Fenomena Perkawinan, Perceraian Dan Win-Win Solution

(Edisi Khusus Dies Natalis) Vol : XX, No : 3, Agustus 2013

Fenomena Perkawinan, Perceraian Dan Win-Win Solution Tri Leksono PH FIP IKIP Veteran Semarang Email : [email protected] ABSTRAK Perceraian bisa dialami siapa saja dan dimana saja. Seperti halnya yang saat ini menjadi polimik adalah percerian di lingkup Pegawai negeri Sipil yang justru di dominasi dari Guruguru. Guru yang menjadi panutan bagi peserta didiknya justru mencontohkan hal yang tidak baik. mengapa hal ini terjadi di saat kesejahteraan para guru sudah banyak terpenuhi. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ( BKPPD ) kabupaten Cirebon Dudung Mulyana Mengatakan, banyaknya kasus perceraian di kalangan guru dipengaruhi oleh pendapatan guru yang besar dengan adanya tunjangan sertifikasi. Tunjangan sertifikasi sendiri, nilainya bisa dua kali lipat dari jumlah gaji yang diterimaya. ”Jika tenaga pendidiknya wanita, mungkin dia merasa tidak tergantung dengan suami. Sebaliknya guru laki-laki merasa penghasilannya tinggi, mempunyai banyak uang, menjadi lupa diri, dan lupa keluarga,” Para PNS tersebut pada dasarnya memiliki kode etik kepegawaian, tetapi pada faktanya banyak yang melakukan perceraian. Dalam fenomena tersebut diperlukan seorang konselor/psikolog untuk mencarikan win-win solition minimal memberikan reinforcement (penguatan) dalam menapaki kehidupan berumah tangga. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Win-win Solution

PENDAHULUAN Berdasarkan keterangan Ketua KPA Ambarawa, Musthurhudha (harian Semarang 24 Januari 2012) Angka percerian di wilayah Kabupaten Semarang meningkat cukup tinggi. Data Kantor Pengadilan Agama Ambarawa 2011 menunjukkan jumlah perceraian mencapai 1.127 kasus, 14 di antaranya adalah kaus perceraian pasangan pegawai negeri sipil (PNS). Dari 1.127 kasus perceraian tersebut 120 merupakan kasus permohonan dan 1.007 berbentuk gugatan. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan angka percerian 2010 yang hanya mencapai sekitar 900 kasus. Indikasinya angka perceraian di kabupaten Semarang setiap tahun cenderung mengalami peningkatan sekitar 25%-30%. Menurut

Masthurhudha,

ketidakharmonisan

rumah

tangga

merupakan

faktor

pendukung tertinggi meningkatnya permohonan dan gugatan cerai pasangan suami istri. Hal itu bisa terjadi adanya perselingkuhan atau beda prinsip antara pasangan suami istri. Faktor lain pendukung tingginya perceraian, lanjut dia, adalah faktor ekonomi dan tidak adanya tanggung jawab hubungan rumah tangga diantara pasangan. Ketidak-harmonisan itu bisa saja berupa peerselingkuhan atau beda prinsip pasangan suami istri, hingga salah satu diantara mereka mengajukan permohonan cerai. Yang menarik, imbuh mantan Ketua KPA Kabupaten Karanganyar itu, faktor ekonomi merupakan angka terendah penyebab MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

58


perceraian di kabupaten Semarang. Padahal di beberapa daerah lain factor ini cukup tinggi. Khusus perceraian PNS, kata Masthurhudha, faktornya didominasi ketidak-harmonisan rumah tangga. Beberapa diantaranya beralasan karena pasangannya berselingkuh. Dalam Koran Jawa Pos 10 Januari 2011 halaman 12 disebutkan bawasanya keretakan rumah tangga (broken home) dikalangan PNS yang menjalar keranah percerain cukup tinggi. Dalam kurun waktu setahun saja pada tahun 2010 tercatat 53 perkara yang harus di tangani oleh pengadilan Agama Ngawi. Naik lebih dari 30 % dari tahun sebelumnya yang hanya 38 kasus. Perceraian yang di tangani pengadilan agama Ngawi, kasus cerai talak yang paling dominan. Cerai dari pohak laki-laki sebanyak 31 perkara. Sisanya berjumlah 22 perkara diajukan oleh kaum wanita atau yang lebih di kenal dengan gugat cerai. Bagi PNS sendiri ada ketentuan khusus yang diatus dalam UU No. 8 tahun 1974 Jo. UU No 43 tahun 1999, PP No 10 1983 Jo. PP No 45 tahun 1990, surat edaran kepala BAKN No 8/SE/1983, surat edaran kepala BAKN No 48/SE/1990. Bagi PNS yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pejabat terkait. Karena dalam hal ini PNS adalah unsur aparatur Negara, Abdi Neegara dan Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyelenggaraan keluarga. PNS dan Pejabat yang tidak mentaati atau melanggar ketentuan mengenai pernikahan dan perceraian yang diberlakukan khusus bagi PNS, bisa jadi akan merusak citra PNS Seperti hal nya guru yang merupakan teladan bagi perserta didik mengapa justru banyak yang melakukan perceraian. Dahulu yang kesejahteraan guru belum terpenuhi tidak begitu banyak yang melakukan perceraian tetapi mengapa setelah kesejahteraan terpenuhi khususnya dengan sertifikasi justru banyak yang perceraain yang terjadi. Apakah faktor sertifikasi berpengaruh besar dalam penceraian yang terjadi, bila ditelaah dari satu sisi tidak dapat dibuktikan karena belum ada penelitian signifikan yang membutikan bahwa sertifikasi berperan dalam kasus perceraian yang di lakukan oleh PNS khususnya Guru pendidik. Sertifikasi guru adalah sebuah upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu

pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteran guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Perlunya ada sertifikat pendidik bagi guru dan dosen, bukan saja untuk memenuhi persyaratan sebuah profesi yang menuntut adanya kualifikasi minimum dan sertifikasi, juga dimaksudkan agar guru dan dosen dapat diberi tunjangan profesi oleh Negara. Tunjangan profesi itu diperlukan sebagai syarat mutlak sebuah profesi agar penyandang profesi dapat hidup layak dan memadai, apalagi hingga saat ini guru dan MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

59


dosen masih tergolong kelompok yang berpengahasilan rendah yang harus dibantu meningkatkan kesejahteraan melalui undang- undang. Dalam koran Suara Merdeka 3 Juni 2012 halaman 4 memberitakan bahwa Guru cerai di tengah kesejahteraan. “Secara kebetulan atau tidak, angka perceraian di kalangan guru justru meningkat di saat mereka mengeyam kesejahteraan “. Memang bila dilihat dari kesejahteraan para guru mendapatkan ekonomi yang mencukupi. Dengan begitu kematangan emosi yang dimilki oleh setiap Guru pasti akan meningkat khususnya kepercayaan dirinya. Kematangan diri dan pikiran akan saling kait mengkait. Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya maka individu akan dapat berfikir secara matang, berfikir secara baik, dan berfikir secara obyektif ( Bimo Walgito 2000 : 44). Oleh sebab itulah banyak faktor yang mempengaruhi perceraian antara suami dan istri khususnya di kalangan PNS. Maka peningkatan kesejahteraan (sertifikasi) belum bisa dijadikan patokan khusus dalam perceraian yang saat ini sedang terjadi. Kita harus melihat dari berbagai sisi karena perkawinan dan perceraian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan karena banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi dan di taati khususnya PNS. Fenomena perceraian dikalangan PNS yang ada di Indonesia, mengingatkan bahwa semua orang perlu berhati-hati dalam melangsungkan pernikahan. Karena sebuah rumah tangga merupakan sebuah bangunan yang kokoh, dinding, genteng, kusen, dan pintu yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pintu di gunakan sebagai genteng maka rumah akan bocor, atau salah fungsi yang lain maka rumah akan runtuh. Begitu juga rumah tangga, suami, istri dan anak harus tahu fungsinya masing-masing jika tidak bisa maka akan berantakan rumah tangga tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

60


Pengertian Perceraian Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad, 1990: 65). Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukangugatan kepada Pengadilan Agama. Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah. Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. 1. Alasan Perceraian a. Menurut pasal 19 PP No.9 tahun 1975, alasan tersebut adalah: 1) Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri. 2) Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga. 3) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. 4) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. 5) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 6) Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

61


b. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasanalasan sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri. 6. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklik talak. 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. c. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam meyebutkan: 1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkaan rumah. 2. Gugatan dapat diterima aapabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. d. Pasal 32 UU No.1 tahun 1974 yaitu: 1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. 2. Faktor Penyebab Perceraian Menurut wahyuni 1997 : 122 faktor penyebab perceraian adalah : a. Faktor ekonomi atau keuangan, b. Faktor hubungan seksual, c. Faktor perbedaan pandangan , agama, dan lain sebagainya. d. Faktor hubungan antara suami-isteri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain Menurut

Marriage Rebuilders 2011 faktornya penyebab peceraian adalah

(http://www.facebook.com/notes/marriage-rebuilders/faktor-faktor-utama-penyebabperceraian/10150361612205822) : MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

62


1). Perselingkuhan. 2). Kurang Komunikasi. 3). Ekonomi. 4). Tidak Mau Mengalah. 5). Campur Tangan Orang Tua. 6). Perbedaan Prinsip dan Keyakinan. 7). Romantisme Meredup. 8). Konflik Peran. 9). Perbedaan Besar Dalam Tujuan Perkawinan. 10). Seks. 3. Ijin Perkawinan Dan Perceraian PNS 1. Pokok-Pokok Materi PP No. 10/1983 Jo PP No.45/1990 Dan SE Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 yaitu : a. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis

kepada

pejabat

selambat-lambatnya

1

tahun

setelah

perkawinan

berlangsung, demikian juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Maksud harus adanya pemberitahuan perkawinan adalah berkaitan dengan masalah gaji dan dibuatkan kartu suami dan kartu isteri; b. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan diajukan secara tertulis serta dicantumkan alas an yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian. c. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat; d. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif terdiri dari :  Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan.  Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan  Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

63


Syarat kumulatif meliputi :  Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri PNS yang bersangkutan, dan disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendahrendahnya pejabat eselon IV;  PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;  Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap-isteri-isteri dan anak-anaknya. e. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua atau ketiga atau

ke

empat

dari PNS. f. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri di luar ikatan perkawinan yang sah. g. Sanksi PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS, apabila :  Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat  Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat  Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS.  Menjadi isteri kedua/ketika/keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat  Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh Pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu. 2. Alasan-alasan untuk melakukan perceraian (Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983) : a. Salah satu pihak berbuat zinah mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus; b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan; c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya; d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung; e. Salah

satu

pihak

melakukan

kekejaman

atau

penganiayaan

berat

yang

membahayakan pihak lain.


64


Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, PNS yang akan melangsungkan perceraian, prosedur yang harus ditempuh adalah : PNS mengajukan permohonan perceraian disertai alasan-alasan, ditujukan kepada kepala Organisasi Perangkat

Daerah

(OPD),

Kepala

OPD

memeriksa,

memberikan

pembinaan,

penasihatan, dan dibuatkan BAP, Kepala OPD meneruskan permohonan perceraian kepada Kepala BKD dilengkapi : BAP, keterangan dari BP4, foto copy akta nikah, kesepakatan kedua belah pihak, keterangan Kelurahan/Kepala Desa, BKD memeriksa, memberikan pembinaan, penasihatan, dan dibuatkan BAP, untuk selanjutnya diproses izin perceraiannya. 4. Upaya Mencegah Perceraian Di Kalangan PNS Untuk mempertahankan rumah tangga dikalangan PNS supaya tidak terjadi perceraian, perlu

di

tempuh

upaya

(http://bkdpwk.blogspot.com/2012/02/izin-perkawinan-dan

perceraian-pns.html) : 1. Memahami makna dan hakikat serta tujuan perkawinan; 2. Memahami hak dan kewajiban suami isteri; 3. Mentaati peraturan perundang-undangan; 4. Menyadari status dan posisi sebagai PNS sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat; 5. Setiap ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami isteri; 6. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT. Menurut KUA Arjasa 1 Juni 2012. Upaya untuk mengatasi Perceraian adalah sebagai berikut

http://kuaarjasajr.wordpress.com/2012/06/01/studi-kasus

perceraian-di-

pengadilan-agama-klungkung/) : 1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok; 2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; 3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama. 4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama; 5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat; 6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; 7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;


65


8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; 9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah; 10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; 11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga; 12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga KESIMPULAN Berdasarkan atas makalah yang telah disusun dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendasari perceraian khususnya di lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa dipengaruhi atas berbagai macam faktor. Sehingga peningkatan kesejahteraan bagi Guru melalui sertifikasi belum bisa di jadikan faktor kompeten dalam perceraian yang saat ini sedang terjadi. Karena sampai saat ini belum ada penelitian yang signifikan bahwa faktor tersebut berperan. DAFTAR PUSTAKA

Bkd Pwk. Izin perkawinan dan Perceraian. http://bkdpwk.blogspot.com/2012/02/izinperkawinan-dan perceraian-pns.html) : Diakses Tanggal 24 Juni 2012 Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam. Departemen RI_2001. Bahan Penyuluhan Hukum. Jakarta: Departemen Agama RI_ Efendy.

A.

2010.

Penyebab

Perceraian.

http://ahmadefendy.blogspot.com/2010/03/penyebab pereraian.html : diakses tanggal 24 Juni 2012 Marriage.R. Faktor - Faktor Penyebab Perceraian. (http://www.facebook.com/notes/ marriage-rebuilders

/

faktor-faktor-utama

penyebab

-

perceraian

/10150361612205822) : Diakses tanggal 24 juni 2012. Mertokusumo. Sudikno, (1999), Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Pengadilan

Negeri

Wonosari.

http://www.pawonosari.net/index.php?option=

com_content&view=article&id=155&Itemid=149 : diakses Tanggal 24 Juni 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Tentang perkawinan. Jakarta


66


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Tentang Izin Perwainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta Walgito. B. 2000. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta : Andi Yogyakarta Yashipa

2012.

Sertifikasi

antara

realitas

dan

harapan.

(http://yashipa.blogspot.com/2012/03/sertifikasi - antara-realitas- dan harapan.html) : Diakses tanggal 24 juni 2012. Harian Suara Semarang 24 Januari 2012 Harian Koran Jawa Pos 10 Januari 2011 : 12 Harian Suara Merdeka 3 Juni 2012 : 4


67

Fenomena Perkawinan, Perceraian Dan Win-Win Solution

Recommend Documents