PERENCANAAN dan KONTROL PUBLIK

PERENCANAAN dan KONTROL PUBLIK http://www.parfikh.wordpress.com

• APA PERENCANAAN ITU • APA YANG DIMAKSUD KONTROL PUBLIK • BAGAIMANA MEKANISME KONTROL PUBLIK

• PERENCANAAN  proses untuk menentukan bagaimana mencapai tujuan • PERENCANAAN  Perkembangan sistematis dari program tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang telah disepakati dengan proses analisis, evaluasi, seleksi, diantara kesempatan-kesempatan yang sudah diprediksi lebih dahulu

• PERENCANAAN  memiliki dua maksud  protective dan affirmative (perlindungan dan kesepakatan) • Perlindungan: meminimalisasi resiko dengan mengurangi ketidak pastian; • Kesepakatan: bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan sesuai dengan tujuan  usaha untuk melakukan kegiatan secara terorganisasi, supaya tidak terjadi in-efisiensi • Ada yg mengistilahkan affirmative sbg = Positive benefit  bentuk peningkatan keberhasilan (sukses) pencapaian tujuan

• PERENCANAAN PEMBANGUNAN adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber daya alam dan sumber daya ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan lebih aktif. • PERENCANAAN EKONOMI ataupun PERENCANAAN PEMBANGUNAN pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang menganut falsafah negara atau masyarakat yang berasas sosialisme.

EMPAT FUNGSI PERENCANAAN • Untuk Mengimbangi Ketidaktentuan dan Perubahan  artinya produk perencanaan harus menjamin kepastian tercapainya tujuan, meminimalisir ketidak pastian • Untuk Memusatkan Perhatian kepada Sasaran  memiliki langkah dan strategi yang jelas, maksud dan tujuannya jelas • Untuk Memperoleh operasi yang Ekonomis • Untuk Memudahkan Pengawasan

TAHAP DASAR PERENCANAAN

PROSES PERENCANAAN secara UMUM

KONTROL PUBLIK

• Makna KONTROL PUBLIK adalah mobilisasi potensi-potensi masyarakat pada tingkat regional dan lokal, dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan dan harapan penduduk setempat. • Seiring dengan hal tersebut, ternyata kebanyakan bentuk rencana adalah sesuatu yang sifatnya rencana nasional dan sektoral, jarang merupakan struktur yang cukup terperinci demi koordinasi dan sesuai dengan rencana dan program setempat

CONTOH KASUS

MANAJEMEN PELAKSANAAN REHABILITASI DI TINGKAT SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2012

PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN REHAB TINGKAT SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

TPR2K PERENCANA/PENGAWAS

Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K)

TPR2K bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi ruang kelas rusak berat di sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatannya TPR2K didampingi oleh perencana/pengawas yang ditetapkan oleh TPR2K.

UNSUR TPR2K Kepala Sekolah Komite Sekolah

Guru

TPR2K Masyara kat Setempat

Wali kelas Tokoh Masyarakat Sekitar Sekolah

PERSYARATAN UMUM MASYARAKAT UNTUK MENJADI ANGGOTA TPR2K

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DANA

1. Dana bantuan digunakan untuk membiayai rehabiltasi berat dan/atau rehabilitasi total ruang kelas rusak berat berikut perabotnya.

2. Apabila terdapat sisa anggaran dari anggaran, maka dapat digunakan untuk kegiatan dengan prioritas: (1) Rehab Ruang kelas Lainnya; (2) rehab ruang kantor/Ruang Guru; (3) Sanitasi, Air Bersih, WC

DANA BANTUAN REHAB TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK:

1

• diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk modal beternak, berdagang, dan sebagainya;

2

• dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun; • disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan;

3

• dipindahbukukan ke bank lain/rekening pribadi; dan • memberikan sumbangan, hadiah, uang tanda terimakasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sekolah, konsultan maupun masyarakat.

PEMBUKUAN  

  

Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea meterai. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil dari uang yang yang dikeluarkan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU)

PENGELOLAAN DANA BANTUAN REHABILITASI • BKU ditulis dengan rapih, lengkap dan bersih (tidak boleh ada penghapusan/ditip-ex). • Kalau ada kesalahan penulisan, kesalahan tersebut di coret namun masih terbaca, pembetulan ditulis rapih di atas/di bawahnya kemudian di paraf. • Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya. • Setiap akhir bulan, BKU ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo yang ada di Kas dan di Bank. • Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembayaran barang dan jasa ditanggung oleh sekolah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. • Buku Kas Umum (BKU), bukti-bukti pengeluaran dana, pengadaan material, alat dan tenaga kerja serta laporan pekerjaan hendaknya disimpan sebaik-baiknya di tempat yang aman.

Dokumen Pendukung Pembukuan A. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran.

B. Bukti transaksi lainnya.

C. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara TPR2K, diketahui kepala sekolah dan dibubuhi stempel sekolah.

Informasi Pelaksanaan Kegiatan • TPR2K wajib memasang informasi pelaksanaan kegiatan dipasang di papan pengumuman sekolah atau di tempat lain yang mudah terlihat oleh masyarakat. • Adapun informasi yang harus disampaikan adalah:  Besaran dana dan sumber dana batuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yang diterima sekolah.  Bagan organisasi TPR2K dilengkapi dengan data nama anggota.  Gambar rencana, spesifikasi teknis dan perkiraan biaya rehabilitasi.  Jadwal pelaksanaan kegiatan.

PELAPORAN PENERIMAAN DANA  Sekolah wajib melaporkan penerimaan dana bantuan segera setelah dana masuk ke rekening sekolah.  Laporan penerimaan dana disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

PELAPORAN KEMAJUAN MINGGUAN MELALUI SMS • Laporan mingguan melalui SMS dilakukan setiap hari Jum’at dengan menggunakan telepon genggam (handphone), ditujukan langsung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Cara pelaporan Via SMS, dengan mengetik: rehab#npsn#kemajuan fisik#kemajuan keuangan kirim ke 085774996151

Keterangan: Rehab = rehab 12345678 = NPSN (nomor pokok sekolah nasional) 45 = persentase kemajuan fisik 40 = persentase kemajuan keuangan 085774996151 = nomor tujuan (Kemdikbud)

PELAPORAN KEMAJUAN MINGGUAN MELALUI ON LINE  Disampaikan melalui alamat pelaporan online Direktorat Pembinaan SD: http://rehab.ditpsd.org, Laporan memuat informasi perkembangan kemajuan pekerjaan setiap minggu, mencakup identitas sekolah, kemajuan fisik, kemajuan keuangan, foto kemajuan fisik, dll.  Pada laporan kemajuan minggu pertama sekolah wajib menyertakan (mengupload) foto kondisi awal (0%). Foto-foto kemajuan fisik berikutnya di laporkan (diupload) selambatlambatnya setiap 1 (satu) bulan.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MELIPUTI:

LAPORAN MINGGUAN LAPORAN BULANAN LAPORAN AKHIR

Laporan Pertanggungjawaban Laporan mingguan

• Informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; • Prestasi pekerjaan mingguan; • Jumlah dana yang digunakan.

Laporan bulanan

• Informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; • Prestasi pekerjaan bulanan; • Jumlah dana yang digunakan; • Foto-foto kemajuan pelaksanaan rehabilitasi.

Laporan akhir

• Dokumen teknis dan biaya; • Dokumen keuangan; • Foto-foto pelaksanaan rehabilitasi (0%, 30%, 70% dan 100%) dalam bentuk softcopy (cd).

KESIMPULAN • Ternyata KONTROL PUBLIK bisa terlaksana kalau dalam perencanaan-nya sudah ada framework atau mandat tentang KONTROL PUBLIK tersebut • Mekanisme KONTROL PUBLIK akan berjalan efektif, manakala informasi kegiatan juga berjalan dengan transparan • KELEMAHANNYA  unsur KESEMPATAN menghilangkan rasa KEPERCAYAAN  belum berorientasi pada KUALITAS, masih pada KESEMPATAN

BANYAK KASUS “DENDAM” DEMI KESEMPATAN • Belum semua laporan kegagalan/kesalahan dipakai sebagai PROSES PEMBELAJARAN  digunakan untuk mencari KESEMPATAN mendapatkan keuntungan finansial  akibatnya tidak pernah ada pembelajaran (KNKT vs UUJK atau PERPRES Pengadaan, dsb) • LEGISLATOR bukan EKSEKUTOR, tetapi bukan berarti bahwa TIDAK DIBUTUHKAN SYARAT PEMAHAMAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN

SEKIAN dan TERIMA KASIH