i
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (HUKUM, PROFESI, K3 DAN HaKI)
OLEH : ROHANIYA, M. Pd. NIP. 19790906 200604 2 020
SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN Jalan Tawes 21 Polos Yosodadi Metro Timur Kota Metro Telp.(0725) 43721 Fax. (0725) 48254 Email :
[email protected]
LAMPUNG 2016
ii
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala kebajikan serta segala kesuksesan. Dengan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel yang bertopik
“Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan (Hukum,
Profesi, K3 dan HaKI)’ ini dengan baik.
Artikel ini disusun untuk
meningkatkan kompetensi menulis dan juga untuk menambah wawasan, pemahaman
dan
pengalaman
penulis
selaku
pendidik
dalam
melaksanakan tugas. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, serta Panitia Simposium GTK Tingkat Nasional Tahun 2016 karena telah memotivasi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah berupa artikel ini. Penulis berharap artikel ini dapat berguna bagi diri penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya, sehingga dapat berperan dalam perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, begitu juga penulisan artikel ini. Saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan artikel ini agar dapat bermanfaat bagi pembacanya.
Lampung, Nopember 2016 Penulis
Rohaniya, M.Pd.
iii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL………………...……………………. KATA PENGANTAR...…………..……………………… DAFTAR ISI …………………….…………..……………
i ii iii
BAB I PENDAHULUAN A. Pengantar……………………………………………
1
B. Masalah……….. ……………………………………
2
BAB II PEMBAHASAN DAN SOLUSI A. Pembahasan …………….…..…….……………….
5
B. Solusi…………………………………………….…..
15
BAB III KESIMPULAN DAN HARAPAN A. Kesimpulan …..…………………………………….
16
B. Harapan……………………..……………..……..…
16
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiii
1
BAB I PENDAHULUAN A. Pengantar Di dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 dan di dalam UU Nomor 39 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.1 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk dari Tuhan.2 Hak merupakan anugerah Tuhan yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagai seorang manusia, guru juga memiliki hak yang harus di lindungi, di hormati, di pertahankan dan tidak boleh di abaikan, di kurangi atau di rampas oleh siapapun. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Berbagai pihak yang harus memberi perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 yaitu: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/ atau satuan pendidikan. Perlindungan yang diberikan kepada guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.3 Dengan adanya perlindungan – perlindungan tersebut maka guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang, nyaman dan tidak menghawatirkan hal- hal buruk akan menimpanya.
1
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D (ayat 1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 3 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 39 (ayat 2) 2
2
B. Masalah Guru adalah pendidik professional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi dan menilai peserta didik, namun tidak sedikit guru yang merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya : ketidak pastian status kepegawaian, ketidak pastian kesejahteraan, ketidak pastian pengembangan profesi dan ketidak pastian advokasi hukum. Sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar selain memperoleh rasa aman, guru juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya,apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik dan pekerja (Abduhzen :2008).4 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Dalam pasal 39 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan : 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 2. Perlindungan perlindungan
sebagaimana hukum,
dimaksud
perlindungan
pada
profesi,
ayat serta
1
meliputi
perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 4
http://pirdausm.blogspot.co.id/2008/12/perlindungan-guru-dalam-profesinya.html (Diakses 5 Nopember, pukul 20.28 WIB)
3
diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. 4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak
wajar,
pembatasan
dalam
menyampaikan
pandangan,
pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. 5. Perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Permasalahannya adalah sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukum. Akibatnya, saat dihadapkan dengan kasus hukum tertentu posisi guru menjadi sangat lemah. Guru dalam kasus-kasus tertentu,selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, juga menjadi korban kekerasan dari siswa dan/ atau orang tua siswa. Guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa, seperti menjewer, mencubit, membentak, lari mengelilingi halaman sekolah, push up beberapa kali, menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet dan lain sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin tersebut saat ini tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, walaupun jenis hukuman disiplin tersebut pada masa lampau dianggap hal yang lumrah dalam dunia pendidikan. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
4
Perlindungan Anak, namun fakta dilapangan menunjukkan masih banyak guru
yang
belum
mengetahui
dan
memahami
Undang-Undang
Perlindungan Anak. Selain dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin, tak jarang guru juga menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru yang masih hangat diperbincangkan yaitu kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap seorang guru di SMK 2 Makasar yang dilakukan oleh orang tua siswa pada 10 Agustus 2016. Menurut berita yang di rilis oleh fajaronline.com tanggal 10 Agustus 2016 kasus tersebut berawal saat sang guru bernama Dasrul (52 Tahun) menagih tugas Pekerjaan Rumah yang diberikan kepada siswa kelas yang sedang diajarnya. Salah seorang siswa bernma Airul Aliq Sadang (15 Tahun) tidak mengerjakan tugas itu, sehingga ditegur oleh sang guru, saat di tegur siswa tersebut menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor, “Sundala”. Hal tersebut membuat guru naik pitam hingga menampar siswa tersebut, siswa tersebut kemudian mengadu kepada orang tuanya dan tidak berselang lama orang tua siswa tersebut yang bernama Adnan Achmad (38 Tahun) datang ke sekolah untuk menemui kepala sekolah namun tidak bertemu, saat berjalan dikoridor orang tua siswa tersebut bertemu dengan bapak guru Dasrul hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah dari hidung. Dengan adanya kasus tersebut nampak bahwa seorang guru sebagai tenaga pendidik berada pada posisi dilematis antara tuntutan profesi dengan perlakuan masyarakat, yang mana pada satu sisi guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, namun pada lain sisi disaat berupaya menegakkan kedisiplinan guru dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
5
BAB II PEMBAHASAN DAN SOLUSI A. Pembahasan Perlindungan guru dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual tertuang dalam Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan : 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan
hukum
mencakup
perlindungan
terhadap
tindak
kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. 4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. 5. Perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
mencakup
perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain. 5 Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya 5
UU No. 14 Tahun 2005, Op.cit., Pasal 39
6
mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.6 1. Perlindungan hukum Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya
dari
pihak-pihak
yang
tidak
bertanggungjawab.
Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: a. Tindak kekerasan b. Ancaman, baik fisik maupun psikologis c. Perlakuan diskriminatif d. Intimidasi dan e. Perlakuan tidak adil Sudahkah guru mendapatkan perlindungan hukum tersebut ? Sampai saat ini memang belum ada yang mengevaluasinya namun setelah mencermati beberapa kasus yang menimpa para guru maka dapat dikatakan perlindungan bagi guru masih sangat rendah. Ada guru yang dipidanakan karena memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik yang dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak, ada guru yang di terror karena mengadukan penyimpangan dana BOS. Dalam hal lain, ada juga guru yang dianiaya oleh siswa dan/atau orang tua siswa, hal ini banyak terjadi pada sekolah-sekolah menengah dimana siswa sudah dapat mengekspresikan sikap dan kepribadiannya, siswa sudah mulai berani melawan kepada gurunya dan sampai kepada siswa yang mengadukan guru yang tidak disukainya tersebut kepada orang tua dan jika orang tua tidak cerdas dalam menanggapi 6
http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic (Diakses 10 Nopember, pukul 09.27 WIB)
7
pengaduan anaknya tersebut maka gurulah yang akan menjadi korban kekerasan orang tua. 2. Perlindungan profesi Perlindungan
profesi
mencakup
perlindungan
terhadap
pemutusan hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini. a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya. b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia. c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti
prosedur
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar. f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan. g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk: 1) Mengungkapkan ekspresi 2) Mengembangkan kreatifitas, dan 3) Melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
8
h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman. j. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi: 1) Penetapan taraf penguasaan kompetensi 2) Standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan 3) Menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus. l. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi: 1) Mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik 2) Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan 3) Bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi. m. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi: 1) Akses terhadap sumber informasi kebijakan 2) Partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan formal, dan
3) Memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan. Dalam hal perlindugan profesi guru, kenyataan dilapangan banyak di temukan guru yang mengampu atau mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, minat dan bakat nya. Seorang guru dengan latar belakang pendidikan Fisika yang seharusnya mengajar mata pelajaran fisika namun karena berbagai alasan di beri tugas untuk mengajar Bahasa Inggris atau mata
9
pelajaran lain yang tidak sesuai dengan bidangkeahliannya. Tentu saja hal ini menyimpang dari amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 . 3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu: a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah. b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas. c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap : 1) Resiko gangguan keamanan kerja 2) Resiko kecelakaan kerja 3) Resiko kebakaran pada waktu kerja 4) Resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau 5) Resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai ketenagakerjaan. d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat: 1) Kecelakaan kerja 2) Kebakaran pada waktu kerja
10
3) Bencana alam 4) Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau 5) Resiko lain. f. Terbebas
dari
multiancaman,
termasuk
ancaman
terhadap
kesehatan kerja, akibat: 1) Bahaya yang potensial 2) Kecelakaan akibat bahan kerja, 3) Keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya, 4) Frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja, 5) Resiko atas alat kerja yang dipakai, dan 6) Resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja. Terkait
dengan
perlindungan
terhadap
keselamatan
dan
kesehatan kerja (K3), terutama para guru honorer/ swasta selama ini masih mendapatkan honorarium sangat jauh dibawah Upah Minimum Regional, dan juga belum adanya jaminan kesehatan bagi guru honorer dimana PNS mendapat fasilitas Asuransi Kesehatan (Askes)/ BPJS, buruh dan karyawan mendapat fasilitas Jamsostek(Jaminan Sosial Tenaga
Kerja)
yang
kini
bertransformasi
menjadi
BPJS
Ketenagakerjaan, sementara ketika guru honorer menderita sakit, mereka harus berobat dengan biaya sendiri dengan honorarium yang diterima sangat kecil untuk biaya hidup satu bulan saja tidak cukup apalagi jika harus membayar iuran BPJS secara mandiri. 4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pengakuan HaKI merupakan hak yang timbul atas hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan
11
Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.7 Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup: a. Hak cipta atas penulisan buku b. Hak cipta atas makalah c. Hak cipta atas karangan ilmiah d. Hak cipta atas hasil penelitian e. Hak cipta atas hasil penciptaan f. Hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan g. Hak paten atas hasil karya teknologi.8 Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru diantaranya:9 1. Konsultasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri 7
Dirjen Hak Kekayaan Inelektual Kemkumham, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic, Op.cit. 9 http://tokohtokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungandan.html (Diakses 10 Nopember, pukul 10.20 WIB) 8
12
oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. 2. Mediasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya. 3. Negosiasi dan Perdamaian Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara
guru
dengan
penyelenggara
atau
satuan
pendidikan,
penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru. 4. Konsiliasi dan perdamaian Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara
guru
dengan
penyelenggara
atau
satuan
pendidikan,
penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian. 5. Advokasi Litigasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan,
13
pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. Banyak
guru
masih
menganggap
bahwa
advokasi
litigasi
merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata. Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. 6. Advokasi Nonlitigasi Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi. Dengan demikian, disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut nonlitigasi. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian
sengketa
di
luar
pengadilan
atau
dengan
cara
mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
14
Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum.10 Pelaksanaan
perlindungan
hukum,
perlindungan
profesi,
perlindungan K3, dan perlindungan HaKI bagi guru dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut: 1. Asas unitaristik atau impersonal, yaitu tidak membedakan jenis, agama, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi guru. 2. Asas aktif, dimana inisiatif melakukan upaya perlindungan dapat berasal dari guru atau lembaga mitra, atau keduanya. 3. Asas manfaat, dimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka, serta sumbangsihnya bagi kemajuan pendidikan formal. 4. Asas nirlaba, dimana upaya bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan dengan menghindari kaidah-kaidah komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang peduli. 5. Asas demokrasi, dimana upaya perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 6. Asas langsung, dimana pelaksanaan perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru terfokus pada pokok persoalan. 7. Asas multipendekatan, dimana upaya perlindungan hukum bagi guru dapat
dilakukan
dengan
pendekatan
formal,
informal,
litigasi,
11
nonlitigasi, dan lain-lain.
Permasalahan-permasalahan diatas merupakan contoh bahwa perlindungan hukum bagi guru belum sepenuhnya didapatkan meskipun 10
http://tokohtokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungandan.html (Diakses 10 Nopember, pukul 10.20 WIB) 11 www.kesharlindungdikmen.com/.../amsori%20slide%20perlindungan%20hukum.ppt (Diakses 10 Nopember, pukul 22.15 WIB)
15
telah jelas payung hukumnya yaitu UU Nomor 14 Tahun 2005 bagian ke tujuh pasal 39 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 bagian ke sembilan pasal 40,41 dan 42.
B. Solusi Untuk keperluan perlindungan bagi guru, solusi terbaik adalah perlu adanya Rancangan Undang - Undang Perlindungan Guru. UndangUndang itu nantinya diharapkan bisa menjadi aturan yang komprehensif untuk mengatur peran guru dan sekaligus melindungi tugas dalam pendidikan
(Reni
memungkinkan
Marlinawati).12
merancang
Undang
Jika –
memang
Undang
dirasa
maka
tidak
sebaiknya
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan guru sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Regulasi perlindungan guru selama ini terkesan berbenturan dengan pasal dalam UU Perlindungan Anak, dimana kurang adanya sinkronisasi antara Undang-undang perlindungan anak, dengan UU Nomor 14
Tahun 2005 bagian ke tujuh pasal 39 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 bagian ke sembilan pasal 40,41 dan 42. Sehingga diharapkan dalam Undang - Undang perlindungan guru ataupun Peraturan Pemerintah yang baru nanti akan diatur mengenai batasan sanksi yang bisa diberikan guru kepada anak didik.
12
http://politik.news.viva.co.id/news/read/808850-rancangan-undang-undang-perlindunganguru-digulirkan (Diakses 5 Nopember, pukul 20.53 WIB)
16
BAB III KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS A. Kesimpulan Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulakan: 1. Guru belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 bagian ke tujuh pasal 39 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 bagian ke sembilan pasal 40,41 dan 42. 2. Dalam melaksanakan profesinya guru masih harus dicemaskan dengan permasalahan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Dalam memberi sanksi dalam rangka mendisiplinkan siswa yang melanggar, guru dibenturkan dengan Undang –Undang Perlindungan Anak. B. Harapan Penulis Dalam kaitannya dengan perlindungan guru dan tenaga pendidik harapan saya selaku penulis diantaranya: 1. Agar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan satuan pendidikan selalu memberikan dukungan dan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya. 2. Agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru terutama guru honorer. 3. Agar satuan pendidikan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada guru dan tenaga pendidik, berupa 4. Agar Masyarakat memberikan dukungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya.
17
DAFTAR PUSTAKA Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen http://pirdausm.blogspot.co.id/2008/12/perlindungan-guru-dalam profesinya.html (Diakses 5 Nopember, pukul 20.28 WIB) http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hakguru.html?view=mosaic (Diakses 10 Nopember, pukul 09.27 WIB) Dirjen Hak Kekayaan Inelektual Kemkumham, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual http://tokohtokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikanperlindungan-.html (Diakses 10 Nopember, pukul 10.20 WIB) www.kesharlindungdikmen.com/.../amsori%20slide%20perlindungan%20h ukum.ppt (Diakses 10 Nopember, pukul 22.15 WIB) http://politik.news.viva.co.id/news/read/808850-rancangan-undangundang-perlindungan- guru-digulirkan (Diakses 5 Nopember, pukul 20.53 WIB)
