PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KEBIJAKAN PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang) SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mempeloreh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh YENITA NURMALA SARI NIM 6661111789
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA BANTEN 2015
ABSTRAK Yenita Nurmala Sari. Nim 6661111789. Pembimbing I Dr. Dirlanudin, M.Si. dan Pembimbing II Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si. Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. BAB IV Pasal 31 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 memuat kebijakan indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Kebijakan tersebut menuai kontroversi yang melahirkan pro dan kontra terkait aborsi di lingkungan masyarakat dan stakeholder seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep Persepsi dari Umi Kulsum dan Muhammad Jauhar (2014) yaitu terdiri dari Pengamatan, Interprestasi dan Penilaian serta Model Analisis Kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2007:13) yaitu terdiri dari Nilai, Fakta dan Tindakan. Tekhnik Pengumpulan Data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Strauss dan Corbin (2003). Hasil penelitian menunjukan bahwa Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi untuk indikasi kedaruratan medis yaitu membantu wanita mengatasi permasalahan reproduksi. Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pengecualian Larangan Aborsi untuk korban pemerkosaan yaitu membantu korban menghilangkan beban psikis dan traumatik dari kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Maka untuk pelaksanaannya pemerintah perlu meningkatkan koordinasi tiap stakeholder yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit (Dokter), Kepolisian dan Konselor dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kata Kunci: Persepsi, Analisis Kebijakan, Aborsi.
ABSTRACT Yenita Nurmalasari. NIM 6661111789. Supervisor I Dr. Dirlanudin, M.Sc. and Supervisor II Dr. Suwaib Amiruddin, M.Sc. Stakeholder Perceptions of Abortion Prohibition Against Exclusion Policy in Government Regulation No. 61 of 2014 About Reproductive Health in Tangerang Regency. Study Program of Public Administration. Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. Government Regulation No. 61 of 2014 in Section IV, Article 31 contains policies of medical indications and rape to be an exception to the prohibition of abortion. The controversial policy that spawned the pros and cons related to abortion within the public and stakeholders as happened in the district of Tangerang. The purpose of this study to determine Stakeholder Perceptions of Exclusion Policy Against Abortion Prohibition in Government Regulation No. 61 of 2014 About Reproductive Health in Tangerang Regency. The method used in this study is qualitative. This study uses the perception concept of Umi Kulsum and Muhammad Jauhar (2014), which consists of observation, interpretation and assessment as well as policy analysis model proposed by William Dunn (2007: 13), which consists of Value, Facts and Actions. Data collection techniques used were observation, interviews, literature and documentation. Data were analyzed using analysis techniques of Strauss and Corbin (2003). The results showed that the Stakeholder Perception Policy Against Abortion Prohibition Exceptions for emergency medical indications that helps women cope with reproductive problems. Stakeholder Perceptions of Abortion Prohibition Against Exclusion policy for rape victims is to help victims of psychological and traumatic eliminate the burden of sexual crimes such as rape. So the government for its implementation needs to improve the coordination of each stakeholder is the Department of Health, Hospital (Doctor), police and counselors in terms of supervision and implementation of policies in the field. Keywords: Perception, Policy Analysis, Abortion.
