PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN e-KTP DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015
Akbar Dinata 120565201111 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Pati Unus No 59 Tanjungpinang
[email protected]
ABSTRAK Masalah e-KTP di Indonesia merupakan masalah yang cukup besar dan komplek, hingga saat ini, bermacam cara/pendekatan telah digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah e-KTP. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menghimbau kepada masyarakat melalui peran pemerintah dalam pelaksanaan e-KTP.Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, merupakan Kecamatan yang telah melaksanakan perekaman e-KTP Nasional di luncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk melihat kinerja tersebut dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini konsep yang peneliti turunkan Poerwodarminta yaitu teori peran adalah seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tindakan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dan seperangkat tingkat yang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat,Dan meliputi indikatorindikator yang ada di pemerintah dan masyarakat seperti, Faktor pengetahuan, Sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat penulis berikan saran yaitu, untuk meningkatkan dan memperbaiki apa saja kekurangan dalam kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah kecamatan tambelan dalam pelaksanaan e-KTP, seperti meningkatnya kualitas pelaksanaan e-KTP kepada masyarakat dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. guna dapat memberikan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan yang dijalankan, supaya semua masyarakat yang wajib e-KTP bisa menargetkan wajib e-KTP yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Kata Kunci: Peran Kecamatan Tambelan
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 1
Untuk
melaksanakan
serta
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelengaraan pelayanan publik
merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah
khusunya pelayanan e-KTP oleh aparatur
memberikan
pemerintah
dari
memuaskan masyarakat. Maka dengan demikian
Undang-undang no. 23 tahun 2006 dan
pelayanan E-KTP dapat ditafsirkan sebagai
serangkaian
tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang
merupakan
peraturan
amanat
lainnya
seperti
harus lebih responsif dan akuntabel guna pelayanan
prima
dan
dapat
peraturan undang-undang no 35 tahun 2010
ditujukan
menyatakan
dan
masyarakat yang mengandung adanya unsur-
implementasi teknis dari e-KTP yang
unsur perhatian dan kesediaan setra kesiapan dari
dilengkapi dengan sidik jari dan chip,
pelaksana pelayanan tersebut. Untuk itu aparatur
Program e-KTP diindonesia telah dimulai
pemerintah
semenjak tahun 2009 dengan ditunjuknya
meningkatkan ketrampilan atau keahlian dan
empat kota sebagai proyek percontohan e-
semangat yang tinggi sebagai pelayan umum,
KTP nasional, adapun kota tersebut adalah
sehingga pelayanan dapat secara maksimal
seperti yang telah di tenrukan seperti
diterima
Makassar,
masyarakat.
aturan
tata
cara
yogyakarta,padang,denpasar.
Ditunjuknya empat ini sesuai dengan surat Dirjen
administrasi
Departemen
dalam
kependudukan negeri
nomor
untuk
kecamatan
dan
Oleh tindakan
kepentingan
yang
umum
tentunya
dan
lebih
memberikan
kepuasan
bagi
karena
perlunya
suatu
itu
benar-benar
mementingkan
kepentingan umum, dalam hal memberikan
471.13/3350/MD tentang pelaksanaan e-
pelayanan
KTP berbasis NIK nasional diempat kota
masyarakat. Dalam hal ini calon peneliti mencoba
percontohan
Sedangkan
untuk mencari tahu lewat suatu penelitian dalam
penerapan e-KTP secara nasional baru
hal yang mengenai kinerja aparatur pemerintah
dimulai pada bulan februari 2012 meliputi
kecamatan dalam penyelengaraan pelayanan e-
2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota
KTP. Karena suatu prilaku melahirkan tindakan,
pada tahun 2011 dan di 3886 di kecamatan
dan dalam hal pengambilan tindakan khususnya
dan 300 dikabupaten/kota pada tahun 2012.
dalam pelayanan umum, sangat mempengaruhi
(UU no 35 tahun 2010, tentang tata cara dan
pelayanan yang diberikan kepada masyaraka
tersebut.
yang benar-benar baik terhadap
implementasi teknis e-KTP)
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 2
2. Wajib KTP harus membawa undangan dan KTP saat hadir saat melakukan proses
Pedoman Pelayanan e-KTP: a. Setiap Wajib KTP yang ada di database
perekaman sidik jari dan rekam foto.
data
3. KTP lama masih tetap berlaku sampai
kependudukan Tahun 2010, akan menerima
dengan digantinya dengan E-KTP yang
undangan untuk rekam sidik jari dan foto dari
diterima oleh penduduk / wajib KTP.
Camat setempat.
4. Pelayanan E-KTP tidak dipungut biaya.
b. Wajib KTP dengan membawa undangan/
5. Pemerintah Kabupaten Bintan sangat
Foto copy KK dan Pengantar RT/RW, hadir
mengharapkan berpartisipasi aktif dari Wajib
secara pribadi (tidak boleh mewakilkan) di
KTP untuk datang ke tempat pelayanan e-KTP
tempat pelayanan (kantor kecamatan) untuk
(di kantor kecamatan) untuk menghindari
melakukan proses rekam sidik jari dan foto.
permasalahan
c. Bagi Wajib KTP yang tidak terdapat
kemudian hari.
hasil
kegiatan
pemutakhiran
dalam databasedi kecamatan.
kepemilikan
e-KTP
di
Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan
d. Setelah e-KTP selesai di cetak dan dikirim
menerapkan program e-KTP bertujuan untuk
oleh Pemerintah Pusat, maka Wajib KTP akan
mencegah terjadinya peluang tersebut. e-KTP
mendapatkan undangan pengambilan e-KTP
ini memiliki sebuah chip yang memuat kode
(dengan terlebih dahulu dilakukan proses
keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat
pemadanan sidik jari bagi wajib KTP).
verifikasi dan validasi data diri seseorang.
e. Penyerahan
e-KTP
oleh
Petugas
Pelayanan e-KTP kepada Wajib KTP dengan cara menukarkan KTP lama. (Jurnal Nasional e-KTP)
Rekaman
elektronik
ini
berisi
biodata,
pasfoto, tanda tangan, sidik jari, dan iris (foto retina) penduduk. Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 (lima) tahapan agar menjamin keakuratan data dari setiap warga sehingga e-
Hal-Hal Penting yang Harus Dilakukan Penduduk:
KTP tersebut tidak dapat diperbanyak atau digandakan. Berikut 5 (lima) tahap dalam
1. Wajib KTP harus hadir sendiri (tidak
pembuatan e-KTP, (UU no 23 tahun 2006
boleh mewakilkan) sesuai jam pelayanan
tentang administrasi kependudukan) yaitu:
untuk proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
1. Pembacaan
biodata;
warga
datang
berdasarkan waktu yang telah ditentukan Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 3
dengan membawa surat pengantar yang telah
bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan
diberikan oleh pihak RT/RW setempat.
Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki
2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto
Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah
diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan
berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin
sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena
atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA
foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja
yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17
dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5
tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi
(lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau
WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal
hilang sebelum masa perpanjangan.
berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan
3. Perekaman
tanda
tangan;
Warga
diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan untuk identitas warga.
bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. (UU no 23 tahun 2006 dan UU no 35 tahun 2010) Kecamatan Tambelan sendiri sudah
4. Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja.
menjalankan penyelenggaraan e-KTP sejak tahun 2012 ,namun dalam penyelenggaraan tersebut
tidak
semua
masyarakat
yang
terdaftar dan memiliki e-KTP , maka dari itu 5. Scan retina mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan scan retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain. (Jurnal Nasional e-KTP)
berdasarkan
pemberitahuan
dari
camat
mengenai pelayan e-KTP untuk masyarakat tambelan pelayanan birokrasi dari kantor camat
menjelaskan
kecamatan
tambelan
kepada
masyarakat
agar
secapatnya
mendaftar ke kantor camat untuk membuat eKTP karena penting dalam pendataan dari aspek kependudukan ,namun dari hal tersebut
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas
maka akan dilanjutkan pada tahun 2015 bagi
resmi penduduk sebagai bukti diri yang
warga yang belum memiliki e-KTP
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki
Sebanyak 141.415 Penduduk menepati Kabupaten Bintan yang terdiri dari 10 Kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa, jumlah Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 4
penduduk
Kabupaten
Bintan
Mencapai
Permasalahan yang selanjutnya di
141.415 Jiwa, Pada tahun 2015 populasi
Kecamatan Tambelan ,yaitu seperti di ketahui
terbanyak berada di Kecamatan Bintan Timur
Kecamatan Tambelan listrik hanya menyala di
Yaitu mencapai 40.568 jiwa , Populasi terkecil
malam hari ,dan pada siang hari listriknya
berada di Kecamatan Mantang 4.181 Jiwa
mati kecuali, hari minggu listrik menyala 24
Kecamatan Tambelan berada pada posisi
jam, dan juga bukan hanya itu pelaksanaan
Sembilan dari sepuluh kecamatan yaitu
pelayanan dalam membuat e-KTP tersebut
dengan 5.305 jiwa. (BPS, Disduk Bintan
dilakukan hanya 2 hari dalam satu minggu
Tahun 2015)
yaitu hari senin dan kamis dan selesainya Tambelan
pembuatan E-KTP menunggu sampai 2-3
masalah
bulan lamanya, itulah membuat pelaksanaa e-
masyarakat yang belum memiliki e-KTP di
KTP tersebut sampai di lanjutkan pada tahun
Kecamatan
2015, dan juga terkendala dalam pengiriman
e-KTP bertujuan
Kecamatan
Untuk
mengatasi
Tambelan,
dimana
agar
secepatnya membuat e-KTP.
e-KTP tersebut ke Kecamatan Tambelan.
Bersasarkan Garis kemiskinan di atas
Masalah mengenai penyelenggaraan
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan
e-KTP yang dilaksanakan semata untuk
pada tahun 2015 tercatat 9.235 orang atau
kepastian dan tepat waktu dalam penyelesaian
mengalami penurunan dari yang sebelumnya
penyelenggaraan e-KTP ,dimana keluhan
tercatat 6.23.
masyarakat Kecamatan Tambelan dalam hal
Masalah yang serius untuk masyarakat kecamatan tambelan dalam memiliki e-KTP tersebut dimana 3 desa, yang berada di luar pulau Tambelan sekian persen masyarakatnya masih memakai KTP non elektrik di karnakan meraka tekendala jauhnya jarak desa tersebut
ini adanya keterlambatan pemberian e-KTP yang sangat lama yaitu 3-4 bulan baru bisa di ambil e-KTP tersebut ,selain itu permasalahan listrik hanya menyala pada hari minggu siang akan menghambat jalannya penyelenggaraan e-KTP.
dari Kecamatan Tambelan, kalau ditempuh
Pentingnya Penelitian Ini ialah peneliti
melalui pompong dari ketiga desa tersebut
mencari solusi bagaimana agar masyarakat
menuju kecamatan tambelan, maka waktu
Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan bisa
yang ditempuh selama 8 jam, maka dari itu
memiliki e-KTP ,maupun dalam proses
membuat masyarakat malas untuk mengurus
pelaksanaan
atau membuat e-KTP.
pemerintah, sebagai semestinya e-KTP adalah
yang
telah
ditetapkan
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 5
untuk
indentitas
diri
seseorang
dalam
Dalam Pelaksanaan e-KTP Tahun
mempermudah pendataan jumlah penduduk
2015.?
untuk memudahkan dalam segala urusan
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
pemilihan umum atau untuk keperluan pribadi.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui semua Peran
Telah pemerintahan
dikemukakan pada
hakekatnya
bahwa
Pemerintah
Kecamatan
Tambelan
adalah
Pelaksanaan E-KTP Tahun 2015.
Dalam
pelayanan kepada masyarakat, ia tidaklah
Kegunaan dari penelitian ini diharapkan akan
diadakan untuk melayani masyarakat serta
memperkaya
menciptakan kondisi yang memungkinkan
Pemerintahan dan fakultas yang ada di fisp
setiap anggota masyarakat mengembangkan
yang berkaitan dengan peran pemerintah
kemampuan
dalam
mencapai
dan tujuan
kreativitasnya bersama
dari
demi bentuk
Manfaat
kajian
pelaksanaan praktis
bagi
studi
pelayanan
dari
penelitian
Ilmu
e-KTP, adalah
pelayanan apapun pemerintahan harus ikut
diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
campur
tentang kondisi di lapangan tentang praktek
dalam
pelayanan
dan
penyelenggaraan yang baik agar terciptanya
penyelenggaraan terhadap pelayanan e-KTP.
kepuasan masyarakat, Karena birokrasi publik
1. Secara Praktis
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan baik dan profisional, dengan demikain Penulis mengangkat judul” Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan eKTP Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2015”.
1.2. Rumusan Masalah
Selain itu digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Juga diharapkan dapat memberikan bahan seperti masukan atau untuk perbaikan selanjutnya, bagi peneliti kegunaan penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang pelaksanaan proses penelitian mulai dari
Berdasarkan uraian latar
pencarian masalah sampai selesai. Dan
belakang diatas penulis mengemukakan
Memberikan informasi serta masukan kepada
perumusan masalah adalah sebagai
pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya
berikut “Bagaimana Peran
bagi lembaga atau instansi pemerintah,
Pemerintah Kecamatan Tambelan
Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi
oleh
lembaga
pemerintah
(Kecamatan Tambelan) dalam usaha kualitas Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 6
pelayanan Kartu Tanda Penduduk dalam
pemerintah
meningkatkan kepuasan masyarakat.
kebijakan dan merespon keikusertaan
Secara Teoritis
masyarakat
Yaitu sebagai ajang analisis ilmu-ilmu ataupun
teori-teori
didapatkan
selama
perkuliahan.banyak hal yang baru ditemukan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga menambah pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan dari berbagai teori yang dipelajari
sangat
idealis,
dan
Sebagai
sumbangan bagi ilmu pengetahuan, Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun Ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk
serta
dengan adanya model yang baru diharapkan meningkatkan kualitas pelaksanaa Kartu Tanda
Penduduk
dalam
meningkatkan
yang
melaksanakan
sebagai
warga
negara.
Dalam rangka mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta masyarakat
perlu
menjadi
sorotan
utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan dan juga menentukan seberhasilan suatu program Adapun
meliputi
indikator-indikator
sebagai berikut: Faktor Pengetahuan. Sumber Daya Manusia (SDM) Hal yang mepengaruhi Pelaksanaan Keberhasilan Suatu Program Pemerintahan Kecamatan Adalah
pembagian
wilayah
kepuasan masyarakat yang berdampak pada
administratif di Indonesia di bawah kabupaten
terlaksananya good governance.
atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa
1.4. Kerangka Teori
atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat
Peran menurut Poerwodarminta (2002:15-16) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tindakan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dan seperangkat tingkat yang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam
masyarakat,
kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan
sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai dipimpin
wilayah kerja tertentu oleh
camat.
dan
Pembentukan
kecamatan adalah pemberian status pada wilayah
tertentu
kabupaten/kota.
sebagai Wilayah
kecamatan
di
kecamatan
merupakan gabungan dari beberapa desa dan Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 7
atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa
g. Melaksanakan
dan lurah, kecamatan dipimpin oleh seorang
yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga
camat. Dalam menjalankan tugasnya camat
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
dibantu oleh sekretaris camat (sekcam).
desa dan atau kelurahan
Pemerintahan di Kecamatan Camat
pelayanan
masyarakat
Camat diangkat oleh bupati atau
adalah merupakan kepala wilayah kecamatan.
walikota
Tugas camat adalah menjalankan sebagian
kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal
wewenang
dari pegawai negeri sipil yang menguasai
bupati
atau
walikota
yang
atas
usul
daerah
dilimpahkan kepada camat untuk menangani
pengetahuan
sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya,
memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan
pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan
tugasnya,
kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan
kecamatan.
sumber daya kecamatan.
bertanggung jawab kepada camat. Camat
Tugas Camat adalah sebagai berikut:
harus mem pertanggungjawabkan tugas-
a. Mengoordinasikan
kegiatan
teknis
sekretaris
camat
pemerintahan
dibantu
Perangkat
dan
perangkat kecamatan
tugasnya kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan
pemberdayaan masyarakat.
demikian, camat tidak dapat bertindak dan b. Mengoordinasikan
upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.
umum. C. e-KTP c. Mengoordinasikan
penerapan
dan
penegakan peraturan perundang-undangan.
Adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik
d. Mengoordinasikan
penyelenggaraan
pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan.
dari segala segi fisik maupun penggunaannya di mana berfungsi secara komputerisasi,
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan dari
Program
semua kegiatan pemerintahan di tingkat
Kementerian
kecamatan.
Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan
pelaksanannya terbagi dalam dua tahap.
desa atau kelurahan.
Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan
e-KTP Dalam
diluncurkan Negeri
oleh
Republik
berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 8
kabupaten/kota.
Sedangkan
tahap
kedua
autentikasi untuk e-KTP karena memiliki
mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di
kelebihan-kelebihan sebagai berikut:
300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
a. Biaya paling murah, lebih ekonomis
Secara keseluruhan, pada akhir 2012.
daripada biometrik yang lain
e-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan
sistem
administrasi
kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh
b. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores c. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.
masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan
kegunaan
pemerintah
yang dan
sangat
membantu
masyarakat
yang
bersangkutan dalam hal pemberian dan
Kelemahan e-KTP Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP
pemanfaatan pelayanan publik.
tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri e-KTP
juga
dibandingkan
mempunyai dengan
KTP
keunggulan biasa/KTP
nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:
bagi
sebagian
melakukan
orang.
transaksi
Misalnya dengan
ketika lembaga
perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa
1. Identitas jati diri tunggal.
kasus
2. Tidak dapat dipalsukan.
bertransaksi dengan pihak bank karena tidak
3. Tidak dapat digandakan.
adanya tanda tangan. Tanda tangan yang
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada. Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai
pemegang
e-KTP
tidak
bisa
tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Pelaksanaan
Menurut
(Agus
pramusinto 2009:21) adalah sebagai usahausaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan
dan
ditetapkan
dengan
melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 9
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan,
tingkah
dimana tempat pelaksanaannya dan kapan
seperangkat tingkat yang yang diharapkan
waktu dimulainya.
dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam
Menurut (Bintoro Tjokroadmudjoyo
laku
masyarakat,
yang
diharapkan,
kesadaran
dan
dan
keinginan
ialah
masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan
sebagai proses dalam bentuk rangkaian
pemerintah yang melaksanakan kebijakan dan
kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna
merespon keikusertaan masyarakat sebagai
mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu
warga negara. Dalam rangka mengoptimalkan
diturunkan dalam suatu program dan proyek.
peran dari pemerintah, maka peran serta
2005:13),
Pengertian
Pelaksanaan
Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya
proses
inplementasi,
Menurut
Edward, yang dikutip oleh Abdullah (2010: 13-17), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
masyarakat perlu menjadi sorotan utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan dan juga menentukan seberhasilan suatu program. a. Faktor Pengetahuan. Yaitu kemampuan atau ilmu yang
merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu
didapatkan oleh seorang melalui pendidkan
proses implementasi.
dan pelatihan serta pelajaran yang diperoleh 1.4. Konsep Operasional
seseorang
Untuk Mencapai Realitas dalam
baik
secara
formal
maupun
informal dengan sumber komunikasi dan
rangka penelitian secara emperis, maka
informasi
sejumlah konsep yang masih abstrak perlu
peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti
dioperasionalkan agar benar-benar menyetuh
pengetahuan menganai teknis dan sebuah
fenomena
program,
yang
akan
diteliti.
Peran
yang
memadai
pengetahuan
serta
petugas
Pemerintah dalam Pelaksanaan e-KTP di
penyelesaian suatu sistem.
Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
Tahun 2015, upaya sejauh mana dilihat dari indikator-indikator dalam sebuah teori. Peran
dan
Peran Masyarakat harus memadai dalam suatu proses pelaksanaan sesuatu
Poerwodarminta
program, dimana Sumber Daya Manusia
tindakan
yang
sangatlah penting dan berpotensi sangat besar
dilakukan seseorang atau sekelompok orang
dalam menjalankan sebuah peran yang akan
dalam suatu tindakan merupakan perangkat
dilakukan oleh pemerintah dan kesadaran dan
(2002:15-16)
menurut
dengan
merupakan
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 10
keikutsertaan
masyarakat
dalam
maka akan ada keinginan pemerintah untuk
mengoptimalkan kuantitas suatu program
menjalankan program yang sama dengan
dengan baik, dan bisa mempermudah dan
prosedur yang lebih baik dan mencapai target,
mempercepat segala proses pelaksanaan yang
dan juga harus di menunjukkan kinerja
akan dilakukan dan peran pemerintah akan
penilaian dan evaluasi dari masyarakat,
mudah
sebagaimana kebijakan yang sebelumnya
berjalan
yang
diharapkan
oleh
masyarakat itu sendiri.
dilakukan pemerintah harus baik dan benar
c. Hal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan
dan dinilai baik dimata masyarakat, maka
Peran
pemerintah
dalam
suatu
pemerintah bisa menjalankan peran yang
pelaksanaan akan terpengaruh apabila adanya
selanjutnya kepada masyarakat.
faktor yang mengakibatkan suatu kebijakan
1.6.
tidak terlaksana dengan baik, yang meliputi norma-norma
pemerintah
terlibat tidak bisa mengikuti peran yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam melakukan proses pelaksanaan suatu program, kalau masyarakat sendiri belum semaksimal dan kurangnya kesadaran dan kejelasan dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada
ketidaktahuan
maka
akan
masyarakat,
menyebabkan maka
akan
mempengatuhi berjalannya suatu pelaksanaan
juga
berperan
dalam
menentukan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan, dimana program yang penting berkaitan
Dalam
Penelitian
dengan
ini
penulis
menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono adalah
(2009:15)
suatu
penelitian
metode
kualitatif
penelitian
yang
berlandasan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan
secara
purposive,teknik
pengumpulan dengan triangulasi, analisis data Penelitian
kualitatif
bertumpu pada latar belakang alamiah secara
d. Keberhasilan Suatu Program
dan
Jenis Penelitian
induktif/kualitatif,
tersebut.
Pemerintah
1.6.1.
dalam
menjalankannya, dimana masyarakat yang
masyarakat
Metode Penelitian
holisik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, data secara induktif, 1.6.2. Lokasi Penelitian
kepentingan
Lokasi dari penelitian Penulisan ini
masyarakat, hal yang mendasar apabila
bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan
kebijakan sudah berjalan dengan semestinya,
memberikan uraian secara deskriptif terhadap Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 11
peran pemerintah dalam Pelaksanaan e-KTP
digunakan peneliti selain peneliti itu sendiri
Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan
adalah ,kamera, dan pedoman wawancara
Tahun 2015. 1.6.2. Subjek Penelitian
1.6.6. Teknik Dan Alat Pengumpulan
Subjek dalam penelitian ini adalah
Data
orang-orang yang dianggap mengetahui dan
a) Teknik Wawancara, Merupakan teknik
mempunyai sebuah pengalaman dengan fokus
pengumpulan
penelitian
wawancara
dan
bisa
diharapkan
dapat
data
dengan
mendalam
melakukan
kepada
subyek
memberikan informasi. Informan yang akan
penelitian untuk mendapatkan data primer
diambil dalam penelitian ini berjumlah 13
terkait dengan penelitian. Teknik wawancara
informan,
dalam
yang terdapat
di
Kecamatan
penelitian
ini
dilakukan
dengan
Tambelan
melakukan wawancara terhadap informan dan
1.6.4. Sumber Data
key informan dimana mencari fakta yang ada
a. Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dan hasil
dilapangan yang terdapat dari narasumber yang telah ditetapkan. b) Dokumentasi,
observasi terhadap objek penelitian.
Merupakan
teknik
b. Data Sekunder diperoleh dari dokumen
pengumpulan data dengan pembelajaran
yang dimiliki oleh informan dan diperoleh
sumber-sumber yang dapat dijadikan rujukan
dari studi pustaka yaitu buku, penelitian
dari sumber data atau literatur - literature yang
lain yang berkaitan dengan masalah yang
telah ada .
diteliti.
1.6.
1.6.5. Instrumen Penelitian Dalam
Menurut Sugiono (2005:89), Analisa yang
data adalah proses mencari dan menyusun
menjadi instrumen atau alat penelitian adalah
secara sistematik data yang diperoleh dari
peneliti itu sendiri.Oleh karena itu, peneliti
hasil wawancara, catatan lapangan, dan
sebagai instrumen harus divalidasi seberapa
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan
jauh
melakukan
data kedalam kategori, menjabarkan kedalam
terjun
unit-unit,
peneliti
penelitian
penelitian
Teknik Analisis Data
kualitatif
yang
lapangan.Instrumen
kualitatif
siap
selanjutnya
penelitian
ke yang
melakukan
sintesa,
menyusun
kedalam pola, memilihmana yang penting dan yang
akan
dipelajari,
dan
membuat
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 12
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
masyarakat perlu menjadi sorotan utama,
diri sendiri maupun orang lain.
karena masyarakat merupakan subjek dan juga menentukan keberhasilan suatu program.
LANDASAN TEORI
Peran menurut Soekanto (2006:213)
1.1. Pemerintahan
mengatakan
Pemerintahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam sempit dapat dipandang sebagai aktifitas pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas
dapat
diartikan
sebagai
aktifitas
pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislative, yudikatif, dan
peran
adalah.
Seseorang
melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan
dan
peran
biasa
juga
disandingkan dengan fungsi, bermacammacam
peran
yang
dijalankan
dalam
pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Menurut (Darsono 2011:14) Peran
eksekutif dalam mencapai tujuan negara
adalah orang yang menjadi atau melakukan
(Erlina Hasan, 2005:2)
sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah
2.1.1. Peran
yang diharapkan dimiliki oleh orang yang Peran (2002:15-16)
menurut merupakan
Poerwodarminta tindakan
yang
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tindakan merupakan perangkat tingkah
laku
yang
diharapkan,
dan
seperangkat tingkat yang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat,
kesadaran
dan
keinginan
berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau
organisasi,
maka
peranan
berarti
“perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat Peranan memiliki aspek dinamis dalam kedudukan seseorang.
masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah yang melaksanakan kebijakan dan merespon keikusertaan masyarakat sebagai warga negara. Dalam rangka mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta
Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 13
disebut sebagai perangkat peran (role-set).
dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu
Dengan demikian perangkat peran adalah
sendiri.
kelengkapan
dari
hubungan-hubungan
Menurut
Agustino
(2008:139),
berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang
“implementasi merupakan suatu proses yang
karena
dinamis,
menduduki
status-status
social
dimana
pelaksana
kebijakan
khusus., dan juga teori peran mencangkup
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,
mengenai bermacam tipe peran yaitu, Persepsi
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan
Peran, Ekspektasi peran dan konflik peran.
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau
2.1.2. Pelaksanaan
sasaran kebijakan itu sendiri”.
Pengertian
Menurut
Menurut Mazmanian dan Sebastiar
Siagian S.P (2008:14) adalah sebagai usaha-
(dalam Wahab, 2008: 68) Implementasi
usaha yang dilakukan untuk melaksanakan
adalah pelaksanaan keputusan kebijakan
semua rencana dan kebijaksanaan yang telah
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,
dirumuskan
dengan
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah
melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang
atau keputusan-keputusan eksekutif yang
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan,
penting atau keputusan badan peradilan.
dan
Pelaksanaan
ditetapkan
dimana tempat pelaksanaannya dan kapan
Menurut (Bintoro Tjokroadmudjoyo
waktu dimulainya proses pemberian motivasi
2005:13),
bekerja kepada para bawahan sedemikian
sebagai proses dalam bentuk rangkaian
rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau
kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna
bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan
mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu
organisasi dengan efisien dan ekonomis.
diturunkan dalam suatu program dan proyek.
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21), “implementasi kebijakan intinya adalah
kegiatan
untuk
mendistribusikan
keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang baik dan benar seperti, pengalaman, pengetahuan dan penilaian atau
Pengertian
Pelaksanaan
ialah
2.1.3. Pelayanan Menurut
Ndraha
(2003:64-65)
pelayanan adalah proses output, produk hasil, dan manfaat. Proses produksi, distribusi, dan seterusnya
sampai
consumer
mendapat
manfaat (outcome) yang diharapkan, disebut pelayanan jadi pelayanan dalam kyebemologi adalah pelayanan public dan pelayanan civil
evaluasi yang mana suatu hasil yang sesuai Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 14
dalam arti proses, produk dan outcome yang
kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan
bersifat
sumber daya kecamatan.
istimewa
yang
dilakukan
oleh
manusia yang diproses sesuai dengan aspirasi manusia pula.
Tugas Camat adalah sebagai berikut: a. Mengoordinasikan
2.2. Pemerintahan Kecamatan Adalah
pembagian
kegiatan
pemberdayaan masyarakat. wilayah
b. Mengoordinasikan
upaya
administratif di Indonesia di bawah kabupaten
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa
umum.
atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat
c. Mengoordinasikan
penerapan
dan
penegakan peraturan perundang-undangan.
sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota
d. Mengoordinasikan
penyelenggaraan
pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan.
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan dari
mempunyai
semua kegiatan pemerintahan di tingkat
dipimpin
wilayah kerja tertentu dan oleh
camat.
Pembentukan
kecamatan.
kecamatan adalah pemberian status pada
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan
wilayah
desa atau kelurahan.
tertentu
kabupaten/kota.
sebagai
kecamatan
Wilayah
di
kecamatan
g. Melaksanakan
pelayanan
masyarakat
merupakan gabungan dari beberapa desa dan
yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga
atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
dan lurah, kecamatan dipimpin oleh seorang
desa dan atau kelurahan
camat. Dalam menjalankan tugasnya camat
2.3. e-KTP
dibantu oleh sekretaris camat (sekcam). Adalah Kartu Tanda Penduduk yang Pemerintahan di Kecamatan Camat adalah merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang
bupati
atau
walikota
yang
dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya,
dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segala segi fisik maupun penggunaannya di mana berfungsi secara komputerisasi, Program Kementerian
e-KTP Dalam
diluncurkan Negeri
oleh
Republik
Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana
pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 15
pelaksanannya terbagi dalam dua tahap.
harus
Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan
identitasnay dapat didata oleh pemerintah.
berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup
b. Merupakan Persyaratan Utama dalam
67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197
Banyak Hal
kabupaten/kota.
Sedangkan
tahap
kedua
mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012.
segera
mengurusnya
supaya
Ketika seseorang mengurus keperluan yang berkaitan dengan adminitrasi, sudah pasti diutamakan menyerahkan atau sekedar menunjukan kartu tanda penduduk yang asli.
2.3.1. Tujuan e-KTP
c. Sebagai Jaminan yang Terpecaya
Tujuan umum e-KTP adalah adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor
Ketika meminjamkan sejumlah uang dilembaga
tertentu,
maka
kartu
Tanda
Penduduk atau KTP biasanya dijadikan sebagai salah satu jaminan sebelum anda mengembalikan sejumlah uang tersebut. KTP ini merupakan salah satu syarat yang diutamakan dalam proses peminjaman uang.
Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup, Nomor NIK yang ada di e-KTP
d. Sebagai Kartu Multi Fungsi Selain
untuk
proses
transaksi
yang
dalam
berhubungan dengan registrasi, ternyata Kartu
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi
Tanda Penduduk merupakan kartu yang
(SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
mempunyai banyak fungsi.
Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan
e. Proses
penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal
Kepemilikan
nantinya
akan
dijadikan
dasar
13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)
Penerimaan
Bantuan
dengan
Dalam menyalurkan bantuan tertentu
2.3.2. Kegunaan Program e-KTP
pihak pemerintah menggunakan KTP sebagai
a. Digunakan Sebagai Kartu Identitas Diri
persyaratan pengambilan barang bantuan
Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan kepemilikan KTP
tersebut. f. Tanda Pengenal yang Diakui secara Internasional
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 16
KTP dalam bentuk elektrik nyatanya tidak
e. Ketepatan waktu. Dimana waktu yang
hanya digunakan di Indonesia saja akan tetapi
telah ditetapkan dalam pelaksanaan, harus
di
sesuai tidak melanggar yang sudah ditetapkan.
beberapa
negara
maju
sudah
menggunakannya terlebih dahulu. g. Sebagai
Pengenal
Ketika
2.3.4. Dasar Hukum Terjadi Dasar hokum dari e-KTP itu sendiri
Kecelakaan
mencangkup: 2.3.3. Prinsip Dasar e-KTP Kecamatan e-KTP yang dilakukan dikecamaan menekankan prinsip-prinsip dasar berikut (Jurnal e-KTP Nasional)
a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1
a. Bertumpuk pada keinginan manusia,
(satu) KTP yang tercantum Nomor Induk
Pelaksanaan e-KTP Kecamatan senantiasa
Kependudukan
bertumpu pada baik ad atau tidaknya
identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku
peningkatan
seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP
harkat
martabat
manusia
(NIK).
NIK
merupakan
seutuhnya.
nantinya
b. Kewajiban. Dalam pelaksanaan e-KTP,
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi
masyarakat memiliki kewenangan secara
(SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
mandiri
Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan
untuk
berpartisipasi
dalam
menentukan dan mengelola kegiatan suatu
Kewenangan
dan
dijadikan
dasar
dalam
penerbitan dokumen identitas lainnya. b.
program pemerintah secara sesama. c. Desentralisasi.
akan
Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis
partisipasi yang sangat kuat dilimpahkan
Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi
kepada pemerintah daerah atau masyrakat
1. KTP
atau sesuai dengan kapasitasnya.
keamanan dan rekaman elektronik sebagai
d. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif
dalam
setiap
proses
pengambilan
keputusan secara gotong royong dalam pelaksanaan yang ada.
berbasis
NIK
memuat
kode
alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk 2. Rekaman
elektronik
sebagaimana
dimaksud pada ayat berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 17
3. Rekaman penduduk
seluruh
disimpan
sidik
jari
dalam
tangan
basis
data
kependudukan
atau kendala teknis dan lain-lain menghambat berjalannya
proses
pelakaksanaan,
guna
mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
TINJAUAN PENELITIAN
(3)
3.1. Sejarah Singkat Kecamatan Tambelan
dilakukan
pada
saat
pengajuan
permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
Untuk
Kabupaten
Bintan memiliki andil besar dalam sejarah
kecamatan; dan untuk orang asing yang
Kerajaan Johor Riau. Kecamatan terpencil di
memiliki izin tinggal tetap dilakukan di
Bintan itu pernah menjadi pusat pemerintahan
instansi pelaksana.
Johor Riau di masa Sultan Johor VII Sultan
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang
Abdullah Ma'ayat Syah ketika dalam pelarian
dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana
dari Lingga. Sultan mangkat di Tambelan dan
dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari
dikebumikan di sana. Bagaimana-jejak-jejak
telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan
sejarah itu. Secara geografis, letak Tambelan
kanan penduduk yang bersangkutan.
di Laut China Selatan, 210 mil dari Pulau
seluruh
dilakukan
Tambelan,
di
6. Rekaman
WNI,
Kecamatan
sidik
tangan
Bintan. Waktu yang ditempuh untuk sampai di
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
Tambelan sekitar 21 jam. Jika gelombang
(3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang
besar, waktu perjalanan bisa bertambah 10
berkepentingan
jam. Dengan jumlah penduduk 5.000 jiwa,
sesuai
jari
dengan
peraturan
perundang-undangan.
Tambelan memiliki 8 desa, satu kelurahan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.
3.2.1. Letak Dan Luas Wilayah
2.4. Implementasi Kebijakan
Kecamatan
Menurut Carl Friedrich (dalam leo agustino,
2008:7),
Kebijakan
adalah
serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh
3.2. Kondisi Geografis
seseorang,
atau
kelompok
atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan mikro
Tambelan
terletak
di
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Kecamatan Terluar dari Kabupaten Bintan dan Propinsi Kepulauan Riau dan berbatasan dengan: a. Utara
berbatasan
dengan
Kabupaten
Natuna. Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 18
b. Selatan
berbatasan
dengan
Propinsi
Bangka Belitung.
3.7. Awal Pelaksanaan e-KTP Kecamatan Tambelan
c. Barat berbatasan dengan Pulau Bintan. d. Timur
berbatasan
dengan
Provinsi
Pada
tahun
2012
Kecamatan
Kalimantan Barat.
Tambelan melaksanakan sebuah program e-
3.2. Pemerintahan
KTP. Sebagaimana diketahui pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai e-KTP.
Pemerintahan mempunyai tugas
Kepada masyarakat tambelan khususnya
melaksanakan sebagian tugas Camat
diberitahukan oleh pemerintah kecamatan
dalam lingkup Pemerintahan sekretaris
untuk membuat e-KTP. Guna membantu
camat
proses berjalannya kebijakan tersebut agar
sebagai
pembantu
sedikit
berjalannya pemerintahan kecamatan. Kecamatan
Tambelan
merupakan salah satu dari Sepuluh
identitas masyarakat bisa terekam dengan menggunakan e-KTP. Disduk
Kabupaten
Bintan
kecamatan yang ada di Kabupaten
Menetapkan Untuk Kecamatan Tambelan
Bintan. Kecamatan Tambelan Terdiri
yang wajib e-KTP. Yaitu Sebanyak 2.770
dari 7 Desa dan 1 Kelurahan. Adapun
Masyrakat yang harus memiliki e-KTP Dari
Pemerintah di Tingkat terendah yaitu
total yang terdiri dari satu kelurahan dan pada
RT berjumlah 30 kemudian diikuti RW
tahun 2015, dan tujuh desa yang dimana
sejumlah 15.
terdapat desa yang terbanyak dalam wajib e-
3.3. Penduduk
KTP.Yaitu
Penduduk merupakan modal dasar bagi
pembangunan disuatu daerah jika
dikelola dengan baik. Sebaliknya penduduk
desa
Hilir
dengan
jumlah
masyarakat yang wajib e-KTP sebesar 670, Dan yang terendah. Yaitu desa pulau pengikik dengan 120.
juga akan menjadi beban bagi daerah jika laju
Hasil Rekapitulasi Penduduk yang belum
pertumbuhannya tinggi, tidak terkendali, dan
perekaman di Kantor camat Tambelan, yaitu
kualitas sumberdaya manusianya rendah,
yang paling banyak masyarakat yang belum
sehingga menyebabkan ketidak seimbangan
perekaman yang dimana telah ditetapkan
antara jumlahnya yang besar dengan daya
oleh disduk bintan. Desa pulau pinang
dukung lingkungan.
dengan jumlah 127 yang belum perekaman, desa mentebung dengan jumlah 100 yang Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 19
belum perekaman dan pengikik 74 dari
4.1.2. Pengetahuan
Petugas
jumlah yang telah diwajibkan sebanyak 120.
Pelayanan
Masyarakat
Kepada
Tentang dan
Penyelesaian Masalah Teknis dan Sistem PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN e-KTP DI
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 Kecamatan
Tambelan
telah menjalankan pelaksanaan e-KTP sejak Tahun 2012. Dengan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh
pemerintah
Kabupaten
Bintan.
4.1.1. Pengetahuan
Petugas
Mengenai Pelaksanaan Teknis Dan Administratif Program EKTP Dalam hal ini petugas yang bekerja untuk perekaman e-KTP tentunya sudah memiliki pengetahuan dalam proses atau cara merekam sebuah e-KTP dan petugas sudah bisa mempelajari teknis yang ada dalam suatu program percetakan e-KTP. Dan bagian petugas admisistratif dalam pelaksanaan eKTP agar berjalan dengan lancar, tentunya dengan admistrasi yang tepat tanggap agar tidak ada keluhan dari masyarakat dalam pelekasanaan e-KTP tersebut,
pelayanan terhadap masyarakat dimana agar masyarakat sendiri puas dengan hasil yang
KECAMATAN TAMBELAN
Pemerintah
Petugas juga harus baik dalam segi
telah
diberikan
oleh
petugas
kepada
masyarakat, petugas harus paham betul mengenai masalah teknis dan sistem dalam pembuatan e-KTP. Agar tidak terjadinya kerusakan pada mesin perekam e-KTP supaya agar semua masyrakat bisa membuat e-KTP.
4.2.
Peran
Pemerintah
Kecamatan
Tambelan Dalam Pelaksanaan e-KTP Berdasarkan
Faktor
Sumber
Daya
Manusia Dalam Menjalankan Suatu Program harus memiliki SDM yang memadai dimana juga
mempermudah
melaksanakan
program
aktifitas
dalam
pemerintah
di
Kecamatan Tambelan memiliki SDM yang cukup untuk melakukan sebuah pelaksanaan e-KTP, dimana sebagian besar ada kesadaran masyarakat dalam membuat e-KTP, Namun juga banyaknya ketidak sadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP tersebut dalam mempermudah proses segala hal. a. Optimalisasi
Kuantitas
Peralatan
Dalam Pelaksanaan Program e-KTP
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 20
Optimal
dalam
segala
program
a. Layanan dengan lisan Layanan dengan
pemerintah harus disikapi dengan baik dan
lisan
benar agar terciptanya kenyamanan dan
dibidang
kemudahan
suatu
pelayanan informasi dan bidang-bidang lain
program, dan juga sebuah kuantitas peralatan
yang tugasnya memberikan penjelasan atau
yang masih layak dipakai untuk menjalankan
keterangan
sebuah program pemerintahan, peralatan yang
memerlukan.
sudah tidak layak atau rusak secara garis besar
b. Layanan melalui tulisan Layanan melalui
bisa menghambat berjalannya program e-KTP
tulisan ini merupakan bentuk pelayanan yang
Di Kecamatan Tambelan, dimana penjagaan,
paling menonjol dalam pelaksanaan tugas,
pemakaian dan perawatan alat harus baik agar
tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari
tidak mudah rusak dan error.
segi peranannya, apabila kalau diingat bahwa
b.
dalam
Kelayakan
Dalam
Pemberian
pelaksanaan
dengan
hubungan
petugas-petugas
masyarakat,
kepada
bidang
siapapun
yang
Kerja
sistem pelayanan pada abad reformasi ini
Kepada
mengemukakan sistem layanan yang serba
Lingkungan Pelayanan
dilakukan
canggih dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya
Masyarakat Kelayakan dalam sebuah pelaksanaan
layanan
melalui
tulisan
sangat
efesien
suatu program ialah harus sesuai dengan apa
terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor
yang diinginkan masyarakat agar masyarakat
biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan
bisa menilai yang telah diberikan oleh
dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu
pemerintah setempat, Pelayanan yang baik
hal yang harus diperhatikan ialah faktor
adalah hal yang diinginkan masyarakat, ada
kecepatan, baik dalam pengolahan masalah
bermacam
maupun
jenis-jenis
pelayanan
yang
dalam
proses
penyelesaian
diperlukan manusia yaitu ada dua:
(pengetikan,
1. Layanan fisik yang sifatnya pribadi
pengiriman kepada yang bersangkutan).
sebagai manusia.
c. Layanan
2. Pelayanan administrasi yang diberikan
Pelayanan yang berbentuk perbuatan 70-80 %
oleh orang lain selaku anggota organisasi
dilakukan
(organisasi massa atau organisasi negara).
menengah dan bawah. karena itu faktor
Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas
dari tiga
penandatanganan
yang
oleh
berbentuk
petugas-petugas
dan
perbuatan
tingkat
keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan
macam, yaitu: Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 21
dan
hasil
pekerjaan.
(Muhammad
dengan
adanya
e-KTP
dengan
mudah
Iqbal,2013:14)
masyarakat dalam proses administrasinya.
C. Pemanfaatan Teknologi Secara
4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Optimal
Pelaksanaan e-KTP Di Kecamatan
Pemanfaatan
teknologi
Tambelan Kabupaten Bintan Tahun
adalah
2015
mendukung berjalannya sebuah pelaksanaan yang berjalan sesuai kebijakan, agar tidak ada
Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan
permasalah yang berarti secara keseluruhan
e-KTP yang dilaksanakan di Kecamatan
dan kendala dalam sebuah program yang
Tambelan maka untuk melihat factor yang
dilaksanakan,
mempengaruhi
dimana
alat
untuk
pelaksanaannya
penulis
mempermudah pembuatan e-KTP, yang telah
menggunakan Model Konsep Operasional
diberikan harusnya dijaga dan dirawat dengan
Peran menurut Poerwodarminta.
sebaik-baiknya, Teknologi untuk pengiriman
1. Jaringan Aktor Yang Terlibat
data perekaman e-KTP dari Tambelan untuk
Menurut Thomas R. Dye (2012:39)
mengirim kedisduk bintan seharusnya bisa
dalam (Adipurnawidagdo, Hal 6), dalam
diperbaiki atau dipercepat dengan adanya
sebuah kebijakan publik terdapat 3 sub yang
perbaikan
saling
secara
teknis,
yang
mana
berinteraksi
dalam
satu
kesatuan
mendukung kerja yang secara optimal untuk
tindakan. Salah satunya sub sistem stakeholder
sebuah program yang akan terlaksanan dengan
(pelaku
sebaik-baiknya,
lagi
lingkungan kebijakan (policy environment)
yang mengganggu kinerja
dan dengan kebijakan publik (public policy).
pemerintah Kecamatan Tambelan dalam
Interaksi berlangsung secara timbal balik
menjalankan
dalam pengertian para stakeholder yang
agar
permasalahan
program
tidak
dari
ada
pemerintah
kebijakan)
dengan
Indonesia, yaitu program pelaksanaan e-KTP
berperan
untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang
sebaliknya
terisolir/terpencil agar bisa mempunyai e-KTP
terhadap para pelaku kebijakan.
yang mana adalah penting bagi setiap
a. Masyarakat adalah pelaku utama dalam
masyarakat, untuk indetitas pengenal maupun
pelaksanaan
dalam
segi
Kecamatan Tambelan Yang dimaksud adalah
administrasi atau bantuan dari pemerintah
masyarakat itu sendiri, sedangkan pelaku-
proses
pebuatan
dalam
terhadap
berinterkasi
lingkungannya
lingkunagan
e-KTP
memliliki
yang
dan peran
dilakukan
di
pelaku lainnya di Kecamatan, Kabupaten dan Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 22
seterusnya
berfungsi
sebagai
pelaksana,
Transfortasi laut penghambat Masyarakat
fasilitator, pembimbing dan Pembina agar
untuk melakukan perekaman e-KTP Di
tujuan, dan prinsip, kebijakan prosedur yang
Kecamatan Tambelan
telah ditetapkan sesuai standart yang berlaku harus
maksimal
dan
secara
benar
dan
konsisten. b. Camat, Peran camat yaitu sebagai pemberi saran dan sekaligus terjun kelapangan untuk sosialisasi mengenai program e-KTP, agar bisa terlaksana dengan capat, baik dan sekaligus maksimal, guna memberi hal yang baik di mata masyarakat setempat. c.
Sosialisasi
Masyarakat
pemberitahuan kepada masyarakat yang belum tahu adanya pengurusan pembuatan e-KTP dan e-KTP
untuk
pegangan
masyarakat, Sosialisasi juga tidak harus camat langsung yang turun tangan dalam memberi tahu kepada masyarakat mengenai e-KTP, namun ada juga ikut campur tangan Lurah dan kades ikut serta mengadakan sosialisasi kepada yang
ada
di
desa/kelurahan
masing-masing, guna mempercepat proses agar semua masyarakat kecamatan tambelan bisa memiliki e-KTP, sebagaimana semestinya kebijakan pemerintah.
yang
indikator
proses
program
Kecamatan
Tambelan
ialah
penghambat e-KTP
di
terletak
di
transfortasi laut, yaitu dimana masyarakat desa yang berada di luar Kecamatan Tambelan harus menempuh sekitar 7-8 jam untuk sampai di Kecamatan Tambelan, hal ini menyebabkan desa
yang
berada
di
luar
Tambelan tidak bisa perekaman e-KTP, maka dari itu kalau masyarakat yang ingin membuat
Sosialisasi adalah hal yang terpenting dalam
masyarakat
satu
berjalannya
masyarakat
Kepada
Desa/Kelurahan
pentingnya
Salah
telah
ditetapkan
oleh
e-KTP masyarakatnya sendiri yang harus datang ke kantor camat untuk melakukan perekaman, karena tidak boleh diwakilkan dengan orang lain, karena berkaitan dengan identitas diri seseorang atau tanda pengenal jati dan status kedudukan yang sah, dan lain lagi mengenai penghambat proses ini, yaitu setelah perekaman yang mana masyarakat harus menunggu e-KTP tersebut jadi atau tercetak dari Kabupaten Bintan, maka dari itu transfortasi untuk pengiriman e-KTP dari Bintan
Ke
Tambelan
keterlambatan
pengiriman
Mengalami dan
lambat
diberikan kepada masyarakat, inilah salah satu factor
membuat
Tambelan
masyarakat enggan
Kecamatan melakukan
perekaman/membuat e-KTP tersebut. Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 23
PENUTUP
kepada masyarakat di bidang e-KTP. Hal ini
A. Kesimpulan
bisa dilihat dari hasil laporan pada informan
Berdasarkan hasil temuan lapangan
dalam wawancara.
mengenai pelaksanaan dan factor yang
c.
mempengaruhi
cukup
pelaksanaan
e-KTP
Kualitas pelaksanaan sudah dikatakan baik
bisa
dilihat
dari
aspek
Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan,
Profesionalisme yang meliputi kemampuan
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
pegawai dalam mempergunakan peralatan,
berikut:
aspek
a.
Pelaksanaan e-KTP Kecamatan pada
tahap pelaksanaan ataupun pelayanan bisa dikatakan
cukup
berhasil,
hal
ini
Penyelenggaraannya lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan
publik
yang
transparan
dan
mentaati
segala
peraturan
yag
melandasi bidang pekerjaan, aspek Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian tanpa biaya atau tarif pembuatan e-KTP seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. d.
Sedangkan factor yang mempengaruhi
partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan pelaksanaan e-KTP ini,
dilaksanakan di Kecamatan Tambelan, dapat
antara lain semakin meningkatnya kualitas
disimpulkan bahwa jaringan actor yang
pelaksanaan e-KTP kepada masyarakat dalam
terlibat
wujud
perhatian, seperti: ketepatan dalam pemberian
pelayanan
yang
cepat,
mudah,
e-KTP
didalamnya
kurang
memberikan
e-KTP
aman,
sosialisasi bahwa pentingnya masyarakat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. b.
Khususnya pada Pelaksanaan e-KTP
dapat di Dalam hal pelaksanaannya Kartu Tanda Penduduk, masyarakat menginginkan pelayanan yang benar-benar berkualitas. Dan Pemerintahan Kecamatan Tambelan sudah Berperan berusaha dengan baik dalam kualitas
warga,
yang
berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, tepat,
kepada
khususnya
menyampaikan
harus memiliki e-KTP, dan juga mengenai terganggunya proses pelaksanaan e-KTP, yaitu keterbatasan transfortasi, dan rusaknya alat untuk perekaman e-KTP, maka dari itu harus ada perhatian pemerintah dalam hal tersebut
agar
terciptanya
kemudahan
pelaksanaan program e-KTP tersebut.
pelaksaaan walaupun banyak kendala yang ada, untuk memberikan sedikit kepuasan Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 24
B. Saran Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap Peran Pemerintah Kecamatan Dalam pelaksanaan e-KTP Kecamatan Tambelan dalam
Meningkatkan
Kepuasan
pada
Masyarakat di Kecamatan Tambelan, adalah sebagai berikut: 1. Bagi jaringan aktor dalam pelaksanaan eKTP yang terlibat secara langsung hendaklah sesering mungkin menyampaikan mengenai pentingnya e-KTP bagi masyarakat, karena eKTP penting untuk mengurus segala sesuatu atau melakukan hal yang berkaitan dengan administrasi. 2.
Peran
Pemerintah
Kecamatan
agar
secepatnya mengatasi kendala yang ada di Kecamatan
Tambelan
yang
mana
menghambat proses bejalannya pelaksanaan e-KTP, seperti terjadinya kerusakan mesin perekam
dan
satellite
pengiriman
data
penduduk dari tambelan ke bintan. 3.
Pemerintah
Kecamatan
harus
bisa
menargetkan jumlah wajib e-KTP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sebagimana semestinya, supaya masyarakat bisa mempunyai e-KTP, dan juga desa diluar Tambelan agar bisa melakukan perekaman secepatnya.
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 25
Daftar Pustaka Buku: Abdullah, 2010, Impelentasi Birokrasi Indonesia, Gava Media, Jakarta Agustio, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabeta Bandung Agus Pramusinto & Erwan Agus, 2009, Reformasi Birokrasi Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang pelaksanaan otonomi daierah di Indonesia, Gava Media, Jakarta Ali, Faried & Syamsu alam, 2012, Studi Kebijakan Pemerintah, Refika Aditama, Bandung Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan(BPS) Tahun 2015 Dwiyanto, 2006, Pelayanan Publik, Bumi Askara, Bandung Darsono, 2011, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan, UNS Press, Bandung Hasan, Erlina, 2005, Komunikasi Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung Iqbal, Muhammad, 2013, Pelayanan Yang Memuaskan,Bumi Askara, Bandung. Miftah Thoha, 2008, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1), Renika Cipta, Jakarta Ndraha, Taliziduhu, 2005, Kybernologi sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan, Renika Cipta, Jakarta Nugroho, Iwan Dan Rokhmin, Duhari, 2012, Pembangunan Wilayah: Persfektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Jakarta: LP3ES Poerwodarminta, 2002, Peran pemerintah dalam suatu kebijakan, Bumi Askara, Bandung Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 26
Nugroho, Riant, 2012 Public Pilicy, Jakarta: Alex Media Komputindo, Jakarta Purwanto,Erwan Agus, & Diah, Ratih 2015, Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media, Jakarta Raho, Bernard, 2007, Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pustaka, Jakarta Siagian Sondang P, 2008, Filsafat Administrasi, Bumi Askara, Bandung Syafiie, Ini Kencana, 2005, Perencanaan pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta Syafiie, Inu Kencana, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung Sugiono, 2009, Penelitian Kuantitatif R&D, Alfabeta, Bandung Sufianto, Dadang, 2010, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Pustaka Setia, Jakarta Soekanto, Soerjono, 2006, Sosiologi suatu pengantar, Rajawali Pers, Jakarta Tjokroadmudjoyo, Bintoro, 2005, Manajemen Pelaksanaan, Pustaka Pelajar, Yogjakarta Wahab, Abdul Solichin, 2008, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan, Bumi Askara, Bandung Winarno, budi, 2012, Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus Edisi Dan Revisi Terbaru, Yogyakarta
Skripsi Dan Jurnal: Adipurnawidagdo, Implementasi Program TIC (TOURISM INFORMATION CENTER) Di kota Surabaya, Mahasiswa Studi Ilmu Administrasi Negara, FISP, Universitas Airlangga.
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 27
Djatmiko, Dwi, 2012, Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan) Kota Serang Tahun 2008, Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas FISP, Universitas 17 Agustus Semarang. Gondohanindijo, Jutono, 2011, JURNAL NASIONAL e-KTP Bagi Penduduk Indonesia, Kota Semarang, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AKI. Putra, Robi Eka, 2012, Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan Dalam Pelaksanaan Program Electronic Ktp (e-KTP) Di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Tahun 2008, Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas FISIP, Universitas Andalas Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangpenerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan UU No 35 Tahun 2010, Tentang tata cara Implementasi Teknis e-KTP
Internet: BPS Kabupaten Bintan (2014), Bintan Dalam Angka 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(LAKIP) Tahun 2013 Kecamatan Tambelan http://statistik-disdukbintan.blogspot.co.id/Di unduh Tanggal 7 agustus 2016
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 28
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 29
Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan | 30
