KARYA ILMIAH “ PELINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ( HUKUM, PROFESI, K3 DAN HAKI ) “ DI AJUKAN DALAM RANGKA SIMPOSIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2016
DI SUSUN OLEH :
NAMA
: DAFNEDI, S.Sn, M.Sn
NIP
: 197810302005011010
JABATAN
: KEPALA SEKOLAH
ASAL SEKOLAH
: SMA NEGERI 5 SAROLANGUN
KABUPATEN
: SAROLANGUN
PROPINSI
: JAMBI
1
PENGANTAR
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.1 Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, telah memberikan jaminan perlindungan hukum mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, diantaranya : 2 1. Perlindungan hukum Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: ____________________ 1 2
Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
a. tindak kekerasan, 2
b. ancaman, baik fisik maupun psikologis, c. perlakuan diskriminatif, d. intimidasi, dan e. perlakuan tidak adil 2. Perlindungan profesi Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian
pandangan,
pelecehan
terhadap
profesi
dan
pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. 3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
mencakup
perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. 4. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Rahasia
Dagang
dan
Varietas
Tanaman.
Bagi
guru,
perlindungan HaKI dapat mencakup: a. hak cipta atas penulisan buku, b. hak cipta atas makalah, c. hak cipta atas karangan ilmiah, d. hak cipta atas hasil penelitian, e. hak cipta atas hasil penciptaan, f.
hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan; 3
g. hak paten atas hasil karya teknologi. Sudahkah guru mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut? MASALAH Ketegasan seorang guru terhadap siswa acapkali berujung hukum pidana. Masih lekat diingatan kita, pada bulan Februari 2016, mencuat kasus seorang guru Matematika sekaligus Wakil Kepala Sekolah di SMP Raden Rachmat, Kecamatan Bolangbendo, Muhamad Samhudi yang mencubit siswanya, Syafirat Sanjani (Arif) dipidanakan oleh orang tua murid. 3
Kasus ini bermula saat dua orang siswa SS dan IM diketahui tidak
mengikuti shalat dhuha yang diadakan oleh sekolah. Kegiatan sholat dhuha ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa SMP Raden Rahmat Sidoarjo. SS dan IM pun kemudian dipanggil oleh Samhudi. Saat menemui Samhudi itu, berdasarkan pengakuan SS, dia dihukum disuruh membuka baju dan mengalungkan sepatu di lehernya. Tak hanya itu, Samhudi kemudian memukul bahu SS dengan telapak tangan sebanyak dua kali dan mencubit lengan SS. SS yang diketahui sebagai anak seorang anggota tentara, langsung mengadu pada orang tuanya. Tak terima anaknya dicubit, sang ayah lalu melaporkan guru tersebut ke pihak kepolisian. Dalam perjalanan kasus tersebut, pada tanggal 2 Juli 2016, sebenarnya telah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin, Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol (Inf) Andre Julian, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Usman, dan Ketua PGRI Jawa Timur, Mashuri, yang menghasilkan 4 poin kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pihak pertama Yuni Kurniawan (pelapor) ____________________ 3
http://www.merdeka.com/ diunduh tanggal 12 November 2016 pukul 20.31 WIB
dengan pihak kedua M. Samhudi (terlapor) diantaranya adalah sepakat mencabut berkas perkara di Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 4
240/Pid.Sus/2016/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo
4
. Akan tetapi
meski sudah damai, sidang tetap digelar, dan pada akhirnya tanggal 4 Agustus 2016 lalu hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.5 Adalagi kasus seorang Guru Biologi SMP Negeri 1 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang bernama Nurmayani Salam, juga turut merasakan dinginnya dibalik jeruji besi, yang dipenjara dengan tuduhan penganiayaan karena mencubit siswanya yang bermain air sisa pel lantai. Kejadian ini bermula Agustus 2015 lalu, Nurmayani memanggil dua orang siswi bernama Tiara dan Virgin ke ruangan Bimbingan Konseling. Saat berada di ruang BK, Nurmayani langsung menghukum keduanya. Ia lantas mencubit kedua paha Tiara. Namun Tiara mengaku Nurmayani tak hanya mencubit, tetapi juga memukul dada dan pipi Tiara. Nurmayani juga menyebut Tiara sebagai anak setan. Tak terima dengan hukuman sang guru, Tiara pun mengadu kepada ayahnya yang merupakan anggota polisi. Akhirnya ayah Tiara, Ipda Irwan Efendi melaporkan perbuatan Nurmayani kepada Polres Bantaeng. Pihak Kepolisian awalnya sudah mengupayakan mediasi namun keduanya menolak dengan cara damai sehingga kasus ini dilanjutkan. 6 Lain lagi halnya dengan kasus Dasrul, guru SMKN 2 Makasar yang menjadi
korban
penganiayaan
orangtua
dan
anaknya.
Kejadian
penganiayaan bermula saat Dasrul, guru arsitektur SMKN 2 Makassar menegur pelaku, MAS, siswa SMKN 2 Makassar, karena tak mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Bukan mengakui kesalahan, MAS malah membalas teguran dengan nada suara keras. Dasrul pun memukul pundak MAS. Tak terima dengan perlakuan gurunya itu, MAS lalu menelepon ____________________ 4 5
http://www.danangnugroho.com/ diunduh tanggal 12 November 2016 pukul 20.39 WIB http://www.liputan6.com/ diunduh tanggal 12 November 2016 pukul 20.43 WIB
bapaknya, Adnan. Selang beberapa menit, Adnan datang ke sekolah bertemu MAS selanjutnya keduanya hendak menemui Wakil Kepala Sekolah 5
SMKN 2 Makassar. Saat menuju ruangan Wakepsek, keduanya tiba-tiba berpapasan dengan Dasrul. MAS lalu memberitahu bapaknya dan menunjuk Dasrul seraya memberitahu bapaknya bahwa Dasrul yang memukul dia. Adnan pun menghentikan langkah Dasrul dan menanyakan alasan pemukulan terhadap anaknya. Dasrul menjawab bahwa anak Adnan nakal. Tak terima jawaban Dasrul, Adnan lalu memukul wajah Dasrul sehingga hidung dan pelipis Dasrul terluka mengeluarkan darah. Melihat kondisi Dasrul yang pusing akibat tonjokan Adnan, MAS pun mengambil kesempatan memukul Dasrul juga. Keduanya kini menjadi tersangka penganiayaan dan ditahan di Polsek Tamalate.7 Berdasarkan
contoh
kasus
diatas,
penulis
akan
membahas
perlindungan hukum bagi guru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dengan pokok permasalahannya adalah : 1. Apakah
Undang-Undang
Guru
dan
Dosen
telah
memberikan
perlindungan terhadap guru? 2. Bagaimanakah implementasi penerapan perlindungan hukum terhadap kasus guru yang mengalami proses peradilan? PEMBAHASAN DAN SOLUSI A. Ketentuan Hukum Perlindungan terhadap Guru Sebagai suatu profesi, 8 dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar guru selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh ____________________ 6
http://kajegeer.wordpress.com/2016/08/16 diunduh tanggal 12 November 2016 pukul 20.49 WIB 7 http:// news.metrotvnewws.com/ diunduh tanggal 12 November 2016 pukul 20.57 WIB
guru lakukan, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada guru, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja. 6
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara keseluruhan pada dasarnya merupakan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Secara eksplisit dan khusus, perlindungan bagi guru yang dimaksud di atas termaktub dalam pasal 39, yang menyatakan sebagai berikut : (1) Pemerintah,
pemerintah
daerah,
masyarakat,
organisasi
profesi,
dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan perlindungan
sebagaimana hukum,
dimaksud
perlindungan
pada
ayat
(1)
meliputi
profesi,
serta
perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap
profesi,
dan
pembatasan/pelarangan
lain
yang
dapat
menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko
____________________ 8
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberi pengertian Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. 7
Berdasarkan bunyi pasal 39 di atas, kategori perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas atau profesinya meliputi perlindungan hukum,
perlindungan
profesi,
serta
perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan kerja. Perlindungan bagi guru ini wajib diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan. Pada pasal 14 ayat (1), dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta guru juga berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Pasal ini juga menambah kejelasan mengenai hal-hal terkait perlindungan bagi guru dalam profesinya. Selanjutnya ketentuan Pasal 39, 40, dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru menyebutkan sebagai berikut : Pasal 39 : (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan. (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 40 : 8
(1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1) diperoleh
Guru
melalui
perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 : (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pemberian
imbalan
yang
tidak
wajar,
pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas. (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap
resiko
gangguan
keamanan
kerja,
kecelakaan
kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
9
Berdasarkan ketentuan hukum diatas, telah terbukti guru telah mendapatkan jaminan perlindungan dalam menjalankan profesinya. B. Implementasi penerapan perlindungan hukum terhadap kasus guru yang mengalami proses peradilan Secara konsepsional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah merumuskan lingkup perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan
dan
kesehatan
kerja,
namun
implementasi
konsep
perlindungan tersebut mengandung kelemahan, belumlah konkrit, tuntas, dan operasional atau aplikatif. Kelemahan konsep perlindungan terhadap guru dimaksud hanya menyangkut guru sebagai obyek. Pasal 39 ayat (2) dan (3) tidak mengakomodir perlindungan terhadap guru sebagai pelaku tindak kekerasan, diskriminasi, atau lainnya. Dengan demikian, secara normatif, pasal 39 ayat (2) dan (3) dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen tidak melindungi guru manakala guru menjadi pelaku tindak pidana. Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerlukan peraturan implementatif yang lebih rinci. Beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan perlindungan terhadap guru dalam profesinya memerlukan klarifikasi atau penjelasan hukum dalam penyelesaiannya. Undang-undang ini perlu dijabarkan hingga ke tingkat prosedural penanganan kasus. Hal ini sangat penting mengingat guru juga menjadi subjek dan objek hukum pidana sebagaimana contoh kasus yang penulis kemukakan diatas. PGRI, sebagai salah satu organisasi profesi guru, telah, sedang, dan akan
terus
berjuang
untuk
membantu
guru,
termasuk
membantu
memberikan perlindungan bagi guru dalam profesinya. Dalam situs resmi Kompas edisi 17 Juli 2008 diberitakan bahwa berdasarkan amanat Kongres PGRI XX Tahun 2008 di Palembang, PGRI akan membuka posko pengaduan guru dengan menyediakan lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Di samping itu, perlindungan hukum terhadap guru, salah satunya, 10
diwujudkan dengan menyerahkan guru yang diadukan atau diinformasikan menyimpang kepada dewan kehormatan organisasi profesi guru terlebih dahulu. Jika terdapat unsur-unsur pidana, organisasi profesi guru itu meneruskan laporan ke penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 9 C. SOLUSI Penulis mencoba untuk memberikan gagasan untuk penyelesaian kasus guru dan murid sebagai berikut : 1. Penerapan Konsep Diversi dengan mengambil Contoh Model Penerapan Diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi”. Contoh pelaksanaan diversi, sebagaimana termuat dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :
____________________ 9
http://cetak.kompas.com/ diunduh tanggal 13 November 2016 pukul 08.15 WIB
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 11
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam
pendidikan
atau
pelatihan
di
Lembaga
Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulan. Dengan melihat contoh Model penerapan Diversi sebagaimana dalam Sistem
Peradilan
Pidana
Anak
tersebut
diatas,
maka
Penulis
menuangkan gagasan bentuk Model Diversi dalam penanganan kasus guru dan murid, dimana Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap guru dan anak dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui kesepakatan bersama antar orangtua korban (anak), pelaku (guru), pihak sekolah dan aparat penegak hukum. Penerapan Konsep Diversi dapat diberlakukan, dengan ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (guru), tidak berakibat fatal terhadap fisik anak, misalnya cacat. Tujuan penerapan diversi dalam hal ini adalah untuk menghindari efek negatif terhadap keberlanjutan pendidikan anak di sekolah tersebut, seperti kasus pemukulan guru Samhudi, yang semula terjadi penolakan dari pihak sekolah terhadap keberadaan SS disekolah, akibat dari pelaporan kasusnya ke Kepolisian. 2. Ditahap penyidikan suatu kasus, pihak Kepolisian dapat diberi wewenang menghentikan penyidikan (SP3/Surat Perintah Penghentian Penyidikan) jika dianggap bukan merupakan kesengajaan melakukan tindak pidana dengan alasan kejadian/kasus tersebut hanyalah berupa pemberian hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik bertujuan sematamata bersifat mendidik, sehingga tidak semua perkara berakhir dengan ketok palu hakim di persidangan. Solusi ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yang seharusnya diadopsi kedalam aturan yang lebih tinggi setingkat UndangUndang. Pemberian kewenangan menghentikan penyidikan diberikan secara limitatif setelah pihak Kepolisian mendapatkan kajian analisa kasus 12
tersebut dari asosiasi guru setempat (PGRI) terkait pendapatnya apakah kasus tersebut masuk dalam kategori pemberian hukuman yang bersifat mendidik atau sudah masuk dalam pidana murni. Jika hasil kajian menyatakan masuk dalam kategori pemberian hukuman yang bersifat mendidik, maka Kepolisian berhak memberikan SP3, sebaliknya jika kajiannya menyatakan sudah masuk dalam pidana murni, barulah dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. 3. Sekolah wajib melaksanakan sosialisasi aturan kebijakan tertulis kepada orang tua murid terkait norma-norma yang berlaku di sekolah selama proses
pembelajaran
kesalahpahaman
dalam
berlangsung, penjatuhan
sehingga
sanksi
terhadap
tidak murid
terjadi yang
melanggar norma tersebut. Akan lebih baik, jika norma tersebut dituangkan
dalam
bentuk
kesepakatan
bersama
yang
wajib
ditandatangani oleh orangtua murid setelah anak dinyatakan diterima di sekolah tersebut.
13
KESIMPULAN DAN HARAPAN A. Kesimpulan 1. Guru telah mendapatkan jaminan perlindungan dalam menjalankan profesinya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 2. Kelemahan
konsep
perlindungan
terhadap
guru
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, hanya menyangkut guru sebagai obyek. Pasal 39 ayat (2) dan (3) tidak mengakomodir perlindungan terhadap guru sebagai pelaku tindak kekerasan, diskriminasi, atau lainnya. 3. Gagasan Penulis apabila terjadi kasus antara guru dan murid dalam makalah ini adalah pertama, penerapan Konsep Diversi dengan mengambil Contoh Model Penerapan Diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, kewenangan Kepolisian untuk menghentikan Penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). B. Harapan 1. Sosialisasi regulasi sangat diperlukan bagi Guru terkait UndangUndang Guru dan Dosen, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang HAM, serta proses peradilan pidana untuk menghindari guru terjebak dalam kasus pidana.
14
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Sudarma, Momon, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. Sholeh,
Asrorun
Ni’am,
Membangun
Profesionalitas
Guru,
Analisis
Kronologis atas Lahirnya UU Guru dan Dosen, Jakarta : eLSAS, 2006. Mulyasa, E, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cetakan ke-11, 2011.
Undang-Undang dan Peraturan Lainnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Internet http://www.merdeka.com/ http://www.danangnugroho.com/ http://www.liputan6.com/ http://kajegeer.wordpress.com/2016/08/16 http:// news.metrotvnewws.com/ http://cetak.kompas.com/
15
16
