PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG
Menimbang
:
a. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban segenap warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara preventif, represif dan terarah; b. bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan
Peraturan
Daerah
tentang
Pencegahan
dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Mengingat
:
1. Undang-undang Gangguan (Hider Ordonantie Stbl 1926 Nomor 226); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
2 6.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7.
Keputusan
Menteri
Negara
Pekerjaan
Umum
Nomor
10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 8.
Keputusan
Menteri
11/KPTS/2000
Negara
tentang
Pekerjaan
Ketentuan
Umum
Teknis
Nomor
Manajemen
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; 9.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
3 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung;
b.
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c.
Kepala Daerah adalah Bupati Badung;
d.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
e.
Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kabupaten Badung ;
f.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Badung;
g.
Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan api;
h.
Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya pengamanan terhadap kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana dan prasarana serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran, serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses perijinan, pelaksanaan dan pemanfaatan/pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
i.
Penanggulangan kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya musibah kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadaman kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan-kewenangan
untuk
memperlancar
pelaksanaan
pemadaman kebakaran; j.
Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran,
pengetahuan,
keterampilan
masyarakat
terhadap
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; k.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus;
l.
Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar (groun floor) sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter;
m.
Bangunan tinggi B adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter;
4 n.
Satuan sukarelawan Kebakaran (SATLAKAR) adalah setiap orang yang secara sukarela memprakarsai untuk mengatasi adanya kebakaran di wilayahnya.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dimaksud untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien; (2) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Dinas
terkait
dalam
mencegah
dan
menanggulangi
bahaya
kebakaran;
BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN Pasal 3 Setiap penduduk (orang atau badan termasuk instansi pemerintah) wajib ikut aktif mengadakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Pasal 4 Dalam hal terjadinya kebakaran, penyelamatan jiwa manusia harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda. Pasal 5 (1) Sebelum petugas tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka pimpinan sukarelawan kebakaran atau penanggung jawab tempat tersebut atau kepala wilayah setempat dapat mengkoordinir atau mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pemadaman; (2) Setelah petugas pemadaman tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka bagi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat dilarang bagi siapapun berada didaerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas pemadam tersebut;
5 (3) Setelah petugas pemadam tiba di tempat terjadinya kebakaran tersebut pada ayat (1) pasal ini tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada pimpinan petugas tersebut; (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas tersebut pada ayat (3) pasal ini harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab tempat kewenangan dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah; (5) Sebelum pimpinan petugas Dinas Kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Dinas Kebakaran; (6) Penyidikan pendahuluan pihak kepolisian seperti tersebut pada ayat (5) pasal ini adalah untuk kepentingan pengusutan kepolisian lebih lanjut sesuai dengan Peraturan yang berlaku; (7) Setelah pimpinan petugas menyerahkan kembali tanggung jawab kewenangan tersebut pada ayat (4) pasal ini, harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut;
Pasal 6 (1) Pada waktu terjadinya kebakaran, siapapun yang berada dalam daerah kebakaran, diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas tersebut pasal 5 ayat (1) dan ayat (3); (2) Hal-hal yang terjadi dalam daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan; (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
Pasal 7 (1) Pemilik dan/atau penghuni bangunan dan/atau pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas tersebut pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini; (2) Pemilik dan atau penghuni bengunan dan/atau pekarangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemadaman.
6 Pasal 8 Pemilik dan atau penghuni bangunan dan/atau pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah mejalarnya kebakaran atau guna menghindarkan bahaya kebakaran baik didalam maupun pada rumahnya atau bangunan lainnya.
Pasal 9 Apabila bekas-bekas kebakaran yang berupa bangunan dan/atau barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran, maka pemilik dan/atau penghuni dari bangunan dan barang tersebut, wajib mengadakan dan memberikan kewenangan untuk terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.
Pasal 10 (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum, berada ditangan pimpinan petugas yang bertugas ditempat kebakaran tersebut kecuali ditentukan lain oleh kepala daerah. (2) Penutupan daerah kebakaran dan/atau penutupan jalan umum seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus segera dilaporkan kepada kepala daerah oleh pimpinan petugas tersebut.
BAB IV KLASIFIKASI KEBAKARAN DAN PENGGUNAAN ALAT PENCEGAH SERTA PEMADAM KEBAKARAN Pasal 11 Klasifikasi jenis kebakaran adalah sebagai berikut : a.
Kebakaran benda-benda padat kecuali logam yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu,pakaian) disebut jenis kebakaran klas A;
b.
Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar (seperti minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya) disebut jenis kebakaran klas B;
c.
Kebakaran listrik (seperti kebocoran listrik dan korsleting, kebakaran pada alat-alat listrik seperti generator, motor listrik) disebut jenis kebakaran klas C;
7 d.
Kebakaran logam, seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, sodium, titanium, disebut jenis kebakaran klas D.
Pasal 12 (1) Penentuan jenis alat pemadam yang disediakan untuk memadamkan api
dan
usaha
pencegahan
dan
penanggulangan
kebakaran
disesuaikan dengan klasifikasi kebakaran, keadaan gedung dan barang-barang yang ada pada bangunan dimaksud, seperti tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini; (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan pemadam lainnya ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dapat digunakan oleh setiap orang pada saat-saat diperlukan; (3) Penentuan jenis jumlah alat pemdam dan penentuan pemasangan serta pemberian tanda-tandanya disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku. Pasal 13 Dilarang menggunakan bahan pemadam yang penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan seseorang, keracunan, gas beracun dan/atau gas berbahaya lainnya.
Pasal 14 (1) Terhadap kebakaran kelas A, jenis alat pemadam yang menggunakan air harus digunakan sebagai alat pemadam pokok; (2) Terhadap kebakaran kelas B, jenis alat pemadam yang digunakan adalah jenis alat pemadam kimia sebagai alat pemadam pelengkap; (3) Terhadap kebakaran kelas C, jenis alat pemadam yang digunakan adalah jenis alat pemadam kimia sebagai alat pemadam pelengkap kecuali alat pemadam jenis busa; (4) Terhadap kebakaran kelas D, jenis alat pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam khusus.
BAB V PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN Pasal 15 (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dalam melakukan tugas dapat memasuki tempat sesuai kebutuhan tugasnya tanpa
8 membayar
dimana
diadakan
pertunjukan,
keramaian
umum,
pertemuan dan kegiatan lainnya; (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang oleh petugas dipandang perlu, untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.
Pasal 16 (1) Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran tersebut pada ayat (1) pasal ini pemeriksaan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk bangunan rendah dan bangunan tinggi; (3) Apabila dalam pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian; (4) Semua pembiayaan untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau yang bersangkutan. Pasal 17 Pemegang hak sepenuhnya bertanggung
jawab atas kelengkapan,
keadaan baik dari seluruh alat pencegah dan pemadam, sesuai dengan klasifikasi serta penempatan alat tersebut, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 18 (1) Setiap bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan, klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam, mendapat tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah; (2) Plat metal tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dipasang pada dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 meter dari permukaan lantai sehingga mudah dilihat; (3) Sertifikat klasifikasi bangunan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini diperbaharui setiap tahun sekali untuk bangunan industri serta
9 bangunan umum dan perdagangan dan 3 (tiga) tahun sekali, untuk bangunan perumahan, kecuali ditentukan lain oleh kepala daerah; (4) Sertifikat klasifikasi dilampiri "Daftar Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran" yang harus dan telah dimiliki oleh bangunan yang bersangkutan;
Pasal 19 (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran wajib diperiksa secara berkala paling cepat 1 tahun sekali dan paling lama 3 tahun sekali, disamping itu dapat pula dilakukan pemeriksaan sewaktuwaktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk; (2) Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
Pasal 20 (1) Setiap perusahaan atau badan usaha yang mendistribusikan, memperdagangkan segala jenis alat pencegah dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Badung untuk tujuan penjualan, termasuk usaha-usaha
pemeliharaan,
perawatan,
perbaikan,
pengisian
kembali dan penggantian alat tersebut, terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang; (2) Izin seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang, atau diperbaharui; (3) Pemegang izin harus membuat laporan yang jelas tentang seluruh kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini;
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 Guna memupuk kesadaran masyarakat serta meningkatkan keterampilan baik dibidang pencegahan maupun penanggulangan bahaya kebakaran, wajib dilaksanakan pembinaan melalui program penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus.
10 Pasal 22
(1) Pembinaan seperti tersebut dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setempat, baik personil maupun peralatannya; (2) Biaya yang dipergunakan untuk pembinaan seperti tersebut dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini dapat dikoordinasikan dengan penghuni/pemilik/pengelola bangunan tersebut; (3) Koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, seperti tersebut dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, merupakan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
Pasal 23 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Kepala Dinas Kebakaran dan Aparat lain yang ditujukan oleh Kepala Daerah.
BAB VII PENYIDIKAN Pasal 24
(1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
11 f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan
penghentian
penyidikan
setelah
mendapat
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya terhadap bangunan-bangunan yang didirikan setelah tanggal berlakunya peraturan daerah ini dan bangunanbangunan yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, agar menyesuaikan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini; (2) Kepala
Daerah
atau
pejabat
yang
ditunjuk,
dapat
memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan, yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan daerah ini, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini.
12 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Hal-hal yang menyangkut ketentuan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuanketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan Pertauran daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Disahkan di : Badung Pada tanggal : 2 April 2004 BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Nomor Seri
: 8 Tahun 2004 :C
Tanggal Nomor
: 5 April 2004 :1
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, ttd. I WAYAN SUBAWA, SH Pembina Utama Muda NIP. 600006201
13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
I. UMUM Bahwa ancaman bahaya kebakaran baik yang ditimbulkan karena faktor teknis, kelalaian maupun sebab-sebab lainnya dapat mengakibatkan bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa dan harta benda maupun kelancaran pembangunan. Dalam rangka penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran tersebut perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha penanggulangan kebakaran baik secara preventif maupun represif selaras dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Badung yang banyak mempergunakan tehnologi modern seperti bangunan-bangunan yang bertingkat dengan alat perlengkapannya serba modern yang hal ini menuntut pula persyaratan khusus. Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai landasan dan pedoman baik bagi masyarakat maupun aparat yang harus mengambil bagian dalam pengamanan tugas-tugas penanggulangan bahaya kebakaran baik aparat vertikal maupun Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan titik berat partisipasi penanggulangan bahaya kebakaran pada masyarakat sehingga masyarakat harus lebih banyak melakukan usaha-usaha dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran maupun secara represif mengambil langkahlangkah dalam rangka mengatasi bahaya kebakaran yang terjadi. Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal pokok saja, ketentuan-ketentuan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara terinci ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai hasil pengkajian pelaksanaan tugas dilapangan diharapkan usaha-usaha penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kabupaten Badung dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat dihindarkan timbulnya malapetaka yang mengakibatkan kerugian besar khususnya bagi masyarakat. Berhasilnya tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan bantuan sepenuhnya dari warga masyarakat disamping peningkatan kegiatan secara kwalitatif dan kwantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi-instansi yang telah ada.
14 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s.d Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk pemadam dan usaha-usaha pencegahan kebakaran adalah sebagai berikut : a. Jenis alat pemadam air antara lain : alat pemadaman jenis 2 galon (9,08 liter), tangki air, pipa hisap 2,5 atau 4 inchi jenis unit gulungan (fire hose roels), selang dengan pemancar (standar), sistem hydrant dalam gedung pompa booster (pompa penguat tekanan) sistem busa air, sistem pemancar air/sprinkler pipa basah, sistem hydrant/pipa basah (peningkat air/basah, wetriser), sistem hydrant/pipa kering (peningkat air/kering, dry riser). b. Jenis alat pemadam kimia antara lain : alat pemadam api busa, alat bubuk kering (drychemical), alat pemadam BCF (Bromo Clorodifluoromethance) (hallon 1211) alat pemadam BTM (bromotrifluoromethane) alat pemadam CO2 (carbon dioksida), alat pemadam CB. c. Jenis alat pemadam untuk kebakaran bagi alat/pesawat yang bertegangan listrik, antara lain : alat pemadam bubuk kering (dry chemical), alat pemadam BCF (bromo-clorodi-flucrometahane), (hallon 1211) alat pemadam BTM (bromo trifluoromenthane) (hallon 1301) alat pemadam CO2 (carbon dioksida) alat pemadam CB. d. Pemadam khusus untuk memadamkan kebakaran klas D : 1. Yang bahan bakunya merupakan campuran Calium chlorida, barium chlorida, magnesium chlorida, natrium chlorida dan calsium chlorida, dalam perdagangan tepung kering jenis ini dikenal sebagai Foundry Flux, T.E.L. 2. Bubuk grafita dengan berbagai campuran lain seperti organis phospat, dalam perdagangan jenis ini dikenal antara lain : Lith - X Powder, Metal guard powder, pyrene G-1 powder. 3. Campuran sodium chlorida, tricalsium phospat, metal stearat dan termo palstik. Dalam perdagangan dikenal dengan nama Met-I,-X Powder. 4. Campuran sodium chlorida, amonium phospat. Dalam perdagangan jenis ini dikenal dengan nama Pyromet Powder.
Pasal 15
: Cukup jelas
15 Pasal 16
:
Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan dengan maksud agar dipenuhinya
syarat-syarat
dan
kualitas
bahan-bahan
yang
digunakan dalam bangunan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, disamping pemeriksaan berhubungan dengan keharusan penyediaan alat-alat pemadam yang
dapat
dijinjing
dalam
rangka
pencegahan
dan
penanggulangan kebakaran selama pekerjaan pembangunan dilaksanakan. Pasal 17 Pasal 18 ayat 1
: Cukup jelas :
Klasifikasi dimaksud adalah klasifikasi bangunan berdasarkan : Fungsi bangunan gedung (UU Nomor 28 th. 2002 tentang Bangunan Gedung) a.
Bangunan gedung fungsi hunian meliputi :
rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun dan rumah tinggal sementara.
b.
c.
Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi :
Masjid termasuk Musola
gereja termasuk Kapel, Pura, Wihara dan Kelenteng
Bangunan gedung fungsi usaha meliputi :
Perkantoran termasuk Kantor yang disewakan
Perdagangan seperti warung, toko, pasar, mall
Perindustrian
seperti
:
pabrik,
laboratorium,
dan
perbengkelan
Perhotelan seperti : wisma, losmen, hostel, motel dan hotel
Wisata dan rekreasi seperti : gedung pertemuan, gedung olahraga, anjungan, gedung bioskop, dan gedung pertunjukan
Terminal seperti : terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara dan pelabuhan laut
Penyimpanan seperti : gudang, tempat pendinginan dan gedung parkir.
d.
Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi : Bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
e.
Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi dan penetapannya dilakukannya oleh
16 Menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan Menteri terkait. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis. Bangunan pertahanan misalnya pangkalan pertahanan instalasi peluru kendali, pangkalan laut dan udara serta depo amunisi :
Bangunan fungsi usaha
- klasifikasi I
Bangunan fungsi khusus
- klasifikasi I
Bangunan fungsi sosial
- klasifikasi II
Bangunan hunian dan keagamaan
- klasifikasi III
Pasal 18 ayat (2) (3) : Cukup jelas ayat (4)
: Kepala Daerah menentukan lebih lanjut model sertifikasi dan lampirannya.
Pasal 19 s.d. 21
: Cukup jelas
Pasal 22 ayat 2
: Semua biaya dalam latihan dikoordinasikan dengan Penghuni/ pemilik/pengelola bangunan termasuk honor bagi para Instruktur/ Pelatih
Pasal 23 s.d. 29
: Cukup jelas.
