkareii" zahiiia najma: a) miesto vedenia; b) pobocku; c) kancehiriu; d) tovareii; e) dieliiu; f) sklad alebo priestory pouZivane ako obchodne predajne; g) farmu alebo plantaz; h) baiiu, nalezisko ropy alebo plynu, lorn alebo akekorvek ine miesto t'a.Zby alebo prieskumu alebo dobyYania prirodnych zdrojov, vrtnu supravu alebo pracovnu lod·.
3. Vyraz "stala prevadzkareii" rovnako zahfiia:
a) stavenisko, stavbu, montaz alebo instalacny projekt, alebo dozorne cinnosti, ktore su s tYro spojene, ale len vtedy, ak taketo stavebne miesto, projekt alebo cinnosti trvaju pocas obdobia dlhsieho ako sest' mesiacov; b) poskytovanie sluZieb, vratane poradensky-ch a mana.Zerskych sluZieb podnikom jedneho zmluvneho statu prostrednictvom zamestnancov alebo inych pracovnikov zamestnanych podnikom jedneho zmluvneho statu na taketo ueely, ale len pokiar cinnosti takehoto charakteru pokracuju v druhom state pocas jedneho alebo viacerych obdobi v suhrne viae ako 91 dni v akomkorvek dvanast'mesacnom obdobi. 4. Bez ohl'adu na predchadzajuce ustanovenia tohto clanku ryraz "stala prevadzkareii" nezahma: a) zariadenie, ktore sa vyuZiva iba na ueely uskladnenia alebo vystavenia tovaru patriaceho podniku; b) zasobu tovaru patriaceho podniku, ktora sa udrZiava iba na ucely uskladnenia alebo vystavenia; c) zasobu tovaru patriaceho podniku, ktora sa udrZiava iba na ucely spracovania inY"m podnikom; d) trvale zariadenie na podnikanie, ktore sa vyuziva iba na ucely nakupu tovaru alebo zhromaid' ovania informacii pre podnik; e) trvale zariadenie na podnikanie, ktore sa vyuZiva iba na ucely reklamy alebo poskytovania informacii;
5
f) trvale zariadenie na podnikanie, ktore sa vyuzJVa iba na ucely poskytovania
alcychkol'vek inych cinnosti, ktore rnaju pre podnik pripravny alebo pornocny charakter~ g) trvale zariadenie na podnikanie, ktore sa vyuZiva iba na ucely vykonavania alcychkol'vek kornbinovanych cinnosti uvedenych v pisrnenach a) aZ f), ak celkova cinnost' trvaleho zariadenia na podnikanie vypl}'vajuca z tejto kombinacie rna pripravny alebo pornocny charakter. 5. Bez ohl'adu na ustanovenia odsekov 1 a 2, ak osoba, ina ako nezavisly zastupca v zmysle odseku 6, kona v jednorn zmluvnorn state v rnene podniku druheho zmluvneho statu, tak tento podnik rna statu prevadzkaren v prv spomenutom state vo vzt'ahu ku vsetk:Ym cinnostiam, ktore tato osoba vykonava pre podnik, polcial' takato osoba:
c
a) rna a obvykle v tornto state pouiiva pravornoc uzatvarat' zm.luvy v mene podniku, pokial' cinnosti tejto osoby nie sl1 obrnedzene na cinnosti uvedene v odseku 4, ktore, ak by sa vykomivali prostrednictvorn trvaleho zariadenia na podnikanie, by nezakladali existenciu stalej prevadzkame podl'a ustanoveni tohto odseku ~ alebo b) nerna takUto pravornoc, ale obvykle uddiava v prv spomenutorn state zasoby tovaru, z ktorych pravidelne dodava tovar v mene podniku; alebo c) vyraba alebo spracovava v tomto state pre podnik tovar patriaci tornuto podniku. 6. Skutocnost', ze podnikjedneho zmluvneho statu vykonava podnikatefskU cinnost' v druhorn state iba prostrednictvorn rnaklera, konatel'a alebo ineho nezavisleho zastupcu, ak tieto osoby vykonavaju svoju bemu podnikatel'skU cinnost', neznamena, ze rna stalu prevadzkareii v tornto druhorn zmluvnorn state. 7. Samotna skutocnost', ze spolocnost', ktora je rezidentorn jedneho zmluvneho statu, ovlada spolocnost' alebo je ovladana spolocnost'ou, ktora je rezidentorn druheho zmluvneho statu alebo ktora vykonava svoju cinnost' v tornto druhorn state (ci uZ prostrednictvorn stalej prevadzkame alebo inak), neznamena, ze tato spolocnost' je stalou _r1revadzkariiou druhej spolocnosti. Clanok 6 PRIJMY Z NEHNUTEL'NEHO MAJETKU 1. Prijrny, ktore pobera rezident jedneho zmluvneho statu z nehnutel'neho majetku (vratane prijrnov z pol'nohospodarstva alebo lesnictva) nachadzajuceho sa v druhom zmluvnorn state, moru byt' zdanene v tomto druhom state.
6
2. V}'raz "nehnutel'ny majetok" rna tak}' v}'znam, akY rna podl'a pravnych predpisov zmluvneho statu, v ktorom sa tento majetok nachadza. V kaidom pripade tento v}'raz zahfiia prislusenstvo nehnutel'neho majetku, Ziv}' a mftvy inventar pouiivany v pol'nohospodarstve a lesnictve a prava podl'a noriem obcianskeho prava vzt'ahujuce sana pozemky, pravo uiivania nehnutel'neho majetku a prava na premenlive alebo pevne platby za t'aibu alebo za povolenie na t'aibu nerastnych loZisk, prameiiov a inych prirodnych zdrojov, pricom lode a lietadla sa nepovaiuju za nehnutel'ny majetok. 3. Ustanovenia odseku 1 sa pouZiju aj na prijmy z priameho uZivania, najmu alebo z kaideho ineho sposobu uZivania nehnutel'neho majetku. 4. Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzt'ahuju aj na prijmy z nehnutel'neho majetku podniku ana
prijmy z nehnutel'neho majetku uiivaneho na v}'kon nezavislych povolani.
Clanok 7
ZISKY PODNIKU 1. Zisky podniku jedneho zmluvneho statu podliehaju zdaneniu len v tomto state, ak podnik nevykonava svoju cinnost' v druhom zmluvnom state prostrednictvom stalej prevadzkarne, ktora je tam umiestnena. Ak podnik vykonava svoju cinnost' cymto sposoborn, byt' zisky podniku zdanene v tomto druhom state, ale iba v takom rozsahu, v akom ich mozno pripocitat':
mom
a) tejto stalej prevadzkarni; b) predaju tovaru v tomto druhom state rovnakeho alebo podobneho druhu ako tovar predavany prostrednictvom tejto stalej prevadzkarne; alebo c) in}rm podnikatel'sk}'m cinnostiam vykonavan}'m v tomto druhom state rovnakeho alebo podobneho druhu ako cinnosti vykomivane prostrednictvom tejto stalej prevadzkame. 2. Ak podnik jedneho zrnluvneho statu vykonava svoju cinnost' v druhom zmluvnom state prostrednictvom stalej prevadzkame, ktora je tam umiestnena, s v}'hradou ustanoveni odseku 3 sa v kaidom zmluvnom state tejto stalej prevadzkarni prirad'uju zisky, ktore by dosiahla, keby ako samostatny podnik vykonavala rovnake alebo obdobne cinnosti v rovnak}'ch alebo podobnych podmienkach, a keby bola uplne nezavisla od podniku, ktoreho je stalou prevadzkariiou.
3. Pri urceni ziskov stalej prevadzkarne sa povol'uje odpocitat' naklady podniku vynalozene na ciele sledovane touto stalou prevadzkariiou vratane nakladov na vedenie a vseobecnych spravnych v}'davkov takto vynalozenych, bez ohl'adu nato, kde vznikli. 7
4. Zisky, ktore sa maju pripocitat' stalej prevadzkami, sana ueely predchadzajucich odsekov urcia ka.Zdy rok rovnakYm sposobom, ak neexistuju dostatocne dovody na iny postup.
Ak zisky zahfilaju casti prijmov osobitne uvedenych v inych clankoch tejto dohody, ustanovenia cychto clankov nie su dotknute ustanoveniarni tohto clcinku. 5.
6. Ak je v niektorom zmluvnom state obvykle stanovit' zisky, ktore maju byt' pripocitane stalej prevadzkami na zatdade rozdelenia celkov}'ch ziskov podniku jeho roznym castiam, ustanovenie odseku 2 nevylucuje, aby tento zmluvny stat stanovil zisky, ktore maju byt' zdanene talcymto obvyklYm rozdelenirn. PouZicy sposob rozdelenia zisku musi byt' vsak talcy, aby v}'sledok bol v sulade so zasadarni stanoven}'mi v tomto clcinku. 7. Skutocnost', ze stala prevadzkaren iba nakupovala tovar pre podnik, neznamena, Ze sa jej pripisuju zisky. Clanok s LODNA A LETECKA DOPRAVA 1. Zisky z prevadzkovania lodi alebo lietadiel v medzinarodnej doprave budu zdanene len v zmluvnom state, ktoreho podnik prevadzkujuci lode alebo lietadla je rezidentom. 2. Pre ucely tohto clanku, zisky z prevadzkovania lodi a lietadiel v medzinarodnej doprave zahfilaju zisky z prenajmu prazdnych Jodi a lietadiel pouZivanych v medzinarodnej doprave, pricom zisky z takehoto prenajmu su nahodne vo vzt'ahu k ziskom uveden}'m v odseku 1. 3. ustanovenia odseku 1 platia aj na zisky z ucasti na poole, spolocnej prevadzke alebo medzinarodnej prevadzkovej organizacii.
Clanok 9 PREPOJENEPODNrnKY l.Ak a) sa podnik jedneho zmluvneho statu rucastnuje priamo alebo nepriamo na riadeni, kontrole alebo majetku podniku druheho zmluvneho statu, alebo b) sa tie iste osoby priamo alebo nepriamo rucastnuju na ri4deni, kontrole alebo majetku podniku jedneho zmluvneho statu i podniku druheho zmluvneho statu,
8
a ak v tychto pripadoch su oba podniky v svojich obchodnych alebo financnych vzfahoch viazane podmienkami, ktore sa dohodli alebo im boli ulozene a ktore sa lisia od podmieno~ ktore by si dohodli nezavisle podniky, mofu byt' akekol'vek zisky, ktore by jeden z nich dosiahol, ale vzhl'adorn na tieto podmienJ!cy ich nedosiahol, zahmute do ziskov tohto podniku a nasledne zdanene. 2. Ak jeden zmluvny stat zahmie do ziskov podniku tohto statu a nasledne zdani zisky, z ktorych bol podnik druheho zmluvneho statu zdaneny v tomto druhom state, a zisky takto zahmute su zisky, ktore by bol dosiahol podnik skor uvedeneho statu, ak by podmienky dohodnute medzi dvoma podnikmi boli take, ake by sa dohodli medzi nezavisl)rmi podnikmi, potom tento druhy stat vhodne upravi sumu dane ulozenej z cychto ziskov v tomto state. Pri stanoveni tejto upravy sa bude postupovat' s nalezit)rm ohl'adom na ine ustanovenia tejto dohody a prislusne urady zmluvnych statov mo.ZU v pripade potreby vzajomne konzultovat'. 3. Ustanovenia odseku 2 sa nepouZiju v pripade podvodu. 4. Zmluvny stat nezmeni zisky podniku za podmienok uvedenych v odseku 2 po uplynuti
casov)rch obmedzeni, ktore poskytuju jeho daiiove zitkony.
Clanok 10 DIVIDENDY 1. Dividendy vyphicane spolocnost'ou, ktora je rezidentom jedneho zmluvneho statu, rezidentovi druheho zmluvneho statu, sa moZu zdanit' v tomto druhom state. 2. Avsak ak skutocny vlastnik dividend je rezidentom druheho zmluvneho statu, daii vyberami skor uveden)rm statom nesmie presiahnut' 10 percent hrubej sumy skutocne rozdelenych dividend. 3. V)rraz "dividendy" pouZityv tomto clanku oznacuje prijmy zo vsetlcych druhov akcii alebo z inych prav s v)rnimkou pohl'adavok, z podielov na zisku, ako aj prijmy z inych prav na spolocnosti, ktore sa zdaiiuju rovnaicyrn sposobom ako prijmy z akcii podl'a pravnych predpisov toho statu, ktoreho spolocnost' rozdel'ujuca zisk je rezidentom. 4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouZiju, ak skutocny vlastnik dividend, ktory je rezidentom jedneho zmluvneho statu, vykonava v druhom zmluvnom state, ktoreho rezidentom je spolocnost' vyplacajuca dividendy, podnikatel'skU cinnost' prostrednictvom stalej prevadzkame, ktora je tam umiestnena, alebo vykonava v tomto druhom state nezavisle povolanie zo stalej zakladne tam umiestnenej a ucast', pre ktoru sa clividendy vyplacaju, sa skutocne viaZe na tUto statu prevadzkareii alebo na !Uto stalu zakladiiu. V takom pripade sa podl'a okolnosti pouZiju ustanovenia clitnku 7 alebo clanku 14. 9
5. Ak spolocnost', ktoni je rezidentom jedneho zmluvneho statu rna statu prevadzkaren v druhom zmluvnom state, zisky tejto stalej prevadzkarne mo.ZU bez ohl'adu na akekol'vek ine ustanovenia tejto dohody podliehat' dodatocnej dani v tomto druhom state v sulade s jeho pravnyrni predpismi, ale dodatocna dan takto vyberana nepresiahne 10 percent sumy talcychto ziskov po odpocitani dane z prijmov ukladanych z prijmov v tomto druhom state.
6. Ustanovenie odseku 5 tohto clanku neovplyvni ustanovenia obsiahnute v alcychkol'vek kooperacnych kontraktoch (alebo ak}'chkol'vek inych podobnych kontraktov) vzt'ahujucich sa na odvetvie t'aiby ropy, zemneho plynu alebo im!ho t'aiobneho odvetvia.
Clanok 11
UROKY 1. Uroky majuce zdroj v jednom zmluvnom state a vyplacane rezidentovi druheho zmluvneho statu, sa mo.ZU zdanit' v tomto druhom state. 2. Taketo uroky sa vsak mofu zdanit' aj v zmluvnom state, v ktorom maju zdroj, a to podl~a pravnych predpisov tohto statu, ak je vsak skutocny vlastnik urokov rezidentom druheho zmluvneho statu, daii takto stanovena nepresiahne 10 percent hrubej sumy urokov. 3. Bez ohl'adu na ustanovenia odseku 2 uroky majuce zdroj v jednom zmluvnom state a poberane vladou druheho zmluvneho statu vratane jeho miestnych orgiulOv, nizsich spravnych utvarov, centralnou bankou alebou akoukol'vek financnou instituciou kontrolovanou touto vladou, majetok ktorej je uplne vlastneny vladou druheho zmluvneho statu, na ktorej sa dohodli vlady zmluvnych statov, budu oslobodene od zdanenia v skor spomenutom state. 4. V}'raz "uroky" pouZicy v tomto clanku oznacuje prijmy z pohl'adavok akehokol'vek druhu zabezpecenych alebo nezabezpecenych zatoin}'m pravom k nehnutel'nosti, ci maju alebo nemaju pravo ucasti na zisku dlinika, a najma prijmy z vladnych cennych papierov a prijmy z obligacii alebo dlhopisov vratane premii a v}'hier spojenych s t:Ymito cennymi papiermi, obligaciami alebo dlhopismi, ako aj prijmy podobne prijmom z penainej poZicky podl'a daiioveho predpisu statov, v ktorych maju prijmy zdroj. Penate za oneskorenu platbu sa nepova.fuje za uroky na ucely tohto clanku. 5. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouZiju, ak skutocny vlastnik urokov, ktory je rezidentom jedneho zmluvneho statu, vykonava v druhom zmluvnom state, v ktorom maju uroky zdroj, podnikatel'skU cinnost' prostrednictvom stalej prevadzkame, ktoni je tam umiestnenfl, alebo v tomto druhom state vykonava nezavisle povolanie zo stalej zflkladne tam umiestnenej, a ak pohl'adavka, z ktorej sa platia uroky, sa skutocne via.Ze
10
a) na tuto stalu prevadzkaren alebo na tilto stalu zaldadiiu, alebo b) na obchodne cinnosti uvedene v cl{mku 7 odsek 1 pismeno c).
v takom pripade sa podl'a okolnosti pouZiju ustanovenia clanku 7 alebo clanku 14. 6. Predpoklada sa, ze uroky maju zdroj v zmluvnom state, ak platitel'om je tento stat sam, jeho niZsi spravny utvar, miestny organ alebo rezident tohto statu. Ak vsak osoba platiaca uroky, ci je, alebo nie je rezidentom niektoreho zmluvneho Statu, rna v zmluvnom state statu prevadzkareii alebo stalu zakladiiu, v suvislosti s ktorou vznikol dlh, z ktoreho su platene uroky, a tieto uroky idu na t'archu tejto stalej prevadzkarne alebo stalej zakladne, potom sa za zdroj talcychto urokov povafuje stat, v ktorom je umiestnena stala prevadzkareii alebo stala zaldadiia. 7. Ale v dosledku osobitnych vzt'ahov existujucich medzi platitel'om a skutocn:Ym vlastnikom urokov, alebo medzi nimi a tret'ou osobou, suma urokov vzt'ahujuca sa na pohl'adavku, z ktorej sa platia, presahuje sumu, ktoru by bol dohodol platitel' so skutocnym vlastnikom, keby taketo vzt'ahy neexistovali, pouiiju sa ustanovenia tohto clanku len na tilto naposledy spomenutu sumu. Cast' platieb presahujuca tuto sumu sa zdani v tomto pripade podra pravnych predpisov ka.Zdeho zmluvneho statu s prihliadnutim na ostatne ustanovenia tejto dohody.
Clanok 12
LICENCNE POPLATKY 1. Licencne poplatky majuce zdroj v jednom zmluvnom state a vyplacane rezidentovi druhelto zmluvneho statu, sa moru zdanit' v tomto druhom zmluvnom state. 2. Taketo licencne poplatky sa vsak moru zdanit' aj v zmluvnom state, v ktorom maju zdroj, a to podl'a pravnych predpisov tohto statu, ak je vSak prijemca skutocn:Ym vlastnikom licencnych poplatkov, dan takto stanovena nepresiahne 15 percent hrubej sumy licencnych poplatkov uvedenych v odseku 3(a), 3(b), 3(c) a 3(d) a 10 percent hrubej sumy licencnych poplatkov uvedenych v odseku 3(e) a 3(t). 3. V}'raz "licencne poplatky" poU.Zicy v tomto clanku oznacuje platby, ci uz pravidelne alebo nepravidelne a v akejkol'vek forme alebo nazve alebo nomenklatUre v rozsahu, v akom su platene ako odplata za:
11
a) pouZitie alebo za pnivo na pouzitie akehokol'vek autorskeho prava, patentu, pocitacoveho programu (softwaru), navrhu alebo modelu, planu, tajneho vzorca alebo v}'robneho postupu, ochrannej znamky alebo ineho podobneho majetku alebo prava~ alebo b) pouZitie alebo za pravo na pouZitie akekol'vek priemyselneho, obchodneho alebo vedeckeho zariadenia~ alebo c) poskytnutie vedeckjch, technickjch, priemyselnych alebo obchodnych vedomosti alebo infonnacii; alebo d) poskytnutie akejkol'vek pomoci, ktora je pridrufena a doplnkova k akemukol'vek takemuto majetku alebo pravu ako je uvedene v pismene (a), akemukol'vek takemuto zariadeniu ako je uvedene v pismene (b) alebo akjmkol'vek takjmto vedomostiam alebo infonnaciam ako su uvedene v pismene (c); alebo e) pouZitie alebo pnivo na pouZitie: (i) kinematografickjch filmov; alebo (ii) filmov alebo videozaznamov pre pouZitie v televiznom vysielani; alebo (iii) pasok pre pouZitie v rozhlasovom vysielani; alebo f) celkove alebo ciastocne vzdanie sa prava v suvislosti s pouZitim alebo dodavkou akehokol'vek majetku alebo pniva na ktore sa vzt'ahuje tento odsek.
4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouZiju, ak skutocny vlastnik licencnych poplatkov, ktory je rezidentom jedneho zmluvneho statu, vykomiva v druhom zmluvnom state, v ktorom maju licencne poplatky zdroj, podnikatel'skU cinnost' prostrednictvom stalej prevadzkarne, ktora je tam umiestnenit, alebo vykonava v tomto druhom state nezavisle povolanie zo stalej zcikladne tam umiestnenej a ak pravo alebo majetok, z ktoreho sa platia licencne poplatky, sa skutocne viafu na
a) ruto statu prevadzkareii alebo na statu zak.ladiiu, alebo na b) obchodne cinnosti uvedene v clanku 7 odsek 1 pismeno c).
v takom pripade sa podl'a okolnosti pouZiju ustanovenia clanku 7 alebo clanku 14. 5. Predpoklada sa, ze licencne poplatky maju zdroj v zmluvnom state, ak platitel'om je tento stat sam, jeho miestny organ alebo rezident tohto statu. Ak vsak osoba platiaca licencne poplatky, ci je, alebo nie je rezidentom niektoreho zmluvneho statu, rna v zmluvnom state statu prevadzkareii alebo statu zakladiiu, v spojeni s ktorou vznikla povinnost' platit' licencne 12
poplatky, ktore idu na t'archu staJej prevadzkarne alebo staJej zaJdadne, tak tieto licencne poplatky maju zdroj v tom zmluvnom state, v ktorom je umiestnena staJa prevadzkaren alebo staJa zaJdadna. 6. Ak v dosledku osobitnych vzt'ahov existujucich medzi platitel'om a skutocn:Ym vlastnikom licencnych poplatkov alebo medzi nimi a tret'ou osobou, suma licencnych poplatkov vzt'ahujuca sa na pouzitie, pravo alebo infonmiciu, z ktorych sa platia, presahuje sumu, ktoru by bol dohodol platitel' so skutocn:Ym vlastnikom, keby taketo vzt'ahy neexistovali, pouziju sa ustanovenia tohto clanku ten na ruto naposledy uvedenu sumu. cast' platieb presahujuca ruto sumu sa zdani v tomto pripade podl'a pravnych predpisov kaZdeho zmluvneho statu s prihliadnutim na ostatne ustanovenia tejto dohody.
Clanok 13 ZISKY ZO SCUDZENIA MAJETKU I. Zisky, ktore plynu rezidentovi jedneho zmluvneho statu zo scudzenia nelmutel'neho majetku uvedeneho v clanku 6 a umiestneneho v druhom zmluvnom state, sa mofu zdanit' v tomto druhom state. 2. Zisky zo scudzenia hnutel'neho majetku, ktor:Y je cast'ou prevadzkoveho majetku staJej prevadzkame, ktoru rna podnik jedneho .zmluvneho statu v druhom zmluvnom state, alebo hnutel'neho majetku, ktor:Y patri k staJej zakladni, ktoru rna rezident jedneho zmluvneho statu v druhom zmluvnom state na v}'kon nezavisleho povolania, vratane talcych ziskov dosiahnucych zo scudzenia takej stalej prevadzkarne (samej alebo spolu s celym podnikom) alebo takej staJej zakladne sa mofu zdanit' v tomto druhom state. 3. Zisky, ktore plynu podniku jedneho zmluvneho statu zo scudzenia lodi alebo lietadiel prevadzkovanych v medzinarodnej doprave alebo lmutel'neho majetku, ktor:Y slUZi na prevadzku tychto lodi alebo lietadiel, podliehaju zdaneniu len v tomto state. Zisky zo scudzenia ineho majetku, nez je uvedeny v odsekoch I, 2, a 3, podliehaju zdaneniu len v zmluvnom state, ktoreho scudzitel' je rezidentom. 4.
Clanok I4 NEZAVISLE POVOLANIA 1. Prijmy, ktore pobera rezident jedneho zmluvneho statu z nezavislych cinnosti alebo z inych cinnosti nezavisleho charakteru, podliehaju zdaneniu len v tomto state, ak v druhom zmluvnom state rezident nema obvykle k dispozicii statu za.kladnu na \ ykon svojich cinnosti, 13
alebo ak je pritomny v tomto druhom state pocas obdobia alebo obdobi presahujucich v uhrne 91 dni v danovom roku. Ak rna takUto stalu zakladiiu, alebo sa zdrZiava v tomto druhom state pocas horeuvedeneho obdobia alebo obdobi, moru sa prijmy zdanit' v tomto druhom state, avsak iba v rozsahu, v akom ich mozno pripocitat' tejto stalej zakladni, alebo v akom su poberane v tomto druhom state pocas horeuvedeneho obdobia alebo obdobi. 2. V}'raz "nezavisle cinnosti" zahtiia najma nezavisle cinnosti vedecke, literarne, umelecke,
vychovne alebo vzdelavacie cinnosti, ako aj samostatne cinnosti lekarov, pravnikov, inZinierov, architektov, zubnych lekarov a uCtovnych znalcov.
Clanok 15
zAVISLA CINNOSt 1. Platy, mzdy a ine podobne odmeny, ktore rezident jedneho zmluvneho statu pobera z dovodu zamestnania, podliehaju s vYffimkou ustanoven.i clankov 16, 18, 19 a 20 zdaneniu len v tomto state, ak sa zamestnanie nevykonava v druhom zmluvnom state. Ak sa tam zamestnanie vykonava, moru sa odmeny zaii prijate zdanit' v tomto druhom state.
2. Odmeny, ktore rezident jedneho zmluvneho statu pobera z dovodu zamestnania vykonavaneho v druhom zmluvnom state, sa zdaiiuju bez ohl'adu na ustanovenie odseku 1 len v skor uvedenom state, ak: a) sa prijemca zdrZiava v druhom state pocas jedneho obdobia alebo viacer}'ch obdobi, ktore nepresiahnu v uhrne 183 dn.i v akomkol'vek dvanast'mesacnom obdobi, a b) su odmeny vyplacane zamestnavatel'om alebo v mene zamestnavatel'a, ktor}' nie je rezidentom druheho statu, a c) odmeny nejdu na t'archu stalej prevadzkarne alebo stalej zakladne, ktoru rna zamestnavatel' v druhom state. 3. Bez ohl'adu na predchadzajuce ustanovenia tohto clanku, moru sa odmeny poberane z
dovodu zamestnania vykonavaneho na palube lode alebo lietadla prevadzkovaneho v medzinarodnej doprave podnikom jedneho zmluvneho statu zdanit' len v tomto state.
14
Clanok 16 TANTIEMY 1. Tantiemy a ine podobne odmeny, k:tore rezident jedneho zmluvneho ~atu pobera ako clen statutameho organu spolocnost~ alebo akehokol'vek ineho podobneho organu spolocnosti, ktoni je rezidentom druheho zmluvneho statu, sa moru zdanit' v tomto druhom state. 2. Odmena, ktoru pobera osoba na k:toru sa vzt'ahuje odsek 1 zo spolocnosti, vzhl'adom na vykonavanie kaZdodennych funk.cii manaZerskej alebo technickej povahy, sa moze zdanit' v sulade s ustanoveniami clanku 15.
Clanok 17 UMELCI A SPORTOVCI 1. Prijmy, ktore pobeni rezident jedneho zmluvneho statu ako
na verejnosti vystupujuci umelec, a to ako divadelny, filmory, rozhlasov:Y alebo televizny umelec, alebo ako hudobnik, alebo ako sportovec z taky-chto osobne vykonavanych cinnosti v druhom zmluvnom state, sa mofu zdanit' bez ohl'adu na ustanovenia clankov 14 a 15 v tomto druhom state. 2. Ak prijmy z cinnosti osobne vykonavanych umelcom alebo sportovcom neplynu tomuto umelcovi alebo sportovcovi priamo jemu samemu, ale inej osobe, tieto prijmy sa moru zdanit' bez ohl'adu na ustanovenia climkov 7) 14 a 15 v zmluvnom state, v k:torom umelec alebo sportovec vykonava svoju cinnost'. 3. Prijmy poberane z cinnosti definovanych v odseku 1, ktore su vykonavane na zaklade kultUmej dohody alebo dohody medzi zmluvnYmi statmi budu bez ohl'adu na ustanovenia odsekov 1 a 2 oslobodene od zdanenia v tom zmluvnom state, v k:torom su tieto cinnosti vykonavane, ak navsteva tohto statu je uplne alebo z podstatnej casti hradena z prostriedkov jedneho alebo oboch zmluvnych sUttov, miestneho organu alebo verejnej institucie tohto statu.
Clanok 18 DOCHODKY A RENTY 1. Respek:tujuc ustanovenia clilnku 19 odsek 2, akekol'vek dochodky a ine podobne odmeny vyplacane rezidentovi jedneho zmluvneho statu zo zdrojov v druh< m zrnluvnom state z dovodu predchadzajuceho zamestnania alebo sluZieb v tomto druhc m zmluvnom state a akcikol'vek renta vyplacana tomuto rezidentovi z taky-chto zdrojov sa moze zdanit' v tomto druhom state. 15
2. VY"raz "renta" znamena stanovenu sumu platenu opakovane v urcenych terminoch pocas Zivota alebo pocas urceneho alebo urciteho casoveho obdobia na zaklade zavazku uhnidzat' tieto platby ako nahradu za primeranu a uplnu protihodnotu v peniazoch alebo v peiiamej hodnote.
Clanok 19
STATNA SLUZBA 1. a) Odmeny, ine ako dochodky, vyphicane jedn}'m zmluvnym statom alebo jeho niisim spnivnym utvarom, alebo miestnym organom tohto statu fyzickej osobe za sluzby preukazane tomuto statu alebo jeho ni.Zsiemu spravnemu utvaru, alebo miestnemu organu podliehaju zdaneniu len v tomto state. b) Taketo odmeny vsak podliehaju zdaneniu len v druhom zmluvnom state, ak sa tieto sluzby preukazuju v tomto druhom state a fyzicka osoba, ktoni je rezidentom tohto statu: (i) je statnym prislusnikom tohto statu; alebo (ii) sa nestala rezidentom tohto statu len z dovodu poskytovania cychto sluzieb.
2. a) Akekol'vek dochodky vyplacane bud' priamo, alebo z prostriedkov, ktore vytvoril niektor.Y zmluvny stat alebo jeho nizsi spravny utvar, alebo miestny organ, fyzickej osobe za sluzby preukazane tomuto statu alebo jeho niisiemu spravnemu utvaru, alebo miestnemu organu podliehaju zdaneniu len v tomto state.
b) Taketo dochodky vSak podliehaju zdaneniu len v druhom zmluvnom state, ak fyzicka osoba je rezidentom a statnym prislusnikom tohto druheho statu. 3. Ustanovenia clcinkov 15, 16, 17 a 18 sa pouZiju na odmeny a dochodky za sluzby preukazane v suvislosti s podnikatel'skou cinnost'ou vykonavanou niektor.Ym zmluvn:Ym statom alebo jeho nizsim spravnym utvarom alebo miestnym organom tohto statu.
Clanok 20 UCITELIA A vYSKUMNi PRACOVNiCI 1. Fyzicka osoba, ktora je bezprostredne pred navstevou jedneho zmluvneho statu rezidentom druheho zmluvneho statu a ktora pri pozvani vladou skor uvedeneho zmluvneho statu alebo univerzity, vysokej Skoly, skoly, milzea alebo inej kultUrnej institUcie v tomto skor uvedenom zmluvnom state alebo podra oficialneho programu kulrurnej yYmeny je pritommi v tomto 16
zmluvnom state pocas obdobia nepresahujuceho dva po sebe nasledujuce roky, rylucne za ucelom v}'ucby, poskytovania lekcii alebo vykonavania ryskumu v takejto institUcii je oslobodena od zdanenia v tomto zmluvnom state z jej odmien za taketo cinnosti za podrnienky, ze platbu za takUto odmenu dostava mimo tohto zmluvneho statu. 2. Ustanovenia odseku 1 sa nepouZiju na prijem z ryskumu, ak je takYto ryskum vykonavany nie vo verejnom zaujme ale predovseticym pre sukromny prospech urcitej osoby alebo osob.
Clanok 21 STUDENT! A ZIACI
UCIIJST
1. Platby, ktore student alebo Ziak ucilist'a, ktory je alebo bol bezprostredne pred svojim prichodom do jedneho zmluvneho Statu rezidentom druheho zmluvneho statu a ktory sa zddiava v skor spomenutom zmluvnom State iba z dovodu srudia alebo rycviku, dostava na uhradu nakladov na Zivobytie, studium alebo rycvik, sa nezdania v tomto zmluvnom state za predpokladu, ze taketo platby su mu vyplacane zo zdrojov rnimo tohto statu. 2. Polcial' ideo granty, stipendia a odmeny zo zamestnania, ktore nie su pokryte odsekom 1, student alebo Ziak ucilist'a opisany v odseku I bude okrem toho opravneny pocas takehoto stUdia alebo rycviku na rovnake oslobodenia, ul'avy alebo zl'avy pokial' ide 0 dane, ktore su k dispozicii rezidentom zmluvneho statu ktorj' navstivil.
Clanok 22
INEPRilMY 1. Prijmy rezidenta jedneho zmluvneho statu, nech maju zdroj kdekol'vek, ktore sa neuvadzaju v predchadzajucich clcinkoch tejto dohody, okrem prijmov vo forme v}'hier z loterii, cien a poistnej alebo zaist'ovacej premie, sa zdania v skor spomenutom state. 2. Ustanovenia odseku I sa nepouZiju name prijmy ako na prijmy z nehnutel'neho majetku, ktory je definovany v clanku 6 odsek 2 tejto dohody, ak prijemca takYchto prijmov, ktory je rezidentom jedneho zmluvneho statu, vykonava podnikatel'skU cinnost' v druhom zmluvnom state prostrednictvom struej prevadzkarne tam umiestnenej, alebo v tomto druhom state vykonava nezavisle povolanie zo struej zak:ladne tam umiestnenej, a ak pravo alebo majetok, za ktore sa prijmy platia, su skutocne spojene s touto stalou prevadzkariiou alebo stalou zcikladiiou. v takom pripade sa podl'a okolnosti pouZiju ustanovenia clalku 7 alebo clanku 14.
17
Clanok 23 VYLUCENIE DVOllTEHO ZDANENIA I. Dvojite zdanenie sa vyluci takto: a) v pripade Slovenska: Slovensko moze pri zdanovani svojich rezidentov zahrnut' do zakladu dane, z ktoreho sa taketo dane ukladaju, casti prijmov, ktore sa mom zdanit' podl'a ustanoveni tejto dohody rovnako v Indonezii, povoli vsak znilit' sumu dane vypocitanu z takehoto zakladu o sumu rovnajucu sa dani zaplatenej v Indonezii. Suma, o ktoru sa dan znili, vsak nepresiahne tu cast' slovenskej dane vypocitanej pred jej zniZenim, ktoni pomeme pripada na prijmy, ktore sa mom zdanit' podfa ustanoveni tejto dohody v Indonezii;
b) v pripade Indonezie: Ak rezident Indonezie pobera prijem, ktorj sa podl'a ustanoveni tejto dohody moze zdanenit' na Slovensku, Indonezia v sulade s ustanoveniami jej domacich danorych predpisov povoli zniZit' dan z prijmu tohto rezidenta o sumu rovnajucu sa dani z prijmov zaplatenej na Slovensku. Suma, o ktoru sa dan zniZi, vSak nepresiahne tU cast' dane z prijmov vypocitanej pred jej zniZenim, ktora pomeme, podl'a mozneho pripadu, pripada na prijmy, ktore sa mom zdanit' v Indonezii. 2. Ak v sulade s ktmjmkol'vek ustanovenim tejto dohody, je prijem, ktory pobera rezident
jedneho zrnluvneho statu, oslobodeny od dane v tomto state, tento stat napriek tomu moze pri vypocitani sumy dane z ostatneho prijmu takejto osoby vziat' do uvahy tento oslobodeny prijem.
Clanok 24 ZASADAROVNAKEHOZAOBCHADZ~ 1. Statni prislusnici jedneho zmluvneho statu nepodliehaju v druhom zmluvnom state Ziadnemu zdaneniu alebo povinnostiam s nim spojenyroi, ktore su ine alebo t'a.Z:ivejsie ako zdanenie a s nim spojene povinnosti, ktorym podliehaju alebo mom podliehat' statni prislusnici tohto druheho zmluvneho statu, ktori su v rovnakej situacii najma vo vzt'ahu k stalemu pobytu.
2. Zdanenie stalej prevadzkame, ktoru rna podnik jedneho zmluvneho statu v druhom zmluvnom state, sa nestanovi v tomto druhom state nepriaznivejsie ako zdanenie podnikov tohto druheho statu vykonavajucich rovnake cinnosti. Toto ustanovenie neznamemi zavazok
18
jedneho zmluvneho statu, aby priznal rezidentom druheho zmluvneho statu osobne ul'avy, zl'avy a zniZenie dane z dovodu osobneho postavenia alebo rodinnych zavazkov, ktore priznava svojim vlastn}'m rezidentom. 3. Podniky jedneho zmluvneho statu, ktocych majetok uplne alebo ciastocne, priamo alebo nepriamo vlastni alebo ovlada rezident alebo rezidenti druheho zmluvneho statu, nepodliehaju v prvom zmluvnom state Ziadnemu zdaneniu ani povinnostiam s tYm spojen}'m, ktore su odlisne alebo t'aiivejsie ako zdanenie a s nim spojene povinnosti, ktor:Ym podliehaju alebo mo.ZU podliehat' ine podobne podniky prveho statu. 4. Ak sa neuplatnia ustanovenia cla.nku 9 odsek 1, cla.nku 11 odsek 7 alebo clanku 12 odsek 6, su uroky, licencne poplatky a ine v)'davky, ktore plati podnik jedneho zmluvneho statu rezidentovi druheho zmluvneho statu odpocitatel'ne na ucely stanovenia zdanitel'nych ziskov tohto podniku za rovnakYch podmienok, ako keby boli platene rezidentovi prveho statu. 5. v tomto clanku v:Yraz "zdanenie"oznacuje dane, ktore su predmetom tejto dohody.
Clanok 25 RIESENIE PRlPADOV DOHODOU 1. Ak sa osoba domieva, ze opatrenia jedneho alebo oboch zmluvnych statov vedu alebo budu viest' v jej pripade k zdaneniu, ktore nie je v sulade s ustanoveniami tejto dohody, moze nezavisle od opravnych prostriedkov, ktore poskytuje vnutrostatny pravny predpis cychto statov, predlozit' svoj pripad prislusnemu uradu zmluvneho statu, ktoreho je rezidentom, alebo ak sa na pripad vzt'ahuje clanok 24 odsek 1' prislusnemu uradu zmluvneho statu, ktoreho je statnym prislusnikom. Pripad musi byt' predlozeny do troch rokov od prveho oznamenia o ukone veducemu k zdaneniu, ktore nie je v sulade s ustanoveniami tejto dohody. 2. Ak prislusny urad povaiuje namietku za opravnenu a ak nie je sam schopny najst' uspokojive riesenie, bude sa usilovat', aby pripad vyriesil vzajomnou dohodou s prislusn:Ym uradom druheho zmluvneho statu tak, aby sa vylucilo zdanenie, ktore nie je v sulade s touto dohodou. Dosiahnuta dohoda sa uplatni v lehote podl'a vnutrostatneho pravneho predpisu zmluvnych statov. 3. Prislusne urady zmluvnych statov sa vynasnaZia vyriesit' vzajomnou dohodou akekol'vek t'aikosti alebo pochybnosti, ktore mo.ZU vzniknut' pri v)'klade alebo uplatiiovani tejto dohody. Mo.ZU vzajomne konzultovat', aby sa zamedzilo dvojitemu zdaneniu v pripadoch, ktore nie su v tejto dohode upravene.
19
4. Prislusne urady zmluvnych statov mom vzajomne komunikovat' priamo, aby sa dosiahla dohoda podl'a predchadzajucich odsekov. Prislusne urady budu prostrednictvom konzultacii rozvijat' primerane dvojstranne postupy, podmienky, met6dy a techniky na uskutocnenie vzajomnej dohody stanovenej v tomto clanku.
Clanok 26
V'YMENA INFORMACii 1. Prislusne urady zmluvnych statov si
vymieilaju informacie potrebne na uplatnenie ustanoveni tejto dohody alebo vnutrostatnych pravnych predpisov zmluvnych statov vzt'ahujucich sa na dane, ktore su predmetom tejto dohody, ak zdanenie, ktore upravuju, nie je v rozpore s touto dohodou, predovsetk:Ym na zabranenie podvodom alebo unikom tak}'chto dani. V:Ymena informacii nie je obmedzena clankom 1. Vsetky informacie, ktore zmluvny stat prijal, sa uchovavaju v tajnosti rovnak}'m sposobom ako informacie prijate podl'a vnutrostatnych pravnych predpisov tohto statu a poskytnu sa len osobam alebo uradom (vratane sudov a spravnych organov), ktore sa zaoberaju vymeriavanim alebo vyberanirn dani, na ktore sa vzt'ahuje tato dohoda, vymahanirn alebo trestn:Ym stihanim vo veci t}'chto dani alebo rozhodovanim o opravnych prostriedkoch. Tieto osoby alebo urady pouZiju takeho informacie len na uvedene ucely. Tieto informacie mom oznamit' pri sudnych konaniach alebo v pravnych rozhodnutiach. 2. Ustanovenia odseku 1 sa nebudu v Ziadnom pripade vykladat' tak, zmluvnemu statu ukladaju povinnost' :
ze
niektoremu
a) vykonat' spravne opatrenia, ktore by porusovali pravne predpisy alebo spravnu prax tohto alebo druheho zmluvneho statu; b) poskytnut' infonmicie, ktore by nebolo mome ziskat' na zAk.lade pravnych predpisov alebo v riadnom spravnom konani tohto alebo druheho zmluvneho statu; c) poskytnut' informacie, ktore by odhalili akekol'vek obchodne, hospodarske, priemyselne, komercne alebo profesijne tajomstvo alebo obchodny postup, alebo informacie, ktorych poskytnutie by bolo v rozpore s verejn:Ym poriadkom.
20
Clanok 27 CLENOVIA DIPLOMATICKYCH MISii A KONZULAR:NYCH lJRADOV Ziadne ustanovenia tejto dohody sa nedotykaju dail.ov)'ch v)'sad, ktore prisluchaju clenom diplomaticeych misii a konzuhirnych uradov podl'a vseobecnych praYidiel medzimirodneho pniva alebo na zciklade ustanoveni osobitnych dohod.
Clanok 28 NADOBUDNUTIE PLATNOSTI 1. Tato dohoda nadobudne platnost' diiom neskorsieho pisomneho oznamenia prislusnej Ylady,
ktoryrn oznami splnenie ustavne poiadovanych podmienok daneho statu. 2. Tato dohoda sa bude vykonavat':
a) YO yzt'ahu k daniam vyberan:Ym zrazkou pri zdroji, na prijem poberany pocnuc 1. januarom roka nasledujuceho po roku, v ktorom dohoda nadobudne platnost'; a b) vo vzt'ahu k ostatn}rm daniam z prijmov za dail.ove roky pocnuc 1. januarom roka nasledujuceho po roku, Y ktorom dohoda nadobudne platnost'.
C~anok 29
vYPOVED Tato dohoda zostane Y platnosti, ak ju niektory zmluvny stat nevypovie. Kafdy zmluvny stat moze dohodu vypoYedat' diplomatickou cestou pisomn:Ym oznamenim 0 v)'poYedi tridsiateho juna alebo pred tridsiatym junom kaZdeho kalendameho roka nasledujuceho po uplynuti piatich rokoY po roku nadobudnutia platnosti tejto dohody. V tomto pripade sa tato dohoda prestane uplatnovat': a) Yo yzt'ahu k daniam vyberanym znizkou pri zdroji, na prijem poberany pocnuc 1. januarom roka nasledujuceho po roku, Yktorom bolo dane oznamenie o v)'poYedi;
21
b) vo vzt'ahu k ostatn:Ym daniam z prijmov za danove roky pocnuc 1. januarom roka nasledujuceho po roku, v ktorom bolo dane oznarnenie o yY-povedi.
Na dokaz toho podpisani ana to riadne splnomocneni podpisali tUto dohodu.
Dane v .~:~~~. :.~ .... dna :\:!-:-.~.~-~····· 20(() v dvoch povodnych vyhotoveniach, v indonezskom, slovenskom a anglickom jazyku, prieom vsetky tri znenia su rovnako autenticke. V pripade odlisneho v}'kladu indonezskeho a slovenskeho textu bude rozhodujuci anglick:Y text.
Za vladu Indonezskej republiky:
Za vladu Slovenskej republiky:
Signed
Signed
22
PROTOKOL
Vlltda Indonezskej republiky a vhida Slovenskej republiky sa pri podpise Dohody medzi vladou lndonezskej republiky a vladou Slovenskej republiky o zamedzeni dvojiteho zdanenia a zabraneni danovemu uniku v odbore dani z prijmov dohodli, ze nasledovne ustanovenia tvoria neoddelitel'nu cast' tejto dohody:
K clanku 5 odsek 2 f): Rozumie sa, ze v)rraz "stala prevadzkareii" nezahtiia konsignacny sklad.
Na dokaz toho podpisani a na to riadne splnomocneni podpisali tento protokol.
Dane v .~.~~~.~~ ..... diia .\1 .-. \~... 20~.c v dvoch povodnych vyhotoveniach, v indonezskom, slovenskom a anglickom jazyku, pricom vsetky tri znenia su rovnako autenticke. V pripade odlisneho v)tkladu indonezskeho a slovenskeho t~:
Za vladu Indonezskej republiky:
Za vladu Slovenskej republiky:
Signed
Signed
23
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBL E TAXATION
AND THE PREVENTION OF FIS.CAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, HAVE AGREED as follows:
Article 1
Personal scope
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2
Taxes Covered
I.
This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2.
There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.
3.
The existing taxes to which the Agreement shall apply are: a)
in Indonesia: the income tax imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Law Number 7 of 1983 as amended); (hereinafter referred to as "Indonesian tax");
b)
in Slovakia: (i)
the tax on income of individuals;
(i i)
the tax on income of legal persons;
(hereinafter referred to as "Slovak tax").
4.
The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in add ition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.
2
Article 3 Genera l Definitions I.
For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: a)
the term "Indonesia" means the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws, and the adjacent seas over which the Republic of Indonesia exercises its sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance wilh international law;
b)
the term "Slovakia" means the Slovak Republic and when used in a geographical sense means the territory over which the Slovak Republic exerci ses its sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law;
c)
the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Indonesia or Slovakia as the context requires;
d)
the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
e)
the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
f)
the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterp1ise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g)
the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
h)
i)
2.
the term "competent authority" means: (i)
in the case of Indonesia, the Minister of Finance or his authorized representative;
(ii)
in the case of Slovakia, the Minister of Finance or his authorized representative;
the term "national" means: (i)
any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii)
any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State . .
As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under lhe applicable tax laws of that State prevailing over meaning g iven to the term under other laws of that State. 3
Article 4 Resident
1.
For the purpose of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. The term does not include any person who is liable to tax in that "State in respect only of income from sources in that State.
2.
Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
3.
a)
he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b)
if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of t11e State in which he has an habitual abode;
c)
if he has an habitual abode in both States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
Where by reason of the provisions of paragraph l a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the States shall settle the question by mutual agreement.
Article 5 Per·manent Establishment
1.
For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise of a Contracting State is wholly or partly carried on in the other Contracting State.
2.
The term "permanent establishment" includes especially: a)
a place of management;
b)
a branch; 4
3.
4.
c)
an office;
d)
a factory;
e)
a workshop;
t)
a warehouse or premises used as sales outlet:
g)
a farm or plantation;
h)
a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction or exploration or exploitation of natural resources. drilling rig or working ship.
The term "permanent establishment" likewise encompasses: a)
a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue fo r a period of more than six months;
b)
the furnish ing of services, including consult~mcy and managerial services, by an enterprise through employees or other pers01mel engaged by the enterprise of a Contracting State for such purpose, but on ly where activities of that nature continue within the other State for a period or periods aggregating more than 91 days within any twelve month period.
Notwithstanding the preceding provtstons of this Article. the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: a)
the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b)
the mainter.ance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
c)
the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, or for the supply of information;
f)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carryi ng on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
5
g)
5.
the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to f), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:.
a)
has, and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
b)
has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
c)
manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.
6.
An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
7.
The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether tlu·ough a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
6
Article 6 Income fr·om Immovable Pr·operty
1.
Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or fo restry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2.
The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and fm·,estry, rights to which the provisions of general Jaw respecting landed property apply, usufruct of immovable propery and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3.
The provisions of paragraph 1 shall apply also to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4.
The provisions of paragraphs I and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterpri se and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
Article 7 Business Profits
1.
The profits of an enterprise of a Contracting Stat~ shall be taxable on ly in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to: a)
that permanent establishment~
b)
sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or
7
c)
other business activities canied on in that other State of the same or similar kind as those effected tlu·ough that permanent establisment.
2.
Subject to the provisiOns of paragraph 3, where ·an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the san1e or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3.
In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4.
For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
5.
Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
6.
Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
7.
No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
8
Article 8 Shipping and Air Transport
I.
Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise operating the ships or aircraft is a resident.
2.
For the purposes of this Article, profits from the operation of sh ips and aircraft in international traffic include profits from the rental on a bareboat basis of ships and aircraft when used in international traffic, where profits from such rental are incidental to the profits referred to in paragraph 1.
3.
The provision of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operati ng agency.
Article 9 Associated Enterprises
1.
Where a)
an enterpri3e of a Contracting State partlctpates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b)
the same persons participate di rectly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed· between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2.
Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the e11terprise of the first-mentioned State if the conditi ons made between the 9
two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. l n detennining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other.
3.
The provisions of paragraph 2 shall not apply in the case of fraud.
4.
A Contracting State shall not change the profits of an enterprise in the ci rcumstances referred to in paragraph 2 after the expiry of the time limits provided in its tax laws.
Article 10 Dividends
I.
Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2.
However, if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax charged by the first-mentioned State may not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends actually distributed.
3.
The term "dividends" as used in this Article means income from all kinds of shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4.
The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent etablishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 10
5.
Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establislunent in the other Contracting State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed, I 0 per cent of the amOtmt of such profits after deducting therefrom income tax imposed on income in that other State.
6.
The provision of paragraph 5 of this Article shall not affect the provisions contained in any production sharing contracts (or any other similar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector.
Article 11 Interest
I.
Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2.
However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed l 0 per cent of the gross amount of the interest.
3.
Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State including local authorities thereof, a political subdivision, the Central Bank or any financial institution controlled by that Government, the capital of which is wholly owned by the Govemment of the other Contracting State, as may be agreed upon between· the Governments of the Contracting States, shall be exempt from tax in the first-mentioned State.
4.
The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims. of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in pa11icular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent under the taxation law of the States in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
II
5.
The provisions of paragraphs I and 2 shall not ~pply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with a)
such permanent establ ishment or fixed base, or with
b)
business activities reffered to under c) of paragraph I of Article 7.
In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
6.
Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracti ng State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7.
Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 12 Royalties
I.
Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2.
However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so c.harged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of royalties described in paragraph 3 (a), 3 (b), 3 (c) and 3 (d) and 10 per cent of the gross amount of royalties described in paragraph 3 (e) and 3 (f). 12
3.
The term "royalties" as used in this Article means payments, whether periodical or not, and in whatever form or name or nomenclature to the extent to which they are made as consideration for : a)
the use of, or the right to use, any copyright, patent, software, design or model , plan. secret formu la or process, trademark or other like property or right; or
b)
the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment; or
c)
the supply of scientifi c, teclmical, industrial or commercial knowledge or information; or
d)
the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to ru1y such propetty or right as is mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in sub-paragraph (b) or any such knowledge or information as is. mentioned in subparagraph (c); or
e)
the use of, or the right to use any copyright of: (i)
motion picture films; or
(i i)
"films or video for use in connection with television; or
(iii) tapes for use in connection with radio broadc.asting; or
f)
4.
total or partial fo rbearance in respect of the use or supply or any property or right refen·ed to in this paragraph.
The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectiveiy connected with
a)
such permanent establishment or fixed base or with
b)
business activities reffered to under c) of paragraph 1 of Article 7.
In such case, the provisions of Atiicle 7 or Article 14. as the case may be, shall apply.
5.
Royalties shall be deemed to arise in a Concracting State when the payer is that State itself,a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Concracting State or not, has in a Concracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the 13
royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6.
Where, by reason of a specia l relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the an1ount of the royalties, having regard to the use, right or information for wh ich they are paid, exceeds the amount wh ich would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of thi s Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
A..ticle 13 Ca pital Ga ins
1.
Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Atticle 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2.
Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base avail able to a resident of a Contracting State in the other Contracting State fo r the purpose of perfo rming independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterpri se) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3.
Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4.
Ga ins from the alienation of any property other than.that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
14
Article 14 Independent Personal Services
I.
Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the o~her Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other State fo r .a period or periods exceeding in the aggregate 91 days in a fiscal year. If he has such a fixed base or remains in that other State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other State during the aforesaid period or periods.
2.
The term "professional servi ces" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, engineers, lawyers, dentists, architects, and accountants.
Article 15
Dependent Personal Services
I.
Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other s imilar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2.
Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracti ng State in respect of an employment exercised in the other Contracti ng State shall be taxable only in the first-mentioned State if: a)
the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period, and
b)
the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c)
the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
15
3.
Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.
Article 16 Directors' Fees
1.
Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that othei' State.
2.
The remuneration which a person to whom paragrap_h 1 applies derived from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature may be taxed in accordance with the provisions of Article 15.
Article 17 Artistes and Sportsmen
1.
Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2.
Where income in respect of personal activities exercised by an entettainer or a sportsman in his capacity as such accmes not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
3.
Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2, income derived from activities reffered to in paragraph 1 performed under a cultural agreement or arrangement between the Contracting States shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities are exercised if the visit to that State is wholly or substantially supported by funds of one or both of the Contracting States, a local authority or public institution thereof.
16
Article 18 Pensions and Annuities
I.
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, any pensions and other similar remuneration paid to a resident of one of the Contracting States from a source in the other Contracting State in consideration of past employment or services in that other Contracting State and any annuity paid to such a resident from such a source may be taxed in that other State.
2.
The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and fu ll consideration in money or money's worth.
Article 19 Government Service
I.
2.
3.
a)
Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
b)
However, such remw1eration shall be taxable .only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who: (i)
is a national of that State; or
(ii)
did not become a resident of that State solely fo r the purpose of re!1dering the services.
a)
Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
b)
However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.
The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shaJI apply to remunerations and pensions in respect of services rendered in cotmection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. 17
Article 20
Teachers and Researchers
I.
An individual who is immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who, at the invitation of the Government of the firstmentioned Contracting State or of a University, college, school, museum or other cultural institution in that first mentioned Contracting State or under an official programme of cultural exchange, is present in that Contracting State for a period not exceeding two consecutive years solely fo r the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution shall be exempt from. tax in that Contracting State on his remuneration for such activity, provided that payment of such remuneration is derived by him from outside that Contracting State.
2.
The provision of paragraph I shall not apply to income from research if such research is und ertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.
Article 21 Students and Trainees
I.
Payments which a student or business trainee who is or was immediately before visiti ng a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the firstmentioned Contracting State so lely fo r the purpose of his education or training received for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that sources outside that Contracting State, provided that such payments arise from Contracting State.
2.
In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph I , a student or business trainee described in paragraph 1 shall, in additi on, be entitl ed during such ·e ducation or training to the same exemption. reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of lhe Contracting State which he is visiting.
18
Article 22 Other Income
I.
Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with on the foregoing Artmcles of this Agreement except income in the form of winni ng of lotteries. prizes and insurance or reinsurance premium shall be taxable in the first mentioned State.
2.
The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 of this Agreement, if the recipient of such income, being the resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal service from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shaH apply.
Article 23 Elimination of Double Taxation
I.
Double taxation shall be eliminated as follows: a)
in case oflndonesia : Where a res ident of Indonesia derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Slovakia, Indonesia shall, subject to the provisions of its domestic tax laws, allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Slovakia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Indonesia;
b)
in case of Slovakia: Slovakia, when imposing taxes on its residents, may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of this Agreement may also be taxed in Indonesia, but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in Indonesia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Slovak tax, as 19
computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Indonesia.
2.
Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may neve1theless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such person, take into account the exempted income.
Article 24 Non-Discrimination
I.
Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracti ng State to any taxation or any requirement connected therewith, wh ich is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to wh ich nationals of that other State in the same ci rcumstances, in pa1ticular with respect to residence, are or may be subjected.
2.
The taxation on a permanent establishment wh ich an enterpri se of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or fam ily responsibilities which it grants to its own residents.
3.
Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more re~idents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
4.
Except where the provisions of paragraph I of Article 9, paragraph 7 of Article 11 , or paragraph 6 of Article 12, app ly, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first mentioned State.
20
5.
In this Article the term "taxation" means taxes which are subject of this Agreement.
Article 25 Mutual Agreement Procedure
I.
Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years fro m the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2.
The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself abl~e to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented within the time limits in the domestic law of the Contracting States.
3.
The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4.
The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultation, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutuaJ agreement procedure provided for in this Article.
21
Ar·ticle 26
Exchange of Information
1.
The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2.
In no case shall the provtstons of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a)
to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b)
to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c)
to supply information which would disclose any trade, business, industrial, com mercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
Article 27
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
22
At·ticle 28 Entry Into Force
I.
This Agreement shall enter into force on the later of the dates on which the respective Governments may notify each other in writing that the formalities constitutionall y required in their respective States have been complied with.
2.
This Agreement shall have effect:
a)
in respect of tax withheld at source, to income derived on or after I January in the year next following that in which the Agreement enters into force; and
b)
in respect of other taxes on income for taxable years begimling on or after the January in the year next following that in which the Agreement enters into force.
Article 29 Termination
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination on or before the thirtieth day of June of any calendar year fo ll owing after the period of five years from the year in which the Agreement enters into force.
In such case, the Agreement shall cease to have effect:
a)
in respect of the tax withheld at source to income derived on or after I January in year next following that in which the notice of. termination is given;
b)
in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after 1 January in year next fo llowing that in which the notice of termination is given.
?., _.)
lN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized Agreement.
at...J4..~r.4
thereto, have signed this
.!.~.~~-
-~~~~"::
DONE in duplicate ........ this ... . .. .............. day of ... 2000 in the Indonesian, Slovak and English languages, the three texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Indonesian and Slovak texts, the English text shall prevail.
For the Government
For the Government
of the Republic of Indonesia
'
of the Sloval{ Republic
Signed
Signed
24
PROTOCOL
The Government of the Republic of Indonesia and the Govenm1ent of the Slovak Republic at the moment of signing the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the fo llowing provisions shall form an integral part of the Agreement:
Ad paragraph 2 f) of Article 5:
ft is understood that the term "permanent establislm1ent" does not include a stock m consignment.
TN WTTNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.
DONE
~.~~4. ..........
in
/~.~~
duplicate at .... this ....... ........ ...... day of .... P~fk~.~.':. ...........2000 in the Indonesian, Slovak and Engl ish languages , the three texts being equa ll y authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Indonesian and Slovak texts, the English text shall prevail.
For the
Governm~nt
For the Government
of the Republic of Indonesia
of the Sloval< Republic
Signed
Signed
25
