PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG NERACA AWAL UNIT KERJA DAN NERACA AWAL DAERAH KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG NERACA AWAL UNIT KERJA DAN NERACA AWAL DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG

Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah perlu menyusun Neraca Awal Unit Kerja dan Neraca Awal Daerah Kabupaten Badung; b. bahwa Neraca Awal Unit Kerja dan Neraca Daerah Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

pertanggungjawaban

Keuangan

Dalam

Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan barang milik/kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; 9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 10. Keputusan Menteri keuangan Nomor 323/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang milik/kekayaan Negara pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG NERACA UNIT KERJA DAN NERACA AWAL DAERAH KABUPATEN BADUNG

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung;

b.

Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah Kabupaten beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c.

Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Badung;

d.

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

e.

Unit Kerja adalah Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung;

f.

Neraca awal adalah menggambarkan posisi keuangan suatu unit kerja mengenai aktiva/Asset, Hutang dan Ekuitas dana pada saat awal pertama ditetapkan;

g.

Aktiva/Asset, adalah sumber daya ekonomis yang dikuasi dan atau dimiliki daerah dan dapat diukur dalam satuan uang;

h.

Hutang adalah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan;

i.

Ekuitas dana adalah Kekayaan bersih Pemerintah merupakan selisih antara aktiva/asset dengan hutang.

BAB II PENYUSUNAN NERACA AWAL UNIT KERJA DAN NERACA AWAL DAERAH Pasal 2 (1) Neraca awal Unit Kerja dan Neraca Awal Daerah disusun berdasarkan posisi keuangan unit kerja per 1 Januari 2002; (2) Penyusunan Neraca Awal Unit Kerja dan Neraca Awal Daerah dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah;

Pasal 3 Neraca awal unit kerja tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

4 Pasal 4 Neraca awal daerah tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Badung.

Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Disahkan di Badung Pada tanggal 7 Januari 2004 BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Nomor Seri

:4 :D

Tanggal Nomor

: 8 Januari 2004 :4

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, ttd. I WAYAN SUBAWA, SH Pembina Utama Muda NIP. 600006201

5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG NERACA AWAL UNIT DAN NERACA AWAL DAERAH KABUPATEN BADUNG

I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah secara efisien, efektif, ekonomis dan transparan maka dipandang perlu untuk menyusun Neraca Awal Unit dan Neraca Awal Daerah Kabupaten Badung Sehubungan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Neraca Awal Unit Kerja dan Neraca Awal Daerah Kabupaten Badung

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf g : Yang termasuk dalam Aktiva/Asset adalah : 1.

Asset lancar adalah Kas dan Sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi, Asset Lancar antara lain meliputi Kas dan Piutang.

2.

Investasi Permanen adalah Investasi jangka panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari dari satu periode akuntansi.

3.

Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi dipergunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetap dapat diperoleh dari Dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran asset lainnya.

4.

Asset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, investasi permanent asset tetap.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 : cukup jelas.