PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KOTA TEBING TINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi TugasDalam Memenuhi Syarat MencapaiGelar Sarjana Hukum
Oleh Muhammad Karami 080200197 DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014 Universitas Sumatera Utara
PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KOTA TEBING TINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dalam Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh MUHAMMAD KARAMI 080200197
DISETUJUI OLEH : KETUA DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
Dr.H.Hasim Purba,SH,M.Hum NIP. 196603031985081004 Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Dr.Ramlan Yusuf Rangkuty, MA NIP. 195103171980031002
Rabiatul Syahriah,SH.,M.Hum NIP. 195902051986012001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014 Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Muhammad karami* Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA** Rabiatul Syahriah, SH, M. Hum*** Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana paya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan peceraian? Bagaimana sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian 1 dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi? Bagaimana putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi? Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Bahan-bahan untuk melakukan penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer yaitu UUD NKRI 1945 (Setelah Amandemen), KUHPerdata, UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 45 tahun 1990, PP No. 10 tahun 1983, PP No. 9 tahun 1975, Hukum Adat, Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990, Surat Edaran, Nomor 08/SE/1983. Bahan sekunder yaitu bukubuku hasil karya dari pakar hukum dan pendapat dari para sarjana, bahan hukum tersier yaitu kamus dan alat penelitian berupa wawancara terhadap salah satu pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dengan mengajukan permintaan secara tertulis. Pegawai negeri sipil yang tidak menaatinya dapat berupa hukuman disiplin atas pelanggaran ketentuan-ketentuannya, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi awal yang harus dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan peceraian hendaknya lebih mengedepankan upaya preventif yaitu bukan hanya melakukan pencegahan melalui prosedur administratif melainkan harus lebih aktif untuk melakukan mediasi-mediasi terhadap Pegawai Negeri sipil yang mengalami permasalahan dalam hubungan pekawinan dan lebih aktif melakukan sosialisasi dikalangan internal Pegawai Negeri Sipil mengenai dampak negatif akibat dari perceraian baik tehadap anak maupun kelangsungan status Pegawai Negeri Sipil dirinya sendiri serta paradigma masyarakat terhadap Pemerintahan Kota Tebing Tinggi selaku pengayom masyarakat. Kata Kunci : Perceraian, Pegawai Negeri Sipil
* Mahasiswa Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum USU ** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum USU *** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum USU Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Assalammu’alaikum. Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) dari Departemen Hukum Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis membuat penulisan hukum dengan judul “Perceraian dan Akibatnya Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kota Tebing Tinggi Menurut Perundangundagan Yang Berlaku”. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun bagi penulis. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, tentulah penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dekan Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum. 2. Bapak Pembantu Dekan I Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum. 3. Bapak Pembantu Dekan II Syaifuddin Hasibuan, SH., MH DFM. 4. Bapak Pembantu Dekan III Muhammad Husni, SH., MH. 5. Bapak Dr. H. Hasim Purba, SH., M.Hum sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA selaku sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Universitas Sumatera Utara
7. Ibu Rabiatul Syahriah, SH, M.Hum selaku sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. 8. Seluruh keluargaku terutama Ayahku Ir. Hermansyah M.Si, Ibuku Drg. Dina Kamarina, M.Kes dan Adikku Amalia Sabrina, Safira Hani Pati yang selalu memberikan do’a dan restu serta mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. 9. Untuk Tri Citra dan abgda Syahrahmad yang telah memberikan aku do’a, semangat dan kepercayaan serta selalu memotivasi ku semasa di perkuliahan. 10. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 11. Seluruh Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Tebing Tinggi yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang penulis butuhkan guna menyelesaikan skripsi ini. 12. Untuk seluruh kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat FH USU. 13. Untuk seluruh stambuk 2008, Panca, Ujek, Barita, Ryan, Nanda, Iman, Obet, Anggi batak, Saleh, Agus, Febry, Dirga, Hendi, Rama, Rendi, dan semua stambuk 2008 yang tak mungkin disebutkan satu persatu serta kawan-kawan diskusi di kantin bunda Aris, Dedek, Incus, Ilham, Mulkan, Randa, Ivo, Iqbal, Dirgan dan seluruh jajaran mahasiswa yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Wassalammu’alaikum. Wr. Wb.
Medan, November 2012 Penulis
MUHAMMAD KARAMI Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAKSI. ...............................................................................................................
i
KATA PENGANTAR .................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................
iii
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................
1
A. Latar Belakang.............................................................................................
1
B. Permasalahan ...............................................................................................
7
C. Manfaat Penulisan .......................................................................................
8
D. Tujuan Penulisan .........................................................................................
8
E. Metode Penelitian ........................................................................................
9
F. Keaslian Penulisan.......................................................................................
12
G. Sistematika Penulisan ..................................................................................
13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN ..................................
15
A. Pengertian Umum Tentang Perkawinan ......................................................
15
B. Putusnya Perkawinan Dan Alasan-alasannya ..............................................
26
C. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan ..........................................................
49
BAB III. PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ..............................
59
A. Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil .........................................................
58
B. Syarat-syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil ...........................................
61
C. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Pegawai Negeri Sipil .......................
65
Universitas Sumatera Utara
BAB IV. AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI .........................................................................
71
A. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Melakukan Perceraian.... .......................
71
B. Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi .............................................. ...
78
C. Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
81
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..................................................................
93
A. Kesimpulan ..................................................................................................
93
B. Saran ............................................................................................................
94
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................
95
LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
