PERCERAIAN DAN AKIBATNYA

Dhoni Yusra - Perceraian Dan Akibatnya

PERCERAIAN DAN AKIBATNYA (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil) Oleh:

DHONI YUSRA Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Ungul

ABSTRAK Beberapa waktu yang lalu, cukup marak di pemberitaan di beberapa media massa, tentang artis yang men-cerai-gugatkan suaminya. Adapun hasil dari upaya cerai-gugat tersebut adalah umumnya jatuhnya khulu’atau fasakh yang diputuskan oleh Hakim, meski adapula yang perkawinannya terselamatkan. Namun demikian angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian itu bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang Istri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang digunakan adalah cerai-gugat atau khulu’/ fasakh. Adapun dalam kesempatan ini, Penulis mencoba mengulas sedikit tentang Perceraian. Hal ini disebabkan karena pengaturan perceraian sepertinya gampang, namun dalam praktek ternyata cukup sulit.

Key Words: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam, Perkawinan

terjadi apabila kedua belah pihak baik

Pendahuluan Beberapa

waktu

yang

lalu,

cukup marak di pemberitaan di beberapa media massa, tentang artis yang mencerai-gugatkan suaminya. Adapun hasil dari upaya cerai-gugat tersebut adalah umumnya jatuhnya khulu’atau fasakh yang diputuskan oleh Hakim, meski adapula

yang

perkawinannya

terselamatkan. Namun demikian angka perceraian

semakin

meningkat

dari

waktu ke waktu. Perceraian itu bisa

suami maupun istri sudah sama-sama merasakan

ketidakcocokan

dalam

menjalani rumah tangga Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan

umumnya

talak.

Namun

apabila seorang Istri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang,

Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005

maka

istilah

yang

22


digunakan

adalah

cerai-gugat

atau

Permasalahan

khulu’/ fasakh.

Adapun

Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri, dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan

oleh

Ibnu

Majah

dikatakan, “Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai”

masalah

perceraian

dalam Hukum Indonesia, diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 38 yang berbunyi : Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian b. Perceraian, dan c. Atas keputusan Pengadilan.

terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”. Hal

ini

disebabkan

Selanjutnya

karena

pada

hakekatnya perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia yaitu termaktub dalam Al-Qur‟an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: “Dan di antara tandatandaNya

bahwa

Dia

menciptakan

jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya

kamu

kepadanya,

bersenang-senang

dan

Dia

mengadakan

sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya

yang

demikian

itu

terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah

untuk

membentuk

keluarga

sakinah, mawaddah wa-rahmah. Dengan kata lain harapan akhir dari suatu perkawinan adalah kebahagian sampai hari tua, dimana maut memisahkan pasangan perceraian.

tersebut,

dan

bukanlah

dalam

Pasal

39

dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya

perdamaian

harus

tetap

diusahakan oleh Hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih. Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, Hakim harus juga melihat alasan-alasan yang diajukan oleh Pihak yang mengajukan perceraian. Adapun alasan alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

9

Tahun

1975

tentang

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi


pemabok;

pemadat,

23


penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah

satu

2. Pengaturan diperoleh

pihak

meninggalkan

Harta/ istri

nafkah

yang

anak

(bila

dan

dicerai) khususnya bagi pegawai

pihak lain selama 2 (dua) tahun

negeri.

berturut-turut tanpa izin pihak lain

Dan untuk membahas hal tersebut,

dan tanpa alasan yang sah karena hal

ada baiknya diulas dulu tentang apa

lain di luar kemampuannya;

yang dimaksud dengan talak (termasuk

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

khulu‟ atau fasakh) serta proses secara umum.

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah

satu

Talak Dan Masa Iddah pihak

melakukan

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal

kekejaman atau penganiayaan berat

113 disebutkan bahwa perkawinan dapat

yang membahayakan pihak lain;

putus karena:

e. Salah satu pihak mendapat cacat

f.

(a) kematian

badan atau penyakit dengan akibat

(b) cerai hidup.

tidak

Yang dimaksud dengan cerai akibat

dapat

menjalankan

kewajibannya sebagai suami/isteri;

adanya kematian adalah perceraian yang

Antara

terjadi jika salah seorang suami atau

suami

dan

isteri

terus

menerus terjadi perselisihan dan

isteri

pertengkaran dan tidak ada harapan

demikian,

akan hidup rukun lagi dalam rumah

mempunyai Masa Iddah 4 bulan 10 hari

tangga.

(surat al-Baqarah ayat 234).

Adapun

yang

terjadi

hal

ditinggalkan

Sedangkan yang dimaksud cerai

sedikit

dalam masa hidup adalah cerai karena

tentang Perceraian. Hal ini disebabkan

berdasarkan gugatan perceraian, apakah

karena pengaturan perceraian sepertinya

itu berdasarkan permohonan sumai atau

gampang, namun dalam praktek ternyata

isteri.

cukup sulit. Adapun masalah yang

Dalam surat al-Baqarah Ayat 229

penulis angkat dibatasi hanya pada

disebutkan bahwa “Talak yang dapat

lingkup pegawai negeri, yaitu:

dirujuk dua kali, setelah itu boleh

1. Bagaimana alur proses perceraian

dirujuk lagi dengan cara yang makruf”.

yang harus dilalui oleh pegawai

Kemudian dalam surat an-Nisa‟ Ayat 35

negeri.

disebutkan “Dan jika kami khawatir ada

mencoba

kesempatan

maka

Bila

ini,

Penulis

dalam

meninggal.

mengulas


24


persengketaan

di

antara

keduanya,

pasangan

suami-isteri

yang

sedang

keretakan

dalam

rumah

kirimlah haqam (juru pendamai) dari

mengalami

keluarga laki-laki dan seorang haqam

tangganya, agar dapat diselematkan.

dari seorang wanita, jika kedua orang haqam

itu

bermaksud

Konsekuensi

dari

suatu

mengadakan

perceraian adalah adanya masa iddah.

perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq

Masa iddah cerai hidup tergantung dari

kepada suami isteri itu”.

kondisi si isteri, sebagaimana dijelaskan

Dalam

hal

pengadilan

dalam kompilasi Hukum Islam Pasal

seperti yang dimaksud ayat diatas adalah

153 ayat 2, masa iddah bagi wanita haid

sebagai

legal

yang dicerai adalah 3 kali suci (90 hari).

formal, yaitu pemberian surat sah atas

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah

permohonan talak dari suami. Surat

SWT dalam surat al-Baqarah Ayat 228

talak tersebut diberikan dengan mengacu

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah

pada alasan-alasan sebagaimana diatur

menahan dirinya (menunggu) 3 kali

dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun

suci.” Sedangkan wanita yang dicerai

1974 tentang Perkawinan, dimana salah

dalam keadaan hamil, masa iddahnya

satu

adalah

haqam

pihak

ini,

memberikan

melanggar

hak

dan

kewajiban.

sampai

melahirkan

kandungannya. Firman Allah dalam

Sehingga, walaupun surat talak

Surat ath-Thalaq ayat 4 “Dan wanita-

tersebut sah secara hukum, namun tidak

wanita yang putus dari haid di antara

ada kata kesepakatan diantara dua pihak

wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang

untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila

masa iddahnya) maka masa iddah

seorang suami menjatuhkan talak satu

mereka adalah 3 bulan dan begitu pula

kepada istrinya, maka talak satu yang

wanita yang tidak haid dan perempuan

diucapkan tersebut harus dilegalkan

yang hamil, waktu iddahnya adalah

telebih dahulu di depan pengadilan.

sampai

Karena pada dasarnya secara syar‟i,

Bila talak dilakukan sebelum suami

talak tidak boleh diucapkan dalam

„menggauli‟ isterinya, maka tidak ada

keadaan

masa iddah (surat al-Baqarah ayat 236

emosi.

Sehingga,

melalui

proses legalisasi di depan pengadilan,

melahirkan

kandungannya.”

dan ayat 237).

terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah

Khulu’ atau Fasakh

terucap. Dengan demikian, Pengadilan

Dalam buku Islam untuk Disiplin

Agama memberikan sarana mediasi bagi

Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh


25


Departemen

Agama

RI

disebutkan

walaupun hak dasar talak ada pada

bahwa perceraian (talak) terjadi atas:

suami, namun dalam keadaan tertentu,

1. Inisiatif suami, yang terbagi dalam 3

isteri juga mempunyai hak yang sama,

(tiga) kategori, yaitu

yaitu dapat melakukan gugatan cerai

a. Talak yaitu hak suami untuk

terhadap

menceraikan isterinya dengan kata-kata tertentu

suaminya

melalui

khulu‟

maupun fasakh. Di dalam Islam, jika suami merasa

b. Khulu’, yaitu talak tebus karena

dirugikan

dengan

perilaku

maupun

isteri memberikan sesuatu benda

kondisi isterinya, ia berhak menjatuhkan

atau uang, sebagai tebusan pada

talak, begitu pula sebaliknya, jika isteri

suaminya

suaminya

merasa dirugikan dengan perilaku dan

padanya,

kondisi suaminya, ia dapat mengajukan

agar

menjatuhkan

talak

supaya mereka dapat bercerai c. Ta‟lik talak yaitu talak yang

gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah khulu‟.

digantungkan pada terjadinya

Khulu‟ dalam istilah fikih dinamakan

sesuatu yang disebutkan dalam

juga tebusan, karena isteri menebus

ikrar talak sesuah ijab Kabul

dirinya

dilangsungkan.

mengembalikan mas kawin sebagaimana

dari

suaminya

dengan

2. Inisiatif isteri, yang disebut fasakh.

yang dia terima ketika pernikahan.

Fasakh adalah bentuk perceraian

Menurut ahli fikih, khulu‟ adalah isteri

yang terjadi atas permintaan isteri

memisahkan diri dari suaminya dengan

karena suaminya sakit gila, sakit

ganti rugi. Khulu‟ dapat dilakukan bila

kusta,

sakit

ada alasan pembenar, misalnya suami

yang

sukar

tidak dapat memenuhi kewajibannya,

karena

cacat

cacat fisik yang dapat mengganggu

badan lainnya yang menyebabkan

keharmonisan, suami berperilaku jelek

suami

dan sebagainya yang dapat mencegah

sakit

berbahaya

sopak

lainnya

disembuhkan

tak

atau

dapat

atau

melaksanakan

sebagai suami.

tercapainya tujuan perkawinan. Dengan

Menurut pendapat penulis, khulu’

pengertian ini, khulu‟ dan fasakh tak ada

maupun fasakh adalah dua bentuk talak

bedanya.

yang dikategorikan atas inisiatif isteri,

Khulu‟ dapat terjadi dengan persetujuan

dan tak ada perbedaan yang jelas. Ini

atau tanpa persetujuan suami, jika tidak

sebagai

tercapai persetujuan suami dan isteri,

bukti

bahwa

Islam

tetap

mengakomodasi hak-hak wanita (isteri),


26


pengadilan dapat menjatuhkan khulu‟

melangsungkan

kepada suami.

agama Islam, yang akan menceraikan

Dalam

sebuah

hadits

isterinya,

perkawinan

mengajukan

menurut

surat

kepada

diceriterakan, isteri Tsabit bin Qais bin

Pengadilan di tempat tinggalnya, yang

Syammas datang kepada Rasulullah

berisi

s.a.w. sambil berkata: “Hai Rasulullah,

bermaksud

saya tidak mencela akhlaq dan agama

disertai alasan-alasannya serta meminta

suami saya, tetapi saya tidak ingin

kepada Pengadilan agar diadakan sidang

mengingkari ajaran Islam. Maka jawab

untuk keperluan itu. Pengadilan yang

Rasulullah

bersangkutan

s.a.w.

“Maukah

kamu

pemberitahuan

bahwa

menceraikan

ia

isterinya

mempelajari

isi

surat

mengembalikan kebunnya?” Jawabnya

tersebut dan dalam waktu selambat-

“Mau”.

lambatnya

Maka

Rasulullah

s.a.w.

30

(tiga

puluh)

hari

bersabda: “Terimalah (Tsabit) kebun itu

memanggil pengirim surat dan juga

dan talaklah ia satu kali”.

isterinya untuk meminta penjelasan

Dalam hadits itu Nabi tidak

tentang

segala

sesuatu

yang

menanyakan lebih lanjut kepada Tsabit,

berhubungan dengan maksud perceraian

apakah ia setuju atau tidak dengan

tersebut.

pernyataan ketidaksenangan isterinya.

Pengadilan hanya memutuskan

Dengan demikian, khulu‟ dianggap sah,

untuk mengadakan sidang pengadilan

walaupun suaminya tidak setuju, karena

untuk menyaksikan perceraian apabila

yang dirugikan adalah pihak isteri.

memang terdapat alasan-alasan (Pasal

Oleh

karena

dapat

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

disalahkan, bahwa dalam keadaan dunia

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

yang semakin maju, banyak wanita,

No. 1 Tahun 1974 seperti yang sudah

khususnya

disebutkan

dari

itu

kalangan

tak

selebriti

diatas)

dan

Pengadilan

menggunakan haknya yang nyata-nyata

berpendapat bahwa antara suami isteri

telah dibolehkan oleh Islam, yaitu hak

yang bersangkutan tidak mungkin lagi

melakukan

terhadap

didamaikan untuk hidup rukun lagi

suaminya, baik melalui khulu‟ maupun

dalam rumah tangga. Sesaat setelah

fasakh.

dilakukan sidang untuk menyaksikan

gugagan

cerai

perceraian yang dimaksud maka Ketua Cara Mengajukan Cerai Menurut Pasal

Pengadilan membuat surat keterangan 14

UU

Perkawinan seorang suami yang telah

tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada


27


pegawai Pencatat di tempat perceraian

Gugatan dapat diterima apabila

itu terjadi untuk diadakan pencatatan

tergugat menyatakan atau menunjukkan

perceraian.

sikap tidak mau lagi kembali ke rumah

Gugatan

perceraian

diajukan

kediaman bersama (Pasal 21).

oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada

Pengadilan

yang

daerah

Dalam

hal

gugatan

karena

alasan antara suami dan isteri terus

hukumnya meliputi tempat kediaman

menerus

tergugat.

pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Dalam hal tempat kediaman

terjadi

perselisihan

dan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga

tergugat tidak jelas atau tidak diketahui

maka

atau tidak mempunyai tempat kediaman

Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

yang tetap, gugatan perceraian diajukan

Gugatan dapat diterima apabila telah

kepada Pengadilan di tempat kediaman

cukup jelas bagi Pengadilan mengenai

penggugat.

sebab-sebab

Dalam hal tergugat bertempat kediaman

di

luar

negeri,

gugatan

perceraian diajukan kepada Pengadilan

gugatan

diajukan

kepada

perselisihan

dan

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu (Pasal 22).

di tempat kediaman penggugat. Ketua

Menurut

Pasal

23

UU

Pengadilan menyampaikan permohonan

Perkawinan gugatan perceraian karena

tersebut

melalui

alasan salah seorang dari suami isteri

Perwakilan Republik Indonesia setempat

mendapat hukuman penjara 5 (lima)

(Pasal 20 (1), (2), (3) UU Perkawinan).

tahun atau hukuman yang lebih berat,

kepada

tergugat

Jika gugatan perceraian karena

maka

untuk

mendapatkan

putusan

alasan salah satu pihak meninggalkan

perceraian, sebagai bukti penggugatan

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

cukup menyampaikan salinan putusan

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

Pengadilan

alasan yang sah karena hal lain di luar

disertai keterangan yang mengatakan

kemampuannya maka diajukan kepada

bahwa putusan itu telah mempunyai

Pengadilan

kekuatan hukum yang tetap.

penggugat.

di

tempat

perkara

Selama berlangsungnya gugatan

daluarsa

perceraian atas permohonan penggugat

selama 2 (dua) tahun terhitung sejak

atau tergugat berdasarkan pertimbangan

tergugat meninggalkan rumah.

bahaya

setelah

tersebut

memutus

dapat

diajukan

Gugatan

kediaman

yang

lampau/

yang

mungkin ditimbulkan,

Pengadilan dapat mengizinkan suami


28


isteri tersebut tidak tinggal dalam satu

bantuan saran/nasehat dari pihak

rumah. Selama berlangsungnya gugatan

yang paham soal ini),

perceraian, atas permohonan penggugat

b. Menyiapkan

uang

atau tergugat, Pengadilan dapat:

yang

a. Menentukan nafkah yang harus

Rp.500.000.- (lima

ditanggung oleh suami;

pemeliharaan

dan

pendidikan anak;

sekitar ratus

ribu

bayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Anda akan menerima

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin

jumlahnya

rupiah) yang nantinya harus anda

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin

administrasi

terpeliharanya

barang-

barang yang menjadi hak bersama

SKUM

Keterangan

Untuk

(Surat Membayar)

setelah membayar. c. Mempersiapkan apa yang akan

suami isteri atau barang-barang yang

anda

katakan

di

menjadi hak suami atau barang-

tentang

barang yang menjadi hak isteri.

mempersiapkannya,

Mengenai gugatan perceraian gugur

agar

kasus

anda

pengadilan

anda.

Untuk

disarankan

berdiskusi

kembali

apabila suami atau isteri meninggal

dengan orang-orang/pihak yang

sebelum adanya putusan Pengadilan

memahami soal ini.

mengenai gugatan perceraian itu.

d. Mempersiapkan bukti-bukti dan

Gugatan diajukan dengan alasan

saksi-saksi

yang sama maka tidak akan diterima

2. Bila didampingi Pengacara

oleh Pengadilan.

a. Jika

Jika gugatan akan diajukan kembali

anda

didampingi

memilih

untuk

pengacara,

terlebih

maka harus dengan alasan-alasan yang

dulu pengacara anda membuat

berbeda

Surat Kuasa yang harus anda

dengan

alasan

yang

sebelumnya.

tandatangani. Surat Kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa anda (sebagai pemberi kuasa)

PERSIAPAN KE PENGADILAN 1.

Bila

Tidak

Didampingi

oleh

Penasehat Hukum/ Pengacara a. Mempersiapkan

surat

memberikan

kuasa

kepada

pengacara anda (sebagai penerima gugatan;

kuasa)

untuk

mewakili

anda

Setelah anda memahami segala

dalam pengurusan kasus anda,

sesuatunya

mulai dari pembuatan surat-surat

(sudah

meminta

seperti surat dakwaan, beracara di


29


muka

sidang

pengadilan,

Foto kopi Akte Kelahiran anak-

menghadap institusi atau orang

anak (bila punya anak), dibubuhi

yang berwenang dalam rangka

materai, juga dilegalisir

pengurusan kasus anda, meminta

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk

salinan putusan pengadilan dan

(KTP) terbaru Penggugat

sebagainya.

Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

b. Menyiapkan Surat Gugatan. Bila

Bila bersamaan dengan gugatan

anda sudah menandatangani Surat

perceraian

Kuasa,

selanjutnya

terhadap harta bersama, maka perlu

pengacara (kuasa hukum) andalah

disiapkan bukti – bukti kepemilikannya

yang akan mengurus pembuatan

seperti sertifikat tanah (bila atas nama

Surat Gugatan dan surat-surat

penggugat/ pemohon), BPKB (Bukti

lainnya yang dibutuhkan selama

Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK

proses hukum berjalan.

(Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk

maka

c. Siapkan uang administrasi kurang lebih Rp.500.000,- yang harus anda

bayarkan

pendaftaran

ke

diajukan

pula

gugatan

kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll.

bagian

Untuk itu, sangat penting untuk

di

menyimpan surat-surat berharga yang

gugatan

pengadilan. Usai membayar, anda

anda miliki dalam tempat yang aman.

akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar). d. Siapkan uang untuk pembayaran

2. Isi Surat Gugatan a. Identitas

para

pihak

pengacara anda bila pengacara

(Penggugat/Tergugat)

yang

persona standi in judicio, terdiri

anda

minta

bantuannya

adalah pengacara yang dibayar.

atau

dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal,

Dokumentasi Yang Harus Dipersiapkan

hal ini diatur dalam pasal 67 (a)

1. Dokumen

pihak ini juga disertai dengan

UU No. 7/1989. Identitas para

Surat Nikah asli

informasi

Foto kopi Surat Nikah 2 (dua)

pekerjaan

lembar, masing-masing dibubuhi

kewarganegaraan

materai, kemudian dilegalisir

tentang dan

agama, status

b. Posita (dasar atau alasan gugat), disebut


juga

Fundamentum

30


Petendi, berisi keterangan berupa

dikabulkan oleh hakim (pasal 31

kronologis (urutan peristiwa) sejak

PP No 9/1975, Pasal 130 HIR).

mulai perkawinan anda dengan

Bentuk tuntutan itu misalnya:

suami

anda

peristiwa

dilangsungkan,

hukum

yang

a. Menerima

ada

gugatan

(misalnya: lahirnya anak-anak),

dan

mengabulkan

penggugat

untuk

seluruhnya;

hingga munculnya ketidakcocokan

b. Menyatakan perkawinan antara

antara anda dan suami yang

penggugat dan tergugat …sah

mendorong terjadinya perceraian,

putus karena perceraian sejak

dengan

alasan-alasan

yang

dijatuhkannya

diajukan

dan

yang

hakim;

uraiannya

kemudian menjadi dasar tuntutan

c. Menyatakan

putusan

pihak

oleh

penggugat

(petitum). Contoh posita misalnya:

berhak atas hak pemeliharaan

pada

tanggal…telah

anak dan berhak atas nafkah dari

dilangsungkan

perkawinan

Bahwa

tergugat

terhitung

sejak

antara penggugat dan tergugat

tanggal...sebesar Rp....per bulan

di…

sampai penggugat menikah lagi;

Bahwa dari perkawinan itu telah lahir

…(jumlah)

bernama…,

lahir

d. Mewajibkan

anak

membayar

di…pada

(jika

tanggal… Bahwa

biaya

anak

tergugat

pemeliharaan

belum

dewasa)

terhitung sejak....sebesar Rp....per selama

perkawinan

bulan

antara penggugat dan tergugat sering sering terjadi perselisihan dan

pihak

pertengkaran

sampai

anak

mandiri/dewasa; e. Menyatakan

sebagai

bahwa

harta

berupa....yang merupakan harta

berikut…

bersama (gono-gini) menjadi hak

Bahwa berdasarkan alasan di

penggugat...

atas

cukup

bagi

mengajukan

penggugat gugatan

perceraian…dst

Menghukum

penggugat

membayar biaya perkara…dst

3. Gugatan Provisional (pasal 77 dan

c. Petitum (tuntutan hukum), yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri sebagai

f.

Penggugat

agar

78 UU No.7/89) Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk


31


masalah yang perlu kepastian segera,

Adapun

apabila

permohonan

misalnya:

cerai itu kurang meyakinkan, maka

a. Memberikan ijin kepada istri untuk

pimpinan/ atasan PNS tersebut, wajib

tinggal terpisah dengan suami.

memanggil istri/ suami, untuk meminta

b. Ijin dapat diberikan untuk mencegah

keterangan

tambahan.

Dan

seperti

bahaya yang mungkin timbul jika

halnya di Pengadilan Agama, Atasan

suami-istri yang bertikai tinggal

dari

serumah.

berkewajiban untuk memberikan nasehat

c. Menentukan bagi

biaya

istri dan

hidup/nafkah

d. Menentukan

hal-hal

diperlukan

lain

untuk

yang

memohon

cerai,

dan berupaya untuk merukunkan.

anak-anak yang

seharusnya diberikan oleh suami;

PNS

Permohonan

cerai

tersebut,

harus dibuat rangkap 2 (dua) atau 3

yang

(tiga) bila pegawai Bank Umum milik

menjamin

Negara, dan wajib melampirkan bukti-

pemeliharaan dan pendidikan anak;

bukti yang cukup untuk dijadikan alasan

e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi

untuk bercerai. Sedangkan lamanya

terpeliharanya barang-barang yang

masa izin proses perceraian selambat-

menjadi harta bersama (gono-gini)

lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak

atau barang-barang yang merupakan

permohonan itu diajukan

harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.

Akibat Cerai Dampak dari suatu perceraian

Pengajuan Cerai Pegawai Negeri

Yang

Diajukan

selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu

Meskipun perceraian adalah hak

bisa terhadap pemeliharaan anak atau

asasi, namun demikian berdasarkan PP

hak hadhonah. Masalah lain yang juga

No. 10 Tahun 1983, apabila ada pegawai

cukup pelik adalah masalah pemberian

negeri

nafkah, yaitu sampai kapankah suami

yang

hendak

permohonan

cerai,

mendapatkan

izin

mengajukan adalah

wajib

memberikan

nafkah

terhadap

dengan

mantan istri setelah mereka bercerai?

melampirkan alasan-alasan seperti yang

Apabila talak tersebut datang dari pihak

sudah diatur diatas, dengan melalui

suami, maka suami wajib menafkahi

jalur-jalur

ditentukan,

istri sampai masa iddhah nya selesai.

tergantung dari pangkat, golongan ruang

Dalam hal talak, maka salah satu pihak

serta jabatan pegawai negeri tersebut.

dapat mengajukan tuntutan mengenai

yang

atasan

harus

sudah


32


hak haddhonah dan juga mengenai harta

perbedaan

secara bersamaan.

dipermasahkan.

Adapun

bila

perceraian

itu

jangan

terlalu

ini

Khusus untuk PNS, pengajuan cerai

merupakan kehendak PNS Pria, maka ia

secara birokratis cukup berbelit-belit dan

wajib menyerahkan sebagian gajinya

lama,

untuk penghidupan bekas isterinya dan

sebagian nafkahnya dikurangi untuk

anak-anaknya,

bekas isteri dan anak-anaknya.

dengan

pembagian

dan

memiliki

konsekuensi

sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk DAFTAR PUSTAKA

bekas isterinya, dan sepertiga sisanya untuk anak-anaknya. Hak isteri tersebut dapat

hilang

kemudian

bila

menikah

isteri lagi,

tersebut dan

perkawinan

tersebut

Perkawinan dan Perceraian Bagi

itu

terhitung sejak ia kawin lagi. Tetapi bila dalam

PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin

tidak

dikaruniai anak, maka pembagiannya adalah 50 : 50 dari bagian penghasilan suami

Pegawai Negeri Sipil PP

No.

9

Tahun

1975

tentang

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 UU No. 1 Tahun 1974, undang-undang pokok perkawinan

Namun

apabila

kehendak

perceraian berasal dari istri si PNS

www.lbh-apik.or.id http://www.pemantau.com/

tersebut, maka atas isteri itu, tidak berhak atas bagian sepertiga bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Kesimpulan Berdasarkan gambaran tulisan diatas,

ternyata

untuk

mengajukan

permohonan cerai itu ternyata, cukup sulit. Ini memberikan pelajaran bahwa lebih

baik

mempererat

mengokohkan perkawinan.

dan Adapun

apabila ada perbedaan, itu adalah hal yang wajar, sebab tidak ada manusia yang

sama,

memperindah

justeru

perbedaan

hubungan.

itu

Hanya


33

PERCERAIAN DAN AKIBATNYA

Recommend Documents