PERDA : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
217
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 21 TAHUN 2006 PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. bahwa struktur besarnya tarif retribusi terminal angkutan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (2) dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
218
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
219
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendungkung Kegiatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peaturan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2004 Nomor 63).
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
220
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. PASAL I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2003 Nomor 29), dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Besarnya Tarif Retribusi diubah dan ditetapkan sebagai berikut : Jenis Tempat Parkir Pelataran / Lingkungan
-
Taman
-
Gedung
-
Jenis Kendaraan / Bermotor Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis Bus, Truk Angkutan Khusus Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis Bus, Truk Angkutan Khusus Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis Bus, Truk Angkutan Khusus Sepeda Motor
Tarif Rp. 2.000,-/ sekali parkir Rp. 3.000,-/ sekali parkir Rp. 3.000,-/ sekali parkir Rp. 1.000,-/ sekali parkir Rp. 2.000,-/ 2 jam Rp. 3.000,-/ 2 jam Rp. 3.000,-/ 2 jam Rp. 1.000,-/ 2 jam Rp. 3.000,-/ 2 jam Rp. 5.000,-/ 2 jam Rp. 5.000,-/ 2 jam Rp. 2.000,-/ 2 jam
Pasal 7 ditambahkan satu ayat menjadi ayat (3) sebagai berikut : (3) Interval waktu sesudah dua jam, dikenakan biaya retribusi sebesar setengah dari Tarif Pokok perjam PASAL II Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
221
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 081 927 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 21 Manokwari, 23 Oktober 2007 Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH. PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 021 444
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
