PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CILACAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula di Kabupaten Cilacap CILACAP, APRIL 2015

0 | “S o s i a l i s a s i P e m i l i h P e m u l a “ Kesbangpol Kabupaten Cilacap dan www.kpud- cilacapkab.go.id

KPU Kab. Cilacap

PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula di Kabupaten Cilacap Abstract One of it’s efforts is to organize political educational outreach activities for voters, in order to improve public understanding of the voters in Cilacap district. The ultimate goal is that all parties should be able to support the efforts of the organizers of elections in terms of improving the quality of the electoral process; Increasing voter participation; Increase public confidence in the democratic process; Generating volunteerism and civil society in elections and democratization agenda. Salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula, dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi masyarakat pemilih pemula di Kabupaten Cilacap. Tujuan utamanya adalah bahwa semua pihak harus dapat mendukung upaya penyelenggara Pemilu dalam hal meningkatkan kualitas proses pemilu; Meningkatkan partisipasi pemilih; Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; dan Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

BAB I NEGARA DEMOKRATIS Ciri Negara Demokratis: o Adanya Penyelenggaraan Pemilu secara berkala. o Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif o Adanya perlindungan atas HAM o Berkembangnya Civil Society dalam masyarakat Pemilihan Umum Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit UNTUK APA PEMILU?

TUJUAN PEMILU (Election Objectives)

KETERWAKILAN POLITIK (Political Representativeness)

INTEGRASI NASIONAL

PEMERINTAHAN EFEKTIF

(National Integration)


KPU Kab. Cilacap

(Effective Government)

BAB II PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 1) Dasar Hukum o UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. o UNDANG UNDANG  Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang: Partai Politik.  Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang: Penyelenggara Pemilihan Umum.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah o PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM o PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, o PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PEMILIHAN UMUM 2) Asas Pemilihan Umum Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan diuraikan sebagai berikut: a) Langsung: pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara; b) Umum: berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan minimal dalam usia sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang memenuhi syarat berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status social dan lain-lain; c) Bebas: berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya; d) Rahasia: berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun; e) Jujur: berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; f) Adil: berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 3) Asas Penyelenggaraan Pemilu Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, penyelenggaraaanya mendasarkan kepada asas, Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian hokum, Tertib penyelenggaraan, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsional, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas. 4) Jenis-Jenis Pemilihan Umum o Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota; o Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; o Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota). 5) Peserta Pemilihan Umum: o Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik, dengan pengaturan jumlah terpilih sesuai daerah pemilihan; 2 | “S o s i a l i s a s i P e m i l i h P e m u l a “ Kesbangpol Kabupaten Cilacap dan www.kpud- cilacapkab.go.id

KPU Kab. Cilacap

Pemilu DPD adalah perorangan untuk daerah pemilihan Provinsi dengan kursi setiap provinsi adalah 4 (empat) calon terpilih sebagaimana diatur dengan undang-undang; o Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/gabungan partai politik sesuai ketentuan perundang-undangan; o Peserta Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik/gabungan partai politik atau perseorangan sesuai ketentuan perundangundangan; 6) Pemilih Syarat Pemilih dalam Pemilihan Umum secara umum diatur sebagai berikut: o Warga Negara Indonesia o Telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin; o Terdaftar sebagai pemilih; o Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; o Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; o Bukan anggota TNI/Polri. 7) Pemilih yang berhak memberikan suara adalah: a) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang b) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb; c) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb: 1. Pemilih Khusus yang terdaftar dalam DPK; 2. Pemilih Khusus Tambahan DPKTb. d) Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain (Sesuai dengan keputusan MK 85/2012). 8) Ketentuan dalam Penggunaan hak pilih a) Pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sesuai dengan tempat pemilih terdaftar (Normal). b) Pindah Memilih: o Melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTb untuk digunakan untuk memilih di TPS lain dengan menunjukan KTP atau identitas yang sah, oleh PPS asal dicoret dalam DPT o Pemilih melapor ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain yang sah dan membawa Formulir yang ditandatangani oleh PPS asal. o Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tujuan, tetapi mempunyai Formulir “pengantar”dari PPS asal, dapat memberikan suara pada Tanggal Pemungutan Suara. c) Memilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan KPU. d) Pemilih dengan halangan fisik dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih. Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra dan Pendamping Pemilih menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir khusus. o

PESERTA PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Peserta Pemilu tahun 2014 yang secara nasional diikuti 12 Partai Politik Partai dengan Nomor Urut 1 sampai 10 ditetapkan pada 8 Januari 2013, sedangkan Partai Bulan Bintang ditetapkan pada 18 Maret 2013 dan PKP Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013 :


KPU Kab. Cilacap

Daerah Pemilihan PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM A.

B.

Kampanye Kampanye Pemilu adalah masa dimana peserta pemilu menyampaikan visi, misi dan program untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dari pemilih Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan metode: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; iklan media massa cetak dan media massa elektronik; rapat umum; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan. Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu Visi misi dan program peserta Pemilu harus dicermati secara komprehensif.


KPU Kab. Cilacap

1.

Visi Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi, perusahaan, atau individu yang ingin dicapai di masa depan. Dalam konteks pemilu, visi peserta pemilu merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan, visi mengandung nilainilai, aspirasi serta kebutuhan di masa depan. Visi, antara lain harus mengandung karakteristik seperti, dapat di bayangkan, menarik, realistis dan dapat dicapai, jelas, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, serta mudah dipahami. 2. Misi Misi merupakan lanjutan dari visi yang pada dasarnya adalah alasan mendasar eksistensi dari suatu organisasi dan merupakan pernyataan untuk mengkomunikasikan keberadaannya kepada pemangku kepentingan, baik ke dalam maupun keluar tentang posisi mereka yang dikaitkan dengan visi. Misi biasanya sudah mengarah secara tegas menuju suatu tujuan yang secara teknis dapat dijabarkan ke dalam program-program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menterjemahkan visi dan untuk diimplementasikan dalam program. Hubungan visi, misi dan program tersebut fokus perhatian para pemilih dan masyarakat dalam melihat kapabilitas peserta Pemilu. Diperlukan pencermatan kritis terhadap misi peserta pemilu, karena misi merupakan langkah awal menuju program yang secara teknis dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Jika misi tidak jelas, maka sudah dapat dipastikan programnya juga perlu dipertanyakan. 3. Program Program merupakan penterjemahan secara teknis dari visi dan misi, Para pemilih dan masyarakat harus cerdas dan cermat menilai program yang ditawarkan dan apakah program-program tersebut realistis sesuai dengan kemampuan peserta pemilu? Apakah telah menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi para pemilih dan masyarakat? Apakah dirancang dengan pemikiran yang komprehensif dll. Kecermatan dan kecerdasan pemilih dan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan pilihan. Kesalahan menilai program-program tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam menentuan pilihan. Kesalahan menentukan pilihan akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Kesadaran pemilih dalam mencermati menjadi kunci utama terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang benar-benar dapat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kesadaran inilah yang seharusnya terus dibangun, sehingga Pemilu sebagai instrumen pelaksanaan demokrasi benar-benar bermakna bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Kenali Riwayat Hidup Calon dan Rekam Jejak Partai Politik Sebelum menentukan pilihan, pemilih dapat mengenali dan mengetahui riwayat hidup calon anggota legislatif. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Informasi tersebut dapat dicari dari media yang tersedia, baik cetak, elektronik, online maupun media social, situs resmi KPU dan Formulir pencalonan yang dipublikasikan. D. Setelah Menilai, Tentukan Pilihan Terbaik Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup dan dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga dapat memperkaya informasi dan menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pilihan. Rasionalitas diperlukan dalam menentukan pilihan, apakah peserta pemilu dan calon yang akan dipilih benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara personal calon merupakan sosok yang dapat dipercaya. Betapapun rumitnya, setiap pemilih harus menentukan pilihan, dan itu akan menentukan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di masa depan. E. Pastikan Memberikan Suara dengan Benar Mendekati hari pemungutan suara, para pemilih seharusnya mengenali surat suara yang akan dipergunakan. Surat suara tersebut terdiri dari: 1. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota (DPR) warna KUNING; (DPRD provinsi) warna BIRU; dan untuk (DPRD kabupaten/kota) warna HIJAU; berisi nomor urut logo & nama partai politik, serta daftar calon sesuai dengan daerah pemilihannya; 5 | “S o s i a l i s a s i P e m i l i h P e m u l a “ Kesbangpol Kabupaten Cilacap dan www.kpud- cilacapkab.go.id

KPU Kab. Cilacap

2.

F.

Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) warna MERAH. Surat suara ini berisi nama calon anggota DPD dilengkapi Nomor, foto dan nama calon. Para pemilih dalam menentukan pilihannya dapat mencoblos satu kali pada Nomor urut, pada foto atau nama calon. 3. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan sekil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota terdapat nomor urut, nama dan Foto Pasangan Calon. 4. Pemilih dapat melihat Daftar Calon Tetap pada papan yang ada di TPS Mekanisme Pemberian Suara Pemberian suara pada Pemilu tahun 2014, dengan cara mencoblos seperti diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008: Mekanisme pemberian suara pada TPS: 1. Pemilih menerima surat pemberitahuan untuk memilih dari Ketua KPPS; 2. Pemilih datang ke TPS, menyerahkan surat pemberitahuan kepada petugas KPPS; 3. Petugas KPPS mengecek kesesuaian nama dalam surat pemberitahuan; 4. Pemilih duduk menunggu giliran; 5. Pemilih dipanggil oleh ketua KPPS, kemudian menerima surat suara; 6. Pemilih membuka surat suara lebar-lebar didepan ketua KPPS untuk memastikan tidak rusak, yang dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah; 7. Apabila surat suara dipastikan rusak, Pemilih dapat meminta penggantian surat suara, dan ketua KPPS wajib memberikan penggantian surat suara yang rusak; 8. Apabila surat suara tersebut dalam keadaan baik maka pemilih menuju bilik suara untuk memberikan suaranya; 9. Pemilih melipat kembali surat suara untuk dimasukkan kedalam kotak suara; 10. Pemilih menandai jarinya dengan tinta yang menandakan bahwa pemilih sudah memberikan hak suaranya; BAB IV PASTIKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BERLANGSUNG JUJUR DAN ADIL

A.

B.

Hak Pemilih a) Warga masyarakat melalui saksi partai politik, atau saksi pasangan atau saksi peseorangan, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) Dalam hal tidak terdapat saksi partai politik, atau saksi peseorangan, warga masyarakat dapat mencatat pelanggaran tersebut dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu disertai bukti-bukti pendukung. c) Pemilih menyampaikan keberatan melalui saksi partai politik atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dalam hal keberatan yang diajukan dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. d) Keberatan saksi partai politik peserta Pemilu dan perseorangan dicatat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. e) Keberatan yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS. f) Pemilih dilarang mengganggu proses penghitungan suara di TPS. Hak Pemilih melakukan monitoring jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara Prinsip utama dari proses rekapitulasi ini adalah: a) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara diselenggarakan secara transparan; b) Pelaksanaan rekap tersebut memberikan akses seluas-luasnya bagi peserta Pemilu untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi. BAB V PENETAPAN PEMENANG PESERTA PEMILIHAN UMUM

Perolehan kursi Partai Politik ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya; PEMILU DPR, DPD dan DPRD 1. Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurangkurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR; 6 | “S o s i a l i s a s i P e m i l i h P e m u l a “ Kesbangpol Kabupaten Cilacap dan www.kpud- cilacapkab.go.id

KPU Kab. Cilacap

2.

Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR, diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi; 3. BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setelah diperoleh angka BPP, ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap untuk Calon Anggota DPR dan DPRD Parpol Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan berikut: 1. Apabila jumlah suara sah suatu Parpol sama dengan atau lebih besar dari BPP, dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan sisa suara yang akan dihitung pada tahap kedua; 2. Apabila jumlah suara sah suatu Parpol Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi; 3. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak. Penetapan Calon Terpilih Penetapan Calon terpilih dilaksanakan oleh KPU sesuai tingkatannya. 1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota o Penetapan calon terpilih dari didasarkan pada perolehan kursi di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan Calon terpilih ditetapkan berdasarkan calon suara terbanyak; o Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama Calon Anggota DPR ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya. o Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPR. o Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya. o Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana dimaksud pada angka (4) persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya. 2) Penetapan calon terpilih anggota DPD o didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan; o Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon dengan dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. 3) Penetapan calon terpilih Presdiden dan Wakil Presiden Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dikarenakan untuk Pilpres 2014 diikuti 2 (dua) pasangan calon, pemenang pemilu adalah dengan perolehan suara terbanyak. 4) Penetapan calon terpilih Kepala Daerah Sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa terpilih ditentukan dengan suara Pasangan calon jengan jumlah terbanyak (Pasal 107 Ayat (1) dan Pasal 109 Ayat (1).


KPU Kab. Cilacap

BAB V INFOGRAFIS SEJARAH PELAKSANAAN PEMILU DI KABUPATEN CILACAP Pemilihan Umum telah dilaksanakan sejak tahun 1955 hingga 2014. Berikut hasil pelaksanaan pemilu di Kabupaten Cilacap:


KPU Kab. Cilacap


KPU Kab. Cilacap


KPU Kab. Cilacap


KPU Kab. Cilacap

DAFTAR BUPATI CILACAP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

R. Tumenggung Tjakra Werdana II (1858-1873) R. Tumenggung Tjakra Werdana III (1873-1875) R. Tumenggung Tjakra Werdana IV (1875-1881) R.M Adipati Tjakrawerdaya (1882-1927) R.M Adipati Arya Tjakra Sewaya (1927-1950) Raden Mas Soetedjo (1950-1952) R. Witono (1952-1954)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

8. 9.

Raden Mas Kodri (1954-1958) D.A Santoso (1958-1965)

18. 19.

10.

HS. Kartabrata (1968-1974) H. RYK. Moekmin (1974-1979) Poedjono Pranyoto (1979-1987) H. Mohamad Supardi (1987-1997) H. Herry Tabri Karta, SH (1997-2002) H. Probo Yulastoro, S.Sos, MM, M.Si (2002-2007) H. Probo Yulastoro, S.Sos, MM, M.Si (2007-2009) Pilihan Langsung H. Tatto Suwarto Pamuji (2010-2012) H. Tatto Suwarto Pamuji (2012-2017) Pilihan Langsung

Hadi Soetomo (1965-1968)


KPU Kab. Cilacap

BAB VI PILKADA SERENTAK Proses politik terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terus berubah dengan cepat, sebagaimana tabel berikut: No. 1.

2.

3.

4.

5.

Peraturan o UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; o UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; o UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; o UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; o Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; o Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; o UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang; o UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang; o UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015; o UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2015;

Berlaku 20042014

Keterangan Pemilihan secara langsung;

2014

Pemilihan Oleh DPRD;

2014

Pemilihan secara langsung berbagai ketentuan tambahan;

dengan

2015

2015

Pemilihan secara langsung dengan berbagai perubahan ketentuan;

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan ketentuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dengan beberapa norma sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

10.

Ketentuan Dukungan Pencalonan Perseorangan minimal 6,5% s/d 10% dari Jumlah Penduduk; Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai politik yang memiliku kursi di DPRD, dan Perseorangan; Ambang batas kemenangan 0% (persen) atau pemilihan hanya 1 (satu) putaran; Syarat usia Gubernur Wakil Gubernur paling rendah 30 tahun dan Bupati/Walikota& Wakilnya berusia paling rendah 25 tahun; syarat calon kepala daerah adalah "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan; Pembiayaan dari APBD dapat dibantu APBN a. Pemilihan serentak Desember 2015 untuk kepala daerah dengan Akhir Masa jabatan (AMJ) tahun 2015 s.d. Juni 2016; b. Pemilhan serentak Februari 2017 untuk AMJ Juli s.d. Des 2016 dan 2017; c. Pemilihan serentak Juni 2018, untuk untuk AMJ 2018 dan 2019; d. Pemilihan serentak tahun 2020 untuk hasil pemilihan 2015; e. Pemilihan serentak tahun 2022 untuk hasil pemilihan 2017; f. Pemilihan serentak tahun 2023 untuk hasil pemilihan 2018; g. Pemilihan serentak secara nasional tahun 2027; a. Pengangkatan PJ Gubernur dijabat oleh Pimpinan Tinggi Madya; b. Pengangkatan PJ Bupati dan Walikota dijabat oleh Pimpinan Tinggi Pratama Perselisihan hasil pemilihan diselesaikan disepakati bahwa sebelum terbentuknya lembaga peradilan khusus yg menangani, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK);

Keterangan Pasal 41 Pasal 40 dan Pasal 47 Pasal 107 Pasal 7 huruf e

Kegiatan kampanye difasilitasi dan beberapa jenis dibiayai oleh anggaran KPU;

Pasal 63 Ayat (2) Pasal 65 Ayat (2)


KPU Kab. Cilacap

Pasal 7 huruf r

Pasal 166 Pasal 201

Pasal 207 Ayat (8), (9), (10) Pasal 157 Ayat (3)

Feb 2017 Juli 2016

Agust 2016

Okt 2016

Okt 2016

Mei 2016


KPU Kab. Cilacap

Feb 2017

-Terima Kasih15 | “S o s i a l i s a s i P e m i l i h P e m u l a “ Kesbangpol Kabupaten Cilacap dan www.kpud- cilacapkab.go.id

KPU Kab. Cilacap

PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Recommend Documents