PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM KEAMANAAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA KELONG KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015
NASKAH PUBLIKASI
Oleh SILVIA FITRI FANNY BISMAR ARIANTO SON HAJI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
:
SILVIA FITRI FANNY
NIM
:
110565201101
Jurusan/ Prodi :
Ilmu Pemerintahan
Alamat
:
Jl. Sultan Machmud Gg.Swadaya N0.27, Kota Tanjungpinang
Nomor Telp
:
082148656180
Email
:
[email protected]
Judul Naskah :
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Keamanaan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2015
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. Tanjungpinang, 15 Februari 2017 Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Bismar Arianto, M.Si NIP. 19800529201404101
Drs.Son Haji, M.Si NIP. 195912061988031004
1
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM KEAMANAAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA KELONG KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 SILVIA FITRI FANNY BISMAR ARIANTO SON HAJI Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Program Raskin merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang dita\ndai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk ganguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Desa Kelong merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bintan yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi dari Desa Air Glubi, Desa Mapur dan Desa Numbing. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah desa Dalam Keamanan dan ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2015. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang BPD, 4 orang masyarakat yaitu tokoh masyarakat di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan, serta 1 orang Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kelong. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2015 sudah berjalan baik. Namun selama ini di Desa Kelong belum memiliki aturan khusus dalam menekan angka kriminalitas di desa ini. Memang tidak hanya aturan saja saat ini, diperlukan peran aktif warga dalam ketertiban dan keamanan lingkungan ini. Selain mengamankan asset sendiri, warga juga diharapkan tidak bersikap masa bodoh dengan lingkungannya. Desa Kelong masih perlu sesering mungkin untuk mengawasi aparatur desa dalam bekerja serta kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dan mengarahkan aparatur desa dalam bekerja agar dapat mengawasi setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Kata Kunci : Kriminalitas, Keamanan, Ketertiban
2
ABSTRACT
The safety and order of society is a dynamic condition of society as one of the prerequisites in this national development process in order to achieve the national objectives characterized by security, public order and provided the tegaknya law, as well as security for future order containing conditions fostering and developing the potential and power of the community in warding off, prevent, and tackle all forms of violations of the law and other ganguan forms which can be troubling people. Kelong village is one of the villages in the Regency of Bintan which has the highest crime rate from the village of Glubi, village Water Mapur and Numbing. The purpose of this research is basically to find out the implementation of the Government's Authority in security and public order of a village Community in the village of Bintan Regency Coastal Subdistrict Kelong Bintan by 2015. In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. In this study informants amounted to 7 persons composed of 1 person, 1 village chief BPD, 4 people the community i.e. community leaders in the village of Bintan Regency Coastal Subdistrict Kelong Bintan, and 1 person Enlisted Builder Security and order of the community in the village of Kelong. Based on the results of the research it can be noted that the implementation of the Government's Authority in security and public order of a village Community in the village of Bintan Regency Coastal Subdistrict Kelong Bintan by 2015 has been running well. However during this time in the village of Kelong yet have specific rules in repressing crime figures in the village. It's not just the rules alone at this time, takes an active role in public order and security of the residents of this neighborhood. In addition to securing its own assets, the citizens are also expected not to be indifferent with their surroundings. The village of Kelong is still necessary as often as possible to oversee the establishment of the village in the work and activities that occur in society. And directing apparatus of the village in the works so that you can keep an eye on any activity that is in the community. Keywords : Criminality, Security, Order
3
A. PENDAHULUAN
diakui
Desa merupakan garis depan pemerintah
dan
dihormati
dalam
sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
pusat yang berhadapan langsung dengan
Indonesia.
masyarakat dan mempunyai tujuan untuk
Pemerintah desa selain menjalankan
meningkatkan kemampuan penyelengaraan
tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan
pemerintahan secara berdaya guna dengan
bidang Pembangunan, pemerintah desa juga
tingkat
melaksanakan tugas pemerintahan dalam
perkembangan
dan
kemajuan
pembangunan. Desa itu menunjuk wilayah,
bidang kemasyarakatan.
yang
bidang kemasyarakatan, kepala desa dan
dialami
didalamnya
oleh
masyarakat,
terdapat
yang
sumber-sumber
perangkat
desa
Dimana dalam
berperan
dalam
produksi, yang didalamnya juga memiliki
menangani
tata kelola (governance), diikat oleh aturan
kemasyarakatan ini.Pemerintah Desa turut
main
oleh
serta dalam membina masyarakat desa,
masyarakatnya dan ada pengaturan untuk
seperti yang kita ketahui Pemerintah desa
menegakkan aturan, yang sering disebut
mempunyai kewajiban menegakan peraturan
dengan istilah pemerintahan. Dalam konteks
perundang-undangan
ini, dulu desa itu adalah negara. Sebelum
ketertiban dan kententraman masyarakat.
negara monarki atau sekarang bergeser
Ketertiban adalah suasana yang mengarah
menjadi
yang
kepada peraturan dalam masyarakat menurut
mengintegrasikan berbagai wilayah itu ada,
norma yang berlaku sehingga menimbulkan
desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab itu
motivasi bekerja dalam rangka mencapai
desa
tujuan yang diinginkan.
yang
disepakati
negara
sudah
sejak
bersama
kesatuan
lahirnya
merupakan
wilayah yang bersifat otonom.
tugas
aktif
dalam
dan
bidang
memelihara
Pemerintah desa dalam kewenangannya
Pada pasal 1 angka UU No 6 Tahun 2014
melaksanakan urusan pemerintahan pusat
yang menyatakan, bahwa Pemerintah desa
berupa urusan pemerintahan baik urusan
adalah penyelenggaraan
pemerintahan
urusan
umum
dari
Pemerintah
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah
Depertemen
desa dan desa adat atau yang disebut dengan
kepada
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
perundang-undangan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
Kewenangan urusan pemerintahan dalam
batas
untuk
rangka ikut serta melaksanakan sebagian
urusan
urusan guna mewujudkan kelancaran tugas-
masyarakat
tugas yang menjadi kewenangan pemerintah
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
pusat yang ada di desa, misalnya urusan
mengatur pemerintahan,
dan
berwenang mengurus
kepentingan
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
4
(LPND)
desa
suatu
teknis
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
wilayah yang
Pusat
dan
Depertemen,
yang
diserahkan
berdasarkan
peraturan
yang
berlaku.
agama, keamanan, peradilan di desa, dan
pasal 13 menjelaskan bahwa Kewenangan
lain sebagainya.
lokal
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
kemasyarakatan
adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai
salah
satu
terselenggaranya
proses
mengembangkan
Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat
dan
Desa;
yang
c. memelihara perdamaian, menangani
serta
konflik dan melakukan mediasi di
kekuatan
Desa; dan
masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan
menanggulangi
pelanggaran
segala
hukum
dan
sebagaimana
ketenteraman wilayah dan masyarakat
membina
potensi
Desa
pembangunan
ketentraman
ketentuan
bidang
a. membina keamanan, ketertiban dan
keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum,
mengandung
di
prasyarat
nasional yang ditandai oleh terjaminnya
terbinanya
Desa
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
nasional dalam rangka tercapainya tujuan
serta
berskala
d. melestarikan
bentuk
dan
mengembangkan
gotong royong masyarakat Desa
bentuk-bentuk
Desa Kelong merupakan salah satu desa
ganguan lainnya yang dapat meresahkan
yang
masyarakat. Peranan dari pada pemerintah
Pemerintah
Desa
desa dalam rangka menjalankan tugasnya
menjalankan
tugasnya
dirasa perlu ditingkatkan lagi agar keamanan
kemasyarakatan pada dasarnya cukup besar.
dan ketertiban di desa dapat di jaga dengan
Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah
baik dan masalah-masalah yang sudah
desa yang berhadapan langsung dengan
teratasi tidak terulangi lagi bahkan jika
masyarakat, baik secara sosial maupun
terjadi kejadian yang serupa, pemerintah
kultural.
dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat
dalam bidang kemasyarakatan secara garis
dan baik.
besar
Keamanan dan ketertiban desa adalah
berada
di
Kabupaten
Bintan.
Kelong
dalam
Kewenangan
dapat
dalam
bidang
Pemerintah
diidentifikasikan
desa
sebagai
berikut:
kewenangan yang harus dijalankan oleh
a. Pembinaan
kemasyarakatan
yang
pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah
meliputi keamanan, ketertiban dan
kepala Desa atau yang disebut dengan nama
kesejahteraan sosial;
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
b. Pembinaan gotong royong
penyelenggara
c. Pembinaan kelembagaan baik lembaga
Berdasarkan
Pemerintahan
Desa.
Peraturan
Menteri
Desa,
Daerah
Tertinggal,
Dan
d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1
luas baik yang menyangkut aspek
Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
keduniawian
Berdasarkan
Dan
pangan, sandang, maupun papan bagi
Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam
masyarakat dan aspek kerohanian yang
Pembangunan
Hak
Asal
Usul
masyarakat maupun lembaga adat;
5
misalnya
tersedianya
meliputi rasa aman, keagamaan, dan
2 toko besar dan pengecer bebas menjual
lain-lain.
minuman keras. Walaupun sudah diberikan
e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat
peringatan namun hal ini tidak bisa menekan
yang berkembang dimasyarakat, yang
angka kriminalitas di desa ini. Dari data
pelaksanaanya
dan
yang didapatkan di kantor pos polisi di Desa
tanggung jawab dari pada lembaga adat
Kelong ini setiap bulannya, kriminal selalu
desa.
terjadi di Desa Kelong. Bintara Pembina
menjadi
tugas
Peranan dari pada pemerintah desa
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat
dalam rangka menjalankan Tugasnya dirasa
memaparkan data yang diperoleh sebagai
perlu ditingkatkan lagi agar keamanan dan
berikut :
ketertiban di desa dapat di jaga dengan baik
Tabel 1.1
dan masalah-masalah yang sudah teratasi
Tindak Kejahatan tahun 2015-2016
tidak terulangi lagi bahkan jika terjadi
No
Bulan
kejadian yang serupa, pemerintah dengan
1
Oktober 2015
Tindak Kejahatan
tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan
Perkelahian
antar
warga
baik. Permasalahan yang sering terjadi di
2
November2015
Penggerebekan oleh
desa Kelong diantaranya sebagai berikut:
pihak
perkelahian anatara pemuda (paling sering
terhadap penjualan
terjadi) yang mengakibatkan perkelahian
minuman keras
kepolisian
antara Desa, Perkelahian suami-istri dan
3
Desember2015
Kasus perkelahian
perkelahian orang tua dengan anak, karena
4
Januari 2016
Kasus
adanya faktor minuman keras (MIRAS).
melibatkan 4 orang
Dilahat dari permasalahan yang ada
masyarakat
diketahui bahwa kontroling dan proses
Desa
Kelong
pembinaan Masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah desa terasa
narkoba
(Sumber : Babinkamtibmas, Pores Bintan, 2016)
masih kurang.
Jika dilihat dari tabel diatas seringnya di
Kontroling yang baik dari pemerintah dan
desa ini terjadi tindak kriminal karena
proses pembinaan yang baik kepada pemuda
peredaran minuman keras tanpa pengawasan
dirasa perlu dijalankan dengan baik agar
dan mudah mendapatkannya. Warga desa
perkelahian
tidak
antara
pemuda
dengan
peduli
terhadap
lingkungannya
sendirinya akan berkurang. Dilihat peranan
sehingga jika tidak peka terhadap keadaan di
dari pemerintah belum dijalankan dengan
lingkungan sekitar hal ini memicu rawannya
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data
desa ini terhadap kejahatan.
yang ada di kantor desa bahwa tindak
Melihat desa itu merupakan daerah
kriminal yang sering terjadi di Desa Kelong
otonom, yaitu daerah yang memiliki hak
dikarenakan
pengawasan
untuk mengatur dan mengurus urusan rumah
minuman beralkohol. 5 toko yang terdiri dari
tangganya sendiri. Desa memiliki sistim
kurangnya
6
Pemerintah
desa
yang
terdiri
dari
b.
Sebagai Bahan informasi dan acuan
Pemerintah Desa sebagai badan eksekutif
bagi pemerintah Desa Kelong dalam
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
pelaksanaan
yang merupakan perwujudan dari badan
kemasyarakatan
legislatif yang ada di Desa. Pemerintah Desa
c.
kewenangan
bidang
Sebagai bahan refrensi bagi penelitian
dipimpin oleh Kepala Desa sebagai jabatan
yang sama khususnya bidang Ilmu
yang tertinggi
Pemerintahan di Universitas Maritim
didalam sistim
organisasi
pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki tugas
menyelenggarakan
Pemerintahan,
Raja Haji Tanjungpinang.
urusan
Pembangunan,
B. LANDASAN TEORI
dan
1. Kewenangan
kemasyarakatan. Berdasarkan permasalahan
Menurut
dan hambatan yang ada tersebut, maka
peranan
pemerintah
hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.Kekuasaan
masalah penelitian ini. Sehingga peneliti
sering disamakan begitu saja dengan
merumuskan permasalahan penelitian yang
kewenangan,
harus dijawab dalam penelitian ini yaitu :
dan
kekuasaan
sering
dipertukarkan dengan istilah kewenangan,
Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah desa Dalam Keamanan dan ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2015? Adapun yang menjadi tujuan dalam
demikian
pula
sebaliknya.
Bahkan
kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain
penelitian ini adalah : mengetahui
35)
politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu
terhadap
pembangunan sebagai dasar perumusan
Untuk
(2012 :
menjelaskan bahwa dalam literatur ilmu
peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang
Budiarjo
yang diperintah” (the rule and the ruled).
Pelaksanaan
Kewenangan Pemerintah desa Dalam
Kata kewenangan berasal dari kata
Keamanan dan ketertiban Masyarakat
dasar wenang yang diartikan sebagai hal
Di Desa Kelong Kecamatan Bintan
berwenang, hak dan kekuasaaan yang
Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2015.
dipunyai
untuk
melakukan
sesuatu.8
Kewenangan adalah apa yang disebut
Hasil penelitian ini diharapkan akan
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal
bermanfaat untuk :
dari kekuasaan legislatif (diberi oleh
a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta acuan bagi semua pihak terhadap
undang-undang)
pelaksananaan kewenangan pemerintah
eksekutif administratif. Kewenangan yang
desa dalam bidang kemasyarakatan di
biasanya terdiri dari beberapa wewenang
Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir
adalah kekuasaan terhadap segolongan
Kabupaten Bintan
orang tertentu atau kekuasaan terhadap
7
atau
dari
kekuasaan
suatu bidang pemerintahan. (Prajudi :
sumber
2001: 78).
menjelaskan bahwa sumber kewenangan
Kewenangan yang dimiliki oleh organ
kewenangan tersebut.
dapat diperoleh bagi pejabat atau organ
(institusi) pemerintahan dalam melakukan
(institusi)
perbuatan
atribusi,
nyata
(riil),
Stroink
mengadakan
pemerintahan delegasi
dengan dan
cara
mandat.
pengaturan atau mengeluarkan keputusan
Kewenangan organ (institusi) pemerintah
selalu dilandasi oleh kewenangan yang
adalah suatu kewenangan yang dikuatkan
diperoleh dari konstitusi secara atribusi,
oleh hukum positif guna mengatur dan
delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi
mempertahankannya.Tanpa
menunjuk pada kewenangan yang asli atas
tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan
dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan
yuridis yang benar.
delegasi, pelimpahan
harus
ditegaskan
wewenang
kepada
kewenangan
suatu
Kewenangan secara umum merupakan
organ
lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang
pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak
atau
terjadi pelimpahan apapun dalam arti
mengatur, dan menjalankan tugas di
pemberian wewenang, akan tetapi, yang
bidangnya masing-masing. Kewenangan
diberi mandat bertindak atas nama pemberi
merupakan unsur dari kekuasaan yang
mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat
dimiliki
seseorang.
yang diberi mandat menunjuk pejabat lain
biasanya
seorang
untuk bertindak atas nama mandator
berwenang
(pemberi mandat). Di dalam kaitan dengan
kekuasaannya sesuai dengan wewenang
otonomi
yang
daerah,
hak
mengandung
kelompok
untuk
memerintah,
Dalam pemegang
untuk
diberikan
kuasa
menjalankan
kepadanya. adalah
Menurut
pengertian kekuasaan untuk mengatur
Kaplan
sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban
adalah kekuasaan Formal yang berhak
secara horizontal berarti kekuasaan untuk
untuk
menyelenggarakan
membuat peraturan-peraturan serta berhak
pemerintahan
(2011:6)
berkuasa
mengeluarkan
kewenangan
perintah
sebagaimana mestinya. Vertikal berarti
mengharapkan
kekuasaan
menjalankan
peraturan-peraturan”. Adapun pengertian
pemerintahan dalam suatu tertib ikatan
kewenangan menurut Budihardjo (2011:7)
pemerintahan negara secara keseluruhan.
adalah Kewenangan adalah kekuasaan
untuk
kapatuhan
dan
terhadap
F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid
yang dilembagakan, kemampuan untuk
Thalib (2006 : 129) Kewenangan harus
melakukan tindakan hukum tertentu yang
dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut
hukum, dan hak yang berisi kebebasan
merupakan kewenangan yang sah.Dengan
untuk melakukan atau tidak melakukan
demikian,
tindakan tertentu atau menuntut pihak lain
pejabat
(organ)
dalam
mengeluarkan keputusan didukung oleh
untuk melakukan tindakan tertentu.
8
APBDesa
2. Pemerintah desa Zakaria dalam Eko (2005 : 58)
e. Membina
asal-usul, antara lain: 1) kewenangan
desa;
dan
mengelola
pemerintahan
sendiri;
2)
dibahas
dan
ditetapkan bersama BPD;
menyebutkan beberapa jenis kewenangan
membentuk
untuk
sistem
kehidupan
masyarakat
f. Membina perekonomian desa;
kewenangan
g. Mengkoordinasikan
mengelola sumber daya lokal (tanah
pembangunan
desa secara partisipatif;
bengkok, tanah ulayat, hutan adat, dll); 3)
h. Mewakili desanya di dalam dan di
kewenangan membuat dan menja-lankan
luar pengadilan dan dapat menunjuk
hukum adat setempat; 4) kewenang-an
kuasa hukum untuk mewakilinya
mengelola dan merawat nilai-nilai dan
sesuai dengan peraturan perundang-
budaya lokal (termasuk adat istiadat); 5)
undangan; dan
kewenangan
yudikatif
atau
peradilan
i. Melaksanakan
wewenang
lain
komunitas. Urusan pemerintahan yang
sesuai dengan peraturan perundang-
menjadi kewenangan kabupaten atau kota
undangan Kewajiban :
yang diserahkan pengaturannya kepada
a. memegang
teguh
dan
desa tercantum pada Peraturan Menteri
mengamalkan
Pancasila,
Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
melaksanakan
Undang-Undang
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan
Dasar
Negara
Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada
Indonesia
Tahun
Desa.
mempertahankan
Kepala
Desa
mempunyai
tugas
memelihara
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
dan
c. memelihara
penyelenggaraan berdasarkan
ketentraman
dan
kehidupan
demokrasi; e. melaksanakan
peraturan
prinsip
tata
pemerintahan desa yang bersih
desa;
dan bebas dari Kolusi, Korupsi
c. Menetapkan peraturan desa yang
dan Nepotisme;
telah mendapat persetujuan bersama
f. menjalin
BPD; d. Menyusun
kesejahteraan
d. melaksanakan
BPD; rancangan
Negara
ketertiban masyarakat;
kebijakan yang ditetapkan bersama
b. Mengajukan
keutuhan
masyarakat;
Desa mempunyai wewenang :
desa
serta dan
b. meningkatkan
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala
pemerintahan
1945
Kesatuan Republik Indonesia;
kemasyarakatan.
a. Memimpin
Republik
dengan dan
mengajukan
hubungan seluruh
pemerintahan desa;
rancangan peraturan desa mengenai
9
mitra
kerja kerja
g. menaati seluruh
dan
menegakkan
terpilih. Untuk desa yang memiliki hak
peraturan
perundang-
tradisional yang masih hidup dan diakui
undangan;
keberadaannya, pemilihan kepala desanya
h. menyelenggarakan
administrasi
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum
pemerintahan desa yang baik; i. melaksanakan
adat setempat, yang ditetapkan dalam
dan
Peraturan Daerah dengan berpedoman
mempertanggungjawabkan
pada Peraturan Pemerintah.
pengelolaan keuangan desa; j. melaksanakan
urusan
Masa jabatan kepala desa adalah enam yang
tahun dan dapat dipilih kembali hanya
menjadi kewenangan desa; k. mendamaikan
untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
perselisihan
Masa jabatan kepala desa bagi desa yang
masyarakat di desa; l. mengembangkan
merupakan masyarakat hukum adat, yang pendapatan
keberadaannya masih hidup dan diakui
masyarakat dan desa; m. membina, melestarikan
dapat dikecualikan dan hal ini diatur
mengayomi
dan
dengan Peraturan Daerah. Kepala desa
nilai-nilai
sosial
terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat
budaya dan adat istiadat;
tiga puluh hari,
n. memberdayakan masyarakat dan
bersangkutan dinyatakan sebagai calon
kelembagaan di desa; dan
terpilih.
o. mengembangkan potensi sumber daya
alam
Perangkat desa terdiri dari sekretaris
dan melestarikan
desa
lingkungan hidup Dalam
setelah calon yang
dan
perangkat
desa
lainnya.
Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri daerah
Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
kabupaten/kota dibentuk pemerintah desa
Sementara itu, sekretaris desa yang sudah
yang terdiri dari pemerintah desa dan
ada sebelum berlakunya UU Nomor 32
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Tahun 2004 diisi oleh bukan PNS namun
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa
secara bertahap diangkat menjadi PNS
dan perangkat desa. Menurut Solekhan
sesuai
(2012:63), sebagai unsur penyelenggara
undangan yang berlaku.
pemerintah mempunyai
pemerintahan
desa,
pemerintah tugas
desa
dengan
Pemerintahan
untuk
peratutan
diartikan
sebagai
sekumpulan orang-orang yang mengelola
menyelenggarakan urusan pemerintahan,
kewenangan-kewenangan,
pembangunan,
kepemimpinan
dan
perundang-
kemasyarakatan.
dan
koordinasi
Kepala desa dipilih secara langsung oleh
pemerintahan
masyarakat desanya. Dalam pemilihan
masyarakat dari lembaga-lembaga dimana
kepala desa, calon yang memperoleh suara
mereka ditempatkan.
terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa
10
serta
melaksanakan
pembangunan
Menurut Syafiie
(2007:4) secara etimologi, pemerintahan
Sedangkan pengertian Pemerintah Desa
dapat diartikan sebagai berikut :
menurut
Peraturan Daerah Kabupaten
a. Perintah berarti melakukan pekerjaan
Bintan Nomor 25 tahun 2007 tentang
menyuruh. Yang berarti di dalamnya
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
terdapat
yang
Kerja Pemerintah Desa, yang menyatakan
memerintah memiliki wewenang dan
bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala
yang diperintah memiliki kepatuhan
Desa
akan keharusan.
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di
b. Setelah
dua
pihak,
ditambah
yaitu
awalan
dan
Perangkat
Desa.
Dalam
“pe”
bentuk pemerintah desa yang terdiri dari
menjadi pemerintah. Yang berarti
kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa
badan yang melakukan kekuasaan
(BPD) dan perangkat desa sebagai unsur
memerintah.
penyelenggaraan
c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi
pemerintahan.
pemerintah
desa.
Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa
Berarti
(SEKDES)
dan
perangkat
desa
perbuatan, cara, hal atau urusan dari
lainnya.Desa di kabupaten secara bertahap
badan yang memerintah tersebut.
dapat diubah atau disesuaikan statusnya
Pemerintahan dalam arti luas adalah
menjadi
kelurahan
sesuai
usul
dan
segala urusan yang dilakukan oleh Negara
prakarsa pemerintah desa bersama BPD
dalam menyelenggarakan kesejahteraan
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri,
(PERDA). Kepala desa dipilih langsung
jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah
oleh
yang hanya menjalankan tugas eksekutif
Republik
saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas
selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur
lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.
oleh Peraturan Daerah yang berpedoman
Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin
kepada
(2009:19)
“Tata
kepala desa yang memperoleh suara
Administrasi
terbanyak dalam pemilihan kepala desa
Pemerintahan
dalam
bukunya
dan
Pemerintah desa” menyatakan bahwa:
penduduk
desa
Indonesia
Peraturan
warga
Negara
yang
syarat
Pemerintah.
Calon
ditetapkan sebagai kepala desa.
“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol
Pemilihan kepala desa dalam kesatuan
formal dari pada kesatuan masyarakat
masyarakat hukum dapat beserta hak
desa. Pemerintah desa diselengarakan di
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
bawah pimpinan seorang kepala desa
diakui keberadaannya berlaku ketentuan,
beserta
hukum
para
pembantunya
(Perangkat
adat
istiadat
setempat
yang
Desa), mewakili masyarakat desa guna
ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan
hubungan ke luar maupun ke dalam
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
masyarakat yang bersangkutan”.
Pemerintah
desa
penyelenggaraan
11
adalah
unsur
pemerintah
desa,
menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah
Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki
mempunyai tugas pokok:
hak mengatur wilayahnya lebih luas.
a. Melaksanakan urusan rumah tangga
Namun dalam perkembangannya, sebuah
desa, urusan pemerintahan umum,
desa dapat diubah statusnya menjadi
membangun
kelurahan.
dan
membina
masyarakat.
Kemudian pada Pasal 1 angka 7
b. Menjalankan tugas pembantuan dari
disebutkan bahwa Pemerintah desa adalah
pemerintah, pemerintah provinsi dan
penyelenggaraan
pemerintah kabupaten.
oleh
Berdasarkan
tugas
pokok
urusan
pemerintah
Desa
pemerintahan dan
badan
tersebut
Permusyawaratan Desa dalam mengatur
lahirlah fungsi pemerintah desa yang
dan mengurus kepentingan masyarakat
berhubungan
setempat berdasarkan asal-usul dan adat
langsung
dengan situasi
sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
istiadat
Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam
dihormati dalam sistem Pemerintahan
bukunya “Otonomi Desa” menyatakan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
bahwa:“Desa adalah kesatuan masyarakat
Desa memiliki pemerintahannya sendiri
hukum yang mempunyai susunan asli
pemerintah desa terdiri atas Pemerintah
berdasarkan hak asal usul yang bersifat
Desa yang meliputi Kepala Desa dan
istimewa,
Perangkat
landasan
pemikiran
dalam
setempat
yang
Desa
diakui
dan
Desa
Badan
mengenai Desa adalah keanekaragaman,
Permusyawaratan
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
hakekatnya
pemberdayaan masyarakat”.
dalam masyarakat yang diperoleh secara
Pemerintah
(BPD).
dan
desa
Pada tumbuh
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
tradisionil dan bersumber dari hukum adat.
72 Tahun 2005 tentang Desa, Pada Pasal 1
Jadi Desa adalah daerah otonomi asli
angka 5 disebutkan bahwa desa adalah
berdasarkan hukum adat yang berkembang
kesatuan
masyarakat
hukum
yang
dari rakyat sendiri menurut perkembangan
memiliki
batas-batas
wilayah
yang
sejarah
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat
yang
dibebani
oleh
instansi
atasannya dengan tugas-tugas pembantuan.
setempat,
Menurut
Rivai
(2004:53)
Fungsi
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
pemerintah desa merupakan gejala sosial,
setempat yang diakui dan dihormati dalam
karena harus diwujudkan dalam interaksi
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
antar individu didalam situasi sosial suatu
Republik
bukanlah
kelompok masyarakat. Adapun fungsi
bawahan kecamatan, karena kecamatan
pemerintah desa secara operasional dapat
merupakan bagian dari perangkat daerah
dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu
kabupaten/kota,
sebagai berikut:
Indonesia.
dan
Desa
desa
bukan
merupakan bagian dari perangkat daerah.
12
a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat
kepemimpinan yang efektif harus
komunikasi satu arah. Pemerintah
mampu
sebagai
anggotanya
pihak
komunikator yang
merupakan
menentukan
apa,
mengantar secara
dalam.Koordinasi
aktivitas terarah
yang
dan
efektif,
bagaimana, bilamana, dan dimana
sehingga memungkinkan tercapainya
pemerintah
tujuan bersama
itu
dikerjakan
agar
secara
maksimal
melaksanakan
fungsi
keputusan dapat dilaksanakan secara
dalam
efektif.
pengendalian
b. Fungsi
Konsultatif,
Fungsi
ini
pemimpin
mewujudkannya
dapat
melalui
kegiatan
digunakan sebagai komunikasi dua
bimbingan, pengarahan, koordinasi
arah. Hal tersebut digunakan sebagai
dan pengawasan.
usaha untuk menetapkan keputusan yang
memerlukan
Dalam
bahan
suatu
masyarakat
yang
sederhana sekalipun, dalam keadaan mana
pertimbangan dan mungkin perlu
tujuan
konsultasi
sederhana dan kebutuhan yang hendak
dengan
masayarakat-
masyarakat yang di pimpinnya. c. Fungsi
Partisipasi,
yang
hendak
dicapai
masih
dicapai tidak rumit, kerjasama dengan
Dalam
orang lain sudah dirasakan pentingnya.
menjalankan fungsi ini pemerintah
Sedangkan pengertian Pemerintah Desa
desa
menurut
berusaha
mengaktifkan
masyarakatnya,
baik
Peraturan
Daerah
tentang
dalam
Pedoman Organisasi Pemerintah Desa,
keikutsertaan mengambil keputusan
yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa
maupun
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
dalam
melaksanakannya.
Partisipasi tidak berarti bebas berbuat
Pemerintah
semaunya, tetapi dilakukan secara
penyelenggaraan
terkendali
Menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah
dan
terarah
berupa
kerjasama dengan tidak mencampuri
adalah
unsur
pemerintah
desa.
mempunyai tugas pokok:
atau mengambil tugas pokok orang
a. Melaksanakan urusan rumah tangga
lain. d. Fungsi
desa
desa, urusan pemerintahan umum, Delegasi,
dilaksanakan
dengan
Fungsi
ini
membangun
memberikan
masyarakat.
dan
membina
pelimpahan wewenang membuat atau
b. Menjalankan tugas pembantuan dari
menetapkan baik melalui persetujuan
pemerintah, pemerintah provinsi dan
maupun
pemerintah kabupaten
tanpa
persetujuan
pemerintah. Fungsi delegasi ini pada
Berdasarkan
dasarnya berarti kepercayaan. e. Fungsi
Pengendalian,
pengendalian
berasumsi
tugas
pokok
tersebut
lahirlah fungsi pemerintah desa yang Fungsi
berhubungan
bahwa
sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
13
langsung
dengan situasi
Fungsi pemerintah desa merupakan gejala
d. Fungsi mengontrol
sosial, karena harus diwujudkan dalam
Pemerintah desa yang mempunyai
interaksi antar individu didalam situasi
fungsi
sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai,
penggerak dan mengontrol seperti tersebut
2004:53). Adapun fungsi pemerintah desa
di atas hendaknya bisa menerapkan fungsi
secara operasional dapat dibedakan dalam
tersebut
fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:
memperhatikan kondisi masyarakat di
a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat
dengan
mengorganisasi,
bijaksana
program yang bisa meningkatkan kualitas
Konsultatif,
Fungsi
ini
pemberdayaan
masyarakat,
digunakan sebagai komunikasi dua
dengan
mengorganisasikan
arah.
program
yang
c. Fungsi
serta
bawah mereka. Merencanakan program-
komunikasi satu arah. b. Fungsi
merencakan,
Partisipasi,
telah
dilanjutkan
dibuat
programmenjadi
Dalam
program yang siap dilaksanakan dan sesuai
menjalankan fungsi ini pemerintah
dengan kebutuhan masyarakat, langkah
desa
selanjutnya
berusaha
mengaktifkan
masyarakatnya,
menggerakkan
dalam
masyarakat serta perangkat desa yang
keikutsertaan mengambil keputusan
lainnya turut andil dalam menjalankan
maupun dalam melaksanakannya.
program-program tesebut, dan langkah
d. Fungsi
baik
adalah
Delegasi,
ini
akhir yang dilakukan pemerintah desa
memberikan
adalah mengontrol serta mengevaluasi
pelimpahan wewenang membuat atau
apakah program yang dilaksanakan tadi
menetapkan baik melalui persetujuan
berjalan dengan lancar dan mencapai
maupun
persetujuan
target yang telah ditentukan serta apakah
pemerintah. Fungsi delegasi ini pada
program tadi bisa meningkatkan beberapa
dasarnya berarti kepercayaan.
aspek kehidupan masyarakat.
dilaksanakan
e. Fungsi
Fungsi
dengan
tanpa
Pengendalian,
pengendalian
Fungsi
berasumsi
3. Keamanan dan Ketertiban
bahwa
Dalam
Kamus
Umum
Bahasa
kepemimpinan yang efektif harus
Indonesia yang dimaksut (aman) adalah
mampu
aktivitas
bebas dari bahaya, bebas dari gangguan,
anggotanya secara terarah dan dalam.
tidak mengandung resiko, tentram tidak
Menurut peranangkat
mengantar
Cholil desa
Mansyur sebagai
fungsi
merasa takut, terlindung atau tersembunyi.
pemimpin
Dengan demikian aman bersangkut paut
masyarakat adalah sebagai berikut :
dengan
psikologis
kondisi
terbebas
atau
a. Fungsi merencanakan
keadaan
b. Fungsi mengorganisasi
bahaya,gangguan,rasa takut maupun risiko.
c. Fungsi penggerak para pegawai serta
Menurut Dokrin Polri Tata tentram Kerta
alat-alat yang ada
yang
dan
dari
Raharja (TTKR) yang di sentir oleh
14
Soebroto
Brotodirejo
dalam
Sadjono
(2008:7)
aman diartikan mengandung
kekuatan masyarakat dalam menangkal,
empat unsur pokok, yaitu perasaan bebas
mencegah, dan menanggulangi segala
dari kekhawatiran, perasaan bebas dari
bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-
risiko dan perasaan damai lahiriah dan
bentuk
batinah.
meresahkan masyarakat.
Keamanan
masyarakat
surat
keputusan
berdasarkan
serta
sebagai
berikut:
masyarakat
dalam
kamtibmas
adalah
(2004:11)
yang
tanpa
fisik maupun psychis.
dilindungi
dari
variable
satu
atau dengan
Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir
segala
Kabupaten Bintan, Desa ini adalah salah kedamaian
satu desa di Kabupaten Bintan yang terletak
dan
di daerah pesisir, dengan tingkat kriminal
ketenteraman lahiriah dan batinah.
tertinggi di Kecamatan Bintan Pesisir, hal ini
Sedangkan dalam Bap I ketentuan
dapat dilihat dari Desa Kelong ini diketahui
Umum pasal 1 Undang-Undang No 2
bahwa masih adanya peredaran minuman
Tahun 2002 Tentang Polri, pengertian
keras
keamanan masyarakat digabung dengan
tidak
keamanan dan ketertiban masyarakat yang Keamanan
dan
mudah
peduli
terhadap
lingkungannya
desa ini terhadap kejahatan. Jika dilihat dri data yang didapatkan tingkat kejahatan di
pembangunan
Desa Kelong lebih tinggi dari pada 3 Desa
nasional dalam rangka tercapainya tujuan
lagi yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir
nasional yang ditandai oleh terjaminnya dan
dan
lingkungan sekitar hal ini memicu rawannya
masyarakat sebagai salah satu prasyarat
ketertiban
pengawasan
sehingga jika tidak peka terhadap keadaan di
Ketertiban
Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
proses
tanpa
mendapatkannya. Kemudian warga desa
pengertian keamanan masyarakat menjadi
keamanan,
perbandingan,
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di
macam bahaya
terselenggaranya
penelitian
variabel yang lain.
dan
ketakutan
artinya:
membuat
menghubungkan
b. Adanya kepastian dan bebas dari
d. Perasaan
metode
baik satu variabel atau lebih (independent)
a. Perasaan bebas dari gangguan baik
c. Perasaan
bahwa
untuk mengetahui nilai variabel mandiri,
perasaan masyarakat, sebagai berikut:
keragu-raguan
dapat
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
menciptakan pada individu manusia dan
kekhwatiran,
yang
Deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono
operasi
suasana
lainnya
dan
Jenis Penelitian ini adalah penelitian
Keamanan
rangka
ganguan
potensi
C. METODE PENELITIAN
Menhankam/Pangab No: Skep/B/66/1972 diartikan,
mengembangkan
yaitu sebanyak 16 kasus, desa Mapur 2
tegaknya
kasus, Desa Air Glubi 0 dan di Desa
hukum, serta terbinanya ketenteraman
Numbing 0 kasus.
yang mengandung ketentuan membina
15
Dalam
penelitian
peneliti
Analisis data yang digunakan dalam
mendapatkan data, fakta dan informasi yang
penelitian ini adalah analisis Kualitatif, yaitu
sebanyak-banyaknya penelitian di adakan
data yang berupa kumpulan berwujud kata-
langsung ke lokasi dengan mengadakan
kata dan bukan rangkaian angka serta tidak
Tanya jawab dengan pihak-pihak yang
dapat disusun sehingga dalam analisis data
mempunyai kaitan dengan penulisan ini.
kualitatif tidak menggunakan perhitungan
Teknik dan alat pengumpulan data yang
mathematis atau teknik statistik sebagai alat
dipergunakan
bantu
adalah
ini,
:
observasi
dan
wawancara.
analisis.
(2011:248)
bahwa
Pendapat
Moleong
analisis
deskriptif
kualitatif, yaitu “ Upaya yang dilakukan
Dalam penelitian ini informan yang dipilih merupakan informan yang menurut
dengan
jalan
bekerja
peneliti mampu menjawab apa yang menjadi
mengorganisasikan data, memilah-milahnya
permasalahan dalam penelitian ini, jumlah
menjadi
informan dalam penelitian ini adalah 7 orang
mensintesiskannya,
yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1
menemukan pola, menemukan apa yang
orang BPD, 4 orang masyarakat yaitu tokoh
penting
masyarakat di Desa Kelong Kecamatan
memutuskan apa yang dapat diceritakan
Bintan Pesisir Kabupaten Bintan, serta 1
kepada orang lain.
satuan
dengan
yang
dapat mencari
dan apa
yang
data,
dikelola, dan
dipelajari dan
orang Bintara Pembina Keamanan dan D. PEMBAHASAN
Ketertiban Masyarakat di Desa Kelong.
Pemerintah desa selain menjalankan
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan
a. Data Primer yaitu data yang diambil
bidang Pembangunan, pemerintah desa juga
secara langsung dari responden yang
melaksanakan tugas pemerintahan dalam
menjadi sampel sebagai data untuk
bidang kemasyarakatan.
menganalisis penelitian. Data primer
bidang kemasyarakatan, kepala desa dan
penelitian ini diperoleh melalui teknik
perangkat
wawancara langsung dengan responden
menangani
atau melakukan observasi terhadap
tugas
aktif
dalam
dalam bidang
seperti yang kita ketahui Pemerintah desa
peroled dari Kantor Kepala Desa
mempunyai kewajiban menegakan peraturan
Kelong. Data ini merupakan data yang dikumpulkan
berperan
serta dalam membina masyarakat desa,
b. Data Sekunder yaitu data yang di
dan
desa
kemasyarakatan ini. Pemerintah Desa turut
kehidupan masyarakat Desa Kelong.
diperoleh
Dimana dalam
perundang-undangan
oleh
dan
memelihara
ketertiban dan kententraman masyarakat.
peneliti dari sumber-sumber yang telah
Ketertiban adalah suasana yang mengarah
ada di Kantor Kepala Desa Kelong,
kepada peraturan dalam masyarakat menurut
seperti dokumen atau arsip-arsip yang
norma yang berlaku sehingga menimbulkan
mendukung permasalahan ini.
16
motivasi bekerja dalam rangka mencapai
mengkomunikasikan dengan aparatur desa
tujuan yang diinginkan.
yang terdiri dari aparatur desa, BPD, serta
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Bintara
Pembina
Keamanan
dan
adalah suatu kondisi dinamis masyarakat
Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas)
sebagai
prasyarat
untuk melakukan pengawasan terhadap
pembangunan
kegiatan masyarakat. Kepala desa harus
nasional dalam rangka tercapainya tujuan
mengkomunikasikan segala sesuatu yang
nasional yang ditandai oleh terjaminnya
berhubungan dengan masyarakat. Karena
keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum,
Pembangunan
serta
yang
mencakup pengertian pembangunan yang
serta
bertumpu pada masyarakat. Yang pada
kekuatan
dasarnya berhasil jika masyarakat ikut
masyarakat dalam menangkal, mencegah,
terlibat di dalamnya. Di tengah masyarakat
dan
bentuk
yang beraneka ragam suku dan budaya,
bentuk-bentuk
tentunya mempunyai nilai seperti : nilai
salah
satu
terselenggaranya
proses
terbinanya
mengandung
ketentraman
ketentuan
mengembangkan
potensi
menanggulangi
pelanggaran
membina
hukum
dan
segala dan
dalam
masyarakat
ganguan lainnya yang dapat meresahkan
kekeluargaan,
kegotong-royongan,
masyarakat. Peranan dari pada pemerintah
yang khas pada masyarakat kita, sehingga
desa dalam rangka menjalankan tugasnya
dengan
dirasa perlu ditingkatkan lagi agar keamanan
masyarakat
dan ketertiban di desa dapat di jaga dengan
mencapai kemajuan.
adanya
nilai-nilai
dan
tersebut
mengembangkan
diri
dan
baik dan masalah-masalah yang sudah
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah
teratasi tidak terulangi lagi bahkan jika
sebagai komunikator merupakan pihak
terjadi kejadian yang serupa, pemerintah
yang
dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat
bilamana
dan baik.
dikerjakan
Desa Kelong merupakan salah satu desa yang
berada
di
menentukan dan
apa,
bagaimana,
dimana
pemerintah
agar
dilaksanakan.
keputusan
Kepala
desa
dapat menjalin
Kabupaten
Bintan.
komunikasi dengan pihak-pihak yang ada
Kelong
dalam
di Desa, merencanakan apa yang akan
bidang
dilakukan
Pemerintah
Desa
menjalankan
tugasnya
dalam
dan
apa
solusi
dari
kemasyarakatan pada dasarnya cukup besar.
permasalahan yang ada. Jika dilihat di
Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah
Desa Kelong ini memang masih ada
desa yang berhadapan langsung dengan
permasalahan
masyarakat, baik secara sosial maupun
ketentraman
kultural.
mudahnya masuk pengaruh dari luar, banyaknya
a. Fungsi Instruktif Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah.
Dimana
pemerintah
berkaitan dan
minuman
ketertiban
beralkohol
dengan karena
yang
masih berjualan. Kepala Desa bersama
desa
unsur desa lainnya kemudian melakukan
17
komunikasi.
Komunikasi
dilakukan
Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak
dengan mengadakan rapat yang dihadiri
dapat dicapai hanya oleh pimpinan seorang
oleh masyarakat dan unsur pemerintah
diri, tetapi dengan menggerakan orang-
desa.
orang yang dipimpinnya. Agar orang-
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
orang yang dipimpin mau bekerja secara
dengan informan maka dapat dianalisa
erektif seorang pemimpin di samping
bahwa kepala desa sudah menjalankan
harus memiliki inisiatif dan kreatif harus
fungsi instruktifnya dalam menjalankan
selalu
kewenangannya
manusiawi. Secara lebih terperinci tugas-
dalam
menjalankan
memperhatikan
keamanaan dan ketertiban masyarakat di
tugas
Desa Kelong. Pemimpin berfungsi sebagai
pengambilan
komunikator yang menentukan apa (isi
sasaran dan menyusun kebijaksanaan,
perintah), bagaimana (cara mengerjakan
mengorganisasikan
perintah),
pekerja,
bilamana
(waktu
memulai,
seorang
hubungan
pemimpin keputusan
dan
meliputi: menetapkan
menempatkan
mengkoordinasikan
kegiatan-
melaksanakan dan melaporkan hasilnya),
kegiatan baik secara vertikal (antara
dan dimana (tempat mengerjakan perintah)
bawahan dan atasan) maupun secara
agar keputusan dapat diwujudkan secara
horisontal (antar bagian atau unit), serta
efektif.
memimpin dan mengawasi pelaksanaan
Sehingga
fungsi orang
yang
dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.
pekerjaan.
Fenomena yang terjadi adalah Kelapa Desa
selalu
memberikan
Pemerintah Desa
memiliki
peran signifikan dalam pengelolaan proses
kerangka
sosial di dalam masyarakat. Tugas utama
pemikiran yang terkait dengan permasalah
yang harus diemban pemerintah desa
dalam pembangunan desa. Sedangkan
adalah bagaimana menciptakan kehidupan
mayoritas
demokratik, memberikan pelayanan sosial
pernyataan
dengan
nilai
terendah adalah Pemerintah Desa sebelum
yang baik sehingga dapat
melakukan
warganya pada kehidupan yang sejahtera,
Musrembang
lebih
dulu
mengadakan rapat dengan masyarakat,
membawa
rasa tentram dan berkeadilan.
oleh karena itu Pemerintah Desa perlu
Namun
mempertimbangkan kondisi atau waktu
wawancara
senggang
dapat
dianalisa bahwa kepala desa memang
yang
sudah
masyarakat
menghadiri
untuk
rapat-rapat
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
bahwa
kepala
melakukan aparatur kepolisian
desa
komunikasi desa,
BPD
lewat
dalam
hal
baik maupun
berdasarkan
hasil
informan
maka
dengan
menjalankan
dipercayakan
Berdasarkan hasil wawancara diketahui
jika
kepadanya
tugas yaitu
yang untuk
memberikan rasa aman dan tentram bagi
ini
seluruh
dengan
penduduk
permasalahan
desa.
memang
Hanya
saja
tidak
bisa
pihak
diselesaikan begitu saja masih banyak
Babinkamtibmas.
upaya yang harus kepala desa lakukan.
18
Fungsi
kepemimpinan
berhubungan
2. Fungsi Konsultatif
langsung dengan situasi sosial dalam
Fungsi
ini
digunakan
sebagai
kehidupan kelompok masing-masing yang
komunikasi dua arah. Pemerintah desa
mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin
bersama-sama BPD, dan Polri khususnya
berada didalam, bukan berada diluar
bagian Bintara Pembina Keamanan dan
situasi itu Pemimpin harus berusaha agar
Ketertiban
menjadi bagian didalam situasi sosial
menyelesaikan permasalahan yang terjadi
keiompok atau organisasinya.
di Desa agar meminimalisir kejahatan
Menurut
Bambang
Masyarakat
untuk
Trisantono
sehingga masyarakat desa menjadi aman
Soemantri (2011 :3) bahwa ada beberapa
dan tentram. Kepala Desa merupakan
landasan pemikiran dalam pengaturan
pemegang
mengenai desa salah satunya adalah
tertinggi di desa. Sehingga juga memiliki
Demokratisasi,
kewajiban
yang
memiliki
makna
kekuasaan
yang
pemerintahan
tinggi
pula
ntuk
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
membangun desanya. Dalam membangun
pelaksanaan pembangunan di Desa harus
desanya kepala desa tidak dapat bekerja
mengakomondasi
masyarakat
sendiri. Dia harus berkoordinasi dengan
yang diartikulasi dan diagregasi melalui
penyelenggara pemerintahan didesa yang
Badan
dan
lain seperti aparatur desa, BPD sampai
Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra
dengan masyarakat. Koordinasi tersebut
Pemerintah Desa.
bisa
aspirasi
Permusyawaratan
Desa
Jika dilihat dari pendapat diatas diketahui
bahwa
selama
ini
terjalin
jika
adanya
hubungan
kerjasama yang baik serta komunikasi
dalam
yang baik yang terjalin.
menjalankan fungsi instruktif kepala desa
Pemerintah desa melakukan konsultatif
sudah melakukannya cukup baik dengan
dengan banyak pihak mengenai apa yang
mengadakan
pertemuan-
harus dilakukan untuk mengamankan desa.
pertemuan yang melibatkan unsur desa dan
Banyak hal yang harus dilakukan karena
masyarakat desa, pemerintah desa dalam
setiap keputusan harus di konsultasikan
rapat juga membahas tentang banyak hal
bersama. Kepala Desa harus melakukan
mulai
konsultasi dengan berbagai pihak terutama
rapat
dari
serta
pembangunan
hingga
permasalahan yaitu keamanaan ketertiban.
kepolisian
Berkaitan dengan langkah apa saja yang
permasalahan ini. Segala sesuatu yang
harus
meminimalisir
menyangkut tentang desa memang harus
peredaran minuman keras dan perkelahian
terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama
antar warga. Mengupayakan peningkatan
masyarakat. Jadi, keputusan yang diambil
kemanaan.
nantinya bukan berdasarkan keputusan
ditempuh
dalam
dalam
menanggulangi
pemerintah saja, akan tetapi merupakan keputusan bersama yaitu pemerintah dan
19
masyarakat desa. agar keputusan tersebut
bagaimana fungsi yang dijalankan oleh
tidak hanya berat pada pemerintah saja
pihak pemerintah sebagai koordinator
melainkan
pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini
harus
didasarkan
pada
keputusan semua unsur-unsur masyarakat
pemerintah
desa.
mengkoordinasikan berbagai unit dalam
Hubungan
kerja
Pemerintah
Desa
harus
mampu
pemerintahan agar dapat mendayagunakan
dengan BPD adalah bersifat kemitraan,
fungsi
konsultatif
memberikan kontribusi yang nyata bagi
dan
koordinatif.
Bersifat
“kemitraan” artinya Kepala Desa dan BPD
mereka
dengan
baik
dan
proses pembangunan.
selalu mengembangkan prinsip kerja sama
Seperti yang dikatakan oleh informan
yang harmonis dalam penyelenggaraan
diatas
pemerintahan,
kemampuan kepala desa dalam melakukan
pembangunan,
kemasyarakatan
di
desa
dan Bersifat
maka
koordinasi
dapat
dianalisa
kepada
seluruh
bahwa
aparatur
“konsultatif” artinya bahwa kepala desa
pemerintah desa sudah berjalan baik.
dan BPD senantiasa
Segala sesuatu yang berhubungan dengan
mengembangkan
prinsip musyawarah dan konsultasi yang
pembangunan
intensif
dalam
musyawarah bersama. Dalam konteks
Bersifat
“koordinatif”
kepala
desa
pelaksanaan
dan
kegiatan.
artinya
bahwa
penyelenggaraan
BPD
selalu
yang
desa
terpenting
selalu
dengan
pemerintahan adalah
daerah
bagaimana
mengembangkan prinsip musyawarah dan
pemerintahan desa mampu meningkatkan
koordinasi
kesejahteraan
yang
intensif
dalam
pelaksanaan kegiatan.
rakyatnya,
mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakat
Pelaksanaan pembangunan
nasional
desa, dan mampu meningkatkan daya
akan terwujud apabila didukung oleh
saing
situasi dan kondisi yang tertib dalam
mungkin terwujud apabila urusan yang
menyelenggarakan
baik
menjadi kewenangan desa dapat terlaksana
dipusat maupun di daerah termasuk di
dengan baik. Tidak dapat dipungkiri,
tingkat
Dan
bahwa dalam implementasinya terdapat
penyelenggaraan pemerintahan desa dan
berbagai permasalahan yang langsung
kelurahan diarahkan agar mampu melayani
maupun
dan
pemerintahan tersebut.
desa
pemerintahan
dan
mengayomi
kelurahan.
masyarakat,
mampu
menggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat,
dalam
desanya.
tidak
Hal
tersebut
langsung
hanya
menghambat
Maka dari itu Kepala Desa Kelong
pembangunan.
selalu berkoordinasi dengan aparatur desa
Pembangunan desa akan berhasil baik
untuk menciptakan lingkungan desa yang
apabila didukung oleh partisipasi seluruh
mana di Desa Kelong serta bersama
warga
optimalisasi
mengawasi pelaksanaan ketentraman dan
pembangunan sangat dipengaruhi oleh
keamanan masyarakat. Jika terjadi suatu
masyarakat.
Dan
20
permasalahan maka Kepala Desa bersama
masyarakat, dengan menekankan bahwa
aparatur desa akan menyelesaikan dengan
kualitas otonomi daerah akan ditentukan
mengadakan rapat. Dari hasil wawancara
oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat,
dengan seluruh informan maka dapat
maka dengan sendirinya harus adanya
dianalisa
selalu
seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini
berkordinasi dengan aparatur desa dan
(Abe, 2005). Untuk dapat menjalankan
masyarakat dalam pelaksanaan keamanan
peranannya secara efektif dan efisien,
dan ketertiban masyarakat. Tidak hanya
pemerintahan
koordinasi pemimpin juga dituntut untuk
dikembangkan sesuai dengan kemajuan
memiliki kemampuan dalam menyusun
masyarakat
desa
peraturan
dalam
sekitarnya.
Dengan
pengambilan keputusan kemampuan dan
perubahan
Kemampuan dalam manajemen konflik
masyarakat desa karena adanya gerakan
dengan
pembangunan desa perlu diimbangi pula
bahwa
Kepala
desa,
desa
kemampuan
berkoordinasi
dengan
seluruh
aparatur desa. Dari
hasil
dengan observasi
sosial
perlu
dan
terus
lingkungan
perkataan
yang
terjadi
pengembangan
lain, pada
kapasitas
sudah
pemerintahan desanya, sehingga keinginan
dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa
mempertahankan posisi tawar-menawar
kepala desa sudah melakukan koordinasi
dengan pihak luar desa yang relatif
dengan
seimbang
aparatur
desa
yang
desa
pada
setiap
dapat
terus
dipertahankan.
pelaksanaan keamanan dan ketertiban
Tanpa adanya pemerintahan desa yang
masyarakat yang ada di desanya mulai dari
kuat, desa dengan masyarakatnya hanya
menyusun rencana pengawasan sampai
akan menjadi objek permainan ekonomi
dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa
maupun politik dari pihak-pihak luar desa
beserta
yang relatif lebih kuat posisinya.
aparatnya
administrator
adalah
penyelenggara
sebagai utama
Berdasarkan hasil penelitian maka
aktifitas pemerintahan, pembangunan dan
pemerintah desa khususnya Kepala Desa
kemasyarakatan maupun sebagai pembina
dalam melaksanakan
ketentraman dan ketertiban di wilayah
maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa
kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka
pembangunan yang masuk merupakan
demikian penting dan banyak menentukan
hasil dari instruksi dari kepala desa itu
maju mundurnya suatu unit pemerintahan.
sendiri baik dalam proses pelaksanaan
Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang
maupun
benar-benar
bersama
mampu
dan
dapat
yang
akan
fungsinya
di
sudah
rencanakan
dengan masyarakat maupun
bekerjasama dalam pelaksanaan tugas
aparat desa, tanpa adanya intruksi dari
yang menjadi tanggung jawabnya.
kepala desa kesemua pembangunan yang
Suatu skema baru otonomi daerah yang
ada belum tentu masuk ke desa.
didalamnya termuat semangat melibatkan
21
Tahap berikutnya yang dilakukan oleh
pemuda di desa ini lebih produktif
kepala desa Kelong adalah konsultasi dari
dan mencari hal positif
pimpinan pada masyarakat yang di pimpin dapat
dilakukan
ditetapkan
setelah
dan
d. Pada
keputusan
sedang
menyempurnakan
november
2015
Mengikutsertakan
dalam
masyarakat
pelaksanaan pembangunan. Kosultasi itu dimaksudkan untuk
21
yaitu
kelompok
untuk
mengawasi
kegiatan masyarakat
memperbaiki dan keputusan-keputusan
3. Fungsi Partisipasi
yang telah ditetapkan dan dilaksanakan
Dalam
menjalankan
fungsi
ini
dengan menjalankan fungsi konsultasi di
pemerintah desa berusaha mengaktifkan
harapkan
masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan
keputusan
pimpinan
akan
mendapat dukungan dan lebih mudah
mengambil
menginstruksikanya,
melaksanakannya. Menurut Made Pidarta
sehingga
kepemimpinan berlangsung efektif. Dari
hasil
keputusan
maupun
dalam
dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32),
penelitian
bahwa
partisipasi adalah pelibatan seseorang atau
Kelong
dalam
beberapa orang dalam suatu kegiatan.
sudah
Keterlibatan dapat berupa keterlibatan
kepada
mental dan emosi serta fisik dalam
aparat desa maupun masyarakat, hal ini
menggunakan segala kemampuan yang
dilakukan dengan mengadakan rapat dan
dimilikinya (berinisiatif) dalam segala
pertemuan yang dihadiri perangkat desa,
kegiatan
masyarakat, BPD,serta pihak kepolisian.
mendukung
pemerintah
desa
melaksanakan fungsi konsultatif berusaha
Berikut
untuk
berkonsultasi
bentuk
kegiatan
yang
dilaksanakan
pencapaian
tujuan
serta dan
yang
tanggungjawab atas segala keterlibatan.
dihasilkan dari konsultatif kepala desa
Partisipasi merupakan keterlibatan mental
dengan pihak terkait :
dan emosi dari seseorang di dalam situasi
a. Pada tanggal 7 Maret 2015 yaitu
kelompok yang mendorong mereka untuk
Pemerintah desa membuat kegiatan
menyokong kepada pencapaian tujuan
rutin seperti jaga
kelompok
meminimalisir
malam untuk permasalahan
Pendapat
b. Pada 16 april 2015 yaitu Pemerintah meminta
menambah
pihak
polisi
ikut
lain
menjelaskan
bahwa
partisipasi merupakan penyertaan pikiran
kepolisian jaga
dan
bertanggungjawab terhadap kelompoknya.
kejahatan di Desa Kelong.
desa
tersebut
dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam
atau
situasi kelompok yang bersangkutan dan
babinkamtibmas di desa Kelong
ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.
c. Pada 14 juni 2015 yaitu Saat ini rutin
Sehingga masyarakat desa juga ikut
diadakan kegiatan positif agar para
mengawasi dan menjaga lingkungannya. Peningkatan peran-serta masyarakat dalam
22
keamanan dan ketertiban masyarakat di
bangsa dan negara Indonesia. Di dalam
Desa ialah tidak lepas peran kepala desa,
prosesnya, pembangunan desa terdiri dari
aparatur desa maupun BPD. Kenyataan ini
dua unsur utama yaitu partisipasi atau
membuktikan bahwa peran kepala desa
swadaya
masih
peran-serta
pemerintah atau dengan kata lain ada dua
masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu
pihak yang terlibat. Partisipasi masyarakat
kehadiran kepala desa sangat diperlukan
desa merupakan salah satu ciri yang
untuk
keberhasilan
merupakan unsur utama yang berpengaruh
Kehadirannya
besar bagi berhasilnya pembangunan desa.
sangat diperlukan dalam menggerakkan
Oleh karena itu banyak kegiatan yang
partisipasi
dalam
dilaksanakan khususnya oleh pemerintah
masing-
untuk meningkatkan partisipasi, bahkan
pemerataan
keberlangsungannya terus diupayakan dan
menghasilkan
menunjang
pembangunan
desa.
masyarakat
pembangunan masing,
di
di
wilayahnya
khususnya
hasil-hasil
untuk
masyarakat
dan
pembinaan
pembangunan
dengan
prakarsa
serta
Untuk mencapai tujuan pembangunan
menggerakkan swadaya gotong royong
desa sebagaimana yang telah tersusun
masyarakat.
maka dibutuhkan partisipasi dari berbagai
menumbuhkan
Partisipasi
masyarakat
dijaga.
merupakan
pihak. Dalam hal ini kepala desa sudah
keterlibatan anggota masyarakat dalam
sangat
pembangunan
dan
masyarakatnya berpartisipasi agar dapat
(implementasi)
program
pembangunan
atau
mencintai
desanya.
mengajak
Pendekatan
serta
kegiatan untuk membangun kedekatan
masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat
kepada masyarakat sampai saat ini sudah
memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan
berjalan baik namun perlu ditingkatkan
bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut
lagi agar tujuan dari pembangunan desa
menalar baru bertindak), ada kesepakatan
akan dapat tercapai. pembangunan harus
yang dilakukan oleh semua yang terlibat,
bertolak dari kenyataan yang ada meliputi
ada tindakan yang mengisi kesepakatan
sikap mental maupun struktur masyarakat.
tersebut, ada pembagian kewenangan dan
Masyarakat harus diberi kesempatan untuk
tanggung jawab dalam kedudukan yang
menyadari kebutuhannya dan berusaha
setara.
menghindari yang
dilakukan
proyek
untuk
dalam
Perhatian
yang
pelaksanaan
optimal
hambatan
untuk
terhadap
mencapai kebutuhan tersebut. Penyadaran
pedesaan itu didasarkan pada kenyataan
masyarakat tidak dapat dengan paksaan
bahwa desa merupakan tempat berdiamnya
tetapi
sebagian
berpartisipasi
besar
besar
segala
rakyat
Indonesia,
pemahaman dalam
pentingnya
pembangunan
kedudukan desa dan masyarakat desa
desanya,
merupakan
mengetahui apa yang mereka butuhkan.
dasar
landasan
kehidupan
23
karena
bahwa
mereka
di
banyak
Partisipasi menurut Huneryear dan
keadaan
negara
berperan
besarpun,
Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009:
partisipasi masyarakat di perlukan untuk
32) adalah sebagai keterlibatan mental dan
menjamin
emosional dalam situasi kelompok yang
Pembangunan daerah disadari merupakan
mendorongnya
tanggung
memberi
sumbangan
berhasilnya
jawab
pembangunan.
bersama
antara
terhadap tujuan kelompok serta membagi
Pemerintah Daerah dengan Masyarakat,
tanggungjawab
mereka.
sedangkan pemerintah Pusat dan Propinsi
Pengertian sederhana tentang partisipasi
berperan sebagai pendukung dan pembina.
dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi
Sebagai
Supriadi
masyarakat
bersama
(2001:
partisipasi
201-202),
dapat
pembuat
juga
di
mana
berarti
keputusan
bahwa
konsekuensinya, merupakan
partisipasi
bagian
yang
penting dari suatu program pembangunan.
menyarankan
Salah
satu
bentuk
partisipasi
kelompok atau masyarakat ikut terlibat
masyarakat adalah membentuk poskamling
dalam bentuk penyampaian saran dan
atau pos keamanan lingkungan, dimana
pendapat, barang, keterampilan, bahan dan
dalam pelaksanaannya mereka berjaga
jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa
secara bergantian. Poskamling juga dapat
kelompok sendiri,
mengenal mengkaji
masalah
mereka
membangkitkan
pilihan
mereka,
lingkungan
sitem
(siskamling)
keamanan yaitu
warga
membuat keputusan, dan memecahkan
masyarakat yang ada suatu lingkungan
masalahnya.
perumahan diberdayakan untuk dibuatkan
Dari hasil wawancara dengan seluruh
jadwal piket untuk menjaga lingkungan
informan diatas maka dapat diketahui
perumahan mereka.
bahwa di Desa Kelong, kepala desa sudah
Fungsi partisipatif yang saat ini sedang
mampu menggerakan masyarakat desa
berjalan di Desa Kelong ini adalah
untuk berpartisipasi. Walaupun dimulai
bertambahnya kelompok siskamling, jika
dari hal yang kecil seperti gotong royong.
dilihat dari tahun sebelumnya, pos kamling
Kembali juga berdasarkan observasi yang
juga bertambah, hal ini dapat dilihat dari :
dilakukan
bahwa
a. Pada tahun 2013 bertambahnya 1
partisipasi masyarakat juga merupakan
buah poskamling, dengan jumlah
faktor penting untuk kemajuan desa. Pada
masyarakat aktif dalam
tahap pembangunan biasanya peranan
orang yang jaga.
pemerintah
dapat
biasanya
diketahui
Kegiatan
b. Pada tahun 2014 bertambahnya 1
pembangunan sebagian besar adalah usaha
buah poskambling, dengan jumlah
pemerintah.
masyarakat aktif dalam 1 hari 4 orang
Bahkan
besar.
1 hari 3
di
negara
yang
menganut sosialisme yang murni, seluruh kegiatan
pembangunan
yang jaga
adalah
c. Pada tahun 2015 bertambahnya 2
tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam
buah poskambling, dengan jumlah
24
masyarakat aktif dalam 1 hari 4 orang
medelegasikan kepada masyarakat dan
(di masing-masing poskamling) jadi
pemerintah desa termasuk
jumlah ada 8 orang setiap malam
Babinkamtibmas.
yang mengawasi. (Sumber: Hasil
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan
observasi Penelitian, 2016)
ini
aturan
Mengingat
4. Fungsi Delegasi. Fungsi
memang
pentingnya
tidak
ada,
keamanan dan
dengan
ketertiban bagi masyarakat diperlukan
wewenang
adanya kesadaran masyarakat itu sendiri
membuat atau menetapkan baik melalui
untuk menjaga keamanan dan ketertiban
persetujuan maupun tanpa persetujuan
dilingkungan masing – masing. Oleh
pemerintah. Fungsi delegasi ini pada
karena
dasarnya
Seperti
melakukan
kegiatan
membuat aturan-aturan yang berlaku di
masyarakat
dapat
Desa
keamanan.
Sehubungan
memberikan
dilaksanakan
BPD dan
pelimpahan
berarti
untuk
kepercayaan.
masyarakat
desa.Dalam
itu
menjalankan fungsi delegasi, pemimpin
tersebut
memberikan
membentuk
pelimpahan
wewenang
membuat atau menetapkan keputusan.
Pemerintah
Desa
telah
pembinaan
agar
menciptakan sistem
Pemerintah Forum
dengan
hal
Desa
telah
Komunikasi
Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang
Fungsi delegasi sebenarnya adalah
bertugas untuk menjaga ketentraman dan
kepercayaan seorang pemimpin kepada
ketertiban serta untuk menanggulangi
orang yang diberi kepercayaan untuk
gangguan keamanan di lingkungan masing
pelimpahan
dengan
– masing
dalam bentuk kelompok
secara
siskamling
dengan
wewenang
melaksanakannya
bertanggungjawab. Fungsi pendelegasian
perkembangan
mungkin
kelompok
diwujudkan
oleh
Pos
keamanan lingkungan (Poskamling).
ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan
membuat
Berdasarkan hasil wawancara dengan
tidak
informan maka dapat dianalisa bahwa
seorang
selama ini di Desa Kelong belum memiliki
pemimpin seorang diri.
aturan khusus dalam menekan angka
Berdasarkan hasil wawancara dengan
kriminalitas di desa ini.
Memang tidak
informan maka dapat dianalisa bahwa
hanya aturan saja saat ini, diperlukan peran
pemerintah
delegasi
aktif
menjaga
keamanan
desa
kewenangan
mendapat untuk
warga
dalam
ketertiban
lingkungan
ini.
dan Selain
lingkungannya sendiri, kemudian mereka
mengamankan aset sendiri, warga juga
juga dituntut untuk bekerja sama dengan
diharapkan tidak bersikap masa bodoh
seluruh elemen yang ada di desa. Di Desa
dengan lingkungannya. Dengan kata lain,
Kepala Desa merupakan orang yang
warga juga di ajak untuk peduli keamanan
bertanggungjawab
dan ketertiban lingkungannya. Fungsi ini
dalam
pelaksanaan
keamanan di desa sehingga harus kembali
dilaksanakan
25
dengan
memberikan
pelimpahan
wewenang
menetapkan
keputusan,
membuat/ baik
yang
melalui
langsung
berhubungan
dengan
kepentingan masyarakat.
persetujuan maupun tanpa persetujuan dari
Ditambahkan kepada informan kepala
pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya
BPD yang mengatakan bahwa harusnya
berarti
Orang-orang
Kepala Desa memiliki kewajiban untuk
penerima delegasi itu harus diyakini
mengawasi jalannya pemerintahan yang
merupakan
ada di desa begitu juga dengan pelayanan
kepercayaan.
pembantu
pemipin
yang
memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan
yang
aspirasi.
masyarakat karena sering sekali aparatur
5. Fungsi Pengendalian
desa tidak bisa bekerja dengan baik dan ini
Fungsi pengendalian bermaksud bahwa
selalu
diberikan
menjadi
aparatur
kepada
permasalahan.
kepemimpinan yang sukses/efektif mampu
menjalakankan
mengatur
secara
Kepala Desa dapat mengkontrol dan
terarah dan dalam koordinasi yang efektif,
mengawasi kinerja para aparatur desa.
sehingga
tercapainya
Mengarahkan para aparatur desa untuk
tujuan bersama secara maksimal fungsi
bekerja lebih baik. Pemerintahan di desa
pengendalian dapat diwujudkan melalui
pada prinsipnya merupakan keterlibatan
kegiatan
Kepala
aktivitas
anggotanya
memungkinkan
bimbingan,
pengarahan,
koordinasi, dan pengawasan.
Desa
diatur
mengantar aktivitas anggotanya secara
undangan.
terarah lewat pengawasan baik kepada
kepada
menjalankan
masyarakat.
Dalam
melakukan pemerintahan
berdasarkan tugas dan kewajibannya yang
kepemimpinan yang efektif harus mampu
yang
seharusnya
dalam
penyelenggaraan
Fungsi pengendalian berasumsi bahwa
aparatur
perannya
Dalam
dalam
Peranan
maupun
peraturan
tersebut
perundang-
pada
pokoknya
menyangkut dua hal yaitu dalam hal
perannya
urusan
tugas
pekerjaan
di
bidang
Kepala Desa harus menghidupkan sistem
pemerintahan sebagai organisasi pembantu
pengendali
kepala
dan
penyelenggaraan
kontrol pemerintahan
terhadap
desa
wajib
ikut
mendorong
Desa
masyarakat desa dan berperan dalam
sehingga dapat melestarikan kehidupan
penyusunan Peraturan Desa yang dalam
masyarakat.
hal
Kepala
Desa
dalam
pembangunan
Kepala
Desa
menyelenggarakan pemerintahan di desa
mempunyai peranan sebagai penanggung
juga harus mampu memperhatikan kinerja
jawab
seluruh aparatur Desa dalam memberikan
bersifat
pelayanan kepada masyarakat. Sebagai
pembangunan yang bersifat non fisik
pemimpin kepala desa juga berkewajiban
Kepala Desa Kelong berperan untuk
untuk
membangun
mengawasi
penyelenggaraan
pemerintahan
jalannya apalagi
terhadap
dilakukan
26
fisik
pembangunan
sedangkan
mental dengan
dalam
yang hal
warganya
yang
usaha-usaha
yang
betujuan untuk membuat agar warganya
Pengawasan
memiliki mental yang baik sehingga
berpedoman kepada kebijakan yang telah
mengakibatkan memiliki sikap dan tingkah
disepakati bersama yaitu program kerja,
laku yang baik.
ABPDes
Dari hasil wawancara yang dilakukan
yang
serta
dilakukan
berbagai
Perundang-undangan
BPD
Peraturan
oleh
pemerintah
dengan beberapa informan diatas maka
Desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar
dapat dianalisa bahwa di Desa Kelong
suatu kegiatan berjalan sesuai dengan
masih perlu sesering mungkin untuk
rencana
mengawasi aparatur desa dalam bekerja
diprogramkan.
menacapai
hasil
yang
telah
serta kegiatan yang dilakukan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian maka
Dan mengarahkan aparatur desa dalam
dapat dianalisa bahwa pengendalian yang
bekerja agar dapat mengawasi setiap
dilakukan
berupa
kegiatan yang ada di masyarakat. Hal ini
pemberian
sanksi
juga diperkuat dengan hasil observasi yang
kepada
dilakukan yang mana dapat diketahui juga
Kelong. Apapun yang dapat merusak
masih perlu dilakukan pengawasan oleh
ketentraman dan ketertiban di desa Kelong
kepala desa terhadap aparatur desa dalam
maka akan diberikan sanksi, mulai dari
bertugas menyelenggarakan pemerintahan
peneguran
desa.
dilakukan
Aparatur
desa
bertugas
seluruh
pengawasan yang
diberlakukan
masyarakat
hingga
di
penindakan
pemerintah
dan
desa
Desa
yang dan
melaksanakan tindakan atau serangkaian
babinkamtibmas, jika permasalahan masih
tindakan pelayanan publik, masyarakat
dianggap
merupakan seluruh pihak, baik warga
pemerintah desa akan menyelesaikannya
Negara maupun penduduk sebagai orang-
dengan
perseorangan, kelompok, maupun badan
permasalahan perkelahian warga namun
hukum
sebagai
jika sudah menimbulkan korban maka
penerima manfaat pelayanan publik, baik
akan langsung diserahkan ke kepolisian.
secara langsung maupun tidak langsung
Seperti perkelahian di iringi oleh kegiatan
sehingga dibutuhkan aparatur desa yang
mabuk-mabukan dan menimbulkan korban
dapat bekerja dengan baik agar tujuan
maka Babinkamtibmas atau kepolisian
pelayanan publik tersebut dapat tercapai.
yang langsung menindak, kemudian kasus
yang
berkedudukan
Pengendalian dalam pelaksanaan yang
tidak
mengganggu
kekeluargaan
pencurian,
dan
kasus
seperti
berat
maka
dalam
lainnya,
dilakukan pemerintah Desa sampai dengan
pemerintah desa menyerahkan kepada
pengawasan
pihak kepolisian.
yang
diakhiri
dengan
permintaan pertanggungjawaban Kepala E. PENUTUP
Desa sebagai pelaksana, salah satu fungsi
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat
yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan
kinerja
Kepala
diketahui bahwa Pelaksanaan Kewenangan
Desa.
27
Pemerintah Desa Dalam Keamanan Dan
administrator
Ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong
aktifitas pemerintahan, pembangunan
Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan
dan kemasyarakatan maupun sebagai
Tahun 2015 sudah berjalan baik, hal ini
pembina ketentraman dan ketertiban di
dapat dilihat dari :
wilayah kekuasaannya. Tidak hanya itu
1. Kepala desa sudah menjalankan fungsi instruktifnya
dalam
Desa
menjalankan
penyelenggara
Kelong,
utama
kepala desa
sudah
mampu menggerakan masyarakat desa
kewenangannya dalam menjalankan
untuk berpartisipasi.
keamanaan dan ketertiban masyarakat
3. Namun selama ini di Desa Kelong
di Desa Kelong. Pemimpin berfungsi
belum memiliki aturan khusus dalam
sebagai komunikator yang menentukan
menekan angka kriminalitas di desa ini.
apa, bagaimana, bilamana dan dimana
Memang tidak hanya aturan saja saat
agar
diwujudkan
ini, diperlukan peran aktif warga dalam
secara efektif. Sehingga fungsi orang
ketertiban dan keamanan lingkungan
yang dipimpin hanyalah melaksanakan
ini. Selain mengamankan asset sendiri,
perintah.
permasalahan
warga juga diharapkan tidak bersikap
memang tidak bisa diselesaikan begitu
masa bodoh dengan lingkungannya.
saja masih banyak upaya yang harus
Desa Kelong masih perlu sesering
kepala
keputusan
kepala
dapat
Namun
desa
lakukan.
Kemampuan
mungkin untuk mengawasi aparatur
dalam
melakukan
desa dalam bekerja serta kegiatan yang
desa
koordinasi kepada seluruh aparatur
dilakukan
pemerintah desa sudah berjalan baik.
mengarahkan aparatur
Segala
sesuatu
berhubungan
bekerja agar dapat mengawasi setiap
dengan
pembangunan
desa
kegiatan yang ada di masyarakat.
yang
selalu
dengan musyawarah bersama. Dalam
masyarakat.
Dan
desa
dalam
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
konteks penyelenggaraan pemerintahan
dilakukan
mengenai
Pelaksanaan
daerah
Kewenangan Pemerintah
Desa Dalam
yang
terpenting
adalah
bagaimana pemerintahan desa mampu
Keamanaan Dan Ketertiban Masyarakat Di
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir
2. Kemudian kepala desa Kelong sudah
Kabupaten Bintan Tahun 2015.
Maka
melakukan koordinasi dengan aparatur
peneliti dapat merekomendasikan beberapa
desa
saran sebagai berikut :
pada
setiap
pelaksanaan
keamanan dan ketertiban masyarakat
1. Sebaiknya di Desa
Kelong perlu
yang ada di desanya mulai dari
adanya aturan khusus yang meliputi
menyusun rencana pengawasan sampai
aturan
dalam
kemasyarakatan.
pelaksanaannya.
Pemerintah
desa beserta aparatnya adalah sebagai
28
tentang
kegiatan
2. Sebaiknya masyarakat lebih di bina
Saparin, Sumber, 2009, Tata Pemerintahan
agar mampu berpartisipasi dalam setiap
dan
kegiatan khususnya dalam mengawasi
Jakarta : Ghalia Indonesia.
kegiatan kemasyarakatan yang ada di
Administrasi
Sedarmayanti.
sekitarnya.
Dalam
Pemerintah
2003.
desa,
Good Governance
Rangka
Otonomi
Daerah.
Bandung: PT. Mandar Maju. Sitanggang. 1997. Ekologi Pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Buku-buku : Abdul Rasyid Thalib. 2006. Wewenang
Sugiyono.
Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya
dkk.
Desentralisasi
2005.
&
Pemerintah Desa. Malang: Setara Press Syafe’ie,
Prakarsa
Otonomi
Desa.
Bandung: PT Refika Aditama.
Rosda Karya.
Widjaja,
Miriam, Budiarjo. 2012. Dasar-dasar Ilmu
Utama Nurcholis, hanif. 2011. Pertumbuhan dan Pemerintah
desa.
Jakarta : Erlangga Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Teori kewenangan.
PT
Rineka Cipta : Jakarta. Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Organisasi.
Jakarta
:
HAW. 2003.
Otonomi
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka
Perilaku
2003.
Syafiie. 2007. Perbandingan Pemerintahan.
Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Remaja
2001.
Kencana.
Jakarta : PT. Rafika Aditama.
Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian
Prajudi.
Inu
Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.
Yogyakarta, IRE Press.
Penyelenggaraan
Penelitian
Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan
Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung Sutoro
Metode
Administrasi. Bandung : Alpabeta.
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Eko,
2004.
PT.
Rajagrafindo Persada.
29
Desa.
