PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 27 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DAN STAF AHLI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

0

1

BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN ADMINISTRASI PENINGKATAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

2

TAHUN 2011

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DAN STAF AHLI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar, maka perlu menetapkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 3

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan … 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; 10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar; 11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DAN STAF AHLI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 4

1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Pemerintahan … 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Pematangsiantar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. 5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar. 6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar. 7. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar. 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar. 10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH Pasal 2 Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota di bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain. Pasal 3

5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekretaris daerah menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian … b. pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkantoran; c. pengkoordinasian perumusan peraturan perundangundangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran; d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan; e. pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian; f. pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan; g. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana, dan aparatur pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal; h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sekretaris daerah dibantu oleh : a. Asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; b. Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan; c. Asisten administrasi umum. Pasal 5 6

(1) Asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan … pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan serta humas dan protokoler. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan serta humas dan protokoler; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan serta humas dan protokoler; c. pengkoordinasiaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban walikota setiap akhir tahun maupun akhir masa jabatan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan serta humas dan protokoler; e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan pada SKPD yang berada di bawah koordinasinya; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dibantu oleh : a. Bagian administrasi pemerintahan umum; b. Bagian administrasi kesejahteraan rakyat; c. Bagian administrasi kemasyarakatan; d. Bagian humas dan protokoler. Pasal 7 (1) Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asisten administrasi perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan daerah, 7

pembangunan antar daerah dan antar sektor, pemberdayaan perekonomian daerah, pengendalian proyek pembangunan serta informasi. b. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan bidang peningkatan … peningkatan produksi pertanian, perekonomian, perindustrian, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi, perusahaan, dan perbankan serta transportasi. c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan dibantu oleh : a. Bagian administrasi perekonomian; b. Bagian administrasi pembangunan; Pasal 9 (1)

Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan, melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, administrasi peningkatan aparatur, keuangan, pendapatan, aset, perpustakaan dan arsip.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asisten administrasi umum mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang keuangan dan pengelolaan administrasi keuangan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengadaan barang-barang pembekalan dan materiil; c. pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha dan kearsipan. d. penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang keorganisasian, ketatalaksanaan, analisa jabatan serta kepegawaian; e. penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang hukum dan perundang-undangan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 10 8

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, asisten administrasi umum dibantu oleh : a. Bagian hukum dan perundang-undangan; b. Bagian … b. Bagian organisasi, tatalaksana peningkatan aparatur;

dan

administasi

c. Bagian administrasi keuangan dan aset; d. Bagian administrasi umum dan perlengkapan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Pasal 11 (1) Bagian administrasi pemerintahan umum adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. (2) Bagian administrasi pemerintahan umum mempunyai tugas menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan perangkat daerah. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagian administrasi pemerintahan umum mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengumpulan bahan pembinaan penyelenggaraan tugas umum otonomi daerah; c. pengumpulan, penginvestasian dan penyusunan pedoman tentang ketentuan pembagian urusan pemerintah; d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum; e. pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan; f. pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman pengembangan kecamatan dan kelurahan; g. pengumpulan bahan dan penganalisa data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat otonomi daerah; h. pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari daerah provinsi, pemerintahan pusat dan bantuan pihak ketiga; i. pengadaan hubungan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan; j. pengumpulan bahan pembinaan koordinasi instansi/unit kerja dalam penyelenggaraan rencana program dan 9

petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan; k. pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah; l. pengumpulan … l. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; m. pengumpulan bahan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan pertanahan; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 13 (1) Bagian administrasi pemerintahan umum terdiri dari : a. Sub bagian otonomi daerah dan pertanahan; b. Sub bagian bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan; c. Sub bagian pemerintahan perangkat daerah. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 14 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian administrasi pemerintahan umum adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian otonomi daerah dan pertanahan : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. menginventarisasi bahan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah; c. menyusun petunjuk teknis tentang ketentuan pembagian urusan pemerintah; d. mengumpulkan bahan, menginventarisasi dan merinci seluruh kewenangan otonomi; e. mengevaluasi pelaksanaan setiap jenis otonomi daerah; f. menyusun bahan laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah; g. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan otonomi daerah dan pertanahan; h. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan petunjuk teknis pembinaan tentang pertanahan dan tata ruang; i. meninjau lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) kota; 10

j. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan petunjuk teknis pembinaan pelayanan pertanahan; k. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan rekomendasi tentang penerbitan keputusan ijin pertanahan; l. menginventarisasi … l. menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan; m. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan petunjuk teknis tentang peneriman dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan; n. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan penetapan bentuk dan besar ganti kerugian tanah; o. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah; p. memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pembinaan otonomi daerah dan pertanahan. q. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pemerintahan umum sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; c. menginventarisasi sebagian tugas dan wewenang walikota yang akan dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan; d. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana dan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana pemerintah kecamatan dan kelurahan; e. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan; f. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kecamatan dan kelurahan; g. memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pembinaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; h. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan; i. mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis dan membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas tahunan/akhir masa jabatan walikota; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pemerintahan umum sesuai dengan bidang tugasnya. 11

(3) Sub bagian pemerintahan perangkat daerah : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pemerintahan perangkat daerah; c. mengumpulkan … c. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perangkat daerah; d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum; e. memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pembinaan perangkat daerah; f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan perangkat daerah; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pemerintahan umum sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Pasal 15 (1) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. (2) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat, agama, sosial dan budaya serta memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagian administrasi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat; c. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan dana bantuan sosial. d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. 12

e. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan wanita, keluarga berencana dan agama. f. pelaksanaan … f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Bagian administrasi kesejahteraan rakyat terdiri dari : a. Sub bagian kesejahteraan rakyat; b. Sub bagian agama; c. Sub bagian sosial dan budaya. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 18 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian bagian administrasi kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian kesejahteraan rakyat : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. melaksanakan pembinaan di bidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial; c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan di bidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana dan transmigrasi; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian agama : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan di bidang agama; c. menyalurkan bantuan ke rumah-rumah ibadah dan kegiatan keagamaan yang lain; d. memberikan bantuan-bantuan sosial menjelang bulan puasa ke mesjid/musholla; e. memberikan bantuan kepada pekerja sosial di bidang agama; f. menyusun pelaksanaan acara-acara keagamaan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian sosial dan budaya : 13

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang sosial dan budaya; c. memberikan bantuan-bantuan di bidang sosial dan budaya … budaya dan lembaga-lembaga di bidang sosial dan budaya; d. menyusun pelaksanaan acara hari-hari besar nasional berkoordinasi dengan instansi terkait; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN Pasal 19 (1) Bagian administrasi kemasyarakatan adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. (2) Bagian administrasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kemasyarakatan, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bagian administrasi kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang politik dan kepartaian, bina kepemudaan dan keolahragaan dan pemberdayaan masyarakat; c. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan program pembinaan di bidang politik dan kepartaian, bina kepemudaan dan keolahragaan dan pemberdayaan masyarakat; d. penyusunan saran dan pertimbangan dalam hal pembinaan di bidang politik dan kepartaian, kepemudaan, keolahragaan dan pemberdayaan masyarakat; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Bagian administrasi kemasyarakatan terdiri dari : 14

a. Sub bagian bina politik dan kepartaian; b. Sub bagian bina kepemudaan dan keolahragaan; c. Sub bagian bina kemasyarakatan. (2) Setiap … (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 22 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian administrasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian bina politik dan kepartaian : a. menyusun program dan rencana kerja; b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan politik dan kepartaian; c. memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pembinaan politik dan kepartaian; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian bina kepemudaan dan keolahragaan : a. menyusun program dan rencana kerja; b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepemudaan, karang taruna dan keolahragaan; c. memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pembinaan kepemudaan dan keolahragaan; d. menyusun pelaksanaan hari–hari nasional kepemudaan berkoordinasi dengan instansi terkait; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian bina kemasyarakatan : a. menyusun program dan rencana kerja;. b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kemasyarakatan dan lembaga pemberdayaan masyarakat; c. memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pembinaan kemasyarakatan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER Pasal 23 15

(1) Bagian humas dan protokoler adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. (2) Bagian … (2) Bagian humas dan protokoler mempunyai tugas melaksanakan pembinaan informasi dan komunikasi guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah daerah dan pelaksanaan protokoler kepala daerah. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bagian humas dan protokoler mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengkoordinasian, pembagian dan pengarahan tugastugas secara intern dan ekstern pada bagian humas dalam menjabarkan dan mendukung misi dan kebijakan walikota; c. pengkomunikasian dan menumbuhkan hubungan hamonis dan serasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyangkut berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah; d. pengumpulan, pemilihan dan pengolahan serta penyaringan berbagai informasi untuk kepentingan walikota dan kebutuhan masyarakat; e. penganalisaan perkembangan informasi dan opini masyarakat sebagai bahan masukan kepada walikota; f. penyusun sistem inventarisasi, dokumentasi serta distribusi informasi dalam bentuk penerbitan, audio, audiovisual serta gambar foto secara tertib dan teratur; g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelayanan melalui mass media, baik video dan sejenisnya seperti pertunjukan, drama tradisional, media luar ruang, lintas sektor dan kelompok komunikasi social dan media baru; h. penyelenggaraan forum-forum pertemuan dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi kehumasan; i. pengecekan, pengkoordinasian dan pengarah agenda dan acara walikota dan kegiatan dinas lainnya yang menjadi tanggungjawab di bidang hubungan masyarakat; j. pemantauan kegiatan rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya, baik yang dilaksanakan secara dinas maupun masyarakat, diminta maupun tidak; k. pengevaluasian dan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier; l. penyusunan laporan hasil kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan; 16

m. pengkoordinasian konsultasi hubungan kerjasama antar instansi, dunia usaha dan lembaga komunikasi dalam seluruh kegiatan mess media; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 25 … Pasal 25 (1) Bagian humas dan protokoler terdiri dari : a) Sub bagian protokoler; b) Sub bagian pengumpulan, pemberitaan dan penyebaran informasi; c) Sub bagian sandi dan telekomunikasi. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 26 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian bagian humas dan protokoler adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian protokoler : a. menyusun program dan rencana kerja. b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; c. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan tugastugas advance keprotokolan serta pengelolaan perijinan kegiatan pameran; d. membantu menyusun rencana kegiatan bidang tugas protokol; e. membuat surat perintah perjalanan dinas untuk para pejabat dan petugas yang ditunjuk oleh walikota; f. mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan upacara bendera; g. mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan acara dan upacara resmi daerah; h. menyusun konvoi kendaraan pada setiap perjalanan dan kunjungan yang bersifat protokoler; i. menyiapkan penyelenggaraan tamu-tamu daerah; j. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi melalui pameran dan visualisasi serta pengolahan dan penyampaian data untuk diperagakan kepada masyarakat; k. melaksanakan pengelolaan perijinan atas usaha/kegiatan pameran dan promosi yang dilaksanakan di daerah Kota Pematangsiantar; l. melaksanakan kegiatan perencanaan produksi dan pelayanan informasi melalui pameran; m. membagi tugas dan kegiatan serta memberikan arahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas protokolan dan pameran;

17

n. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier; o. melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dan protokoler unsur pimpinan pemerintah kota; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian humas dan protokoler sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian … (2) Sub bagian pengumpulan, pemberitaan dan penyebaran informasi : a. menyusun program dan rencana kerja; b. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan kepala daerah; c. mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi untuk digunakan sebagai bahan penyajian informasi; d. mengumpulkan bahan informasi primer lintas bagian dan sektoral terkait tugas di bidang kehumasan; e. menyusun sitem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media; f. memelihara, menjaga aneka bahan dan sarana fisik statis agar selalu siap pakai; g. menyiapkan paket informasi strategis terkini untuk bahan masukan bagi walikota; h. menyusun sistem paket informasi miniatur untuk kepentingan kedalam maupun keluar; i. menginventarisasi aneka prestasi dan informasi tektis strategis yang bersifat kasuistik pemerintah daerah; j. menyiapkan bahan laporan pertangungjawaban bidang tugas kehumasan tahunan; k. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya; l. melakukan registrasi dan apresiasi, kegiatan lembaga komunikasi, media luar ruang, pameran peragaan foto dan lukisan; m. membantu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam memperlancar tugas tugas; n. melakukan perekaman, penyajian data, pemberitaan, baik melalui media cetak maupun elektronik guna memperjelas kebijakan kepala daerah serta mendistribusi bahan informasi; o. menyusun dan menyebarluaskan berita tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah kota; p. mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikan arus informasi lintas sektoral dalam konteks tugas kehumasan; q. memberi pelayanan informasi dinamis kedalam maupun keluar; 18

r.

s.

t.

u.

v. w.

x.

y.

z.

menyiapkan rencana liputan dan mengundang pers dalam berbagai agenda kegiatan dan acara pemerintah kota; menyusun rencana jumpa pers insidentil dan berkala bagi walikota maupun instansi di lingkungan pemerintah daerah; menyiapkan bahan-bahan dalam rangka memberi tanggapan dan penjelasan terhadap surat pembaca di media massa maupun surat-surat dari masyarakat … masyarakat yang memerlukan jawaban; melakukan usaha pembentukan opini publik yang positif dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah kota; menjalin hubungan dan kerjasama dengan mitra kerja pers/wartawan; menyebarluaskan informasi melalui penerbitan surat kabar, majalah, buku, booklet, leaflet, buku kerja dan stiker; menyebarluaskan informasi melalui promosi, pameran, media luar ruang, melalui dialog publik, media pertunjukan rakyat, siaran radio dan televisi, pemutaran film keliling, siaran keliling dan obrolan pembangunan; melaksanakan pendayagunaan dan pelayanan kelompok komunikasi sosial yang ada di masyarakat serta pemberdayaan dan pemanfaatan media tradisional dan penerimaan dan penyampaian informasi; melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian humas dan protokoler sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub bagian sandi dan telekomunikasi : a. menyusun program dan rencana kerja; b. melakukan urusan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi; c. membina dan memelihara alat sandi dan telekomunikasi, tata usaha sandi dan telekomunikasi; d. melaksanakan pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian humas dan protokoler sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Pasal 27 (1) Bagian administrasi perekonomian adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala 19

bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi perekonomian dan pembangunan. (2) Bagian administrasi perekonomian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sarana perekonomian, produksi daerah dan ketahanan ekonomi daerah. Pasal 28 … Pasal 28 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, bagian administrasi perekonomian mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengumpulan bahan bagi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang produksi pertanian, industri, pertambangan, energy, seni budaya dan kepariwisataan; c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perekonomian , perkreditan dan permodalan yang berkoordinasi dengan perbankan daerah dan koperasi; d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perusahaan, perbankan daerah dan koperasi; e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang transportasi, komunikasi, tenaga kerja dan permodalan; f. pemberian rekomendasi ijin penimbunan dan penyaluran BBM sesuai ketentuan yang berlaku; g. pembinaan dan pengembangan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian masyarakat, perusahaan daerah, perbankan daerah, lembaga perkreditan rakyat serta usaha perkoperasian; h. pengumpulan dan penganalisaan data serta pengkoordinasian kegiatan dalam rangka penyusunan program dan petunjuk pembinaan terhadap usahausaha transportasi dan kelancaran komunikasi lainnya; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi perekonomian dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 29 (1) Bagian administrasi perekonomian terdiri dari : a. Sub bagian sarana perekonomian; b. Sub bagian bina produksi daerah; c. Sub bagian ketahanan ekonomi daerah. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.

20

Pasal 30 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian bagian administrasi perekonomian adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian sarana perekonomian : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. mengumpulkan bahan bagi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang sarana perekonomian, perkreditan dan permodalan; c. mengumpulkan … c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data makro ekonomi termasuk pertumbuhan perekonomian daerah (PDRB), pendapatan perkapita, serta perkembangan dan tingkat inflasi daerah; d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data informasi pasar meliputi data perkembangan bahan pokok dan strategis serta menyiapkan konsep laporan walikota tentang perkembangannya; e. memproses rekomendasi ijin pembinaan dan penyaluran BBM sesuai ketentuan yang berlaku; f. memelihara data agen penimbunan dan penyalur BBM serta memonitor distribusi penyalurannya kepada masyarakat; g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang perkreditan dan permodalan pada umumnya maupun yang bersumber dari perbankan didaerah bagi koperasi, UKM, dan golongan ekonomi lemah serta analisa perkembangannya; h. menyusun konsep kebijakan daerah tentang pedoman dan petunjuk teknis arah penggunaan perkreditan dan permodalan dalam rangka mendorong pemekaran perekonomian daerah; i. memberikan pertimbangan dan saran tentang pengembangan dan peningkatan sarana perekonomian daerah; j. memberikan pertimbangan perkembangan perekonomian rakyat melalui kegiatan monitoring trayek-trayek transportasi perekonomian rakyat, memonitoring kelancaran komunikasi dan lintas komoditi; k. menyelenggarakan penyediaan data dan pelaporan di bidang sarana perekonomian rakyat; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian bina produksi daerah : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang produksi pertanian, industri, pertambangan dan energi; 21

c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data potensi serta perkembangan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan; d. memberikan pertimbangan dan saran tentang upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan kesejahteraan petani; e. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program … program bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rawan pangan; f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang potensi dan produksi daerah g. memberikan pertimbangan dan saran tentang upaya pengembangan dan produksi daerah; h. memfasilitasi proses pemberian rekomendasi ijin usaha produksi daerah; i. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang potensi dan produksi berdasarkan klasifikasi jenis industri sebagai bahan penyusun kebijakan daerah dalam rangka peningkatan produksi dan pemasarannya; j. memberikan pertimbangan saran pengembangan produksi dan pemasarannya; k. memfasilitasi memberikan rekomendasi ijin usaha industri dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; l. mendorong perkembangan produksi daerah melalui kegiatan monitoring dan mengawasi perkembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, memonitoring kelancaran perkembangan perusahaan daerah, perbankan daerah dan lembaga perkreditan daerah; m. menyelenggarakan penyediaan data dan pelaporan di bidang bina produksi daerah; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian ketahanan ekonomi daerah : a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lannya yang berhubungan dengan koperasi dan PKM, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekomian lainnya; c. mengumpulkan dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan koperasi dan PKM, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya; d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan koperasi dan PKM, BUMD, 22

tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya; e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, rekomendasi pembinaan koperasi dan PKM, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya; f. melakukan koordinasi unit kerja dan instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pemecahan

g.

h. i.

j. k.

masalah … masalah koperasi dan PKM, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya; mengumpulkan dan mengolah bahan dan data mengenai koperasi dan PKM, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya; melakukan usulan-usulan kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi daerah; memantau dan mengevaluasi terhadap perkembangan dan melaporkan pelaksanaan program ketahanan ekonomi daerah; menyelenggarakan penyediaan data dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi daerah; melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IX KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pasal 31 (1) Bagian administrasi pembangunan adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi perekonomian dan pembangunan. (2) Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan program, pengendalian pelaksanaan program, petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program. Pasal 32 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahan datadata serta penyajian dokumentasi informasi pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan administrasi pembangunan daerah; 23

d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pembinaan pelaksanaan pembangunan; e. pengumpulan bahan dan pelaksanaan analisa serta persiapan bahan penyusunan laporan pembangunan; f. pengkajian potensi daerah dalam rangka peningkatan pembangunan; g. menarik investor untuk bermitra dengan pemerintah daerah; h. pelaksanaan … h. pelaksanaan asistensi program/kegiatan SKPD; i. pelaksanaan koordinasi pembinaan kepada pemilik Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). j. pelaksanaan evaluasi pelaporan pembangunan. k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi perekonomian dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 33 (1) Bagian administrasi pembangunan terdiri dari : a. Sub bagian penyusunan pelaksanaan program; b. Sub bagian pengendalian pelaksanaan program; c. Sub bagian evaluasi dan pelaporan. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 34 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian penyusunan pelaksanaan program adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian penyusunan pelaksanaan program : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) mengumpulkan, menganalisa, dan mengolah bahan untuk penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah yang diajukan oleh SKPD sumber dana APBD dan dana lainnya; c) menyusun program/kegiatan bina administrasi pembangunan daerah; d) melakukan asistensi program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD; e) mengelola daftar usulan rencana program/kegiatan dari SKPD; f) menyebarluaskan hasil pelaksanaan lelang dari panitia tender/lelang setiap SKPD; g) menghimpun dan mensistematisasikan data serta menyajikan dokumentasi informasi pembangunan; h) mengkoordinasikan penghunjukan panitia tender/lelang; i) menyusun dan merumuskan pelaksanaan penghunjukan tim monitoring program kerja yang dilaksanakan SKPD; 24

j)

melakukan koordinasi penyusunan program dan pembangunan; k) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian pengendalian pelaksanaan program : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) mengumpulkan … b) mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data untuk penyusunan pedoman dan petunjuk cara pelaksanaan program/ kegiatan; c) melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan; d) melakukan pengesahan pelaksanaan pekerjaan administrasi pembangunan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa baik secara swakelola maupun lelang umum; e) melakukan pembinaan kepada pemilik Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); f) mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data pelaksanaan program/kegiatan SKPD dan menyusun bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan daerah secara bulanan, triwulan dan tahunan; g) merumuskan petunjuk-petunjuk tentang peningkatan dan pembinaan potensi dengan SKPD; h) mengkoordinasikan pembangunan tahunan dengan SKPD; i) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian evaluasi dan pelaporan : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data untuk penyusunan pedoman dan petunjuk cara pelaksanaan program/ kegiatan bersifat fisik dan pengadaan prasarana; c) mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data pelaksanaan program/kegiatan SKPD dan menyusun bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan daerah dalam rangka pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan tahun berjalan (bulanan/triwulan/tahunan); d) menyusun dan mengumpulkan kebijakan dalam rangka pembinaan kegiatan fisik dan prasarana pembangunan; e) menghimpun dan mensistematisasikan data fisik dan prasarana kegiatan pembangunan setiap SKPD; f) mengumpulkan mengolah dan mengevaluasi data pelaksanaan program/kegiatan SKPD dan 25

menyusun bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan daerah dalam rangka pengendalian pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan; g) mengumpulkan dan mengolah serta mengkompilasi data pelaksanaan program/kegiatan pembangunan; h) menghimpun data dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan … penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan; i) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB X KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 35 (1) Bagian hukum dan perundang-undangan adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi umum. (2) Bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum. Pasal 36 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota; c. penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah; d. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas semua masalah hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang timbul dalam pelaksanaan tugas; e. melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah serta mengatur penyebaran dokumen hukum; f. pengeksaminasi dan penghimpun peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota; g. penyusunan administrasi lembaran daerah dan berita daerah; 26

h. pengkoordinasian pelaksanaan operasi yustisia; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 37 (1) Bagian hukum dan perundang-undangan terdiri dari : a. Sub bagian peraturan perundang-undangan; a. Sub bagian … b. Sub bagian bantuan hukum; c. Sub bagian dokumentasi hukum. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 38 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian hukum dan perundang-undangan adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian peraturan perundang-undangan : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) mengkoordinasikan perumusan dan mengeksaminasi rancangan perundang-undangan produk daerah, baik peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota; c) menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum dan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian bantuan hukum : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) mengumpulkan bahan-bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum; c) penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang timbul dalam pelaksanaan tugas; d) mengkoordinasikan pelaksanaan operasi yustisia; e) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum dan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian dokumentasi hukum : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) melakukan dokumentasi dan publikasi produkproduk hukum, menerbitkan lembaran daerah serta mengatur penyebaran dokumen hukum; 27

c) menghimpun peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota dalam lembaran daerah dan berita daerah; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum dan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IX … BAB XI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN ADMINISTRASI PENINGKATAN APARATUR Pasal 39 (1) Bagian organisasi, tata laksana dan administrasi peningkatan aparatur adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi umum. (2) Bagian organisasi, tata laksana dan administrasi peningkatan aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian sekretariat dan menganalisis formasi jabatan. Pasal 40 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, bagian organisasi, tata laksana dan administrasi peningkatan aparatur mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis analisis formasi jabatan; e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparatur negara dan urusan administrasi kepegawaian kesekretariatan; f. pengkordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Pematangsiantar; g. pengkordinasian pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis jabatan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. 28

Pasal 41 (1) Bagian organisasi, tata laksana dan administrasi peningkatan aparatur terdiri dari : a. Sub bagian kelembagaan; b. Sub bagian tatalaksana dan administrasi peningkatan aparatur; c. Sub bagian … c. Sub bagian analisis formasi jabatan. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 42 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian organisasi, tatalaksana dan administrasi peningkatan aparatur adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian kelembagaan : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) menghimpun bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penataan kelembagaan/organisasi perangkat daerah; c) melaksanakan penataan dan pembinaan kelembagaan/ organisasi perangkat daerah; d) mengadakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang baru yang berhubungan dengan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar; e) membuat dan menyiapkan ranperda dan perda organisasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar; f) mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan uraian tugas, fungsi dan tata kerja SKPD Kota Pematangsiantar; g) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang kelembagaan; h) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian organisasi, tata laksana dan administrasi peningkatan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian tatalaksana dan administrasi peningkatan aparatur : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur; c) mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis tata naskah dinas;

29

d) mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman umum penyelenggraan pelayanan publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); e) menata serta mengevaluasi pelaksanaan penerapan tata naskah dinas; f) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang ketatalaksanaan; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian organisasi, tata laksana dan administrasi peningkatan … peningkatan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian analisis formasi jabatan : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) menghimpun bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka analisis dan formasi jabatan; c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang analisis jabatan; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian organisasi, tata laksana dan administrasi peningkatan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya. BAB XII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET Pasal 43 (1) Bagian administrasi keuangan dan aset adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi umum. (2) Bagian administrasi keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan melaksanakan administrasi keuangan dan aset di sekretariat daerah. Pasal 44 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, bagian administrasi keuangan dan aset mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan administrasi/penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset sekretariat daerah; c. penyusunan rencana kerja sekretariat daerah; d. penyusunan perubahan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat daerah; e. pelaksanaan pengurusan dokumen pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 30

serta melaksanakan pembukuan dan memeriksa, meneliti terhadap realisasi gaji; f. penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sekretariat daerah; g. pengevaluasian hasil pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat daerah; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 45 … Pasal 45 (1) Bagian administrasi keuangan dan aset terdiri dari : a. Sub bagian gaji; b. Sub bagian pembukuan/verifikasi; c. Sub bagian anggaran. (2)Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 46 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian bagian administrasi keuangan dan aset adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian gaji : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) melaksanakan dan meneliti pengurusan dokumen pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya bagi PNS sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pembukuan dan pemeriksaan terhadap realisasi gaji di sekretariat daerah; c) meneliti kelengkapan dan kebenaran surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi keuangan dan aset sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian pembukuan/verifikasi : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) melaksanakan penatausahaan keuangan secara sistematis dan kronologis; c) mempersiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sekretariat daerah; d) melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran dokumen atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara pengeluaran; e) membuat register surat perintah membayar/register penolakan surat perintah membayar;

31

f) meregister surat pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan bendahara pengeluaran dalam buku register penerimaan surat pertanggungjawaban pengeluaran; g) melaksanakan pengelolaan aset sekretariat daerah; h) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi keuangan dan aset sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian anggaran: a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat daerah; c) menghimpun … c) menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan perubahan rencana kerja anggaran dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat daerah; d) menghimpun dan menyusun rancangan anggaran kas sekretariat daerah; e) menghimpun dan mempersiapkan data-data untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat daerah; f) pengkoordinasian rencana kebutuhan barang di sekretariat daerah; g) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi keuangan dan aset sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB XIII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN Pasal 47 (1) Bagian administrasi umum dan perlengkapan adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi umum. (2) Bagian administrasi umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, perjalanan dinas, urusan ketatausahaan, pembinaan kearsipan, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan perlengkapan barang daerah. Pasal 48 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, bagian administrasi umum dan perlengkapan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pelaksanaan penanganan dan pembinaan surat menyurat; 32

c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan; d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga KDH/Wakil KDH dan sekretariat; e. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan perawatan aset rumah jabatan walikota, wakil walikota dan sekretariat daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49 … Pasal 49 (1) Bagian administrasi umum dan perlengkapan terdiri dari : a. Sub bagian penanganan surat-surat; b. Sub bagian perlengkapan dan rumah tangga; c. Sub bagian pemeliharaan dan perawatan. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 50 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian administrasi umum dan perlengkapan adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian penanganan surat-surat : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) melaksanakan penanganan, membina dan mengendalikan surat-surat dan administrasi perjalanan dinas; c) melaksanakan kegiatan ketatausahaan pimpinan; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian perlengkapan dan rumah tangga : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) melaksanakan pengurusan Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (STNK) milik sekretariat daerah dan mencatatkannya ke dalam buku inventaris barang; c) membuat laporan barang sekretariat daerah dan membuat rekapitulasi laporan mutasi barang triwulan dan tahunan; d) melaksanakan penyusunan program kebutuhan perlengkapan dan pengelolaan perlengkapan, membina administrasi perlengkapan dan materil serta melakukan urusan rumah tangga walikota, wakil walikota dan sekretariat daerah;

33

e) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian pemeliharaan dan perawatan : a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; b) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kenderaaan dinas roda empat dan roda dua, gedung perkantoran milik sekretariat daerah dan rumah dinas walikota dan wakil walikota; c) melaksanakan pembinaan secara administrasi di bidang pemeliharaan dan perawatan aset; d) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB XIV … BAB XIV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 51 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang memfasilitasi kebutuhan DPRD Kota Pematangsiantar, dipimpin oleh seorang sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 52 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya; b. fasilitasi rapat dan persidangan para pimpinan dan anggota DPRD; c. fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas/kunjungan kerja anggota DPRD; d. penyelenggaraan administrasi keuangan anggota DPRD; e. penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD; f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsnya. Pasal 53 34

Uraian tugas sekretariat DPRD antara lain : 1. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat DPRD; 2. merencanakan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; 3. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perlengkapan DPRD; 4. menyelenggarakan persidangan dan penyusunan risalah rapat-rapat DPRD; 5. memelihara dan membina ketertiban serta keamanan di lingkungan sekretariat DPRD; 6. menyelia … 6. menyelia dan menandatangani nota dinas dan telaahan staf yang akan disampaikan kepada walikota dan pimpinan DPRD; 7. menyelia dan memaraf naskah surat yang akan ditandatangani Ketua DPRD; 8. membuat anggaran DPRD dan sekretariat DPRD; 9. membuat dan menyalurkan risalah rapat-rapat DPRD; 10. membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan serta laporan insidentil DPRD; 11. menyimpan dan memelihara berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat DPRD. 12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD. Pasal 54 Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sekretaris DPRD dibantu oleh : a. Bagian umum; b. Bagian risalah dan persidangan; c. Bagian keuangan; d. Bagian hukum.

BAB XV TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS BAGIAN DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD Pasal 55 (1) Bagian umum dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD. (2) Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan sidang-sidang, urusan rumah tangga DPRD dan sekretariat DPRD. Pasal 56 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, bagian umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha sekretariat DPRD dan pembinaan kearsipan. b. pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dan kehumasan. Pasal 57 (1) Bagian umum terdiri dari : a. Sub bagian tata usaha; b. Sub bagian protokol dan perjalanan dinas; c. Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 58 … Pasal 58 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian umum adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian tata usaha : a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tata usaha; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tata usaha pimpinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas pimpinan DPRD; e. menerima naskah DPRD, mencatat dan menyampaikan kepada unit yang dituju; f. mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan ditandatangani oleh pimpinan DPRD; g. menyimpan dan memelihara catatan arsip, bukubuku, dokumentasi yang menjadi tanggungjawab pimpinan DPRD; h. memberikan pelayanan keperluan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan DPRD; i. membuat laporan bulanan, semester dan tahunan sekretariat DPRD; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian protokol dan perjalanan dinas : a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang behubungan dengan bidang perjalanan dan protocol; 36

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perjalanan dan protokol; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokol, perjalanan dan kehumasan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. mempersiapkan upacara-upacara pelantikan, rapatrapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas yang lainnya; e. menyiapkan penyelenggaraan penerimaaan tamutamu negara, tamu daerah dan perwakilan negara sahabat; f. mengatur, menyiapkan rapat, pertemuan/resepsi, upacara dan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler; g. mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu negara dan tamu daerah; h. menyiapkan … h. menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan DPRD; i. melakukan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan dinas pimpinan DPRD; j. menyiapkan upacara dan mengatur keprotokolannya serta melakukan kerjasama dengan instansi lain di bidang protokoler; k. mengadakan koordinasi dengan pihak ketiga unutk membantu kelancaran tugas DPRD; l. mempersiapkan pelaksanaan temu pers pimpinan DPRD; m. meliput segala kegiatan DPRD dalam penyelengaraan tugasnya; n. memonitor pemberitaan, publikasi, informasi, film, rekaman video tentang kegiatan DPRD; o. mendokumentasikan seluruh kegiatan/acara pimpinan DPRD dan memvisualisasikan dalam papan warta DPRD; p. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BAKO-HUMAS; q. mempersiapkan dan menyusun pidato untuk berbagai kegiatan pimpinan DPRD; r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian protokol dan perjalanan dinas sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan; s. menyimpan dan memelihara berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian protokol dan perjalanan dinas; t. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan : 37

a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang rumah tangga dan perengkapan; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang rumah tangga dan perlengkapan; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang rumahtangga dan perlengkapan pimpinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan DPRD serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan DPRD; e. memberikan pelayanan sera mengatur para tamu dan keserasian ruangan pimpinan DPRD; f. memelihara kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keserasian ruangan pimpinan DPRD; g. melakukan pembayaran uang untuk pembelian barang-barang … barang-barang dilingkungan sekretariat DPRD serta meneliti SPJ pembayaran uang pembelian barang; h. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja barang sekretariat DPRD; i. membuat laporan bulanan, semester dan tahunan sekretariat DPRD; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 59 (1) Bagian risalah dan persidangan dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD. (2) Bagian risalah dan persidangan mempunyai tugas memfasilitasi administrasi serta perlengkapan lainnya dalam rapat-rapat dan atau persidangan yang diselenggarakan DPRD. Pasal 60 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, bagian risalah dan persidangan mempunyai fungsi : 1. pencarian, pengumpulan, penghimpunan, dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang risalah dan persidangan; 2. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang risalah dan persidangan; 3. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang risalah dan

38

4. 5. 6.

7.

8. 9.

10.

11. 12.

13.

persidangan, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; penyiapan administrasi dan tempat rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; penyelenggaraan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD; penyelenggaraan penerimaan tamu-tamu negara, tamu daerah dan tamu perwakilan negara sahabat pada persidangan; pengaturan persiapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara dan kendaraan untuk tamu yang memerlukan perlayanan yang bersifat persidangan; pelaksanaan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan risalah dan persidangan; pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bagian risalah dan persidangan, sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan; pengadaan koordinasi dengan pihak ketiga untuk membantu … membantu kelancaran tugas bagian risalah dan persidangan. pembuatan laporan harian, bulanan, semester dan tahunan bagian risalah dan persidangan; penyimpanan dan pemeliharaan berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas bagian risalah dan persidangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61 (1) Bagian risalah dan persidangan terdiri dari : a. Sub bagian risalah; b. Sub bagian fasilitas rapat; c. Sub bagian persidangan. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 62 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian risalah dan persidangan adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian risalah : a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang risalah; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang risalah; c. menginventarisasi permasalahan-permasalah yang berhubungan dengn bidang risalah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 39

d. menyelenggarakan pembuatan undangan rapatrapat DPRD; e. menyalurkan risalah rapat-rapat DPRD; f. merencanakan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan kebijakan pimpinan DPRD; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian risalah dan persidangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian fasilitas rapat : a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang rapat intern dan ekstern; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang rapat; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang rapat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; d. menyelenggarakan pembuatan undangan rapatrapat DPRD; e. memfasilitasi … e. memfasilitasi administrasi dan tempat penyelenggaraan rapat yang diselenggarakan pimpinan dan anggota DPRD; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian risalah dan persidangan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian persidangan : a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang persidangan DPRD; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang persidangan DPRD; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang yang akan dibahas dalam persidangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah; d. menyelenggarakan pembuatan undangan persidangan DPRD dan menyusun jadwal persidangan; e. memfasilitasi administrasi dan tempat penyelenggaraan rapat yang diselenggarakan pimpinan dan anggota DPRD; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian risalah dan persidangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 63 (1) Bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 40

bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD. (2) Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan program, perubahan dan perhitungan serta membina administrasi keuangan DPRD dan keuangan sekretariat DPRD. Pasal 64 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, bagian keuangan mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja sekretariat DPRD; b. pengelolaan administrasi keuangan sekretariat DPRD; c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan. Pasal 65 Penyelenggaraan tugas bagian keuangan antara lain adalah: a. merencanakan … a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas keuangan DPRD dan keuangan sekretariat DPRD sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; b. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun tertulis; c. membagi tugas kepada bawahan menurut fungsi masing-masing; d. menyusun anggaran DPRD dan sekretariat DPRD; e. menilai tanggungjawab, kreativitas, prestasi kerja, disiplin dan lain-lain dari kepala sub bagian pada bagian keuangan dengan cara membuat catatan nilai untuk bahan pembuatan DP-3; f. menyelia dan memaraf naskah surat yang akan ditanda tangani sekretariat DPRD dan atau pimpinan DPRD; g. membuat surat edaran tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja untuk penyusunan perhitungan anggaran; h. menyusun buku RAPBD, RPAPBD dan rancangan perhitungan anggaran untuk pertanggungjawaban DPRD ke pemerintah daerah; i. membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan DPRD dan keuangan sekretariat DPRD; j. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan DPRD dan keuangan sekretariat DPRD; k. membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan bagian keuangan; l. menyiapkan dan memelihara berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas bagian keuangan; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 41

Pasal 66 (1) Bagian keuangan terdiri dari : a. Sub bagian anggaran; b. Sub bagian perbendaharaan; c. Sub bagian pelaporan dan pendataan. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 67 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian keuangan adalah sebagai berikut : (1) Sub bagian anggaran : a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas keuangan DPRD dan sekretariat DPRD sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. b. membuat surat edaran tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan sekretariat … sekretariat DPRD untuk penyusunan perhitungan anggaran. c. membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan DPRD dan sekretariat DPRD . d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. e. membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan bidang anggaran. f. menyiapkan dan memelihara berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian anggaran. g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian perbendaharaan : a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. b. membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. d. membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan bidang perbendaharaan keuangan. e. menyiapkan dan memelihara berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian perbendaharaan. f. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian lain di seketariat DPRD. 42

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian pelaporan dan pendataan, antara lain: a. merencanakan pembuatan laporan keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. b. mengumpulkan bahan pelaporan keuangan untuk dievaluasi. c. membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan bidang pelaporan dan pendataan. d. menyiapkan dan memelihara berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian pelaporan. e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 68 (1) Bagian hukum dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD. (2) Bagian … (2) Bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundangundangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk-produk hukum serta menyiapkan bantuan hukum untuk anggota DPRD dan sekretariat DPRD. Pasal 69 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, bagian hukum mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perumusan peraturan daerah yang dibuat DPRD. b. penelaahan dan pengevaluasian produk hukum yang diajukan oleh pemerintah daerah. c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada anggota DPRD dan sekretariat DPRD atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas. Pasal 70 (1) Bagian hukum terdiri dari : a. Sub bagian hukum dan perundang-undangan; b. Sub bagian humas dan dokumentasi; c. Sub bagian eksaminasi. (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Pasal 71 Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian hukum adalah sebagai berikut : 43

(1) Sub bagian hukum dan perundang-undangan : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, juknis serta bahan lain yang berhubungan dengan pembuatan peraturan daerah. b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembuatan peraturan daerah. c. menyiapkan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul. d. mempelajari, meneliti dan menelaah produk hukum yang dibuat pemerintah daerah yang akan diajukan melalui peraturan daerah. e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bagian humas dan dokumentasi : a. menghimpun produk hukum yang telah disahkan menjadi peraturan daerah. b. mendokumentasikan produk-produk hukum yang telah dibuat DPRD. c. melaksanakan … c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub bagian eksaminasi : a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis produk hukum yang akan diajukan menjadi peraturan daerah. b. melakukan penelitian dan pengkajian serta penelaahan produk hukum yang dibuat DPRD. c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB XVI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI Pasal 72 (1) Staf ahli merupakan unsur staf walikota; (2) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yang terdiri dari : a. Staf ahli di bidang hukum dan politik; b. Staf ahli di bidang pemerintahan; c. Staf ahli di bidang pembangunan; d. Staf ahli di bidang kemasyarakatan dan SDM; e. Staf ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Pasal 73 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, staf ahli mempunyai fungsi :

44

a. pengkajian dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya; b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak sesuai dengan bidang tugasnya kepada walikota melalui sekretaris daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 74 Hubungan kerja staf ahli dengan SKPD bersifat konsultatif dan koordinatif. Pasal 75 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sekretariat sesuai dengan bidang … bidang keahlian masing-masing berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 77 ini mulai berlaku

Peraturan walikota pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS 45

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

Drs. DONVER PANGGABEAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561110 198103 1 003 BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 27

46