Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan (Hukum, Profesi, K3 dan HaKI) Darta Pardamean Saragih SLB Negeri Serdang Bedagai
A. PENGANTAR Urgensi UU Guru dan Dosen. Secara yuridis, UU Perlindungan Guru dan Dosen telah termuat dalam UU No.14 tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada Bab VII pasal 39 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Adapun maksud Perlindungan Profesi yang diamanatkan dalam UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, dan/atau resiko lainnya. Berangkat dari paparan di atas, terlihat bahwa eksistensi UU No.14 tahun 2005 telah memuat perlindungan terhadap guru atas profesinya. Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut masih belum terlaksana. Undang-Undang tersebut lebih banyak disoroti sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru/dosen, sementara perlindungan terhadap profesi guru/dosen seringkali lepas dari perhatian. Kita tidak menutup mata terhadap tindakan oknum guru yang kurang mendidik dengan memberikan hukuman di luar nilai pendidikan. Mereka meletakkan peserta didiknya sebagai penjahat yang harus dihabisi, bukan sosok yang perlu dibimbing dan diperbaiki. Demikian pula sikap orang
tua/masyarakat yang mulai mengalami pergeseran dalam memandang profesi guru. Mereka terlalu banyak menuntut guru agar dapat mengahntarkan peserta didik sebagai masyarakat terdidik, namun tidak seiring dengan penghargaan dan perlindungan yang diberikan.
B. MASALAH Sebagai tenaga pendidik, guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakukan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan.
Namun
tatkala
guru
berupaya
untuk
menegakkan
kedisiplinan, guru dihadang oleh UU Perlindungan Anak dan KPAI. Jika guru gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal menghantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, kembali pendidik akan menjadi kambing hitam dan tumbal atas kegagalan tersebut. Tatkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara sepontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID. Dengan kekuatan tersebut, acapkali guru tidak mendapatkan perlindungan terhadap profesinya. Akibat adanya KPAID dan UU Perlindungan Anak, eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah. Belum lama ini kita dikejutkan dengan berita kriminalisasi terhadap guru. Seorang guru di Bantaeng Sulawesi Selatan harus mendekam di penjara setelah mencubit siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Publik pun bereaksi keras mendengar kabar ini.
Penahanan Nurmayani, guru SMP Negeri 1 Bantaeng yang diberitakan mencubit siswanya, di Rumah Tahanan Klas II Bantaeng Sulawesi Selatan menuai reaksi keras dari masyarakat. Penahanannya dilakukan sejak Kamis (12/5/2016) hingga kasus yang melilitnya disidangkan. Publik memberikan reaksi keras terhadap kasus ini. Reaksi ini dilakukan diantaranya dengan membandikan pendidikan masa kini dan masa lalu. Publik menilai di masa lalu jika ada siswa yang mengadu ke orang tuanya karena diberi sanksi oleh guru maka akan dimarahi atau bahkan diberi hukuman tambahan oleh orang tuanya. Berbeda dengan saat ini, di mana orang tua justru membela mati-matian anaknya dan bahkan melaporkan guru yang memberikan sanksi ke pihak berwajib. Para guru pun menuntut adanya undang-undang perlindungan guru yang mampu melindungi guru dalam melaksanakan tugasnya. Dasar hukum ini diperlukan agar guru dapat bekerja secara optimal tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum, sehingga para siswa akan lebih terdidik dengan baik. Sampai saat ini, beberapa kenyataan atau fenomena banyak dihadapi guru, sebagai bukti bahwa mereka belum sepenuhnya memperoleh
perlindungan
profesi
yang
wajar.
Fenomena
nyata
dikemukakan oleh Nugroho (2008) yang mengutip berita dalam Kompas edisi 29 Juli 2008, bahwa perlindungan hukum terhadap guru belum dilakukan sepenuhnya. Salah seorang guru yang juga Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen (FGI), Iwan Hermawan, dijatuhi sanksi disiplin oleh Wali Kota Bandung karena bersikap kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan,
termasuk
dalam
penyelenggaraan
ujian
nasional.
Sebelumnya, pada kasus Kelompok Air Mata Medan dan Forum Guru Garut, mestinya guru mendapatkan apreasiasi karena keberaniannya melaporkan adanya indikasi kecurangan dalam ujian nasional tetapi yang
diterima bukan penghargaan, melainkan sanksi berupa dikurangi jam mengajar, bahkan ada dipecat. Hery Nugroho juga mengutip berita Suara Merdeka edisi 26 Mei 2008, seorang guru dicopot dari jabatannya garagara kuliah S2 di UGM. Dalam situs resmi Kompas (http://cetak.kompas.com/) edisi 17 Juli 2008 juga dikemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap guru, baik oleh pemerintah, yayasan, maupun organisasi profesi guru, dirasakan masih rendah. Akibatnya, posisi guru seringkali lemah saat berhadapan dengan
pemerintah
atau
yayasan
ketika
memiliki
kasus
atau
memperjuangkan hak-hak mereka. Hal itu terungkap dalam pertemuan pimpinan Pengurus Besar PGRI periode 2008-2013 dengan media massa di Jakarta, pada 16 Juli 2008. Menurut Sulistyo, Ketua Umum PB PGRI, Pemerintah atau yayasan memosisikan dirinya lebih tinggi dari guru sehingga menimbulkan sikap sewenang-wenang terhadap profesi guru. Sulistyo
mengaku,
PGRI
sebagai
organisasi
profesi
guru
yang
beranggotakan 1,6 juta guru pegawai negeri dan swasta di seluruh Indonesia selama ini juga lemah dalam memberikan perlindungan hukum kepada guru yang bermasalah. Uraian di atas memberi gambaran kepada kita bahwa masih begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap guru. Permasalahanpermasalahan di atas perlu segera mendapatkan perhatian dari banyak pihak, baik pemerintah (termasuk penegak hukum), legislatif, sekolah, masyarakat,
maupun
guru
itu
sendiri.
Mengingat
banyaknya
permasalahan yang ada, dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas tentang perlindungan bagi guru dalam profesinya.
C. PEMBAHASAN DAN SOLUSI Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan terhadap profesi serta pembatasan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman
pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan
kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diundangkannya UU No. 14 tahun 2005 merupakan langkah maju untuk mengangkat harkat dan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi mereka. Materi perlindungan hukum terhadap guru mulai mengemuka dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini diperbaharui dan kemudian diganti dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru itu pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Di dalam PP ini perlindungan hukum bagi guru meliputi
perlindungan
untuk
rasa
aman,
perlindungan
terhadap
pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sejak lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, dimensi perlindungan guru mendapatkan tidik tekan yang lebih kuat. Norma
perlindungan hukum bagi guru tersebut di atas kemudian
diperbaharui,
dipertegas,
dan
diperluas
spektrumnya
dengan
diundangkannya UU No. 14 tahun 2005. Dalam UU ini, ranah perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk
juga di dalamnya perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan
bahwa banyak pihak wajib memberikan
perlindungan kepada guru Agar proses pendidikan menjadi baik dan guru menjalankan tugasnya dengan profesional maka diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat demi mewujudkan guru yang mempunyai martabat dan terlindungi oleh hukum dalam menjalankan profesinya agar tercipta pencapaian kualitas yang maksimal, hal ini sesuai dengan amanah UU Sisdiknas. Maka harus ada regulasi yang mengatur tentang itu, salah satunya dengan membuat UU tentang perlindungan terhadap profesi pendidik yang substansinya adalah agar guru dalam menjalankan profesinya terlindungi dengan kekuatan hukum dan harus ada pemahaman yang utuh bahwa dalam menjalani proses pendidikan. Guru diberi hak otoritas dalam mendidik peserta didik, jika perlu ada fit and proper test untuk menjadi seorang guru, agar dunia pendidikan tidak lagi disibukan dengan ulah guru yang tidak mengerti esensi dalam mendidik. Berangkat dari paparan di atas, terlihat bahwa eksistensi UU No 14/2005 telah memuat perlindungan terhadap guru atas profesinya. Namun, implementasi terhadap UU tersebut masih belum terlaksana. UU tersebut lebih banyak disoroti sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru/dosen, sementara
perlindungan terhadap profesi
guru/dosen seringkali lepas dari perhatian. Kita tidak menutup mata terhadap tindakan oknum guru yang kurang mendidik dengan memberikan hukuman di luar nilai pendidikan. Mereka meletakkan peserta didiknya sebagai penjahat yang harus dihabisi, bukan sosok yang perlu dibimbing dan diperbaiki. Demikian pula sikap orang tua/masyarakat yang mulai mengalami
pergeseran
dalam
memandang
profesi
guru.
Mereka
terlalu banyak menuntut guru agar dapat mengahantarkan peserta didik sebagai masyarakat terdidik, namun tidak seiring dengan penghargaan dan perlindungan yang diberikan. Meskipun
dalam
UU
No
14/2005
secara
tegas
telah
melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam dataran implementasi kekuatan UU tersebut masih tak terlihat berkontribusi terhadap nasib guru/dosen sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, sudah pada saat dan tempatnya jika guru/dosen membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas. Perlindungan Guru dalam Profesinya Secara Yuridis, Abduhzen (2008) mengemukakan bahwa sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar mereka selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara keseluruhan pada dasarnya merupakan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini: 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan
hukum
mencakup
perlindungan
terhadap
tindak
kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. 4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan
yang
tidak
wajar,
pembatasan
dalam
penyampaian
pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. 5. Perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
mencakup
perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain. Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru yang mencakup semua dimensi terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. 1. Perlindungan hukum Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: a.
tindak kekerasan,
b.
ancaman, baik fisik maupun psikologis
c.
perlakuan diskriminatif,
d.
intimidasi, dan
e.
perlakuan tidak adil
Perlindungan
hukum
terhadap
guru
diwujudkan
dengan
menyerahkan guru yang diadukan atau diinformasikan menyimpang kepada dewan kehormatan organisasi profesi guru terlebih dahulu. Jika terdapat unsur-unsur pidana, organisasi profesi guru itu meneruskan laporan ke penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa
kenyataan
yang
dihadapi
guru,
sebagai
bukti
bahwa
mereka belum sepenuhnya memperoleh perlindungan profesi yang wajar: Penugasan guru yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya Pengangkatan guru, khususnya guru bukan PNS untuk sebagian besar belum didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama. Pembinaan
dan
pengembangan
profesi
serta
pembinaan
dan pengembangan karir guru yang belum sepenuhnya terjamin. Adanya pembatasan dan penyumbatan atas aspirasi guru untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan secara akademik dan profesional. Pembayaran gaji atau honorariurn guru yang tidak wajar. Arogansi oknum pemerintahan, masyarakat, orang tua, dan siswa terhadap guru. Mutasi guru secara tidak adil dan atau sermena-mena. Pengenaan tindakan disiplin terhadap guru karena berbeda pandangan dengan kepala sekolahnya. Guru yang menjadi korban karena bertugas di wilayah konflik atau di tempat (sekolah) yang rusak.
2. Perlindungan profesi Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian
pandangan,
pelecehan
terhadap
profesi
dan
pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam
melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini. a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya. b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia. c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti
prosedur
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar. f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan. g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk: mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreatifitas, dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. i.
Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
j.
Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi: substansi,
prosedur instrumen penilaian, dan keputusan akhir dalam penilaian. k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi: penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus. l.
Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi: mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.
m. Kesempatan
untuk
berperan
dalam
penentuan
kebijakan
pendidikan formal, meliputi: akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan formal, dan
memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.
3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
mencakup
perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:
a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah. b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas. c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap: resiko gangguan keamanan kerja, resiko kecelakaan kerja, resiko kebakaran pada waktu kerja, resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai ketenagakerjaan. d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat: kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. f. Terbebas dari multiancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat: bahaya yang potensial, kecelakaan akibat bahan kerja, keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya, frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja, resiko atas alat kerja yang dipakai, dan
resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.
4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup: hak cipta atas penulisan buku, hak cipta atas makalah, hak cipta atas karangan ilmiah, hak cipta atas hasil penelitian, hak cipta atas hasil penciptaan, hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan; hak paten atas hasil karya teknologi
Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HaKI ini harus dipertajam. Berdasarkan permasalahan guru yang terjadi, Direktorat Profesi Pendidik bekerjasama dengan LKBH-PGRI Pusat dan Cabang LKBHPGRI melakukan beberapa upaya untuk keperluan sosialisasi, konsultasi, advokasi, mediasi, dan/atau bantuan hukum kepada guru. Dengan adanya Subsidi Perlindungan Hukum bagi Guru/Blockgrant untuk LKBH PGRI diharapkan:
a. Bertindak aktif memberikan perlindungan hukum bagi guru, baik diminta maupun tidak diminta. b. Melaksanakan tugas perlindungan hukum sesuai dengan akad kerjasama. c. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban guru. d. Memberi nasihat kepada guru yang membutuhkan. e. Bekerjasama
dengan
instansi
terkait
dalam
upaya
mewujudkan perlindungan guru. f. Membantu
guru
dalam
memperjuangkan
haknya
termasuk
menerima keluhan atau pengaduan guru.
Beberapa kepengurusan PGRI di daerah sudah mulai membentuk LKBH-PGRI ini dan melaksanakan aktivitas perlindungan bagi guru dalam profesinya,
khususnya
mengenai perlindungan
hukum
bagi
guru.
Mengutip Baedhowi (2008), hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Di samping itu, perlindungan hukum bagi guru (Rudy, 2008) menjadi sangat signifikan agar guru dapat menjalankan perannya tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik. Hal ini memberi
pengertian bahwa
perlindungan guru dalam profesinya memerlukan upaya dan perjuangan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
D. KESIMPULAN DAN HARAPAN Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara keseluruhan pada dasarnya merupakan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Perlindungan bagi guru
termaktub
dalam
pasal
39,
meliputi
perlindungan
hukum,
perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini telah merumuskan lingkup perlindungan terhadap guru namun secara yuridis-normatif konsep perlindungan tersebut
mengandung
kelemahan,
belumlah
konkrit,
tuntas,
dan
operasional atau aplikatif. "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," papar Pasal 40. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. "Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain," tegas Pasal 41. Bila UU No 20/2003 menuntut pencapaian kualitas yang maksimal, menuntut pendidik menjadi profesional, seyogyanya diiringi dengan adanya UU Profesi Pendidik. Meskipun dalam UU No 14/2005 secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam dataran implementasi kekuatan UU tersebut masih tak terlihat berkontribusi terhadap nasib guru/dosen sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, sudah pada saat dan tempatnya jika guru/dosen membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru/dosen dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.
DAFTAR PUSTAKA
Abduhzen, Mohammad. 2008. Makna Profesionalitas yang Melekat pada Guru. Makalah pada Seminar Sehari Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Profesinya tanggal 12 Juli 2008 di Indralaya Ogan Ilir. http://www.galeripendidikan.com/2016/06/inilah-dasar-hukumperlindungan-guru.html https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1637/peraturan-pemerintahmengenai-perlindungan-guru http://www.liputanguru.tk/2016/05/perlindungan-hukum-bagi-guru-dan.html http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html http://pirdausm.blogspot.co.id/2008/12/perlindungan-guru-dalamprofesinya.html Rudy. 2008. Memperkuat Peran Organisasi Profesi dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru. http://rechtboy.wordpress.com/2008/06/26/memperkuat-peranorganisasi-profesi-dalam-perlindungan-hukum-bagi-guru/ diakses pada 29 November 2008.
