1 Perencanaan Publik: Pembangunan dan Tataruang 12 Hakekat Rencana Publik Sebuah kesepakatan antar semua yang berkepentingan (stakeholder) yang mengik...
Sebuah kesepakatan antar semua yang berkepentingan (stakeholder) yang mengikat masing-masing untuk melakukan sesuatu dalam urutan dan pembagian fungsi tertentu (collective action). Perencanaan publik: perencanaan yang dilakukan untuk seluruh publik demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat
2
Hakekat Rencana Publik
Inisiator proses perencanaan publik adalah pemerintah sebagai pemegang mandat/kekuasaan dari rakyat Rakyat/masyarakat adalah stakeholder yang harus disertakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
3
2 jenis Perencanaan Publik
Perencanaan Pembangunan (development planning): fokus utama adalah program dan kegiatan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan dan pembangunan sarana –prasarana publik
Perencanaan Tata Ruang (spatial or physical planning) fokus utama adalah pemanfaatan ruang oleh seluruh masyarakat baik untuk kepentinganpublik maupun pribadi
4
Hubungan Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
Rencana pembangunan menata kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam suatu urutan dan pembagian fungsi yang paling efisien untuk mencapai tujuan bersama Ruang sebagai wadah bagi kegiatan pembangunan Ruang memberikan peluang (sumber daya) dan limitasi (ekologis) bagi pembangunan Rencana tata ruang (fisik) = dimensi ruang (fisik) dari rencana pembangunan 1. 2.
Ruang sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi Ruang sebagai bagian dari tujuan pembangunan (fisik-lingkungan)
5
Rencana Tata Ruang vs Rencana Pembangunan Rencana Tata Ruang Obyek: pemanfaatan ruang oleh seluruh stakeholder Tujuan: keberlanjutan lingkungan, optimasi dan kesesuaian fungsi-fungsi penggunaan ruang, penyediaan ruang untuk kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Sasaran: perilaku masyarakat dalam pemanfaatan ruang Sarana utama: penataan, pengaturan
Rencana Pembangunan Obyek: kegiatan ekonomi Tujuan: kesejahteraan, keadilan/kemerataan, stabilitas politik Sasaran: kebijakan dan program pemerintah dalam pelayanan pada masyarakat dan penataan kegiatan ekonomi dan sosial Sarana utama: program dan proyek pembangunan, pengaturan kegiatan masyarakat 6
Rencana Tata Ruang vs Rencana Pembangunan Output: Kebijakan Ruang Lokasi Alokasi ruang Pengaturan/regulatory Insentif/disinsentif Pemaksaan
RENCANA TATA RUANG
Analisis: Sosial, Ekonomi, Finansial Sumber Daya Alam Tujuan Pembangunan Sarana Prasarana Prioritas
Output: Kebijakan Ekonomi Program Alokasi Pembiayaan Pembangunan Fisik Pengaturan/regulatory
7 RENCANA PEMBANGUNAN
Peran Pemerintah 1.
2.
3. 4.
Sebagai inisiator dan penyelenggara proses perencanaan Sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan rencana Sebagai pembangun prasarana publik Sebagai pemilik dan pemanfaat lahan (untuk fasilitas publik)
RENCANA TATA RUANG
1. 2.
3.
Sebagai penyelenggara proses perencanaan Sebagai pelaksana pembangunan saranaprasarana Sebagai pengendali dan pengawas berbagai sektor ekonomi masyarakat
8 RENCANA PEMBANGUNAN
Peran Masyarakat dan Swasta 1.
2.
3.
4.
Sebagai peserta dalam penyusunan dan penetapan rencana Sebagai pemilik hak atas lahan Sebagai pembangun untuk berbagai kepentingan pribadi (rumah, tempat kerja) Sebagai pelaku kegiatan yang mengisi ruang kegiatan kota
RENCANA TATA RUANG
1.
2.
3.
4.
Sebagai peserta dalam penyusunan rencana Sebagai pelaku/ pelaksana kegiatan ekonomi Sebagai penerima program-program kemasyarakatan Sebagai pemeran serta dalam program-program pembangunan 9 RENCANA PEMBANGUNAN
Posisi dan Fungsi Perencana 1.
2.
3.
Perencana bisa sebagai konsultan terhadap pemerintah, bisa sebagai bagian dari pemerintah Perencana sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyusunan rencana Menyediakan keahlian untuk memahami masalah, mencari dan memilih alternatif
RENCANA TATA RUANG
1.
2.
3.
Perencana sebagai bagian dari pemerintah dalam kapasitas konsultan/advising Merupakan salah satu fungsi sektoral, tetapi juga fungsi generik Memberikan masukan berupa kelengkapan dimensi-dimensi persoalan dan solusi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah 10 RENCANA PEMBANGUNAN
