PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk menata kembali organisasi, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; b. bahwa
berdasarkan
variabel
penyusunan
Struktur
Organisasi
Perangkat Daerah yang dinilai dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hiilir, diperoleh pola maksimal dengan skor di atas 70;
c. bahwa
untuk
maksud
tersebut
di
atas
dipandang
perlu
menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 ); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas UndangUndang Republik
Indonesia
Nomor
Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
53 Tahun 1999 tentang Kabupaten
Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten
Natuna,
Kabupaten
Kuansing
dan
Kota
Batam
(Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493 yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI,
KEDUDUKAN
DAN
TUGAS
POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; 3. Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir; 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hilir; 10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan
adalah unsur pelaksana Badan yang
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional; 3
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah : 1.
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir;
2.
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
3.
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;
4.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
5.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
6.
Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir;
7.
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir;
8.
Badan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hilir;
9.
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir; 11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hilir; 12. Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hilir.
BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 3 (1)
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Pembangunan I; d. Bidang Perencanaan Pembangunan II; e. Bidang Perencanaan Pembangunan III; f. Bidang Statistik dan Penelitian; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2)
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. 4
(3)
Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri dari : a. Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Peternakan; b. Sub Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
(4)
Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri dari : a. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, dan Pemanfaatan SDA; b. Sub Bidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan Sosial.
(5)
Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri dari : a. Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah; b. Sub Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
(6)
Bidang Statistik dan Penelitian terdiri dari : a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Pasal 4 Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB IV INSPEKTORAT Bagian Pertama Susunan Organisasi 5
Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Inpektorat terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektrur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Bidang Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (4) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (5) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
(6) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Pasal 9 Bagan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 10 Inspektorat
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati
dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah. Pasal 11 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 12
1 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan; 2 Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 13 (1)
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ; d. Bidang Pengelolaan Lingkungan; e. Bidang Pengendalian Lingkungan; f. Bidang Penataan Lingkungan Hidup; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2)
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; 7
c. Sub Bagian Perencanaan Program. (3)
Bidang Analisis Dampak Lingkungan terdiri dari: a. Sub Bidang teknis Amdal; b. Sub Bidang Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup.
(4)
Bidang Pengelolaan Lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; b. Sub Bidang Bina Lingkungan.
(5)
Bidang Pengendalian Lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan Hidup; b. Sub Bidang Kerusakan Lingkungan Hidup.
(6)
Bidang Penataan Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi; b. Sub Bidang Hukum. Pasal 14
Bagan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 15 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah unsur penunjang daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Badan Pengendalian dampak lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan Pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
8
BAB VI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 18 (1)
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Hubungan Antar Lembaga; d. Bidang Kesatuan Bangsa ; e. Bidang Politik; f. Bidang Perlindungan Masyarakat; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2)
Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program.
(3)
Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari: a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga, Ormas, LSM dan Profesi; b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Partai Politik.
(5)
Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari: a. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; b. Sub Bidang Pembauran Bangsa.
(6)
Bidang Politik terdiri dari : a. Sub Bidang Politik dan Penanganan Masalah Aktual; b. Sub Bidang Pemilihan Umum dan Hak Asasi Manusia.
(7)
Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Sub Bidang Rekonstruksi dan Bantuan bencana; b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Relokasi. Pasal 19
Bagan Organisasi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 20 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur penunjang daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 21 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB VII BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 23 (1)
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; d. Bidang Ketahanan Masyarakat; e. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepatguna; f. Bidang Pemukiman dan Prasarana; g. Kelompok Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2)
Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program.
(3)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : 10
a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa; b. Sub Bidang Pemberdayaan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. (4)
Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan, Bimbingan, Motifasi Swadaya Masyarakat; b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(5)
Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepatguna terdiri dari; a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat; b. Sub Bidang Produksi dan Pemuasan, Pemasaran dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
(6)
Bidang Pemukiman dan Prasarana; a. Sub Bidang Tata Pemukiman Sumber Daya dan Lingkungan; b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Terpadu, Prasarana dan Tata Desa. Pasal 24
Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat
adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 25 Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 26 Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
11
BAB VIII BADAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 28 (1)
Badan Kepegawaian terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian ; d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2)
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program.
(3)
Bidang Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai; b. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian.
(4)
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari: a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai ; b. Sub Bidang Pensiunan dan Kesejahteraan Pegawai.
(5)
Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kepemimpinan; b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
Pasal 29 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 30 Badan Kepegawaian merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 12
Pasal 31 Badan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kepegawaian. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan Kepegawaian sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB IX BADAN KETAHANAN PANGAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 33 (1)
Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Ketersediaan dan Kelangsungan Pangan d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan; e. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi f. Bidang Penganekaan Konsumsi dan Pangan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2)
Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program.
(3)
Bidang Ketersediaan dan Kelangsungan Pangan terdiri dari : a. Sub Bidang Pengadaan dan Cadangan Pangan; b. Sub Bidang Kelangsungan Ketahanan Pangan.
(4)
Bidang Distribusi dan Harga Pangan terdiri dari : a. Sub Bidang Sistem Distribusi dan Harga Pangan; b. Sub Bidang Kecukupan dan Pemerataan Pangan.
(5)
Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi terdiri dari: a. Sub Bidang Keamanan, mutu dan gizi pangan; 13
c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pangan. (6)
Bidang Penganekaan Konsumsi dan Pangan terdiri dari : a. Sub Bidang Analisis Pola Konsumsi dan Pengembangan Pangan; b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 34
Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 35 Badan Ketahanan Pangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Badan
Ketahanan
Pangan
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
BAB X BADAN PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 38 (1)
Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Fasilitasi Penanaman modal; d. Bidang Kerjasama Penanaman Modal; e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Penanaman modal; f. Bidang Promosi Penanaman Modal; 14
g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). (2)
Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program.
(3)
Bidang Fasilitasi Penanaman modal terdiri dari : a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Penanaman Modal; b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengawasan.
(4)
Bidang Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari : a. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal; b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Penanaman Modal.
(5)
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari: a. Sub Bidang Pembinaan dan pengendalian Penanaman Modal; b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
(6)
Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari: a. Sub Bidang Pendataan Potensi Penanaman Modal; b. Sub Bidang Publikasi dan Pameran. Pasal 39
Bagan Organisasi Badan Penanaman
Modal adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 40 Badan Penanaman Modal adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 41 Badan
Penanaman
Modal
mempunyai
tugas
pokok
penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanaman Modal.
15
membantu
Bupati
dalam
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 42 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan Penanaman Modal sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB XI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 43 Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari: a.
Kepala Kantor;
b.
Sub Bagian Tata Usaha;
c.
Seksi Perpustakaan;
d.
Seksi Kearsipan;
e.
Kelompok Jabatan fungsional.
Pasal 44 Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 45 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur penunjang pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang
kepala kantor yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 46 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 47 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Kantor Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
16
BAB XII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 48 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a.
Kepala Kantor;
b.
Sub Bagian Tata Usaha;
c.
Seksi Pengendalian Operasi;
d.
Seksi Pengembangan Kapasitas;
e.
Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan ;
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 49
Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 50 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung
tugas kepala daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 51 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 52 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB XIII KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Pertama Susunan Organisasi
17
Pasal 53 (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup; d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan SDM; e. Seksi Advokasi dan KIE; f. Kelompok Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksanaan Teknis. Pasal 54 Bagan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 55 (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah; (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 56 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan
dan
kebijaksanaan
daerah
dibidang
pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana serta tugas lain yang dilimpahkan kepala daerah dalam rangka Dekonsentrasi.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 57 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. 18
BAB XIV RUMAH SAKIT UMUM KELAS C Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 58 (1)
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas C terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; d. Bidang Pelayanan Penunjang; e. Bidang Sarana dan Prasarana; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan Program.
(3)
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari : a. Sub Bidang Pelayanan Medis; b. Sub Bidang Keperawatan.
(4)
Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari : a. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis; b Sub Bidang Pelayanan Penunjang Non Medis.
(5)
Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; b. Sub Bidang Pemeliharaan.
Pasal 59 Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas C adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19
Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 60 Rumah Sakit Umum Kelas C merupakan unsur penunjang pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 61 [
Rumah Sakit Umum
Kelas C mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah dibidang Pelayanan Kesehatan.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 62 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Rumah Sakit Umum sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 63 (1) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan tugas secara langsung yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan tugas teknis yang melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya; (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas organisasi induknya.
BAB XVI KEPEGAWAIAN Pasal 64 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII PEMBIAYAAN Pasal 65 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Subsidi atau Bantuan 20
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat.
BAB XVIII ESELONISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 66 (1)
Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan Struktural Eselon II b;
(2)
Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum, Sekretaris pada Badan dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a;
(3)
Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum merupakan jabatan struktural eselon III b;
(4)
Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala
Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana
Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV a; (5)
Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV b.
Pasal 67 Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68 (1)
Selama ketentuan pelaksanaan
Peraturan Daerah ini belum ditetapkan maka
Peraturan Daerah dan atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; (2)
Bupati melaksanakan penyelenggarakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah;
(3)
Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan pemangku jabatan perangkat daerah yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 69
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi : 21
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir;
Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 11 Desember Tahun 2007 BUPATI ROKAN HILIR, dto
H.ANNAS MAAMUN Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 11 Desember Tahun 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,
Drs. H. ASRUL M. NOOR, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 010086333
LEMBARAN DAERAH KABUPETEN ROKAN HILIR TAHUN 2007 NOMOR 13
22
