PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUUXII/2014 TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PID.PRAP/2015/PN.KFM MENGENAI PENETAPAN STATUS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI
Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Rishma Yuristia NIM.E0011265
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
ii
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUUXII/2014 TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PID.PRAP/2015/PN.KFM MENGENAI PENETAPAN STATUS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI Oleh Rishma Yuristia NIM.E0011265 Telah Diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret Surakarta Pada : : Selasa : 3 Mei 2016
Hari Tanggal
DEWAN PENGUJI 1. Edi Herdyanto, S.H., M.H NIP.19570629 198503 1 002S
(...............................................)
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum NIP.19620209 198903 1 001
(...............................................)
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.Hum NIP. 19610721 198803 2 001
(...............................................)
Mengetahui Dekan,
(Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum) NIP. 19570203 198503 2 001 iii
Motto If You do good, do good to yourself; and if you do evil, you do it to yourself (Al Qur’an 17:7) Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah, biarpun terhadap dirimu-sendiri, bapak-ibu dan kaum kerabatmu, sekalipun terdakwa itu kaya atau miskin, maka Allah lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan. Dan kalau kamu memutarbalikkan kenyataan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Qur’an 4 :135) Menjadi kuat bukan berarti kamu tau segalanya. Bukan berarti kamu tidak bisa hancur. Kekuatanmu ada pada kemampuanmu bangkit lagi ketika berkali-kali jatuh. Jangan pikirkan kamu sampai dimana dan kapan. Tidak ada yang tahu. Your strengh is simply your will to go on (Dee Lestari)
iv
v
ABSTRAK Rishma Yuristia, E0011265, 2016, PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PID.PRAP/2015/PN.KFM MENGENAI PENETAPAN STATUS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan mengenai penetapan status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam memeriksa dan memutus pengajuan praperadilan berkaitan penetapan status tersangka Ongky Syahrul Ramadhona telah sesuai dengan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan metode pendekatan kasus. Menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bukubuku hukum yang relevan dan sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme, mengajukan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi. Hasil penelitian ini antara lain, pertama Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Obyek Praperadilan, yaitu Penyidikan sekarang bukan lagi hanya untuk menemukan tersangka, namun setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dengan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP baru kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya. Alasan pengajuan praperadilan, penetapan tersangka tidak sah karena tanpa pernah dipanggil dan dimintai keterangan secara resmi dan tidak terpenuhi adanya dua alat bukti yang sah. Kedua, penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai tersangka korupsi tidak sah. Atas dasar hal tersebut dalam putusannya: Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya. Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Praperadilan, Tersangka Korupsi
vi
ABSTRACT Rishma Yuristia, E0011265, 2016, INFLUENCE OF RULLIN CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER. 21/PUU-XII/2014 TO VERDICT NUMBER 2/PID.PRAP/2015/PN.KFM REGARDING SUSPECT STATUS OF ONGKY SYAHRUL RAMADHONA AS SUSPECT FOR CRIME OF CORRUPTION. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. This reseach aim to know the influence of rullin Constitutional Court verdict Number:21/PUU-XII/2014 regarding pretrial filing against the determination of the status of Ongky Syahrul Ramadhona as a suspect the perpetrators of the crime of corruption and considerations of Kefamenanu District Court’s Judge in checking out and deciding of filling pretrial status assigment related Ongky Syarul Ramadhona as suspect were in accordance with Code of Criminal Procedure. This reseach is normative legal reseach which both prescriptive and applied by case approach method. Analyzing of primary and secondary legal materials in the form of legislation, jurisdence, books of relevant law and other related resources. Legal materials collection technique in the writing of this law is literature study (studilybrary). Analysis techniques of materials by the method of deduction law of syllogism, pose mayor premise amd minor premise and drawn the conclusion. The result of this study are among other the influence of rulling Constitutional Court Nomor:21/PUU-XII/2014 expanding scope of pretrial Investigation, First, the investigation is no longer only to find the suspect, but after the investigation was complete on the basis of at least two items of evidence valid as stipulated in Article 184 paragraph (1) the new Criminal Procedure Code can be determined who the suspects. Reasoning of pretrial submission is determination of the suspect was not valid because without ever summoned and questioned formally and not fulfilled their two items of legitimate evidence. Secondly, the investigation was not conducted in accordance with Article 1 paragraph 2 Code of Criminal Procedure and Article 184 paragraph (1) so that the determination of the status Ongky Syahrul Ramadhona a corruption suspect unauthorized. On the basis that in its decision: Granting Petition Pretrial entirety. Keywords: Verdict of Constitutional Court, Pretrial, Suspect Corruption
vii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada: 1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan; 2. Ayah Abu Heriyoto dan Ibu Tri Yuliani yang telah memberikan kasih saying,doa, dan dukungan terbaik kepada penulis; 3. Adikku, Ridho A.Y yang selalu menyemangati penulis; 4. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dan selalu memberi penulis semangat dalam penulisan hukum skripsi ini dan juga untuk kebersamaan selama ini (Nia, Sonia,Wanda, Aris, Dania, Fitri, Gita Jully, Rani, Thalita, dan Vika, Selvi, Ozzie); 5. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2011; 6. Almamater Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta pengalaman tak terlupakan untuk perjuangan hidup yang sesungguhnya.
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
NOMOR
21/PUU-XII/2014
TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 2/PID.PRAP/2015/PN.KFM MENGENAI PENETAPAN STATUS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI ” Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syaratsyarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Proses penulisan hukum ini, penulis mengalami banyak hambatan dan permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung menyangkut penyelesaian penulisan hukum ini. Namun berkat bimbingan, bantuan moral maupun materiil, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Maka tidak ada salahnya dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus dari sanubari yang paling dalam, penulis memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Acara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
ix
3. Bapak Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis. 4. Ibu Lutfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberi wejangan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjalankan proses magang; 7. Kedua Orangtuaku tercinta terima kasih untuk kasih sayang, doa serta segenap pengertian, dukungan dan kepercayaan atas segala jalan yang Penulis pilih dan keputusan yang Penulis buat. 8. Saudaraku, Ridho yang selalu memberikan semangat. 9. Sahabat-sahabatku Aris, Nia, Sonia, dan Wanda, menemani Penulis menjalani perkuliahan dari semester pertama. 10. Sahabat-sahabatku Dania, Fitri, Gita, Jully, Rani, Thalita, dan Vika yang selalu memberikan keceriaan di tengah suka-duka perkuliahan; 11. Sahabat-sahabatku Ozzie dan Selvi yang selalu ada dan tak henti memberikan motivasi bagi penulis; 12. Komite Olahraga Fakultas Hukum (KORFaH) dan Tim Basket Fakultas Hukum UNS yang menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan organisasi, mendapatkan pengalaman luar biasa dan tentunya menemukan keluarga baru di dalamnya; 13. Keluarga Generasi Baru Indonesia (GenBI) UNS yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi;
x
14. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2011 senang bisa mengenal dan menjadi bagian dari kalian semua; 15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya; Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi serta masyarakat umum.
Surakarta, Maret 2016 Penulis
Rishma Yuristia
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….... ... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..………………………………..... ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI………………………………………..... iii HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………………. ..... iv ABSTRAK ……………………………………………………………………... ... v HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………................. viii KATA PENGANTAR ………………………………………………………........ ix DAFTAR ISI …………………………………………………………………....... xii DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………... xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah........................................................................ 1 B. Rumusan Masalah........................................................................ .......... 7 C. Tujuan Penelitian …………………………………………………….... 7 D. Manfaat Penelitian …………………………………………………..... 8 E. Metode Penelitian ………………………………………………......... 9 F. Sistematika Penulisan Hukum ………………………………………... 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi ………………………..... 15 2. Tinjauan Tentang Praperadilan a. Pengertian Praperadilan ……………………………………….. 16 b. Wewenang Praperadilan……………………………………….. 19 c. Alasan dan Pihak yang Mengajukan Praperadilan .................... 21 d. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan ......................................... 23 e. Bentuk Putusan Praperadilan .................................................... 24
xii
f. Isi Putusan Praperadilan ............................................................. 26 g. Upaya Hukum Praperadilam ..................................................... 27 h. Pemeriksaan Praperadilan Gugur .............................................. 28 3. Tinjauan Tentang Tersangka a. Pengertian Tersangka …………………………………………. 29 b. Klasifikasi Tersangka………………………………………….. 30 c. Hak-hak Tersangka…………………………………………..... 31 4. Tinjauan Tentang Penyelidikan a. Pengertian Penyelidikan ............................................................ 32 b. Lembaga penyelidik .................................................................. 33 5. Tinjauan Tentang Penyidikan a) Pengertian Penyidikan ................................................................. 33 b) Lembaga Penyidik ...................................... ................................. 35 6. Tinjauan Tentang Kejaksaan a. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum………………………… 39 b. Tugas, dan wewenang Kejaksaan ............................................. 39 7. Tinjauan tentang Objek dalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.............................................. 40 8. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi a. Pengertian Korupsi.................................................................... 43 b. Sifat Delik Korupsi ................................................................... 44 B. Kerangka Pemikiran ……………………………………………….... 46 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Identitas Para Pihak dalam Praperadilan........................................ 48 a. Identitas Pemohon Praperadilan ............................................... 48 b. Identitas TermohonPraperadilan ............................................... 48
xiii
2. Uraian Singkat Peristiwa Penetapan Tersangka ............................ 49 3. Alasan Pemohon Praperadilan ....................................................... 51 4. Isi Tuntutan Permohonan Praperadilan .......................................... 69 5. Tanggapan Termohon Praperadilan ................................................ 71 6. Amar Putusan Praperadilan ............................................................. 83 B. Pembahasan 1. Analisis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona .......................................................... 85 2. Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Praperadilan berkaitan Penetapan Status Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona oleh Penyidik dengan KUHAP dengan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP ..............
91
BAB IV PENUTUP A. Simpulan …………………………………………………………….. 97 B. Saran …………………………………………………………........... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiv
101
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran ………………………………………… 46
xv
