Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 1- 8
8 Pages
PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP TANAH OBJEK JAMINAN PELUNASAN UTANG (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Aan Juananda1, Amiruddin A Wahab2, Ilyas Ismail3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Law no. 4 of 1996 on Mortgage, mortgage holders do require written notification to interested parties and published in at least two (2 ) newspapers circulating in the area concerned the sale of mortgage objects are under arms . In fact, many objects found under the arms sales did not meet the requirements as stipulated in Mortgage laws . This study is intended to explain the implementation of the execution of ground objects using a debt repayment guarantee a power of attorney to sell, cause the use of a power of attorney to sell and legal protection of the debtor . The method used is the method of empirical legal research . The results showed that the execution by using the power of attorney is to negotiate first sale where the sales process and not included in the local media , the reason for the creditor to use the power of attorney is selling savings , easily and in a short time , legal protection for debtors in use lies in the power of attorney sales agreement of the parties as set forth in Section 1320, and explained the function of the power of attorney and the existence of the right of cancellation of the debtor to file a legal action under the provisions of Mortgage laws. It is recommended to Parliament to Rule meyesuaikan auction to fit the needs of society and the execution by using the power of attorney sales made after negotiation efforts made by the parties in order to provide legal protection for the debtor as the owner of the guarantee . Keywords : Power of attorney to sell, objects Soil collateral, repayment of debt Abstrak: UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), mewajibkan pemegang hak tanggungan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan terhadap penjualan objek hak tanggungan secara dibawah tangan. Dalam kenyataannya banyak ditemukan penjualan objek dibawah tangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUHT. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan Pelaksanaan eksekusi tanah objek jaminan pelunasan utang dengan menggunakan surat kuasa jual, penyebab adanya penggunaan surat kuasa jual dan perlindungan hukum terhadap debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan surat kuasa jual dilakukan melalui negosiasi terlebih dimana proses penjualan dan tidak dimuat dalam media massa setempat, alasan bagi kreditor menggunakan surat kuasa jual adalah lebih menghemat biaya, mudah dan dalam waktu yang singkat, perlindungan hukum bagi debitor dalam penggunaan surat kuasa jual terletak pada kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320, serta dijelaskannya fungsi surat kuasa dan adanya hak debitor untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum tersebut berdasarkan ketentuan UUHT. Disarankan kepada DPR untuk meyesuaikan Peraturan lelang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan eksekusi dengan menggunakan surat kuasa jual dilakukan setelah upaya negosiasi dilakukan oleh para pihak guna memberikan perlindungan hukum bagi debitor selaku pemilik jaminan. Kata kunci : Surat kuasa jual, Tanah objek jaminan, Pelunasan utang
PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
tanah. Dengan demikian, satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah yang berlaku sekarang adalah Hak Tanggungan.
Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut
Surat kuasa jual adalah surat kuasa khusus
UUHT) bertujuan untuk menuntaskan unifikasi
yang
hukum tanah Nasional khususnya bidang jaminan atas
kreditor untuk melakukan penjualan atas objek
1-
Volume 2, No. 4, November 2014
memuat
persetujuan
debitor
terhadap
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala jaminan
yang
diagunkan
sebagai
jaminan
undangan
untuk
pelunasan
piutang
pelunasan utang. Dalam prakteknya, surat kuasa
pemegang Hak Tanggungan dengan hak
jual seringkali dijadikan sebagai alat bagi kreditor
mendahulu dari pada kreditor-kreditor
untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan
lainnya.
hutang piutang yang telah dibebankan hak
(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang
tanggungan. Surat kuasa jual sering dimuat dalam
Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak
perjanjian kredit bertujuan untuk memudahkan
Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah
kreditor dalam melakukan eksekusi apabila terjadi
tangan jika dengan demikian itu akan
wan prestasi oleh debitor dalam perjanjian utang
dapat diperoleh harga tertinggi yang
piutang.
menguntungkan semua pihak.
Proses
eksekusi
agunan yang menggunakan surat kuasa jual
(3) Pelaksanaan
penjualan
sebagaimana
dilakukan oleh pihak kreditor melalui berbagai
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
tahapan, mulai dari pemberitahuan kepada debitor
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)
yang dilakukan sebulan setelah debitor melakukan
bulan sejak diberitahukan secara tertulis
wanprestasi, selanjutnya proses negosiasi yang
oleh pemberi dan/atau pemegang Hak
dilakukan antara pihak kreditor dan debitor yang
Tanggungan kepada pihak-pihak yang
pada umumnya membahas proses penyelesaian
berkepentingan dan diumumkan sedikit-
kewajiban debitor terhadap kreditor. Proses
dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang
selanjutnya
dengan
beredar di daerah yang bersangkutan
menggunakan surat kuasa jual dalam hal tidak
dan/atau media massa setempat, serta
ditemukan titik terang mengenai penyelesaian
tidak
kewajiban debitor terhadap kreditor. Dalam
keberatan.
adalah
penjualan
ada
pihak
yang
menyatakan
ketentuan Pasal 20 UUHT, disebutkan: (1)
Apabila debitor cidera janji, maka
(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi
berdasarkan:
Hak Tanggungan dengan cara yang
a.
bertentangan dengan ketentuan pada ayat
Hak pemegang Hak Tanggungan
pertama
untuk
menjual
obyek
HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
(1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam
tanggungan yang dilakukan dibawah tangan pada
sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana
prakteknya seringkali tidak memenuhi ketentuan
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal UUHT,
Hak
melalui
yakni proses eksekusi yang dilakukan secara
pelelangan umum menurut tata cara yang
langsung terhadap objek jaminan pelunasan
ditentukan dalam peraturan perundang-
hutang dengan menggunakan surat kuasa jual.
Tanggungan
dijual
Volume 2, No. 4, November 2014
-2
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan
uraian
diatas
menarik
untuk
terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian
dilakukan penelaahan menenai penggunaan surat
undang-undang
kuasa jual terhadap tanah objek jaminan pelunasan
sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka
utang.
perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis
KAJIAN KEPUSTAKAAN
tadi
menentukan
tidaklah
bentuk
hanya
tertentu,
semata-mata
merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan
Penggunaan surat kuasa jual terhadap tanah
syarat untuk adanya perjanjian itu (Subekti R,
objek jaminan pelunasan utang tidak terlepas dari
1991: 1).
1. Teori Perjanjian
2. Teori Kerugian Ketiga
Kesepakatan itu mengikat karena para pihak
KUHPerdata tentang perikatan yaitu pasal 1313
telah menyatakan dirinya untuk mengandalkan
KUHPerdata
bahwa
para pihak yang menerima janji dengan akibat
“Perjanjian” adalah suatu perbuatan hukum
adanya kerugian. Dengan kata lain perlanggaran
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
kesepakatan akan menimbulkan kerugian.
Perjanjian
diatur
yang
dalam
buku
menyatakan
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Wiryono
Kontrak
perjanjian
yang
merupakan
Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah
persetujuan para pihak melahirkan hak dan
suatu hubungan hukum mengenai harta benda
kewajiban yang dipenuhi para pihak yang terikat
antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji
dalam perjanjian tersebut. Akibat dari pertukaran
atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu
hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan
hal atau tidak melakukan suatu hal (Wiryono
tanggung jawab para pihak. Terkait dengan
Prodjodikoro, 1979:19).
tanggung jawab tersebut, terdapat teori tentang
Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti
tanggung jawab yang berpedoman pada undang-
mendefinisikan pengertian perjanjian sebagai
undang yang berlaku.
berikut; Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa
3. Teori tanggung jawab
dimana seseorang berjanji kepada seorang yang
Berdasarkan teori ini, tanggung jawab dilihat
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
dari hubungan para pihak didalam perjanjian,
untuk melaksanakan suatu hal. (Subekti R,
dimana setiap hubungan hukum antara para pihak
2001:45) . Dengan demikian perjanjian itu hanya
diawali dengan suatu perikatan atau perjanjian
mengikat para pihak yang membuat perjanjian
yang berakibat adanya tanggung jawab masing-
saja
Soejono
masing atas perjanjian pembebanan jaminan atas
Soekanto, :70). Pada umumnya suatu perjanjian
saham apabila debitor wansprestasi. Debitor
tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat
dianggap wanprestasi apabila dia tidak melakukan
dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara
apa yang disanggupi untuk dilaksanakan sebagai
terlulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila
kewajibannya untuk memenuhi prestasinya.
3-
(Purnadi
Purbacaraka
dan
Volume 2, No. 4, November 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi
METODE PENELITIAN
tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa
Jenis penelitian ini bersifat deskreptif analitis.
yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan
Sedangkan Analitis dalam arti bahwa penelitian
sesuatu yang menurut kontrak atau perjanjian
ini berupaya menguraikan penjelasan secara
tidak boleh dilakukan. Setiap orang harus
cermat, menyeluruh dan sistematis mengenai
bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan
Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Tanah
demikian bertanggung jawab dalam pengertian
Objek Jaminan Pelunasan Utang.
hukum, berarti adanya keterikatan, ini berarti
Dalam melakukan penelitian ini digunakan
tanggung jawab hukum (legal responsibility)
metode
dimaksudkan
terhadap
pendekatan
hal
ini
hukum bila dilihat dari segi kenyataan. Hal ini
keterikatan antara pihak debitor dengan bank
penting guna memberikan kepastian hukum bagi
sebagai kreditor.
masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan data
4. Teori Kepastian
empiris mengenai Penggunaan Surat Kuasa Jual
sebagai
ketentuan-ketentuan
keterikatan
hukum,
dalam
pendekatan tentang
yuridis
empiris,
berlakunya
yaitu
aturan-aturan
Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori
Terhadap Tanah Objek Jaminan Pelunasan Utang.
ini adalah tentang kepastian hukum, artinya adalah
Sesuai dengan data yang diperoleh, sebelum
setiap
dilakukan
analisis dilakukan data tersebut disusun
seharusnya menjamin sebuah kepastian hukum.
terlebih dahulu untuk mempermudah analisis
Soejono dan H. Abdulrahman berpendapat bahwa
(Bambang sunggono, 1997:54).
perbuatan
hukum
yang
dalam hal benda jaminan khususnya pendaftaran hak atas tanah misalnya, masalah kepastian yang
HASIL PEMBAHASAN
dimaksud terdapat dua hal yaitu; Kepastian
Pelaksanaan Eksekusi Tanah Objek Jaminan
mengenai pengertian, isi, batas-batas hak milik
Pelunasan Utang Dengan Menggunakan Surat
atas tanah dalam kaitannya dengan fungsi sosial
Kuasa Jual.
hak milik atas tanah dan kepastian mengenai cara-
Fungsi utama jaminan adalah untuk
cara memperoleh, mempergunakan dan menikmati
meyakinkan
hak milik yang serasi dan seimbang dengan asas
mempunyai kemampuan untuk memenuhi
dan
kewajibannya (Hermansyah, 2006:74). Dalam
tujuan
hak
milik
(Soejono
dan
H
Abdurrahman, 1998:2).
prakteknya,
kreditor
pelaksanaan
bahwa
eksekusi
debitor
terhadap
Usaha mencari dan menentukan kehendak
agunan dengan menggunakan surat kuasa jual
pembuat undang-undang itulah maka dalam ilmu
melalui tahapan sebagai berikut; Negosiasi, para
hukum dikembangkan beberapa metoda atau cara
pihak membahas mengenai langkah apa yang
menafsirkan peraturan perundang-undangan yang
dapat dilakukan dalam menyelesaikan kewajiban
dapat digunakan seorang ahli hukum.
debitor terhadap kreditor. Dalam tahap ini ada beberapa kesepakatan yang diperoleh para pihak Volume 2, No. 4, November 2014
-4
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang meliputi; Kesepakatan untuk memberikan
sebagaimana yang diatur oleh UUHT, maka
tenggang
perbuatan hukum tersebut berakibat batal demi
waktu
pembayaran,
tahapan
ini
merupakan tahapan negosiasi antara para pihak
hukum.
mengenai cara yang akan ditempuh para pihak
Penyebab Adanya Penggunaan Surat Kuasa
dalam menyelesaikan kewajiban debitor terhadap
Jual Dalam Melaksanakan Eksekusi Terhadap
kreditor. Setelah melalui tahapan awal sebagai
Tanah Objek Jaminan Pelunasan Utang.
mana dijelaskan di atas, para pihak melakukan implementasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati antar para pihak, apabila kesepakatan sebagaimana disepakati di awal tidak dapat dipenuhi oleh debitor, maka pihak kreditor akan melakukan penjualan terhadap objek jaminan milik debitor. Kasus tidak dilakukan penjualan sendiri oleh debitor dapat dilihat pada Nasabah PT. Bank BRI Syariah dimana dalam jangka waktu penjualan yang diberikan debitor tidak menemukan
pembeli
sebagaimana
yang
diharapkan, maka kreditor mengambil alih proses penjualan tanah objek jaminan utang piutang
Dalam prakteknya penggunaan kuasa menjual ini lebih diprioritaskan oleh kreditor dibandingkan dengan menggunakan Hak Tanggungan karena dengan menggunakan kuasa menjual sangat efektif, artinya penjualan objek jaminan tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang. Pemegang objek jaminan dapat langsung menjualnya
apabila
debitor
wanprestasi,
disamping itu kreditor juga tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari debitor. Lebih mudah artinya kreditor untuk menjual objek jaminan tidak sulit karena tidak melalui proses lelang yang berbelit-belit.
dengan menggunakan surat kuasa jual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak
Biayanya murah artinya kreditor tidak perlu
selamanya proses penjualan dibawah tangan
membayar biaya eksekusi dan biaya lelang dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan
tidak berbelit-belit artinya proses penjualan objek
yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari beberapa
jaminan mudah dan tidak susah karena tidak
lembaga
melalui proses lelang
keuangan,
dimana
dalam
proses
yang berbelit-belit dan
penjualannya, Pihak kreditor tidak melakukan
prosedural. Dalam kaitannya dengan fungsi kuasa
terlebih dahulu pengumuman dalam surat kabar
menjual ini pada dasarnya bagi debitor adalah
atau media massa terhadap tanah yang dijaminkan
untuk menjamin pelunasan hutangnya kepada
pada saat akan dilakukan penjualan. Hal ini
kreditor. Sedangkan bagi kreditor adalah sebagai
bertentangan
alat untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan
dengan
ketentuan
sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 20 UUHT. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila kreditor tidak memenuhi proses penjualan tanah yang dibebankan hak tanggungan secara dibawah tangan dengan menggunakan surat kuasa jual 5-
Volume 2, No. 4, November 2014
hak atas tanah yang menjadi objek jaminan untuk mendapatkan pelunasan hutang debitor.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Hal Dilakukan Eksekusi Terhadap Tanah Objek Jaminan Pelunasan Utang Dengan Menggunakan Surat Kuasa Jual.
Dalam praktek yang terjadi bahwa, apabila debitor wanprestasi atau cidera janji, kreditor dalam
melakukan
penjualan
objek
jaminan
menggunakan kuasa menjual. Penggunaan kuasa Akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan
menjual tidak dilakukan secara serta merta,
Notaris merupakan suatu akta otentik sehingga
artinya kreditor sebelum melakukan penjualan
memberikan perlindungan hukum bagi para pihak
objek
yang membuatnya, hal tersebut terkait dengan
pendekatan kepada debitor. Kreditor terlebih
kekuatan akta itu sendiri yang memiliki kekuatan
dahulu membicarakan dan merundingkan dengan
pembuktian yang sempurna. Untuk sahnya suatu
debitor mengenai cara mengatasi kredit macetnya.
perjanjian diperlukan empat syarat yang meliputi;
Penjualan objek jaminan adalah langkah terakhir
Sepakat, cakap, adanya hal yang diperjanjikan,
yang ditempuh oleh kreditor itupun setelah debitor
dan klausul yang halal (Kartini Muljadi
membuat dan menyerahkan surat penyerahan
dan
Gunawan widjaja, 2002:52) . Selanjutnya unsurunsur dari perjanjian yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) harus dipenuhi.
adalah suatu kuasa kepada seseorang, disertai hak dan kewenangan serta kekuasaan yang sangat luas mengenai suatu objek tertentu, kuasa mana oleh pemberi kuasa tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan batal atau berakhir karena alasan-alasan apapun, termasuk alasan-alasan dan/atau sebabsebab yang mengakhiri pemberian suatu kuasa yang dimaksud dalam Pasal 1813 KUHPerdata selain
dari
itu
penerima
kuasa
juga
dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban selaku kuasa kepada pemberi kuasa (Gimi harmati, 2008: 75). Yang dijadikan sebagai landasan hukum bagi pembuatan dan pemberi kuasa adalah kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perdata, yang pembatasannya diatur
dalam
KUHPerdata.
terlebih
dahulu
melakukan
sukarela. Perbedaan yang sangat signifikan antara Hak Tanggungan dengan kuasa menjual adalah Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial
Secara etimologis pengertian kuasa mutlak
dan
jaminan
pasal
1338
jo
Pasal
1320
karena
hak ini berdasarkan perintah undang-
undang harus didaftarkan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pemegang Hak Tanggungan dan
dengan didaftarkannya maka pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh sertifikat Hak Tanggungan
yang
mempunyai
kekuatan
eksekutorial. Penjualan objek Hak Tanggungan oleh bank berdasarkan kuasa menjual pada dasarnya tidak ada masalah asalkan penjualan atau harga jual dari objek Hak Tanggungan itu menguntungkan kedua belah pihak. Barulah menjadi persoalan apabila penjualan atau harga jual objek jaminan tersebut berada dibawah harga pasar
yang dapat
merugikan kepentingan debitor. Pemilik sertipikat hak atas tanah dapat saja mengajukan gugatan dan keberatan atas penjualan Volume 2, No. 4, November 2014
-6
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dibawah tangan tersebut apabila tidak sesuai
cakap, adanya objek
yang diperjanjikan dan
dengan sebagaimana yang disyaratkan dalam
klausa halal. Selain itu bentuk perlindungan
ketentuan UUHT. Di sinilah letak pentingnya Hak
hukum yang diberikan adalah kepada debitor
Tanggungan sebagai sebuah lembaga jaminan.
dijelaskan secara rinci mengenai fungsi dibuatnya
Dengan Hak Tanggungan kreditor dan Debitor
surat kuasa jual. Apabila dikemudian hari dapat
dilindungi dan mempunyai kepastian hukum
dibuktikan
dalam suatu perjanjian utang piutang.
tanggungan dengan menggunakan surat kuasa jual
eksekusi
terhadap
objek
hak
dilakukan tanpa kesepakatan dan sepengetahuan KESIMPULAN DAN SARAN
pihak
debitor,
maka
pihak
debitor
dapat
Kesimpulan
mengajukan keberatan terhadap perbuatan hukum
Pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan
tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20
surat kuasa jual dilakukan melalui tahapan
ayat (4) UUHT. Bedasarkan hal tersebut maka
negosiasi
mengenai
pelaksanaan
debitor mendapatkan perlindungan hukum dalam
eksekusi,
kesepakatan
para
pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan surat
mekanisme diantara
pihak
mengenai harga jaminan yang akan dijual.
kuasa jual.
Penjualan terhadap objek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dibawah tangan dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pengumuman terhadap media
massa
setempat
sebagaimana
yang
Saran Perancang peraturan perundang undangan sebaiknya
lebih
mengutamakan
kepentingan
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 20 Undang-
masyarakat dalam membentuk sebuah aturan
Undang Hak Tanggungan.
perundang-undangan yang
Ada beberapa alasan bagi pihak kreditor
cenderung lebih
memberikan manfaat bagi masyarakat.
menggunakan surat kuasa jual terhadap agunan
Penggunaan eksekusi dengan menggunakan
yang telah dibebankan hak tanggungan, yaitu
surat kuasa jual sebaiknya dilakukan setelah ada
pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan surat
upaya negosiasi diantara para pihak dan sesuai
kuasa jual lebih menghemat biaya dan lebih
dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan
mudah
yang berlaku. Hal
dilakukan
tanpa
melalui
proses
tersebut
bertujuan
agar
administratif yang terlalu panjang dan memakan
penggunaan surat kuasa jual dalam melakukan
waktu lama.
eksekusi
Perlindungan hukum bagi debitor dalam pengguanaan surat kuasa jual yakni terletak pada kesepakatan para pihak dan tanpa ada unsur paksaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang meliputi kesepakatan para pihak, 7-
Volume 2, No. 4, November 2014
agunan
yang
dibebankan
Hak
Tanggungan dapat memberika kepastian hukum diantara para pihak..
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR KEPUSTAKAAN Hermansyah, 2006. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Irma Devita Purnamasari, 2010. Hukum Pertanahan, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2010. Kartini Soedjendro, 2001, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, Kanisius, Yogyakarta. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soejono dan H Abdurrahman, 1998. Prosedur Pendaftaran Tanah, PT Rineka Cipta, Jakarta., Subekti, R, Hukum Perjanjian, 2001. PT. Intermasa, Jakarta. --------------,1991. Jaminan-Jaminan Untuk Memberikan Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta. Wiryono Prodjodikoro, 1981. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung . Yahya Harahap, 2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Hukum Perdata, Sinar Grafka, Jakarta . Gimi Harnati, Pelaksanaan Kuasa Menjual Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Utang Piutang, Tesis, Universitas Diponegoro, Tahun 2008. Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Agus Dewi Prasetyo., 2010. Hak-hak atas tanah. http://www.hukumonline.co.id
Volume 2, No. 4, November 2014
-8
