Penilaian Visi Misi Calon Presiden Versi Masyarakat Sipil Pengantar •
Penilaian diberikan kepada visi misi masing-‐masing Calon Presiden (Capres) berdasarkan kesesuaian antara program mereka dengan kondisi dan harapan masyarakat sipil dalam setiap isu-‐isu utama yang diukur.
•
Penilaian dilakukan pada empat wilayah utama yaitu tata pemerintahan; demokrasi & kebebasan sipil; pembentukan hukum; penegakan hukum; dan pelayanan dasar.
•
Penilaian diberikan dengan memberikan skor 1 (satu) untuk setiap substansi visi misi yang ditemukan sesuai dengan isu-‐isu utama yang diukur.
•
Nilai adalah kumulatif skor yang diperoleh.
Hasil Penilaian No
1.
Aspek
Prabowo-‐Hatta Deskripsi Nilai A. TATA PEMERINTAHAN
Transparansi dan Akses Informasi Jaminan terhadap Hak Akses Informasi Transparansi dan
•
Jokowi-‐JK Deskripsi
Nilai
Tidak tersedia
0
•
Menjalankan secara konsisten UU No.14 tahun 2008 termasuk membuka akses publik (BDBP, poin 5, a,b,c,d,e,f,g)
1
Mencegah dan memberantas KKN,
1
•
Mewujudkan tata kelola yang transparan dan
1
ketersediaan Informasi
•
dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel, (Agenda kerja VIII, poin 4) Sistem Informasi dan penguatan perangkat Pemerintahan desa. (Agenda Kerja II point6, angka 8)
1
•
•
•
Proactive Publication
Tidak tersedia
0
•
membuka akses informasi publik seperti yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2008. (Sembilan Agenda Prioritas Poin 2) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di pemerintah, (BDBP, poin 5, huruf b) Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan, (BDBP, poin11, huruf f) mendorong mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan, terutama pada kebijakan-‐kebijakan yang berpotensi terjadinya korupsi oleh pejabat Negara, (BDBP, poin 11, huruf k)
1 1 1 1
Mewajibkan laporan kinerja pemerintah yang bisa di akses oleh publik sesuai dengan UU, (BDBP, poin 5, huruf c)
2.
Penguatan Komisi Informasi Partisipasi Pembangunan Pelayanan Publik Jaminan hak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik
Tidak tersedia
0
Tidak tersedia
Tidak tersedia
0
•
0
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik, (BDBP, poin 5, huruf e)
1
•
•
Kolaborasi aktif/inklusif dari lembaga publik/ pelayanan
Tidak tersedia
0
•
•
•
1 1 1 1 1
Perbaikan kualitas pelayanan Publik dan mendorong partisipasi publik dalam mengambil kebijakan. (Sembilan Agenda Prioritas poin. 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, (BDBP, poin 5, huruf d) Perbaikan kualitas pelayanan publik, kompetensi aparatur, kinerja pelayanan publik, dan citizen charter dimaksudkan untuk menjamin partisipasi masyarakat (Sembilan Agenda Prioritas poin 2) membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik, (BDBP, poin 12, huruf e) Menyediakan forum untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan menyediakan akses terhadap proses dan produk legislasi (BDBP poin 11 huruf d)
3.
Penguatan lembaga yang menjamin partisipasi publik Akuntabilitas Kode Etik terhadap penyelenggaraan negara
Tidak tersedi
•
Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif (Program VIII poin 2)
0
Tidak tersedia
1
•
•
0
Memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos, (BDBP, poin 12, huruf d) Menjalankan dengan konsisten UU Aparatur Sipil Negara yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga. (BDBP poin 7 huruf h)
1 1
Efisiensi Kelembagaan
Tidak tersedia
•
0
•
•
Penanganan konflik kepentingan
Tidak tersedia
•
0
Aksi-‐aksi kongkrit untuk r4estrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, (BDBP, poin 12, huruf b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-‐prinsip tata kelola yang baik dan bersih, (BDBP, poin 6, huruf f) Inisiatif penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi, (BDBP, poin 12, huruf a)
1 1 1
Penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap “mafia” impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional, (BDBE), poin 2, ayat (1))
1
Aksi-‐aksi nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan publik, seperti meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik, dan lain-‐lain (BDBP, poin 12, huruf e) Reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa, kelurahan dan kecamatan (BDBP, poin 7, huruf g)
1 1
Mendukung penciptaan struktur Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan yang mampu melaksanakan good and clean governance melalui check and balances antar lembaga negara, (BDBP, poin 6, huruf e) Merestorasi undang-‐undang tentang partai
1
Prosedur Pengadaan layanan Publik
•
•
Penguatan lembaga pengawasan terhadap negara (Parlemen), Budgeting (BPK), Pelayanan Publik (Ombudsman dan
•
Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-‐belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan (Program VIII poin 5) Pemangkasan rantai birokrasi dan perijinan (program I poin 11 huruf a).
Mencegah dan memberantas KKN dengan menrapkan manajemen terbuka dan akuntabel; memperkuat peranan KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan;dan penguatan peranan
1 1
1
•
• •
•
Reformasi Birokrasi), Hukum (KY, KPK, Komjak)
KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis (Program VIII point. 4) •
•
•
•
•
•
politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai, (Berdaulat dalam bidang politik (BDBP), poin 6, huruf a) Reformasi pengaturan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu, (BDBP, poin 6, huruf d) Membuat RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Sanksi dan Korban, RUU kerja sama Timbal Balik (MLA) dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai, (BDBP, poin 11, huruf g) Merevitalisasi Komisi Kepolisian dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja Kepolisian RI, (BDBP, poin 3, huruf f) Memperkuat kewenangan lembaga-‐lembaga tersebut dalam mengawasi praktek mafia hukum di lembaga-‐lembaga tersebut (BDBP, poin 11, huruf m) Memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan industri sumber daya alam, (BDBP, poin 11, huruf j) Mengambil sikap zero toleran terhadap tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang, (BDBP, poin 11, huruf r)
Wishtleblower Protection and social accountability
Tidak tersedia
0
•
Membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi,
1 1 1 1 1 1 1 1
• • •
Akuntabilitas Keuangan Negara
•
• •
•
1 1 1 1
Melaksanakan Reformasi belanja negara untuk efisiensi dan meminimalkan kebocoran dan pemborosan anggaran. (Agenda kerja I, poin 9, huruf a) Melaksanakan Reformasi perpajakan yang efektif. (Program I poin 8 huruf a) Mengelola utang Pemerintah dengan cermat dan bijak (program I poin 10 huruf c) Melaksanakan reformasi pengelolaan sumber daya alam dan industri ( program I poin 4 huruf a)
•
• • •
•
•
•
4.
Inovasi
(BDBP, poin 11, huruf l) Alokasi lebih banyak untuk pelayanan publik, (BDBP, poin 7, huruf f) Membuka ruang pengawasan rakyat melalui wakil wakilnya di DPR. (BDBP poin 4 huruf f) Membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, (BDBP, poin 11, huruf l) Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran, (BDBE), poin 8, ayat (1)) Pengaturan pembiayaan Partai Politik melalui APBN/APBD, (BDBP, poin 6, huruf b) Reformasi pengaturan pembiayaan kampanye, (BDBP, poin 6, huruf c) Reformasi keuangan daerah dengan mendorong daerah untuk melakukan pengurangan over head cost (biaya rutin), (BDBP, poin 7, huruf f) Memfasilitasi daerah agar mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel berbasis kinerja, (BDBP, poin 7, huruf f) Pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah, (BDBE), poin 8, ayat (6)) Tata kelola Migas yang efektif dan efisien. (BDBE poin 3.e)
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
Kebijakan nasional ICT dan open data secara partisipatoris
Jaminan terhadap hak warga negara terhadap akses data dan ICT
•
•
•
•
5.
1
•
•
•
Penguatan terhadap lembaga pelaksana kebijakan open data dan TIK Pemerintahan Daerah : • Mayoritas kementerian dan lembaga menyerap belanja kegiatan begitu besar dan didominasi oleh perjalanan dinas, 2014 sebesar Rp 267,6 Triliun atau
Mengembangkan fasilitasi dan keadilan melalui program penyediaan komputer. (program IV poin 7)
•
•
•
Integrasi teknologi informasi dalam meningkatkan peranan bea cukai (program kerja I poin 8 huruf b). Sistem Informasi dan penguatan perangkat Pemerintahan desa. (Agenda Kerja II poin 6, angka 8) Membangun prasarana telekomunikasi (program VI poin 2) Mempercepat pembangunan konektivitas melalui TIK (Program VI poin 6) Tidak tersedia
1 1 1 1
Pemangkasan rantai birokrasi dan perijinan yang berlebihan di tingkat pusat dan daerah. Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-‐belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan Memperbesar porsi anggaran transfer
1 1
•
Penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi. (Sembilan Agenda Prioritas poin 7) Mewajibkan aparatur pemerintah untuk menganut techno ideology. (Sembilan Agenda Prioritas poin 8)
1 1
Membangun Science and techno park di daerah dengan sarana dan prasarana (Sembilan Agenda Prioritas poin 6)
1
0
Tidak tersedia
• • • • •
•
Pengurangan over head cost (anggaran rutin), Penerapan UU KIP secara konsisten Menjalankan dengan konsisten UU ASN Melakukan lelang jabatan strategis pada lembaga penegak hukum. Membangun sistem penilaian kinerja lembaga penegak hukum berbasis pada tingkat kepercayaan publik. Membuka ruang partisipasi publik melalui
0
1 1 1 1 1
•
•
•
meningkat hingga Rp 43,5 Triliun (FITRA). Lemahnya supervisi Kementerian dalam • negeri yang lebih banyak menggunakan instrumen peraturan • dan persetujuan, bukan pembinaan langsung. Pemekaran vs pemberdayaan fungsi kecamatan, prolegnas 2014 : 65 RUU Pemekaran, ada 34 RUU Pemekaran yang akan diprioritaskan (KPPOD). Sedangkan Pemekaran kabupaten, sejak 1998-‐2012 bertambah 65% atau sebesar 205 kabupaten/kota (Kemenkeu, 2013). Skema supervisi yang tidak jelas akan menyebabkan alokasi sumberdaya publik di desa tak efektif.
ke daerah yang disyaratkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik Peninjauan rencana dan penajaman kembali pemekaran daerah administratif. Alokasi Rp. 1 Milyar per desa/kelurahan, untuk 8 prioritas infrastruktur, ekonomi dan pelayanan dasar.
1 1 1
• •
• •
• •
• •
• •
• • •
dalam UU Pelayanan Publik. 1 1 Meletakkan dasar-‐dasar dimulainya desentralisasi asimetris Perumusan kembali posisi gubernur sebagai 1 mata rantai penghubung antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah melalui penegasan fungsinya sebagai pengendali sumber daya nasional yang disalurkan masing-‐ masing sektor ke daerah Operasionalisasi rezim desentralisasi dengan 1 pendekatan kewilayahan Perubahan tata kelembagaan di Bappenas dan 1 kementerian koordinator dari sektoral menjadi berbasis kewilayahan. 1 Perubahan kebijakan DAU, Penahapan pembentukan daerah otonom 1 baru, dan mendorong penggabungan atau penghapusan daerah otonom . Menjadikan Kecamatan kecamatan sebagai 1 ujung tombak pelayanan publik. Evaluasi komponen DBH yang lebih 1 mencerminkan pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah. Peningkatan tax sharing 1 Insentif tambahan bagi pemda yang mampu mengelola keuangannya secara 1 berkesinambungan dan menyejahterakan daerahnya Penguatan desa dan kelurahan sebagai ujung 1 tombak pelayanan publik. Fasilitasi, supervise, dan pendampingan untuk 1 pelaksanaan UU Desa. Share holding antara pemerintah, desa dan 1 investor dalam pengelolaan SDA.
•
1.
2.
Share holding pemerintah, desa, dan warga dalam menjalankan program-‐program investasi pembangunan desa.
NILAI TATA PEMERINTAHAN 20 B. DEMOKRASI & KEBEBASAN SIPIL Partai Politik 1 • Rekrutmen/Kaderisasi • Menempatkan 30 % perempuan dalam • Merestorasi undang-‐undang tentang partai Partai politik posisi menteri dan/atau pejabat politik untuk mendorong pelembagaan partai setingkat menteri serta mendorong politik, melalui penguatan kaderisasi, • Quota perempuan kedudukan strategis lainnya bagi rekrutmen, dan pengelolaan keuangan partai perempuan pada pemerintahan • Mendorong pengaturan pembiayaan partai provinsi dan kabupaten/kota. politik melalui APBN/APBD • Menginisiasi pengaturan pembiayaan kampanye. • Berkomitmen memperjuangkan pemenuhan quota perempuan 30 % tidak sekedar angka tetapi juga mendorong agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi dan memberikan akses yang sama dan adil kepada politis perempuan untuk terlibat. Organisasi Masyarakat Sipil dan Media (Kebebasan Sipil) 1 • Kekacauan kerangka • Melindungi rakyat dari berbagai bentuk • Memperjuangkan untuk tidak berlaku hukum bagi diskriminasi, gangguan dan ancaman, diskriminatif terhadap kelompok atau organisasi masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi golongan tertentu dalam negara. sipil dengan adanya manusia. • Menerapkan kebijakan tindakan khusus UU Ormas, yang sementara terhadap kelompok-‐kelompok • Menciptakan kepastian dan 1 mengakibatkan menegakkan hukum tanpa pandang marjinal, termasuk kelompok perempuan di terjadinya restriksi bulu dan seadil-‐adilnya. dalamnya untuk menjamin kesetaraan dengan terhadap warga negara lainnya. kemerdekaan • Membangun kembali modal sosial dengan
1 62 1 1 1 1
1 1
•
•
•
berserikat dan berorganisasi Ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang berekspresi di media sosial melalui UU ITE Peran dan kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi meningkat, namun sikap negara/pemerintah masih parsial terhadap organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari check and balance Partisipasi masyarakat secara individu maupun kolektif masih rendah. Berdasarkan Human Development Report 2013 Indonesia menempati urutan 121 dari 187 negara dengan ketimpangan gender yang tinggi pada aspek partisipasi politik perempuan (18,2%), partisipasi
• •
•
• •
• •
•
•
membangun kembali kepedulian sosial, 1 pranata gotong-‐royong, melindungi lembaga-‐ lembaga adat di tingkat lokal, membangun kepercayaan di antara anak bangsa, dan mencegah diskriminasi. 1 Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Melakukan langkah-‐langkah hukum terhadap 1 pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, termasuk 1 perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. 1 Menata frekuensi untuk menghindari Kartel dan Monopoli pada industri penyiaran. Membuka keterlibatan publik dan media 1 massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. 1 Berkomitmen melindungi dan memajukan Hak-‐ hak Masyarakat Adat. ( BDBP poin 9) Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan 1 tanah , penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat (sembilan agenda prioritas poin 4) Membangun kapasitas untuk melindungi hak 1 dan keselamatan WNI di luar negeri Khususnya TKI (BDBP poin 1 huruf b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam 1 proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
pendidikan untuk perempuan (36,2%), partisipasi kerja perempuan (51,2%)
•
•
Lembaga yang menjamin kebebasan Sipil
Tidak tersedia
0
•
Tidak tersedia
0
•
•
Freedom of Expression
• •
•
Freedom of Association
•
• •
Freedom to vote
Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi (program VIII poin 1) Memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pekerja, dunia usaha dan pemerintah. (Program kerja I poin 11 huruf b) Tidak tersedia
1 1
0
•
•
Badan Publik yang baik. Menjamin hak akses warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan anggota POLRI yang berwatak sipil, tidak militeristik, dalam tugas penegakan hukum. (BDBP poin 3 huruf b) Membangun pemahaman tentang pluralisme (keberagaman) dalam kurikulum pendidikan dan pemahaman masyarakat.(BDBK poin 1.huruf d,dan poin 2huruf a,b,c,d) Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan nasional (BDBK poin 1.huruf a) Melakukan revolusi karakter bangsa. Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik. (sembilan agenda prioritas poin 8) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. (sembilan agenda prioritas poin 9) Memberikan prioritas pada upaya pemulihan pada kepercayaan publik pada institusi-‐ institusi demokrasi (sembilan agenda prioritas poin 2) Tidak tersedia
1
1
1 1 1 1 1
0
NILAI DEMOKRASI & KEBEBASAN SIPIL 1.
2.
Kinerja legislasi pemerintah yang terorganisasikan secara efektif dan bertanggung jawab secara sosial. Catatan: • Terorganisasikan secara efektif mencakup keberadaan desain perencanaan legislasi dan naskah akademik yang disusun secara komprehensif dan partisipatif • Bertanggung jawab secara sosial meliputi ketersediaan ruang kontrol dan pemberdayaan partisipasi publik, keberpihakan terhadap kelompok rentan, dan perlindungan HAM (termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya serta kelestarian lingkungan dan SDA) Pengelolaan inisiatif dan sumber strategis bagi pembentukan dan
5
23
C. PEMBENTUKAN HUKUM 1 1 • Menciptakan kepastian hukum • Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi, Catatan: secara umum, kepastian hukum penegakan HAM, perlindungan lingkungan ditafsirkan (salah satunya) berada pada hidup, dan reformasi lembaga penegak hukum wilayah ketersediaan dan kualifikasi • Menyusun rencana legislasi tahunan yang 1 peraturan perundang undangan sebagai terarah dan realistis melalui penetapan prioritas rujukan atau panduan RUU (maksimal 20 RUU) dengan naskah yang terencana, sinkron, dan berkualitas 1 • Menyediakan forum dan akses publik terhadap produk dan proses legislasi
Tidak tersedia
0
Tidak tersedia
0
3.
pembaruan hukum Catatan: • Targetnya terletak pada mengefektifkan kinerja monitoring dan evaluasi legislasi melalui konsolidasi database, publikasi peraturan perundang-‐ undangan dan reformasi regulasi • Agar tidak melangkah pada intervensi dan pelanggaran independensi kekuasaan peradilan, maka sasarannya terbatas pada lebih mengoptimalkan pembelajaran yang diperoleh dari proses peradilan di MK maupun MA dan lembaga peradilan di bawahnya Pengharmonisasian produk legislasi di semua tingkatan level (pusat maupun daerah) dan sektor (politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dll)
Menciptakan kepastian hukum Catatan: secara umum, kepastian hukum ditafsirkan (salah satunya) berada pada wilayah ketersediaan dan kualifikasi peraturan perundang undangan sebagai rujukan atau panduan
1
• Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup, dan reformasi lembaga penegak hukum • Memperkuat kapasitas fungsi legislasi pemerintah untuk menghasilkan produk legislasi yang solutif dan berpihak pada kepentingan masyarakat
1 1
NILAI PEMBENTUKAN HUKUM
1.
2.
3.
2 D. PENEGAKAN HUKUM Berkontribusi dalam 1 • Menegakkan hukum tanpa pandang bulu menjamin efektifitas dan dan seadil-‐adilnya independensi lembaga 1 • Mempercepat peningkatan peradilan (MA dan MK) kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui sistem Catatan: kontribusi dalam insentif dan hukuman yang efektif konteks politik hukum (yang bisa diterjemahkan dalam peraturan perundang-‐undangan) dan kecukupan anggaran, dukungan SDM, dan perangkat teknis operasional lainnya Peran dan tanggung 1 • Reformasi birokrasi untuk mencapai jawab pemerintah yang sistem birokrasi yang efisien dan dijalankan secara melayani dengan sistem insentif dan profesional, transparan, hukuman yang efektif dan berintegritas dalam 1 • Menerapkan manajemen terbuka dan pengisian atau akuntabel penempatan pejabat publik di lembaga penegak hukum di kejaksaan dan kepolisian Komitmen terhadap 1 • Menegakkan hukum tanpa pandang bulu agenda pemberantasan dan seadil-‐adilnya korupsi 1 • Mencegah dan memberantas KKN, terutama yang dilakukan dengan menerapkan manajemen oleh KPK dan terbuka dan akuntabel mensinergikannya dengan • Memperkuat KPK dengan menambah 1 peran kepolisian dan tenaga penyidik dan fasilitas kejaksaan penyelidikan
5
Memberikan dukungan khusus untuk membongkar jaringan dan praktik mafia peradilan dengan memberdayakan lembaga pengawasan yang sudah ada
1 1
• Melakukan lelang jabatan strategis pada lembaga penegak hukum • Membentuk regulasi tentang penataan aparat penegak hukum
1 1
• Memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap untuk memperdagangkan kepentingan masyarakat • Membentuk regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi (seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Saksi/Korban, RUU Kerja sama Timbal Balik, dan
1 1
• Penguatan peranan dan sinergitas KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi • Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi yang efisien dan melayani melalui sistem insentif dan hukuman yang efektif • Memangkas rantai dan proses birokrasi yang berbelit-‐belit
1 1 1
• • •
• • •
•
4.
Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, termasuk penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terutama yang dialami kelompok rentan
• Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman • Menjunjung tinggi hak asasi manusia • Menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan seadil-‐adilnya
1 1 1
•
• •
•
• •
RUU Pembatasan Transaksi Tunai) Mendukung keberadaan KPK Memastikan sinergi di antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK Memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan industri SDA Melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) Menciptakan mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan Membuka keterlibatan publik dan media massa dalam mengawasi upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Memberikan dukungan khusus untuk membongkar jaringan dan praktik mafia peradilan dengan memberdayakan lembaga pengawasan yang sudah ada Menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer Menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM di masa lalu Memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di SD dan SMP maupun pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri Menjamin pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perburuhan, dan hak masyarakat adat Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan Melakukan langkah-‐langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• •
•
•
NILAI PENEGAKAN HUKUM 1.
PENDIDIKAN • APM dan APK mengalami perbaikan, namun semakin rendah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut data BPS 2012: APM SD sebesar 92,4%, SMP 70,84%, dan SMA 51,46%. Sedangkan APK SD sebesar 104,20%, SMP 89,18%, SMA 67,88%, dan PT 18,53%. • Kualitas pendidikan
• • • • • •
•
•
13 E. PELAYANAN DASAR 1 IPM 75-‐85 pada 2019 1 Melaksanakan reformasi pendidikan 1 Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara. 1 Menghapus pajak buku pelajaran. 1 Menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun. Mengembangkan pendidikan jarak jauh 1 terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa 1 kurang mampu dan lulusan dan pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu. Fasilitas kredit bank untuk mahasiswa 1 berprestasi.
agama Memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas Melakukan pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai obyek eksploitasi di dunia kerja dan human trafficking Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya yang terkait anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan
• • • •
•
Angka partisipasi 100% untuk SD, 95% untuk tingkat SLTP. Pendidikan tinggi dengan jumlah Politeknik 60% dan 40% sains. Program Indonesia pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Memperbesar akses warga pada pendidikan tinggi dengan cara memberi subsidi kepada PTN. Pemberian beasiswa jenjang pendidikan D3, S1 sampai S3 di dalam maupun luar negeri.
1 1 1 1 23 1 1 1 1 1
rendah. • Berdasarkan data BPS 2012, angka putus sekolah semakin tinggi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti berikut: SMP 21% dan SMA 31,13%. • Rata-‐rata penduduk Indonesia yang berusia ± 15 tahun merupakan usia kerja dengan waktu pendidikan rata-‐rata SMP, sebesar 1.681.945 juta jiwa berdasarkan BPS 2013. • Permendiknas No 23 • Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendiknas No. 15 • Tahun 2010 mengenai • Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yaitu: 1 guru mengajar 32 siswa. • Jumlah guru yang bersertifikat 25,5 % (746.727 guru) berbanding dengan jumlah guru yang belum 2.178.949
Pengiriman tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan Merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun Menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-‐rata Rp 4 juta per bulan.
1 1 1
Insentif bagi guru daerah terpencil: o Tunjangan fungsional memadai o Asuransi keselamatan kerja o Fasilitas yang memadai untuk pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karier. • Kebijakan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar yang berkualitas akan dilakukan secara merata. •
1 1
(Kompas.com, 23 Nov 2011) Kurikulum • •
•
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewajibkan kembali kurikulum matematika dan Bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Pendidikan anti korupsi.
1 1 1
• • •
•
•
•
2.
•
Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% APBN: o untuk infrastruktur sebesar 1 triliun pada APBN TA 2013, APBN TA 2014 tidak ada. o Baru 10% dari alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk belanja langsung siswa. Ruang kelas yang rusak pada 2013 berjumlah 141.941 ruang kelas SD dan 67.065 ruang kelas SMP (Kemendikbud). Menurut data SDKI 2012:
•
•
•
• •
• •
Dana perbaikan kualitas fasilitas pendidikan rata-‐rata Rp 150 juta per sekolah. Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas negeri maupun swasta dengan alokasi dana APBN Rp 20 triliun selama 2015-‐2019. Menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren. Membangun jaringan internet gratis. Mengembangkan sekolah-‐sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.
1 1 1 1 1
•
Meningkatkan IPM 75-‐85 pada 2019 Pembangunan rumah sakit modern di
1 1
•
•
•
Mengedepankan pendidikan kewarganegaraan (civic education). Proporsi 70% budi pekerti dan pembangunan karakter pada pendidikan dasar. Muatan nilai kesetaraan gender, penghargaan terhadap keberagaman, HAM, dan bahaya narkoba dalam kurikulum. Tidak memberlakukan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, termasuk Ujian Akhir Nasional. Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah yang selama ini merupakan area dengan tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk. Penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas memadai. Peningkatan jumlah politeknik, SMK, dan Balai Latihan Kerja.
1 1 1 1
Menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan.
1
1 1 1
•
•
o AKB/1000 kelahiran hidup sebesar 32 (target MDGs 2015: 23/1000 kelahiran hidup). o AKI/100.000 kelahiran sebesar 359 (target MDGs 2015: 108/100.000 ribu kelahiran hidup). Data Kemenkes (SMS gateway) tentang kasus penderita gizi buruk meningkat: 81 kasus (2012), 561 kasus (2013), 145 kasus (2014). Penyakit menular dan kronis belum teratasi dan temuan kasus cenderung meningkat: o HIV/AIDS pada 2009 sebesar 28.260 kasus; o TBC berada pada peringkat 4 dunia, dengan jumlah penderita sebesar 800.000-‐ 900.000 (2013), prevalensi
• •
• •
setiap kabupaten/kota Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas. Revolusi putih mandiri, susu untuk anak sekolah melalui peternakan sapi dan kambing. Mengembangkan program KB Mewajibkan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di daerah miskin dan tertinggal.
Catatan: PTT sudah dilakukan.
1 1 1 1
•
•
Mengalokasikan sekurang-‐kurangnya 5% APBN untuk penurunan AKI, AKB, pengendalian HIV/Aids, penyakit menular dan kronis. Pembangunan 50.000 rumah sakit dan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
Catatan: Tenaga kesehatan.
1 1
•
297/100.000 penduduk; o Kusta berada pada peringkat 3 dunia, dengan jumlah penderita sebesar 18.994 (2012); o Malaria pada 2010, terdapat 465.764 kasus, pada 2012 terdapat 417.819 kasus. Alokasi anggaran kesehatan hanya 46,45 triliun atau 2,4 persen dari APBN. Hal ini jelas melanggar Undang-‐Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terutama pasal 171 ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan bahwa besaran anggaran kesehatan minimal 5% APBN, minimal 10% APBD –diluar gaji, dan sekurang-‐ kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan diprioritaskan untuk pelayanan publik.
Alokasi anggaran untuk Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak atau kelas ibu hamil dan kesehatan reproduksi hanya sekitar 6,56% dari anggaran Kemenkes. Administrasi Kependudukan •
3.
4.
5.
Jaminan Sosial • Jaminan hari tua hanya terbatas pada kaum pekerja sektor formil • Jaminan sosial nasional Refromasi Birokrasi Pelayanan Publik • Berdasar laporan penelitian Ombudsman RI 2013, tingkat kepatuhan terhadap mandat UU Pelayanan Publik hanya 22,2% (Juni 2013) dan 77,8% (November 2013) pada Kementerian; sedangkan pada lembaga negara
•
Tidak tersedia
0
•
Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar. Percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
1 1
Pemangkasan rantai birokrasi dan perijinan yang berlebihan di tingkat pusat dan daerah. • Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-‐belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan • Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif
1 1 1
•
•
Melanjutkan reformasi sistem kependudukan nasional yang terintegrasi (Nomor Induk Kependudukan Nasional/National Single Identity Number). • Implementasi SJSN secara merata di seluruh Indonesia. • Menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif. • Pengalihan konsorsium asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS kesehatan. •
• • • •
•
Pengurangan overhead cost (anggaran rutin) dan meningkatkan alokasi lebih banyak untuk pelayanan publik Penerapan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) secara konsisten Membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Pelayanan Publik Menjalankan dengan konsisten UU ASN (Aparatur Sipil Negara) Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik yang diatur dengan UU Desa Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional dalam menjalankan fungsi pembinaan dan
1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
hanya 27,8% dan pemda hanya 10,5%. Mandat UU Pelayanan Publik diantaranya standar pelayanan/maklumat pelayanan, mekanisme penanganan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik. Sementara 2014 ini merupakan batas pencapaian target pelayanan publik prima dari Program Reformasi Birokrasi Nasional. • Evaluasi kinerja pemerintah selama ini belum mendorong terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. • Tidak ada sanksi yang tegas maupun penegakannya jika terjadi pelanggaran dalam pelayanan publik. NILAI PELAYANAN DASAR NILAI TOTAL
pengawasan, termasuk pengelolaan keuangan dan pelayanan
30 70
27 140
