PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh Gelar Sarjana Syariah ( S.Sy)
Oleh:
UUF ROUF NIM. 109044100009
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1435 H/ 2014 M
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah ( S. Sy)
Oleh: Uuf Rouf NIM : 109044100009
Dibawah Bimbingan
Hotnidah Nasution, MA NIP. 19710630 199703 2 002 KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1435 H/ 2014 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul “PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah.
Jakarta, 28 Januari 2014
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
Ketua
: Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma. S.H.,M.A.,M.M. NIP. 19550505 1982031012
Sekretaris : Hj. Rosdiana, M.A. NIP. 196906102003122001 Pembimbing: Hotnidah Nasution, M.A.
NIP. 197106301997032002 Penguji I
: Hj. Rosdiana, M.A. NIP. 196906102003122001
Penguji II
: Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A. NIP. 197608072003121001
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta. 2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta.
ABSTRAK
UUF ROUF. 109044100009. Peran Teknologi Informasi Pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang). Peradilan Agama. Ahwal as-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013. x+ 89+ 16. Dengan di implementasikannya aplikasi SIADPA Plus dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, aplikasi SIADPA Plus sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case management sistem) di Pengadilan Agama. Namun realita yang terjadi adalah sulitnya menyatukan persepsi antara sesama user maupun administrator dalam masalah blanko SIADPA Plus. Tujuan penulisan penelitian ini adalah bagaimana melihat peran dan fungsi aplikasi SIADPA Plus sebagai manajemen perkara di Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini ketua, hakim, dan pejabat kepaniteraan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah aplikasi SIADPA Plus sinkron atau tidak dengan pola Bindalmin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui pendekatan kualitatif. Teknis Manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama Tangerang adalah berdasarkan pola Bindalmin, dalam rangka memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima Pengadilan Agama Tangerang menerapkan aplikasi SIADPA Plus sebagai sistem manajemen perkara (case management system). Aplikasi SIADPA Plus ini sudah disinkronkan oleh Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag) dengan pola- pola Bindalmin. Peran aplikasi SIADPA Plus sangat membantu dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPA, hakim, dan pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih efektif dan efisien.
Kata kunci
: Manajemen Perkara, Pola Bindalmin, SIADPA Plus, User, Administrator, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi.
Pembimbing Daftar Pustaka
: Hotnidah Nasution, MA. : Tahun 1978 s.d Tahun 2012
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Swt yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Muhammad Rasulullah Saw, bagi keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis, juga dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “PERAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA
MANAJEMEN
ADMINISTRASI
PERKARA
PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)” tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Seperti juga perjalanan studi yang penulis lalui dari awal hingga akhir, tidak ada pekerjaan yang sukses dilalui dalam kesendirian. Dibalik keberhasilan selalu ada lingkaran lain yang memberikan semangat, motivasi bimbingan serta doa. Maka dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Drs H. A. Basiq Djalil, SH., MA., dan Ibu Rosdiana, MA., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Ibu Hotnidah Nasution, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai. 4. Ibu Hj. Rosdiana, MA Penguji I dan Bapak Dr. Ahmad Tolabi Kharlie, MA yang sudah merevisi dan memberikan nilai yang sangat memuaskan, syukran katsir. vi
5. Ketua, hakim, panitera, pegawai serta staf Pengadilan Agama Tangerang, terima kasih atas pelayanan dan bantuannya dalam memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Ketua dan seluruh staf Perpustakaan Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dalam mendapatkan buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 7. Bapak Drs. Heldi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal asSyakhsiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 9. Ayahanda tercinta yang telah tiada KH. Abdul Mu’thi, semoga arwah ayahanda berada di surga Jannah an-Nai’m “Allahumaj’al Qabrahu Raudhah Min Riyadil Jinan Wa La Taj’al Qabrahu Hufrah Min Hifarin Niran”, dan Ibunda tercinta Siti Aisyah, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian dan motivasinya baik moril maupun materil, sujud abdiku kepada Ibunda atas doa dan pengorbanannya selama ini “Allahummagfirlii Waliwaalidayya Warhamhuma Kama Rabbayani shagiira”. Kepada tetehku Aam Muthmainnah, adik-adikku tercinta Harun, Kimah, Neneng, Ilham, Hamdun, Husnul, dan Lukman, kalian adalah motivasi dan inspirasiku. 10. Om Johar, Om Samiin, kakak ipar Kholid, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin, terimakasih atas wejangan dan inspirasinya. Tidak lupa pula untuk guruku sekaligus Om Bapak Dr. KH. A. Juaini Syukri, BA, Drs. Lc, MA, terima kasih atas petuah dan bantuannya baik moril maupun materiil, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan di murahkan rizkinya. 11. Teman-teman seperjuangan PA.A angkatan 2009 terimakasih atas kebersamaannya, selama kita empat tahun kita saling mengenal dan menjalin persahabatan bahkan persaudaraan.
vii
12. Sahabat karibku Helmi, Farhan, Asep, Fajar, Waisul, Ihsan, Didin, Adi, Lia terimakasih atas kebaikan, dukungan dan semangat kalian, semoga persahabatan kita tidak akan pernah putus meskipun kita tidak bersama lagi. 13. Especially Listiani Fansela, seorang yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do’a kepada Allah Swt semoga kebaikan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah Swt. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya, memperoleh ridha Allah Swt, dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk bisa mengembangkan keilmuan pada masa-masa berikutnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat pada era globalisasi ini.
Jakarta, 28 Januari 2014
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN ............................................................ iii LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................................. iv ABSTRAK ......................................................................................................................... v KATA PENGANTAR ....................................................................................................... vi DAFTAR ISI...................................................................................................................... ix BAB
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 B. Pembatasan Masalah ............................................................................. 8 C. Rumusan Masalah ................................................................................. 8 D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 9 E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 10 F. Metode Penelitian ................................................................................. 11 G. Studi Review ......................................................................................... 15 H. Sistematika Penulisan ............................................................................ 16
BAB
II
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama .......................... 18
ix
B. Manajemen Administrasi Pengadilan Agama Berbasis Sistem Informasi ............................................................................................... 33 C. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus) ....................................................................................................... 36
BAB
III
PROFIL PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS 1 B A. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang ................................................. 53 B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang .............................. 56 C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang ....................................... 58 D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang .............................. 58 E. Kewenangan Pengadilan Agama Tangerang ........................................ 59
BAB
IV
PERAN
SIADPA
PLUS
DI
PENGADILAN
AGAMA
TANGERANG A. Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang ............ 61 B. Sinkronisasi Pola Bindalmin dengan SIADPA Plus ............................. 65 C. Peran SIADPA Plus di PA Tangerang dalam Penyelesaian Perkara .... 67
BAB
V
PENUTUP A. Kesimpulan............................................................................................ 81 B. Saran-Saran ........................................................................................... 83
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 85 LAMPIRAN- LAMPIRAN .............................................................................................. 92
x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di era pertengahan tahun 1990-an teknologi informasi telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga untuk memperoleh informasi dari segala penjuru dunia bukanlah suatu hal yang sulit lagi. Sebenarnya istilah information technology (IT) yang di bahasa Indonesiakan dengan teknologi informasi (TI) ini mulai populer di penghujung tahun 1970-an. Di masa itulah teknologi informatika dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik. Kemudian, satu dasawarsa berikutnya terjadi perkembangan yang cukup menakjubkan dimana teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer beserta perangkat elektronik lainnya (software, hardware, elektronik digital, dll) berpadu dengan teknologi komunikasi menghasilkan apa yang dikenal saat ini dengan “internet”.1 Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi pemerintahan maupun swasta sebagai media yang memudahkan dalam pelayanan publik, menyampaikan informasi, urusan bisnis, dan lain-lain. Dengan demikian internet merupakan salah satu teknologi informasi yang berperan sangat penting dalam segala kegiatan atau seluruh sektor kehidupan, dan mempunyai andil besar dalam perubahan sistem informasi,
struktur
operasional
dan
1
manajemen
dalam
suatu
organisasi
Agus Budi Susilo (Hakim PTUN Jogjakarta), “Peran Teknologi Informasi Dalam Memodernisasi Sistem Peradilan di Indonesia”, di akses pada 12 Oktober 2012 dari https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQmJURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit
1
2
(pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, LSM), tanpa terkecuali sistem peradilan termasuk Peradilan Agama yang bersifat pelayanan publik. Pada pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, secara garis besar terdapat dua jenis tata cara pengelolaan administrasi pengadilan, yaitu dibidang administrasi perkara dan dibidang administrasi umum.2 Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan telah melakukan beberapa agenda reformasinya, dan dari sedemikan banyak agenda tersebut, yang sangat penting adalah dibidang teknologi informasi. Berkenaan dengan tugas, tanggung jawab serta tata cara kerja kepaniteraan pengadilan diatur berdasarkan KMA No.4 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua Pengadilan Agama, ia bertugas memberikan layanan teknis dibidang admnistrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, dan untuk dapat melaksanakan tertib admnistrasi perkara, Mahkamah Agung menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendaliaan administrasi perkara (Pola Bindalmin).3 Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai 2
Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), “Manajemen Peradilan Agama” artikel di akses pada 20 Oktober 2012 dari www.badilag.net/data/ ditbinganis/makalah%20KPA_p%20Wildan.pdf. 3
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007), h. 4.
3
bidang yang berpengaruh pula terhadap tuntutan pelayanan peradilan agama. Kehandalan teknologi informasi dalam memberikan solusi efektifitas dan efesiensi aktivitas pemberian pelayanan menjadi alasan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI (BADILAG RI) untuk mengeluarkan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama. Kebijakan ini semakin dimantapkan setelah Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Penerapan
Teknologi
Informasi
di
lingkungan
Peradilan
Agama
memprioritaskan reformasi manajemen di bidang pegawai peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keungan serta inpra struktur dan pengawasan serta sanksi. Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik untuk memberikan layanan secara cepat, sederhana dan biaya ringan telah ada pembaharuan penyelenggaraan adminstrasi perkara, yaitu dengan lahirnya Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama yang disingkat SIADPA Plus.4 Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SIADPA Plus juga masuk kategori informasi publik apabila telah dimasukkan dalam direktori putusan pengadilan, karena informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. 4
Bahwa Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi tentang pemanfaatan Aplikasi SIADPA sebagai pendamping Pola Bindalmin pada peradilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat nomor 12/TUADA-AG/IX/2007 tertanggal 27 September 2007.
4
Dengan demikian Direktori Putusan adalah hasil akhir dari anominasi putusan dalam SIADPA Plus yang dimasukkan ke dalam website Pengadilan Agama.5 Hal ini tampaknya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada dalam Cetak Biru (Blue Print) pembaharuan peradilan 2010-2035, dalam hal ini bahwa pembaharuan dalam manajemen perkara di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi MA, yaitu: pertama,
memberikan
pelayanan hukum
yang memiliki
kepastian
dan
berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu sebagai berikut:: Modernisasi manajemen perkara, Penataan ulang organisasi manajemen perkara; Penataan ulang proses manajemen perkara. 6 Untuk Melaksanakan semua itu perlu adanya Manajemen Peradilan yang baik dan bagus. Adapun tujuan manajemen peradilan adalah meningkatkan kontribusi produktif orang- orang yang ada dalam lembaga peradilan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial, secara spesipik tujuannya adalah “penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.”
5
Republik Indonesia, 2008, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. 6
Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: mahkamah Agung RI, 2010), h. 41.
5
Salah seorang pakar manajemen Islam Syeikh Mahmud Sayyid Al-Hawary, ia memberikan rumusan manajemen (Al-Idarah) sebagai berikut;7
اإلدارة ىي معرفة إىل أين تذىب ومعرفة املشاكل اليت جتنبها ومعرفة القوي والعوامل اليت تنعرض هلا معرفة كيفية التصرف لك ولبا خرتك والطاقم الباحرة .وبكفاءة وبدون ضياع يف مرحلة الذىاب إىل ىناك Artinya : “Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.” Dari definisi di atas memberi gambaran bahwa manajemen (peradilan) merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama. Menurut Wahyu Widyana, selaku Dirjen Badan Peradilan
Agama
Mahkamah Agung RI bahwa tujuan Lembaga Peradilan Agama tertuang dalam visi dan misi seperti disebutkan; “Visi: Terwujudnya pelayanan peradilan agama yang prima, Misi: Meningkatkan profesionalisme pegawai peradilan agama dan mewujudkan Peradilan Agama yang modern..8
7
As-Sayyid Mahmud Al-Hawari, Idaarah al-Asas wal Ushulil Ilmiyyah, Cet. III, (Kairo: tp, 1976), h. 285. 8
Wahyu Widiana, “Memantapkan Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Peradilan Agama.” Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008, Materi Rakernas Perdata Agama, (Jakarta: Panitia Rakernas, 2008), h. 3.
6
Peran teknologi informasi berbasis sistem informasi dalam pengembangan manajemen Peradilan Agama merupakan suatu yang tidak bisa terelakan lagi. Arti penting kemajuan teknologi informasi tersebut adalah selain agar dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kepada publik terutama bagi pegawai Pengadilan Agama sendiri dan para pencari keadilan, juga untuk lebih memperlancar, mempercepat dan mempernyaman suatu pekerjaan sesuai tupoksi lembaga peradilan itu sendiri. Dalam pandangan Islam, bahwa untuk berbuat secara terencana disenangi Allah serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil, dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaannya. Hal ini berdasarkan hadis berikut:
ِ ِ ٍ َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بن ِسن ال َحدَّثَنَا َ َيم بْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر ق َ َان ق َ ال َحدَّثَنَا فُلَْي ٌح َ ُْ ُ وح َّدثَِِن إبْ َراى ال َح َّدثَِِن ِى ََل ُل بْ ُن َعلِ ٍّي َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن يَ َسا ٍر َع ْن َ َال َح َّدثَِِن أَِِب ق َ َُُمَ َّم ُد بْ ُن فُلَْي ٍح ق ٍ ِصلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ِيف ََْمل َ َأَِِب ُىَريْ َرَة ق ُ س ُُيَد ُّ ِال بَْي نَ َما الن ُِّث الْ َق ْوَم َجاءَه َ َِّب ِ ُ الساعةُ فَمضى رس ال َ ِّث فَ َق َ اِب فَ َق ُ صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ُُيَد ٌّ ِأ َْعَر َ ول اللَّو ُ َ َ َ َ َّ ال َم ََت ضى َ َال َوق َ َال فَ َك ِرَه َما ق َ َض الْ َق ْوِم ََِس َع َما ق َ َض ُه ْم بَ ْل ََلْ يَ ْس َم ْع َح ََّت إِ َذا ق ُ ال بَ ْع ُ بَ ْع ت َ َول اللَّ ِو ق َ ال َىا أَنَا يَا َر ُس َ َاع ِة ق َ ََح ِديثَوُ ق َّ السائِ ُل َع ْن َّ ُال أَيْ َن أ َُراه ُ ال فَِإذَا ْ ضيِّ َع َ الس ال إِ َذا ُو ِّس َد ْاْل َْمُر إِ َىل َغ ِْْي أ َْىلِ ِو َ َاعتُ َها ق َ َاعةَ ق َّ ْاْل ََمانَةُ فَانْتَ ِظْر َ ِف إ َض َ ال َكْي َ الس 9 ( (رواه البخارى.اعة َّ فَانْتَ ِظْر َ الس
9
Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari al-Ja’fiy, Al-Jaami’ al-Shahih alMukhtashar (Sahih Bukhari), Juz.V, (Beirut:Daar Ibnu Katsir, 1987), h.2382
7
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim Ibn Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal Ibn Ali dari Atho' Ibn Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi Saw berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi Saw tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi Saw menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi Saw bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi Saw menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat". (HR. Bukhari)
Pesan tersurat dalil tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan manajemen perkara apabila tidak dikelola oleh orang yang ahli maka manjemen perkara tersebut akan mengalami masalah dalam prakteknya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik dan bersemangat untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul skripsi ini adalah; “PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI SIADPA Plus DI PA TANGERANG)”.
8
B. Pembatasan Masalah Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak melebar dan meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam penulisan ini, penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup peranan teknologi informasi dalam manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama berbasis sistem informasi. Dalam administrasi perkara ini, penulis akan melihat implementasi program aplikasi SIADPA Plus yang berperan membantu kinerja pegawai Pengadilan Agama, dalam hal ini panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang mengoperasikan aplikasi SIADPA Plus dalam pemberian
pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang.
C. Rumusan Masalah Penggunaan aplikasi SIADPA Plus merupakan keniscayaan mewujudkan asas sederhana dapat diterapkan. Asas Cepat juga dapat diterapkan, karena dengan aplikasi SIADPA Plus tentunya penyelesaian perkara lebih tepat waktu dan tunggakan perkara jadi berkurang. Sedangkan asas biaya ringan merupakan dampak terselenggaranya kedua asas tersebut di atas. Namun, realita yang terjadi di Pengadilan Agama adalah sulitnya menyatukan persepsi antara sesama hakim dan pegawai pengadilan dalam masalah blanko SIADPA Plus. Tentunya jika semua hakim dan pegawai di Pengadilan Agama sepakat untuk satu persepsi dalam blanko SIADPA Plus, penerapan SIADPA Plus akan dapat lebih efektif.
9
Rumusan masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama dan sistem informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus) di Pengadilan Agama Tangerang? 2. Bagaimana peran aplikasi SIADPA Plus dalam penyelesaian perkara bagi internal pegawai Pengadilan Agama Tangerang. 3. Bagaimana sinkronisasi pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (Pola BINDALMIN) dengan Aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang?
D. Tujuan Penelitian Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama dan sistem informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus) di Pengadilan Agama Tangerang. 2. Untuk mengetahui peran Aplikasi SIADPA Plus dalam penyelesaian perkara bagi internal pegawai Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini ketua, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang mengoperasikan aplikasi SIADPA Plus dalam menjalankan tugas pokoknya.
10
3. Untuk mengetahui sinkronisasi Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (Pola BINDALMIN) dengan Aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang
E. Manfaat Penelitian Terkait dengan tujuan di atas, maka penulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut: 1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai studi awal dan menambah wawasan dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem informasi dalam manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama, sehingga kedepan akan lebih dikembangkan lagi dalam pemanfaatan teknologi informasi ini ke berbagai lini yang lebih luas lagi. 2. Fakultas, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai perhatian lebih dan konsen terhadap kajian pemanfaatan teknologi informasi, juga dapat dijadikan referensi bagi staf pengajar dan pengambil kebijakan di Fakultas Syar’ah dan Hukum khususnya. 3. Pengadilan Agama Tangerang, sebagai bahan pertimbangan evaluasi terhadap kinerja pegawai peradilan dalam memberikan pelayanan publik melalui penerapan
program
aplikasi
SIADPA
Plus,
sehingga
kedepan
dapat
meningkatkan pelayanannya yang lebih prima bagi masyarakat pencari keadilan maupun internal Pengadilan Agama Tangerang sendiri.
11
4. Masyarakat, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
F. Metode Penelitian Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan.10 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1. Jenis dan Metode Penelitian Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.11 Di samping itu, peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.12 Yakni dengan jalan menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan
10
Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka,
1997), h.1. 11
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.144. 12
Sudarwan Danim, Menjadi peneliti Kualitatif , (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51.
12
perundang-undangan yang terkait,
internet, dan
lain-lain
sebagai
faktor
penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis. 2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Tangerang. Alamat PA Tangerang sendiri adalah Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor II Cikokol Tangerang. Sebagai pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Tangerang tersebut merupakan PA Percontohan
Tingkat Nasional dalam
Implementasi SIADPA Plus.13 3. Sumber Data a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini.14 Jadi data primer dalam penelitian ini
penulis
dapatkan
dengan
cara
wawancara
langsung
dengan
panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang mengoperasikan aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. b. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang 13
Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 0038/DjA. 1/SK/HM.00/IX/2012 Tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Terbaik Bidang Implementasi Siadpa Plus Tingkat Nasional (Siadpa Plus Award) dan Penunjukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar' Iyah Percontohan. 14
Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007), h.54.
13
memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundangundangan, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan
objek
penelitian.15 Data-data tersebut antara lain sebagai berikut; buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, forum Laskar SIADPA Plus di Internet, Undang-undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI, PERMA atau SEMA terkait lainnya, Buku Penerapan dan
pelaksanaan
pola
pembinaan
dan
pengendalian
administrasi
kepaniteraan Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agama cetakan ke-III tahun 2007, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II edisi revisi 2010 serta data-data lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :16
15
16
Ibid.,h.54
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik ,cet. Ke-10 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.221.
14
a. Dokumentasi,
yaitu
penelusuran
dokumen-dokumen
tertulis
untuk
memperoleh data, seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, surat-surat, arsip, Undang-undang, PERMA, SEMA, dan lain-lain. b. Wawancara
atau
interview,
yaitu
pengambilan
data
dengan
menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang terlibat dalam dalam pengoperasian program aplikasi SIADPA Plus, yakni ketua pengadilan, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, dan para hakim. c. Observasi, yang merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam untuk
mengetahui peranan teknologi informasi pada manajemen
administrasi berbasis sistem informasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tangerang, dengan mengamati secara mendalam tentang penggunaan program aplikasi SIADPA Plus oleh pegawai pengadilan yang terlibat dalam pengoperasian program aplikasi tersebut. 5. Teknik Analisa Data Dalam
menganalisa
data,
pendekatan
yang
dilakukan
adalah
pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan dan relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.17 17
Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, h. 91
15
6. Teknik Penulisan Mengenai teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.
G. Studi Review Penulis menemukan hanya satu judul kripsi yang pernah di tulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Setelah penulis baca dan teliti secara seksama, ternyata skripsi yang penulis temukan tersebut berbeda jauh isi pembahasan dan masalah yang yang mereka angkat dalam skripsinya tersebut. Penulis juga tidak banyak menemukan literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan Penulis kemukakan dalam penulisan ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak akan timbul suatu bentuk plagiat dalam bentuk apapun sehingga tercapailah hasil yang maksimal dalam penelitian ini, satu diantara skripsi yang penulis temukan sebagai berikut : Identitas Asep Solihin, NIM 104045201496, Konsentrasi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Judul Skripsi “Kebebasan Informasi
Subtansi Inti pembahasan yang penulis (Asep Solihin) angkat dalam skripsi ini adalah tentang permasalahan yang berkisar pada kebebasan informasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Pembeda Inti pembahasan dalam Skripsi penulis adalah, peran teknologi informasi pada manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama berbasis sistem informasi dalam penyelesaian perkara, teorinya dengan SIADPA
16
Menurut UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hukum Islam”
dalam pandangan hukum islam sesungguhnya seperti apa. Jadi, pokok yang di permasalahkan hanyalah kebebasan informasi menurut pandanagn hukum islam.
Plus segala sesuatu terkait dengan administrasi perkara sudah tersedia dalam Aplikasi tersebut, akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, dikarenakan perbedaan persepsi dalam internal aparat Pengadilan Agama itu sendiri dalam membuat blanko.
H. Sistematika Penulisan Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang secara garis besar berguna untuk pembaca. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi review, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama yang mencakup; manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama, manajemen administrasi perkara berbasis sistem informasi dan sistem informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus).
17
Bab ketiga berisi tentang profil Pengadilan Agama Tangerang yang mencakup; sejarah PA Tangerang, struktur organisasi PA Tangerang, visi dan misi PA Tangerang, wilayah yuridiksi PA Tangerang, dan kewenangan PA Tangerang. Bab keempat berisi tentang peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang yang mencakup; implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang, sinkronisasi pola Bindalmin dengan SIADPA Plus, dan peran SIADPA Plus di PA Tangerang dalam penyelesaian perkara. Bab kelima beirisi tentang bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
BAB II ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA A. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama Sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika sejarah Peradilan agama di Indonesia sangat dinamis, pada awalnya pembinaan terhadap Peradilan Agama dalam bidang teknis yustisial atau teknis yuridis berada pada kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial (keuangan) ada pada kekuasaan Departemen Agama. Walaupun kondisi ini berjalan lama, setelah keluar UU No. 35 tahun 1999 perubahan atas UU No. 1970 tentang ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka secara organisatoris administratif Peradilan Agama berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. 1 Keadaan Peradilan Agama ini juga dijelaskan oleh Eus Nurlaelawati dalam bukunya “Modernization, Tradition and Identity (The Kompilasi Hukum Islam And Legal Practice In The Indonesian Religious Courts)” sebagai berikut :2 “Just at the time when the religious court had been gaining their firm institutional foundation and begun to anchor their juridical power, a challenge emerged. The government issued law No. 35/1999, which reevaluated and replaced some articles in law No. 14/1970 on the basic regulation of judicial authority. The articles which were replaced are articles 11, 22 and 44. The most intriguing case of these replacements is article 11, which governs the transfer of the administrative, structural, and financial authority of all the domains of the court, from the executive, where each court fell under its own departements, to the supreme court, forming what is called a “single roof” judicial sistem. As a consequence, the 1
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 151. Lihat juga Juffran Sabrie, Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 109- 113. 2
Eus Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity (the kompilasi hukum islam and legal practice in the Indonesian religious courts), (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 62.
18
19
administration, structure, and finance of the religious courts, which had since independence been under the auspices of the ministry of religious affairs, had to be transferred to the supreme court” . Mahkamah Agung RI dalam blue print (cetak biru) pembaruan peradilan 2010- 2035 jelas mentargetkan untuk masa depan peradilan di Indonesia memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi (TI) terpadu, hal ini merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di lingkungan
Mahkamah
Agung dan
badan-badan
peradilan
di
bawahnya
menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas perubahan.3 Berdasarkan pengalaman di banyak negara, penggunaan TI masih menitikberatkan pada upaya-upaya pencatatan elektronis saja. TI belum dioptimalkan secara maksimal untuk secara progresif meningkatkan kinerja badan peradilan.4 Oleh karena itu, inisiatif TI yang dilakukan tidak memberikan hasil memuaskan bagi lembaga peradilan. Salah satu penyebabnya adalah Badan Peradilan gagal dalam menetapkan peran dan arah strategis TI di dalam organisasi peradilan itu sendiri. Kegagalan ini berpotensi menciptakan ketidakmampuan dalam memetik hasil maksimal, bahkan dalam implementasi TI itu sendiri, kegagalan 3
Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), h. 63. 4
Anja Oskamp, et.al. (ed.), IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore, Venezuela, Norway, The Netherlands and Italy, (Cambridge: TMC Asser Press/ Cambridge University Press, 2004); serta inisiatif Courtroom 21 di Amerika Serikat yang dapat diunduh pada situs http://www.legaltechcenter.net, terakhir diakses 22 Agustus 2013. Lihat juga Dory Reiling, Technology for Justice: How Information Technology can support Judicial Reform, (Netherlands: Amsterdam University Press, 2009).
20
implementasi akan terjadi ketika para pemakai sistem kemudian merasa TI gagal memenuhi kebutuhannya. Kalau kita kelompokan, pada dasarnya hanya terdapat dua kelompok besar aplikasi yudisial yang digunakan di Mahkamah Agung RI, yaitu aplikasi manajemen perkara (case management) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (court management).5 Salah satu contoh aplikasi yudisial dibidang manajemen perkara di Pengadilan Agama adalah aplikasi SIADPA Plus yang hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia menggunakannya. 1. Pengertian Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama Ketika kita membicarakan manajemen Peradilan Agama maka kita tidak bisa melepaskan diri daripada membicarakan administrasi itu sendiri. Istilah dan pengertian Aadministrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Erofa kontinental melalui penjajahan Belanda. Kata “administrasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu “administratie” yang artinya mencakup manajemen sumber daya, seperti finansial, personel, gudang (stelselmatige verkrijging en vermerking van gegeven).6 Pengertian administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara
h. 3.
5
Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, h. 66.
6
Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1989),
21
keseluruhan. Administrasi dalam arti sempit ini sering disebut tata usaha (clerical work, office work).7 Dalam arti luas pengertian Administrasi menurut The Liang Gie adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut John M. Pfiffner administrasi dapat diartikan sebagai mengorganisasi dan menggerakan sumber daya manusia dan materil untuk mencapai tujaun yang diharapkan.8 Dalam kepustakaan banyak dikenal pengertian administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, tetapi yang dimaksud administrasi disini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.9 Yang dimaksud dengan proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan susul-menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Proses itu sendiri meliputi enam hal yaitu : menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan penyimpan.
7
8
9
Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 49. Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, h. 9-10.
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 13.
22
Penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dua kali dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa mengingat luas lingkup, tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua yakni administrasi umum dan administrasi
perkara/administrasi
kepaniteraan,
sedangkan
menurut
penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera. Pembedaan dan pemisahan ini melahirkan dua unit kerja yakni kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera dibantu wakil panitera menangani administrasi kepaniteraan/perkara dan sekretaris dibantu wakil sekretaris akan menangani administrasi umum (man, money and material). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 keputusan KMA RI. No. 0041/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi lainnya berdasarkan peraturan perudangan yang berlaku. Tugas pokok kepaniteraan tidak bisa dipisahkan dari tugas pokok Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dalam pelaksanaannya diperlukan kerja administrasi. Dalam rangka fungsi pengawasan, sekaligus demi terwujudnya tertib administrasi perkara di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
23
menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara bagi semua lingkungan peradilan. Penetapan Pola ini adalah dengan surat Ketua MA tanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah mengeluarkan ketentuanketentuan mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang
disebut
Pola
Bindalmin
(Pola
Pembinaan
dan
Pengendalian
Administrasi).10 Pola BINDALMIN tersebut memuat lima bidang.11 1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali). 2. Pola tentang register perkara. 3. Pola tentang keuangan perkara. 4. Pola tentang laporan keuangan. 5. Pola tentang kearsipan perkara.
2. Pola Prosedur Penyelenggara Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK Tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari Court Of Law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam
10
A. Mukhsin Asyrof, Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama, (makalah Disampaikan pada “Pelatihan SIMPEG dan SIADPA Pengadilan Agama Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Tanjung pinang, tanggal 12 – 14 Juni 2008), h. 4. 11
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 12.
24
rangka mewujudkan peradi1an yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 12 Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitera. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi pengadilan memiliki 3 macam tugas pokok, yaitu : a) Sebagai pelaksana administrasi perkara. b) Sebagai pendamping hakim dalam persidangan. c) Sebagai pelaksana putusan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera berkewajiban mengatur tugas (wapan dan panmud). Sebagai pendamping hakim/ majelis dalam persidangan, panitera berkwajiban mencatat jalanya persidangan dan dari catatan disusun berita acara persidangan. Dalam hal panitera berhalangan maka dibantu oleh para panitera pengganti. Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, yang disimpan di kepaniteraan. Prosedur penerimaan perkara di lingkungan Pengadilan Agama melalui apa yang dikenal dengan sistem meja, sebagai kesatuan kelompok kerja yaitu meja I, meja II, dan meja III. 12
Ibid, h. 13
Pengertian meja tersebut adalah merupakan
25
kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut di selesaikan.13 Meja I bertugas menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. 14 Meja II bertugas menerima surat gugat/perlawanan, menerima surat permohonan, menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/pelawan/pemohon, mendaftar surat gugatan/ permohonan dalam register yang bersangkutan, dan mendaftar putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung dalam semua buku register yang bersangkutan.15 Dan Meja III bertugas menyerahkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan, menerima memori/ kontra memori banding, memori/ kontra memori kasasi, jawaban/ tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain, dan menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas.16
3. Pola Tentang Register Perkara Istilah Register secara bahasa berasal dari kata “registrum”, yang berarti buku daftar yang memuat secara lengkap dan terperinci mengenai suatu hal atau 13
Ibid, h. 16.
14
Ibid, h. 16- 17.
15
Ibid, h. 22- 23.
16
Ibid, h. 28- 29.
26
perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register perkara, register catatan sipil atau lain-lain.17 Dalam bahasa Inggris disebut “register” yang artinya buku catatan atau buku daftar.18 Sebelum lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pola tentang register perkara sangat sederhana, saat itu tugas-tugas kepaniteraan masih dilaksanakan terbatas pada masalah fungsi panitera sebagai pembantu hakim dalam persidangan.19 Setelah lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, lembaga Peradilan Agama telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar, status dan eksistensinya telah pasti, atas dasar tersebut pola register sebelumnya tidak mencerminkan ruh Undang- undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu disusunlah pola register baru yang mencerminkan semangat ruh Undang- undang tersebut.20 Pencatatan perkara yang diterima dilakukan dalam buku register perkara yang terdiri dari : 21 a) Register induk perkara gugatan b) Register induk perkara permohonan
17
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 500.
18
Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2005),
h. 385. 19
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 41. 20
21
Ibid, h. 43.
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Edisi Revisi, 2010), h. 34.
27
c) Register permohonan banding d) Register permohonan kasasi e) Register permohonan peninjauan kembali (PK) f) Register surat kuasa khusus g) Register penyitaan barang tidak bergerak h) Register penyitaan barang bergerak i) Register eksekusi. j) Register akta cerai k) Register permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa.
4. Pola Tentang Keuangan Perkara Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 (4) R.Bg menyatakan bahwa biaya perkara besarnya ditentukan oleh ketua Pengadilan. Suatu perkara di Pengadilan baru dapat di daftar apabila biaya sudah dibayar sesuai asas dengan “Tidak ada biaya, tidak ada perkara”. Biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg maksudnya adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses, kecuali dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg. 22 Buku keuangan perkara meliputi buku jurnal perkara dan buku induk keuangan perkara. Buku jurnal mencatat tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara untuk tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jurnal keuangan perkara adalah pertanggung 22
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 59- 60.
28
jawaban panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar biaya perkara, dibuat berbeda dan terpisah untuk tiap perkara sejak diterima dan berakhir dengan menutup buku jurnal setelah perkara diputus. Adapun dalam buku jurnal tersebut terdiri dari enam kolom meliputi :23 1) Buku jurnal perkara permohonan 2) Buku jurnal perkara gugatan 3) Buku jurnal perkara banding 4) Buku jurnal perkara kasasi 5) Buku jurnal perkara PK 6) Buku jurnal perkara eksekusi Semua kegiatan pencatatan buku jurnal setiap harinya dilaporkan ke panitera untuk dimasukkan dalam buku induk keuangan perkara. Buku induk keuangan perkara dalam bentuk tabelaris mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan dan dicatat setiap hari. Buku tabelaris tersebut ditutup setiap akhir bulan oleh panitera dan diketahui oleh ketua Pengadilan, sewaktu-waktu dalam rangka pengawasan dapat di periksa dan ditutup oleh ketua Pengadilan atau MARI.24
23
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
II, h. 31. 24
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 65-66.
29
5. Pola Tentang Laporan Perkara Dasar hukum laporan perkara adalah Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,25 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 48 tahun 2009 pasal 39 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.26 Juga terdapat dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,27 bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain yaitu terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku serta perbuatan para hakim di semua lingkungan badan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Tata cara pengawasan terhadap badan Peradilan dapat dilaksanakan dengan cara memeriksa pekerjaan dan meneliti proses kerja, meneliti dan menilai hasil kerja, inspeksi rutin dan inspeksi mendadak, dan juga dengan meneliti laporan-laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pola Bindalmin. 28 25
Pasal 10 ayat (4) Undang- undang No. 14 tahun 1970 ; “ Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang”. 26
Pasal 39 ayat (1) Undang- undang No. 48 tahun 2009 ; Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. 27
Pasal 32 ayat (1) Undang- undang No. 3 tahun 2009 ; Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. 28 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 54.
30
Pelaporan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan rangkaian dari tugas yang diemban oleh Peradilan di dalam melaksanakan amanah Undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.29 Sekalipun pelaporan tidak menjadi tugas pokok yang secara langsung melekat pada lembaga Peradilan dan tersurat di dalam Undang-undang, namun laporan perkara dapat menjadi instrumen penting yang dapat menentukan dan menilai kinerja aparat Peradilan mulai dari ketua, hakim, panitera, maupun para panitera pengganti yang melaksanakan tugas menyelesaikan suatu perkara yang ditangani. Melalui laporan perkara yang disajikan, tercermin proses penanganan suatu perkara oleh suatu majelis, intensitas waktu yang dibutuhkan, sampai bagaimana mekanisme penanganan perkara berjalan efektif dan memenuhi aturan yang ditentukan.30 Laporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara, dan kegiatan hakim, dituangkan dalam bentuk-bentuk laporan sebagai berikut:31 a) LI- PA1 : Laporan keadaan perkara b) LI- PA2 : Laporan perkara yang dimohonkan banding
29
Yang menjadi kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 30
Pada Pengadilan Agama dikenal dengan LIPA 1 (laporan keadaan perkara), pada Pengadilan Tinggi Agama dikenal dengan RK-1. 31
II, h. 49.
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
31
c) LI- PA3 : Laporan perkara yang dimohonkan kasasi d) LI- PA4 : Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali e) LI- PA5 : Laporan perkara yang dimohonkanm eksekusi f) LI- PA6 : Laporan tentang kegiatan hakim. g) LI- PA7 : Laporan keuangan perkara h) LI- PA8 : Laporan jenis perkara
6. Pola Tentang Kearsipan Perkara Sebagaimana dirumuskan oleh pasal 1 Undang- undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, yang dimaksud dengan arsip adalah sebagai berikut :32 a) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-1embaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. b) Naskah-nasakah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/ atau perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Yang menjadi pijakan hukum pola kearsipan perkara di Pengadilan Agama secara khusus sebagai berikut :
32
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 81.
32
a. RBg pasal 711/ HIR pasal 383, yang menyatakan bahwa segala putusan harus selalu tersimpan pada arsip Pengadilan dan tidak boleh dipindahkan, terkecuali dalam keadaan dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. b. UU.No.7 Tahun1989 pasal 101, yang pada pokoknya menyatakan bahwa panitera bertanggungjawab terhadap kearsipan perkara yang harus tersimpan di ruang kepaniteraan, serta tidak dapat dipindahkan kecuali atas izin ketua Pengadilan Agama. c. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/004/II/1992, antara lain menyatakan bahwa kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi kearsipan harus diselenggarakan sedemikian rupa, karena arsip mempunyai nilai sebagai berikut : administratif value (nilai administrasi), legal value (nilai hukum), fiskal value (nilai keuangan), researcht value (nilai penelitian), dan educational value (nilai dokumentasi).33 Dilihat dari segi kearsipan, berkas perkara dikelompokkan kepada dua macam, yakni: berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara.34
33
Ibid, h. 85.
34
Ibid, h. 86.
33
B. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama Berbasis Sistem Informasi Menurut kamus besar bahas Indonesia, Manajemen memiliki dua arti yakni (1). Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; (2). Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.35 Sedangkan kata Administrasi memiliki empat arti yakni; (1). Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi;
(2). Usaha dan kegiatan
yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; (3). Kegiatan yangg berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan (4). Kegiatan kantor dan tata usaha.36 Dalam hukum acara perdata dalam hal ini perdata agama maupun umum, dikenal adanya dua tuntutan hak (perkara), yaitu permohonan merupakan perkara yang tidak ada perselisihan (voluntair), dan gugatan merupakan perkara yang ada perselisihan (contentiosa).37 Peradilan atau Rechtspraak dalam bahasa Belanda, dan Judiciary dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan atau Rechtbank dalam bahasa Belanda dan Court dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu 35
Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. I, h. 553. 36
37
Ibid, h. 7.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. VI, h. 29. Lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 k/Sip/1958.
34
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara- perkara.38 Peradilan Agama menurut pasal 1 Undang- undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah peradilan bagi orangorang yang beragama Islam. Pengertian yang diberikan oleh Undang- undang tersebut menggambarkan bahwa seolah-olah Peradilan Agama sebagai peradilan Islam yang bersifat universal.39 Kata “Berbasis” berasal dari kata “Basis” yang artinya asas atau dasar.40 Sedangkan kata “Sistem Informasi” itu terdiri dari dua kata, pertama kata “Sistem” yang berarti suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabelvariabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.41 Definisi yang lain tentang sistem adalah jaringan kerja dari prosedurprosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan.42 Sedangkan kata “Informasi” memiliki arti data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.43 Pengertian lain tentang informasi
38
Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), h. 91. Lihat juga Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 3. 39
Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 6. Lihat juga Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (akar sejarah, hambatan dan prospeknya), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94. 40
Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
41
Tata Sutabri, Analisa Sistem Informasi, (Jakarta: Andi Publisher, 2005), h. 6.
42
Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 12.
43
Tata, Analisa Sistem Informasi, h. 7.
h. 83.
35
adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.44 Jadi, Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi- transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.45 Manajemen perkara di Pengadilan Agama tumbuh begitu pesat, bahkan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sudah tidak asing lagi dengan teknologi informasi, manajemen administrasi perkara yang merupakan serangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan juga merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat, 46 sebelumnya dilakukan dengan manual (Pola Bindalmin) diganti dengan berbasis teknologi informasi (SIADPA), inilah esensi dari pengertian daripada “manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama berbasis sistem informasi”.
44
45
Jogiyanto, Analisis dan Desain Sistem Informasi, h. 13.
Nash, John F., Terjm: La Midjan, Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur, (Bandung : Lembaga Informasi Akuntansi, 2000), h.8. 46 Jimly Asshiddiqie, Reformasi Tata Kelola Peradilan, artikel diakses pada tanggal 26 Juli 2013 pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_ MANAJEMEN_ PERADILAN.pdf.
36
C. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) 1. Pengertian Aplikasi SIADPA Dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat,
pengadilan
mempunyai tugas utama, yaitu: memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efesien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.47 Pemanfaatan teknologi informasi dikemas dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama yang selanjutnya disebut Aplikasi SIADPA. Aplikasi SIADPA digambarkan sebagai otomasi Pola Bindalmin yang dirancang sedemikian rupa secara elektronik sehingga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara.48 SIADPA
ini
merupakan
aplikasi
pengolah
dokumen-dokumen
keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Prinsip kerja SIADPA mirip dengan Mail Merge yang dikenal dalam program Microsoft Word. Prinsip kerja dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data perkara dengan dokumen (blanko). Data-data perkara di dalam dokumen blanko disebut dengan variebel. Variabel-variabel ini ditunjukan dengan angka atau nomor. Nantinya ketika hendak mencetak suatu dokumen variable-variabel di
47
A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), h. 12 Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, (Jakarta : Dirjen Badilag MARI, 2012), h. 1 48
37
dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data keperkaraan yang telah diisikan oleh operator di SIADPA yang sesuai dengan variable tersebut. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, aplikasi SIADPA adalah pengembangan dari sistem administrasi kepaniteraan berdasar Pola Bindalmin dalam mengolah dokumen-dokumen perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang dirancang ulang (redesign) dengan sistem otomatisasi dan integrasi menggunakan alat bantu komputer berbasis windows, dengan tidak mengurangi substansi yustisial yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama.
Sedangkan SIADPA Plus adalah aplikasi hasil sinkronisasi menu-menu dan template/ dokumen pada aplikasi SIADPA dengan Pola Bindalmin (KMA 001/SK/1991 dan Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.
2. Latar Belakang Munculnya Aplikasi SIADPA Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata tertentu khusus untuk umat Islam. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak
38
dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan yang lain.49 Seiring dengan perkembangan dan perubahan situasi masyarakat Islam di Indonesia, dengan meningkatnya kesadaran akan penyelesaian perkara-perkara tersebut di bawa ke Pengadilan Agama, maka untuk mengelola perkara-perkara tersebut memerlukan manajemen perkara yang dapat diandalkan dan efisien. pola Bindalmin yang selama ini menjadi pedoman proses penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama sepertinya yang sudah sangat lengkap dan mengakomodir semua administrasi penyelesaian perkara, namun timbul masalah ketika masyarakat membutuhkan informasi seputar perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan sudah sampai dimana prosesnya, juga dalam hal pembuatan pelaporan perkara yang menjadi kewajiban pengadilan. Atas dasar permasalahan yang timbul tersebut dengan keragaman perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, sudah sangat tentu akan semakin beragam pula permasalahan yang nantinya akan dihadapi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dimulailah pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana atau alat bantu merekam semua proses administrasi perkara di Pengadilan Agama.50
49
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 78. Lihat juga A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 6. Lihat juga Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 8. Lihat juga Erfaniah Zuhriah,, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut, h. 204- 215. 50 Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 10
39
3. Sejarah Lahirnya Aplikasi SIADPA Ide-ide cerdas muncul ketika
menghadapi permasalahan dan dalam
keadaan terdesak yang mengharuskan orang berpikir keras untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Malang rata-rata 400 setiap bulan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang terbatas, hal ini menjadi masalah jika semua proses penyelesaian perkara dijalankan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi. Bekerja di luar jam kantor bagi pegawai Pengadilan Agama Malang pada tahun 1990-an tidak dapat dihindarkan, hal ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara. Reformasi di tahun 1998 memberikan inspirasi kepada Alm. Yugo Hari Satriyo, SH. yang saat itu menjabat sebagai panitera/ sekretaris Pengadilan Agama Malang untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, transparansi dan pelayanan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Malang. Jumlah perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dan penerapan sistem manual tidak bisa menyelesaikan perkara tepat waktu. Hal ini semakin mendorong untuk mempercepat pembenahan administrasi perkara dengan memanfaatkan perangkat komputer.51 Memang sebelumnya Alm. Yugo Hari Satriyo, SH sempat bertemu dengan seseorang yang bergerak di bidang pemrograman komputer yaitu Irfan dari Sysolusindo. 51
Ibid, h. 11.
40
Usulan Alm. Yugo Hari Satriyo, SH tersebut akhirnya disetujui dan ditindak lanjuti melalui pembicaraan dengan pihak Sysolusindo. Kemudian kepaniteraan yang dikomandani oleh Yugo Hari Satriyo, SH, menyiapkan konsep surat-surat administrasi, setelah konsep
itu jadi kemudian diketik
dengan komputer oleh tenaga honorer yang terdiri dari saudara Hadijah Hasanuddin, Ainur Rofiq, Farid Dzikrullah, Erik Handini dan lain-lain, hasil pengetikan konsep tersebut diserahkan kepada pihak Sysolusindo untuk dibuat dalam bentuk program komputer.52 Setelah pembuatan program administrasi perkara ini selesai, dilakukan uji coba untuk proses penyelenggaraan administrasi perkara sejak dari penerimaan sampai dengan putusan perkara. Ternyata hasilnya luar biasa. Untuk proses pendaftaran perkara yang semula dalam sehari melayani 20 s/d 30 perkara baru selesai pada pukul 16.00 setelah menggunakan program ini dapat diselesaikan pada sekitar pukul 13.00 s/d pukul 14.00. Sesudah uji coba dirasa cukup, dengan perbaikan dan penyempurnaan di sana sini, program administrasi perkara ini mulai dioperasikan dengan diberi nama Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama disingkat SIADPA 1. Pemberian nama SIADPA 1 dimaksud untuk membedakan dengan program lainnya yang direncanakan, yaitu SIADPA 2 untuk Register Perkara, SIADPA 3 untuk Keuangan Perkara, SIADPA 4 untuk Laporan Perkara dan seterusnya. Namun sampai dengan saat Yugo Hari Satriyo, SH diangkat sebagai Panitera 52
Abu Amar (Ketua PTA Jayapura), Sejarah Awal SIADPA, artikel diakses pada tanggal 24 Juli 2013 pada http://www.pa- manokwari.go.id/ index.php/artikel/161-sejarah-awal-siadpa.
41
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2000, SIADPA 2 dan SIADPA lainnya belum dapat direalisasikan.53 Perubahan luar biasa di Pengadilan Agama Malang Kelas II dengan program SIADPA 1 ini rupanya menarik perhatian pimpinan PTA Surabaya, sehingga diperintahkan kepada Pengadilan Agama Malang Kelas II untuk menularkan kepada Pengadilan Agama lainnya di Jawa timur, terutama kepada Pengadilan Agama Kelas I A yang jumlah perkaranya relatif banyak. Beberapa waktu kemudian rupanya para ketua Pengadilan Agama di Jawa Timur setelah melihat manfaat SIADPA, mulai tertarik dengan program ini dan meminta kepada pihak Sysolusindo untuk membuatkan program bagi Pengadilan Agama masing-masing,54 sehingga program SIADPA dalam waktu singkat telah merata dipergunakan oleh Pengadilan Agama di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pada sebuah acara di Malang, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Bapak Drs, H. Syamsuhadi Irsyad, SH., MHum berkenan singgah di Pengadilan Agama Malang Kelas II, beliau melihat dan tertarik dengan program SIADPA 1 ini dan mengatakan alangkah baiknya jika program ini bisa ditiru oleh Pengadilan Agama yang lainnya.
53
54
Ibid.
Yudhi Wijaya, Pola Kerja Efektif Pelayanan Perkara dengan aplikasi SIADPA/SIADPTA, artikel diakses pada tanggal 27 Juli 2013 pada http://www.pta-kendari.go.id/pakdi/media.php?module= detailartikel &id=93.
42
Ketika Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama dijabat oleh Drs. H. Wahyu Widyana, MA dan setelah Peradilan Agama satu atap berada di bawah Mahkamah Agung, rupanya SIADPA ini menjadi perhatian beliau dan kemudian dikembangkan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana keadaan yang ada sekarang.55
4. Landasan Hukum Implementasi Aplikasi SIADPA Aplikasi SIADPA sebagai sebuah sistem manajemen perkara (Case management system) telah dirasakan manfaatnya di bidang administrasi peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa lebih ditingkatkan. 56 Secara umum
landasan yuridis aplikasi SIADPA diperkuat dengan
adanya Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) MARI Nomor 12/TUADA/AG/IX/2007 tertanggal 17 September 2007 tentang Penggunaan Sistim Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA). Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi) Tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam rangka
55
56
Ibid.
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 8.
43
memaksimalkan
transparansi
dan
pelayanan
prima
peradilan
perlu
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi infomasi. SIADPA dimanfaatkan dalam rangka mendukung Pola Bindalmin dan peningkatan kerja pengadilan serta pelayanan peradilan. Rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Lingkungan Peradilan Agama pada Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 di Balikpapan menyebutkan bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pola Bindalmin perlu didukung dengan aplikasi SIADPA. Disamping sosialisasi perlu bimbingan dan monitoring yang simultan ke satuan kerja tentang pelaksanaan Pola Bindalmin, SIADPA, dan juga termasuk sarana administrasi perkara lainnya.57 Dirjen
Badilag
telah
mengeluarkan
Surat
Keputusan
Nomor
0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tanggal 2 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Nasional dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi SIADPA Plus. Selain membentuk Tim SIADPA Plus Nasional dan tugas-tugasnya, Dirjen Badilag juga mengintruksikan kepada seluruh Ketua PTA dan Mahkamah Syariah Aceh untuk membentuk tim implementasi SIADPA tingkat Propinsi, dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag.58 Untuk mempertegas instruksi sebelumnya Tuada Uldilag MARI mengeluarkan surat Nomor 07/TUADA-AG/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SIADPA dan SIADPTA.
57
Ibid, h. 8- 9.
58
Ibid, h. 9.
44
Dalam surat ini Tuada Uldilag menegaskan bahwa SIADPA dan SIADPTA sebagai case management system telah banyak dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.59
5. Fitur- Fitur dalam Aplikasi SIADPA Otomasi dan integrasi Pola Bindalmin dalam bentuk aplikasi SIADPA secara perlahan namun pasti dapat diterima oleh warga Peradilan Agama. Kondisi ini tidak lepas dari keunggulan aplikasi SIADPA yang mudah dipahami dan dioperasikan (user friendly), menggunakan bahasa Indonesia, mempercepat layanan, mempermudah pencarian data, menyediakan semua jenis dokumen perkara, aman dan rahasia, jaringan multi user, serta tingkat efisiensi dan efiktifitas yang tinggi.60 Aplikasi SIADPA terbukti mampu menjawab kebutuhan administrasi perkara Peradilan Agama karena aplikasi SIADPA menawarkan solusi dokumen dan solusi data. Aplikasi SIADPA sebagai solusi dokumen mencakup: 1) SIADPA Tingkat Pertama (aplikasi utama) yang digunakan untuk mengolah dokumen perkara mulai dari penerimaan hingga putusan dan penyelesaian perkara. 2) SIADPA Tingkat Banding, digunakan untuk mengolah dokumen persiapan
59
60
Ibid, h. 9-10.
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 4
45
banding di Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya akta banding, memori banding, hingga pemberitahuan isi putusan banding. 3) SIADPA Tingkat Kasasi, digunakan untuk mengolah dokumen persiapan kasasi di Pengadilan Agama, mencakup persiapan kasasi, memori kasasi, hingga pemberitahuan putusan kasasi. 4) SIADPA Tingkat Peninjauan Kembali, digunakan untuk mengolah dokumen persiapan peninjauan kembali di Pengadilan Agama, mencakup persiapan
peninjauan
kembali,
memori
peninjauan
kembali
hingga
pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali. 61 Aplikasi SIADPA sebagai solusi data dapat dilihat dari Aplikasi Sistem Keuangan Perkara (SIADPA KIPA), Aplikasi Sistem Register Perkara (SIADPA REGISTER), Aplikasi Sistem Laporan Perkara (SIADPA LIPA), Aplikasi Akta Cerai (SIADPA AKTA CERAI), Aplikasi Jadwal Sidang (SIADPA JADWAL SIDANG).62
Gambar 1. Diagram otomasi dan integrasi Pola Bindalmin dalam aplikasi SIADPA 61
Ibid, h. 4- 5
62
Ibid, 5
46
Berikut ini penjelasan dari otomasi dan integrasi pola bindalmin dalam aplikasi SIADPA, penjelasannya sebagai berikut : 1) Aplikasi SIADPA (aplikasi utama) Merupakan aplikasi utama untuk sistem aplikasi SIADPA, aplikasi SIADPA merupakan
otomasi
dari Pola Prosedur Penyelenggaraan
Administrasi Perkara yaitu pola pertama dalam Pola Bindalmin, berfungsi menginput dan mengedit data- data perkara serta mencetak dokumendokumen keperkaraan mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pasca putusan. Aplikasi SIADPA (Tingkat Pertama), sebagai aplikasi utama menumenu dalam aplikasi SIADPA diklasifikasi menjadi enam bagian, yakni sebagai berikut : Menu Penerimaan. Menu ini terdiri dari pendaftaran, surat kuasa, surat kuasa untuk membayar atau SKUM (didalamnya tercantum panjar biaya perkara yang telah dibayar penggugat/ pemohon saat mendaftarkan perkara). Menu persiapan persidangan. Menu persiapan persidangan memuat dokumen-dokumen yang harus dibuat sebelum memasuki tahap persidangan, yaitu berbagai jenis penetapan (penetapan majelis hakim, penetapan panitera pengganti, penetapan jurusita/jurusita pengganti, penetapan hari sidang) dan surat panggilan sidang (kepada para pihak berperkara).
47
Menu persidangan. Menu ini terdiri dari berita acara persidangan, mediasi, sita, amar putusan, putusan, pemberitahuan isi putusan, pengembalian sisa panjar perkara. Menu penyelesaian perkara. Menu penyelesaian perkara terdiri dari ikrar talak, eksekusi, dan pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Menu Lain-Lain, yang termasuk dalam menu ini antara lain, riwayat penggunaan user, formulir pendukung, dan sampul minutasi.
2) SIADPA REGISTER SIADPA REGISTER merupakan otomasi dari Pola Tentang Register Perkara, yaitu pola kedua dalam Pola Bindalmin. SIADPA Register dibangun pada tahun 2004. Dalam aplikasi SIADPA Register sama sekali tidak diperlukan entry data, semua aktivitas penerimaan, persiapan persidangan, persidangan dan penyelesaian perkara yang diproses dengan aplikasi SIADPA akan tersimpan secara otomatis dalam SIADPA Register. Format SIADPA Register pun dibuat sama persis dengan format register yang ada di Pola Bindalmin.
3) SIADPA KIPA Sebagaimana kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, pola Bindalmin itu terdiri dari 5 pola. Berpijak pada Pola Bindalmin,
48
perkembangan awal aplikasi SIADPA yang ada saat itu hanya mampu mengakomodir pola tentang prosedur penyelenggaraan administrasi perkara saja, namun belum mampu mengakomodir pola Bindalmin lainnya yang memang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk mengakomodir pola tentang keuangan perkara (otomasi pola ketiga dalam Pola Bindalmin) pada tahun 2003 dibangun aplikasi SIADPA KIPA. Penamaan KIPA sendiri diambil dari nama kode formulir keuangan perkara yaitu KIPA.1, KIPA 2, dan lain-lain. Pada tahap ini aplikasi SIADPA mulai diarahkan sebagai aplikasi pengolah data perkara.63 Arah, tujuan dan fungsi aplikasi SIADPA KIPA pada prinsipnya dapat membantu pegawai Pengadilan Agama dengan cepat pencatatan, pengendalian dan pencetakan laporan keuangan perkara, secara lebih rinci arah, tujuan dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :64 a) Membantu pegawai bagian kas dalam hal pencatatan, membuat perhitungan dan pengendalian keuangan perkara. b) Berfungsi sebagai input awal sampai akhir proses keuangan perkara dan sebagai sumber otomasi dari pembuatan buku-buku keuangan dan pelaporan keuangan perkara.
63
Ibid, h. 15.
64
Ibid, h. 7.
49
Dari sisi operasional pencatatan jurnal dan pembuatan buku-buku laporan tidak memerlukan pencarian data yang rumit dan entry data tidak berulang-ulang bahkan sebagian besar telah diotomatiskan. Otomasi diambil dari titik transaksi proses dan tahap perjalanan perkara, misalnya pada saat pendaftaran akan terproses dan tersimpan jurnal biaya pendaftaran dan biaya redaksi dan seterusnya.
4) SIADPA LIPA Aplikasi sistem pelaporan statistik perkara Pengadilan Agama atau yang biasa dikenal dengan sebutan SIADPA LIPA.
SIADPA LIPA
merupakan aplikasi untuk mencetak laporan-laporan LIPA, semua data yang dicetak pada laporan-laporan SIADPA LIPA mengambil dari data yang dimasukkan pada aplikasi SIADPA. Aplikasi SIADPA LIPA terdiri dari beberapa register yang berkaitan dengan register perkara, yaitu register induk gugatan; register induk permohonan; register surat kuasa khusus; register eksekusi; register permohonan kasasi; register penyitaan barang tidak bergerak; register penyitaan barang bergerak; dan register akta cerai. Aplikasi SIADPA LIPA ini mulai dibangun tahun 2004. Arah dan fungsi aplikasi ini pada prinsipnya membantu pencatatan, pengendalian dan pencetakan laporan keadaan perkara secara otomatis, secara lebih rinci arah dan fungsi aplikasi SIADPA LIPA adalah sebagai berikut :65 65
Ibid, h. 17.
50
a) Memudahkan tugas panitera muda hukum (panmud hukum), petugas Meja III maupun pihak manapun yang terkait untuk pencatatan, pengarsipan dan penyampaian pelaporan perkara per bulan. b) Berfungsi sebagai bahan data pelaporan dan statistik perkara semenjak data awal perkara masuk ke pengadilan sampai akhir proses perkara. c) Berfungsi sebagai sumber otomatis dari permintaan data-data penunjang pihak terkait. Dari
sisi
operasional
implementasi
SIADPA
LIPA
dapat
mempermudah, mempercepat dan meminimalisir kesalahan dalam proses pembuatan laporan perkara pada Pengadilan Agama. Pembuatan laporan keadaan perkara tidak lagi memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak memerlukan pencarian data yang rumit. Otomasi diambil dari titik awal pendaftaran perkara, tahap perjalanan perkara sampai dengan tahap minutasi perkara, misalnya pada saat pendaftaran perkara terproses di awal, maka secara otomatis data yang telah masuk tersebut akan selalu muncul keadaan perkaranya setiap pelaporan perkara sampai dengan tahap akhir yaitu minutasi dan pengarsipan.
5) Menu Kearsipan Perkara Berbeda dengan pola tentang kearsipan perkara yaitu pola kelima dalam pola Bindalmin tidak diotomasi dalam sistem tersendiri, akan tetapi
51
menjadi bagian dari aplikasi SIADPA (aplikasi utama) dalam bentuk fitur arsip perkara. Latar belakang ide menempatkan menu kearsipan perkara yaitu pada tahun 2010, ketika aplikasi SIADPA terpasang di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia muncul masukan dari para pengguna agar dibuatkan aplikasi tentang arsip perkara. Memang kalau kita lihat dari lima pola dalam Pola Bindalmin, hanya pola tentang kearsipan perkara yang belum terakomodir dalam aplikasi SIADPA. Meskipun agak terlambat, pada akhir tahun 2010 keinginan para pengguna dapat diakomodir dalam aplikasi SIADPA. Pola tentang kearsipan perkara tidak dibuat aplikasi khusus seperti SIADPA KIPA, LIPA dan SIADPA Register, namun dibuat menu tambahan dalam SIADPA. Menu arsip perkara menjadi bagian dari aplikasi SIADPA. Menu ini dapat ditemukan para pengguna dalam aplikasi SIADPA Plus versi 1.0.3.35 dan terus disempurnakan dan dikembangkan dengan versi-versi yang baru. Pada prinsipnya menu kearsipan yang terdapat pada SIADPA Plus versi 1.0.3.35 mekanismenya mengikuti pola kearsipan yang telah dituangkan dalam Pola Bindalmin. Namun untuk melihat status berkas perkara yang telah diarsipan ditampilkan dengan format blanko tersendiri yang mencakup riwayat penggunaan blanko tersebut mulai dari perkara di
52
terima sampai perkara diminutasi termasuk juga tanggal penyimpanan berkas atau tanggal diarsipan.66
66
Ibid, h. 21.
53
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS 1 B A. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang Segala informasi mengenai profil pengadilan khususnya Pengadilan Agama di Indonesia secara umum dapat kita ketahui dengan mudah di halaman website Pengadilan Agama yang bersangkutan, begitu juga dengan Pengadilan Agama Tangerang dapat dilihat di website www.pa-tangerangkota.go.id, setelah penulis komfirmasi tentang isi profil Pengadilan Agama Tangerang kepada ketua Pengadilan Agama, wakil panitera dan staf pegawai yang membidangi pengelolaan website, semua informasi mengenai profil Pengadilan Agama yang dimuat di website tersebut diatas valid, sesuai dengan sejarah Pengadilan Agama Tangerang yang sebenarnya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang. Status organisasi PA Tangerang adalah merupakan Pengadilan Agama kelas IB,1 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas
2.020 m2
dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang No. 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah
1
Untuk melihat lebih jauh mengenai klasifikasi Pengadilan Agama dapat merujuk pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.
53
54
dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia. Luas bangunan gedung Pengadilan Agama Tangerang adalah sekitar 1858 meter persegi, dan terdiri dari dua lantai yang dibangun pada tahun 2009. Letak geografis kota Tangerang terletak antara 6 6’ lintang selatan sampai dengan 6 13’ lintang selatan dan 106 36’ bujur timur sampai dengan 106 42’ bujur timur. Batas wilayah kota Tangerang adalah sebagai berikut; sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan kecamatan Sepatan kabupaten Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (kabupaten Tangerang) dan kecamatan Serpong, kecamatan Pondok Aren (kota Tangerang Selatan), Sebelah timur berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Cikupa kabupaten Tangerang. Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan.2 Pembentukan Pengadilan Agama Tangerang secara historis pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembentukan Pengadilan Agama lainnya yang ada di wilayah negara
RI. Fase sebelum kemerdekaan dimana Indonesia mengalami
beberapa kali masa penjajahan oleh bangsa lain seperti Belanda, Jepang, dan lainlain mewarnai tumbuh kembang dan terbentuknya institusi Peradilan Agama di Indonesia. 2
PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi
55
Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah kotamadya (kota) pada tanggal 31 Juli 1993. Status kota yang saat itu berada dibawah provinsi Jawa Barat merupakan upaya pengembangan wilayah daaerah tingkat 2 (dua) yang sebelumnya dipusatkan pada satu wilayah kabupaten Tangerang. Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1993 kota Tangerang diberikan otoritas daerah tersendiri di samping kabupaten Tangerang yang berpusat di Tigaraksa. Selanjutnya, setelah provinsi Banten dibentuk kota Tangerang beralih menjadi wilayah kota yang berada di bawah provinsi Banten. Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang semenjak kemerdekaan sampai sebelum lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tangerang bermula dilaksanakan di tempat kediaman yang kemudian pindah ke masjid, seperti yang dilakukan pada zaman Rasul. Ada beberapa nama yang sempat menjadi ketua Pengadilan Agama di wilayah Tangerang diantaranya adalah dapat dilihat dalam tabel berikut :3
No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
NAMA KH. Djunaedi KH. Mhd. Sirodj KH. Mursan KH. Abdullah Mu’min KH. Sa’ban Salim KH. Yusuf Mustafa Harahap KH. Sumarna 3
GOL
PEND
TAHUN
-
-
1942-1949 1949-1954 1955-1960 1960-1965 1965-1972 1972-1974 -
PA Tangerang, Sejarah Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/sejarah
56
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
H. Halimi, BA Drs. Humaidi ZA,ZA Drs.H.Satibi Abdul Hadi Drs.H.Yusuf Effendi H. Abdullah Juki, SH Drs. H. Muhammad Hasyim Drs. H.Abdurrahman Abror Drs. H. Zurrihan Ahmad, SH, M.Hum Drs.HM. Nadjmi, SH. M.Hum Drs.H.A.H.Chairuddin Ridwan, SH Drs.H.Ahmad Fathoni, SH, M.Hum Drs. Tata Sutayuga, SH. Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H Drs. Chazim Maksalina, M.H.
IV/b IV/b IV/b IV/b
Sarmud S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S2
1974-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1984 1984-1987 1987-1989 1989-1994 1994-1999 1999-2002 2002-2004 2004-2007 2007-2010 2010-2012 2012 s/d skrg
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang Untuk lebih mudah memahami susunan organisasi Peradilan Agama, secara umum susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Ketua Pengadilan Agama Tangerang sekarang dijabat oleh Drs. Chazim Maksalina, M.H sebelumnya dijabat oleh Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H. Susunan organisasi Pengadilan Agama Tangerang dapat digambarkan dalam bagan organisasi dibawah ini :4
4
PA Tangerang, Struktur Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/struktur.
57
58
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undnag No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dalam pasal 2 disebutkan bahwa : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”. Untuk menujang dan memenuhi harapan lembaga Peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya murah sebagai mana tersebut dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tangerang mengimplementasikannya dengan dalam Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang yang terhormat dan bermartabat”, dan Misi “Mewujudkan pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat, dan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dengan cara meningkatkan kwalitas SDM yang professional”.5
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tangerang Luas wilayah kota Tangerang adalah 1,231 Ha, kota Tangerang memiliki wilayah 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan wilayah hukum atau merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang. Yang dimaksud dengan kompetensi relatif itu sendiri adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang 5
PA Tangerang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi
59
sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/ tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.6 Kecamatan-kecamatan yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut : 7 1) Kecamatan Ciledug
8) Kecamatan Jatiuwung
2) Kecamatan Larangan
9) Kecamatan Cibodas
3) Kecamatan Karang Tengah
10) Kecamatan Priuk
4) Kecamatan Cipondoh
11) Kecamatan Neglasari
5) Kecamatan Binong
12) Kecamatan Batu Ceper
6) Kecamatan Tangerang
13) Kecamatan Benda
7) Kecamatan Karawaci
E. Kewenangan Pengadilan Agama Tangerang Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau yang menundukan diri dengan hukum Islam berupa: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat, infak, Hibah, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.
6
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 10. 7
PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi.
60
Dasar Hukum kewenangan absolut Pengadilan Agama Tangerang tersebut adalah pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturanperaturan lainnya yaitu :8 1) Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989) 2) Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunter. 3) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006) 4) Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/ penelitian dan tugas-tugas lainnya.
8
PA Tangerang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/tupoksi
BAB IV PERAN SIADPA PLUS DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG A. Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang Pelayanan di Pengadilan Agama adalah bersifat pelayanan publik, oleh karena itu pelayanan di Pengadilan Agama harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.1 Hal ini juga didukung oleh pendapat Budiman Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan.2 Oleh karena itu, pelayanan yang bersifat publik itu harus memberikan pelayanan yang prima, memuaskan, dan berkualitas agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, walaupun memang secara empiris dilapangan masih banyak terjadi pelayanan publik masih bercirikan berbelit- belit, lambat, mahal dan melelahkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pelayanan publik itu? Untuk memberikan jawaban yang memadai dan memuaskan penulis akan melihatnya dari sisi etimologis terlebih dahulu. Kata “pelayanan” menurut Kotler adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
1
Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 1.
2
L. P. Sinambela, Ilmu dan Budaya (perkembangan ilmu administrasi Negara), (Edisi Desember, 1992), h. 198. Lihat juga Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 5.
61
62
fisik. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “pelayanan” mengandung arti ; perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa, dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.3 Sedangkan istilah “publik” berasal dari bahasa Inggris yaitu “public” yang artinya umum, masyarakat, dan negara. Kata “public” sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, public berarti umum, orang banyak, dan ramai.4 Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai ketentuan peraturan perundang- undangan. Jadi, pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.5 Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Sebagai inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya telah dibuat aplikasi SIADPA Plus yang merupakan integrasi teknologi informasi dengan ragam regulasi dibidang administrasi perkara.
3
J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 781. 4
5
Ibid, h. 1095.
Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, h. 17. Lihat juga Lijan Poltak Sinambela, ddk, Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 5.
63
Saat ini di lingkungan Pengadilan Agama telah tersedia suatu aplikasi manajemen perkara yang biasa disebut dengan aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sesungguhnya aplikasi SIADPA dalam sejarahnya lahir penuh dengan dinamika sejarah, aplikasi SIADPA ini telah mulai dipergunakan secara resmi diseluruh Indonesia sejak tahun 2007 dan dalam perjalanannya telah mengalami 14 kali updating (penyempurnaan) dan terakhir dikenal dengan istilah SIADPA Plus. Implementasi SIADPA Plus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Badilag, hampir semua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sudah mengimplementasikan
SIADPA
Plus, tidak
terkecuali
Pengadilan Agama
Tangerang yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melaksanakan Implementasi SIADPA Plus ini dengan baik dan benar. Implementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang pertama kali dilakukan pada tahun 2006, setelah mengalami dinamika perubahan disana-sini pada tahun 2010 implementasi SIADPA Plus dengan wajah dan tampilan baru, dan sudah sesuai dengan pola Bindalmin benar- benar terwujud di Pengadilan Agama Tangerang, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh administrator SIADPA Plus yang juga merupakan pegiat dan tutor SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang, yaitu Bapak Irvan Yunan.6
6
Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 13 September 2013
64
Dalam sejarah implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang, pada awal- awal implementasi yaitu pada tahun 2006 yang siap hanyalah meja I saja yang menggunakan SIADPA Plus, dengan alasan sumber daya manusia yang kurang, jumlah tenaga kerja yang faham dengan teknologi SIADPA masih kurang, sedangkan pada saat ini mulai tahun 2009 – 2013 pembenahan terus dilakukan, sehingga semua elemen di Pengadilan Agama Tangerang Menggunakan aplikasi SIADPA Plus. Alasan Pengadilan Agama Tangerang menerapkan aplikasi SIADPA Plus adalah : 1) Kapasitas perkara yang banyak, sehingga membuthkan efisiensi, transparansi peradilan, waktu dan pelayanan yang prima. 2) Akses informasi, sehingga bisa diupdate secara langsung oleh para pihak. 3) Teknologi SIADPA Plus bisa mengatasi kesulitan pelayanan dengan baik dibandingkan dengan cara manual, dan. 4) Fungsi Controling, dari mulai pendaftaran sampai pada pengarsipan validasinya bisa di kontrol.7 Penulis telah melakukan wawancara terhadap empat orang yang penulis nilai sudah mewakili unsur- unsur implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang, pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada orang tersebut, yaitu bagaimana apsresiasinya terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?. Menurut wakil panitera Pengadilan Agama Tangerang bapak Drs. Mukhtar, MH, bahwasannya beliau sangat mengapresiasi dan menjungjung tinggi implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. Tanggapan positif ini bukan tanpa alasan, menurut beliau dengan aplikasi SIADPA Plus sangat membantu tugas pokok 7
Hafifi, September 2013
Calon Hakim (CAKIM) PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 13
65
dan fungsi beliau sebagai seorang wakil panitera.8 Hal senada juga diamini oleh tiga orang lainnya yang penulis wawancara, yaitu ketua Pengadilan Agama Tangerang bapak Drs. H. Chazim Maksalina, MH, hakim senior Pengadilan Agama Tangerang yang mulia bapak Drs. Arwendi serta Drs. Ubin Mubin Surdiman dan terakhir administrator juga pegiat SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang bapak Irvan Yunan.9 Implementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang adalah merupakan sesuatu yang mutlak, dengan implementasi tersebut dapat membantu semakin cepatnya tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tangerang, serta keakuratan dalam proses pendaftaran, pembuatan berita acara persidangan dan putusan, pembuatan putusan, publikasi putusan dan lain sebagainya akan dapat lebih terjaga.
B. Sinkronisasi Pola Bindalmin dengan SIADPA Plus Perlu kita pahami bahwa aplikasi seperti SIADPA Plus adalah merupakan sinkronisasi dari pelaksanaan pola Bindalmin dalam era kemajuan teknologi informasi. Sebelum menyandang nama SIADPA Plus, sebelumnya hanya bernama SIADPA saja, namun setelah dimodifikasi aplikasi SIADPA yang semula dalam format lama menjadi format baru dengan perubahan-perubahan pada menu aplikasi 8
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013. 9
Chazim Maksalina, Ketua PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September 2013. Arwendi dan Ubin Mubin Surdiman, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September 2013. Dan Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 13 September 2013.
66
yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada pada pola Bindalmin Buku II. Perubahan-perubahan tersebut merupakan proses sinkronisasi aplikasi SIADPA versi lama dengan menu alur penerimaan perkara sesuai pola Bindalmin yang kemudian disahkan dan diberi nama baru menjadi SIADPA Plus. Pengadilan Agama Tangerang yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melakukan ujicoba dan menerapakan aplikasi SIADPA Plus hasil modifikasi dan disinkronisasikan sekitar tahun 2010, yaitu modifikasi dan sinkronisasi dengan formulir-formulir kepaniteraan yang telah mendapat akreditasi oleh Tim Standarisasi Nasional. Untuk tetap menjaga, mengevaluasi dan mendukung aplikasi SIADPA Plus tetap berjalan sesuai dengan koridor yang dikehendaki oleh pola Bindalmin, Mahkamah Agung telah melakukan beberapa kali bimbingan teknis (Bimtek) SIADPA Plus terhadap
administrator SIADPA Plus di seluruh Indonesia, tak
terkecuali diikuti oleh administrator atau tutor SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang. Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di Pengadilan Agama Tangerang, yaitu ketua Pengadilan Agama Tangerang bapak Drs. H. Chazim Maksalina, MH, beliau menyebutkan bahwa aplikasi SIADPA Plus yang ada di Pengadilan Agama Tangerang sudah sinkron dan sesuai dengan formulir- formulir kepaniteraan yang terakreditasi.10 Pernyataan ketua Pengadilan Agama Tangerang tersebut di dukung oleh wakil panitera Drs. Mukhtar, M.H, dan 10
2013.
Chazim Maksalina, Ketua PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
67
administrator SIADPA Plus bapak Irvan Yunan, juga hakim yang mulia bapak Drs. Arwendi mereka menyatakan bahwa SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sudah sinkron dengan pola Bindalmin.11 Lebih lanjut hakim Drs. Ubin Mubin Surdiman mencontohkan bahwa, amar putusan yang dibuat oleh hakim menurut pola Bindalmin harus di tulis atau di masukan ke buku register, dengan aplikasi SIADPA Plus hakim hanya menginput amar putusan tersebut pada aplikasi SIADPA Plus, kelebihannya kalau menggunakan cara manual hakim harus menyerahkan amar putusan tersebut kepada petugas
register dan petugas register harus
menulisnya kembali pada buku register, sedangkan dengan menggunakan SIADPA Plus, petugas register cukup membuka menu amar putusan tersebut sesuai dengan nomor perkaranya, dan langsung di input ke SIADPA Register tidak perlu mengetik ulang amar putusan tersebut, karena memang sudah di input oleh hakim sebelumnya.12
C. Peran SIADPA Plus di PA Tangerang dalam Penyelesaian Perkara Implementasi SIADPA bisa dikatakan sukses dan sesuai dengan apa yang dicanangkan, apabila implementasi SIADPA di Pengadilan Agama sudah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dalam aplikasi SIADPA Plus, semua aktifitas tersebut dilakukan dan dikerjakan di seluruh lini masing-masing sesuai 11
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September 2013. Dan Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 13 September 2013. 12
Arwendi dan Ubin Mubin Surdiman, Tangerang, 18 September 2013.
Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi,
68
dengan tupoksi jabatan dan kedudukan masing-masing dan sesuai dengan alur-alur penanganan perkara yang diinginkan oleh pola Bindalmin.13 Seluruh warga Pengadilan Agama di Indonesia sudah sepatutnya bangga dan bersyukur dengan pencapaian Pengadilan Agama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, lebih khusus lagi termasuk mempunyai sistem manajemen perkara (case management sistem) yang bernama SIADPA Plus. Namun rasa bangga itu tidak boleh membuat warga Pengadilan Agama terlena dan berpuas diri, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam menunjang tugas pokok harus terus diupayakan sampai pada tujuan yang sudah dicanangkan dalam cetak biru (blue print) modernisasi peradilan di Indonesia. Manfaat SIADPA Plus telah banyak dirasakan oleh warga Pengadilan Agama, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tangerang. Manfaat SIADPA Plus oleh hakim ataupun pegawai peradilan yang terbiasa menggunakan aplikasi SIADPA Plus kalau boleh penulis katakan seperti mengandung zat adiktif, membuat orang kecanduan yang menggunakannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk terus menggunakannya. Terkait dengan peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang dalam penyelesaian perkara, secara umum aplikasi SIADPA Plus sangat berperan penting dalam proses pengolahan data perkara di Pengadilan Agama Tangerang menjadi lebih cepat dan efisien. Sehingga peran aplikasi SIADPA Plus sangat dirasakan
13
PA Palembang, Hasil Penilaian Implementasi SIADPA Plus di Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-kayuagung.go.id/875-hasilpenilaian-siadpa-plus-di-wilayah-pengadilan-tinggi-agama-palembang.html.
69
fungsinya dalam melaksanakan tupoksi masing- masing warga Pengadilan Agama Tangerang. Jadi, dalam hal ini aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan penerapan pola Bindalmin di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang. Aplikasi SIADPA Plus telah dirasakan manfaatnya dalam rangka penyelarasan pola Bindalmin dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang tugas pokok. Secara khusus peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang yang penulis teliti adalah 3 (tiga) unsur yang mengisi jabatan teknis yustisial pada Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari ketua Pengadilan Agama selaku pimpinan Pengadilan Agama Tangerang, hakim Pengadilan Agama Tangerang, pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, dan satu unsur tambahan yang mengisi jabatan non teknis yustisial yaitu Administrator SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang, hal ini dilakukan agar bisa melihat lebih dalam peran implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana peran aplikasi SIADPA ini dalam menunjang kerja tupoksi petugas Perngadilan Agama Tangerang dalam hal manajemen perkara, mulai dari pendaftaran sampai pada pelaporan, berikut ini peran aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. Unsurunsur yang diteliti adalah unsur ketua, hakim, pejabat kepaniteraan, dan administrator SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang.
70
1. Unsur Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang Adapun yang menjabat unsur pimpinan pada Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama, ketua Pengadialan Agama Tangerang adalah bapak Drs. H. Chazim Maksalina, MH, sedangkan wakil ketua Pengadilan Agama Tangerang dijabat oleh Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, ketua Pengadilan Agama mengemban klasifikasi pokok pekerjaan sebagai; Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakil ketua Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok sebagai ; mewakili ketua Pengadilan Agama dalam hal : merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.14 Peran aplikasi SIADPA Plus oleh ketua Pengadilan Agama tangerang adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu dalam hal manajemen perkara dan validasi. Terkait dengan manajemen perkara, peran aplikasi SIADPA Plus oleh ketua Pengadilan Agama adalah berikut : a. Penunjukan majelis hakim 14
Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang , Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2011, (Tangerang: PA Tangerang, 2011), h. 12.
71
b. Pembagian perkara sesuai kuota majelis c. PMH ikrar d. Penetapan perintah sita eksekusi e. Penetapan aanmaning f. Penetapan perintah eksekusi riil/lelang g. Penetapan harga limit h. Penetapan penghentian/pencabutan eksekusi i. Permohonan penghentian eksekusi Sedangkan terkait dengan validasi perkara, peran aplikasi SIADPA Plus oleh ketua Pengadilan Agama adalah dapat menguasai dan mengontrol data sesuai validasi data, seperti : a. Perkara tanpa transaksi keuangan b. Perkara belum putus sudah minutasi c. Perkara belum putus sudah pengembalian sisa panjar
2. Unsur Hakim Pengadilan Agama Tangerang Adapun hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 14 orang. Dalam penelitian ini, tidak semua hakim di Pengadilan Agama Tangerang yang penulis wawancara terkait dengan implementasi SIADPA Plus, hanya dua hakim yang penulis wawancara dan membantu penulis dalam mendapatkan penjelasan yang sangat memuaskan, dan penulis juga diberi kesempatan untuk
72
membuat putusan pengadilan dengan menggunakan aplikasi SIADPA Plus, yaitu yang mulia bapak Drs. Arwendi dan yang mulia bapak Drs. Ubin Mubin Surdirman. Peran aplikasi SIADPA Plus oleh hakim Pengadilan Agama Tangerang adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu terkait dengan pembuatan penetapan dan putusan. Terkait dengan penetapan aplikasi SIADPA Plus sangat berperan bagi hakim dalam pembuatan penetapan seperti penetapan hari sidang (PHS), penunjukan mediator, sita jaminan, talak, dan tidak talak (damai). Sedangkan terkait dengan pembuatan putusan/ penetapan, aplikasi SIADPA Plus berperan dalam pembuatan putusan/ penetapan seperti putusan perkara kontentius, penetapan perkara voluntair, dan menambah dan merubah blanko putusan/ penetapan. Dalam peraturan perundang-undangan susunan dan isi putusan pengadilan harus memuat unsur- unsur berikut ini:15 1. Kepala putusan 2. Identitas para pihak 3. Duduk perkara atau tentang kejadiannya 4. Pertimbangan hukum, dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas
dua bagian, yaitu ; pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke
gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechsgronden). 5. Amar putusan, dalam gugatan Penggugat ada yang namanya petitum, yaitu apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan 15
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. IV, h. 292.
73
(diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat. Dalam melaksanakan tugas pokok hakim di Pengadilan Agama Tangerang, yaitu dalam hal pembuatan produk hukum (putusan/ penetapan) pengadilan. Sesuai dengan bentuk dan susunan putusan pengadilan tersebut diatas, dalam aplikasi SIADPA Plus juga menyediakan blanko yang sesuai dan beragam kategori putusan yang dibutuhkan. Dengan aplikasi SIADPA Plus, hakim juga dibantu dengan datadata yang dinamis yaitu dari surat permohonan, PMH, PHS, penunjukkan panitera, relaas, berita acara persidangan (BAP) dan putusan pengadilan. Dengan disediakan blanko yang dinamis, hakim tidak perlu lagi mengetik ulang surat permohonan, dan hal-hal yang terjadi dalam persidangan. Pada aplikasi SIADPA Plus memuat kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara dan tentang kejadiannya, pertimbangan hukum dan amar putusan. hakim cukup membuka apliaksi SIADPA Plus, kemudian memasukan nomor perkara yang akan dibuat putusannya, semua perjalanan perkara mulai dari pendaftaran sampai perkembangan terakhir sudah tercatat dalam server SIADPA Plus, tinggal bagaimana hakim membutuhkan data yang mana, misalnya membutuhkan data berita acara persdingan, hakim cukup mengklik menu BAP dan semua BAP persidangan akan tampil, dengan tidak mengetik ulang BAP tersebut kembali.16
16
Ubin Mubin Surdiman, September 2013.
Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18
74
Namun dalam hal mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan, Hakim tidak wajib mengikuti blanko yang ada dalam SIADPA Plus tersebut. Karena pada dasarnya intisari dari putusan hakim adalah pertimbangan hukum dan amar putusan, dan hakim mempunyai wewenang penuh terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, karena memang semua pertimbangan atas kasus walaupun sama permasalahannya tentang cerai gugat misalnya, akan tetapi pertimbangan atas kasus tersebut pastilah berbeda. Maka format putusan dalam SIADPA Plus hanya boleh diikuti hakim dalam hal kepala putusan, identitas para pihak dan duduk perkara dan tentang kejadiannya. 17 Jadi, pembuatan putusan termasuk kewenangan hakim, dan hakim mempunyai kebebasan dalam membuat putusan tersebut. Dengan menggunakan bantuan aplikasi SIADPA Plus ini, hakim dalam menjalankan tugas pokoknya di Pengadilan Agama Tangerang sangat terbantu dan memudahkan pembuatan putusan, walaupun demikian hakim tidak merasa terkekang dengan adanya blanko yang sudah di sediakan dalam aplikasi SIADPA Plus tersebut, karena hakim memiliki kebebasan dalam membuat putusan.
3. Unsur Pejabat Kepaniteraan Unsur pejabat kepaniteraan terdiri dari wakil panitera, panitera muda (gugatan, permohonan, dan hukum), panitera pengganti, jurusita / jurusita penganti, serta staff kepaniteraan. Dalam penelitian ini, penulis hanya mewawancarai wakil 17
Arwendi, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September 2013.
75
panitera Pengadilan Agama Tangerang yaitu bapak Drs. Mukhtar, MH untuk dapat menjawab pertanyaan dan mewakili jawaban dari semua unsur pejabat kepaniteraan di Pengadilan Agama Tangerang. Pengadilan Agama Tangerang dalam proses penerimaan perkara mengikuti pola Bindalmin dengan didukung program SIADPA Plus. Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan Agama Tangerang dikoordinasikan dalam sistem Meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian dari Meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama tangerang, mulai dari proses penerimaan sampai penyelesaian perkara. Dengan didukung program aplikasi SIADPA Plus, pengelolaan penerimaan perkara di Pengadilan Agama sangat terbantu dari mulai Meja I, II, dan III. Menurut bapak Drs. Mukhtar, MH bahwa dengan menggunakan program aplikasi SIADPA Plus pada pengelolaan administrasi dengan sistem meja, manfaat aplikasi SIADPA Plus sangat mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan penerapan pola Bindalmin.18 Misalnya saja, pada meja I yang merupakan petugas yang menerima surat gugatan atau permohonan dan berkas pendukung lainnya, kemudian menaksir biaya perkara dan membuatkan SKUM, kemudian penggugat atau pemohon membayar panjar biaya ke bank, pada tahap pembuatan SKUM pada meja I ini menggunakan aplikasi SIADPA Plus, secara otomotasis data yang diinput pada meja I akan terekam dan tersimpan pad server SIADPA Plus Pengadilan Agama 18
2013.
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
76
Tangerang. Setelah proses pendaftaran selesai, kemudian meja I membuat PMH (pada dasarnya tugas PMH adalah ketua Pengadilan Agama) yang sudah dipaket, kemudian petugas meja I mengajukan paket PMH tersebut kepada ketua Pengadilan Agama, hal ini dapat dimaklumi karena pembuatan PMH adalah kewenangan ketua Pengadilan Agama. Menurut wakil panitera Pengadilan Agama Tangerang, pembuatan PMH yang sudah paket tersebut oleh meja I yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama tentunya dengan tidak meninggalkan peran ketua Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang pembuatan PMH, paket PMH di Pengadilan Agama Tangerang yang sudah baku dan setiap 6 (enam) bulan sekali selalu dilakukan perubahan oleh ketua Pengadilan Agama Tangerang, setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti, lalu kemudian majelis hakim menentukan hari sidang dan memerintahkan jurusita pengganti memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan.19 Peran aplikasi SIADPA Plus oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokok di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, penulis rangkum dalam beberapa hal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut : 1. Bagi panitera / panitera pengganti, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam pembuatan berita acara
19
2013.
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
77
persidangan, pembuatan penetapan penunjukan panitera pengganti, jurusita dan akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali. 2. Bagi jurusita/jurusita pengganti, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas dengan sah dan patut, yaitu dalam pembuatan relaas panggilan, relaas pemberitahuan isi putusan, teguran, juga pembuatan berita acara sita dan berita acara eksekusi. 3. Bagi meja I yang dikoordinatori oleh panmud gugatan, panmud permohonan dan penerima
perkara,
aplikasi
SIADPA
Plus
mempunyai
peran
dalam
menyelesaikan proses penerimaan perkara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu segala bentuk gugatan maupun permohonan pada perkara tingkat pertama, perlawanan, perlawanan pihak ketiga, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, pemohonan untuk menjadi kuasa insidentil, pembuatan akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali. 4. Bagi meja II yang dikoordinatori oleh panmud gugatan, panmud permohonan, petugas meja II, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam menyelesaikan proses penerimaan perkara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam bidang pencatatan semua kegiatan perkara dalam register baik gugatan maupun permohonan pada perkara tingkat pertama, perlawanan, perlawanan pihak ketiga, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi, serta validasi data pada SIADPA Register.
78
5. Bagi kasir dan bendahara perkara, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat, yaitu dalam proses pencetakan SKUM, tanda terima transaksi dan pengisian buku jurnal keuangan perkara. 6. Bagi panmud hukum, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam melaksanakan tugas sehari- hari sehingga mampu menyelesaikan proses pelaporan perkara dalam waktu singkat, yaitu dalam pembuatan berbagai jenis Laporan
perkara, seperti
keadaan perkara (LIPA.1), perkara dimohonkan
banding (LIPA.2), perkara dimohonkan kasasi (LIPA.3), perkara dimohonkan peninjauan kembali (LIPA.4), laporan kegiatan hakim (LIPA.6), dan perkara diterima dan diputus (LIPA.8). 7. Bagi petugas meja III, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam bidang administrasi berkas perkara yang telah diminutasi, berkas perkara berjalan dan berkas perkara yang akan diarsipkan, pengelolaan akta cerai dan pembuatan instrumen yang berkaitan dengan adanya upaya hukum (banding, kasasi, PK dan eksekusi). Semua proses tersebut menggunakan aplikasi SIADPA Plus, sejak pendaftaran, pembuatan SKUM,
penunjukan majelis hakim, surat penunjukan
panitera pengganti, surat penunjukan juru sita pengganti, penetapan hari sidang, pembuatan relaas- relaas panggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan mediasi dibantu dengan aplikasi SIADPA Plus, inilah letak peran pentingnya
79
implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sebagai alat bantu dan juga efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi penerapan pola Bindalmin yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi di ranah peradilan harus tetap dikembangkan, juga terkait dengan pembuatan akta cerai, di Pengadilan Agama Tangerang pembuatan akta cerai belum diotomatisai kedalam aplikasi SIADPA Plus, yakni masih menggunakan sistem blanko yang disediakan oleh Mahkamah Agung.20
4. Administrator SIADPA Pada tahun 2012 lalu, Pengadilan Agama Tangerang membentuk tim SIADPA Plus, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka pengembangan teknologi informasi di lingkungan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, baik dalam hal penyampaian laporan, pelayanan hukum bagi para pencari keadilan serta mengenai berbagai informasi tentang Pengadilan Agama khususnya dan umumnya tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dipandang perlu dibentuk tim SIADPA Plus. Tim SIADPA Plus dipandang perlu dibentuk di Pengadilan Agama Tangerang dengan memperhatikan arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam berbagai kesempatan untuk meningkatkan imlementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama.21
20
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013. 21
Lihat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor : W.27-A3/ 1044 /HM.02.3/III/2012 tentang Tim SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang.
80
Salah satu tim SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang tersebut ada yang bertugas sebagai seorang Administrator, administrator dalam Sistem Informasi manajemen adalah orang
yang bertugas
dan bertanggung jawab untuk
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan Sistem Informasi Manajemen termasuk perangkat infrastrukturnya. Dalam konteks implementasi aplikasi sistem informasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) ini, seorang administrator atau biasa dipanggil dengan istilah admint diarahkan untuk bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembuatan, editing, penyesuaian (costumizing) dokumen-dokumen perkara, setting variabel fungsi, setting laporan dan setting- setting lainnya. Menurut penjelasan bapak Irvan Yunan, sesungguhnya peran admint adalah sangat vital dan urgen dalam implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang, karena tugas seorang administrator harus selalu stand by (siap sedia) mengawal jalannya aplikasi SIADPA Plus secara utuh dan menyeluruh, seperti stabilitas jaringan, kelangsungan server, menjaga koneksitas komputer operator dengan server. Disamping itu tugas lainnya adalah menggali dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam implementasi SIADPA Plus,22 berbeda dengan tugas seorang operator SIADPA Plus, tugas seorang operator atau dalam istilah lain bisa disebut dengan user (pengguna aplikasi) tugasnya adalah menginput data-data kedalam aplikasi SIADPA, SIADPA-KIPA, SIADPAREGISTER, dan SIADPA-LIPA dengan valid dan berkesinambungan. 22
Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 13 September 2013.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis dapatkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan jenisnya administrasi Pengadilan Agama terbagi kedalam dua bagian, yaitu administrasi umum dan administrasi perkara (kepaniteraan). Berdasarkan ketentuan pasal 2 KMA RI. No. 0041/SK/II/1992 tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan admnistrasi lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Agar pengawasan dan terjadinya tertib administrasi, Mahkamah Agung RI menetapkan pola Bindalmin (pola pembinaan dan pengendalian administrasi) dengan landasan KMA No. 001/SK/1991. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II edidi Revisi) ditegaskan bahwa, dalam rangka memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi infomasi. Oleh karena itu program aplikasi SIADPA Plus dimanfaatkan dalam rangka mendukung pola Bindalmin dan peningkatan kerja pengadilan serta pelayanan peradilan, dalam hal ini aplikasi SIADPA Plus sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case management system) yang diterapkan di Pengadilan Agama Tangerang. 2. Pemanfaatan TI hanyalah merupakan salah satu supporting items dalam meningkatkan pelayanan. Namun demikian, peran TI di Pengadilan Agama
81
82
Tangerang dengan dimanifestasikan dalam aplikasi SIADPA Plus sangatlah besar dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan berbagai aspek pelayanan juga dalam menunjang tugas pokok tenaga teknis yustisial. Bagi ketua Pengadilan Agama peran aplikasi adalah sebagai manajemen perkara dan validasi, juga sebagai monitoring terhadap
petugas-petugasnya.
Bagi hakim Pengadilan
Agama Tangerang, peran aplikasi SIADPA Plus adalah sebagai penetapan dan pembuatan produk hukum Pengadilan Agama, baik yang berupa putusan maupun penetapan. Walaupun semua blanko produk hukum sudah tersedia dalam aplikasi SIADPA Plus yang sesuai dengan bentuk dan susunan putusan pengadilan, seperti kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara dan tentang kejadiannya, pertimbangan hukum dan amar putusan, akan tetapi hakim mempunyai mempunyai wewenang penuh dalam pembuatan pertimbangan hukum dan amar putusan. Bagi kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, aplikasi SIADPA Plus bagaikan sang penolong karena dengannya pejabat di kepaniteraan dapat melaksanakan tugas sehari-hari dan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat. Mulai dari proses penerimaan perkara, pencatatan semua kegiatan perkara, proses pelaporan perkara, pengadministrasian berkas perkara, dan lain sebagainya. Ketua, hakim dan juga semua unsur yang ada dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dinamakan user (pengguna aplikasi), dibalik mereka yang tidak kalah pentingnya ada seorang administrator atau admint (pengelola aplikasi) yang
83
bertugas sebagai pengawal jalannya aplikasi SIADPA Plus secara utuh dan menyeluruh. 3. Implementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sudah berjalan cukup lama dan mengalami berbagai updating, aplikasi SIADPA Plus merupakan sistem otomatisasi sedangkan pola Bindalmin adalah sistem manual. Pola Bindalmin sudah disempurnakan dan SIADPA Plus juga sudah disempurnakan berdasarkan pola Bindalmin, sehingga pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan beriringan (sinkron), semua variabel dan blanko yang terdapat dalam menu aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sudah memenuhi standarisasi blanko Nasional Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.
B. Saran-Saran Setelah penulis membaca, meneliti, menganalisa dan menyimpulkan maka dengan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Bagi pegawai atau pejabat Pengadilan Agama Tangerang, karena pelayanan di Pengadilan Agama Tangerang bersifat pelayanan publik, oleh karena itu pelayanan di Pengadilan Agama Tangerang harus terus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang prima dengan terus memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berhenti sampai pada otomatisasi pola Bindalmin dengan Aplikasi SIADPA Plus, akan tetapi bisa
84
diterapkan pada lini lainnya yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas sehari- hari, sehingga mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. 2. Bagi Mahkamah Agung RI Cq Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag), karena manfaat SIADPA Plus telah banyak dirasakan oleh seluruh warga Peradilan Agama, juga dirasakan manfaatnya oleh para pencari keadilan dalam memantau keadaan perkara yang sedang di proses, Badilag hendaknya selalu melakukan monitoring terhadap implementasi SIADPA Plus diseluruh Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan masih ada Pengadilan Agama walaupun telah mendapat kiriman aplikasi SIADPA Plus beserta perlengkapannya namun masih jalan di tempat. Penulis juga juga berharap dan merekomendasikan Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag), terhadap Pengadilan Agama yang sudah mengimplementasikan SIADPA Plus secara konsisten dan berkesinambungan agar diberikan appreciation atau penghargaan yang pantas, hal ini dimaksudkan agar menjadi motivasi Pengadilan Agama lainnya, dalam mengimplementasikan SIADPA Plus disatuan kerjanya tidak setengah hati atau jalan ditempat.
85
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Cet. III, 2007.
----------, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
Al-Hawari, As-Sayyid Mahmud, Idaarah al-Asas wal Ushulil Ilmiyyah, Cet. III, Kairo: tp, 1976.
Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (akar sejarah, hambatan dan prospeknya), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-10, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
----------, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Asyrof, A. Mukhsin, Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama, (makalah Disampaikan pada “Pelatihan SIMPEG dan SIADPA Pengadilan Agama Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Tanjung pinang, tanggal 12 – 14 Juni 2008) .
86
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997. 85 , Bandung: Pustaka Setia, 2002. Danim, Sudarwan, Menjadi peneliti Kualitatif
Dessler, Gary, Human resource Management/ Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Prenhallindo,1997.
Dewi, Gemala, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Edidi Revisi, 2010.
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta : Dirjen Badilag MARI, 2012.
Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986 .
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VI, 2006.
Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
87
Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
Kurniawan, Agung, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
L. P. Sinambela, Ilmu dan Budaya (perkembangan ilmu administrasi Negara), (Edisi Desember, 1992).
Lijan Poltak Sinambela, ddk, Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi), Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
Manan, Bagir, Sistem Peradilan berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002 Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari al-Ja’fiy, Al-Jaami’ al-Shahih alMukhtashar (Sahih Bukhari), Juz.V, Beirut:Daar Ibnu Katsir, 1987
Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005
88
Nash, John F., Terjm: La Midjan, Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur, Bandung : Lembaga Informasi Akuntansi, 2000
Nurlaelawati, Euis, Modernization, Tradition and Identity (the kompilasi hukum islam and legal practice in the Indonesian religious courts), Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010
Oskamp, Anja, et.al. (ed.), IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore, Venezuela, Norway, The Netherlands and Italy, (Cambridge: TMC Asser Press/ Cambridge University Press, 2004
Purwaka, Tommy
Hendra,
Metodologi
Penelitian
Hukum, Jakarta:
Penerbit
Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007
Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1990
Reiling, Dory, Technology for Justice: How Information Technology can support Judicial Reform, Netherlands: Amsterdam University Press, 2009
Sabrie, Juffran, Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1989.
Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, 1978
Sutabri, Tata, Analisa Sistem Informasi, Jakarta: Andi Publisher, 2005
89
Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988
Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang , Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2011, Tangerang: PA Tangerang, 2011
Widyana, Wahyu, Memantapkan Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Peradilan Agama, Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008, Materi Rakernas Perdata Agama, Jakarta: Panitia Rakernas, 2008
Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut, Malang: UIN-Malang Press, 2008
Peraturan Perundang-undangan, Internet dan Wawancara :
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
90
Agus Budi Susilo (Hakim PTUN Jogjakarta), Peran Teknologi Informasi Dalam Memodernisasi Sistem Peradilan di Indonesia, di akses pada 12 Oktober 2012
dari
https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQm
JURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit
Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), Manajemen Peradilan
Agama,
di
akses
pada
20
Oktober
2012
pada
www.badilag.net/data/ditbinganis/makalah%20KPA_p %20Wildan.pdf.
Badilag MARI, Studi banding PA Sibolga, diakses pada tanggal 2 Oktober 2012 dari http://badilag.net/justice-for-all/39-berita-badilag/8889-studi-banding-pasibolga--1011.htm
Jimly Asshiddiqie, Reformasi Tata Kelola Peradilan, diakses tanggal 26 Juli 2013 pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_ MANAJEMEN_PERADILAN.pdf
Abu Amar (Ketua PTA Jayapura), Sejarah Awal Siadpa, artikel diakses pada tanggal 24 Juli 2013 pada http://www.pa- manokwari.go.id/ index.php/artikel/161sejarah-awal-siadpa.
Yudhi
Wijaya,
Pola
Kerja
Efektif
Pelayanan
Perkara
SIADPA/SIADPTA, artikel diakses pada tanggal
dengan
aplikasi
27 Juli 2013 dari
http://www.pta-kendari.go.id/pakdi/media.php?module= detailartikel &id=93
PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal
22
Oktober
2013
dari
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi
http://pa-
91
PA Tangerang, Sejarah Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/sejarah
PA Tangerang, Struktur Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/struktur
PA Tangerang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal
22
Oktober
2013
dari
http://pa-
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi
PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal
22
Oktober
2013
dari
http://pa-
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi
PA Tangerang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada
tanggal
22
Oktober
2013
dari
http://pa-
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/tupoksi
Wawancara Pribadi dengan Chazim Maksalina. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Mukhtar. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Irvan Yunan. Tangerang. 13 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Arwendi. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Ubin Mubin Surdiman. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Hafifi, Tangerang. 13 September 2013.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nama
: Drs. Chazim Maksalina, MH
NIP
: 195812311985031049
Jabatan
: Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Waktu
: 18 September 2013
1. Bagaimana Apresiasi Bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang? Jawaban : Sebagai KPA saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim SIADPA Plus di PA Tangerang atas implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang, hal ini merupakan sebuah hasil dari kerja keras dan peran aktif Tim SIADPA Plus khususnya juga peran aktif semua warga peradilan pada umumnya. Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang harus tetap dijaga agar pemanfaatan SIADPA Plus lebih baik lagi, dalam hal ini agar setiap data yang diupload ke SIADPA Plus sangat akurat tidak ada selisih dengan data manual.
2. Kapan Implementasi SIADPA dimulai di PA Tangerang? Jawaban : Implementasi SIADPA di PA Tangerang di mulai sejak tahun 2006, namun sejak tahun 2009 pembenahan terus dilakukan seiring dengan program implementasi Nasional SIADPA Plus yang dilakukan oleh Badilag RI.
3. Siapakah yang menjadi pelopor atau yang bertanggung jawab waktu itu dalam implementasi SIADPA di PA Tangerang? Jawaban : Dipelopori oleh ketua Pengadilan Agama Tangerang pada waktu itu, juga dibantu oleh seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama Tangerang, khususnya kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang (wapan panmud gugatan, panmud hokum, panmud permohonan, dan jurusita)
4. Kenapa Implementasi SIADPA wajib di terapkan di PA Tangerang? Jawaban : Karena dengan aplikasi SIADPA Plus, kinerja para pegawai Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dengan pemanfaatan aplikasi SIADPA Plus sebagai sarana dalam proses penyelesaian administrasi perkara lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum adanya implementasi aplikasi SIADPA Plus ini.
5. Bagaimana kesiapan semua warga PA Tangerang pada waktu itu? Jawaban : Pada awal implementasi SIADPA Plus, pada tahun 2006 yang siap hanyalah meja I saja, dengan alasan sumber daya manusia yang masih kurang. Akan tetapi sekarang semua elemen di Pengadilan Agama Tangerang sudah siap dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga aplikasi SIADPA Plus digunakan oleh semua pegawai yang berkepentingan.
6. Menurut bapak setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak selaku pucuk pimpinan di Pengadilan Agama Tangerang ini? Jawaban : Sangat berperan penting bagi saya selaku KPA Tangerang, secara umum peran aplikasi SIADPA bagi Ketua Pengadilan Agama tangerang adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu dalam hal manajemen perkara dan validasi.
7. Terkait dengan tugas bapak mengawasi penyelenggaraan administrasi perkara di PA Tangerang ini, apa bukti nyata Aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran yang sangat penting bagi Tupoksi Bapak? Jawaban : Bukti nyata peran dan manfaat implementasi SIADPA Plus bagi ketua pengadilan secara umum adalah dalam menjalankan tugas sehari- hari mampu mempercepat proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, manajemen administrasi perkara lebih baik, dan juga mengontrol jalannya validasi data perakar sehingga didapatkan data yang akurat dan valid.
8. Menurut Bapak, apakah pola BINDALMIN
dan Aplikasi SIADPA Plus sudah
berjalan beriringan (sinkron)? Jawaban : Iya dengan adanya aplikasi SIADPA Plus yang sekarang, juga telah digunakan seluruh Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka setiap blanko yang tersedia dalam aplikasi SIADPA Plus sudah sama dengan pola Bindalmin dalam buku II.
9. Untuk masa yang akan datang, apa program bapak kedepan dalam rangka mendorong dan mengembangkan peran IT, pelayanan publik, meja informasi dan website PA Tangerang ini? Jawaban : Untuk masa kedepan, dalam rangka mendorong dan terus mengembangkan peran IT di PA Tangerang, PA Tangerang akan menyiapkan Tim pakar IT khusus yang diprioritaskan bekerja untuk membantu user SIADPA ketiak terjadi masalah, juga bekerja untuk mengembangkan pemanfaatan IT yang bermanfaat bagi penunjang tugas pokok dan fungsi, bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga menunjang peradilan yang lebih modern. Sehingga diharapkan dengan pemanfaatan IT, pekerjaan yang banyak dan berat akan dapat diselesaikan dengan baik walaupun dilakukan oleh jumlah tenaga yang terbatas.
Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus Hakim Pengadilan Agama Tangerang
Nama
: Drs. Arwendi dan Drs. Ubin Mubin Surdiman
NIP
: 195805251994031003 dan 194911281982031001
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Tangerang
Waktu
: 18 September 2013
1. Bagaimana Apresiasi yang mulia terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang ini? Jawaban : Seluruh hakim di PA Tangerang sangat gembira dan menyambut dengan baik penggunaan SIADPA Plus di PA Tangerang. 2. Menurut yang mulia setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja peran SIADPA Plus yang mulia rasakan terhadap Tupoksi selaku hakim? Jawaban : Dengan adanya aplikasi SIADPA Plus Hakim dalam membuat putusan dengan mudah mengambil dokument-dokument suatu perkara semenjak dari gugatan samapi ke berita acara persidangan melalui SIADPA plus, karena semenjak dimulai pendaftaran suatu perkara sampai ke pemeriksaan pokok perkara yang di buat dalam berita acara persidangan tersebut secara otomatis suadah masuk kedalam SIADPA Plus. Hakim ketika hendak membuat putusan perkara yang sudah putus, maka cukup membuka aplikasi SIADPA Plus tidak perlu mengetik lagi gugatan, dan berita acara persidangan dan lain sebegainya. 3. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus dalam pembuatan putusan oleh Hakim? Jawaban : Manfaat aplikasi SIADPA bukan hanya bagi aparat peradilan, akan tetapi juga sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan. Terkait dengan hakim dalam membuat putusan, peran aplikasi SIADPA sangat memiliki urgensitas yang tinggi dalam mendukung percepatan dan ketepatan waktu dalam membuat suatu putusan perkara.
4. Apakah dengan adanya aplikasi SIADPA Plus, kebebasan hakim dalam membuat putusan tidak terkekang? Ataukah bahkan sebaliknya mempermudah pembuatan putusan? Jawaban : Dengan adanya SIADPA Plus hakim bukan bebas dalam membuat putusan tetapi hakim sudah mengikuti pola putusan yang telah di format dalam aplikasi SIADPA Plus, contohnya ketika hakim ingin membuat putusan terkait dengan cerai gugat hakim tinggal buka SIADPA dan memilih menu dan memilih format putusan yang ada dalam SIADPA. Hakim tidak terkekang oleh format tersebut, hakim boleh merubahnya, tentang pertimbangan hukum hakim mempunyai kewenangan penuh untuk merubah format yang ada dalam SIADPA sesuai dengan proses masing- masing perkara. Secara umum sangat memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan adanya aplikasi SIADPA Plus ini. 5. Menurut yang mulia, apakah pola BINDALMIN dan Aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan beriringan (sinkron)? Di PA Tangerang sudah sinkron atau sesuai dengan pola Bindalmin, contohnya amar putusan yang harus dimasukan dalam buku register, hakim hanya cukup mengetik dalam aplikasi SIADPA plus secara otomatis masuk pada bagian SIADPA Register, sehingga hakim tidak perlu memerintahkan kepada petugas untuk mengetik pembuatan amar putusan dalam register. Format secara umum dalam aplikasi SIADPA Plus sudah berlaku secara nasional sesuai dengan pola Bindalmin, dan format tersebut tidak baku khususnya dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. 6. Apa saja harapan yang mulia kedepan dalam rangka pemanfaatan IT di lingkungan Peradilan? Jawaban : Agar Mahkamah Agung dapat meningkatkan sarana dan prasarana khususnya dibidang IT supaya SIADPA Plus dapat berjalan dengan lancar dan dapat digunakan oleh seluruh PA dengan baik. Agar disetiap PA ditempatkan tenaga ahli IT, hal ini dimaksud untuk mengupload seluruh kegiatan di Pengadilan Agama agar dimasukan ke website. Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang
Nama
: Drs. Mukhtar, MH
NIP
: 196106281994031001
Jabatan
: Wakil Panitera PA Tangerang
Waktu
: 18 September 2013
1. Bagaimana apresiasi bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang? Jawaban : Saya sangat apsresiasi sekali dengan adanya implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang, karena dengan adanaya aplikasi SIADPA Plus segala urusan menyangkut administrasi keperkaraan di PA Tangerang dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien. 2. Menurut bapak setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak selaku wakil panitera dan jajaran bapak di PA Tangerang ini? Jawaban : Dengan adanya aplikasi SIADPA Plus, perannya banyak dirasakan oleh pegawai PA Tangerang khususnya bagi tenaga teknis yustisial, dengan implementasi aplikasi SIADPA Plus sangat membatu kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang sebagai pejabat teknis yustisial dalam manajemen perkara dimulai dari penerimaan sampai pada akhir perkara tersebut selesai, contohnya dalam sistem pelaporan mulai dari penerimaan perkara sampai akhir perjalanan perkara tersebut akan menjadi bahan laporan, semua perkembangan keperkaraan di PA Tangerang dapat diketahui kapan dan dimana saja, karena memang sudah online dan memang SIADPA itu merupakan otomatisasi. 3. Secara umum bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus oleh Panitera Muda Gugatan? 4. Secara umum bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus oleh Panitera Muda Permohonan? 5. Secara umum bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus oleh Panitera Muda Hukum?
Jawaban : Jawaban untuk pertanyaan nomor 3, 4 dan 5 bisa dijawab sekaligus sebagai berikut ; Panitera gugatan merupakan pelaksana meja I, dia juga sebagai koordinator penerimaan perkara yang dilaksanakan oleh meja I, sama halnya dengan panitera muda permohonan sebagai koordinator penermaan perkara yang dilaksanakan oleh meja I, bedanya hanya beda kewenangannya saja terkait dengan jenis perkara contentios ataukah perkara volunteer. Panitera muda hukum berperan sebagai koordinator pelaporan, oleh karena itu panitera muda hukum sangat berkaitan sekali dengan aplikasi SIADPA Plus, semua pelaporan ditangani oleh panitera muda hukum melalui bantuan aplikasi SIADPA Plus. 6. Bagaimana peran
Implementasi SIADPA Plus pada pendaftaran sampai pada
pembuatan SKUM? Jawaban : Aplikasi SIADPA Plus untuk pembuatan SKUM dilakukan oleh kasir dan bendahara perkara, apliaksi SIADPA Plus sangat berperan penting dalam membantu proses pencetakan SKUM, tanda terima transaksi dan pengisian buku jurnal keuangan perkara dan lain sebagainya. 7. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan PMH, SPPP, SPJSP, dan PHS? Jawaban : Pembuatan PMH adalah tupoksi pak ketua Pengadilan Agama, pembuatan SPPP dan SPJSP dilakukan oleh panitera, dan PHS dibuat oleh majelis hakim, semuanya masuk dalam aplikasi SIADPA Plus. Untuk PMH biasanya dibuatkan oleh meja I, namun diajukan dulu kepada ketua, karena tugas ketua salah satunya adalah pembuatan PMH, untuk mempermudah walaupun tentunya tidak meninggalkan peran ketua dalam pembuatan PMH dan nanti yang akan menandatangani surat PMH ini adalah pak ketua, dan susunan majelis hakim itu sudah baku ditunjuk dan biasa setiap enam bulan sekali dilakukan perubahan. Peran SIADPA pada tahap ini adalah otomatisasi merekam semua perjalanan dari mulai pembuatan PMH, SPPP, SPJSP maupun PHS. 8. Bagaimana
peran
implementasi SIADPA Plus pada pembuatan relaas- relaas
panggilan (pembuatan relas P/P atau T/T, tanggal pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan isi putusan) dan lain sebagainya? Jawaban :
Aplikasi SIADPA Plus sangat berperan sekali, karena dengan aplikasi SIADPA Plus yang merupakan otomatisasi sangat mempermudah dan mempercepat pembuatan relaas- relaas di Pengadilan Agama Tangerang, sehingga petugas jurusita atau jurusita pengganti tinggal memilih menu relaas dan langsung mengeprint, tidak perlu mengetik ulang kembali karena semua perjalanan perkara sudah terekam dalam aplikasi SIADPA Plus. 9. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan Berita Acara Persidangan? Jawaban : Pembuatan berita acara persidangan dengan meggunakan aplikasi SIADPA Plus sama saja seperti pembuatan relaas- relaas, tinggal memasukan nomor perkaranya saja, dari mulai awal sampai perjalanan terakhir perkara sudah terekam dalam aplikasi SIADPA Plus, semua opsi (pilihan) sudah ada dalam aplikasi SIADPA Plus, dengan aplikasi SIADPA Plus pembautan BAP sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. 10. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada proses mediasi, seperti penunjukan mediator dan pembuatan Laporan hasil mediasi? Jawaban : Mediator terbagi kepada dua bagian, pertama mediator yang disediakan oleh pengadilan dengan catatan bahwa hakim tersebut tidak sedang menangani perkara yang akan dimediasi serta dapat izin dari ketua, kedua mediator dari luar pengadilan yang sudah mendapatkan tanda lulus atau serifikat dari lembaga yang berwenang. Penunjukan mediator sudah tersedia formnya dalam aplikasi SIADPA Plus, tinggal memilih menu yang berkaitan dan isi yang perlu kemudian tinggal print, sama halnya juga dengan pembuatan laporan hasil mediasi,dengan aplikasi SIADPA Plus sangat memudahkan dalam penunjukan mediator maupun pembuatan laporan hasil mediasi. 11. Bagaiamana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan Akta Cerai? Jawaban : Sampai sejauh ini, di PA Tangerang belum menggunakan aplikasi SIADPA Plus dalam mengelola Akta Cerai, masih menggunakan blanko dari Mahkamh Agung RI. Kedepan mudah- mudahan untuk pembuatan Akta Cerai bisa diotomatisasi dengan aplikasi SIADPA Plus.
12. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada pembuatan pelaporan perkara (mingguan, bulanan, dan tahunan)? Jawaban : Terkait dengan pelaporan perkara, input terakhir aplikasi SIADPA Plus adalah pelaporan, namun aplikasi SIADPA Plus merupakan sistem administrasi buatan manusia oleh karena itu harus terus dikontrol, juga harus terus juga didukung dengan data manual, karena namanya buatan manusia ada saja trouble (masalah) kalau ini terjadi data yang selama ini tersimpan dan terekam oleh aplikasi SIADPA yang dijadikan bahan pelaporan bisa saja hilang, oleh karenanya di butuhkan seorang admint. Dengan aplikasi SIADPA Plus, PA Tangerang dalam membuat laporan sangat di mudahkan, tidak memerlukan waktu yang lama, mulai dari pelaporan keadaan perkara, pelaporan perkara dimohonkan banding, pelaporan perkara dimohonkan kasasi, pelaporan perkara dimohonkan peninjauan kembali, laporan kegiatan hakim, dan
laporan Perkara diterima dan diputus, semua pelaporan
tersebut tinggal klik saja dalam aplikasi SIADPA Plus, disinilah peran penting aplikasi SIADPA Plus dapat digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Agama Tangerang. 13. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada penggunaan KIPA? Jawaban : Dengan menggunakan SIADPA KIPA, yang tiada lain merupakan bagian dari aplikasi SIADPA yang berfungsi membantu petugas terkait dengan pencatatan, pengendalian dan pencetakan laporan keuangan perkara. Dengan menggunakan SIADPA KIPA, sangat berperan penting membantu kinerja petugas sebagai sumber otomatis dari pembuatan buku-buku keuangan dan pelaporan. 14. Bagaimana peran implementasi pada pengarsipan perkara? Jawaban : Untuk pengelolaan arsip dengan menggunakan aplikasi SIADPA Plus di PA Tangerang belum menggunakan SIADPA Plus, karena berbagai kendala terutama terkait dengan perangkat computer dan sumber daya manusianya, walaupun PA Tangerang sudah merancang untuk kedepannya pengelolaan arsip perkara sudah dapat direalisasikan implementasinya di PA Tangerang, karena sesungguhnya aplikasi SIADPA Plus sudah menyediakan formnya. 15. Menurut anda, apakah pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan beriringan (sinkron)?
Jawaban : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta merupakan pakar Bindalmin, juga bapak SIADPA Plus beliau adalah pak Wahyu Widyana, dan sekarang sudah pensiun dan dilanjutkan oleh penerusnya yang juga ahli dalam SIADPA Plus juga ahli dalam Bindalmin. Aplikasi SIADPA Plus adalah sistem online, sedangkan pola Bindalmin adalah sistem manual, dengan adanya aplikasi SIADPA Plus yang diterapkan di PA Tangerang, kedua sistem tersebut sudah berjalan beriringan, karena setiap blanko yang ada dalam aplikasi SIADPA Plus sudah berstandar Nasional.
Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus Administrator SIADPA Pengadilan Agama Tangerang
Nama
: Irvan Yunan, SH
NIP
: 198106302006041002
Jabatan
: Administrator SIADPA/Jurusita Pengganti
Waktu
: 13 September 2013
1. Bagaimana apresiasi bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang? Jawaban : Implementasi SIADPA Plus perannya sangat penting bagi Pengadilan Agama Tangerang, karena dari mulai pendaftaran akan terkait dengan elemen lainnya, misalnya terkait dengan pemanggilan para pihak, juga memberikan efektifitas bagi para pegawai dalam menjalankan tugasnya. 2. Apa saja tugas administrator di Pengadilan Agama Tangerang ini? Jawaban : Tugas seorang administrator antara lain; Stabilitas jaringan agar tidak ada gangguan dalam aplikasi SIADPA Plus, kalau terjadi gangguan terhadap jaringan yang diakibatkan oleh virus, hack, trouble network dan lain-lain, maka tugas Administrator adalah menganalisis permasalahan tersebut agar bisa cepat diatasi. Seorang administrator juga bertugas menjaga kelangsungan server, menjaga koneksitas komputer operator dengan server, juga untuk memvalidasi perkara agar sesuai dengan yang aslinya. 3. Menurut bapak setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak sebagai Administrator di Pengadilan Agama Tangerang ini? Seorang administrator sebagai panglima dalam implementasi aplikasi SIADPA di PA Tangerang, oleh karena itu tugas Administrator sangat vital bagi kelangsungan dan terjaminnya stabilitas jaringan aplikasi SIADPA Plus, oleh karenanya ketika terjadi masalah pada aplikasi SIADPA Plus, user cukup
melaporkan masalahnya apa, kemudian
Admininistrator akan menganalisanya kemudian Admint akan memecahkan masalah tersebut. 4. Dalam menjalankan tugas, apa saja hambatan yang bapak temui dan bagaimana cara mengatasinya? Jawaban : Masalah tidak begitu besar seperti trouble network, gangguan jaringan dari virus dan malwer, namun permasalahan tersebut akan segera di tindak lanjuti, hal ini sebagai bentuk tugas administrator membimbing dan menjaga secara tekhnis agar aplikasi SIADPA Plus berjalan dengan baik, dari segi koneksi jaringan, kondisi server dan lain sebagainya. 5. Selain adanya aplikasi SIADPA Plus, pemanfaatan IT di PA Tangerang dalam bidang apa lagi? Jawaban : Tentunya pemanfaatan IT selain implementasi aplikasi SIADPA Plus, di Pengadilan Agama Tangerang pemanfaatan IT digunakan dalam pengelolaan website sebagai pusat informasi tentang PA Tangerang, publikasi putusan, publikasi laporan-laporan, juga sebagai informasi pekara. Selain website, pemanfaatan IT juga di implementasikan dengan SMS perkara yang terintegrasi dengan aplikasi SIADPA Plus. 6. Menurut bapak, apakah pola Bindalmin dan Aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan beriringan (sinkron)? Jawaban : Untuk saat ini pola Bindalmin sudah disempurnakan dan SIADPA Plus juga telah disempurnakan, sehingga pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan beriringan (sinkron), jadi tidak ada dalam aplikasi SIADPA Plus menyalahi pola Bindalmin. SIADPA Plus akan menyalahi pola Bindalmin jika user atau operator tidak melaksanakan sesuai dengan fungsinyan masing-masing. 7. Untuk masa yang akan datang, apa program bapak kedepan dalam rangka mendorong dan mengembangkan peran IT di PA Tangerang? Jawaban : Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kemampuannya, agar senatiasa mampu menghadapi era perubahan yang begitu pesat ini, sehingga pemanfaatan IT dapat diarahkan kepada bidang lainnya, hal ini dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pegawai
Pengadilan Agama. Misalnya saja pemanfaatan IT bisa seperti apa yang telah di implementasikan di Mahkamah Konstitusi.
Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang
