PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BANGKA
TARMIZI SAAT BUPATI BANGKA
DISAMPAIKAN PADA FORUM PENILAIAN PENATAAN RUANG DAERAH SUNGAILIAT, 18 SEPTEMBER 2014
Bangka berada ditengah kawasan segi tiga pertumbuhan ekonomi internasional SIJORI (Singapore - Johor - Riau). Juga berada sangat dekat dengan pusat pertumbuhan Batam-Rempangand Galang (Barelang) Kedepan, pengembangan kawasan segitiga Batam-Sambas-Bangka, bangka bisa menjadi pusat pengembangan industri, terutama industri pertanian, industri maritim dan industri pengolahan hasil pertambangan KOMITMEN PENATAAN RUANG MENJADI SANGAT VITAL
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA TANPA TIMAH TAHUN 2009-2013 Sektor
2009 (%)
2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
Primer Pertanian Pertambangan & Penggalian
33,86 29,37 4,48
34,27 29,97 4,30
32,41 28,10 4,30
31,81 27,23 4,58
31,09 26,60 4,49
Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Tersier Perdag, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi
20,98 7,30 0,93
21,20 7,43 0,94
22,19 7,51 0,95
23,38 7,25 1,00
23,99 7,36 1,01
12,75 45,17 25,29
12,83 44,53 23,59
13,73 45,41 24,40
15,13 44,81 24,00
15,62 44,93 23,56
4,15
4,03
4,04
3,89
3,84
Keu, Persewaan & Jasa Jasa-jasa
2,67
2,60
2,76
2,75
2,80
13,06
14,31
14,21
14,17
14,75
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA DENGAN TIMAH TAHUN 2009-2013
Sektor Primer
2009 (%)
2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
46,34
46,20
43,96
42,70
42,57
Pertanian
22,68
23,06
21,97
21,76
21,85
Pertambangan & Penggalian
23,66
23,14
21,99
20,94
20,72
19,23
19,54
20,54
21,50
21,56
Industri Pengolahan
8,90
8,94
9,06
8,60
8,72
Listrik, Gas & Air Bersih
0,71
0,72
0,75
0,80
0,80
Bangunan
9,62
9,87
10,74
12,10
12,04
34,44
34,26
35,50
35,81
35,87
19,09
18,15
19,07
19,18
18,87
Pengangkutan & Komunikasi
3,17
3,10
3,16
3,11
3,06
Keu, Persewaan & Jasa
2,02
2,00
2,16
2,20
2,20
10,16
11,01
11,11
11,33
11,73
Sekunder
Tersier Perdag, Hotel & Restoran
Jasa-jasa
KEPENDUDUKAN No.
Kecamatan
DAN
LUAS WILAYAH
Luas Daerah km²
Jumlah Penduduk (jiwa)
Kepadatan per km² (jiwa)
1.
Sungailiat
146,38
95.857
655
2.
Bakam
488,10
16.464
34
3.
Pemali
127,87
28.479
223
4.
Merawang
164,40
28.284
172
5.
Puding Besar
383,29
17.881
47
6.
Mendo Barat
570,46
45.423
80
7.
Belinyu
546,50
46.821
86
8.
Riau Silip
523,68
24.976
48
2.950,68
304.185
103
Jumlah 2013
KOMITMEN PENATAAN RUANG: SUDAH DAN SEDANG PENATAAN RUANG
REGULASI
KETERANGAN
RTRW KAB. BANGKA KAWASAN INDUSTRI JELITIK KAWASAN INDUSTRI TELUK KELABAT RDTRK DAN PZ PERKOTAAN SUNGAILIAT
PERDA PERDA PERDA PERDA
PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI INDONESIA
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BANGUNAN GEDUNG RDTRK MERAWANG RDTRK BELINYU INSENTIF DAN DISINSENTIF
PERDA PERDA RAPERDA RAPERDA PERBUP
PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI BABEL PROSES PENYUSUNAN 2014 PROSES PENYUSUNAN 2014 PERTAMA DI BABEL, PENGENDALIAN RUANG
PEMANFAATAN JALAN DAN SUNGAILIAT
PERBUP
PERTAMA DI BABEL
PEMBATASAN PERIZINAN TIGA JALUR JALAN DI SUNGAILIAT KAWASAN AGROPOLITAN KAWASAN MINAPOLITAN MASTERPLAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERBUP
MENJEMBATANI PERIZINAN SEBELUM PERDA RDTRK SUNGAILIAT DITETAPKAN PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI BABEL ANTISIPASI PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI
MASTERPLAN DAN DED PENGEMBANGAN TERMINAL TIPE A DI AIR RUAI SUNGAILIAT
SK
MASTERPLAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN RSUD SUNGAILIAT MASTERPLAN PENGEMBANGAN PASAR SEMI MODERN SUNGAILIAT BKPRD
SK
PERBUP PERBUP SK
SK
PERSIAPAN PEMBANGUNAN TERMINAL TERBESAR DI BABEL, MENGHUBUNGKAN ANTAR PULAU, ANTAR PROVINSI PERSIAPAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TYPE B/A, PERTAMA DI BABEL PERSIAPAN PENGEMBANGAN PASAR
SK
1.
2.
KORDINASI PENATAAN, PEMANFATAAN, PENGENDALIAN RUANG, PERIZINAN, INSENTIF, DISINSENTIF DAN SANKSI PERTEMUAN SETIAP SABTU “MAJELIS SABTU”
KOMITMEN PENATAAN RUANG: AKAN DILAKSANAKAN PENATAAN RUANG RDTRK INDUSTRI MUARA SUNGAI BATU RUSA RDTRK HINTERLAND PANGKALPINANG
SUBTANSI
RENCANA REGULASI PERDA DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI SUNGAI BATURUSA PERDA PENATAAN RUANG DI PINGGIRAN
KOTA PANGKALPINANG YANG CEPAT TUMBUH
RDTRK CAGAR BUDAYA KOTA KAPUR
KAWASAN BUDAYA
RDTRK HUTAN KONSERVASI GUNUNG MARAS
KAWASAN HUTAN KONSERVASI
RDTRK STRATEGIS BALUN IJUK RDTRK KOTA BARU AIR ANYER RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL KAB. BANGKA
KAWASAN KAMPUS UBB
PERDA
PENGEMBANGAN
KAWASAN WISATA DAN PEMUKIMAN
PERDA PERDA PERDA PERDA
PENATAAN RUANG LAUT
KOMITMEN PENATAAN RUANG: PERIZINAN JENIS PERIZINAN/DOKUMEN PENDELEGASIAN PENERBITAN PERIZINAN DALAM PELAYANAN TERPADU IZIN LOKASI
REGULASI PERBUP
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
BANGUNAN GEDUNG
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN
IZIN GANGGUAN
PERDA
IZIN USAHA PERKEBUNAN
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN HO MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
IZIN PEMANFAATAN HUTAN
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN
IZIN MENGGUNAKAN TANAH NEGARA
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN MENGGUNAKAN TANAH
IZIN LINGKUNGAN
PP
DOKUMEN LINGKUNGAN UKL DAN UPL
PERBUP
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN AMDAL MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN UKL-UPL
PERDA
KETERANGAN KETERKAITAN RUANG DENGAN LEMBAGA PERIZINAN MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN LOKASI USAHA
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KAB. BANGKA C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 9. Penetapan peraturan zonasi, Perizinan, pemberian insentif & Disinsentif, pengenaan sanksi
1.Identifikasi persoalan & problem
B. PEMANFAATAN RUANG 8. Pelaksanaan program Pemanfaatan ruang & pembiayaannya
2. Perumusan Tujuan
7. Peny. rencana struktur dan pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang & arahan pengend pemanfaatan ruang
3. Pengumpulan Data
6. Perumusan konsepsi rencana struktur & pola ruang berdasarkan skenario prakiraan pengembangan.
A. PERENCANAAN TATA RUANG (1-7)
4.a. Pengolahan dan Pengelolaan Data b. Penggambaran Keadaan Saat ini
5. Analisis Data Dasar dan Prakiraan Berdasarkan Kecenderungan yang ada
KEDUDUKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pengaturan
Pembinaan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Pengawasan
Pengendalian
Peraturan Zonasi Perizinan Insentif & Disinsentif Pengenaan Sanksi 11
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAB. BANGKA BENTUK PENERAPAN ① Peraturan Zonasi (PERDA)
Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penerapan :
- Peraturan Zonasi - Perizinan - Pemberian Insentif dan Disinsentif,
- Pengenaan Sanksi
• Pembagian zonasi
• Ketentuan intensitas penggunaan lahan • Ketentuan aktivitas yang diijinkan, dilarang dan bersyarat ③ Insentif & Disinsentif (PERBUP) • Memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang • Perpajakan, fiskal, penyediaan infrastruktur, penghargaan
② Perizinan Pemanfaatan
(PERDA) • Peraturan zonasi pada tingkat advis planning dan rekomendasi perijinan
④ Instrumen Sanksi (Perbup) • Memberikan efek jera dan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata ruang • Berupa: sanksi administrasi, pidana, perdata
12
PERATURAN ZONASI dalam RTRW Bangka dan RDTRK Sungailiat Perda RTRW Kab. Bangka Perda RDTRK Sungailiat
• •
ditetapkan dengan
PERATURAN ZONASI KABUPATEN BANGKA
meliputIi
Penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kab. Bangka dan RDTRK Sungailiat Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi
Kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten
• memuat
Ketentuan-ketentuan zonasi yang merupakan aturan peruntukan pada setiap zona peruntukan.
Pada skala peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000
Teks zonasi (zoning text) dan peta zonasi (zoning map), yang memuat ketentuanketentuan: 1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang berisikan kegiatan yang diperbolehkan, yang meliputi diperbolehkan tanpa syarat, diperbolehkan dengan syarat, atau diperbolehkan dengan pengecualian; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sekurang-kurangnya terdiri atas koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, dan koefisien dasar hijau minimum 3. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal 4. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan lainnya
a. Ketentuan teknis yang disyaratkan dalam pemberian izin berfungsi b. Ketentuan penetapan zona yang mendapatkan insentif sebagai dan dikenakan disinsentif termasuk ketentuan rinci teknis pelaksanaannya c. Dasar penerapan sanksi administratif d. Ketentuan pengaturan terhadap perubahan peraturan zonasi
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN BANGKA
POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN BANGKA
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT TAHUN 2014-2034
Perda Rencana Detail Tata Ruang kecamatan pertama di Indonesia
Ketentuan Peraturan Zonasi Kabupaten
Contoh : Kegiatan penambangan diizinkan secara terbatas di Kawasan Hutan Lindung, namun pemanfaatannya bersyarat tertentu di Kawasan Lindung lainnya.
ADVICE PLANNING 2014 No. 1
2 3
4
5
6
7
8
Bulan Januari Februari Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
Lokasi (Kecamatan) Merawang Mendo Barat Total Merawang Total Merawang Pemali Total Sungailiat Merawang Pemali Total Merawang Riau Silip Sungailiat Belinyu Total Mendo Barat Sungailiat Riau Silip Pemali Merawang Total Merawang Sungailiat Total Pemali Belinyu Sungailiat Total
Diizinkan 2 4 6 0 1 1 2 2 4 1 7 1 1 2 1 5 1 6 3 1 11 1 2 3 1 2 4 7
Tidak Diizinkan 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
CONTOH KASUS ADVICE PLANNING KEGIATAN ATAU USAHA
ADVICE PLANNING DIIZINKAN
TIDAK DIIZINKAN
Perumahan atau Permukiman
Fredy Nenjaya (Perumahan)
PT. Matras Natur Resort (Resort di Hutan Produksi Konversi)
Industri
CV. Ayi Jaya (Smelter)
PT. Adhiguna Bangun Nusantara (Industri Kepelabuhan dan Terpadu di Laut), PT Mitra Sukses Globalindo (Smelter di Kawasan Perdagangan dan Jasa)
Pariwisata
PT. Wattana Segar Alam PT. Sumampau Resort Bangka (Hotel Bintang 3 di Lestari (Wisata Kebun Binatang di Kawasan Pariwisata, Kawasan Hutan Lindung) pengurangan luas lahan izin lokasi karena terkendala sempadan pantai)
ADVICE PLANNING YANG SUDAH DIKELUARKAN PADA TAHUN 2014
No
No Surat
Tanggal Surat
Nama Pemohon
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
1
050/12/Bappeda/2014
07 Januari 2014
PT Bangun Makmur Sejati
Desa Air Anyir Kec Merawang
Pengembangan Sektor Pariwisata, Hunian dan Niaga
2
050/27/Bappeda/2014
16 Januari 2014
PT SSSS
Desa Pagarawan Kec Merawang
SPBU Perkebunan Kelapa Sawit
3
050/34/Bappeda/2014
22 Januari 2014
PT SAML
Desa Rukam, Penagan, Air Buluh, dan Dusun Bukit Luwi Kec Mendo Barat
4
050/59/Bappeda/2014
30 Januari 2014
PT Charoen Pokphand Jaya Farm
Desa Labu Kec Puding Besar
Peternakan Ayam
5
050/71/Bappeda/2014
05 Februari 2014
CV Eka Jaya Sakti
Desa Baturusa Kec Merawang
Agen LPG 3 Kg
6
050/76/Bappeda/2014
06 Februari 2014
PT Mitra Sukses Globalindo
Desa Air Anyir Kec Merawang
Smelter
7
050/82/Bappeda/2014
08 Februari 2014
CV Teratai Mandiri
Lingkungan Air Merapin Kel Sri Menanti Kec Sungailiat
Perdagangan Solar Industri
8
050/136/Bappeda/2014
22 Februari 2014
PT Mitra Sukses Globalindo
Desa Air Anyir Kec Merawang
Smelter
9
050/141/Bappeda/2014
11 Maret 2014
CV HM Sejahtera
Desa Air Ruai Kec PemalI
Perumahan
10
050/165/Bappeda/2014
17 Maret 2014
PT Bangun Makmur Sejati
Desa Air Anyir Kec Merawang
SEKEDAR INFORMASI
11
050/154.A/Bappeda/2014
01 April 2014
Kepala Disbudpar Kab Bangka
TIDAK ADA
SEKEDAR INFORMASI
12
050/157/Bappeda/2014
01 April 2014
PT Protelindo
Lingk. Jelutung Kel Sinar Baru Kec Sungailiat
Menara Telekomunikasi
13
050/172/Bappeda/2014
08 April 2014
PT SSSS
Desa Pagarawan Kec Merawang
SPBU
14
050/173.A/Bappeda/2014
14 April 2014
Polair Kep Babel
Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec Merawang
Dermaga dan Pos Polair Kep. Babel
15
050/165/Bappeda/2014
21 April 2014
PT Hokari Linex Pratama
Desa Air Anyir Kec Merawang
Tangki dan Dermaga
16
050/166/Bappeda/2014
21 April 2014
PT Hokari Linex Pratama
Desa Air Anyir Kec Merawang
Galangan Kapal (Docking)
17
050/181.A/Bappeda/2014
26 April 2014
Thomas Jusman
Dusun I Desa Merawang Kec Merawang
SEKEDAR INFORMASI
18
050/181.B/Bappeda/2014
28 April 2014
David Effendy
Lingk Matras Kel Sinar Baru Kec Sungailiat
SEKEDAR INFORMASI
19
050/0777/Bappeda/2014
06 Mei 2014
PT Sumampau Resort Bangka Lestari
Desa Air Anyir Kec Merawang
Wisata Kebun Binatang
20
050/0807/Bappeda/2014
30 April 2014
Ketua LCKI Kab Bangka
Desa Air Duren Kec Pemali
Cross Check HGU Perkebunan Sawit
ADVICE PLANNING YANG SUDAH DIKELUARKAN PADA TAHUN 2014 (LANJUTAN) No
No Surat
Tanggal Surat
Nama Pemohon
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
21 050/1010/Bappeda/2014
24 Mei 2014
PT Bangka Mandiri Abadi
Desa Cit Kec Riau Silip
Pabrik Pengolahan Singkong
22 050/1011/Bappeda/2014
24 Mei 2014
CV Padang Bolak Jaya
Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Perumahan
23 050/1012/Bappeda/2014
28 Mei 2014
Yusman Ngui
Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec Merawang
SEKEDAR INFORMASI
24 050/1013/Bappeda/2014
31 Mei 2014
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang
Jl Yos Sudarso Kel Air Jukung Kec Belinyu
Gedung Kantor
25 050/1054/Bappeda/2014
13 Juni 2014
Fitria S.Sos
Jl Ahmad Yani Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Klinik
26 050/1055/Bappeda/2014
12 Juni 2014
Fredy Nenjaya
Jl Naga Kel Kuday Kec Sungailiat
Perumahan
27 050/1056/Bappeda/2014
12 Juni 2014
Dra Nursaadah
Jl Raya Pangkalpinang - Mentok Desa Kace Timur Kec Mendo Barat
SEKEDAR INFORMASI
28 050/1057/Bappeda/2014
21 Mei 2014
Djusman
Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Hotel Tanjung Pesona
29 050/1104/Bappeda/2014
12 Juni 2014
Tjong Djun Khim
Jl Pemuda N0 18 Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Rumah Toko
30 050/1106/Bappeda/2014
19 Juni 2014
Kepala Disperindagkop dan UMKM Kab Bangka
Kel Sungailiat Kec Sungailiat
Pasar Modern
31 050/1107/Bappeda/2014
12 Juni 2014
Elvera Balqies SE
Jl Ahmad Yani No 2 B Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Hotel Tri Mustika
32 050/1108/Bappeda/2014
23 Mei 2014
Drs H Zulkarnaen Karim MM
Jl Ahmad Yani Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Minimarket
33 050/1110/Bappeda/2014
17 Juni 2014
PT Fenyen Agro Lestari
Desa Cit Kec Riau Silip
Perkebunan Kelapa Sawit
34 050/1111/Bappeda/2014
18 Juni 2014
PT Fenyen Agro Lestari
Desa Pugul Kec Riau Silip
Perkebunan Kelapa Sawit
35 050/1112/Bappeda/2014
17 Juni 2014
PT Fenyen Agro Lestari
Desa Cit dan Desa Silip Kec Riau Silip
Perkebunan Kelapa Sawit
36 050/1202/Bappeda/2014
26 Juni 2014
Muhammad Pahrevi SE
Desa Air Ruai Kec Pemali
Perumahan
37 050/1203/Bappeda/2014
30 Juni 2014
PT Adhiguna Bangun Nusantara
TIDAK ADA
Industri Kepelabuhan dan Industri Terpadu
38 050/1216/Bappeda/2014
12 Juli 2014
PT Sarana Proteindo Utama
Desa Pagarawan Kec Merawang
Peternakan Ayam Pedaging
39 050/1217/Bappeda/2014
10 Juli 2014
PT Jasmine Ratu Oil
Lingk Lubuk Kelik Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Tempat Parkir Mobil Tangki BBM
40 050/1279/Bappeda/2014
04 Agustus 2014
CV Nurjanah
Dusun Sigambir Desa Air Ruai Kec Pemali
Pemurnian Bijih Timah
ADVICE PLANNING YANG SUDAH DIKELUARKAN PADA TAHUN 2014 (LANJUTAN) No
No Surat
Tanggal Surat
Nama Pemohon
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
41
050/1281/Bappeda/2014
18 Juli 2014
Kepala KPT Kab Bangka
Jl Sam Ratulangi Kel Sri Menanti Kec Sungailiat
Pengisian Ulang Oksigen
42
050/1282/Bappeda/2014
04 Agustus 2014
PT Permata Prima Lestari
Desa Riding Panjang Kec Belinyu
Penambangan Batu Granit
43
050/1292/Bappeda/2014
06 Agustus 2014
Klara Stevanny
Lingk Air Kenanga Kel Kenanga Kec Sungailiat
Hotel
44
050/1293/Bappeda/2014
04 Agustus 2014
Plt. Sekda Kab Bangka
Jl Raya Matras Kel Sinar Baru Kec Sungailiat
Kawasan Wisata Pantai Matras
45
050/1296/Bappeda/2014
06 Agustus 2014
CV Putra Kencana
Jl TPA Kenanga Lingk Kenanga Kel Kenanga Kec Sungailiat
Pemurnian Bijih Timah
46
050/1301/Bappeda/2014
07 Agustus 2014
PT Wattana Segar Alam
Lingk Rambak Kel Parit Padang Kec Sungailiat
Hotel Bintang 3
47
050/1323/Bappeda/2014
09 Agustus 2014
Lanal Bangka Belitung
Jl. Tanjung gudang Kel. Air Jukung Kec. Belinyu
Sertifikasi tanah Aset Lanal Babel
48
050/1456/Bappeda/2014
26 Agustus 2014
PT Fast Food Indonesia, Tbk
Jl Jend Sudirman Kel Sungailiat Kec Sungailiat
Restoran Cepat Saji Kentucky Fried Chicken
49
050/1457/Bappeda/2014
26 Agustus 2014
CV Dewa Putra Bangka
Jl Raya Sungailiat-Pangkalpinang Kec Merawang
Smelter
PERIZINAN Mekanisme perijinan adalah sebagai unsur terdepan dalam pengendalian pemanfaatan IZIN PEMANFAATAN RUANG
maksud
Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
• tujuan
• • • •
Oleh Pemkab Bangka Kepada Calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan arahan rencana pola ruang
• • • • • • •
Izin Lokasi Izin Lingkungan (HO, AMDAL, RKL, UKL) Izin penggunaan pemanfaatan tanah Izin mendirikan bangunan Izin usaha perkebunan Izin pemanfaatan hutan Izin mengunakan tanah negara
diberikan
terdiri atas
Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Menghindari dampak negatif pemanfaatan ruang Melindungi kepentingan umum
TATA CARA PENGENDALIAN MELALUI PERIZINAN Masyarakat/ badan usaha
SKPD ANGGOTA BKPRD
BLH
SATPOL PP
BAG. PERTANAH AN
Ijin Lokasi dll
HO/IUUG
Hak Atas Tanah
KPT
CAMAT
Ijin Peruntukan Lahan
Planning Permit
Wajib AMDAL ANDAL RKL/RPL Permohonan
IMB
Izin Usaha Tanpa ANDAL UPL/UKL
Izin Usaha/Izin Tetap Operasi Kegiatan
ITU
IPB
REKAPITULASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TAHUN 2013 No.
Bulan
1
Januari
2
Februari
3
Maret
4
April
5
Mei
6
Juni
Jenis Bangunan Rumah Tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah Tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah tinggal Kantor Rumah Toko Perumahan Bangunan Lainnya Total
Jumlah 6 2 2 1 11 2 3 1 1 7 3 2 1 6 9 6 1 16 9 4 13
No.
Bulan
7
Juli
8
Agustus
9
September
10
Oktober
11
November
12
Mei
Jenis Bangunan Rumah tinggal Kantor Rumah Toko Perumahan Bangunan Lainnya Total Rumah Tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah Tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total Rumah tinggal Rumah Toko Perumahan Kantor Bangunan Lainnya Total
Jumlah 9 4 13 2 10 1 1 1 15 15 17 1 32 6 1 1 2 10 10 2 4 4 20 4 3 4 11
REKAPITULASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA TAHUN 2014
NO
BULAN
Januari 1
Februari 2
Maret 3
JENIS BANGUNAN
JUMLAH
NO
BULAN
JENIS BANGUNAN
JUMLAH
Rumah Tinggal
1
Bangunan Lainnya
7
Kantor
1
Perumahan
10
Bangunan Lainnya
2
Rumah Toko
4
Perumahan
22
Hotel
Total
26
Bangunan Lainnya
NO
BULAN
JENIS BANGUNAN JUMLAH Bangunan Lainnya
6
Rumah Tinggal
3
Perumahan
25
1
Rumah Toko
5
Rumah Tinggal
2
Total
39
1
Total
24
Perumahan
12
Perumahan
11
Bangunan Lainnya
8
Bangunan Lainnya
4
Rumah Toko
15
Perumahan
3
Rumah Tinggal
4
Kantor
2
Rumah Tinggal
1
Kantor
1
Total
29
Rumah Toko
2
Total
21
Perumahan
15
Total
14
Bangunan Lainnya
3
Kantor
4
Kantor
2
Kantor
4
Rumah Toko
6
Rumah Tinggal
3
Perumahan
2
Rumah Tinggal
1
Bangunan Lainnya
2
Total
9
Toko
2
Perumahan
1
Bangunan Lainnya
1
Rumah Toko
6
Total
29
Total
14
4
5
April
Mei
Juni 6
Juli 7
Agustus 8
September 9
REKAPITULASI IZIN GANGGUAN (HO) TAHUN 2013
No.
1
2
3
BULAN
JENIS USAHA
JUMLAH
JENIS USAHA
JUMLAH
Kecil
5
Kecil
Sedang
11
Sedang
Januari
No.
4
BULAN
JENIS USAHA
JUMLAH
8
Kecil
9
Sedang
April
No.
7
BULAN
JENIS USAHA
JUMLAH
9
Kecil
2
25
Sedang
17
Juli
No.
10
BULAN
Oktober
Besar
2
Besar
3
Besar
10
Besar
9
Total
18
Total
20
Total
44
Total
28
Kecil
3
Kecil
3
Kecil
1
Kecil
11
Sedang
6
Sedang
11
Sedang
5
Sedang
14
Februari
5
Mei
8
Agustus
11
Nopember
Besar
-
Besar
7
Besar
5
Besar
5
Total
9
Total
21
Total
11
Total
30
Kecil
3
Kecil
4
Kecil
4
Kecil
3
Sedang
3
Sedang
8
Sedang
19
Sedang
8
Maret
6
Juni
9
September
12
Desember
Besar
3
Besar
7
Besar
20
Besar
6
Total
9
Total
19
Total
43
Total
17
REKAPITULASI IZIN GANGGUAN (HO) TAHUN 2014
No.
1
2
3
BULAN
JENIS USAHA JUMLAH No. BULAN
JENIS USAHA
JUMLAH No.
BULAN
JENIS USAHA JUMLAH
Kecil
2
Kecil
10
Kecil
3
Sedang
1
Sedang
15
Sedang
5
Januari
4
April
7
Juli
Besar
-
Besar
16
Besar
8
Total
3
Total
41
Total
16
Kecil
12
Kecil
9
Kecil
3
Sedang
4
Sedang
19
Sedang
7
Februari
5
Mei
8
Agustus
Besar
1
Besar
10
Besar
8
Total
17
Total
38
Total
18
Kecil
13
Kecil
7
Kecil
5
Sedang
13
Sedang
8
Sedang
1
Maret
6
Juni
9
September
Besar
7
Besar
9
Besar
6
Total
33
Total
24
Total
12
Rekapitulasi Izin Lokasi Tahun 2013
NO
6
7
8
9
BULAN
Juni
Juli
JENIS USAHA
NO
BULAN
10
JENIS USAHA
JUMLAH
Pabrik
1
Total
1
Pabrik
1
Total
1
Total
0
-
Perumahan
3
Pabrik
1
Total
4
-
Agustus
September
JUMLAH
Total
0
Perkebunan
1
Total
1
Oktober
11
12
Rumah Sakit
1
Total
1 -
November
Desember
-
Rekapitulasi Izin Lokasi Tahun 2014
NO BULAN
1
2
3
Mei
Juni
Juli
JENIS BANGUNAN JUMLAH Perumahan
4
Pabrik
NO
BULAN
4
Agustus
JENIS BANGUNAN
JUMLAH
Perumahan
1
1
Total
1
Total
5
Pabrik
1
Perumahan
2
Perumahan
2
Total
2
Total
3
Perumahan
1
Total
1
5
September
REKAPITULASI IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 2009 s/d 2013 TAHUN 2009 2010
2011 2012 2013
KECAMATAN Puding Besar Bakam Mendo Barat Riau Silip Mendo Barat Belinyu Riau Silip Belinyu Riau Silip Mendo Barat Merawang Total
LUAS (hektar) 50 82 2060.28 8708 2509.8 200 1859 9628.8 5043.8 1064 100 31305.68
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF PERBUP NO 19 THN 2014 TUJUAN
• Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; • Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan • Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
01
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF
Perangkat/upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dg RTR
•
Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya
•
Pemkab Bangka ke masyarakat Pemanfaat Ruang
•
Insentif fiskal, dapat berupa: o pemberian keringanan pajak dan Retribusi
•
Insentif non fiskal, dapat berupa: o kemudahan perizinan o penyediaan prasarana dan sarana umum o penghargaan dari pemkab dan/atau publisitas atau promosi
merupakan
PEMBERIAN INSENTIF
diatur oleh
• • •
tata cara
BKPRD KPT DPPKAD
02
PENGENAAN DISINSENTIF
Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan. atau mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dg RTR
• merupakan
PENGENAAN DISINSENTIF
tata cara
•
Disnsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang
•
Pemerintah / pemerintah daerah ke masyarakat
• • diatur oleh
• • •
Disinsentif fiskal, dapat berupa: o pengenaan pajak dan retribusi lebihti nggi Disinsentif non fiskal, dapat berupa: o kewajiban memberi kompensasi o persyaratan khusus dalam perizinan o pembatasan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, dan/atau o pemberian status tertentu dari pemerintah
BKPRD KPT DPPKAD
04
Ketentuan Pemberian Insentif Insentif
Jenis
Tindakan BKPRD
Fiskal
pemberian keringanan pajak
Belum pernah
pengurangan retribusi
Belum pernah
pemberian kompensasi
Belum pernah
kemudahan perizinan
Bebas izin gangguan untuk usaha industrui dikawasan industri
sewa ruang
Sewa ruang kegiatan smelter di kawasan industri , BOT
urun saham
BOT
penyediaan prasarana dan sarana
Pembangunan jalan & drainase di kawasan Perumahan yang sesuai dengan penataan ruang
penghargaan
Akan diberikan setiap awal tahun
publikasi atau promosi
Akan diberikan setiap awal tahun
Non Fiskal
Ketentuan Pemberian Disinsentif Disinsentif
Jenis
Tindakan BKPRD
Fiskal
pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi
Belum pernah
Non Fiskal
kewajiban memberi kompensasi
Belum pernah
pensyaratan khusus dalam perizinan
Belum pernah
kewajiban memberi imbalan;
Belum pernah
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
Belum pernah
PENGENAAN SANKSI
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi
Sanksi Administratif Ps. 63
peringatan tertulis penghentian sementara kegiatan penghentian sementara pelayanan umum penutupan lokasi pencabutan izin pembatalan izin pembongkaran bangunan pemulihan fungsi ruang; dan/atau
Sanksi Pidana
Sanksi Perdata
Ps. 69
Pidana Pokok: Penjara Denda Pidana Tambahan Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum
Tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata
Ketentuan Sanksi oleh BKPRD Sanksi administratif berupa : Peringatan tertulis: contoh pendirian tower BTS Protelindo, dll Penghentian sementara kegiatan: contoh pendirian tower BTS Protelindo, dll Pencabutan izin: contoh pencabutan sebagian izin lokasi PT. GML Pembatalan izin: contoh izin lokasi PT. Adhiguna Bangun Nusantara Pemulihan fungsi ruang: contoh Pemulihan Fungsi dari eks tambang menjadi Ruang Terbuka Hijau oleh Perusahaan Pertambangan
TATA CARA/PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG Masyarakat
Asosiasi Profesi
Melaporkan terjadinya pelanggaran
DPRD
CAMAT/ lLURAH
SKPD
Bupati
BKPRD
POLISI & POL PP
BiAG Hukum
Tim Penertiban
Menerima laporan dari masyarakat Menerima laporan
Pelaporan
Melakukan pemantauan
Melakukan identifikasi pelanggaran/ pemantauan
Pemantauan
Membentuk Tim penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dari dinas teknis /instansi terkait
Merumuskan bentuk penertiban
Evaluasi Usulan bentuk sanksi
Penertiban Menerima sanksi
Sanksi karena kesalahan institusi melalui Badan Pengawas Daerah
Melakukan penyidikan di lapangan
Mengevaluasi penyimpangan pemanfaatan ruang Mengusulkan bentuk penertiban
Menentukan bentuk sanksi yang sebaiknya diterapkan
Sanksi administrasi perdata, pidana Pelaksanaa n sanksi
Memutuskan perkara pidana/ perdata
POLA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Proses
Bentuk Peran Serta
Instansi Pendukung
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Memberikan masukan/laporan tentang masalah yang berkaitan dengan perubahan/ penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana yang telah disepakati
BKPRD
Penertiban
Memberikan usulan bentuk-bentuk penertiban (sanksi administrasi, perdata/pidana). Menerima sanksi (administrasi, perdata/pidana) bila melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang
BKPRD KEPOLISIAN PENGADILAN
TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN Pelaku Pembangunan
Pemanfaatan Ruang
BKPRD
Masyarakat
Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan
Penelitian (evaluasi) terhadap laporan penyimpangan pemanfaatan ruang
Informasi dan laporan perubahan/penyimpangan pemanfaatan ruang
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penertiban Pelaku Pembangunan
Bag Hukum
POL PP, Polisi
BKPRD
Masyarakat
Pemikiran, pertimbangan, dan usulan sanksi
Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Pemberian sanksi: Administrasi. Perdata. Pidana
Menerima Sanksi
Menentukan bentuk Sanksi
KELEMBAGAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Mempersiapkan kebijaksanaan (pengaturan) sesuai rencana tata ruang : BUPATI, BKPRD Penetapan kebijakan insentif dan disinsentif; BUPATI, BKPRD Penjabaran dalam dokumen pembangunan: BAPPEDA, BKPRD Penyusunan program pemanfaatan ruang dan pembiayaannya: LINTAS SKPD, BKPRD Pola pemanfaatan ruang: KPT, LINTAS SKPD, BKPRD.
BUPATI & BKPRD: menyiapkan langkah-langkah penyisikan. BUPATI & BKPRD: menyiapkan langkah-langkah penertiban Pelaporan : BAPPEDA PemantauaN : LINTAS SKPD Evaluasi : BKPRD, BAPPEDA Penertiban : BKPRD, POL PP & KEPOLISIAN
Dukungan Kelembagaan Camat/Lurah BKPRD - Asist. Perekonomian dan Pembangunan - Bappeda - Dinas Pertambangan dan Energi - Disperindagkop dan UMKM - Badan Lingkungan Hidup - Adm Pertanahan Setda - DishubKominfo - Dishutbun - Dinas PU - Dinas Kelautan dan Perikanan - Disbudpar - Dinas Pertanian dan Peternakan - Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)
Kantor Satpol PP Polisi BKPRD
Fungsi Sebagai pemberi rekomendasi awal • Pengajuan Advice Planning kepada Ketua BKPRD dari pemohon • Disposisi untuk survei pengecekan kelapangan oleh Tim Tata Ruang Bappeda Kab. Bangka : - Pengambilan titik Koordinat - Pengumpulan data terkait status lahan & identifikasi usaha yang diajukan • Memberikan keputusan atas pengajuan advice planning dengan kajian teknis melalui rapat pembahasan yang dihadiri oleh seluruh Tim BKPRD (SK Bupati Bangka Nomor 188.45/445/Bappeda/2014 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Bangka) • Diterus ke KPT & SKPD teknis sebagai dasar tindak lanjut administrasi perizinan
• Sebagai Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENATAAN RUANG 2014 NO
SKPD
NAMA KEGIATAN
ALOKASI DANA
1.
Dinas PU
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rp. 1.181.670.000,Rp. 455.754.000,-
2.
Badan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH
Rp. 873.811.200,Rp. 340.558.500,Rp. 457.067.000,Rp. 13.277.000,-
3.
Kantor Pelayanan Terpadu
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik
Rp.
4.
Disperindagkop dan UMKM
Program Perencanaan Tata Ruang Master Plan Kawasan Industri Jelitik
Rp. 200.577.500,-
5.
Bappeda Kab & Prov
Program Penyusunan RDTR Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
Rp. 1.072.652.500,Rp. 85.377.500,-
6.
Kantor Satpol PP
Pengawasan dan Pengamanan Perda
Rp. 2.887.806.000,-
61.485.000,-
