PERENCANAAN PAJAK SEBAGAT UPAYA MEMINIMALKAN PPH BADAN PAPA PT. MATAHARI YUPHA PERKASA
SKRIPSI
OLEH: ERY MARLINA MAHIB NPM: 28133039 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2012
PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN PPH BADAN PADA PT. MATAHARI YUDHA PERKASA DI SURABAYA
NAMA
:
ERY MARLINA MAHIB
FAKULTAS
:
EKONOMI
JURUSAN
:
PERPAJAKAN
NPM
:
28133039
DISETUJUI DAN DITERIMA OLEH: DOSEN PEMBIMBING
YOSHI TRIAS P., SE., M.AK
LEMBAR PENGESAHAN
Telah diterirna dan disetujui oleh tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS. Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syaratsyarat mencapai gelar SARJANA EKONOMI pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Wijaya Putra Surabaya.
Tim Penguji Skripsi: 1. Ketua
:
Ibu Dr.Soenarmi, SE, MM _____ ( Dekan Fakultas Ekonomi )
(
)
2. Wakil Ketua
:
Ibu. Arninatuzzuhro SE, M. Si____ ( (Ketua Program Studi)
)
3. Anggota
: 1.
Drs. H. Agus Riyadi, MM (Dosen Penguji I)
(
)
2.
Heru Tjahjono, SE, M.Ak (Dosen Penguji II)
(
)
ABSTRAKSI
Skripsi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Penelitian ini dilakukan karena banyaknya masalah pajak yang timbul sehingga menjadi masalah utama bagi perusahaan khususnya perusahaan besar. sehingga pajak yang dibayar cukup besar. Oleh karena itu, hal itu menjadi masalah yang utama yaltu bagaimana perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan adatah studi kasus yaltu meneliti kasus dengan membandingkan pembayaran tanpa perencanaan pajak dengan pembayaran pajak dengan perencanaan pajak. Jenis data yang digunakan adalah laporan keuangan, kebijaksanaan akuntansi perusahaan, pemilihan metode-metode akuntansi yang dipakai untuk perusahaan. Sumber data berasal dan wawancara dengan Accounting Manager perusahaan, dokumen-dokumen perusahaan dan laporan keuangan pemsahaan. Dengan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan, terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 12.960.183 tahun 2011. Jadi dapat diambil kesimpulan dengari menerapkan perencanaan pajak dapat menguntungkan perusahaan, Kata Kunci: Pajak, Perencanaan Pajak. PPh Badan
KATA PENGANTAR
Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih-Nya sehngga penulls dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun penyusunan skripsi mi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perpajakan Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dengan terselesaikannya susunan skripsi ini, penulis menyadari banyak
sekali
pihak
yang
terlibat
dan
membantu
penulls
untuk
menyelesaikan skripsi ini, karena itu dalam kesernpatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut mendukung dan membantu penulisan skripsi mi hingga seesai, yaitu kepada: 1. Bapak H.Budm Endarto, SH, M.Hum selaku rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya. 2. Ibu Dr.Hj. Soenarmi, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wajaya Putra Surabaya; 3. Ibu Aminatuzzuhro, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang selalu membimbing, menasehati kami supaya dapat menjadi mahasiswa yang terbaik dalam Universitas Wijaya Putra Surabaya. 4. Ibu Yoshi Tnas P., SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis di dalam penyusunan skripsi ini mulai awal sampai selesai.
i
5. Segenap dosen dan seluruh staf dan karyawan Universitas khususnya 6. Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan 7. Bapak Direktur PT Matahari Yudha Perkasa di Surabaya yang telah memberikan kesempatan pada penulis mengadakan penelitian pada perusahanaan Bapak. 8. Bapak Indarjudo Asmoro dan Ibu Angreni Asmoro yang telah banyak memberi dorongan dan dukungan serta doa sampai terselesainya skripsi ini. 9. Papa dan Mama, Frans dan Lasmiana Mahib, serta keluarga besar di alor
NTT
yang
selalu
mencurahkan
cinta
kasih,
doa
dan
dukungangannya. 10. Mbak Paula, Ibu Kamti dan teman-teman, kakak, adik-adik di keluarga besar Yayasan Panti Asuhan Sejahtera yang terkasih, Terima kasih atas dukungan doa, semangat serta kerja samanya sehingga penuhs dapat menyelesaikan sknpsi ini 11. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Wijaya Putra Surabaya. Terima Kasih untuk kerja samanya sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. 12. Dan semua pihak yang sudah membantu dan mendukung dalam penyeesaian skripsi ini
Penulis tetap berharap agar kelak skripsi ini dapat bermanfaat buat temanteman, adik-adik dan siapa saja yang membaca dan membutuhkannya.Terima kasih Tuhan memberkati. Penulis, Juli 2012
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL LEMBARAN PENGESAHAN LEMBARAN ABSTRAK KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI...................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ v DAFTAR TABEL ................................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1
Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1
1.2
Perumusan Masalah ............................................................................. 3
1.3
Tujuan Penelitian .................................................................................. 4
1.4
Manfaat Penelitian ............................................................................... 4
BAB II TELAAH PUSTAKA ................................................................................. 5 2.1
Landasan Teori ...................................................................................... 5
2.1.1 Pengertian Pajak ................................................................................... 5 2.1.2 Perencanaan Pajak................................................................................ 6 2.1.3 Peiakasanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) ............. 16 2.1.4 Pajak Penghasilan ............................................................................... 17 2.1.5 Perencanaan Pajak Meminimalkan PPh Badan .................................. 18 2.2
Kerangka Konseptual .......................................................................... 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................................. 21 3.1
Jenis Penelitian ................................................................................... 21
3.2
Lokasi dan Waktu Penelitian............................................................... 21
3.3
Jenis Data Dan Sumber Data............................................................... 21
iii
3.4
Teknik Pengumpulan Data Dan Instrument Penilitian ....................... 22
3.5
Teknik Analisa Data ............................................................................. 23
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA ......................................................... 24 4.1
Penyajian Data .................................................................................... 24
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan................................................................ 24 4.1.2 Tujuan Perusahaan ............................................................................. 25 4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan ......................................................... 26 4.2
Analisis Data........................................................................................ 29
4.2.1 Penyajian Laporan Laba Rugi Komersiaf Perusahaan ......................... 29 4.2.2 Asumsi Yang Digunakan Perusahaan Dalam Menyusun Proyeksi ...... 32 4.2.3 Penerapan Perencanaan Pajak ........................................................... 34 4.3
Interpretasi ......................................................................................... 35
4.3.1 Biaya Yang Diakui Dalam Perpajakan ................................................. 35 4.3.2 Laporan Laba Rugi Dengan Perencanaan Pajak .................................. 36 4.3.3 Pajak Yang Dibayar Dengan Penerapan Perencanaan Pajak .............. 40 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN................................................................... 41 5.1
Kesimpulan.......................................................................................... 41
5.2
Saran ................................................................................................... 42
DAFTAR PUSTAKA
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ................................................................. 19 Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Matahar Yudha Perkasa .......................... 26
v
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 PT Matahan Yudha Perkasa Laporari Laba/Rugi 2011 ...................... 29 Tabel 4.2 Rekening Biaya Tanpa Perencanaan Pajak ....................................... 31 Tabel 4.3 Beban Dengan Perencanaan Pajak .................................................. 35 Tabel 4.4 Beda Tetap .................................................................................... 36 Tabel 4.5 Laporan Laba / Rugi Tahun 2011 Perencanaan Pajak (Fiskal)............ 38 TabeI 4.6 Penghematan Pajak ........................................................................ 40
vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pada
hakekatnya
pembangunan
nasional
di
suatu
negara
diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara bahu membahu. Untuk dapat mengsukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Tidak mungkin roda pemenntahan dan pembangunan nasional dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dan penerimaan dalam negeri. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut
akan
mempengaruhi
daya
beli
(purchasing
power)
atau
kemampuan belanja (spending power) sektor privat agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengejuaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika
1
2
tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak begitu juga sebaliknya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada rnendapat balas jasa secara Iangsung Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dan yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Umumnya perencanean pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha den transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada, dalam jumah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara Iengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat mengl-ijncjajj pemborosan sumber daya secara optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memenlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dan penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan
ini menyebabkan Wajib
Pajak
3
cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelernahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). PT. Matahan Yudha Perkasa adalah badan usaha yang bergerak di bidang besi baja. Pada umumnya sebagian besar penghasilan. PT. Matahari Yudha Perkasa diperoleh dan penjualan besi baja. Setiap tahun PT. Matahari Yudha Perkasa berkewajiban membayar pajak penghasilan atas badan usahanya kepada negara. Pajak yang wajib dibayarkan ke pernerintah cukup besar, oleh karena itu penulis ingin mencoba melakukan suatu perencanaan pada pajak perusahaan, agar pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan menjadi berkurang. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menjadikan pajak sebagal kasusnya beban pajak pada penelitian skripsi dengan judul “PERENCANAAN PAJAK SEBAGA! UPAYA MEMINIMALKAN PPh BADAN PADA PT MATAHARI YUDHA PERKASA”
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun dapat menarik
suatu rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Matahari Yudha Perkasa.
4
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : Untuk mengetahui
penerapan pajak untuk meminImalkan beban pajak pada PT. Matahari Yudha Perkasa.
1.4
Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, penulisan masalah dan tujuan
penelitian maka manfaat yang diharapkan datam penelitian ini adalah : a. Mengetahui Iebih banyak tentang fungsi dan tujuan perencanaan pajak yang diterapkan sebagai upaya PT. Matahari Yudha Perkasa untuk meminimalkan pajak sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku. b. Bagi pembaca sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan perencariaan pajak.
BAB II TELAAH PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Soemitro (2004:5) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dan sektor partikelir ke dektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang Iangsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Menurut Brotodiharjo (2004: 4) mengemukakan pendapat beberapa pakar tentang definisi pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontra prestasi dan sematamata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa negara adalah suatu organisasi yang besar, yang mempunyai tujuan ingin mensejahterahkan rakyatnya.
Untuk
mensejahterahkan
rakyatnya
negara
mempunyai
kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan biaya. Biayabiaya tersebut dibayar oleh rakyat dan dikembalikan ke rakyat berupa fasilitas-fasilitas. Pemungutan dilakukan dengan berdasarkan Undangundang sehingga pemerintah tidak semena-mena memungut pajak dan rakyat tidak semuanya membayar pajak. Wajib pajak adalah subyek pajak yang menerima atau memperoleh
5
6
penghasilan. Yang menjadi subyek pajak adalah: 1. orang pribadi 2. warisan yang belum terbagi 3. badan 4. Bentuk Usaha Tetap Obyek pajak adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dan Indonesia maupun dan luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2.1.2 Perencanaan Pajak Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi utama dan menejemen pajak. Pada tahap ml di lakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Pengertian
Pererencanaan
Pajak
adalah
dengan
proses
mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posis minimal, sepanjang sesual dengan ketentuan yang berlaku. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalàm suatu perencanaan pajak : a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu
7
perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan. Bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya dan rnengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya Wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan wajib pajak sendiri. b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian
yang
tidak
terpisahkan
dan
perencanaan
menyeluruh
perusahan bask jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal memperlemah perencanaan itu sendiri. c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian faktur dan juga perlakuan akuntansinya. Menurut Gunawan (2006:17) perencanaan pajak merupakan legal yang bisa di lakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya ditakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Strategi
mengefisienkan
beban
pajak tersebut (penghematan
pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin
dan pada waktu
terakhir yang masih di izinkan oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi
mengefisienkan
beban
pajak
tersebut
dapat
8
dijabarkan sebagai berikut : a. Mengambil keuntungan dan berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Jika dilihat dan perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum bentuk perseorangan, firma dan kongsi adalah bentuk yang Iebih
menguntungkan
dthadingkan
Perseroan
Terbatas.
Pada
perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dan 25%, akan mengakibatkan pajak penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai divider kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dan 25%. b. MemiIih lokasi dan perusahaan yang akan didirikan Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak / fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaiman dimaksud dalam pasal 26 Lindang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir denag Undang-Undang dasar no 7 tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang di percepat, kompensasi kerugian yang Iebih lama dan seharusnya. c. Mengambil keunitungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dan berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas
9
Penghasan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak perusahaan besar mernbelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam rnenghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh : biaya untuk riset dan pengernbangan, biaya pendididkan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tergantung pada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku. d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga di atur mengenal penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha. Hal ini bisa ditakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian diveden antar corporote tidak dikenakan pajak. Adapun cara keijanya sebagai salah satu contoh PT X pabrik CPQ. PT Y Pabrik Miriyak Goreng dan PT. Z adalah distributomya, maka antar mereka, dapat diatur sejumlah keuntungan yang sekiranya dapat meringankan pajak mereka. Setelah itu barn di bagikan dalam bentuk dividen. e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center ada yang hanya berfungsi sebagai cost center.
10
Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan bagi beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses mi dapat dijalankan apabila sistim tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tarif terendah. f. Memberikan tunjangan pada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura / kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai peng hasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya. g. Pemilihan metode penilaian persediaanada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oieh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode yang masuk pertama keluar pertama. Datam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang Iebih tinggi dibandingkan dengan metode masuk pertama ketuar pertama. Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan rnengakibatkan laba kotor menjadi Iebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi Iebih kecil.
11
h. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi disamping pembelian langsung karna jangka waktu
leasing unlumnya
Iebih pendek dan umur aktiva
dan
pembayaran Jeasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibayakan Jebih cepat dibandingkan melatu penyusutan jasa pembehan dilakukan secara Iangsung. i.
Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbojehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cekup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehinggga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dengan sewanya jika diperkirakan pacia awal-awal tahun investasj belum bisa memberikan biaya yang Iebih kecil (garis Iurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
j.
Menghindari dan pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh : Untuk jenbis usaha PPh 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin, tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan merupakan objek PPh pasal 21.
k. MengoptimaIka kredit pajak yang diperkenankan untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperojeh informasi mengenai pembayaran pajak
12
yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh pasal 22 atas pembelian solar dan Pertamina besifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrik maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikredit dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dan nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi Penghasilan Kena Pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%). l.
Penundaan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk penundaan pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda
penerbitan
faktur
pajak
sampai
batas
waktu
yang
diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang. m. Menghindari pemeriksaan pajak, pemenksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dflakukan terhadap Wajib Pajak yang :
SPT Iebih bayar
SPT rugi
Tidak rnemasukan SPT atau terlambat memasukan SPT
Terdapat informasi pelanggaran
Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh non pajak
n. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang
13
berlaku. Menghindari
pelanggaran
terhadap
peraturan
perpajakan
dapat
dilakukan dengan cara menguasa peraturan perpajakan yang beilaku. Motivasi yang mendasar, dilakukan suatau perencanaan Pajak: 1. Kebaksanaan perpajakan Kebaksanaan perpajakan merupakan altematif dan berbagai sasaan yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dan berbagai aspek kebjjaksanaan pajak. berikut akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu: a) Pajak yang akan di pungut Di dalam sistem perpajakan ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti: 1) Pajak Penghasilan Badan dan Perseorangan 2) Pajak atas capital gains 3) Withholding tax atas gaji, divider, sewa, bunga, royalty 4) Pajak atas impor,ekspor serta bea masuk 5) Pajak atas undian/hadiah 6) Bea Materai Adanya berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar oleh masing-masing jenis pajak tersebut mempunysi sifat perlaukan pajak sendiri-sendri misalnya Bea Masuk akan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan daii penghasilan kena
14
pajak atau bisa dimintakan resensi apabila kita melakukan ekspor barang, Sedangkan penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat niengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu perusahaan perlu adanya perencanaan pajak yang bisa agar bisa menganalisis tranksaksi apa yang akan terkena pajak apa dan perlu dana berapa sehingga diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak. b) Siapa yang akari dijadikan subjek pajak Indonesia merupakan salah satu Negara yang akan menganut “the clasical system” di mana ada pemisahan antara Badan Usaha dengan pnbadi pemiliknya (pemegang saham) akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dan Badan Usaha kepada pemegang saham peroranagan dan kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha maka disimpulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan balk agar beban pajaknya rendah dan meringankan arus kas perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu adanya pertimbanagan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (retained earning) bagi pewsahaan juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.
15
c) Apa saja yangmerupakan objek pajak? Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencana pajak agar beban pajaknya rendah. d) Berapa besamya tarif pajak ? Adanya tarif yang di terapkan di indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. e) Bagaimana prosedurnya ? Sistem yang mengaharuskan seseorang perencana pajak untuk merencanakan pajak dengan baik. 2. Undang-undang perpajakan (Tax Law) Pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh kententuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan
dan
Direktur
Jenderal
Pajak),
maka
tidak
juga
pelaksanaan tersebut bertentangari dengan Undang-undang itu sendiri
karena
disesuaikan
dengan
kepentingan
pembuat
kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan, perencanaan pajak yang baik.
16
3. Administrasi perpajakan (Tax Administration) Indonesia merupakan Negara yang begitu luas wilayahnya dan begitu banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal yang rnendorong perusahaaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dan sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaari penafsiran antara aparat fiskus dan Wajib Pajak akibat dan begitu Iuasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem inforrriasi yang masih belum efektif. Secara umum motivasi dllakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalka laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis
secara
cermat
dan
memanfaat
peluang
atau
kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk membenikan penlakuan yang berbeda atas objek yang secara, ekonomi hakikatnya sama.
2.1.3 Peiakasanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) Apabila pada tahap perencanaan telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka Iangkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.
17
Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu : a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan Dengan mempelajari peran perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak itu dapat mengetahui peluangpeluang yang dapat dimanfaatkan untuk rnenghemat beban pajak. b. Menyelenggarakan perabukuan yang memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi ciasar dalam menghiturig besarnya jumlah pajak terutang.
2.1.4 Pajak Penghasilan Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan telah
memenuhi
persyaratan
formal
maupun
material.
dan
Dalam
pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. OIeh sebab itu, pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya daam melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan membayar lebih awal.
18
Pengertian Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan,berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.
2.1.5 Perencanaan Pajak Meminimalkan PPh Badan Analisis informasi yang ada Tahap pertama dan proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung sekuat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertirnbangkan masing masing elemen dan pajak baik secara sendiri-sendri maupun secara total pajak yang hams dapat dirumuskan sebagaj perencanaan pajak yang
paling
kemungkinan
efisien.
Selain
besarnya
itu
juga
penghasilan
harus dan
memperhitungkan
suatu
proyek
dan
pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin tenjadi. Untuk itu seorang manejer perpajakan hams mernperhatikan factorfaktor baik dan segi internal maupun esktemal.
19
2.2
Kerangka Konseptual
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Laporan Keuangan PT Matahari Yudha Perkasa
Dengan Tax Planning
Tanpa
(undang-undang PPh
Tax Planning
No 17 Tahun 2000)
Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Tanpa Tax Planning
Dengan Tax Planning
Sumber: Data Penulls EFESIENSI
Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk memecahkan rnasalah penelitian dalam skripsi ini, diwakili oleh bagan alur.
20
Dasar penelitian inl dalarn melakukan tax planning adalah melalui laporan keuangan dan PT Matahan Yudha Perkasa yaitu laporan labarugi. Laporan laba-rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara
laporan
keuangan
laba-rugi
yang
dilakukan
tax
planning
berdasarkan ketentuan undangundang perpajakan yang benlaku, dalam hal mi digunakan undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 dan tanpa tax planning. Dan analisa dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh PT Matahari Yudha Perkasa setelah ada tax planning. Dengan kata lain apakah tercapai efesiensi biaya tersebut.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Jenis Penelitian Setefah mengetahui permasalahan yang dibahas, jenis yang akan
digunakan dalam penelitian akan dilakukan secara deskriptif dan rancangan penelitiannya dengan melakukan studi kasus ke perusahaan yang bersangkutan Dan yang diteliti adaiah untuk meminimalkan PPh badan Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei Iangsung ke perusahaan dan akan mengambil data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kepada divisi yang ditunjuk perusahaan yaitu Accounting Manager “PT Matahar Yudha Perkas”.
3.2
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini diiakukan pada perusahaan umum Matahari Yudha
Perkasa
yang
berlokasi
di
Jl.
Margomulyo
102
Surabaya.
Penelitian, dilakukan pada bulan April sampal dengan bulan Juli 2012.
3.3
Jenis Data Dan Sumber Data Jenis data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan
seperti laporan laba rugi perusahaan, laporan aba rugi flskal perusahaan beserta jumlah PPH terhutangnya.
21
22
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan sumber internal perusahaan tempat dilakukannya penelitian yang didapatkan dan hasil wawancara Iangsung dengan narasumber yang merupakan internal auditor.
3.4
Teknik Pengumpulan Data Dan Instrument Penilitian Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengljmpulkan data
meliputi daftar pertanyaan dan dokumen-dokumen perusahaan. sesuai dengan prosedur penilitian pada umumnya, maka secara ringkas prosedur pengumpulan data skripsi sebagai berikut : 1. Survey Pendahuluan Dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum perusahaan dan kondisi perusahaan pada saat ini. 2. Studi Kepustakaan PenuIis melakukan pengumpulan data yang berasal dan literatur kuliah, makalah, jumal, artikel, buku Iainnya dan dokumen perusahaan berupa sejarah, struktur organisasi perusahaan, laporan laba rugi, daftar gaji karyawan, SPT tahunan. Langkah ini bertujuan untuk melihat secara lebih jelas serta memperoleh data yang akurat sebagai masukan dalam proses analisis selanjutnya Penelitiaan ini dilaksanakan melalui : -
Observas
23
Suatu cara pengumpulan data dengan japan mengadakan pengamat
Iangsung
terhadap
obyek
yang
diteliti
guna
mencocokan hasil interviu sehingga rnendapatkan keyakinan terhadap kebenaran data. -
Wawancara Mengadakan tanya jawab secara Iangsung dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menunjang serta mempermudah masalah penilitian.
3.5
Teknik Analisa Data Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuaitatif tanpa
menggunakan analisa statistik, yang diperoieh dan perusahaan dianalisis sesuai dengan tujuan peneliti dan dibandingkan dengan term yang telah dipakai sehingga dapat ditarik kesimpulan. Langkah-Iangkah
yang
dilakukan
untuk
mencapai
tujuan
penelitian adalah : 1. Melakukan proyeksi laporan laba ragi tanpa perencanaan pajak 2. Menerapkan perëncanaan pajak 3. MeIakukn proyeksi laporan laba rugi dengan penerapan pajak 4. Membandingkan besarnya pajak yang dibayar sebelum dan setelah dilakukannya perencanaan pajak, serta membandingkan besarnya Iaba yang diperoleh sebelum dan setelah diakukannya perencanaan pajak.
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
4.1
Penyajian Data
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. Matahari Yudha Perkasa berdiri pada tahun 1979. Awal mula perusahaan ini hanya merupakan suatu industri kecil yang bergerak di bidang pembuatan pager teralis untuk rumah. Pada waktu itu perusahaan sudah berlokasi di jalan Raya Kupang 206 Surabaya semula perusahaan dibangun di atas lahan yang hanya berukuran 300 m 2 dengan status kontrakan. Dengan makin banyaknya pesanan yang ada maka pada tahun 1982 pemilik perusahaan membeli tempat usahanya. Berangkat dan keinginan untuk maju dan didukung modal yang mulai terkumpul, pada tahun 1986 perusahaan mulai melebarkan bisnisnya di bidang konstruksi bangunan dan menerima proyek-proyek konstruksi baja. Masih pada tahun yang sama, pemilik memperluas lokasi usahanya dengan membeli tanah disamping lokasi usahanya sehingga total luas yang ada sama dengan sekarang. Proyek-proyek besar yang pemah ditangani oleh perusahaan diantaranya pembuatan koustruksi baja di Plasa Tunjungan, jalan Tol Dupak, dan jembatan di Jakarta. Memasuki tahun 998 dimana sedang terjadi krisis moneter yang melanda seluruh wilayah Indonesia, proyek–proyek banyak yang berhenti dan memaksa perusahaan untuk beralih di bidang jasa penekukan,
24
25
pengerolan
plat
baja
dan
usaha
dagang
material-material
baja,
diantaranya lerribaran plat, dan besi siku. Tahun 2000 pengerjaan proyek dimulai lagi meskipun tidak sebanyak dulu. Terakhir perusahaan mengedakan konstruksi baja untuk Mc. Donald di jalan Basuki Rahmat (depan Plasa Tunjungan).
4.1.2 Tujuan Perusahaan Dalam menjalankan bisnis, perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapal, antara lain sebagai benkut : a. Memperoleh laba maksimum b. Meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas
dalam
pengoperasian
perusahaan c. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan d. Menjaga agar perusahaan tetap rnampu bersaing di dalam negeri e. Memberikan pelayanan dan mutu terbaik bagi konsumen.
26
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan Berkut ini struktur organisasi perusahaan
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Matahar Yudha Perkasa
Dewan Komisaris
Direktur
Manajer Keuangan
Manajer Pemasaran
Bagian Akuntansi
Bagian Gudang
Kasir
Sopir
Sumber : Dokmen Perusahaan
Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
27
1. Dewan Komisaris Tugasnya adaiah mengoreksi dan menyetujui usulan rencana kerja tahunan yang dibuat oleh Direktur, mengevaluasi hash kerja Direktur, dan melakukan pengawasan/kunjungan mendadak ke perusahaan untuk berbagai keperluan. 2. Direktur Bertanggung
jawab
penuh
pada
Dewan
Komisaris
dalam
melaksanakan tugas-tugas guna mencapai tujuan perusahaan. Tugasnya adalah membuat rencana, kerja tahunan, memimpin rapat dalam menangani setiap masalah dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. 3. Manajer Keuangan Bertugas membuat kalkulasi harga atas barang yang dipesan, bertanggung jawab atas pembayaran dan konsumen maupun penagihan hutang serta, bertanggung jawab atas permintaan kebutuhan dana dan bagian lain untuk keperuan operasional perusahaan. 4. Manajer Pemasaran Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional perusahaan daam
mendistribusikan,
barang
dagangan
kepada
konsumen,
membawahi bagian gudang untuk melayani permintaan konsumen akan barang. Manager Pemasaran sebagai penghubung antara
28
perusahaan
dengan
konsumen
dan
masyarakat
dengan
memperhattkan kemauan pelanggan serta memperhatikan kritik dan saran. 5. Bagian Akuntansi Bertugas dalam mengelola pembukuan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. 6. Bagian Gudang Bertanggung jawab terhadap persediaan barang dagangan baik jumlah maupun keadaan fisik dari barang-barang tersebut, melakukan pemesanan
barang
dagangan
dengan
persetujuan
manager
pamasaran, dan bertanggung jawab akan sampainya barang ke tangan konsumen dalam keadaan baik. 7. Kasir Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas untuk berbagai keperluan perusahaan termasuk pembayaran gaji karyawan. 8. Sopir Bertugas mengantarkan barang-barang pesanan konsumen dan keperluan lain yang memerlukan sarana transportasi.
29
4.2
Analisis Data
4.2.1 Penyajian Laporan Laba Rugi Komersiaf Perusahaan Tabel 4.1 PT Matahan Yudha Perkasa Laporari Laba/Rugi per 31 Desember 2011 2011 Penjualan Bersih
16.104.481.558
HPP : Persediaan Awal
2.576.127.634
Pembelian
10.721.810.800
Pembelian Impor
4.595.061.788
Tersedia untuk dijual
17.893.000.222
Persediaan Akhir
3.045.311.129
HPP
14.847.689.093
Laba Kotor
1.256.792.465
Biaya Usaha Biaya Gaji dan Upah
284.000.000
Biaya Perjalanan Dinas
36.200.050
Biaya Telepon
11.451.496
Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Alat dan Perlengkapan Bengkel Biaya Minyak Pelumas dan BBM Biaya Akomodasi
236.382.725 34.560.000 401.900 7.568.500
Biaya Pemeliharaan Investasi
12.561.500
Biaya Penjualan
41.183.030
Biaya Konsumsi
23.994.750
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin
12.561.500
Biaya Listrik
36.229.794
Biaya Air
3.715.700
Biaya Pengobatan
5.683.900
Biaya Akhir Tahun
23.666.667
Biaya Administrasi dan Peralatan Kantor
15.138.630
PPh 21 Karyawan
18.808.700
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Penyusutan
32.037.575 215.199.600
Biaya Konsultan
3.000.000
Biaya Pajak PBB
80.264.475
Biaya Lain-lain
50.042.225
Total Biaya Usaha
1.184.652.717
Laba Usaha
72.139.748
Pendapatan/Biaya Lain-lain Pendapatan Jasa
1.519.659.896
Pendapatan Lain-Lain
100.000.000
Total Pendapatan Lain-lain
1.619.659.896
Pendapatan Kena Pajak
1.691.799.644
(Sumber: Dokumen Perusahaan)
30
Penjelasan dan penyedjaan aporan laba rugi 31 Desember 2011 ada Iah sebagal benikut : 1. Total jumlah penjualan bersih tahun 2011 Rp. 16.104.481.558 2. Jumlah HPP (Harga Pokok Pembelian) Rp. 14.847.689.093 3. Laba kotor sebesar Rp. 1.256.792.465 Laba kotor hasil dari penjualan bersih dikurangi HPP. 4. Biaya-biaya pengeluaran selama tahun 2011 Rp. 1.184.652.717 5. Perusahaan
mempunyai
pendapatan
jasa
sebesar
Rp.
1.519.659.896 6. Total laba bersih PT Matahari Yudha Perkasa tahun 2011 sebesar Rp. 1.691.749.644 (laba kotor ditambah total pendapatan jasa dikurangi total biaya).
31
Berikut ini tabel rekening baya pendapatan tahun 2011 (tabel 4.2) Tabel 4.2 Rekening Biaya Tanpa Perencanaan Pajak 2011 Biaya Gaji dan Upah
284.000.000
Biaya Perjalanan Dinas
36.200.050
Biaya telpon
11.451.496
Biaya Tenaga Kerja Langsung
236.382.725
Biaya Alat dan Perlengkapan Bengkel Biaya Minyak Pelumas dan BBm Biaya Akomodasi
34.560.000 401.900 7.568.500
Biaya Pemeliharaan Inventaris
12.651.500
Biaya Penjualan
41.183.030
Biaya Konsumsi
23.994.750
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin
12.561.500
Biaya Listrik
36.229.194
Biaya Air
3.715.700
Biaya Pengobatan
5.683.900
Hadiah Akhir Tahun
23.666.667
Biaya Administrasi dan Peralan Kantor
15.138.630
PPh 21 Karyawan
18.803.700
Biaya Pemeliharaan Kendaraan
32.037.575
Biaya Penyusutan
215.199.600
Biaya Konsultan
3.000.000
Biaya Pajak PBB
80.264.475
Biaya Lain-lain
50.042.225 Total Biaya
(Sumber : Dokumen Perusahaan)
1.184.652.717
32
4.2.2 Asumsi Yang Digunakan Perusahaan Dalam Menyusun Proyeksi Berdasaan wawanra dengan bagian akuntansi diketahui bahwa perusahaan dalam memberikan asumsi berdasarkan atas kebijakan manajemen perusahaan Dalam proyeksi yang dilakukan, perusahaan mengasumsj5 tidak acianya perubahan yang signif,kan pada kondisi ekonomi dan politik serta tidak ada perubahan yang signifikan pada peraturan perpajakan dan suku bunga yang berlaku. Untuk manajemen perusahaan diasumsikan tidak ada perubahan yang signifikan termasuk struktur organisasi Asumsi selanjutnya mengenaj semua informas yang tersedia yang berasal dan manajemen perusahaan berdasar pada laporan keuangan perusahaan dan proyeksi laporan keuangan perusahaan. Disini diasumsikan data yang diperjukan akurat dan rengkap serta informasi dan asumsi yang didapat berkaitan dengan masa yang akan datang, dimana banyak hal-hal yang diluar kontrol dan proyeksi yang dibuat disini berdasarkan perhitungan matematika Kemud!an untuk memberikan asumsi terhadap proyeksi yang akan dibuat, peneliti hanya menenma asumsi atas, proyeksi dan perusahaan tanpa dilakukan perhitungan tersendiri atas asurnsi tersebut. Dengan demikian setiap asumsi yang diperoleh berupa angka prosentase yang telah dilakukan perusahaan atas proyeksi yang akan datang yang mana prosentase tersebut dapat naik maupun turun atas setiap item yang terkait. Berikut beberapa asumsi kebijakan manajemen terhadap proyeksi
33
yang dibuat di masa yang akan datang antara lain :
Harga jual setiap tahun diproyeksikan naik sekitar 10%
Harga pokok penjualan diproyeksikan naik 10% per tahun berdasar data dan perusahaan, Untuk proyeksi atas bahan baku tidak dapat diproyeksikan karena tergantung dan jumlah pemesanan konsumen / pelanggan.
Biaya gaji dan upah baik bagian penjualan maupun administrasi / urnurn diproyeksikan naik 10% per tahun.
Biaya perjalanan diproyeksikan naik 4% per tahun
Biaya telepon dlproyeksjkan naik 13% per tahun
Biaya tenaga kerja Iangsung diproyeksikan naik 10% per tahun
Biaya alat dan perlengkapan bengke diproyeksi)can naik 5% per tahun
Biaya minyak peiumas dan BBM diproyeksikan naik 4% per tahun
Biaya akomodas diproyeksikan naik 3% per tahun
Biaya pemeliharaan inventaris diproyeksikan naik 5% per tahun
Biaya penjualan diproyeksikan naik 10% per tahun
Biaya konsumsi diproyeksikan naik 5% per tahun
Biaya perbaikan dan pemeliharaap mesin diproyeksjkan naik 25% per tahun
Biaya listrik diproyeksjkan naik 20% per tahun
Biaya air diproyeksikan naik 30% per tahun
Biaya pengobatan diproyeksikan naik 5% per tahun
Hadiah akhir tahun diproyeksikan naik 10% per tahun
34
Biaya administrasi dan peralatan kantor diproyeksikan naik 5% per tahun.
Biaya pemeliharaan kendaraan diproyeksikan naik 5% per tahun
Biaya konsultan diproyeksjkan tetap,
Biaya pajak PBB diproyeksikan naik 10% per tahun
Biaya Lain-lain diproyeksikan tetap
Penghaslan Lain-lain diproyeksikan tetap
4.2.3 Penerapan Perencanaan Pajak Hal yang dilakukan dalam penerapan perencanaan pajak adalah : 1. Untuk hadiah akhir tahun perusahaan benpa natura seperti sembako, diganti dengan pemberian bonus akhir tahun yang berupa uang. Hal ni dikarenakan pemberian natura menurut Undang- undang perpajakan tidak dapat dibiayakan tetapj bonus dapat dibiayakan sebagai biaya oleh perusahaan 2. Perusahaan memperhatikan kesehatan para karyawannya dan menanggung
biaya
pengobatan
para
karyawannya.
Dalam
perpajakan, biaya pengobatan karyawan tidak diakui sebagai biaya, sehingga perusahaan menjadikan biaya tersebut sebagai tunjangan kesehatan agar dapat dikurangkan sebaga biaya oleh perusahaan 3. Perusahaan
rnempunyai
kebijakan
untuk
membayar
PPh
21
karyawannya dan hal itu tidak boleh dianggap sebaga biaya dalam perhitungan pajak, sehingga pembayaran PPh 21 karyawan dijadikan
35
tunjangan pajak agar dapat dadikan biaya perusahaan.
4.3
Interpretasi
4.3.1 Biaya Yang Diakui Dalam Perpajakan Tabel 4.3 Beban Dengan Perencanaan Pajak 2011 Biaya Gaji dan Upah
284.000.000
Biaya Perjalanan
36.200.050
Dinas Biaya Telepon
11.451.496
Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Alat dan Pelengkapan Bengkel Biaya Minyak Pelumas dan BBM Biaya Akomodasi
236.382.725 34.560.000 401.900 7.568.500
Biaya Pemeliharaan Inventaris
12.651.500
Biaya Penjualan
41.183.030
Biaya Konsumsi
23.994.750
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin
12.561.500
Biaya Listrik
36.229.794
Biaya Air
3.715.700
Biaya Administras dan Peralatan Kantor
15.138.630
Biaya Pemeliharaan Kendaran
32.037.575
Biaya Penyusutan
215.199.600
Biaya Konsultan
3.000.000
Biaya Pajak PBB
80.264.475
Biaya Lain-lain
50.042.225
Total Biaya
1.136.493.450 ( Sumber : Dokumen Perusahaan)
36
Biaya yang tidak diakui dalam perhitungan pajak atau biaya yang tidak dapat dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan diantaranya biaya pengobatan, hadiah akhir, dan PPh 21. Hal ini disebut dengan beda tetap. Tabel 4.4 dibawah mi menjelaskan beda tetap dan PT. Matahari Yudha Perkasa. Tabel 4.4 Beda Tetap Beda Tetap
2011
Biaya yang tidak boleh dikenakan pajak Biaya pengobatan
5.863.900
Hadiah Akhir Tahun
23.666.667
PPh 21 Karyawan
18.808.700
Total
48.158.267 ( Sumber : Dokumen Perusahaan)
4.3.2 Laporan Laba Rugi Dengan Perencanaan Pajak Laporan Iaba rugi dilakukan dengan cara penjuaian dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih yang belum dIakukan koreksi fiskal. Selanjutnya diakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Untuk melakukan koreksi fiskal terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu.
37
Setelah dilakukan koreksi fiskal akan diperoleh Laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayar. Dan Iangkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi Laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak, selengkapnya dapat melihat tabel 4.5.
38
Tabel 4.5 Laporan Laba / Rugi Tahun 2011 Dengan Perencanaan Pajak (Fiskal) Akuntansi Penjualan Bersih
Koreksi
Fiskal
16.104.481.558
16.104.481.558
2.576.127.634
2.576.127.634
10.721.810.800
10.721.810.800
4.595.061.788
4.595.061.788
17.893.000.222
17.893.000.222
3.045.311.129
3.045.311.129
14.847.689.093
14.847.689.093
Laba Kotor
1.256.792.465
1.256.792.465
Biaya Usaha
1.184.652.717
Laba Usaha
72.139.784
120.299.015
Pendapatan Jasa
1.519.659.896
1.519.859.896
Pendapatan Lain
100.000.000
HPP: Persediaan Awal Pembelian Pembelian Impor Tersedia untuk dijual Persediaan Akhir H PP
Pendapatan Kena Pajak
48.159,267
1.136.493.450
100.000.000
1.691.799.644
0 1.639.958.911
( Sumber : Dokumen Perusahaan)
Penjelasan dan penyediaan laporan laba rugi tahun 2011 1. Total jumlah penjualan bersih tahun 2011 Rp. 16.104.481.558
39
2. Jumlah
HPP
(harga
pokok
pembehan)
tahun
2011
Rp.
14.847.689.093. 3. [aba kotor tahun tahun 2011 Rp. 1.256.792.465 (laba kotor hasil dan penjualan laba bersih dikurangi HPP). 4. Biaya usaha dikoreksi menjadi Rp. 1.136.493.450 total biaya usaha dikurangi Beda Tetap (biaya yang seharusnya tidak dikenakan pajak) 5. Beda tetap yaitu : pengobatan Rp. 5.683.900 ; hadiah Rp. 23.666.667; PPh 21 Rp. 18.808.700 6. Perusahaan
mempunyai
pendapatan
jasa
sebesar
Rp.
1.519.659.896 7. Pendapatan Kena Pajak Rp. 1.639.908.911. pendapatan lain-lain dikoreksi
karena
perusahaan
menciapatkan
bantuan
dan
perusahaan lain yang semestinya tidak diakui sebagai pendapatan, sehingga pada laporan fiskal, pendapatan lain-lain menjadi nol. Perhitungan beban pajak menurut laporan komersiil pendapatan kena pajak Rp. 1.691.799.644. Beban Pajak 25% X Rp. 1.691.799.644 Rp. 422.949.911 Perhitungan beban pajak setelah dikoreksi: Pendapatan kena pajak Rp. 1.639.958.911
40
Beban Pajak : 25% X Rp. 1.639.958.911 = Rp. 409.989.728
4.3.3 Pajak Yang Dibayar Dengan Penerapan Perencanaan Pajak TabeI 4.6 Penghematan Pajak Pajak Yang Dibayar
2011
Sebelum Perencanaan Pajak
422.949.911
Sesudah Perencanaan Pajak
409.969.728
Penghematan Pajak
12.960.183
( Sumber : Dokumen Perusahaan)
Dengan penerapan perencanaan pajak terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 12.960.183. Dengan begitu penerapan perencanaan pajak menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin kecil. Dengan terjadinya penghematan pajak atau efisiensi pajak diatas, maka penerapan perencanaan pajak pada perusahaan dinyatakan berhasil.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Sebagian besar yang diperoleh PT. Matahari Yudha Perkasa
diperoeh dari penjualan besi baja dajam suatu perencaan pada pajak perusahaan agar pajak yang wajib dibayar oleh perusaha menjadi berkurang. a. Tujuan perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak Dalam hal ini tidak berarti bahwa setiap tindakan akan menghasilkan jumlah pajak terendah dajam kondisi tertentu dengan adanya penerapan perencanaan pajak yang dilakukan, terjadi penghematan
pajak.
Dengan
perencanaan
penerapan
pajak
menyebabkan beban pajak semakin kecil, sehingga akan membuat laba pajak semakin besar. b. Dan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak terhadap PT. Matahari Yudha Perkasa masih layak dilakukan karena terjadi penghematan, pajak dan tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang optimal. c. Perbedaan laba komersial pada laba rugi komersial dengan laba rugi fiscal terjadi disebabkan adanya sebagian biaya yang diakui oleh ketentuan akuntansi. Adapun
perpajakan tetapi tidak diakui oleh ketentuan rekening biaya yang menyebabkan perbedan
41
42
laba komersial dan fiscal adalah
Biaya Pengobatan
Hadiah Akhir Tahun
PPh21 Karyawan
5.2
Saran Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada
maka penulis dapat mengemukakan beberapan saran kepada perusahaan yaitu : 1. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. 2. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
DAFTAR PUSTAKA Jahjono,
Achmad & Husein, Muhammad Fakhri, (2000). Perpajakan
(cetakan kedua). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Suandy Erly,. (2001). Perencanaan Pajak (Edisi 1). Jakarta: Salemba Empat. Lumbantoruan & Sophar. (1996). Akuntansi Pajak (Edisi Revisi). Jakarta: Grasindo. Undang-Undang Pajak Tahun 2000. (2001). Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntansi Indonesia (2002). Standen Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Sambodo, Agus. (1999). Kewajiban Perpajakan. bagi Badan -Usaha, dan Orang pribadi. (edisi pertama). Yogyakarta: BPFE. Ilyas, Wirawan B dan Waluyo. (2000). Perpajakan Indonesia (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat. Gunadi. (1997). Pajak Internasional (Edisi 1). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakuftas Ekonomi Universitas Indonesia
