Tinjauan Hukum dan Etika Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi berkaitan Keputusan Medis dan Etis. Siswo P Santoso*
LATAR BELAKANG • Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi • Undang-‐Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, pasal 71kesehatan reproduksi • Undang-‐Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan • Dokumen-‐dokumen hak-‐hak asasi manusia (Rekomendasi bab 7 Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994). Pelayanan Kesehatan yang memadai adalah HAK SETIAP ORANG, Bdak terkecuali Perempuan yang memutuskan melakukan Aborsi.
Latarbelakang • Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi • Pasal 31 (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan. (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir
Latarbelakang • Indikasi Perkosaan Pasal 34 (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan. (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukBkan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
Permasalahan perkosaan • Apakah semua korban perkosaan yang hamil perlu menunggu dulu kepasTan hukum bahwa telah terjadi perkosaan dan kehamilan itu akibat perkosaan tersebut • Apakah hanya berdasarkan VeR dan hasil konseling sudah bisa melakukan Aborsi apabila pelaku perkosaan belum tertangkap atau Bdak tertangkap
Bahasan Aspek Piskologis • Trauma psikologis adalah jenis kerusakan jiwa yang terjadi sebagai akibat dari perisTwa traumaTk yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma, mungkin melibatkan perubahan fisik di dalam otak, yang merusak kemampuan seseorang untuk mengatasi stres • Melakukan aborsi , juga pasB merupakan keputusan sangat berat dirasakan korban selain harus mengatasi beban psikologis diri sendiri juga menghadapi kehidupan lain dalam tubuhnya. • Aborsi juga Bdak membantu korban untuk mengatasi atau menghilangkan trauma perkosaan,
Bahasan Aspek Medis pembukBan perkosaan • PembukTan medis kasus perkosaan terhadap korban dan pelaku mengenali adanya tanda-‐tanda kekerasan dan persetubuhan, pada korban dan pengenalan tanda persetubuhan bagi pelaku, pemeriksaan cairan mani baik yang ditemukan di tubuh korban dengan tersangka pelaku, juga perlu pemeriksaan rambut, serologis dan DNA dalam bentuk Surat Keterangan Ahli atau Visum et Repertum
Bahasan • apabila Bndakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis Tdak perlu adanya pembukTan hukum lebih dahulu , dan hanya berdasarkan bukT telah terjadi perkosaan (bukT VeR) dan pengakuan korban tanpa menunggu kepasTan hukum. • Apakah keputusan EBs dokter sudah tepat? • Apakah dokter bisa dihukum ?
Bahasan Aspek Yuridis • Kitab Undang-‐Undang Hukum Pidana (KUHP”) juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku aborsi, yaitu dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347 ayat (1), Pasal 348 ayat (1), dan Pasal 349 KUHP: • Terkait aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, Pasal 347 KUHP., menentukan, bahwa abortus dapat dilakukan jika diizinkan oleh undang-‐undang di rumah sakit atau klinik yang ditentukan, jadi kehamilan yang diaki-‐batkan perkosaan dan telah terbukT serta terdakwa telah dipidana yang berkekuatan hukum tetap, dapat sebagai bahan perBmbangan untuk dasar peniadaan pidana • Pasal 75 UU Kesehatan No.36 Thn 2009, mengatur bahwa pada dasarnya aborsi dilarang, akan tetapi terdapat pengecualian, yang mana salah satunya adalah jika kehamilan tersebut akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan
Bahasan Aspek ETka • Keputusan eTs dokter pada Kehamilan yang Tidak Diinginkan (akibat perkosaan) juga dipengaruhi atau berdasarkan nilai-‐ nilai sumpah dokter,.: • "Saya akan senanBasa mengutamakan kesehatan penderita". • "Saya akan senanBasa menghormaB seBap hidup insani, mulai dari saat pembuahan".
Bahasan Aspek ETka • a. Beneficence • Beneficence atau Tndakan berbuat baik mengacu pada Tndak kebaikan pasien dan Bndakan ini bersifat sangat umum dalam dunia kedokteran. ArBnya bahwa hampir seBap saat prinsip ini diterapkan dalam mengambil keputusanan yang dilakukan demi kebaikan • b. Non-‐maleficence • Prinsip dasar non-‐maleficence adalah primum non nocere, yang arBnya pertama-‐tama jangan menyakiT. Prinsip ini melarang dokter berbuat jahat atau membuat derita pasien, serta mewajibkan dokter untuk meminimalisasi akibat buruk. .
Bahasan Aspek ETka • c. JusTce • JusBce atau keadilan berarB menangani kasus yang sama dengan cara yang sama • d. Autonomy • Menurut pandangan Kant, otonomi kehendak otonomi moral yakni kebebasan berTndak, memutuskan (memilih) dan menentukan diri sendiri sesuai dengan kesadaran terbaik bagi dirinya yang ditentukan sendiri tanpa hambatan, paksaan atau campur-‐tangan pihak luar (heteronomi), suatu moBvasi dari dalam berdasar prinsip rasional atau self-‐legislaBon dari manusia.
Bahasan Aspek ETka secara moral, prinsip efek ganda Non-‐maleficence harus memenuhi empat syarat sbb: 1. Tindakan itu sendiri haruslah bersifat baik atau seTdak-‐ Tdaknya netral secara moral. 2. Hanya efek baik dan bukan efek buruk 3. Efek baik Tdak dihasilkan melalui efek buruk 4. Harus ada alasan proporsional untuk membiarkan efek buruk yang diketahui akan terjadi.
Bahasan Aspek Yuridis • Tindakan aborsi , idealnya dilakukan setelah ada keputusan hukum yang pasT agar tenaga medis mendapat perlindungan hukum • Proses harus segera atau lebih cepat berkaitan dengan keputusan eTk dokter dan waktu menunggu yang lama akan merugikan korban seiring bertumbuhnya janin melewaT 6 minggu.
Bahasan Aspek Yuridis Menurut Prof DR Jur Andi Hamzah bahwa abortus dapat dilakukan: • Bila diizinkan oleh undang-‐undang • kehamilan akibat perkosaan setelah ada kekuatan hukum tetap, terbukT ada perkosaan dan terdakwa telah dipidana
Kesimpulan • Tindakan Aborsi akibat perkosaan, sebaiknya ada ketetapan hukum yg pasT dahulu untuk melindungi dokter • Tindakan Aborsi akibat perkosaan berdasarkan dugaan penyidik atau Ahli belumlah menjamin bahwa kehamilan tsb akibat perkosaan • Pemeriksaan pada korban perkosaan akan memakan waktu yg lama bahkan bisa melewaB 6 minggu atau 40 hari • Keputusan EBs dokter didasari 4 kaidah dasar moral eTka • Keputusan medis berdasakan bukT hasil pemeriksaan medis
Daftar Pustaka • Andi Hamzah, 2009, Delik-‐delik Tertentu di dalam KUHP, cetakan pertama Sinar Grafika. • Chazawi, Adam, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001. • Kusmaryanto, 2002, Kontroversi Aborsi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta • Panduan E>ka Medis, Tim Penerjemah PSKI FK UMY. Sagiran,(ed), Penerbit Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. • Leden Marpaung, 2008, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan massalah prevensinya, cetakan keBga, Sinar Grafika, jakarta • Nevid J.S, Rathus S.A dan Greene B. 2003. Psikologi Abnormal Edisi Kelima Jilid 1 & 2. Jakarta : Erlangga. • Samsi Jacobalis, 2005, Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran E>ka Medis dan Bioe>ka, CV Sagung Seto bekerjasama dengan Universitas Tarumangara • Sofwan Dahlan, 2005. “Hukum Kesehatan, Rambu-‐rambu bagi Profesi Dokter”, ed. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang • Kitab Undang Undang Hukum Pidana • Undang-‐Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
TERIMA KASIH
