BUPATI SOPPENG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 21 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 11/ PER-BUP/ V/ 20148 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka konsistensi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2015; b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 11/ PER-BUP/ V/ 20148perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11/ PER-BUP/ V/ 20148TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11/ PERBUP/ V/ 20148tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2015 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal : 03 Agustus 2015 BUPATI SOPPENG
H. ANDI SOETOMO Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal : 04 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG
H. SUGIRMAN DJAROPI BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR 21
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI .................................................................................................. PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8/PERBUP/V/2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 ........................................................ BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ............................................................................. 1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1.2. Landasan Hukum .................................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................................... 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan ................................................................. 1.5.1. Maksud ......................................................................... 1.5.2. Tujuan .......................................................................... 1.6. Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah ................................................ 1.6.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................... 1.6.2. Kondisi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015.. 1.6.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan tahun 2015 .......................................... 1.7. Perubahan Kerangka Pendanaan ........................................ 1.7.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............. 1.7.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah .................... 1.7.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............. 1.7.4. Penelaahan Pokok Pikiran DPRD ................................... EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............................................................................ 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................ 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ...................................... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ............................. 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .................... 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ................................................ 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................ 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .......................... 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................ 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah ..................................... 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .................................... 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ........................... 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai . Triwulan II dan Realisasi Capaian RPJMD ...............................
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
i
1 I-1 I-1 I-3 I-6 I-6 I-7 I-7 I–7 I-8 I-8 I–8 I - 10 I - 11 I - 12 I - 14 I - 15 I - 16
II - 1 II - 1 II - 1 II - 10 II - 10 II - 16 II - 21 II - 22 II - 22 II - 44 II - 48 II - 48 II - 49 II - 49 II - 50 II - 53 i
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
2.3. Pencapaian Millenium Development Goals ............................... 2.4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah…………….... 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................... 2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan . Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ................ 2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan . Pemerintahan Daerah ................................................... 2.6. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah .......................................
II - 127 II - 135 II - 139 II - 139 II - 142 II - 145
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD ……………………………………………………... III - 1 3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 ......... III - 1 3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ........................................... III - 24 3.3. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan .............................. III - 26 BAB IV PENUTUP ........................................................................................
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
IV - 1
ii
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR
: 21 Tahun 2015
TANGGAL : 03 Agustus 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional adalah merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasar Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan jangka panjang, menengah dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan yang dalam proses penyusunannya juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJPD, RPJMD, dan RTRW Kabupaten Soppeng; RPJPD, RTRW, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan; serta RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Ini perlu dilakukan agar program-program yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih sehingga pada gilirannya seluruh program tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kabupaten Soppeng. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 merupakan tahun ke-5 (lima) dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2011-2015, sehingga evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya mutlak diperlukan untuk melihat sejauhmana hasil yang dicapai dari target RPJMD dan renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD tahun 2015 selain melihat hasil kinerja
pembangunan
yang
dicapai
pada
tahun
sebelumnya,
juga
mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik lingkungan intertnal
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
maupun di lingkungan eksternal, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan kebijakan umum APBD, penetapan prioritas dan plafon anggaran hingga penyusunan RAPBD dan RKA-SKPD. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2015 disusun dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu konsep-konsep perencanaan disusun partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, stratejik, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan. RKPD Perubahan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut, pertama sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh daerah (RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015) ; kedua sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; ketiga bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaannya. Secara normatif penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2015 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan
pembangunan
yang
tidak
mungkin
dilaksanakan
oleh
masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; kedua, fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; dan ketiga, fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 yang memuat prioritas pembangunan dan dijabarkan dalam program-program pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
pelaku
dan
pengelola
pembangunan
dalam
memanifestasikan
pembangunan di Kabupaten Soppeng. Seluruh
satuan kerja
kegiatan dijajaran
Pemerintah Kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2015 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Soppeng Tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng
sebagai daerah
pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup. Dokumen Perubahan RKPD ini merupakan dokumen publik sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan Prinsip tersebut, diharapkan dokume ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 1.2.
Landasan Hukum Adapun Peraturan Perundang-undangan dan Aturan lainnya yang menjadi acuan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-3
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan
Nomor
Pemerintahan
3
Tahun
Daerah
2007
tentang
kepada Pemerintah,
Laporan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-4
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 20052025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 20122032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan
dan
Penganggaran
Partisipatif
Pemerintah
Kabupaten
Soppeng; 23. Peraturan
Bupati
Soppeng
Nomor
43/PER-BUP/XII/2014
tentang
Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-5
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
1.3.
Hubungan Antar Dokumen Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara
yang
mengamanatkan
bahwa
penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD Perubahan, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2015-2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, dan Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015 (Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011),
serta
mempertimbangkan
hasil
kajian
dan
konsepsi
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 serta RKPD tahun 2015.
1.4.
Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : I.
Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan 1.6. Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan
Kebijakan
Keuangan Daerah 1.7. Perubahan Kerangka Pendanaan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-6
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
II.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD samapai dengan Triwulan ke II (dua) dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
III. Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas
dan Sasaran
Pembangunan Daerah 3.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan 3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV. Penutup 1.5.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 adalah untuk: 1. Menjadi
pedoman
dalam
penyusunan
rancangan
Kebijakan
Umum
Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Soppeng dengan Bupati Soppeng yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2015; 2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; 3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan
tujuan
perencanaan
dan
penganggaran
tahunan
pembangunan daerah; 4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; 6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah. PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-7
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
1.6. Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Adapun Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, diuraikan sebagai berikut : A. Arah Kebijakan ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. B. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2014 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh pasang surut perekonomian nasional dan global sebagai satu sistem perekonomian yang mengalami fluktuasi. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana
dimaksud nampak dari pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Soppeng tahun tahun
2014
sebesar
1.507,686,50
mengalami
peningkatan
dari
tahun
sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,507,686,500’- dibandingkan pada tahun 2012 sebesar
Rp. 1,401,588.83 meningkat dibandingkan dengan tahun
2011 yang hanya Rp. 1.304,050,630,-. Sedangkan
berdasarkan atas dasar
harga berlaku (ADHB) Kabupaten Soppeng Tahun 2011 mencapai Rp. 3.209.370.070.000,- atau meningkat dibandingkan tahun 2010 dengan nilai Rp. 2.726.359.730.000,-.
Sedangkan
pada
tahun
2012
meningkat
menjadi
3,690,683,870,- dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebesar 4,254,982,770’-. Memperhatikan struktur ekonomi Kabupaten Soppeng sebagaimana struktur PDRB sebagai pendukung ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 20122014 yang semakin tersebar meskipun masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar sekitar 36,55 persen disusul sektor jasa-jasa sebesar 21,96 persen dan yang terkecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,51 persen. Hal tersebut sebagaimana nampak dalam tabel dibawah ini :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-8
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2012 - 2014 No
Lapangan Usaha
Tahun 2012
Tahun 2013*
Tahun 2014**
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
Pertanian
39,45
38,26
36,55
2
Industri pengolahan
6,23
6,24
6,68
3
Perdagangan,
13,38
14,14
14,63
hotel
dan
restauran 4
Jasa-jasa
22,65
22,65
21,96
5
Lain-Lainnya
18,29
18,71
20,19
100
100
100
PDRB Sumber : BPS Kabupaten Soppeng 2014
Tabel
tersebut
memperlihatkan bahwa sektor pertanian
memiliki
kontribusi yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat sebagian besar berkecimpung dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kontribusi sektor pertanian semakin menurun walaupun tidak signifikan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu sebelumnya dan berlaku di setiap wilayah. Akibatnya terjadi proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Kondisi ekonomi tahun 2014 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai pendorong tercapainya pertumbuhan di tahun 2015. Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Beberapa
sektor
infrastruktur
tersebut
diantaranya
sektor
energi
dan
ketenagalistrikan, sektor transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan sumber daya air bersih. Guna mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai sektor tersebut, pemerintah akan mengupayakan peningkatan dukungan pembiayaan baik dari sisi perbankan, non-perbankan, pasar modal, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I-9
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
C. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 Pembangunan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan berdampak pada tumbuhnya perekonomian daerah secara dinamis yang direfleksikan pada peningkatan pendapatan perkapita, terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun ke tahun. Struktur
ekonomi Kabupaten Soppeng
pada tahun 2014 masih
didominasi oleh sektor pertanian sekitar 36,55.. Sektor lain yang cukup besar peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 masing-masing adalah sektor jasa-jasa sebesar 21,96 persen diikuti sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,63 persen. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap PDRB Kabupaten Soppeng tahun 201 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,51 persen. Dari hasil perkembangan PDRB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 mencapai 8,26 persen dan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 7,85 persen yang mana telah melampaui target. Kegiatan pembangunan ekonomi yang tergambar pada pencapaian indikator makro ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut : 1. Angka kemiskinan Meskipun angka kemiskinan kecenderungannya masih dibawah angka nasional dan provinsi namun penurunannya relatif lambat sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh. 2. Kualitas pendidikan belum optimal Hal ini disebabkan antara lain terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan terutama tingkat pendidikan menengah. 3. Derajat kesehatan Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan. 4. Tuntutan ketersediaan infrastruktur Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air bersih.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 10
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, tantangan ini harus
dapat
diatasi
secara
proporsional
melalui
penetapan
prioritas
pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya sehingga terjadi sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Soppeng. 1.7.
Perubahan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah akan
diuraikan pada
masing-masing komponen keuangan tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara. Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain untuk :
Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.
Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 11
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Realisasi dan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2012-2015 terlihat pada Tabel 1.2 berikut: Tabel 1.2 Realisasi dan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015
No
Tahun 2012 (Rp)
Uraian
Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2015* (Rp)
Tahun 2014* (Rp) Sebelum
1 1.1
1.2
1.3
2 2.1 2.2 2.3
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah : Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan : Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Hibah Dana Darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Daerah PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (silpa) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Sesudah
25,894,588,261.47 3,481,525,432.00 14,787,979,935.00 2,435,281900.00
22,350,324,891.00 3,376,500,000.00 7,669,712,000.00 2,510,000,000.00
38,986,252,256.00 8,684,506,121.00 8,131,606,475.00 2,710,000,000.00
58,056,188,882.00 9,591,100,000.00 9,574,862,575.00 6,786,895,195.00
57.986.825.109.00 9,591,100,000.00 6.441.109.000.00 8.452.817.334.00
5,189,800,993.82 513,337,274,389.00 33,095,055,389.00
8,794,112,891.00 602,144,705,095.00 35,062,943,095.00
20,830,139,660.00 634,690,367,601.00 21,844.071.601.00
32,103,331,110.00 672,835,721,163.00 24,472,197,163.00
33.501.798.775.00 760.391.611.934.00 25.768.697.934.00
446,410,179,000.00 33,832,040,000.00
517,805,122,000.00 49,276,640,000.00
569,126,996,000.00 43,719,300,000.00
589,049,244,000.00 59,314,280,000.00
589,049,244,000.00 145.573.670.000.00
96,847,470,625.00
75,153,020,364.00
129,729,344,177.00
190,242,690,365.00
195.894.896.665.00
0.00 0.00 15,844,250,625..06
671,830,000.00 0.00 12,716,366,484.00
679,960,000.00 0.00 21,919,590,857.00
0.00 0.00 25,722,513,765.00
191.156.900.00 0.00 25,722,513,765.00
68,502,486,000.00
48.555.181.080,00
94,803,422,000.00
151,949,159,920.00
160.081.622.000.00
12,500,734,000.00
13,209,642,800.00
12,326,371,320.00
12,571,016,680.00
9.899.604.000.00
636,079,333,275.53
699,648,050,350.00
804,775,964,034.00
921,134,600,410.00
1.014.273.333.708.00
46,033,311,192.36
4,962,328,639.00
27,452,276,581,00
21.599.982.806,00
62.517.282.939,00
0.00
0.00
0.00
0.00 27,452,276,581,00
129.868.590.00 21.599.982.806.00
129.868.590.00 62.647.151.529.00
0.00 109,545,402.00 46,142,856,594.00
0.00 4,962,328,639.00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)
Berdasarkan tabel diatas dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Arah
kebijakan
pendapatan
daerah
ditujukan
pada
peningkatan
pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan perekonomian regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan daerah. a. Pendapatan Asli Daerah Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2014 dan mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat maka penerimaan daerah yang dapat di pacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 12
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya pencapaian pertumbuhan PAD sebesar 6,13 persen. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi :
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka
meningkatkan
daya
dukung
pembiayaan
daerah
dan
pertumbuhan ekonomi.
Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan, baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
Intensifikasi
pemungutan
pajak
dan
retribusi
melalui
perbaikan
manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
Peningkatan sistem pemungutan, pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah.
Optimalisasi
pemungutan
sumber-sumber
penerimaan
baru
yang
memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Soppeng akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.
Peningkatan pengelolaan BPHTB sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
b. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 13
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan
lain-lain
pendapatan
daerah
yang
sah
adalah
pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan
yang
bekerjasama
ditetapkan
dengan
untuk pendapatan
pemerintah
Provinsi
tersebut
Sulawesi
adalah Selatan
aktif guna
meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. B. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah daerah minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja (belanja langsung maupun belanja tidak langsung) dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Tabel 1.3 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015 No.
Uraian
Realisasi Tahun 2012 (Rp)
Realisasi Tahun 2013 (Rp)
Realisasi Tahun 2014 (Rp)
Target Tahun 2015 (Rp) Sebelum
Sesudah
A.
BELANJA T IDAK LANGSUNG
422,084,879,717.46
424,594,648,601.00
486,782,993,007.00
588.738.564.169.00
606.745.512.920.00
1
Belanja pegawai
389,154,977,318.00
400,968,735,292.00
460,425,967,422.00
531.623.353.060.00
535.484.648.860.00
2
Belanja bunga
243,704,483.00
738,316,747.00
0.00
0.00
0.00
3
Belanja hibah
15,359,674,900.00
5,130,000,000.00
8,838,662,156.00
26.757.799.896.00
29.048.519.100.00
4
Belanja bantuan sosial
0.00
800,000,000.00
841,000,000.00
0.00
0.00
5
Belanja
264,576,578.00
264,576,578.00
262,101,000.00
1,961,169,158.00
1,961,169,158.00
16,826,394,240.00
15,873,002,429.00
15,865,262,429.00
26,796,242,055.00
36.070.404.135.00
bagi
hasil
kepada
provinsi/kab/kota/pemerintah desa 6
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota/pemerintah desa.
7
Belanja tidak terduga
B
BELANJA LANGSUNG
1
Belanja pegawai
2
Belanja barang dan jasa
3
Belanja modal JUMLAH TOTAL BELANJA
235,552,200.00
820,017,555.00
550,000,00.00
1.600.000.000.00
4.180.771.667.00
194,948,902,694.00
274,446,140,050.00
336,445,247,608.00
348.996.019.047.00
464.256.086.317.00
26,481,552,063.00
32,097,670,050.00
0.00
44.765.640.775.00
40.543.771.034.00
89,543,704,802.00
107,861,450,162.00
0.00
142.008.093.085.00
164.534.279.455.00
78,923,645,829.00
134,487,019,838.00
0.00
162.222.285.187.00
259.178.035.828.00
617,033,782,413.46
699,040,788,651.00
823,228,240,615.00
937.734.583.216.00
1.071.001.599.237.00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 14
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Berdasarkan uraian dan tabel tersebut diatas maka arah kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Soppeng diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang sesuai dengan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan
alokasi anggaran
pada bidang-bidang
yang
langsung
menyentuh kepentingan masyarakat antara lain melalui peningkatan proporsi belanja modal. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran, baik untuk belanja langsung
maupun
belanja tidak langsung
misalnya melalui
minimalisasi belanja yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Meningkatkan proporsi belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Memenuhi proporsi belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan. Peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada penduduk miskin (propoor), penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth). C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 15
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 1.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015
No.
Uraian
Tahun 2012 (Rp)
Target Tahun 2015 (Rp)
Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2014 (Rp)
21.599.982.806.00
62.647.151.529.00
Sebelum
1
2 3 4 5 6 1 2 3 4
Sesudah
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali investasi dana bergulir Penerimaan piutang daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran pokok utang Pembayaran Utang Pengeluaran pembiayaan lainnya Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
46,142,856,594.36 46,033,311,192.36
4,962,328,639.00 4,962,328,639.00
27,452,276,581.00 27,452,276,581.00
21.470.114.216.00
62.517.282.939.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
129.868.590.00 0.00
129.868.590.00 0.00
109,545,402.00 9,647,530,105 9,647,530,105.00 0.00 0.00 4,320,000,000.00
0.00 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000,000.00
0.00 9,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000,000.00
94,379,808.00 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000,000.00
94,379,808.00 5,918.886.000.00 0.00 0.00 301.191.000.00 5.617.695.000.00
Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Neto
9,647,530,105.00 36,495,326,489.36
5,000,000,000.00 (37,671,361.00)
9,000,000,000.00 18,452,276,581.00
5,000,000,000.00 16.599.982.806.00
5,310,000,000.00 56.728.265.529.00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)
D. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Mengacu
pada
Tema
Penyusunan
RKPD
PERCEPATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Tahun
2015,
yaitu
“
MELALUI AKSELERASI
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH dan STABILITAS POLITIK KEAMANAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL ” maka dalam pelaksanaan, kami menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tentunya akan ditelaah oleh Tim Penyusun RKPD. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat pandangan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber hasil penelaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikannya sebagai masukan dalam perumusan program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, Pokok-pokok Pikiran ini disusun dengan memperhatikan kondisi riil daerah. Berbagai persoalan yang dirangkum melalui kegiatan Alat kelengkapan Dewan dalam hal ini Pimpinan DPRD, Komisi-komisi dan TIM Penerima Aspirasi seperti; kunjungan lapangan, kegiatan reses, dan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja, maupun dari rapat dengar pendapat umum atau dengan kelompok masyarakat dan LSM, sehingga Pokok-pokok Pikiran ini diharapkan diakomodir kedalam musrenbang kabupaten untuk selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang akan datang. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang ideal, dimana semua kebutuhan manusia dapat
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 16
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
dipenuhi. Perubahan itu dapat terjadi dalam bentuk pengadaan prasarana, penciptaan
atau
penataan
struktur atau
pembentukan
mentalitas tertentu.
Pembangunan juga merupakan suatu proses transformasi dari kondisi aktual yang dirasa kurang kepada kondisi ideal yang diharapkan untuk dipenuhi. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan
peran
serta,
prakarsa
dan
pemberdayaan
masyarakat
demi
peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian PEMDA, termasuk mencermati kembali masukan yang pernah kami sampaikan pada forum yang sama di tahun lalu dan masih relevan, antara lain; 1) Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat utamanya dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru, pelayanan
dasar
kesehatan
masyarakat
melalui
jamkesmas/jamkesda
(BPJS),peningkatan angka harapan hidup, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha demi peningkatan pendapatan masyarakat. 2) Percepatan penyelesaian pembangunan RSU AjjapangE termasuk pengadaan fasilitas dan sarana pendukung, sehingga paling lambat pada peringatan hari jadi Soppeng tahun 2016 dapat difungsikan secara maksimal. 3) Percepatan pembangunan ekonomi daerah, yaitu melalui pembangunan bidang Pertanian, pertambangan, pariwisata, dan industri pengolahan hendaknya menjadi perhatian bersama dan masih perlu penajaman kegiatan pada aspek sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM baik masyarakat, maupun SDM Aparatur. Untuk mendukung sektor pertanian dalam arti luas,
khususnya untuk
peningkatan produksi, kelancaran angkutan produksi dan mengurangi biaya ekonomi tinggi, maka disamping penyediaan sarana produksi, pupuk dan benih yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang memadai serta tepat waktu dan ketersediaan air irigasi,
maka pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas
sehingga perlu dana investasi lebih besar dibanding dengan program pembangunan lainnya. Pembangunan bidang sumber daya alam dan kelestarian lingkungan utamanya dalam meningkatkan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 17
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan pengendalian kegiatan industri yang merusak lingkungan. Sementara itu, pengembangan pariwisata termasuk
seni budaya daerah
yang menjadi strong point selama ini belum memberikan hasil yang maksimal, bahkan ada kecenderungan stagnasi
sehingga percepatan pembangunan
pariwisata mutlak dilakukan dengan melibatkan stekholder, antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana,
pelatihan
bagi petugas pengelola obyek,
peningkatan dan perluasan jalan ke obyek wisata. 1)
Tata kelola pemerintahan dan demokratisasi, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
2)
Pengentasan Kemiskinan, perlu segera ditangani melalui
keterpaduan
program, baik antar program pusat, Provinsi dan Kabupaten maupun antar SKPD serta keterlibatan partisipasi dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi maupun masyarakat miskin itu sendiri, dalam hal ini diperlukan komitmen bersama untuk memfokuskan seluruh potensi dan kemampuan yang ada untuk diarahkan pada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana Upaya yang perlu dilakukan dengan mengurangi beban biaya hidup dan fasilitasi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin melalui peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan dasarnya (pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan air minum) 3) Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah perlu ditingkatkan baik melalui invetarisasi dan pengadministrasian yang baik, pensertifikatan bagi tanah PEMDA termasuk mengamankan peralatan RPU yang juga merupakan salah satu kekayaan daerah, sehingga menjadi kewajiban daerah untuk melakukan upaya penyelematan dari keruskan dan kehilangan sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, dan jika perlu diupayakan untuk dibangun kembali agar dapat berfungsi. 4) Pemeliharaan iklim politik yang kondusif harus terus dilakukan oleh semua pihak, sehingga agenda politik lokal yaitu PEMILUKADA Tahun 2015 berjalan aman, tertib dan lancar, antara lain melalui peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, pemberian pelayanan publik yang adil, penanganan persoalan yang dihadapi masyarakat secara dini dan tepat sehingga persoalan tersebut tidak menjadi besar serta mengajak masyarakat
untuk tidak mudah
terperopokasi oleh pihak-phak yang tidak bertanggungjawab.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 18
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Semua catatan kritis di atas sama sekali tidak bermaksud mengendurkan nyali kita dalam menjalankan roda pembangunan di daerah ini. Catatan kritis dan pokok-pokok pikiran di atas hendaknya menjadi cambuk yang terus menggugah potensi dan daya kritis kita dalam merumuskan dan menentukan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai mitra kerja Pemeritah Daerah, kami sangat mengharapkan agar ini betul-betul merupakan suatu kesempatan untuk mengkomunikasikan perencanaan yang
dapat
menyelesaikan
permasalahan
yang
timbul,
sehingga
dalam
pengaplikasiannya betul-betul menyentuh problem dan kebutuhan, serta berdampak pada kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kita perlu membuka diri terhadap segala masukkan dari semua elemen masyarakat terutama segala aspirasi yang masuk dan urgensitas kebutuhan serta persoalan-persoalan yang menuntut penanganan segera, dan tentunya kita tetap mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
I - 19
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis 1. Aspek Geografis Kabupaten Soppeng secara geografis terletak antara 40 060 LS dan 40 320 Lintang Selatan dan 1190 420 180 BT dan 1200 060 130 Bujur Timur dengan batas-batas wilayah :
Sebelah utara, Kabupaten Soppeng berbatasan dengan Kabupaten Sidrap;
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone;
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone;
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru; Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan
luas wilayah 1.500 km2. Luas daratan ± 700 Km² berada pada ketinggian ratarata ± 60 meter di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya ± 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 200 meter di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian ± 120 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada sekitar ± 24o sampai dengan ± 30o dengan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang.
Luas daerah tersebut terdapat 59.009
bangunan rumah tempat tinggal,, sebagaimana pada tabel berikut ; Tabel. 2.1 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Jumlah Bangunan Rumah No. Kecamatan (Unit) 1.
Lalabata
11.183
2.
Marioriwawo
11.322
3.
Lilirilau
10.365
4.
Donri-Donri
6.364
5.
Liliriaja
7.068
6.
Marioriawa
7.619
7.
Ganra
3.044
8.
Citta
2.044
Jumlah
59.009
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Berdasarkan komposisi penggunaan lahan, luas lahan persawahan mengalami peningkatan dari 27.567 Ha pada tahun 2012 menjadi 27.738 Ha dan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 28.144 Ha. Secara rinci, pola penggunaan lahan sebagai berikut : a.
b.
Lahan Sawah
=
28.144 Ha
- Irigasi
=
23.506 Ha
- Tadah Hujan
=
4.638 Ha
Lahan Kering
=
Lahan Pertanian Bukan Sawah
=
67.806 Ha
- Tegal/Kebun
=
28.169 Ha
- Ladang/Huma
=
3.928 Ha
- Perkebunan
=
6.626 Ha
- Ditanami Pohon/Hutan Rakyat
=
4.528 Ha
- Tanah Gembala/Padang Rumput
=
846 Ha
- Lahan sementara tidak diusahakan
=
2.752 Ha
-
=
20.957 Ha
=
54.050 Ha
Lainnya (Tambak,Kolam, Empang,
Hutan Negara dll) Lahan
Bukan
Pertanian
(Jalan,
permukiman, perkantoran, sungai , dll Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung merapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut : a.
Gunung nene Conang ± 1.463 m dpl
b.
Gunung Sewo ± 860 m dpl
c.
Gunung Lapancu ± 850 m dpl
d.
Gunung Bulu Dua ± 800 m dpl
e.
Gunung Paowengeng ± 760 m dpl Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol,
Gromusol, Mediterian Coklat, Regusol, Aluuvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan; sebagai berikut : 1.
Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediterian Coklat;
2.
Kecamatan Liliriaja; Gromusol/Kelabu Tua, Mediterian Coklat dan Regusol;
3.
Kecamatan Citta; Gromusol/Kelabu Tua, Mediterian Coklat dan Regusol;
4.
Kecamatan Ganra; Gromusol/Kelabu Tua, Mediterian Coklat dan Regusol;
5.
Kecamatan Lilirilial; Aluvial, Coklat Kelabu, Gromusol/Kelabu Tua KekuningKuningan;
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
6.
Kecamatan Lalabata; Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediterian Coklat, Regusol dan Litosol;
7.
Kecamatan Marioriawa; Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediterian Regusol dan Litosol;
8.
Kecamatan Donri-Donri; Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediterian Regusol dan Litosol.
2. Kondisi Demografis Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, 39 lingkungan, 438 RW dan 1.163 RT. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga akhir tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Soppeng adalah 250.996 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 121.500 jiwa dan perempuan sebanyak 129.496 jiwa. Kecamatan yang terpadat adalah Liliriaja yaitu sekitar 309 jiwa per km2 dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Marioriawa sekitar 94 jiwa per km2. Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut; Tabel 2.2 Rata – rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Kecamatan
Luas
Penduduk
Area
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
Marioriwawo
300
25.876
27.048
52.924
Lalabata
278
24.664
25.476
50.140
Liliriaja
96
14.280
15.446
29.726
Ganra
57
5.794
6.469
12.263
Citta
40
4.142
4.639
8.781
Lilirilau
187
19.967
21.751
41.718
Donri-Donri
222
12.154
13.224
25.378
Marioriawa
320
14.623
15.443
30.066
1.500
121.500
129.496
250.996
TOTAL
Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans
Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 3
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun keatas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 158.480 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Kelompok Umur
Laki-Laki
Perempuan
Total
0–4
7.664
7.059
14.723
5–9
9.371
8.865
18.236
10 – 14
11.596
10.810
22.406
15 – 19
11.534
10.980
22.514
20 – 24
9.030
9.101
18.131
25 – 29
8.164
8.117
16.281
30 – 34
8.751
8.948
17.699
35 – 39
8.666
9.345
18.011
40 – 44
9.513
10.153
19.666
45 – 49
8.573
9.407
17.980
50 – 54
6.696
8.290
14.986
55 – 59
5.783
7.429
13.212
60 – 64
5.170
6.161
11.331
65 – 69
4.131
5.489
9.620
70 – 74
3.034
3.884
6.918
75+
3.824
5.458
9.282
Jumlah
121.500
129.496
250.996
Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans
Penduduk Kabupaten Soppeng bekerja di berbagai sektor lapangan usaha.
Dan sektor pertanian menjadi sektor tertinggi yang menyerap tenaga
kerja terbesar setelah sektor lainnya, selain perdagangan, restoran, hotel dan industri sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 4
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Lapangan Usaha
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
38.912
1.020
39.932
60
24
84
dan
1.181
404
1.585
Jasa Kemasyarakatan, Sosial &
28.168
8.937
37.105
53.179
119.111
172.290
121.500
129.496
250.996
Pertanian Industri Perdagangan,
Restoran
Hotel Perorangan Lainnya Jumlah
Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans
a. Potensi Pengembangan Wilayah 1. Pertanian Kabupaten Soppeng termasuk salah satu daerah penghasil pangan utama di Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 jumlah produksi padi (GKG) di Kabupaten Soppeng mencapai 299.367 ton dengan tingkat produktivitas 58,86 ton meningkat di banding tahun 2013 yaitu sebesar 275.164 ton dan tingkat produktivitas 57,26 ton, Sedangkan hasil produksi jagung (pipilan kering) pada tahun 2014 mencapai 35.811 ton dengan tingkat produktivitas 51,69 ton, meningkat dibanding tahun
2013 sebesar 27.201 ton dengan tingkat produktivitas 44.75 ton.
Untuk tanaman kedele (biji kering) hasil produksi pada tahun 2014 adalah 4.229 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 17,64 ton
sementara
pada tahun 2013 adalah 7.858 ton dengan tingkat produktivitas 16.74 ton. Secara umum untuk masing-masing komoditi ada beberapa faktor yang
mempengaruhi
tingkat
produksi
seperti
iklim,cuaca,
tingkat
kesuburan.hara tanah, sarana dan prasarana pertanian, metode bercocok tanam dan faktor terkait lainnya. 2. Perkebunan Berdasarkan tingkat kesesuaian lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Soppeng cocok untuk berbagai jenis tanaman perkebunan. Luas areal lahan perkebunan yang potensial adalah 32.577,45 Ha untuk ditanami berbagai jenis komoditi yang terdiri dari Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kopi Robusta, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, Kemiri, Vanili, Aren, Tembakau, Kapas dan Nilam. Produksi Kakao sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 5
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
adalah 12.360 ton sedikit meningkat dibanding tahun 2013
yang
mencapai 12,359.74 ton, sedangkan produksi tembakau pada tahun 2014 sebanyak 45,38 ton menurun dibanding tahun 2013 sebanyak 104,85 ton. Komoditi Kelapa Dalam pada tahun 2014 adalah 3.780,90 ton dan komoditi Kemiri adalah 1.140,10 ton.
3. Peternakan Sistem pemeliharaan ternak di daerah ini pada umumnya masih dalam skala rumah tangga. Pada beberapa rumah tangga usaha pemeliharaan ternak merupakan usaha sampingan untuk menambah pendapatan. Populasi ternak besar pada tahun 2014 mencapai 43.275 ekor meningkat dibanding tahun 2013 yang lalu yaitu 36.561 ekor, demikian halnya populasi ternak kambing pada tahun 2013 yaitu 13.486 ekor meningkat menjadi 19.555 ekor pada tahun 2014. Selanjutnya untuk ternak unggas, animo masyarakat terhadap pemeliharaan unggas cukup besar. Populasi ternak unggas pada tahun 2014 mencapai 1.393.911 terdiri dari ternak ayam buras sebanyak 657.128 ekor, ayam ras 509.095 ekor, broiler 64.043 ekor dan itik dan entok 163.645 ekor, meningkat dari tahun 2013 dengan rincian populasi ternak unggas ayam buras sebanyak 597.389 ekor, ayam ras sebanyak 267.208 ekor, ayam broiler 54.601 ekor dan itik 106.328 ekor. Pada umumnya populasi ternak unggas meningkat dibandingkan tahuntahun sebelumnya.
4. Perikanan Produksi perikanan di Kabupaten Soppeng di dominasi oleh perikanan darat dengan luas areal penangkapan ikan 3.056 Ha dengan rincian danau seluas 2.200 Ha, sungai seluas 640 Ha, dan rawa seluas 216 Ha. Produksi ikan pada umumnya berasal dari penangkapan yang
menggunakan alat tradisional dan beroperasi di danau, rawa,
maupun sungai. Produksi ikan segar pada tahun 2013 mencapai 3.173,2 ton dan pada tahun 2014 produksinya menjadi 3.427,7 ton. Jenis ikan yang diproduksi antara lain ikan mas/karper, sepat, tawes, gabus, nila dan lainlain. Dari total produksi ikan segar ini, 50 persen berasal dari Kecamatan Marioriawa dan sekaligus merupakan wilayah dengan potensi paling besar untuk dikembangkan. Selain itu, juga terdapat kegiatan budidaya ikan (empang), namun luasan dan produksinya belum signifikan.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 6
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
5. Kehutanan Salah satu produksi hutan yang pernah menonjol di Kabupaten Soppeng adalah benang sutera yang dihasilkan dari ulat sutera, namun pada tahun ini terjadi penurunan baik dari luas tanam murbei, jumlah petani maupun produksi kokon dan benang. Persuteraan alam dikembangkan di Kecamatan Lalabata, DonriDonri,
Kecamatan
Marioriawa,
Marioriwawo,
dan
Liliriaja.
Jumlah
kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan ini mencapai 7 kelompok dengan jumlah anggota (petani sutera) sebesar 935 orang. Pada tahun 2014, luas areal tanaman Murbei mencapai 114 Ha dan melibatkan 187 KK. Pada tahun yang sama, jumlah ulat sutera yang dibudidayakan mencapai 300 box dengan jumlah produksi kokon mencapai 10.950 kg per tahun dan menghasilkan benang 1.564 kg. Sedangkan Kawasan hutan di Kabupaten Soppeng sesuai hasil padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) seluas 46.205 Ha atau 30.80 % dari Luas Kabupaten Soppeng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel.2.5 Luas Hutan Menurut Fungsinya Berdasarkan Persentase Luas Kabupaten Soppeng Tahun 2014 No.
Hutan Menurut Fungsinya
1.
Hutan Lindung
2.
Hutan Produksi Biasa
3. 4.
Luas (Ha)
% dari Luas Kabupaten
33.359
22.24
442
0.92
Hutan Produksi Terbatas
11.023
7.35
Hutan Wisata
1.381
0.92
46.205
30.80
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Soppeng
6. Pertambangan Potensi barang tambang, khususnya tambang galian golongan C seperti pasir, kerikil, batu kali, batu gunung, kapur, pertanian dan batubata, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dengan luas tambang keseluruhan 180,91 ha dan 43 jumlah pengusaha. Disamping potensi dari tambang golongan C di Kawasan Bulu Dua Kecamatan Marioriwawo juga memiliki potensi berupa kandungan deposit batu bara dengan luas areal + 100 Ha.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 7
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
7. Pariwisata Di samping sektor pertanian, sektor pariwisata juga merupakan salah satu
potensi unggulan
Kabupaten
Soppeng.
Kabupaten
Soppeng
merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan, terutama sebagai daerah tujuan wisata alam dan budaya disamping wisata sejarah, kepurbakalaan dan ziarah. Potensi pariwisata tersebut adalah sebagai berikut: 1) Objek wisata alam - Kawasan wisata alam Lejja dengan obyek wisata berupa kolam pemandian, kolam berendam, baruga, villa, sumber air panas dan wisata alam dan budaya - Pemandian alam Ompo pemandian dan
dengan objek wisata berupa kolam
waduk pemancingan,
Guest
House,
Baruga
Pertemuan serta arena balap motor . - Kawasan wisata alam Citta dengan objek wisata berupa kolam pemandian, sumber mata air, Gazebo. - Panorama alam lereng hijau Bulu Dua dengan objek wisata berupa wisata alam, rumah makan dan pemancingan - Panorama alam Jolle dengan objek wisata berupa wisata alam - Panorama alam Cirowali dengan objek wisata berupa industri gula aren, wisata alam dan budaya - Danau Tempe dengan objek wisata berupa masyarakat nelayan, wisata budaya dan tempat pemancingan ikan - Panorama alam gua Codong dengan objek wisata berupa gua dan wisata alam 2)
Objek wisata budaya - Maccera tappareng - Pattaungeng - Maddoja bine - Maccera kampong - Maccera sering - Mappadendang - Massappowanua
3)
Objek wisata sejarah dan kepurbakalaan - Gedung villa Ratu Yuliana/mess tinggi dengan objek wisata berupa gedung museum La Temmamala - Rumah adat Bola RidiE dengan objek wisata berupa rumah adat dan peninggalan kerajaan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 8
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
- Rumah adat Sao Mario dengan objek wisata berupa rumah adat dan koleksi benda cagar budaya - Kawasan situs paleolitik Calio dengan objek wisata berupa fosil dan alat batu paleolitik - Situs paleolitik Paroto dengan objek wisata berupa alat batu masa paleolitik - Situs megalitik Tinco dengan objek wisata berupa peninggalan megalitik - Situs megalitik Lawo dengan objek wisata berupa batu bergores, lumpung dan tradisi megalitik - Situs megalitik Sewo dengan objek wisata berupa peninggalan megalitik - Taman dan monumen GAPIS dengan objek wisata berupa taman dan monumen sejarah - Laboratorium
kepurbakalaan
dengan
objek
wisata
berupa
laboratorium dan benda cagar budaya 4)
Objek wisata ziarah - Kompleks makam raja Jera Lompoe - Makam Petta Bulu Matanre - Makam Datu Mario - Kompleks makam KalokkoE Watu - Makam Syekh Abdul Madjid (Tuan Uddungeng) - Makam Petta KaramaE - Makam Petta BalubuE Manurunge ri Sekkanyili - Kompleks makam TettikenraraE - Makam ManurungE ri GoariE - Kompleks makam Citta - Kompleks makam Petta Jangko
8. Industri Menurut jenisnya industri dikategorikan menjadi beberapa kelompok antara lain industri kimia dasar, industri mesin logam dan elektronik, aneka industri, indusrti kecil dan industri pariwisata,. Pada tahun 2012 jumlah unit usaha industri 18 unit dengan nilai investasi Rp 1,538,260,000,- dan nilai produksi Rp 4,492,150,000,- dan pada tahun 2013 menjadi 20 unit usaha dengan nilai investasi Rp 3,951,612,000,- dan nilai produksi Rp 7,814,300,000,- .
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 9
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek
kesejahteraan
masyarakat
merupakan
tujuan
akhir
dari
penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari komposisi Produk
Domestik
Regional
Bruto
(atas
dasar
harga
berlaku)
setiap
sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran “peranan” dari setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah tersebut. Semakin besar peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB, maka semakin besar pula Pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products) suatu negara dan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Products) pada suatu provinsi, kabupaten atau kota. Seiring perkembangan waktu, muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita (income perkapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan
ekonomi
daerah
adalah
suatu
proses
dimana
pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989). Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 10
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Terkait dengan pentingnya pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, menentukan strategi dan membuat kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok dalam perencanaan ekonomi suatu daerah yaitu: (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap dan (ii) bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima masyarakat secara merata. Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. a. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.
Nilai PDRB yang digunakan merupakan pengaruh
perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng tercatat sebesar 7,57 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dimaknai bahwa nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 meningkat sebesar 7,57 persen dibanding tahun 2012, dengan catatan tidak ada faktor perubahan harga (menggunakan konstan tahun dasar 2000). Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ini meningkat tipis sebesar 0,09 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berada pada anga 7,48 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 8,26 persen. Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng ini dipengaruhi oleh PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 11
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Soppeng. Atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian. Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2014 (dalam persen) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2014
7.48
7.57
8.26
2012 2013 2014
Sumber: BPS Kab.Soppeng Tahun 2015 Secara detail, pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng sekitar 36,55 persen, ini lebih rendah dari tahun sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 38,26 persen. Besarnya kontribusi pertanian ini erat kaitannya dengan peran sub sektor Tanaman Bahan Makanan dan subsektor Perkebunan. Sektor lain yang cukup besar peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 masing-masing adalah sektor jasa-jasa sebesar 21,96 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,63 persen. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng tahun 2014 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,51 persen, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 12
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.6 Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014 Lapangan Usaha
2010
2011
2012
2013*
2014**
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)
1. Pertanian 2. Petambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan
42,46
41,25
39,45
38,26
36,55
0,50
0,53
0,52
0,51
0,51
6,26
6,32
6,23
6,24
6,68
4. Listrik, Gas dan Air 5. Bangunan
0,86
0,84
0,88
0,87
0,98
5,69
5,95
5,70
5,68
5,99
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Angk. Pergudangan, Komunikasi
11,52
12,14
13,38
14,14
14,63
4,43
4,57
4,99
5,10
5,45
5,52
5,93
6,20
6,55
7,26
22,76
22,48
22,65
22,65
21,96
100
100
100
100
100
Lemb.
Keuangan,
Jasa
Perusahaan Jasa-Jasa PDRB *Angka sementara **Angka sangat sementara Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015
b. PDRB Perkapita Peningkatan pendapatan masyarakat
merupakan
salah satu
sasaran pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, baik sebagai pendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan.
Salah satu indikator pengukuran
tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Besaran PDRB per kapita memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah. PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan.
PDRB
Perkapita Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 telah mencapai 18,87 juta rupiah. Angka PDRB perkapita tahun 2013 mengalami perkembangan sebesar 15,14 persen dari nilai PDRB perkapita tahun 2012 yang tercatat sebesar 16,39 juta rupiah.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 13
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.7 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng 2010-2014 Tahun
PDRB perkapita (juta Rupiah) Harga berlaku
Harga Konstan
(1)
(2)
(3)
2010
12,15
5,38
2011
14,28
5,80
2012*
16,39
6,22
2013*
18,87
6,68
2014**
22,13
7,23
* Angka sementara (sumber BPS Kab.Soppeng Tahun 2014)
Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Soppeng dari sektor Pertanian ke beberapa sektor ekonomi lainnya dapat dilihat
dari
besarnya
peranan
masing-masing
pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng.
sektor
ini
terhadap
Sumbangan terbesar masih
didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 36,55 persen, kemudian diikuti oleh sektor Jasa-Jasa 21,96 persen, sedangkan sumbangan sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,63 persen. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah sektor Industri pengolahan dengan andil sebesar 6,68 persen, sektor Keuangan, Jasa Perusahaan dengan andil sebesar 7,26 persen dan sektor Bangunan dengan andil sebesar 5,99 persen. Adapun sumbangan tiga sektor lainnya masih kurang dari 5 persen, dengan penyumbang terkecil adalah sektor Pertambangan dan penggalian yaitu hanya sebesar 0,51 persen, sebagaimana gambar berikut ini :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 14
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Grafik 2.2 Distribusi Persetase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2014
JASA-JASA, 21.96
PERTANIAN, 36.55 KEUANGAN PERSEWAAN DAN JASA KOMUNIKASI, 7.26 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI, 5.45
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, 0.51
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN, 14.63
INDUSTRI PENGOLAHAN, 6.68 LISTRIK, GAS BANGUNAN, 5.99 DAN AIR BERSIH, 0.98
Sumber: BPS-Kabupaten Soppeng dalam Angka tahun 2013
Tabel 2.8 PDRB Per Sektor Kabupaten Soppeng Tahun 2014 No. 1.
SEKTOR
Harga
Harga
Berlaku
Konstan
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, 1.628.008,32
617.190,73
Kehutanan dan Perikanan 2.
Pertambangan dan Penggalian
21.894,21
8.916,34
3.
Industri Pengolahan
265.338,01
117.407,90
4.
Listrik, Gas, dan Air Bersih
37.107,05
13.460,81
5.
Bangunan
241.589,40
104.197,79
6.
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
601.595,78
202.339,47
7.
Angkutan dan Komunikasi
216.934,95
99.163,13
8.
Keuangan,
278.877,79
104.659,24
963.642,25
240.351,09
4.254.982,77
1.507.686,50
Persewaan,
&
Jasa
Perusahaan 9.
Jasa-Jasa Total PDRB Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2014
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 15
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
c. Laju Pertumbuhahan Ekonomi Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, dan memberikan indikasi keberhasilan aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode di suatu daerah tertentu. Pada
tahun2014
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Soppeng
sebesar8,26 persenmengalami peningkatan dari tahun 2013 tercatat sebesar 7,57 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dimaknai
bahwa nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 meningkat sebesar 7,57 persen dibanding tahun 2012, dengan catatan tidak ada faktor perubahan harga (menggunakan konstan tahun dasar 2000). Meskipun Pertumbuhan ekonomi meningkat tipis dari tahun 2012 yang mencapai 7,48 persen, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 20111 sebesar 7,95 persen tetap memberikan indikasi positif bagi peningkatan kinerja perekonomian di kabupaten Soppeng. Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng ini dipengaruhi oleh peranan sektor pertanian yang memerikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Soppeng.
Atau dapat dikatakan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian. Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 8.19
7.61
8.37 7.57
7.95
7.48
2011
2012
6.23
7.61
6.81
4.45
2009
2010
Soppeng
2013
Sulsel
Sumber: BPS Kabupaten Soppeng PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 16
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2008 berada pada angka 7,76 persen, kemudian bergerak ke level 6,81 persen pada tahun 2009 dan mencapai titik terendah pada tahun 2010 dengan pertumbuhan ekonomi 4,45 persen. Tahun 2011 ekonomi tumbuh lebih cepat hingga 7,95 persen namun pada tahun 2012 hanya mencapai titik 7,48 persen sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 7,57 persen dan pada tahun 2014 berikutnya menjadi 8,26 persen. Secara rata-rata, selama periode 2008 hingga 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng berkisar pada angka 6,85 persen.
Hal ini
berarti angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8,26 persen pada tahun 2014 masih berada diatas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng 2009-2014, seperti pada tabel 2.9 berikut.
Dengan demikian
kinerja perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2014 dapat dikatakan berhasil bila dibandingkan dengan rata-rata kinerja perekonomian lima tahun terahir. Tabel 2.9 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014 Tahun
PDRB Perkapita (Rupiah) Harga Konstan Jumlah (jutaan Rp)
Pertumbuhan (%)
(1)
(2)
(3)
2010
1 207 984,42
4,45
2011
1 304 050,64
7,95
2012
1 401 588,87
7,48
2013*
1 507,686,50
7,57
2014**
1,632,212,52
8,26
* Angka sementara (Sumber : Kabupaten Soppeng dalam angka 2015)
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 17
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.10 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Kabupaten Soppeng 2010-2014 PDRB Perkapita Pertumbuhan (Rupiah) (%) Tahun Harga Harga Konstan berlaku (1) (2) (5) 2010 12 189 646 4,36 2011
14 195 790
6,88
2012
16 315 876
7,42
2013*)
18 868,099
7,57
2014**)
22,138,903
8,26
Sumber : PDRB Kabupaten Soppeng 2013
Dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2009–2014 PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp.18.868.099. Sementara itu pada tahun 2014 sebesar Rp.22.138.903 Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pendapatan perkapita Kabupaten Soppeng hingga pada tahun 2014. Meskipun kenaikan pendapatan perkapita tahun 2014 ini tampak lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun pada kenyataannya kenaikan ini telah mampu menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh publik pada tahun 2014. Baik secara langsung maupun tak langsung kenaikan harga barang-barang dan jasa tersebut pasti dirasakan masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Nilai
PDRB
perkapita
Kabupaten
Soppeng
secara
riil
yang
digambarkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 mencatatkan kenaikan sebesar 8,26 persen untuk tahun 2014 dengan besaran mencapai Rp. 22.138.903. d. Laju Inflasi Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflector Produk Domestik Bruto (menunjukkan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 18
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Perkembangan laju inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan dipasar inter nasional. Volatilitas harga komoditas tersebut di pasar internasional muncul karena adanya gangguan produksi di negara-negara produsen sebagai dampak anomali iklim, bencana alam, dan konflik geopolitik. Adanya gangguan produksi tersebut mendorong peningkatan tekanan output gap di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri. Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barangbarang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di setiap wilayah. Akibatnya, terjadi proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Hingga tahun 2013, laju inflasi mengalami fluktuasi. Fluktuatifnya laju inflasi selain disebabkan oleh penyebab-penyebab regional juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional antara lain seperti adanya perubahan standar harga terhadap barang atau jasa yang penetapan harganya dilakukan oleh pemerintah, tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru, dimana pada
periode-periode tersebut terdapat kenaikan harga barang
yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga sesuai dengan hukum ekonomi maka kenaikan permintaan akan diikuti dengan kenaikan harga barang. 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pergeseran kebijakan pembangunan mengakibatkan konsep ukuran keberhasilan pembangunan juga harus disesuaikan dimana untuk mengukur keberhasilan/kinerja
pembangunan
manusia
digunakan
indikator
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) dengan parameter angka melek huruf, usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 19
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Soppeng menyadari betul akan pentingnya pembangunan manusia tersebut yang tercermin dari trend peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Trend kenaikan merupakan supported dari peningkatan kinerja indikator angka melek huruf, usia harapan hidup dan ratarata lama sekolah sebagaimana tabel berikut :
No. 1. 2. 3. 4.
Tabel 2.11 Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2013 Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Indeks Pembangunan 71,26 71,89 72,23 72,57 Manusia (IPM) - Angka Melek Huruf 15 thn 85,08 86,67 87,19 86,99 - Usia Harapan Hidup 71,52 71,63 71,74 71,85 - Rata-rata lama sekolah 6,98 7,25 7,28 7,29
2013*) 73,31 88,74 71,93 7,37
Sumber : BPS Kabupaten Soppeng
Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa IPM Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2010 sebesar 71,89 persen mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 72,23 persen serta pada tahun 2012 tetap mengalami peninkatan menjadi 72,57 persen dan pada tahun 2013 tetap mengalami kenaaikan menjadi 73,31 persen. Demikian juga terhadap angka melek huruf dan usia harapan hidup. Dengan perkembangan indikator sosial tersebut, diharapkan target 2015 dapat tercapai dengan asumsi bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat merupakan prioritas pemerintah secara berjenjang yang diikuti dengan pengalokasian anggaran khususnya pada urusan pendidikan dan kesehatan melalui beberapa program. Khusus untuk urusan pendidikan, pelaksanaan program pendidikan gratis akan diupayakan sampai ke jenjang SMA/Sederajat. Indikator pembangunan lainnya
juga diukur dari angka kemiskinan.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi pada upaya menekan angka kemiskinan tercermin dari menurunnya angka kemiskinan. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 20
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Fokus seni budaya dan olahraga menggambarkan kondisi daerah terhadap perkembangan pada kebudayaan dan olahraga, dengan menghitung komponen budaya dan olahraga pada variable tertentu. 1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. 2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. 4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki. Program dan kegiatan dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan
oleh
Dins Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Pemerintah
Kabupaten Soppeng tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan - Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan; - Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda - Peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastra dikalangan pemuda 2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan kegiatan : -
Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif
3) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan kegiatan - Pelaksanaan Identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga - Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah - Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 21
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Pengadaan Karpet Lapangan Bulu Tangkis) - Peningkatan
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Olahraga
(Pembangunan Drainase dan Penataan Sepakbola Calio) Tabel 2.12 Capaian Kinerja Bidang Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2014 Kabupaten Soppeng No.
Tingkat Capaian Kinerja
Indikator
2014 (%) 1 2 3 4 5
Gelandang/ Balai Remaja (selain milik Swasta) Lapangan Olahraga
0,004
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Saran Penyelenggaraan Seni dan Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
16 Kali
0,58
7 Buah 100
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
2.1.3.
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan
wajib
merupakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rincian urusan wajib telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Adapun capaian kinerja urusan wajib yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Soppeng kurun waktu 2009-2011 adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Kemajuan pelayanan publik dan keberhasilan di bidang pendidikan dapat dilihat dari sejumlah indikator
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 22
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
capaian kinerja, antara lain angka partisipasi murni, angka melek huruf, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan sebagainya. Tabel 2.13 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng Tingkat Capaian Kinerja No.
Indikator 2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
1
Pendidikan Anak Usia Dini
51,63
51,42
62,90
92,36
2
Penduduk yang berusia >15 thn
85,24
100
99,75
91,91
melek huruf (tidak buta aksara) 3
4
5
6
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
96,73
95,87
95,19
91,83
SMP/MTs/Paket B
77,91
74,14
67,62
65,78
SMA/SMK/MA/Paket C
62,41
67,09
48,09
49,09
Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI
0,23
0,21
0,16
0,18
SMP/MTs
0,73
0,69
0,65
0,70
SMA/SMK/MA
1,43
1,25
0,61
0,85
100
100
100
100
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI
SMP/MTs
99,34
99,68
99,81
99,76
SMA/SMK/MA
97,29
99,91
98,53
99,44
97,23
99,21
97,70
95,98
ke
96,92
95,20
95,53
99,40
Guru yang Memiliki Kualifikasi
72,41
78,35
84,63
86,12
Angka Melanjutkan (AM)
Dari SD/MI ke SMP/MTs
Dari
SMP/MTs
SMA/SMK/MA 7
S1/D-IV Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) rasio kinerjanya meningkat dari 51,42 persen pada tahun 2012 menjadi 62,90 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami terus peningkatan menjadi 92,36 persen. Data ini menunjukkan bahwa tingkat persentase anak yang menempuh pendidikan di tingkat TK/RA/Penitipan anak hanya setengah dari jumlah anak pada usia 4-6 tahun. Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk menjalankan aktivitas sosial dan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 23
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Di Kabupaten
Soppeng 91,91 persen penduduk usia 15 tahun keatas sudah bisa membaca dan menulis berdasarkan kriteria kementerian pendidikan yaitu usia sekolah s.d. umur 45 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan
tertentu. Seperti halnya APK, APM juga
merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Adapun Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Soppeng pada jenjang pendidikan menengah lebih rendah dari APM pada tingkat pendidikan dasar. Hal ini dapat dipahami karena semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah kesempatan atau peluang penduduk untuk dapat menikmati jenjang pendidikan tersebut. Indikator lainnya adalah angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan. Tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula terjadinya putus sekolah. Selanjutnya capaian bidang pendidikan dengan indikator angka kelulusan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 20112014 pada semua jenjang pendidikan. Guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkat pendidikan sangat penting diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV cukup baik dengan capaian 86,12 persen.
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar pelayanan Minimal yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.15 Th.2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten /Kota, sedangkan untuk Pemuda dan Olah Raga sampai saat ini belum kami terima SPM dari Menpora ( Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ). Sehingga SPM yang menjadi acuan dalam pencapaian Indikator Kinerja masih mengacu pada SPM yang telah disebutkan di atas, dan untuk SPM Dinas Dikmudora hanya SPM SD dan SMP, sehingga masih mengacu pada SPM hanya yang sebagian terpenuhi SPM Pendidikan Dasar, begitupun juga masih mengacu antara lain : Adapun Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar
tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 24
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
No.
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator SPM
Kondisi Capaian SPM Level
1
I
2 Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota
45
3 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
Capaian
SD
100%
SMP
100%
SD
100%
SMP
100%
SMP
90%
SD
35%
SMP
97%
5
Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
SD
35%
6
Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
SMP
81%
7
Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
SD
99%
8
Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%
SMP
90%
9
Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn
SMP
81%
1
2
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
3
Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
4
Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 25
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua kepala SMP 11 berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 12 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu 13 satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
Pelayanan Pendidikan oleh I Pendidikan I
Dasar Satuan
SD
99%
100% SMP SD
100%
SD
100%
SMP
100%
SD
100%
14
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
15
Setiap SD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
SD
85%
16
Setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik
SMP
81%
SD
64%
SD
82%
SD
100%
SD
100%
SMP
100%
17
18
19
20
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 jam per minggu Kelas VII – IX : 27 jam per minggu
100%
II - 26
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
21
22
23
24
25
26
27
Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
SD SMP
100% 100%
SD
100%
SMP
100%
SD
100%
SMP
100%
SD
100%
SMP
100%
SD
100%
SMP
94%
SD
100%
SMP
97%
SD
100%
SMP
100%
2. Kesehatan Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan karena berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kreatifitas. Di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang semakin memadai menunjukkan korelasi positif dengan jangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi capaian kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut:
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 27
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Tingkat Capaian Kinerja No 1
Indikator Cakupan
komplikasi
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
kebidanan
100
100
91,99
80,06
persalinan
91,69
94,81
89,40
94,96
100
100
100
100
100
100
100
100
54,15
54,24
47,77
46,25
100
100
100
100
100
100
95,51
79,19
85,41
103,29
104,14
103,84
yang ditangani 2
Cakupan oleh
pertolongan
tenaga
kesehatan
yang
memiliki kompetensi kebidanan 3
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
4
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
5
Cakupan
penemuan
penanganan
penderita
dan penyakit
TBC BTA 6
Cakupan
penemuan
penanganan
penderita
dan penyakit
DBD 7
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin 8
Cakupan kunjungan bayi
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Dari
keseluruhan
indikator
kinerja
bidang
kesehatan
dapat
disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan secara menyeluruh di Kabupaten Soppeng sudah cukup baik. Capaian kinerja ini tentu tidak lepas dari SDM dan sarana prasarana kesehatan yang ada. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun
2013 berdasarkan
Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor:
741/MENKES/PER/VII/2008, adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 28
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Standar Pelayanan Minimal No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Target (persen)
1
2
3
4
5
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 1. K4
95
86.08
Cakupan Ibu Hamil dengan 2. Komplikasi yang ditangani
80
91.99
Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki 3. kompetensi kebidanan
90
89.40
4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas
90
89.40
Cakupan Neonatal dengan 5. komplikasi yang ditangani
80
48,26
6. Cakupan kunjungan bayi
90
104.14
Cakupan Universal 7. (UCI)
100
100
8. Cakupan pelayanan anak balita
90
80.92
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 9. 6 - 24 bulan keluarga miskin
100
100
100
100
I
Pelayanan Kesehatan Dasar
Capaian persen
Desa/Kelurahan Child Immunization
10.
Cakupan Balita gizi mendapat perawatan
buruk
11.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100
100
12.
Cakupan peserta KB aktif
71
75.89
13.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
≥1
100
100
15,88
95
47.77
95
100
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
b. Penemuan
Penderita Pneumonia balita ditangani
c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
d. Penderita DBD yang ditangani
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 29
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
e. Penemuan Penderita diare
II
III
IV
100
204.86
14.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100
95,51
15.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100
2,50
16.
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
100
100.00
Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
17.
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
100
100.00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
18.
Cakupan desa siaga aktif
80
74.29
Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan perpaduan prinsipprinsip pembangunan
berkelanjutan dengan
pembangunan
ekonomi.
Pengelolaan lingkungan hidup yang bijak secara subtantif akan mengurangi degradasi lingkungan hidup sekaligus merecovery sumber daya lingkungan yang hilang.
Implikasi yang diharapkan dari kebijakan pembangunan
lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng adalah lingkungan yang sehat yang dapat menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut tabel capaian kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 : Tabel 2.15 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No
Tingkat Capaian Kinerja
Indikator
1
Penanganan Sampah
2
Cakupan
pengawasan
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
11,08
36,98
20,15
20,53
100
100
100
100
111,69
2,70
2,72
2,84
100
100
100
100
terhadap pelaksanaan amdal 3
Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
4
Penegakan hukum lingkungan
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 30
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Kinerja pembangunan bidang Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang rata-rata cukup baik, terutama pada penanganan sampah dan penegakkan hukum terkait dengan persoalan amdal.
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Realisasi Pencapaian SPM sampai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut : a. Penanganan Sampah Pencapaian penanganan sampah pada tahun 2013, yaitu 20,15 persen dari jumlah volume sampah yang ditangani pertahun sebanyak 49.275 M3 sedangkan volume produksi/timbulan sampah di Kabupaten Soppeng sebanyak 244.492 M3 per tahun b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Pencapaian Tempat Pembuangan Sampah per satuan penduduk pada tahun 2013, yaitu sebanyak 2,72 M3. Dari jumlah penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2013 sebanyak 260.401 jiwa terdapat
707,80 M3
jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah
4. Pekerjaan Umum Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam penyedian barang dan jasa (goods n service). Salah satu istrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah dalah ketersedian infrastruktur dasar. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menompang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen kuat untuk penyedian infrastruktur bagi masyarakat. Wujud komitmen itu dapat dilihat pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 20112015 dimana infrastruktur merupakan strong point pembangunan kabupaten. Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang pekerjaan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 31
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Tingkat Capaian Kinerja No.
1
Indikator
Panjang jalan kabupaten
2011
2012
2013
2014
(%)
(%)
(%)
(%)
49,18
49,51
51,90
36,04
12,14
19,63
38,88
65,00
dalam kondisi baik 2
Luas
irigasi
kabupaten
dalam kondisi baik 3
Rumah tangga per sanitasi
86,66
86,14
89,59
90,85
4
Kawasan kumuh
0,05
0,05
0,01
0,01
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Data tersebut menunjukkan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 mencapai 51,90 persen menjadi
36,04 pada tahun 2014.
Demikian pula halnya dengan indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 38,88 persen pada tahun 2013 menjadi 65,00 persen pada tahun 2014. Walaupun telah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, namun peningkatan belum terlalu signifikan.
Beberapa variable mempengaruhi
kondisin tersebut sepeti bencana alam dan pendanaan yang masih sangat terbatas. Namun demikian keterbatasan tersebut berupaya dielimir melalui sinergi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, pemerintah, dan pelibatan masyarakat/swasta.
5. Tata Ruang Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang penataan ruang merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah terhadap penyediaan ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB dimana capaian kinerja ruang terbuka hijau Tahun 2013 adalah 40,09 persen . Dari HPL/HGB seluas 122.498 Ha, ruang terbuka hijau yang ada seluas 50.000 Ha sedangkan pada tahun 2014 capaian kinerja ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB sebesar 40,82 persen.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 32
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
6. Perencanaan Pembangunan Capaian
indikator
penyelenggaraan
urusan
wajib
di
bidang
perencanaan pembangunan daerah relatif cukup baik. Tiga dokumen utama perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan RKPD telah ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.17 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng No 1 2 3
4
Tingkat Capaian Kinerja
Indikator Dokumen RPJPD telah ditetapkan dengan perda Dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan perda Dokumen RKPD telah ditetapkan dengan perbup Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
2011
2012
2013
2014
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
ada
Ada
Ada
Ada
100 %
100 %
100 %
102,33 %
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
7. Perumahan Capaian indikator kenerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang perumahan dengan indikator rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 adalah 82,66 persen menurun pada tahun 2014 sekitar 81,83 persen. Sedangkan capaian kinerja lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2014 adalah 0,00063 persen dimana dari 1.500 km² luas wilayah, terdapat 0,00949 km² luas lingkungan permukiman kumuh. Untuk rumah layak huni telah mencapai kinerja 81,23 persen dimana dari jumlah rumah yang ada di Kabupaten Soppeng 59.009 rumah, yang sudah memenuhi kriteria layak huni sebanyak 47.932 rumah. 8. Kepemudaan dan Olahraga Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang kepemudaan dan olahraga dengan indikator gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga dengan masing-masing capaian kinerja seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 33
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng No. 1
Tingkat Capaian Kinerja
Indikator Gelanggang/Balai
2011 (%) 0,004
2012 (%) 0,004
2013 (%) 0,004
2014 (%) 0,004
0,66
0,58
0,56
0,58
Remaja 2
Lapangan Olahraga
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
9. Penanaman Modal Capaian kinerja pada bidang penanaman modal dari tahun 2011 sampai tahun 2014 menunjukkan kinerja sangat kurang. Hal ini dilihat dari tingkat capaian hingga tahun 2014 adalah9,20 persen dari yang ditargetkan. 10. Koperasi dan UKM Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang koperasi dan UKM dengan indikator koperasi aktif dan usaha mikro dan kecil dengan masing-masing capaian kinerja, untuk koperasi aktif pada tahun tahun 2011 sebesar 96,35 persen dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 96,37 persen serta pada tahun 2013 sebesar 96,45 persen dan pada tahun 2014 sebesar 96,95 persen. Sedangkan usaha mikro dan kecil capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 98,50 persen dan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 98,86 serta pada tahun 2014 menjadi 98,86 persen. 11. Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil kalau tidak diatasi secara maksimal akan berimplikasi luar biasa bagi kehidupan manusia itu sendiri, baik bagi kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Secara umum penanganan atau intervensi kebijakan
kependudukan dan pencatatan sipil mengalami kendali akibat kurang memadainya system pencatatan kependudukan.
Untuk itu, penanganan
kependudukan harus dimulai dari pencatatan kependudukan itu sendiri sebagai base data dalam melakukan intervensi kebijakan yang dimaksud. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan target kinerja bidang kependudukan dan catatan sipil sebagai mainstream dari perbaikan pengelolaan kependuduakn. Berikut capaian kinerja bidang kependudukan dan catatan sipil :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 34
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014
No. 1 2
3
Capaian Kinerja
Indikator Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP nasional berbasis NIK
2011 81,11 362
2012 16,62 89,17
2013 79,63 33,45
2014 86,90 38,82
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib di bidang kependudukan dan catatan sipil merupakan
cerminan
dari
komitmen
pemerintah
daerah
terhadap
pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil. 12. Ketenagakerjaan Permasalahan ketenagakerjaan merupakan persoalan yang harus diselasikan disemua tingkatan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dapat diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dapat memberi gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Selain itu, dapat pula dilihat dari data Pencari Kerja Yang Ditempatkan yaitu pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Berikut tabel Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2011-2014 sbb : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja No Indikator 2011 2012 2013 2014 (%) (%) (%) (%) 1 Tingkat partisipasi angkatan kerja (Pelayanan 50,08 28,18 31,62 36,67 Kepersertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/ buruh) 2 Pencari kerja yang 59,14 33,52 3,03 10,33 ditempatkan Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 35
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Dari tabel 2.20 terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2012. Sedangkan capaian kinerja pencari kerja yang ditempatkan 3,03 persen di tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat 10,33 persen. 13. Ketahanan Pangan Capaian kinerja ketahanan pangan terkait dengan ketersediaan pangan utama menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan utama di Kabupaten Soppeng cukup baik dengan cakupan 166,242 persen di tahun 2014. Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rasio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun per jumlah penduduk. Capaian kinerja ini tentunya tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah menetapkan regulasi ketahanan pangan dalam empat tahun terakhir. 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Besaran jumlah penduduk perempuan merupan asset bangsa yang mendapatkan
perhatian
pembangunan
lebih
perempuan
oleh
akan
pemerintah. berimplikasi
Pada pada
dasarnya kemajuan
bangsPembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga, yang melalui kerjasama dengan suami sebagai mitra sejajar, mempunyai tugas dan peranan penting dalam mewujudkan tumbuhkembang anak yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetreraan gender sejak anak berusia dini. Selain itu perlindungan anak harus seiring dengan pemberdayaan perempuan, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan nasional harus memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliput non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak. Sejatinya, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu internasional sebagaimana komitmen yang juga disepakati oleh
Indonesia pada tahun 2000 adalah 8 sasaran pembangunan
millennium (Millenium Development Goals) yang harus dicapai pada tahun 2015, dan salah satu tujuannya adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 36
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Berikut Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja
No
Indikator
1
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan
2 3
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
14,50
9,89
9,57
12,55
100
100
100
100
82,94
94,92
88,95
75,61
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Secara kuantitatif tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Soppeng cukup baik, hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf perempuan dan 100 persen pada tahun 2014 dan angka partisipasi angkatan kerja perempuan yang mengalami peningkatan dari 82,94 persen tahun 2011 menjadi 94,92 persen tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 88,95 persen serta pada tahun 2014 sebesar 75,61 persen. Perlu menjadi perhatian adalah angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan masih dibawah standar nasional yaitu keterwakilan perempuan minimal 30 persen disemua level pemerintahan, dimana angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 12,55 persen pada tahun 2014. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010. No .
1 A.
B.
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
Indikator 2 3 Penanganan 1. Cakupan perempuan dan Pengaduan/Laporan anak korban kekerasan Korban Kekerasan yang mendapatkan terhadap penanganan pengaduan Perempuan dan oleh petugas terlatih dalam Anak unit pelayanan terpadu Penegakan dan2. Cakupan perempuan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan perempuan dan yang mendapat Layanan anak korban bantuan hukum
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Target Tahun 2014
Pencapaian Tahun 2014
Nilai 4 100%
5 100%
6 100%
50%
100%
100%
II - 37
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
15. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga sejahtera (KS) KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah
keluarga dengan pembatasan
yang bisa dilakukan dengan
penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Tujuan KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk pencapaian kinerja di Bidang KB dan KS sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2014
No. 1 2
Capaian Kinerja
Indikator Prevalensi peserta KB aktif Rasio petugas lapangan KB/ Penyuluh KB di setiap desa/kelurahan
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
76,98
76,70
72,23
1,944
2,19
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada bidang KB dan KS dengan indikator prevalensi peserta KB aktif mengalami penurunan dari 76,70 persen di tahun 2013 menjadi 72,23 persen di tahun 2014 Hal ini menggambarkan bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti Program KB mengalami penurunan setiap tahunnya.
Rasio petugas
lapangan KB atau penyuluh KB di setiap desa kelurahan sebesar 2,19 persen.
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera tahun 2018 sebagai berikut : Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah : No.
1 A.
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai (persen)
2 3 Komunikasi, 1. Cakupan Pasangan Usia Informasi dan Subur (PUS) yang Edukasi Keluarga isterinya dibawah usia 20 Berencana dan tahun Keluarga 2. Cakupan sasaran
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Target
Tahun 2014 Pencapaian
4
5
6
100
3,50%
3,65%
II - 38
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Sejahtera (KIE KB dan KS)
Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif 3. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 5. Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berKB 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap Desa/Keluarahan Penyediaan B Alat 8. Cakupan penyediaan alat dan . Obat dan obat kontrasepsi Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 persen setiap tahun Penyediaan C 9. Cakupan penyediaan Informasi . Data informasi data mikro Mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100persen setiap tahun
100
75,00%
72,33%
100
7,00%
16,82%
100
79,00%
66,74%
100
92,00%
85,75%
100
100%
54,00%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
16. Perhubungan Capaian kinerja pada bidang perhubungan diukur dari rasio jumlah angkutan darat. Dan dari data tahun 2014 yang ada, jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang belum seimbang dengan perbandingan dari seluruh jumlah penumpang angkutan darat 43,267 orang, hanya tersedia 2.155 angkutan darat. 17. Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja pada bidang komunikasi dan informatika yang diukur dari ada tidaknya web-site milik pemerintah daerah dan keikutsertaan pada pameran/expo menunjukkan bahwa kinerja pada bidang ini cukup baik yang ditunjukkan dari tersedianya
web-site
milik
pemerintah
daerah
yang
dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi/data yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu untuk keikutsertaan pemerintah daerah pada pameran/expo dengan rata-rata
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 39
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
keikutsertaan hanya 4 (empat) kali dalam setahun, sehingga untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan. 18. Pertanahan Pertanahan merupakan persoalaan esensial bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pertanahan berdimensii aspek terkait politik, hukum, sosial dan budaya.
Dari dimensi yang beragam, sangat penting
artinya pembangunan pertanahan menjadi prioritas yang harus ditangani dan diselasaikan. Berikut tabel capaian kinerja bidang pertanahan Kab. Soppeng Tahun 2011-2014 : Tabel 2.23 Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No
Capaian Kinerja
Indikator
1
Luas lahan bersertifikat
2
Penyelesaian
kasus
tanah negara 3
Penyelesaian izin lokasi
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
95,85
74,57
67,66
70,18
100
100
100
80
100
100
100
100
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014
Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja bidang pertanahan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan indikator luas lahan berserfitikat pada tahun 2011 mencapai 95,85 persen dan pada tahun 2012 mengalami penurunan 74,57 persen begitupun pada kondisi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 67,66 persen tetapi pada tahun 2014 mengalmi
peningkatan
menjadi
70,18
persen.
Sementara
untuk
penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 100 persen. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kegiatan dalam IKK pada tahun 2014 yaitu pembinaan politik daerah 2 kegiatan dan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP masing-masing melaksanakan 2 kegiatan sesuai yang ditargetkan.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 40
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang diukur dari ada tidaknya sistem informasi manajemen pemda menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan adanya 3 (tiga) buah sistem informasi manajemen daerah yaitu: (1) Sistem informasi akuntansi keuangan daerah; dan (2) Sistem informasi kependudukan dan (3) Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Sedangkan
indikator
indeks
kepuasan
layanan
masyarakat
sebaliknya menunjukkan kinerja yang belum optimal karena selama 4 tahun terakhir
(2011-2014)
tidak
dilakukan
pengukuran
indeks
kepuasan
masyarakat. Oleh karena itu untuk tahun-tahun berikutnya perlu diintensifkan pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat untuk mengetahui sejauhmana respon masyarakat terhadap pelayanan birokrasi. 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Adapun capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa hingga tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.24 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No
Indikator
Capaian Kinerja 2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
1
PKK Aktif
100
100
100
100
2
Posyandu
100
100
100
100
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang diukur dari PKK aktif dan pelayanan posyandu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 41
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
22. Sosial Pembangunan sosial terencana
sosial
yang
sebagai
dirancang
suatu
untuk
proses perubahan
meningkatkan
taraf
hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan sosial pada pencapaian kinerja indikator bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut :
No
Indikator
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja
1
Ketersediaan sarana sosial
2
Penanganan
penyandang
masalah kesejahteraan sosial 3
PMKS
yang
memperoleh
bantuan sosial
2011
2012
2013
2014
6 buah
6 buah
6 buah
6 buah
0,22 %
2,88%
3,06%
7,01%
0,22 %
11,05 %
10,08 %
2,92 %
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja pada urusan sosial yang diukur dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan ketersediaan 6 buah panti asuhan. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu pada tahun 2014 sebesar 2,92 persen. 23. Budaya Pembangunan budaya sebagai suatu proses terencana yang dirancang untuk pelestarian nilai-nilai budaya yang berlaku di tengah masyarakat. Pembangunan budayal sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masayarakat akan budaya sebagai kearifan local yang menjadi sumberdaya pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan budaya lebih ditekankan pada pelestarian budaya dan pembangunan sarana
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 42
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
aktualisasi kebudayaan.
Adapun pencapaian kinerja indikator bidang
budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.26 Capaian Kinerja Bidang Budaya Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng No 1 2 3
Capaian Kinerja
Indikator Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
2011 5 kali
2012 14 kali
2013 14 kali
2014 16 kali
5 buah
7 buah
7 buah
7 buah
100 %
100 %
100 %
100 %
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja bidang budaya yang diukur dari ada tidaknya penyelenggaraan festival seni budaya menurun dan tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya menunjukkan kinerja yang cukup baik, demikian pula rasio benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan angka 100 persen dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat baik.
24. Statistik Keberhasian pembangunan sangat dapat diukur dari indikatorindikator yang menjadi acauan secara universal. Indicator-indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam angka-angka statistik. artinya ketersedian
Menjadi penting
data statistic sebagai instrument utama dalam
penyusunan perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan statistic lebih ditekankan pada ketersedian data.
Adapun pencapaian kinerja
indikator bidang budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Bidang Statistik Tahun 2012-2014 Kabupaten Soppeng Capaian Kinerja No Indikator 2012 2013 2014 1 Buku “Kabupaten Dalam Angka” Ada Ada Ada 2
Buku “PDRB Kabupaten”
Ada
Ada
Ada
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng
Dari tabel tersebut diatas menunjukkan capaian pada bidang urusan statistik yang diukur dari ada tidaknya buku “Kabupaten Dalam Angka” dan buku “PDRB Kabupaten”, menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 43
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
selama tiga tahun terakhir kedua buku tersebut senantiasa tersedia setiap tahun. 25. Kearsipan Fokus pembangunan kearsipan lebih ditekankan pada pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan SDM tenaga kearsipan yang pada pada prinnya masih perlu ditingkatkan. Adapun pencapaian kinerja indikator bidang kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2014 No. 1
Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
2
Capaian Kinerja
Indikator 2011
2012
2013
2014
2,78%
100%
100%
100%
1 keg.
1 keg.
1 keg.
2 keg.
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014
Capaian kinerja pada bidang kearsipan menunjukkan kinerja yang sudah sangat baik, hal ini dilihat dari diterapkannya pengelolaan arsip secara baku
dan adanya kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2014 di
Kabupaten Soppeng. 26. Perpustakaan Capaian kinerja pada tahun 2014 pada urusan perpustakaan diukur dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah 0,27 persen, sedangkan capaian kinerja pengunjung perpustakaan adalah 0,02 persen. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 156,861 orang, sedangkan kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 2.591 orang.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian; perikanan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi. Gambaran umum mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan pilihan dimaksud diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 44
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
1. Pertanian Pembangunan pertanian merupakan urusan pilihan yang menajdi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat sektor Pertanian merupakan kontibutor utama pada PDRB
Kabupaten.
Pembangunan pertanian difokuskan pada peningktan produksi pertanian dalam menopang ketahanan pangan dan menjaga momentum surplus beras yang menjadi target provinsi.
Sekaitan dengan fokus tersebut, capaian
kinerja Bidang Pertanian tahun 2011-2014 sebagai berikut : Tabel 2.29 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 No. 1
2
Capaian Kinerja
Indikator Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
2011 (%) 6,09
2012 (%) 5,89
2013 (%) 5,73
2014 (%) 5,72
42,46
41,25
39,45
38,26
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di bidang pertanian dengan indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami penurunan dari 5,89 persen pada tahun 2012 menjadi 5,73 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 5,72 persen. Capaian ini ternyata tidak berimplikasi terhadap capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dimana pada tahun 2011 sebesar 42,46 persen serta pada tahun 2012 juga mengalami penurunan menjadi 41,25 dan pada tahun berikutnya tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 39,45 persen begitupun pada tahun 2014 terus mengalami penurunan menjadi 38,26. Olehnya itu di tahun-tahun berikutnya kedua indikator ini perlu lebih ditingkatkan.
2. Perikanan Pembangunan perikanan merupakan urusan pilihan yang menajdi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat sumberdaya air yang melimpah baik berupa air dalam, air permukaan, sungai, dan danau. Potensi ini dijadikan sebagai penopang pembangunan perikanan.
Sekaitan dengan fokus tersebut, capaian kinerja Bidang
Perikanan tahun 2011-2014 sebagai berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 45
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Bidang Perikanan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng Capaian Kinerja Indikator 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)
No. 1
Produksi perikanan
113,20
86,23
80,13
87,60
2
Konsumsi ikan
100,70
99,22
102,50
90,50
Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014
Capaian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan pilihan di bidang perikanan diukur dengan menggunakan indikator produksi perikanan yang menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan, hal ini dapat kita lihat dari capaian kinerja sebesar 87,60 persen pada tahun 2014. Demikian pula capaian kinerja untuk konsumsi ikan menurun dari tahun 2011 sebesar 100,70 persen menjadi 99,22 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 92 persen dan pada tahun 2014 terus mengalami penurunan sebesar 90,50 persen. 3. Kehutanan Pembangunan kehutanan lebih difokuskan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan eliminasi kerusakan kawasan hutan.
Adapun capaian
kinerja bidang kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Bidang Kehutanan Tahun 2011-2014 Kabupaten Soppeng Capaian Kinerja No Indikator 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 1 Rehabilitasi hutan dan 6,17 3,70 4,77 4,32 lahan kritis 2 Kerusakan kawasan 7,90 7,90 1,21 1,14 hutan Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2014
Tabel tersebut menunjukkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di bidang kehutanan dengan indikator rasio rehabilitasi hutan dan lahan kritis terjadi penurunan
persentase demikian pula
kerusakan
kawasan hutan yang tidak mengalami perubahan. 4. Energi
dan
sumber
daya
mineral,
pariwisata,
perindustrian,
perdagangan dan transmigrasi Pembangunan energy dan sumberdaya mineral lebih difokuskan pada perizinan pertambangan khususnya tambang galian golongan-c dan peningkatan
kontribusi
sector
pertambangan
pada
PRDRB.
Fokus
pembangunan pariwisata dititikberatkan pada peningkatan kunjungan pada PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 46
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
destinasi pariwisata dan
kontribusi pariwisata pada PDRB.
Fokus
pembangunan industry pada peningkatan kontribusi industry pada PDRB dan pertumbuhan industry.
Untuk bidang perdagangan difokuskan pada
peningkatan kontribusi perdagangan pada PDRB dan ekspor bersih perdagangan.
Sedangkan fokus pembangunan bidang transmigrasi
difokuskan pada peningkatan transmigrasi swakarsa. Adapun capaian kinerja masing-masing bidang, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.32 Capaian Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014 Capaian Kinerja No
Urusan
1
Energi SDM
dan
2
Pariwisata
3
Industri
4
Perdagangan
5
Indikator Kinerja Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan trhdp PDRB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata trhdp PDRB Kontribusi sektor industri trhdp PDRB Pertumbuhan industri Kontribusi sektor perdagangan trhdp PDRB Ekspor bersih perdagangan
2011
2012
2013
2014
69,71 % 0,25 %
88,33 % 0,53%
88,33 % 0,46%
26,72 % 0,51%
302.850 orang 1,71 %
263.954 orang 2,40 %
237.838 orang
267.842 orang
6,26 %
6,32 %
2,09 % 6,227 %
2,45 % 6,24 %
0,59 % 11,52 %
0,36 % 12,14 %
0,52% 13,38 %
0,22% 14,14 %
-
Rp.736.2 91.280
Rp.215.083. 150
Rp.616.136.99 0
81,85 %
81,85 %
81,85 %
ESDM
dengan
Transmigrasi Transmigrasi swakarsa 89,11 % Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014
Capaian
indikator
kinerja
bidang
indikator
pertambangan tanpa ijin mengalami peningkatan dari 69,71 persen pada tahun 2011 menjadi 26,72 persen pada tahun 2014. Demikian pula kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB relatif kecil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja bidang pariwisata dengan indikator kunjungan
wisata
dan
kontribusinya
terhadap
PDRB
menunjukkan
perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menggalakkan pariwisata. Meskipun demikian untuk tahun-tahun berikutnya perlu diupayakan peningkatan yang lebih baik lagi. Sementara pencapaian kinerja bidang perindustrian dengan indikator pertumbuhan industri mengalami penurunan drastis, yaitu dari 0,59 persen pada tahun 2011 turun menjadi 0,36 persen pada tahun 2012 dan pada PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 47
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
tahun 2013 mengalami peningkatan 0,52 dan pada tahun 2014 masih mengalami penurunan menjadi 0,22 persen. Capaian kinerja bidang urusan perdagangan pada indikator nilai ekspor bersih perdagangan senilai Rp.215.083.150 sedangkan kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 11,52 persen pada tahun 2011 menjadi 12,14 persen tahun 2012 begitupun pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan sebesar 13,38 persen serta pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 14,14 persen. Capaian
kinerja
bidang
urusan
pilihan
transmigrasi
yang
menggunakan rasio transmigrasi swakarsa mengalami penurunan capaian kinerja yaitu pada tahun 2014 sebesar 81,85 persen.
2.1.4.
Aspek Daya Saing Daerah Daya
saing
daerah
merupakan
salah
satu
aspek
tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Semakin maju daerah tersebut maka pola konsumsinya akan bergeser ke pengeluaran non makanan. Tingkat
kesejahteraan
penduduk
dapat
pula
dilihat
dari
pola
konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Secara umum, pengeluaran rumah tangga di bagi ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar dibanding proporsi konsumsi non-makanan menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 48
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah, dimana infrastruktur wilayah merupakan jaringan penghubung antara kawasan produksi ke kawasan pemasaran. Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang, karena pembangunan sektoral harus sinergi dengan pembangunan wilayah yang tertuang dalam rencana tata ruang. Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah dilakukan terhadap indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan, jenis, kelas, dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan pendukung utama pembangunan suatu wilayah, sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan
dan
irigasi merupakan
salah
satu
aspek terpenting untuk
meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan
perekonomian.
Investasi
akan
mendoromg
pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kabupaten Soppeng merupakan modal penting dalam menarik minat investor. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat dari indikator kinerja angka kriminalitas. Angka kriminalitas dapat
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 49
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas merupakan kunci
keberhasilan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia harus benarbenar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. a. Kualitas tenaga kerja Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan di Kabupaten Soppeng adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Grafik 2.4 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Soppeng Tahun 2013 120 100
97.73
96.63 90.41
85.53
80
72.2
66.59
60
57.82
52.6
52.37
SD SMP SMA
40 20 0 2011
2012
2013
Sumber : Soppeng dalam Angka 2013
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 50
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Ketenagakerjaan
merupakan
salah
satu
aspek
penting
bagi
pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Data ketenagakerjaan merupakan data vital yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan apabila ditinjau dari dimensi ekonomi dan dimensi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.
Dimensi
ekonomi
menjelaskan
kebutuhan
manusia
akan
pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi
sosial
berkaitan
dengan
pengakuan
masyarakat
terhadap
kemampuan ekonomi. Salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan yaitu terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terserap sehingga banyak penduduk yang menganggur. Pengangguran
merupakan
masalah
yang
sangat
kompleks
karena
memberikan pengaruh ke banyak hal baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki, maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan dan peningkatan kriminalitas pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu diusahakan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja serta produktivitas tenaga kerja sebagai fokus pembangunan bidang ketenagakerjaan saat ini, sehingga pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Indikator Angkatan Kerja bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu aktivitasnya tidak berkaitan dengan kegiatan bekerja secara produktif yaitu meliputi kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Soppeng yang merupakan hasil estimasi Sakernas Agustus 2012, penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 dari total jumlah penduduk Kabupaten Soppeng yang terdiri dari 62,05% orang angkatan kerja dan 37,95% orang bukan angkatan kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 51
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
bekerja sebesar 58,23% orang dan penduduk yang menganggur atau penganggur (terbuka) yaitu sebesar 3,82% orang. Grafik 2.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Di Kabupaten Soppeng Tahun 2013 100
94.461
80
70.616
60 40
20 0 Angkatan Kerja
Bukan Angkatan Kerja
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng
Grafik 2.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Di Kabupaten Soppeng Tahun 2013
1.01
Penganggur (Terbuka)
88.267
Bekerja
0
20
40
60
80
100
Jiwa
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng
b. Tingkat ketergantungan Tingkat
ketergantungan
penduduk
digunakan
untuk
melihat
gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk usia diatas 64 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 52
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan Ke II tahun 2015 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 53
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
2.1.
Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Millenium Development Goals (disingkat MDGs) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
sebagai
Tujuan
Pembangunan
Milenium
(TPM).
Tujuan
Pembangunan Milenium merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam. Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. United Nations Millennium Declaration). Lahirnya Deklarasi Milenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara
berkembang
dan
sebagian
negara
maju.
Deklarasi
ini
menghimpun komitmen para pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDGs. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target berikut indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan atas konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan
tanggung
jawab
negara
berkembang
untuk
melaksanakan
pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut. Secara ringkas, arah pembangunan yang disepakati secara global meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan kesetaraan gender dan
pemberdayaan
perempuan;
(4)
menurunkan
kematian
anak;
(5)
meningkatkan kesehatan maternal; (6) melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); (7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Walaupun
permasalahan
dan
tantangan
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng masih cukup banyak, Pemerintah Kabupaten telah bertekad untuk memenuhi komitmen mendukung Pemerintah dalam pencapaian target MDGs pada 2015 mendatang. Bahkan, Visi Kabupaten Soppeng secara subtantif memiliki semangat yang sama dengan MDGs sehingga agenda pembangunan Kabupaten Soppeng telah mengarah pada Sasaran dan Target yang hendak dicapai dalam MDGs seperti yang tergambar dalam Prioritas Pembangunan setiap tahunnya.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 127
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
TUJUAN DAN TARGET
INDIKATOR UNTUK MONITORING
Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $ 1 per hari menjadi setengahnya antara 1990 – 2015
1. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. 2. Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $ 1 per hari. 3. Kontribusi kuantil pertama penduduk berpendapatan terendah terhadap konsumsi nasional.
Target 2: Menurunkan proporsi penduduk
4. Prevalensi balita kurang gizi.
yang
5. Proporsi penduduk yang berada di bawah
menderita
kelaparan
menjadi
setengahnya antara tahun 1990-2015
garis konsumsi minium (2.100 kkal/per kapita/hari).
Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Memastikan pada 2015 semua
6. Angka Partisipasi Murni di sekolah dasar.
anak-anak dimana pun, laki-laki maupun
7. Angka Partisipasi Murni di sekolah
perempuan,
dapat
menyelesaikan
pendidikan dasar
lanjutan tingkat pertama. 8. Proporsi murid yang berhasil mencapai kelas 5. 9. Proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar. 10. Proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar. 11. Angka melek huruf usia 15-24 tahun.
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target
4:
Menghilangkan ketimpangan
12. Rasio anak perempuan terhadap anak
gender di tingkat pendidikan dasar dan
laki-laki di tingkat pendidikan dasar,
lanjutan pada 2005 dan di semua jenjang
lanjutan, dan tinggi, yang diukur melalui
pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.
angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki. 13. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks melek huruf gender). 14. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian. 15. Proporsi kursi DPR yang diduduki perempuan.
Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Target 5: Menurunkan angka kematian
16. Angka kematian balita.
balita sebesar dua pertiganya, antara
17. Angka kematian bayi.
1990 dan 2015
18. Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 128
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan angka kematian ibu
19. Angka kamatian ibu.
sebesar tiga perempatnya antara 1990 –
20. Proporsi pertolongan persalinan oleh
2015
tenaga kesehatan terlatih. 21. Angka pemakaian kontrasepsi.
Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya Target 7: Mengendalikan penyebaran 22. Prevalensi HIV di kalangan ibu hamil HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015.
yang berusia antara 15 -24 tahun. 23. Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi. 24. Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi. 25. Persentase anak muda usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai
menurunnya
jumlah kasus
malaria dan penyakit lainnya pada 2015
26. Prevalensi malaria dan angka kematiannya. 27. Persentase penduduk yang menggunakan cara pencegahan yang efektif untuk memerani malaria. 28. Persentase penduduk yang mendapat penanganan malaria secara efektif. 29. Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT. 30. Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru.
31. Angka kesembuhan penderita tuberkulosis. Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target
9:
Memadukan
pembangunan
prinsip-prinsip
berkelanjutan
dengan
kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.
32. Proporsi luas lahan yang tertutup hutan. 33. Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan. 34. Energi yang dipakai (setara barel minyak) per PDB (juta rupiah). 35. Emisi CO2 (per kapita). 36. Jumlah konsumsi zat perusak ozon (metrik ton). 37. Proporsi jumlah penduduk berdasarkan bahan bakar untuk memasak. 38. Proporsi penduduk menggunakan kayu bakar dan arang untuk memasak.
Target 10: Penurunan sebesar separuh,
39. Proporsi penduduk dengan akses
proporsi penduduk tanpa akses terhadap
terhadap sumber air minum yang
sumber
terlindungi dan berkelanjutan.
air
minum
yang
aman
dan
berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
40. Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
II - 129
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Target
11:
Mencapai
perbaikan yang
berarti dalam kehidupan penduduk miskin
41. Proporsi rumah tangga dengan status rumah milik atau sewa.
di pemukiman kumuh pada tahun 2020 Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Kemitraan Target 12: Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan keuangan
terbuka
yang
dan
melibatkan
sistem komitmen
Bantuan resmi pemerintah (ODA) 42. Total ODA untuk negara-negara kurang maju merupakan prosentase pendapatan
terhadap pengaturan manajemen yang
nasional bruto negara-negara anggota
jujur
OECD/DAC.
dan
bersih,
pembangunan
dan
pengurangan tingkat kemiskinan secara
43. Proporsi dari seluruh bantuan bilateral
nasional dan internasional.
ODA dari negara-negara donor
Target 13: Membantu kebutuhankebutuhan khusus negara maju, termasuk pembebasan tarif dan kuota eksport, mengembangkan program pembebasan dan penghapusan utang untuk negara paling miskin, dan bantuan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. Target 14: Membantu kebutuhan-
OECD/DAC dialokasikan untuk layanan
kebutuhan
khusus
negara-negara
tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauankepulauan kecil. Target 15: Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
social dasar (pendidikan dasar, kesehatan dasar, pangan, air bersih, dan sanitasi). 44. Proporsi bantuan bilateral negara-negara OECD/DAC sebagai bantuan resmi tanpa ikatan. 45. ODA yang diterima di negara-negara berkembang di wilayah terpencil sebagai bagian dari pendapatan nasional bruto. 46. ODA yang diterima di negara-negara berkembang kepulauan kecil. Akses pasar 47. Proporsi total impor negara maju (tidak termasuk persenjataan) dari negaranegara berkembang dan negara-negara kurang maju, diperlakukan bebas pajak. 48. Tarif rata-rata diatur oleh negara maju terhadap produk pertanian, tekstil, dan pakaian dari negara-negara berkembang. 49. Perkiraan dukungan sector agrikultur untuk negara-negara anggota OECD merupakan prosentase domestic bruto. 50. Proporsi ODA untuk membantu peningkatan kapasitas dalam perdagangan. Pengelolaan utang yang berkelanjutan (debt Sustainability) 51. Pengurangan Beban utang yang disepakati sesuai dengan inisiatif pengurangan utang bagi negara termiskin dengan beban utang yang berat
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 130
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
52. Komitmen pegurangan merupakan inisiatif negara-negara paling miskin dengan beban utang yang berat 53. Pembayaran utang merupakan prosentase dari eksport barang dan jasa Target negara
16:
Dalam
maju,
kerjasama
dengan
mengembangkan
dan
melaksanakan strategi produktif yang baik,
54. Angka pengangguran kaum muda usia 15-24 tahun, berdasarkan jenis kelamin dan jumlah.
dijalankan untuk kaum muda Target
17:
Dalam
kerjasama
dengan
55. Proporsi penduduk yang mendapatkan
perusahaan farmasi, menyediakan akses
layanan pengobatan dasar secara
pengobatan dasar yang terjangkau di
berkesinambungan
negara-negara berkembang. Target 18: Dalam kerjasama dengan pihak
56. Sambungan telephone dan cellular yang
swasta, membangun adanya penyerapan
dijangkau orang per 100 penduduk
keuntungan dari teknologi-teknologi baru,
57. Pengguna computer secara individu per
terutama
teknologi
informasi
dan
100 penduduk.
komunikasi.
Berikut Capaian MDGs Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2012 : Tujuan-1
“Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem”
Target-1
“Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari”
Kabupaten Soppeng telah berkontribusi secara nasional dilihat dari 3 (tiga) variable kemiskinan yang dijadikan tolak ukur. Persentase penduduk miskin Soppeng 9,38% atau lebih rendah dibandingkan dengan Prov. Sulawesi Selatan 9,83% dan Nasional 11,66%. Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,92% lebih rendah dibandingkan dengan Prov. Sulawesi Selatan 1,50% dan Nasional 2,08%. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Soppeng 0,18% lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 0,36% dan Nasional 0,55%. Target-2
“Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan ”
Pencapaian target ini dari tahun-tahun mengalami perbaikan, dilihat dari persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (severe underweight) mengalami penurunan 0,60 persen pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 0,72 persen, dan Persentase anakanak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (moderate underweight) juga mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 2,13 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang besarannya mencapai 2,44%.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 131
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tujuan-2 “Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua” Target-3 “Menjamin pada tahun 2015, semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar” Tampaknya, di bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Soppeng boleh dikatakan berhasil. Tujuan kedua MDGs ini adalah memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan dasar. Mencermati angka partispasi sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama cenderung stabil walaupun mengalami sedikit penurunan. Namun demikian angka di atas 90 persen merupakan angka yang sangat bagus melebih SPM pendidikan. Dilihat dari angka melek huruf dapat dipastikan mengalami peningkatan signifikan sampai titik tertinggi yaitu 100 persen. Tujuan-3 “Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan” Target-4 “Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015” Kesetaraan gender bukan hanya mengenai perempuan, tetapi mengenai perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, karena target ini menekankan pada pemberdayaan perempuan. Dalam banyak hal, perempuan di Kabupaten Soppeng telah mencapai kemajuan cukup signifikan dimana hampir semua strata sosial, ekonomi dan politik , perempuan ikut serta memegang peranan penting. Data tujuan ketiga MDGs menunjukkan hal tersebut dengan cukup jelas, rasio antara anak laki-laki dan perempuan di berbagai jenjang pendidikan.melebihi angka 100 persen di tahun 2012, demikian halnya dengan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan-4 “Menurunkan angka kematian anak” Target-5 “Menurunkan angka kematian Balita sebesar dua per tiga dalam kurun waktu 2000-2015” Kita semua ingin menikmati usia panjang dan hidup sehat. Kenyataannya, penduduk Kabupaten Soppeng secara statistik menunjukkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan harapan hidup (tabel 2.12) artinya masyarakat Soppeng dapat hidup lebih lama. Namun ada satu ukuran lainnya yang sangat penting, yaitu jumlah anak anak yang meninggal. Anak-anak, terutama bayi, lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi hidup yang tidak sehat. Itulah sebabnya tujuan keempat MDGs adalah mengurangi jumlah kematian anak. Angka kematian anak di Kabupaten Soppeng dapat ditekan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 sebesar PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 132
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
4,49 mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 2,10, untuk Angka kematian balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 sebesar 1,09 mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar
1,02.
Adanya penurunan
angka kematian bayi lebih disebabkan intensifnya pelaksanaan vaksinasi, seperti Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak mencapai 100 persen pada tahun 2012. Tujuan-5 “Meningkatkan kesehatan ibu” Target-6 “Menurunkan angka kematian Balita sebesar dua per tiga dalam kurun waktu 2000-2015” Melahirkan seyogyanya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali berubah menjadi tragedi. Sebenarnya, hampir semua kematian tersebut dapat dicegah. Karena itu tujuan kelima MDGs difokuskan pada kesehatan ibu, untuk mengurangi “kematian ibu”. Gambaran data di atas menunjukkan bahwa “tingkat kematian ibu” telah turun dari 209,83 menjadi sekitar 180,2 per 100.000 kelahiran. Penurunan tingkat kematian ibu merupakan implikasi semakin besarnya proses persalinan ditolong oleh tenaga medis yang terlatih 91,7 persen pada
tahun
2011 meningkat 94,8 persen pada tahun 2012. Pelayanan
kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat merupakan variabel yang paling berpengaruhi terhadap kesuksesan menekan angka kematian ibu melahirkan. Tujuan-6 “Memerangi hiv/aids, malaria, dan penyakit menular lainnya” Target-7 “Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015” Tujuan keenam dalam MDGs menangani berbagai penyakit menular paling berbahaya. Pada urutan teratas adalah Human Immunode_ ciency Virus (HIV), yaitu virus penyebab Acquired Immuno De_ ciency Syndrome (AIDS) terutama karena penyakit ini dapat membawa dampak yang menghancurkan, bukan hanya terhadap
kesehatan
keseluruhan.
masyarakat
namun
juga
terhadap
negara
secara
Risiko penularan HIV/AIDS terbesar adalah melalui kontak
langsung dengan darah yang tertular atau melalui hubungan seks tanpa pelindung. Para pengguna narkoba berisiko tinggi karena mereka sering tukar menukar jarum, sehingga memungkinkan penularan dari sisa darah pada alat suntik yang baru digunakan dari satu orang ke orang lain. Di Kabupaten Soppeng jumlah kasus yang tercatat sebanyak 2 (dua) kasus pada tahun 2011 dan tidak ditemukan tambahan kasus pada tahun 2012. Kondisi ini tidak mengindikasikan tidak ada tambahan kasus HIV/AIDS baru, ketidaktahuan
dan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
keengganan
masyarakat
pada tataran internasional melakukan
tes
darah
dan II - 133
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
memberikan informasi yang jujur terkait kondisinya menyebabkan informasi HIV/AIDS sangat terbatas. Target-8 “Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit pada tahun 2015” Dibandingkan HIV dan AIDS, TBC sudah ada lebih lama, dan saat ini, angka penduduk yang “BTA (Batang Tahan Asam) positif” TBC diukur per 100.000 orang tahun 2011 sebesar 117 dan tahun 2012 115.
Strategi standar
penyembuhan TBC adalah apa yang disebut strategi penyembuhan jangka pendek dengan pengawasan langsung (Directly-Observed Treatment Shortcourse/DOTS, di mana tingkat penyembuhan sekitar 87 persen pada tahun 2011. Tujuan-7 “ Memastikan kelestarian lingkungan” Target-9 “Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan
dan
program
nasional
serta
mengembalikan
sumberdaya lingkungan yang hilang” Pembangunan telah banyak mengorbankan lingkungan alam. Penebangan pohon, merusak lahan, membanjiri sungai-sungai dan jalur air serta atmosfer dengan lebih banyak polutan. Tujuan MDGs ketujuh adalah untuk menghalangi kerusakan ini. Pertama, tujuan ini menelaah seberapa besar wilayah yang tertutup oleh pohon. Dilihat dari foto satelit, Kabupaten Soppeng memiliki 51.241 Ha hektar “kawasan yang tertutupi pohon”. Kawasan yang paling terlindungi adalah ”kawasan konservasi” dan ”hutan lindung” seluas 34.287 Ha dengan rasio 25,55 persen Kawasan yang tertutupi pohon paling rentan adalah kawasan yang digolongkan “hutan konversi”, yang sesuai namanya bisa digunakan untuk tujuantujuan lain. Dalam konteks lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, dapat dikatakan berhasil dimana capainnya sebesar 100 persen. Target 10 “Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebsar separuhnya tahun 2015” Tujuan MDGs ketujuh antara lain menetapkan target untuk menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang tidak memiliki “akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman.” Dalam MDGs indikator yang dijadikan parameter adalah proporsi penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap satu ”sumber air yang terlindungi (improved water source)”. Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Soppeng dilihat dari proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 93,15 persen dibandingkan tahun 2011 sebesar 88,33 persen, dimana
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 134
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
proporsi di kawasan perdesaan lebih dari proporsi di kawasan perkotaan. Salah satu elemen penting yang menjadi tolak ukur kemampuan daerah menyediakan air bersih adalah PDAM, sampai tahun 2012 Cakupan pelayanan PDAM sebesar 6.939 KK atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Selain itu,
pasokan air yang terlindungi juga harus disertai dengan sistem sanitasi yang lebih baik karena dua hal tersebut saling berkaitan, seringkali bahkan sangat dekat. ada satu target MDGs untuk sanitasi. Target tersebut adalah untuk mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses ke sanitasi yang aman. Sekaitan dengan sanitasi, Di Kabupaten Soppeng proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak tahun 2011 sebesar 33,69 persen dan meningkat di tahun 2012 sebesar 38,94 persen.
Seperti halnya dengan air
bersih, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi di kawasan perdesaan lebih baik dari kawasan perkotaan. Taget 11 “Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2015” Salah satu persoalan yang menjadi perhatian MDGs adalah permukiman kumuh. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan muncul kebutuhan perumahan yang besar pula, akibatnya muncullah kawasan-kawasan padat penduduk yang pada gilirannya akan menumbuhkan kawasan kumuh. Dalam kasus ini, permukiman di Kabupaten Soppeng relative masih jauh dari kata “kumuh” walaupun ada sebagain kecil masuk dalam kategori ini.
Dilihat dari
kelayakan rumah hunian, inipun masih dalam kategori cukup baik mengingat secara statistic melebihi angka 80 persen. 2.2.
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pengentasan
kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng menurun 820 jiwa selama satu tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 sebesar 20.600 jiwa PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 135
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
(9,12%) dan pada tahun 2011 sebanyak 21.200 jiwa (9,36%), Tetapi pada tahun 2013 Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 21.300 jiwa (9.43%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 20,600 jiwa (9.12%). Grafik ini menunjukkan data jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Grafik ini menunjukkan pencapaian program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Soppeng menanggulangi kemiskinan. Grafik 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2013 21,400
9.4
9.36
21,200 21,000
9.35 9.3
21,200
9.25
Persen
Jiwa
20,800 20,600
9.2 9.12 20,600
20,400 20,200
9.43
9.15
21,300
9.1
20,000
9.05
19,800
9 2011
2012
2013
Jumlah Penduduk Miskin Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng
Dari grafik di atas terlihat bahwa pada Tahun 2011 sebesar 21.220 jiwa. Persentase penduduk miskin dari 9,36%
menurun menjadi 9,12%
pada tahun 2012 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sebesar 20.600 jiwa (9,12%), sedangkan pada tahun 2013 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 21.300 jiwa (9,43%). Selain
itu, besar kecilnya jumlah penduduk miskin
sangat
dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin memiliki ratarata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2007-2012, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dibanding keadaan pada tahun-tahun
sebelumnya
yaitu
sebesar
Rp.170.178,-/kapita/bulan
meningkat menjadi Rp.180.352,-/kapita/ bulan pada tahun 2010. Pada tahun
2011
terus
mengalami
peningkatan
menjadi
Rp.188.257,-
/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2012 masih terus meningkat menjadi Rp.196.508 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.202.666,-. Garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus mengalami kenaikan pertahun selama tujuh tahun terakhir (2007-2013) PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 136
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Grafik 2.8 Perkembangan Garis Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2007-2013 240,000 200,000 160,000 149,012
120,000
180,352 188,257
170,178
196,508 202,666
123,988
80,000 40,000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Garis Kemiskinan (Rp./Kpt./Bulan) Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng
Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
ternyata cenderung
mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Perbaikan
tingkat
pengeluaran
penduduk miskin
tidak bisa
dilepaskan dari berbagai dimensi lain dari kehidupan manusia, seperti kondisi
kesehatan,
pencapaian
pendidikan,
jaminan
masa
depan,
kepemilikan barang berharga/aset, akses terhadap informasi publik, kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, bersuara atau memberikan pendapat secara politik, dan peran sosial lainnya.
A. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan : a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan jalan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui : - Bidang Pendidikan; BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pendidikan Gratis (bantuan beasiswa SD/SMP/SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang
mampu dan bantuan
khusus siswa miskin
SD/SMP/SMA/SMK).
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 137
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
- Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui penanggulangan gizi & gizi kurang, JAMKESMAS dan Pelayanan Kesehatan Gratis. - Bidang Ekonomi; Beras Miskin b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; Strategi yang dilakukan dengan jalan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui : - Bidang Ekonomi; Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM) - Bidang Pertanian; mengembangkan pertanian terintegrasi; - Bidang
Perindustrian
Perdagangan
dan
Koperasi
UMKM;
pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro; - Bidang Sosial; Bantuan Modal Usaha bagi penduduk miskin; - Bidang Ketenagakerjaan; perluasan kesempatan kerja dan berusaha, transmigrasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja - Bidang Perumahan dan Pemukiman; bantuan bahan bangunan dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi. c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; Strategi yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat miskin yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Salah satunya melalui pengembangan UMKM dan koperasi yang diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap permodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan
kewirausahaan,
penataan
organisasi,
pengembangan
jaringan kemitraan dan sistem pendukung usaha serta penyediaan skimskim pembiayaan alternatif. d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan dengan menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Selanjutnya disinergikan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng setiap tahunnya.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 138
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang
dengan
kondisi
riil
saat
ini,
adalah
merupakan
permasalahan
pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dari segenap stakeholder pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan kategorisasi agenda pembangunan daerah dan atau
beberapa
unsur
yang
dianggap
memiliki
pengaruh
yang
saling
berhubungan. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud adalah : 1. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan masih merupakan masalah dan isu strategis bagi Kabupaten Soppeng hingga saat ini. Meskipun jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun, dari 23.300 jiwa (10,42%) pada tahun 2010 menjadi 21.220 jiwa (9,36%) pada tahun 2011,dan pada tahun 2012 terus mengalami penurunan menjadi 20.400 jiwa (9,12%) dan pada tahun 2013 menjadi 21.300 jiwa (9,43%) namun penurunan angka kemiskinan tersebut berlangsung relatif lambat sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguhsungguh dalam lima tahun ke depan. 2. Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan Pembangunan pendidikan selama ini masih diperhadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, masih rendahnya akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan terutama tingkat pendidikan menengah, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah dengan jumlah peserta didik yang potensial, serta belum optimalnya proses belajar mengajar dan tata kelola pendidikan. 3. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Pembangunan kesehatan selama ini menghadapi sejumlah masalah seperti masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan; (1). masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak, (2). masih rendahnya status gizi masyarakat terutama pada bayi, (3). masih tingginya
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 139
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti DBD, Diare, dan TBC, (4). Masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis, (5). Masih terbatasnya ketersediaan obat, pengawasan obat dan makanan dan (6). Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut di atas telah menyebabkan berbagai indikator di sektor kesehatan belum menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan, misalnya masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, dsb. 4. Belum Optimalnya Pelayanan Publik Terkait dengan pelayanan publik, masih terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah, belum efektifnya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil, yang ditandai dengan belum akuratnya data-base kependudukan. 5. Masih Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Secara umum, ketersediaan infrastruktur dasar di daerah ini masih jauh dari memadai. Terdapat indikasi yang menunjukkan masih adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai. Selain itu, persentase rumah tangga yang telah menikmati air bersih yang layak dan energi listrik, juga tampak relatif rendah. Sarana perkotaan, seperti drainase dan pembuangan sampah, menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya memuaskan. Sedangkan sarana perdesaan, seperti jaringan irigasi dan jalan desa, juga tampak memerlukan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah menghambat mobilitas
manusia
dan
barang,
akselerasi
pertumbuhan
ekonomi,
memperlambat proses transformasi perekonomian, menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat. 6. Belum Optimalnya Produksi, Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian Permasalahan di sektor pertanian ditandai oleh masih rendahnya produksi, tingkat produktivitas, dan kualitas produk. Belum berkembangnya sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri, rendahnya peningkatan nilai tambah (added value) di sektor pertanian. Selain itu, masih terbatasnya penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi, masih lemahnya kelembagaan petani, masih terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan, belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen, masih terbatasnya usaha dan produksi pertanian organik yang dikembangkan secara terintegrasi, serta
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 140
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
sejumlah permasalahan lain yang dihadapi di sektor pertanian. Seluruh masalah tersebut perlu ditangani secara serius, mengingat sektor pertanian merupakan penghasil terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng, sumber mata pencaharian utama masyarakat lokal, dan merupakan sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi. 7. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan proses penyusunan keuangan daerah (APBD) yang belum dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan arahan peraturan perundangan yang berlaku. Pada level SKPD, penyusunan kebutuhan anggaran dan laporan penggunaan anggaran, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran. Terkait dengan pengelolaan aset daerah, permasalahan yang muncul adalah belum terinventarisasi dan tercatatnya aset daerah yang sesuai dengan peruntukannya serta belum tertibnya pengalihan aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Masih Rendahnya Daya Tarik dan Daya Saing Wilayah Salah satu indikasi penting dari rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah adalah rendahnya nilai penanaman modal baik dalam negeri maupun asing serta terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Soppeng. Kondisi
ini
dipengaruhi
oleh
banyak
faktor,
diantaranya,
belum
terpromosikannya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tujuan investasi, belum teridentifikasinya secara akurat potensi dan peluang investasi daerah, belum berkembangnya wilayah agropolitan, belum ditetapkannya kawasan strategis sesuai dengan potensi wilayah, masih minimnya kemitraan dengan lembaga keuangan, swasta, dan lembaga donor dalam pembiayaan pembangunan daerah, belum optimalnya pemanfaatan ruang berbasis RTRW, belum berkembangnya kerjasama antar daerah, dan sebagainya. 9. Menurunnya Kualitas Lingkungan Menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat tidak seimbangnya rasio kerusakan lingkungan dengan upaya untuk mengatasinya seperti reboisasi dan rehabillitasi kawasan hutan dengan pembalakan liar (illegal logging) dan perambahan hutan. Disamping itu, eksploitasi tambang golongan C yang mengabaikan aspek daya dukung lingkungan, juga telah memberi dampak buruk terhadap kualitas lingkungan.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 141
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Indikasi menurunnya kualitas lingkungan, juga dapat diamati dari tingginya potensi wilayah banjir yang ditandai dengan semakin meluasnya spot wilayah banjir, dan meningkatnya sedimentasi pada daerah aliran sungai. 10. Belum Berkembangnya Kegiatan Kepariwisataan Meskipun sektor pariwisata telah ditempatkan sebagai sektor prioritas, namun kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun di daerah ini terdapat berbagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, namun keberadaan objek wisata
tersebut
belum
memberikan
dampak
yang
signifikan
bagi
perekonomian daerah dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat serta belum dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 11. Belum Teraktualisasinya Nilai-nilai Agama dan Budaya Permasalahan utama yang terkait dengan nilai-nilai agama dan budaya adalah berkurangnya kualitas dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, yang ditandai dengan adanya penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perilaku seks di luar nikah, pornografi di kalangan remaja, dan berbagai kriminalitas dan tindak pidana. Sedangkan berkurangnya aktualisasi nilai-nilai budaya, ditandai dengan bergesernya pola perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial, lunturnya budaya saling menghargai dan menghormati, dan renggangnya hubungan kekerabatan, yang dalam falsafah bugis dikenal dengan istilah “sipakatau, sipakalebbi, siamasei“. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun 2014 pada prinsipnya telah terlaksana, namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut : Tabel 2.35 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah No
Kriteria/Aspek
I A
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tataran Pengambil Keputusan Ketentraman dan ketertiban umum daerah Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Efektivitas proses pengambilan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Urusan
Wajib Wajib
Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Kondisi umum daerah kondusif Masuk dalam agenda RPJMD
Permasalahan
Belum konsistensi pelaksanaan di tingkat SKPD
Wajib
Masuk dalam agenda RPJMD
Belum konsistensi pelaksanaan di tingkat SKPD
Wajib
Ada dalam kesepakatan agenda tahunan Masuk dalam agenda
-
Wajib
Belum
konsistensi
II - 142
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
No
Kriteria/Aspek
Urusan
keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
II
Faktor-faktor Penentu Keberhasilan RPJMD
Permasalahan pelaksanaan di tingkat SKPD
Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Wajib
Masuk dalam agenda RKPD, Renstra dan Renja
-
Wajib
Animo masyarakat dalam konsultasi publik cukup tinggi
-
Wajib
Proses pembahasan disiarkan melalui media massa
-
Wajib
-
-
Wajib
-
-
Wajib
-
-
Wajib
Dirumuskan RKPD
Wajib
Tingkat capaian SPM
Wajib
Langsung ditangani bupati melalui rapat koordinasi Sudah masuk dalam penetapan kinerja dalam RPJMD
Penataan kelembagaan daerah
Wajib
Pengelolaan daerah
kepegawaian
Wajib
Perencanaan daerah
pembangunan
Wajib
dalam
Perda Pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Jumlah pegawai sebanyak 6.493 orang sampai tahun 2012 Proses perencanaan dari musrenbangdes sampai musrenbangkab Proses penyampaian APBD
-
Belum konsisten dalam pelaksanaannya Belum ditetapkannya SPM oleh beberapa kementrian lembaga yang menjadi acuan penetapan target SPM untuk tiap urusan -
Pendistribusian dan penempatan pegawai belum optimal sesuai kebutuhan Belum optimal pelaksanaannya
Pengelolaan keuangan daerah
Wajib
Pengelolaan daerah
milik
Wajib
SK Bupati tentang pengangkatan pengelola barang
Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kesejahteraan masyarakat
Wajib
-
-
Wajib
-
Pelayanan umum Daya saing daerah
Wajib Wajib
TKPK, Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis Peraturan SOP SOP Perizinan
barang
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Proses penyampaian APBD belum tepat waktu SDM yang terbatas kemampuannya
II - 143
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Dari pengujian aspek/kriteria pelaksanaan urusan wajib ditemukan beberapa
permasalahan
pembangunan.
dalam
pengioptimalkan
pencapaian
kinerja
Permasalahan yang dihadapi dalam kerangka implementasi
program pembangunan lebih dipengaruhi belum konsistensi pelaksanaan program di tingkat SKPD, belum ditetapkannya SPM oleh beberapa kementrian lembaga yang menjadi acuan penetapan target SPM, pendistribusian dan penempatan pegawai belum optimal sesuai kebutuhan, pProses penyampaian APBD belum tepat waktu, SDM yang terbatas kemampuannya Selain permasalahan pembangunan daerah di atas, permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah permasalahan atau isu penting terkait dengan kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sesuai dengan tabel berikut: Tabel 2.36 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya Isu Penting dan Masalah Mendesak No. Tingkat Nasional (RKP) 1
2
3
Penanganan
banjir
dan
Tingkat Provinsi (RKPD
Lingkungan Eksternal
Prov. Sul Sel)
Lainnya
Meningkatkan
Produksi
dan
bencana lainnya
Kualitas Hasil Produksi Pertan
Pemenuhan amanatUU 40/2004
Pembangunan
tentang Sistem Jaminan Sosial
Pengolahan
Nasional(SJSN)
Pelayanan Publik
Permasalahan
perburuhan
dalam negeri
Industri dan
Pembangunan
Peningkatan
Pemanasan global
Maraknya
aksi
pelanggaran
hak
asasi
manusia Infrastruktur
Wilayah & Permukiman untuk
Maraknya jaringan sel baru kelompk terorisme
Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional 4
Penanganan keamanan dalam
Peningkatan Akses dan Kualitas
Maraknya illegal logging
negeri
Layanan
dan ilegal fishing
Pendidikan
dan
Kesehatan 5
Stabilitas
politik
menjelang
Pemilu2014 6
Peningkatan
kapasitas
pengelolaan Lingkungan Hidup
Kesenjangan
pendapatan
-
dalam masyarakat 7
Mengurangi
Maraknya
human
trafficking Pandemi
penyakit
baru
seperti flu burung
Defisit
APBN
-
-
melebihi batas toleransi 3% dengan
rencana
menaikkan
harga BBM
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 144
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
A. Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran
keberhasilan
pencapaian
Pembangunan
Daerah
dari
sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Soppeng (2015) dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dimaksud secara terstruktur dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi, pendapatan per kapita, jumlah dan persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta dimensi-dimensi pembentuknya, persentase RT yang menikmati listrik, dan pendapatan/ daya beli masyarakat Tabel 2.37 Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Target URAIAN 2015 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,50 Jumlah Penduduk (jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Inflasi (%)
226.737 5,80 5,0
PDRB Perkapita (Rp)
29.232.921
Persentase Penduduk Miskin (%)
8,00
Indeks Pembangunan Manusia
77,53
Angka Harapan Hidup (Tahun)
72,34
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Melek Huruf (%) Persentase Listrik
RT
yang
90,94 Menikmati
Pendapatan/Daya Beli Masyarakat (Rp)
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
8,07
95,97 655.958,72
II - 145
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum
Indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah. Urusan wajib dimaksud terdiri atas sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan Ketahanan Pangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, serta komunikasi dan informatika. Sedangkan urusan pilihan terdiri atas pertanian, kehutanan, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
Tabel 2.38 Target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Soppeng, Tahun 2015 URAIAN 2015 Urusan Wajib Pendidikan
Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) APK Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)
55.00
Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Pendidikan Lanjutan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Ratio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Ratio Sekolah terhadap murid Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK.MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
97.00% 75.00% 95.00% 219 204 0.28% 0.50% 100% 99% 99% 97% 71,47% 70.00% 98 108 100% 1% 99% 90%
II - 146
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Rasio Posyandu persatuan balita
Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk
95% 80% 90% 90% 80% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 100
*> 1 100% 100% 100% 100% 60
100%
100% 100% 100% 80% 212.5 62.86% 6
Rasio Rumah Sakit Per penduduk
0,01
Rasio Dokter per satuan penduduk
40
Pelayanan Gawat Darurat (GD)
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota) Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
100% 24 jam 100% 1 Tim ≤5 90% 100%
Pelayanan Rawat Jalan
Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Waktu tunggu di Rawat Jalan Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
100% ≤ 60 menit ≥ 90 % 100%
II - 147
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Pelayanan Rawat Inap Pemberi pelayanan rawat inap Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Jam visite dokter spesialis Kejadian infeksi pasca operasi Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kejadian pulang paksa Kepuasan Pelanggan Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif Kejadian kematian dimeja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anantesi dan salah penempatan endotracheal tube
100% 100% 100% ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 100% ≤ 1,5 % ≥ 90 % 100%
≤ 2 hari ≤1% 100% 100% 100% 100% ≤6%
Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak
Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Berencana Mantap Konseling KB Mantap Kepuasan Pelanggan Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kepuasan pelanggan Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasaan Pelanggan Penulisan resep sesuai formularium PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
100% 100% 100% ≤ 100 % 100% 100% ≥ 80% ≤3% 100% ≤ 3 jam 100% ≤2% ≥ 80 % ≤ 140 menit 100% 100% ≥ 80 % ≤ 50% 100% ≥ 80 % ≤ 30% ≤ 60% 100% ≥ 80 % 100% II - 148
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Kejadian reaksi transfuse Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah Baku mutu limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih Koordinasi APD Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
≥ 90 % ≤ 20 % 100% 100% ≤0,01% 100%
100% 100% ≤ 10 menit ≤ 15 menit
100% 100% 100% 100% 100% 100% ≥ 60 % ≥ 40 % 100% ≤ 2 jam 100%
24 jam 100%
≤ 2 jam ≤ 2 jam 100% 100%
100% 100% 75% 75% 75%
57.50% II - 149
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik Perumahan RT pengguna air bersih RT ber Sanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh Rumah layak huni Penataan Ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Perencanaan Pembangunan Kesesuaian Prioritas Pembangunan Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Perhubungan Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Lingkungan Hidup Persentase Penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Status Mutu Air Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air Pertanahan Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan catatan sipil Kepemilikan KTP Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional berbasis NIK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan KB dan KS Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Prevelensi peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
523.992 Km 0.001% 1.57% 46.88% 1 unit 37,48% 75.00% 85% 0.00% 80% 500 10.07% 100% 100% Ada Ada Ada 100% 6.00% 91% 24 Menit - MPU 50.000 - Barang 60.000
13.95% 100% 100% 113.77 100% 13% 100% 100% 100% 95% 950 Tidak Ada Telah diterapkan
10.30% 59.80% 0.001% 89.00% 2.88 750 75.00% 19,30%
II - 150
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Ketenagakerjaan Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Koperasi dan UKM Persentase Koperasi yang aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Usaha mikro dan kecil Penanaman Modal Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Lapangan olahraga Kesbang dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan Penegakan Perda Cakupan Patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten Jumlah Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Keberadaan Perda/Perbup tentang Konsultasi publik Sistem Informasi Manajemen Pemda Indeks kepuasan layanan masyarakat
persentase rekomendasi atas pengawasan yang ditindak lanjuti;
temuan
hasil
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Waktu penetapan APBD Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006 Belanja untuk pelayanan dasar
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
6 bh 5.5% 5.5% 2 71.69% 780 org 12 1 98.00% 2.15% 65% 20% 10 kali 9 buah 100% 12 20 5 5 112 2 keg 2 keg 20 18.76% 5.56 24 kali 8 kec 100% 27 8 kec 55 menit
Ada 3 bh Ada 80% WTP Tepat Waktu Ada Tepat Waktu 52.85%
II - 151
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Belanja Publik terhadap DAU Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (realisasi) Rasio SILPA terhadap total pendapatan Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
Perda atas inisiatif DPRD Ranperda yang disetujui DPRD Rasio jabatan yang terisi Ada tidaknya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Rata-rata Ketersediaan pangan utama (Ton) Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Penguatan Cadangan Pangan Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Statistik Buku Kabupaten dalam angka Buku PDRB Kabupaten Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM Pengelola kearsipan Komunikasi dan Informatika Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/ TV lokal Wibesite milik pemerintah daerah Pameran/ekspo Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan per tahun Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian -
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Padi (GKG) Jagung (Pipilan Kering) Kedele (Pipilan Kering) K. Tanah (Biji Kering) K. Hijau (Biji Kering)
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
34.98% 100% 70.78% 5.00% 2.00% 100% 100% 1 100% 100 Ada 5 204,391 90 60 90 90 90 80 60 17 D/K 14 D/K 3 bh 100% 95% 75% Ada Ada 2.2% 1 Keg 30 bh 4 bh Ada 6 kali 1 0,08% 0,010%
65,91 kw/ha 60,45 kw/ha 31,41 kw/ha 23,89 kw/ha 16,72 kw/ha 108,02 kw/ha
II - 152
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
-
Ubi Kayu (Umbi Basah) Ubi Jalar (Umbi Basah)
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB Energi dan SDM Pertambangan tanpa izin Kontribusi pertambangan terhadap PDRB Pariwisata Kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Perikanan Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Perdagangan Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi Perindustrian Kontribusi sector industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industry Cakupan bina kelompok pengrajin Transmigrasi Transmigran
79,92 kw/ha
49,81% 100% 4,09% 7,00% 0.19% 94% 0,59% 297.162 orang 0,96 1,70% 5.00 Ton 7.500 Ton 25 klp 3.219 Ton 12,74% 16.56% 7.54% 0.52% 4,01% 4.03% 0%
Indikator Kinerja Aspek Daya Saing Daerah
Indikator kinerja pada aspek daya saing dari terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, pengeluaran per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, luas wilayah produktif, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah perkotaan, luas persawahan beririgasi teknis, kapasitas air bersih, angka kriminalitas, jumlah demonstrasi. Jumlah persetujuan investasi dll, Tabel 2.39 Indikator Kinerja Utama (IKU) Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Soppeng dan Target Tahun 2015 URAIAN 2015 Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)
1.450.000
Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita (%)
54.69
Nilai tukar petani (%)
84.41
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Luas Wilayah Produktif (Ha)
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
57.50% 85.716,54
II - 153
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)
28
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)
11.900
Luas Persawahan Beririgasi Teknis (Ha)
20.600 453 Ltr/Detik
Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM Angka kriminalitas per 10.000 penduduk
13,68
Jumlah demonstrasi
2 kali
Jumlah persetujuan investasi
2.071
Keberadaan E-procurement
Ada
Sumber : RPJM Kab. Soppeng 2011-2015
B. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan terhadap indikator kinerja yang
telah dicapai pada tahun
2014 yang
membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 52 indikator. Tabel 2.40 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Tahun 2014 Capaian
Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
Kinerja Thn
Satuan Target
1
Pertumbuhan Ekonomi
2
Jumlah Penduduk
3
Tingkat Pengangguran
%
(%)
7.33
7.57
103.27
226,152
250,996
110.99
%
6.15
6.56
106.67
Jiwa
Terbuka
2014
Realisasi
4
Tingkat Inflasi
%
5.0
0
0.00
5
PDRB Perkapita
Rp
24,360,768
17,555,551
72.06
6
Angka Harapan Hidup
Tahun
72.19
71.93
99.64
7
Rata-Rata
Tahun
7.88
7.37
93.53
%
91.40
95.11
104.06
Rp
652,760.19
646,381.89
99.02
Rp
1,325,000
450,639
34.01
81.95
0
0.00
Lama
Sekolah 8
Persentase RT yang Menikmati Listrik
9
Pendapatan/Daya Beli Masyarakat
10
Pengeluaran per kapita per bulan
11
Nilai tukar petani
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
%
II - 154
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
12 13 14 15 16 17
Pengeluaran Konsumsi % 52 43.19 Non Pangan Luas Wilayah Produktif Ha 85,716.54 95,953 Luas Wilayah Ha 28.50 30.45 Kebanjiran Luas Persawahan Ha 18.727 0 Beririgasi Teknis Kapasitas air bersih Ltr/Detik 412 265 yang disalurkan PDAM Keberadaan EAda Ada procurement Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar:
83.06 111.94 93.16 0.00 64.32 100.00
18
-Padi
Kw/Ha
65.38
58.86
90.03
19
-Jagung
Kw/Ha
59.15
51.69
87.39
20
-Kedelai
Kw/Ha
30.62
17.64
57.61
21
-Kacang Tanah
Kw/Ha
23.82
18.5
77.67
22
-Kacang Hijau
Kw/Ha
16.59
13.28
80.05
23
-Ubi Kayu
Kw/Ha
106.90
178.65
167.12
24
-Ubi jalar
Kw/Ha
79.65
100.43
126.09
25
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani Populasi Ternak Sapi Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Unggas Produksi Daging Ternak Besar Jumlah Produksi Perikanan Jumlah komsumsi ikan
%
49.72
38.26
76.95
100
100
100.00
ekor
32,745
36,310
110.89
ekor
14,250
19,555
137.23
ekor
1,070,150
1,394,172
130.28
ekor
769,664
762,510
99.07
4,500
3,941.9
87.60
7,350
6,652
90.50
22
20
90.91
3,108
3,196
102.82
12.34
76.09
616.61
14.90
0.80
5.37
7.51
4.93
65.65
0.51
4.93
966.67
3.32
1.25
37.65
3.34
100
2994.01
97.02
96.46
99.42
1.79
3.33
186.03
55.00
98.06
178.29
294,332
267,842
91.00
0.97
0.88
90.72
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36
37
38
39 40
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan Industri
43
Cakupan bina kelompok pengrajin Persentase koperasi yang aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Usaha Mikro dan Kecil
44
Kunjungan wisata
45
Persentase pertumbuhan kunjungan wisata
41 42
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
%
Ton Ton Klp Ton %
%
%
%
% % % % % orang %
II - 155
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
46
47
48 49 50 51
52
Kontribusi Pariwisata PDRB
sektor terhadap
Angka Sengketa pengusaha-pekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan Perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Transmigran
%
%
1.80
1.77
98.33
4
0
100.00
71.69
10.33
14.41
745
87
11.68
10
409
4090.00
2
0
100.00
14
0
0.00
Orang
%
C. Menurunnya Angka Penduduk Miskin
Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya menurunnya angka penduduk miskin. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 29 indikator. Tabel 2.41 Pencapaian Sasaran II Menurunnya Angka Penduduk Miskin Tahun 2014 Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
Satuan
Capaian Kinerja Thn 2014 (%)
Target
Realisasi
2,9
3.05
94.83
3.65
101.39
1.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2.
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun
%
3,60
3.
Rasio akseptor KB
%
750
723
96.40
4.
Prevelensi peserta KB aktif
%
75,0
72.33
96.44
5.
%
19,4
14.88
123.30
6.
Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera 1 Cakupan Anggota BKB ber-KB
%
79.0
66.74
84.48
7.
Cakupan Anggota UPPKS ber-KB
%
92.0
85.75
93.21
8.
Rasio PLKB/PKB
%
100
37
52.86
9.
Rasio PPKBD
%
100
100
100.00
10.
Persentase Penduduk Miskin
%
8,39
9,43
87.60
11.
%
10,28
12.55
122.08
%
59,75
87.45
146.36
13.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT
%
0,01
0.019
10.00
14.
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
88,97
72.61
81.61
15.
Rata-Rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK
Desa/K el
17
70
411.76
14
70
500.00
12.
16.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Desa/K el
II - 156
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
17.
LPM Berprestasi
18.
PKK Aktif
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Desa/K el %
3
3
100.00
100
100
100.00
Posyandu Aktif
%
100
100
100.00
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Regulasi Ketahanan Pangan
%
70
70
100.00
5
3
60.00
198.438
156,084
78.66
85
360.59
424.22
55
0
0.00
85
100
117.65
80
100
125.00
85
85
99.88
75
100
133.33
55
0
100.00
buah
Rata-rata Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Penguatan Cadangan Pangan
ton
Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di Daerah
%
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
%
Pengawasan dan Keamanan Pangan
%
Pembinaan
Penanganan daerah Rawan Pangan
% %
%
%
D. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 4 indikator. Tabel 2.42 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Tahun 2014 Tahun 2014
No. 1. 2. 3. 4.
Indikator Kinerja
Satuan
RT Bersanitasi RT pengguna air bersih Lingkungan Pemukiman Kumuh Rumah layak huni
% % % %
Target
84.50 74.00 0.01 79
Realisasi
90.85 81.83 0.00063 81.23
Capaian Kinerja Thn 2014 (%)
107.51 110.58 193.70 102.82
E. Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya membaiknya Indeks pembangunan manusia (IPM). Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 140 indikator.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 157
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014 Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian Kinerja Thn 2014 (%)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) 1
APK Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Pendidikan Dasar
54.03
62.93
116.47
2
Angka Partisipasi Murni (APM ) SD/MI/Paket A
96.88
97.35
100.49
3
73.00
70.92
97.15
94.00
65.89
70.10
216
121
56.02
6
Angka Partisipasi Murni (APM ) SMP/Mts/ paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B Ratio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid
199
141
70.85
7
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0.3
0.17
143.33
8
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts
0.56
0.59
94.64
9
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100
100
100.00
10
Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts
98.27
99.76
101.52
11
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts
99
97.7
98.69
12
Angka Melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA / SMK/MA Pendidikan Lanjutan
96.99
95.53
98.49
13
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Ratio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid
70.16
49.09
69.97
69.69
64.08
91.95
97
452
465.98
107
297
277.57
4 5
14 15 16 17
100
91.91
91.91
18
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf Angka Putus Sekolah ( APS ) SMA/SMK/MA
1.20
0.85
129.17
19
Angka Kelulusan ( AL ) SMA/SMK/MA
98.65
98.53
99.88
20
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ke atas Pelayanan Kesehatan Dasar
87.50
90.07
102.94
21
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
95
90.34
95.09
80
80.06
100.08
90
94.96
105.51
90
95.6
106.22
80
53.86
67.33
90
103.84
115.38
100
100
100.00
90
71.95
79.94
100
100
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 158
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
32 33
3435363738
Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan penemuan dan penderita penyakit
73
73.51
100.70
*≥ 1
0.01
100.00
100
10.64
10.64
100
46
46.00
100
111.94
111.94
100
100
100.00
60
17.73
29.55
100
79.19
79.19
100
3.15
3.15
100
79.19
100
100
100.00
80
97.14
121.43
penanganan
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 thn Penemuan pasien TBC BTA positif Penemuan penderita Pneumonia ditangani Penderita DBD yang ditangani
balita
Penemuan penderita diare Rasio Posyandu persatuan balita
39
Cakupan Pelayan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan
40
43
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif
44
Cakupan Puskesmas
212.5
212.5
100.00
45
Cakupan pembantu puskesmas
62.86
62.86
100.00
46
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit Per penduduk
6
6
100.00
0.01
0.01
100.00
40
22.33
55.83
100
100
100.00
24
24
100.00
1
0
0.00
41
42
47 48
79. 19
50
Rasio Dokter per satuan penduduk Pelayanan Gawat Darurat (GD) Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota)
51
Ketersediaan tim penanggulangan bencana
52
Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD
≤5
5
100.00
53
Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Waktu tunggu di Rawat Jalan
85
95.18
111.98
100
100
100.00
100
100
100.00
60
49
54
55 56
120
50.00
Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap
90
88.50
98.33
100
100
100.00
59
Pemberi pelayanan rawat inap
100
100
100.00
60
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
100
100
100.00
61
Jam visite dokter spesialis
100
100
100.00
62
Kejadian infeksi pasca operasi
≤ 1,5
0
100.00
63
Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kejadian pulang paksa
≤ 1,5
4.4
34.09
100
100
100.00
≤ 1,5
9.14
65.60
Kepuasan Pelanggan Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis ditangani dengan strategi DOTS
≥ 90
94.15
100.00
100
100
100.00
57 58
64 65 66 67
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
yang
II - 159
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Bedah Sentral 68
Waktu tunggu operasi elektif
≤2
0.02
100.00
69
Kejadian kematian dimeja operasi
≤1
0
100.00
70
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
100
100
100.00
71
Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi
100
100
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anantesi dan salah penempatan endotracheal tube
≤6
0
100.00
Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
100
100
100.00
100
100
100.00
77
Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr
100
100
100.00
78
≤ 100
100
100.00
79
Pertolongan persalinan melalui cesaria Keluarga Berencana Mantap
100
100
100.00
80
Konseling KB Mantap
100
100
100.00
81
Kepuasan Pelanggan
≥ 80
93.86
100.00
Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif
≤3
0.15
100.00
100
100
100.00
72 73 74
75 76
82 83
seksio
Radiologi 84
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
≤3
7.5
100.00
85
Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan
100
100
100.00
86
Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
≤2
2.71
36.90
87
Kepuasan pelanggan
≥ 80
95
100.00
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan Farmasi
≤ 140
120
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
≥ 80
80
100.00
≤ 50
40
100.00
100
100
100.00
≥ 80
95
100.00
95
Waktu tunggu pelayanan obat jadi
≤ 30
8.5
100.00
96
Waktu tunggu pelayanan obat racikan
≤ 60
12.56
100.00
97
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
100
97.64
97.64
98
Kepuasaan Pelanggan
≥ 80
80
100.00
99
Penulisan resep sesuai formularium Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
100
98.1
98.10
≥ 90
100
100.00
Laboratorium Patologi Klinik 88 89 90 91 92 93 94
100 101
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
≤ 20
38.78
51.57
102
Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet
100
100
100.00
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 160
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
103
Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Kejadian reaksi transfuse Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah
100
87.42
87.42
≤ 0,01
0
100.00
100
100
100.00
100
74.05
74.05
100
100
100.00
≤ 10
4.09
100.00
≤ 15
3.24
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
113
Baku mutu limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
100
100
100.00
114
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
100
100
100.00
115
Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah
100
100
100.00
≤ 60
170.37
100.00
≤ 40
81.62
100.00
100
100
100.00
≤2
2
100.00
100
67.7
67.70
24
24
100.00
100
100
100.00
≤2
0.5
100.00
≤2
2
100.00
100
100
100.00
100
100
100.00
Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
100
100
100.00
100
100
100.00
129
Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih
75
40.5
54.00
130
Koordinasi APD Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit
75
100
133.33
75
100
133.33
104 105
106 107 108 109
110 111
112
116 117 118 119 120
121 122
123
124 125 126
Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.
Pelayanan Laundry 127 128
131
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 161
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
132
Indeks Pembangunan Manusia
76.39
73.71
96,49
133
Angka Harapan Hidup
72.19
71,93
99,64
134
Rata-Rata Lama Sekolah
7.88
7,37
93,53
135
Angka Melek Huruf (%)
89.86
88.74
98,75
136
Jumlah organisasi pemuda
12
11
91.67
137
Jumlah organisasi olahraga
20
24
120.00
138
Jumlah kegiatan kepemudaan
5
5
100.00
139
Jumlah kegiatan olahraga
5
5
100.00
140
Lapangan olahraga
112
146
130.36
F. Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah
Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya membaiknya
sarana
dan
prasarana
wilayah.
Jumlah
indikator
untuk
menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 16 indikator. Tabel 2.44 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2014 Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
Satuan Target
1 2 3
4 5 6
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
%
Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam)
KM
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m)
%
Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar
%
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
% unit
Realisasi
Capaian Kinerja Thn 2014 (% )
57.00
36.04
511,212
329,592
0.001
0.218
218.00
1.52
103.18
44.27
95.39
2
200.00
1.57 46.41 1
63.23 64.47
7
Luas irigasi Kab. Dalam kondisi baik
%
31.99
65.00
203.19
8
Angkutan darat
%
5.01
4.98
99.40
9
Kepemilikan KIR angkutan umum
%
90
82
91.11
10
Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Menit
24
24
100.00
11
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
-MPU
50,000
50,000
100.00
-Barang
60,000
60,000
100.00
12
Jumlah surat kabar nasional/lokal
Buah
25
11
44.00
13
Jumlah penyiaran radio/ TV lokal
Buah
4
2
50.00
14
Wibesite milik pemerintah daerah
Ada
Ada
Ada
100.00
15
Pameran/ekspo
Kali
5
4.00
80.00
16
Luas Wilayah perkotaan
Ha
11.900
11.900
100.00
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 162
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
G. Meningkatnya Investasi Swasta Pemerintah
Kabupaten
Soppeng
telah
melaksanakan
berbagai
upaya
meningkatnya investasi swasta. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 2 indikator. Tabel 2.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Investasi Swasta Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
Tahun 2014 Satuan
1
Kenaikan/Penurunan Investasi
Nilai
2
Jumlah persetujuan investasi
Capaian Kinerja Thn 2014 (%)
Target
Realisasi
%
20
9.20
46.00
Ijin
1,726
2,793
161.82
H. Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 17 indikator. Tabel 2.46 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2014 Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
Satuan
1.
Persentase Penanganan sampah
%
2.
Cakupan pengawasan pelaksanaan amdal
terhadap
%
3.
Status Mutu Air Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan Hukum Lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air
%
4. 5. 6.
M3 % %
Target
Realisasi
Capaian Kinerja Thn 2014 (%)
13.95
20.53
147.17
100
100
100.00
100
100
100.00
113.77
2.84
2.50
100
100
100.00
12
12
100.00
7.
Luas Wilayah Kebanjiran
Ha
28.50
30.45
93.16
8.
Pertambangan tanpa izin
%
93
26.72
28.73
9.
Kontribusi PDRB
0.57
0.51
89.47
10.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
%
3.93
4.32
109.92
11.
Kerusakan Kawasan Hutan
%
7.30
1.14
184.38
12.
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB
0.18
0.23
127.78
501.00
41.32
8.25
13.
pertambangan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
terhadap
%
%
II - 163
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
14.
%
9.82
10.16
103.46
15.
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Luas lahan bersertifikat
%
100
70.18
70.18
16.
Penyelesaian kasus tanah negara
%
100
100
100.00
17.
Penyelesaian izin lokasi
%
100
100
100.00
I.
Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Pemerintah
Kabupaten
Soppeng
telah
melaksanakan
berbagai
upaya
terselenggaran pemerintah daerah dan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 37 indikator. Tabel 2.47 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik Tahun 2014 Target
Realisasi
Capaian Kinerja Thn 2014 (% )
Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
Satuan
1
Kesesuaian Prioritas Pembangunan
%
100
100
100.00
2
Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah
%
100
100
100.00
3
Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA Dokumen RPJM yg ditetapkan PERDA/PERKADA
Ada
Ada
100.00
4
Ada
Ada
100.00
5
Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA
Ada
Ada
100.00
6
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
%
100
102.33
102.33
7
Kepemilikan KTP
%
95
86.90
91.47
8
Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk
-
900
43.11
Ada
388 Tidak Ada Telah diterapk an Ada
9
dgn
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Tidak Ada
Penerapan KTP nasional berbasis NIK
Telah diterapkan
10
11
Buku Kabupaten dalam angka
12
Buku PDRB Kabupaten
13 14 15 16 17 18 19 20 21
0.00 100.00 100.00
Ada
Ada
100.00
Pengelolaan arsip secara baku
%
2.2
2.2
100.00
Peningkatan SDM Pengelola kearsipan
%
1
1 Tidak Ada 3 Tidak Ada
100.00
70
71.08
101.54
WTP
WDP
70,00
Tepat Waktu
Tepat
100,00
Ada
Ada
100,00
Tepat Waktu 72.38
Ada
Keberadaan Perda/Perbup tentang Konsultasi publik Sistem Informasi Manajemen Pemda
3
Indeks kepuasan layanan masyarakat
Ada
Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti; Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
%
-
Waktu penetapan APBD
0.00 100.00 50.00
Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005
-
22
Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006
-
23
Belanja untuk pelayanan dasar
%
Tepat Waktu 52.83
24
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
%
34.96
57.31
163.93
25
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
%
100
100.01
100.01
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
dan
100,00 137.01
II - 164
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
26
Belanja Publik terhadap DAU
%
27
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)
%
28
%bh
30
Rasio SILPA terhadap total pendapatan Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
31
Perda atas inisiatif DPRD
29
95.07
4.98
7.21
144.78
2.37
5.44
229.54
100
94.89
94.89
100
258.85
258.85
1
1
100.00
Ranperda yang disetujui DPRD
100
100
100.00
Rasio jabatan yang terisi
%
100
98.98
98.98
Ada
Ada
100.00
bh
1
1
100.00
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
%
0.07
0.27
385.71
Pengunjung perpustakaan per tahun
%
0.09
0.02
22.22
33 34
Ada tidaknya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
35
Jumlah Perpustakaan
37
%
67.27
%
32
36
%
70.76
J. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatnya jualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 2 indikator. Tabel 2.48 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Tahun 2014 Tahun 2014 No.
Indikator Kinerja
1
Tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk neraca, laporan aliran kas Laporan perhitungan anggaran secara tepat waktu
2
Satuan
Target
Realisasi
Ada
Ada
Capaian Kinerja Thn 2014 (%) 100
tepat
tepat
100
K. Membaiknya Kehidupan Sosial dan Meningkatnya Aktivitas Keagamaan
Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatnya jualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 19 indikator.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
II - 165
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 2.49 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Membaiknya Kehidupan Sosial dan Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Tahun 2014 Satuan No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tahun 2014 Target
Realisasi
Capaian Kinerja Thn 2014 (%)
6
6
100.00
4.50
2.92
64.89
4.50
7.01
155.78
9
16
177.78
8
7
87.50
100
100
100.00
2
2
100.00
2
2
100.00
15
3
20.00
18.76
17.25
91.95
5.56
5.56
100.00
Indikator Kinerja
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk
bh % % Kali Bh % Keg Keg % %
11
Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan
12
Penegakan Perda
Kali
24
11
45.83
13
Kec
8
8
100.00
100
84.34
84.34
27
27
100.00
8
8
100.00
55
55
100.00
18
Cakupan Patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di kabupaten Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Angka kriminalitas
14.44
6.18
157.20
19
Jumlah Demonstran
0
0
100.00
14
15 16 17
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
%
%
Org Kec menit
kali
II - 166
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 3.1. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2015 adalah "Melanjutkan
Reformasi
Bagi
Percepatan
Pembangunan
Ekonomi
Yang
Berkeadilan" dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2015 adalah " Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis Tahun 2015 " maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2015 adalah : “Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Akselerasi Pembangunan Perekonomian, Penguatan Kelembagaan Daerah dan Stabilitasi Politik Keamanan Berbasis Sumberdaya Lokal” RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2011-2015 dengan visi “TERWUJUDNYA SOPPENG YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING DAN RELIGIUS” dan memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta
tetap
memperhatikan
ketersediaan
sumberdaya
yang
dimiliki
terutama
sumberdaya finansial. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng 2011-2015 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Misi ini diarahkan, bukan hanya pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, penurunan angka kemiskinan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, tetapi juga akan memastikan bahwa peningkatan tersebut berlangsung secara lebih merata dan adil; 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Misi ini difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar sumberdaya manusia, termasuk sumberdaya aparatur Kabupaten Soppeng dapat lebih kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional;
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
3. Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pertanian dan pertambangan, yang lebih efisien, efektif dan produktif, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dimaksud harus tetap senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat lokal; 4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah. Misi ini bertumpu pada upaya untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai, terutama infrastruktur dasar, menjadi faktor penting untuk menggerakkan perekonomian daerah dan mendorong akselerasi pembangunan daerah pada semua aspek. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat otonomi desa. Misi ini mengedepankan upaya mewujudkan praktek pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama pada tiga elemen pokoknya, yaitu akuntabilitas, transparansi, yandan partisipasi. Bersamaan dengan upaya itu, pemerintahan desa akan diperkuat keotonomiannya, mengingat pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan publik; 6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis.
Misi ini mengutamakan
upaya mewujudkan
tatanan
kehidupan
masyarakat yang saling menghormati, penuh toleransi, hidup berdampingan secara damai, dan terbebas dari konflik. Misi ini menjadi prasyarat dasar bagi berlangsungnya seluruh aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Soppeng. 3.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Berangkat
dari
kondisi
pertumbuhan
ekonomi
dan
percepatan
pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 disusun dengan tema “Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Akselerasi Pembangunan Perekonomian, Penguatan Kelembagaan Daerah dan Stabilitasi Politik Keamanan Berbasis Sumberdaya Lokal” Beranjak dari tema diatas, maka tema tersebut memiliki 4 (empat) kalimat kunci yaitu : 1. Percepatan Kesejahteraan Masyarakat dimaknai sebagai upaya Pemerintah Kabupaten
Soppeng
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
untuk
mempercepat
peningkatan
kesejahteraan,
III - 2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan angka harapan hidup, cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat,
peningkatan angka
partisipasi sekolah, melek huruf, dan rata-rata lama sekolah (IPM). 2. Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dimaknai sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi melalui pembangunan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain dengan penetapan aktifitas dan komoditi lokal yang akan dijadikan basis pengembangan ekonomi didasarkan pada analisi terhadap potensi yang ada, kemampuan masyarakat, potensi pasat, minat dan kultur masyarakat. 3. Penguatan Kelembagaan Daerah dimaknai sebagai upaya Penguatan Organisasi Daerah sebagai wadah atau pranata pemerintahan daerah melalui meningkatkan kinerja perangkat daerah beserta profesionalisme aparat daerah, formulasi perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, pengelolaan
keuangan
daerah
yang
akuntabel
dan
transparan,
dan
pengawasan yang sistematik sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku. 4. Penguatan Stabilitas Politik dan Keamanan dimaknai sebagai upaya menguatkan simpul masyarakat dalam menghadapi agenda Pemilukada Kab. Soppeng tahun 2015 secara lansung agar berjalan aman, damai, dan tertib untuk peningkatan kualitas demokrasi dan menciptakan suasana kondusif yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang positif di Kabupaten Soppeng. Dari Tema dan Pengertian Tema di atas, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2015 yang diklasifikasikan ke dalam 4 (Empat) prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar, melalui Peningkatan akses terhadap kesehatan, Peningkatan akses terhadap pendidikan, Pembinaan kepemudaan dan olah raga, Pengembangan kepustakaan, Penguatan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Penguatan Pemberdayaan Perempuan, Optimalisasi
penyuluhan
pencatatan
sipil,
Keluarga
kependudukan,
Berencana,
Optimalisasi
ketenagakerjaan,
dan
pelayanan
transmigrasi,
penanggulangan bencana dan Optimalisasi fungsi polisi pamong praja. 2. Peningkatan Perekonomian Daerah, melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Tanaman Pangan, hortikultura, kehutanan dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Penerapan teknologi pertanian, Penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan serta Ketahanan pangan, Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Koperasi,
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 3
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar), dan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan penguatan kebudayaan 3. Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan, melalui Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Pembangunan dan pemeliharaan jaringan
irigasi,
Pembangunan
sarana
dan
prasarana
perhubungan,
Optimalisasi dan penataan pertambangan rakyat, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau, Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, Penambahan dan Pemeliharaan Penerangan jalan, pemeliharaan taman, penataan kebersihaan permukiman, Pengendalian perlindungan hutan & konservasi sumberdaya alam, Penataan kawasan
sesuai dengan RTRW Nasional, Provinsi dan
Kabupaten. 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, melalui Peningkatan SDM dan profesionalisme Penataaan
aparatur, Penataan kelembagaan pemerintahan daerah,
dan
optimalisasi
pengelolaan
keuangan,
Perencanaan
pembangunan daerah yang partisipastif dan responsif, Optimalisasi fungsi pengawasan, pelayanan sistem satu atap, penguatan unit layanan pengadaan dan pengadaan secara elektronik, penatapan perda tepat waktu, penguatan jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan (good governance), serta pelaksanaan pemilukada yang bebas, aman, damai, dan tertib. Perumusan tema di atas merupakan hasil dari beberapa kriteria perumusan yaitu: 1. korelasi terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan,
pencapaian MDGs, Standar
Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; 2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; 3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan 4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sebagai berikut: A. Merevitalisasi Sektor Pertanian Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 4
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel. Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal Pengembangan
kegiatan
ekonomi lokal
dimaksudkan
untuk mendorong
berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran pengolahan,
produk-produk hasil serta
penyediaan
industri, sarana
pengembangan dan
prasarana
sentra-sentra industri pendukung.
Kebijakan
pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi; penguatan
kelembagaan
dan
peningkatan
kualitas
SDM
melalui
pembinaan
kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 5
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja. Kebijakan pembangunan trasmigrasi
diarahkan untuk mengintegrasikan upaya
penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata. Pembangunan
perdagangan
diarahkan
pada
pemetaaan
pusat-pusat
aktifitas
perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan;
meningkatkan
kerjasama perdagangan
antar daerah; perlindungan
konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
pengembangan
pusat
pelayanan
informasi
dan
konseling
KRR,
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 6
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
D. Meningkatkan
Kapasitas,
Pemberdayaan,
Perluasan
Kesempatan
dan
Perlindungan Sosial Penduduk Miskin Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan
keterlibatan/partisipasi,
masyarakat
pemanfaatan
potensi,
seperti
penguatan
keberlanjutan
;
kapasitas, 3).
Program
penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman. Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 7
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; peningkatan
pemenuhan, pengembangan ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemberdayaan
pemerataan,
SDM kesehatan;
keamanan,
mutu
dan
penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik. Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 8
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri. Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan
pada pengidentifikasikan
potensi-potensi pertambangan,
energi dan
sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah
hasil
pertambangan
dan
sumberdaya
mineral;
pengelolaan
potensi
pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelol aan RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 9
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi
jalan dan jembatan; pembangunan
saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir. Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan
peningkatan
kelayakan
pengoperasian kendaraan bermotor. L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan, perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services), peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil. M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 10
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan
dan
program
pembangunan
daerah;
dan
penguatan
kelembagaan
pemerintahan dan masyarakat desa. N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah. O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2. P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 11
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.Sedangkan Prioritas Pembangunan RPJMD 2011-2015 dengan program dan target pada tahun 2015 yaitu : Tabel 3.1 Program Prioritas Daerah No
Program Prioritas Daerah (RKPD)
7
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) 2 Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan
8 9
Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan
10
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
3 Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarna rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1 1 2 3 4 5 6
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 12
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2 Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pengaturan jasa konstruksi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program kemitraan pengembangan kepariwisataan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
3 Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pengaturan jasa konstruksi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program kemitraan pengembangan kepariwisataan
III - 13
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 3.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah No 1
Prioritas Pembangunan Pendidikan
Program Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Program Pendidikan menengah
2
Kesehatan
Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat
Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pengembangan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Kinerja Indikator
Target
Meningkatnya APK PAUD 55% Meningkatnya APM SD/MI/paket A >97 % Meningkatnya angka kelulusan SD 100% Meningkatnya APK SMP/MTs/paket B >90% Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs>98% Meningkatnya angka kelulusan SMP /MTs 100% Meningkatnya mutu ruang kelas SD dalam kondisi baik >95% Meningkatnya mutu ruang kelas SMP dalam kondisi baik >95% Meningkatnya APK SMA/SMK/MA≥70% APM pend.menengah Menurunnya angka putus sekolah 1% Angka buta aksara tuntas tingkat lanjutan 3350 org Kualifikasi kompetensi pendidik meningkat ≥70%
55,00%
Tersedianya data terbaru setiap tahun Persentase persediaan obat generik berlogo dalam persediaan obat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Meningkatnya pengawasan terhadap obat dan makanan Persentase posyandu purnama dan mandiri
100%
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase desa siaga aktif
65%
Persentase balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi gizi kurang pada anak balita
<15
Prevalensi anak-anak dibwh berat badan normal Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif Persentase rumah tangga
97,00%
SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
100% 95% 99%
99%
97,5%
97,53%
70% 71,47% 1% 2550 64,30%
89%
100%
Dinas Kesehatan dan RSUD Ajjapange
100%
100%
80%
75%
80%
<15 <15 11,5% 80% 67%
III - 14
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
No
Prioritas Pembangunan
Program lingkungan sehat
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3
Infrastruktur/ Pekerjaan umum
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Kinerja Indikator yang mempunyai akses terhadap air yang layak dikonsumsi Akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar Persentase rumah sehat Persentase tempattempat umum sehat Prevalensi HIV/AID dari total populasi
85% 85% <0,5%
0,18%
Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan
80%
Proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak Rasio posyandu per satuan balita Usia harapan hidup
90%
1 224
100%
85%
85%
100%
60% 72,19%
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
100%
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
90%
Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persentase cakupan pelayanan ibu nifas Panjang jalan yang ditingkatkan
95% 90% 10 km
Jumlah jembatan yang dibangun
1 unit
Panjang drainase yang dibangun
1000 m
Jumlah turap/ talud/ bronjong yang dibangun Panjang jalan yang dipelihara secara rutin
SKPD
67%
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria Angka kejadian malaria Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis Meningkatnya upayaupaya kesehatan secara optimal dan sesuai standar, baik sarana, tenaga, peralatan Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung upaya kesehatan di puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya Tersedianya sarana prasarana yang mendukung upaya kesehatan di RS Terpeliharanya sarana dan prasarana RS
Panjang jalan yang
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Target
Dinas PU dan Dinas PSDA
50 km
10 km
III - 15
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
No
Prioritas Pembangunan
Program
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir
4
Pertanian
Kinerja Indikator dipelihara secara berkala Jumlah jembatan yang dipelihara Jumlah turap/talud/ bronjong yang dipelihara
Target 5 unit 1 unit
Update data base jalan dan jembatan Panjang jalan yang direhabilitasi akibat bencana Jumlah unit yang dipelihara
1 paket
Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
31,99%
Terbangunnya sumursumur air tanah Terbangunnya embung dan bangunan penampung air
5 km
85% 100%
4,00%
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Persentase perkuatan tebing sungai Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur yang disusun
Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pengaturan jasa konstruksi
Panjang jalan lingkungan yan terbangun Jumlah IUJK yang diterbitkan
750 m
Program peningkatan kesejahteraan petani
Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani/kelompok tani dalam pengelolaan usaha taninya
110 klp
Meningkatnya kinerja lembaga petani Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun Produksi : Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Sayuran Buah-buahan Tanaman hias
85 koptan
Produktivitas produksi : Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Sayuran
65,38 59,15 30,62 23,73 16,44 105,32 79,38 27,73 28,42
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan)
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
SKPD
1 dok
75 lbr
50.000 petani
Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Dinas Kehutanan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perikanan BP3KP
303.306 55.798 8.313 7.050 2.576 5.110 470 1.586 28.592 96
III - 16
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
No
Prioritas Pembangunan
Program
Kinerja Indikator Buah-buahan Tanaman hias Berkembangnya pembenihan komoditi tanaman pangan & hortikultura Berkembangnya penangkar benih
60 Ha
40 Ha
2 komoditas
Meningkatnya cara penanganan pasca panen
1 paket
5 km 4 km
49.028 12.812 3.804 3.041 1.759 600 92
45.857 9.351 2.628 2.781 1.489 470 52
Terolahnya hasil produksi pertanian tanaman pangan
12 klp
Terpublikasinya potensi produk komoditi tanaman pangan dan hortikultura
12 bulan
Berkembangnya produksi komoditi hortikultura Meningkatnya pengetahuan & keterampilan dlm pengolahan hsl produksi Teradopsinya teknologi pertanian tepat guna
8 kec
Meningkatnya kemampuan pengelolaan manajerial kelompok UPJA Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani
Tersedianya sarana dan prasarana serta infrastruktur pengelolaan lahan dan air Jalan usaha tani Jalan irigasi desa JITUT System (SRI) Optimasi lahan
SKPD
14,00
Berkembangnya komoditi tanaman pangan & hortikultura
Optimalisasi pemanfaatan sarana irigasi dalam mendukung perluasan areal tanam - JITUT - JIDES Meningkatnya luas areal tanam dan panen komoditi tanaman pangan Luas areal tanam : Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Luas areal panen: Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Target
60 klp
50 org 20 klp
4 kali
10 km 200 Ha 450 Ha 5paket 100 Ha
III - 17
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
No
Prioritas Pembangunan
Kinerja
Program
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Indikator
Target
Konservasi lahan Cetak sawah baru Pengembangan irigasi partisipatif Embung/darit Reklamasi lahan Sumur air permukaan Sumur tanah dangkal Sumur tanah dalam Sumur resapan Sumur bertekanan
100 H 50 Ha 4 unit
Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama Beras Jagung Ubi kayu Ubi jalar Kacang tanah Kacang hijau Kedelai Sayur-sayuran Buah-buahan Daging Telur Ikan Gula merah Meningkatnya akses pasar produksi hasil komoditi tanaman pangan & hortikultura Tersedianya pusat penjualan hasil produksi pertanian Meningkatnya pengetahuan & wawasan petani dalam pembudidayaan komoditi tanaman pangan & hortikultura Meningkatnya pelayanan & pengelolaan jaringan irigasi Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna yang spesifik lokasi
SKPD
12 Unit 50 Paket 15 Unit 10 Unit 5 Unit 6 Unit 4 Unit
211.470,00 123,13 816,83 264,12 577,02 324,08 1.084,52 3.679,15 74.771,86 868,64 1.587,67 3.788,32 381,85 5 kali
10 unit
100 org
8 kali
1 paket
Tersedianya sarana prasarana teknologi pertanian yang tepat guna
Hand Traktor Traktor mini Pompa air Hand sprayer Emposan tikus Power tresher Penggilingan jagung Pemipil jagung Box drayer Mesin pemotong rumput Sabit bergerigi Berkembangnya sarana dan prasarana pengolah pupuk organik APPO RPPPO UPPO Meningkatnya penerapan
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
31 Unit 3 Unit 20 Unit 15 Unit 10 Unit 13 Unit 3 Unit 10 Unit 3 Unit 10 Unit 100 Unit
5 Unit 3 Unit 2 Unit 1 paket
III - 18
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
No
Prioritas Pembangunan
Program
Kinerja Indikator
Target
SKPD
teknologi budidaya pertanian yang berbasis organik
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan
5
Pariwisata
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kemitraan
Tersedianya hasil produksi pertanian yang organik
60 Ha
Pengendalian manajemen pelaksanaan pengawasan di bidang tanaman pangan & hortikultura
100%
Tersedianya sarana produksi untuk mendukung pengembangan tanaman pangan & hortikultura Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengendalian hama & penyakit tanaman
3 paket
Tersedianya bibit unggul yang dibutuhkan petani
7 komoditi
Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh Menurunnya tingkat kematian anak sapi Menurunnya wabah penyakit ternak Meningkatnya populasi sapi Meningkatnya produksi daging Meningkatnya pemasaran ternak sapi keluar daerah Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitas objek wisata Terwujudnya SDM yang profesional di bidang pariwisata
8 kec
130 org
16%
10 kasus
727.844 kg 40 ekor
291.502 org
Dinas Pariwisata & Kebudayaan
70%
70%
Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2011 - 2015
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 19
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 3.3 Singkronisasi Pembangunan Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 NO
PRIORITAS
SKPD YANG MELAKSANAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
4
5
1
Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.
2
Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan.
-
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
-
-
-
Program Peningkatan Kesejahteraan petani
-
Sosialisasi Sistem Kredit/Pembiayaan Usaha Tani Terhadap Kelompok Tani
-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan
-
Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
-
Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian Usahatani
-
Pengembangan Diversifikasi Tanaman
-
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
-
Pengembangan Pembenihan/ Pembibitan
-
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk Pertanian
-
-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
-
Pengembangan Manajemen Usaha Tani Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura
-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tek. Pertanian /Perkebunan Tepat Guna
-
Pembinaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Water Resource and Irigation Sector Management (WISMP)
-
-
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan
-
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
III - 20
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
-
-
-
BP3KP
Dinas Peternakan dan Perikanan
-
-
-
-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Pencegahan dan Penanggulanagan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
-
Peningkatan kemampuan lembaga petani
-
Pendataan masalah peternakan
-
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pembibitan dan perawatan ternak
-
Pengembangan Agribisnis Peternakan
-
Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)
-
Pengembangan Usaha Mina pedesaan Budidaya dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikananan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
-
-
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan Pemberdayaan Penangkaran Benih Padi/Balai Benih Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
-
-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan
-
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan
-
Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan
-
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
-
-
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
-
Pembuatan kebun percontohan
-
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
-
Pengembangan Hutan Tanaman
-
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
-
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
-
Pembuatan Hutan Kota Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
3
Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Koperindag
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
-
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
-
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
III - 21
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
-
4
Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa
-
-
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
-
Penyelenggaraan pembinaan industri rumaha tangga, industri kecil dan industri menengah
-
Penyelenggaraan promosi produk UMKM
5
Membangun industry baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota
Sekretariat Daerah
-
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
-
Penyelenggaraan pameran Investasi
6
Membuka 500 ribu lapangan kerja baru
Koperindag
-
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit
-
Pengadaan sarana dan prasarana IKM Pelatihan industri kripik pisang
-
-
DIKMUDORA
7
8
9
Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin
Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA.
Melanjutkan kesehatan gratis
-
-
Program Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Dinas Pekerjaan Umum
-
BAPPEDA
-
DIKMUDORA
-
DINKES
-
RSUD
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
-
Pelatihan pengembangan industri gula merah
-
Studi banding bagi pelaku usaha aneka industri
-
Pelatihan pengolahan kulit jagung
-
Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif
-
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
-
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Koordinasi perencanaan airminum, drainase dan sanitasi perkotaan Pendidikan Gratis DIKDAS
-
-
-
Program Wajib Belajar Dasar 9 tahun
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-
-
Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah
-
Pelayanan Kesehatan Gratis
-
Pelayanan Kesehatan Gratis
III - 22
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
10
Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas
-
BKD
-
Program Peminaan dan Pengembangan Aparatur
-
Pemberian bantuan, tugas belajar dan ikatan dinas
11
Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama
-
DIKMUDORA
-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
-
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pelatihan guru pembimbing khusus Fasilitasi pembinaan Guru Mengaji, Imama Mesjid dan penghulu Syara
-
-
Sekretariat Daerah
-
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
-
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 “TERWUJUDNYA SOPPENG YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING DAN RELIGIUS” Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 23
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Tabel 3.4 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi / Misi
Tujuan
Sasaran
“Terwujudnya Soppeng yang Lebih Maju, Berdaya Saing dan Religius” 1
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
Menurunnya angka penduduk miskin.
2
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3
Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Meningkatnya penanaman modal daerah
Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya proporsi rumah tangga bersanitasi layak. Meningkatnya kesempatan kerja atau berkurangnya tingkat pengangguran. Terpenuhinya kebutuhan pangan utama yang layak dan memenuhi persyaratan gizi. Membaiknya kondisi perumahan dan pemukiman penduduk. Meningkatnya akses rumah tangga menikmati air bersih. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin secara bertahap.
Meningkatnya APM, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pendapatan atau daya beli masyarakat. Menciptakan iklim investasi daerah yang lebih baik. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam. Menciptakan kualitas lingkungan hidup.
4
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah
Membaiknya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Membaiknya sarana dan prasarana wilayah.
5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat otonomi desa
Terselenggaranya pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.
Tersusunnya secara tepat waktu berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tersedianya berbagai pelayanan publik yang cepat, terjangkau, dan tepat sasaran. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah. Semakin tertibnya pengelolaan aset. Pemanfaatan aset yang semakin optimal. Menurunnya konflik vertikal dan horizontal. Menurunnya angka kriminalitas. Berkurangnya praktek-praktek KKN. Menurunnya kasus pelanggaran Peraturan Daerah.
6
Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, dan harmonis
Membaiknya kehidupan sosial dan meningkatnya aktivitas keagamaan.
Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Meningkatnya luas irigasi dalam kondisi baik. Meningkatnya luas persawahan yang beririgasi teknis.
Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2011 – 2015 PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 24
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
3.3. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), lokasi, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2015, rencana program dan kegiatan pembangunan
daerah
disusun
didasarkan
pada
evaluasi
capaian
kinerja
penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 merupakan gambaran rencana
prioritas
pembangunan
Pemerintah
Kabupaten
Soppeng
yang
akan
dilaksanakan pada sisa akhir Tahun Anggaran 2015 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2014 dan evaluasi pelaksanaan Triwulan ke II pada RKPD Tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2015 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digambarkan pada tabel berikut :
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
III - 25
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
BAB IV PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2015 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015. Daftar program dan kegiatan dalam RKPD Perubahan tahun 2015 berfungsi sebagai acuan
dan
pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan
tugas-tugas
pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah, oleh karenanya pelaksanaan
program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam
rangka
sinkronisasi,
sinergitas,
harmonisasi
dan integrasi
pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2015. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2015 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
VI - 1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2015
Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Soppeng.
BUPATI SOPPENG,
H. ANDI SOETOMO
PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2015
VI - 2