PENGEMBANGAN TOL LAUT DALAM RPJMN DAN IMPLEMENTASI 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGEMBANGAN TOL LAUT DALAM RPJMN 2015-2019 DAN IMPLEMENTASI 2015 Bambang Prihartono Direktur Transportasi

Outline 1

Tantangan Global ………………..……(3)

5

Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns

2

Kondisi Transportasi Laut Nasional ….…(10)

Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut

7

Global Competitiveness Index I Logistic Performance Index I Transportasi Laut

3

4

Identifikasi 24 Pelabuhan Pendukung Tol Laut …………….…(36) 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan

Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Sebagai Komplemen Tol Laut ..….……..…(71) Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan

Tol Laut dalam Mendukung Indonesia Poros Maritim .......…(20) Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim

Pelayaran Rakyat ………….………(62)

6

Short Sea Shipping ………………..(80) Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping

8

Implementasi Tol Laut …........…(87) Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015 2

1. TANTANGAN GLOBAL  Globalization of Economy  Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns  Global to Domestics Trade Relations Patterns

Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns

“Konektivitas menjadi kunci dalam menjawab tantangan globalisasi ekonomi.

”

4

Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns Contract

Destination (Market)

Destination (Market)

Coy X (USA, EU, JPN, Others) Negara Pemegang Merek Dagang

shipment order/contract

Coy A / Negara Pemasok (stock)

Contract (Supply)

Shipment of goods

Coy B / Negara Pemasok

Contract (Production)

Carrier

(stock) Coy D / di Indonesia Pema sok

Coy Y / di Indonesia Kontraktor

Coy C / Negara Pemasok (stock)

shipment of raw materials


Coy E / di Indonesia Foreign LSP / 3PL Admin/Order Processing (PO, ship ord  Invoice and shipment instruction)

Coy F / di Mumbai, India LSP / 3PL


Coordination on shipment scheduling

Contract Goods Information /Coordination

Source: Anggadinata, research funded by World Bank, 2009.

PERTANYAAN: Kebijakan ekonomi apa yang perlu kita ciptakan untuk merebut peluang usaha dari rantai pasok global tersebut? 5

Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns Perush C di Negara Asia C (inventory)

Perush B di Negara Asia B (inventory)

Perush A di Negara Asia A

NRI NRI

“

Negara Tetangga berhasil mengambil manfaat ekonomi atas kekurang cermatan kebijakan perindustrian & perdagangan nasional RI

”

NRI

(inventory)

Perush Y / Buyer Indonesia

Perush X / Seller, Negara Pemasok (USA, EU, JPN)

Source: Anggadinata, research funded by World Bank, 2009.

PERTANYAAN: Kebijakan ekonomi apa yang perlu kita ciptakan untuk merebut peluang atas pola perdagangan global tsb. ?

6

Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns 1. 2.

3. 4.

RRT masih menjadi kunci penggerak utama perdagangan Timur-Barat New Market secara kontinu bangkit sebagai akibat perbaikan permintaan dari Eropa dan USA Rute utama melalui Selat Malaka Transportasi dan Logistik harus dimasukkan dalam konteks rute perdagangan global.

Pilihan 1 jalan sutera: via jalur perdagangan Selat Malaka, termasuk Riau, Dumai, Belawan, Aceh, dan Pontianak. Pilihan 2 jalan sutera: via Selat Sulawesi, melalui Bitung, Makasar, Balikpapan, Samarinda, dan bisa terhubung sampai ke Surabaya. (Sumber: Wamen Perdagangan RI, September 2014) 7

Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns Manufacturing Beyond China

8

Tantangan Global Globalization of Economy I Anatomy of Global to Domestics Trade Relation Patterns I Global to Domestics Trade Relations Patterns

Konektivitas Laut dalam MPAC •

•

Pengembangan 42 pelabuhan prioritas di ASEAN dimana 14 pelabuhan ada di Indonesia. Pembangunan jaringan Ro-Ro/ferry.

9

2. KONDISI TRANSPORTASI LAUT NASIONAL  Global Competitiveness Index  Logistic Performance Index  Transportasi Laut

Kondisi Transportasi Laut Nasional Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut The Global Competitiveness Index World Economic Forum 2009-2013 (Infrastruktur) Sumber: World Economic Forum 2012-2014

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Filipina Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Filipina Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Filipina

Infrastruktur

92

29

49

119

98

82

25

61

110

98

72

20

76

112

95

Jalan

90

27

39

120

87

78

23

42

102

87

72

19

50

104

87

Kereta Api

54

17

65

68

94

44

18

72

58

89

41

12

74

52

80

Transportasi Laut

104

21

56

113

120

89

24

56

98

116

77

19

54

88

101

Transportasi Udara

89

24

33

94

112

68

20

34

92

113

64

19

37

87

108

Listrik

93

35

44

113

98

89

37

58

95

93

84

39

58

88

87

Telepon Selular

90

33

57

18

95

62

27

49

21

81

54

30

34

42

86

Telepon Tetap

78

85

95

96

103

82

79

96

88

109

71

73

91

86

113

Peringkat indeks konektivitas Indonesia di sektor transportasi laut tahun 2014 meningkat menjadi 77 dibandingkan tahun 2012 yang menduduki perigkat 104. Namun, peringkat tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia. 11

Kondisi Transportasi Laut Nasional Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut

•

Skor LPI Indonesia meningkat 0.14 dibandingkan tahun 2012, peringkat global naik dari 59 menjadi 53.

•

Tantangannya adalah implementasi programprogram pemerintah di bidang logistik.

•

Infrastruktur menjadi kunci dalam perbaikan sistem rantai pasok.

12


Sea Transport Connectivity Index

• Indeks konektivitas provinsi diukur dengan faktor kapal terdaftar, kapasitas kontainer pembawa, ukuran max.vessels, jumlah kunjungan kapal, dan pengiriman perusahaan terdaftar. • Berdasarkan indeks konektivitas transportasi laut , DKI Jakarta memiliki konektivitas yang kuat di Indonesia. Nilai Indeksnya sangat jauh dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian diperlu pemerataan pembangunan. 13


Kecelakaan Transportasi Laut • Terjadi kecenderung penurunan kejadian kecelakaan, di mana laporan KNKT menyatakan “Rate of Accident” (RoA) pelayaran telah turun dari 0,302 pada Th 2007 menjadi 0,037 pada Th 2013 • Data Tahun 2013 menunjukkan kecelakaan terjadi hampir semuanya pada kapal berbendera Indonesia (94%) dengan ukuran umumnya Kapal Gt 35 – 500 (34%) dan Kapal Gt > 500 (44%)

• Dari komposisinya (Th 2013), kejadian kapal tenggelam dan kandas masih cukup dominan (lebih dari 60%) sedangkan penyebabnya dari faktor alam + teknis dll sangat besar (85%) Beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan/diprioritaskan: • Kegiatan sertifikasi dan pengawasan terhadap sertifikat kelaikan kapal • Penyiaran maklumat pelayaran perlu dioptimalkan • Penerbitan SIB, khususnya saat cuaca buruk, perlu diperketat • Pelengkapan kebutuhan dan pemutakhiran sistem navigasi, khususnya untuk positioning kapal • Pembinaan kepada SDM pelaksana maupun operator terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal Sumber: Dit. KPLP Ditjen Hubla 2013

14


Sarana Prasarana Kenavigasian PENYEDIAAN KAPAL NEGARA KENAVIGASIAN JUMLAH TH TH NO JENIS KAPAL 2012 2013 Kapal Buoy Tender 1 8 8 (kapal induk perambuan) Kapal Aids Tender 2 42 42 (Kapal Bantu Perambuan) Kapal Inspection Boat (Kapal Pengamat 3 14 14 Perambuan) TOTAL 64 64 Sumber: Direktorat Navigasi Tahun 2013

• Saat ini kebutuhan SBNP baru terpenuhi sekitar 3.541 unit (66,96 %), sehingga diperlukan penambahan sekitar 1750 unit SBNP (Menara Suar, Rambu Suar, Pelampung Suar, Rambu Tanda Siang, Anak Pelampung), namun perkembangan penambahan jumlah SBNP dari Tahun 2010-2013 cenderung kecil, yakni 93 unit SBNP selama 3 tahun (1,44% per tahun) • Jumlah kapal kenavigasian 64 unit (sudah memenuhi kebutuhan sd. Tahun 2020) namun sebagian umurnya sudah cukup tua dan kehandalan operasionalnya belum memadai • Baru wilayah laut A3 yang penyediaan SROP-nya 100% • S.d Th 2015, baru 3 stasiun DGPS yang dibangun (SROP Jakarta, SROP Benoa, SROP Makasar) 15


Kecukupan Muatan Dari Timur

PERLU PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

TANTANGAN INDUSTRIALISASI

16

Kondisi Transportasi Laut Nasional Global Competitiveness Index | Logistic Performance Index | Transportasi Laut Biaya Pengiriman: Jkt – Padang : Rp. 7,5 jt sd Rp. 8 Jt / Container 20 Feet; Jkt – Shanghai : Rp. 4,5 Jt / Container 20 Feet. Jkt – Jayapura : Rp. 25 Jt / Container 20 Feet.

Pungutan Tdk Resmi

Biaya Logistik (Nasional) jadi tinggi

Biaya Transportasi Gudang, Handling, & Asuransi jadi mahal

Load Factor – Barat   Timur : Outbound : 70%; Inbound : 20%

Perdagangan Antar Wilayah Tidak Seimbang (Unbalanced Trade / Freight / Cargo)  No Backhaul

Disparitas Ekonomi Antara Wilayah Dalam & Depan Investasi / Industri / Produksi di Wil Dalam (Jawa) massive Wilayah Dalam (Jawa) High Attractiveness [Infras + SDM + Pasar Besar + insentif + dll]

Wilayah Depan (Non Jawa) Low Attractiveness

Investasi Infras & Industri / Produksi di Wil Depan (Non Jawa) rendah Pembangunan dg konsep “trickle down effect” dan Jawa sbg “growth center”

Source: Anggadinata, Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2011

Pungutan Resmi Pemda (Retribusi & Pajak); Pem Pst (Pajak)

Ekonomi BiayaTinggi

Solusi:  Bagi negara kepulauan yang luas spt RI, maka jalan utk menurunkan Biaya Logistik Nasional [menurunkan biaya ekonomi / meningkatkan daya saing produk nasional] adalah dgn cara menyeimbangkan jumlah angkutan kargo/komoditas antara Wilayah Depan dan Wilayah Dalam, melalui pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru [industri baru + hilirisasi] di Wilayah Depan secara progressif.  Skenario / Skema / Strategi perlakuan kebijakan pembangunan di Wilayah Depan HARUS beda & spesial ! Tdk bisa disamakan spt di Wilayah Dalam. “Not Business As Usual” 17


International container flows

Halim, R. A., Seck, M., Diouf, & Tavasszy, L. A. (2012). Modeling the global freight transportation system: A multi-level modeling perspective

18


Proyeksi nilai kelautan mencapai 171 miliar dollar AS atau setara dengan 2046 triliun Rupiah (Kurs Rp.12.000 per Dollar AS) yang meliputi (Kadin, 2015) : • Perikanan sebesar 380 Triliun Rupiah • Wilayah Pesisir 670 Triliun Rupiah • Bioketnologi 480 Triliun Rupiah • Wisata Bahari 24 Triliun Rupiah • Minyak bumi 252 Triliun Rupiah • Transportasi laut 240 Triliun Rupiah untuk meraih nilai besar tersebut diperlukan suatu program yaitu Poros Maritim Dunia (PMD) yang bisa terwujud apabila ada Kebijakan dan Program pendukung yang Tepat, Efektif dan Kompetitif.

19

3. TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045  Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional  Konsep Tol Laut  Menuju Negara Poros Maritim

TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045 Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim

Paradigma Baru

21


Wilayah Depan (Foreland)

INDES LINES Ocean going

INDES LINES Ocean going

Wilayah Dalam (Hinterland)

INDES going LINES Ocean

Hub Port Internasional (Kuala Tanjung Sumut dan Bitung Sulut.

Wilayah yg berpotensi sbg Pusat Pertumbuhan Ekonomi baru.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi eksisting.

22


NKRI terdiri atas beribu pulau yang disatukan dengan laut dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Integrated piece of Land, Sea and Air)

Wilayah Dalam merupakan teritori yang menjadi kedaulatan penuh RI

Kegiatan Ekonomi, Transportasi dan Perikanan Asing, dll Dilakukan di Wilayah Depan RI

Kegiatan Ekonomi, Transportasi, dan perikanan di Wilayah Dalam dikuasai oleh Pemerintah RI

Kapal Asing Pada Wilayah Depan

Inter Island Transportation Sumber: Prof,. Senator Nur Bahagia, 2012

23

TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045 Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim Material/part Material/part s suppliers s suppliers

Country B

Logistics Center Transfer

Local Supplies SME

Country N

Country A

Market Finished goods

Parts supply

Domestic Market

Non Resident Inventory

Assembly / Manufacturing Plant Legend : Republic of Indonesia International Industrial Zone Non Resident Inventory SME = Small and Medium Enterprise Source: Anggadinata, Center of Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2010

INDESgoing LINES Ocean

International Hub Port Transhipment

Industrial Estate

Material/part s suppliers

Country 1 Country 2 Country X Material/part s suppliers

Country Z

Inter-island

Other National Ports In other region of Indonesia

24

TOL LAUT DALAM MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA - 2045

Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim

TOL LAUT ADALAH “ Adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal

yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia” 25



ELEMEN TOL LAUT

KECUKUPAN MUATAN BARAT – TIMUR TIMUR – BARAT

PELABUHAN YANG HANDAL

TOL LAUT PETIKEMAS

INLAND AKSES YANG EFEKTIF

SHIPPING INDUSTRY

PELAYARAN RUTIN DAN BERJADWAL

26



27



SHIPPING INDUSTRY

Efficient fisheries

Offshore oil and gas industry

Maritime education Maritime R&D

Shipping finance

Maritim policies

Maritime IT

Shipping insurance

Ship design

Specialized ship yards Advanced ship equipment

SHIPPING INDUSTRY Shipping brokers

Human resource services

Ports and terminals

Logistics systems

Shipping management

Shipping classification services

Environmental standards

28



PELABUHAN YANG HANDAL KAPASITAS TERPASANG PRODUKTIVITAS EFEKTIF DOKUMENTASI DATA DAN SISTEM INFORMASI WATER ENTRANCE – INLAND TRANSPORT INSTITUSI PENDUKUNG 29



PELAYARAN RUTIN DAN BERJADWAL RUTE SIZE WINDOW SYSTEM INAPORT NET

30


Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Meuju Negara Poros Maritim

INLAND AKSES YANG EFEKTIF DARAT

PESISIR

SUNGAI

PIPA

KERETA API

31

POROS MARITIM DUNIA Konsep Wilayah Depan dalam Sistem Logistik Nasional I Konsep Tol Laut I Menuju Negara Poros Maritim

PELABUHAN •

• • • • •

Pembangunan pelabuhan Internasional yang berkapasitas besar dan modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga sebagai International Seaport-Hub. Peningkatan draft pelabuhan Hub min -12m. Peningkatan draft pelabuhan feeder min -7m. Peningkatan fasilitas pelabuhan utama (hub dan feeder tol laut). Penyediaan peralatan pelabuhan utama (hub dan feeder tol laut). Revitalisasi pelabuhan pelayaran rakyat di Indonesia.

32

Menuju Negara Poros Maritim

TRANSPORTASI • • • • • •

Pengembangan transportasi laut sebagai tulang punggung lalu lintas barang keseluruh pulau Indonesia dan ekspor/impor, harus bisa menjadi moda transportasi yang murah. Minimnya pilihan moda transportasi di wilayah timur menghambat pertumbuhan ekonomi dan industri, Tol laut mendesak untuk direalisasikan. Minimnya armada angkutan laut, perlunya pembangunan/pengadaan kapal diatas 2.000 DWT. Pengembangan jasa pelayanan transhipment barang-barang antar Negara dan Benua melalui pengembangan kapal-kapal sub-Liner petikemas (ex: penugasan PELNI). Pengembangan pelayaran rakyat untuk mendukung keperintisan serta memelihara budaya bangsa. Pembangunan infrastruktur transportasi darat (kereta api dan ASDP), infrastruktur jalan, yang terhubung dengan pelabuhan untuk melayani “last mile” logistik.

LISTRIK •

•

Hingga tahun 2022 tenaga listrik yang diperlukan Indonesia sebesar 385 Terrawatt, yang digunakan baik untuk sarana/prasarana transportasi (khususnya pelabuhan), industri, serta permukiman. Perlu percepatan pembangunan pembangkit listrik beserta jaringan distribusi-nya.

33

INDUSTRI (GALANGAN KAPAL) & JASA •

• • • • •

•

•

•


Potensi industri kapal dan jasa perawatan kapal (Galangan Kapal) sangat besar seiring dengan kebutuhan berbagai jenis dan ukuran kapal dengan proyeksi mencapai 1000 unit per-tahun. Kemampuan galangan saat ini baru mencapai 200-300 unit pertahun. Jumlah Docking Kapal saat ini sekitar 250 unit yang terkonsentrasi di Jawa dan Batam. Diperlukan pembangunan Galangan baru yang berteknologi canggih dan effisien di wilayah yang tersebar. Diperlukan penyusunan payung hukum agar dapat dikembangkan Galangan Kapal milik Pemerintah. Dan diperlukannya insentif dan perhatian khusus dari pemerintah (Kemenperin) kepada industri galangan kapal nasional.

Tingkat kecukupan Kapal Patroli perlu ditingkatkan dengan target tahun 2019 mencapai 72,41% (telah tertuang dalam Renstra Perhubungan) Tingkat kecukupan Kapal Kenavigasian perlu ditingkatkan dengan target tahun 2019 mencapai 92% (telah tertuang dalam Renstra Perhubungan) Peningkatan jumlah serta kualitas SDM sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi, khususnya SDM Perhubungan Laut (khususnya awak kapal negara dan penjaga menara suar). Target lulusan 5 tahun hingga 2019 dalam Renstra perhubungan mencapai 1.347.641 34


PEMBIAYAAN & INVESTASI

•

• • •

PENDIDIKAN & LITBANG

•

•

Dukungan pembiayaan sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros maritim dunia untuk memanfaatkan potensi maritim yang mencapai Rp. 2000 triliun. Diperlukan PMN untuk pengembangan jasa pelayanan transhipment nasional. Juga diperlukannya PMN untuk meningkatkan kemampuan BUMN Galangan Kapal. Diperlukan pengembangan skema pembiayaan lainnya.

Tingginya kebutuhan SDM Perhubungan laut, baik untuk memenuhi kebutuhan perhubungan laut nasional maupun asing memerlukan dukungan peningkatan kualitas serta kapasitas Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran, dsb. Peningkatan jumlah LITBANG serta peningkatan lingkage antara lembaga pendidikan dan penelitian dengan industri transportasi, serta regulator untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. 35

4. IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT    

24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut 5 Pelabuhan Hub 19 Pelabuhan Feeder Indikasi Kebutuhan Pembiayaan

IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan

SKENARIO DASAR TOL LAUT

= Alur Utama Tol Laut

x

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sabuk Layanan Sabuk Layanan Sabuk Layanan Sabuk Layanan Sabuk Layanan Sabuk Layanan

Pel. Belawan Pel. Tanjung Priok Pel. Tanjung Perak Pel. Makassar Pel. Bitung Pel. Teluk Bintuni

= Sabuk Layanan Lokal

JENIS LAYANAN 1. Angkutan Penumpang  PT. PELNI dan Perintis ASDP 2. Angkutan Komoditi Pertanian (non-durable goods) 3. Angkutan Komoditi Bahan Baku/Mineral (durable goods) 4. Angkutan Barang Jadi (final goods)  Kargo dan Kontainer 37


OPTIMASI LALULINTAS DI PELABUHAN UTAMA PORT

Belawan

Belawan

0

Tj. Priok

Tj. Perak Makassar Bitung Bintuni

1535 2D11H

Tj. Priok

Tj. Perak

Makassar

Bitung

1535

2046

2662

3502

2D11H

3D6H

4D6H

5D15H

713

1452

2543

3040

1D3H

2D7H

4D2H

4D21H

827

1946

3033

1D7H

3D3H

2D19H

1284

2229

2D1H

2D1H

0

2046

713

3D6H

1D3H

2662

1452

827

4D6H

2D7H

1D7H

3502

2543

1946

1284

5D15H

4D2H

3D3H

2D1H

4214

3040

3033

2229

1507

6D18H

4D21H

2D19H

2D1H

1D9H

0

0

0

Bintuni 4214 Jarak tempuh (Km) 6D18H Waktu tempuh (Day, Hours)

1507 1D9H 0

Sumber: www.searates.com

Dasar Pertimbangan: 1. Waktu tempuh optimal 2 – 3 hari ke pelabuhan tujuan. 2. Potensi beban kargo mengikuti economic size di setiap region. Jalur Usulan: 1. Belawan  Tj. Priok  Makassar  Bitung 2. Belawan  Tj. Priok  Makassar  Teluk Bintuni 3. Belawan  Tj. Perak  Makassar  Bitung 4. Belawan  Tj. Perak  Makassar  Teluk Bintuni

Sumber: analisis internal

Hierarki Pelabuhan: 1.

2.

3.

Tj. Priok dan Tj. Perak secara paralel menjadi pengumpul utama arus barang dari dan ke wilayah barat Indonesia. Makassar berfungsi sebagai pengumpul dan hub utama ke Indonesia Timur, dengan tujuan Bitung dan Teluk Bintuni secara paralel. Wilayah Barat Kalimantan dilayani Tj. Priok & Tj. Perak; Wilayah Timur Kalimantan dilayani 38 Makassar.


USULAN JALUR UTAMA TOL LAUT

Jalur Usulan (barat-timur dan sebaliknya): Hub-Tengah

1. 2. 3. 4.

Belawan  Tj. Priok Belawan  Tj. Priok Belawan  Tj. Perak Belawan  Tj. Perak

 Makassar  Makassar  Makassar  Makassar

 Bitung  Teluk Bintuni  Bitung  Teluk Bintuni

Peran Hub-Tengah: a.Pengatur traffic barat – timur b.Transit bongkarmuat

Catatan: • Belawan, Tj. Priok dan Tj. Perak secara paralel menjadi tujuan akhir arus barang dari Timur ke Barat. • Bitung dan Teluk Bintuni secara paralel menjadi tujuan akhir arus barang 39 dari Barat ke Timur.


24 PELABUHAN STRATEGIS PENDUKUNG TOL LAUT

40


1. 2. 3. 4. 5.

Pelabuhan Belawan / Kuala Tanjung Tanjung Priok / Kali Baru Tanjung Perak Makassar Bitung

41

BELAWAN PORT

Lokasi

Deskripsi

Kondisi Eksisting

Arus Barang di Pelabuhan • Pada tahun 2013, angkutan antar pulau arus muat (loading) barang sebesar 2,822,294 ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 7,881,554 ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 78,44% dan arus bongkar 14,73%. • Pada tahun 2013, angkutan luar negeri arus bongkar (loading) barang sebesar 8,625,452 ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 3,123,243 ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 66,93% dan arus bongkar 6,61%.

Kota Medan, Sumatera Utara Direncanakan pengembangan Pelabuhan Belawan sebagai salah satu Pelabuhan Hub dalam pengembangan Tol Laut. Dermaga 950 m, Draft -10 mLWS, CY 251.48543 m2, Alat (11 CC, 25 RTG, 2 MHC, 61 Head Truck, 7 Reach Stacker, 3 Side Loader, 6 Forklift)

Nilai Proyek

Rp. 6 Trilyun

Rencana

Pembangunan terminal/dermaga Phase I & II (2015-2018) Pengadaan peralatan Phase I & II (CC, RTG, Head Truck) pada tahun 20152018

Sumber Dana

IDB Loan USD 87,5 juta (reklamasi) & BUMN

Pelaksana

Kementerian Perhubungan dan Pelindo I 42

KUALA TANJUNG PORT

Lokasi

Deskripsi

Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara Pelabuhan Belawan merupakan salah satu Pelabuhan Hub dalam pengembangan Tol Laut, yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Aerotropolis Kalanamu Groundbreaking pembangunan pelabuhan ini dilakukan pada tgl 27 Januari 2015

Kondisi Eksisting

Dermaga TPK 670 m Draft -14 mLWS (penyelesaian oleh BP Batam), Dermaga Multpurpose 1.300 m, Draft -6 s.d -13 mLWS

Nilai Proyek

Rp. 18,4 Trilyun

Rencana

Perlu revisi RIP untuk pembangunan Pel. Kuala Tanjung

Pembangunan Terminal Multi Purpose (2015-2017) Pembangunan Terminal Peti Kemas (20152019) Pengadaan peralatan Terminal Multi Purpose (2 CC, 6 RTG, 14 Head Truck, 2 Loading Arm, Pompa Un/Loading 450 Ton/jam) 2015-2017

Pengadaan peralatan Terminal Peti Kemas (S TS Crane, RTG Crane, Tractor Trailer, Reach Stacker, Straddle Crane) 2017-2019 Sumber Dana

BUMN, KPS (BP Batam)

Pelaksana

Kemenhub, Pelindo I

43

TANJUNG PERAK PORT

Lokasi

Surabaya, Jawa Timur

Kondisi Eksisting

 Dermaga Mirah: length 2 berth; draft -7 m LWS  D.Jamrud Utara: length 500m; draft -9m LWS  D.Jamrud Selatan: length 200m; draft -7m LWS

Nilai Proyek

 Rp. 8,563 Trilyun

Rencana

 Pengembangan Terminal Mirah 2015-2018 (Car Terminal, Terminal Penumpang, Lap. Penumpukan RoRo, CY, Area Dedicated Curah Cair)  Pengadaan Peralatan di terminal Jamrud dan Nilam 20152018 (HMC, Fender, CC)

DERMAGA JAMRUD – TG. PERAK

 Pembangunan Terminal Teluk Lamong (2015-2019): • Pembangunan dermaga petikemas; • Pengembangan luas terminal dan lap. Penumpukan curah kering internasional; • Pembangunan dermaga curah kering; • Pembangunan CY • Pembangunan dermaga multipurpose • Pengadaan peralatan (STS, Power plant, ASC, Combine Terminal Tractor, Straddle carrier)

 Pembangunan Dermaga Berlian (2015-2018): • Pembangunan Container Yard (CY); • Pengadaan peralatan (Harbour Portal Crane dan RTG)

• Pada 2013, angkutan antar pulau arus muat barang sebesar 1,488 jt ton dan arus bongkar sebesar 3,015 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 1,91% dan arus bongkar 3,38%. • Pada 2013, angkutan luar negeri arus muat barang sebesar 479 rb ton dan arus bongkar sebesar 7,741 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus ekspor sebesar -11,72% dan arus impor 26,21%.

 Pembangunan Terminal Peti Kemas Surabaya (2015-2018) • Pengerukan kolam dermaga domestik dan internasional; • Pembangunan CY; • Pengadaan peralatan (CC, RTG, E-RTG).  Pembangunan Pelindo Marine Service (PMS) 2015-2018: • Pengadaan Kapal Tunda dan Motor Pandu/RIB.

 Pembangunan Terminal/Dermaga JIIPE, Manyar (2014-2015) Sumber Dana

 BUMN & Kerjasama PT AKR (pembangunan JIIPE Manyar)

Pelaksana

 Kementerian Perhubungan dan Pelindo III

44

TANJUNG PRIOK / KALI BARU PORT

Lokasi

DKI Jakarta

Nilai Proyek

Rp. 6,108 Trilyun

Rencana

Rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok / Kali Baru 2015-2019: • Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Terminal 2015-2017 (Container Terminal 1-3, Produc Terminal 1-2) • Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan dengan draft 16m 2015-2017

• Pengadaan Peralatan 20152017 (RTG/RMG, Guay Crane)

• Pada 2013, angkutan antar pulau arus muat barang sebesar 17,6 jt ton dan arus bongkar sebesar 18,5 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar 22,97% dan arus bongkar 5,67%. • Pada 2013, angkutan luar negeri arus bongkar barang sebesar 3,9 jt ton dan arus bongkar sebesar 18,4 jt ton. Rata-rata pertumbuhan arus muat sebesar -6,70% dan arus bongkar 12,19%.

Sumber Dana

BUMN dan Mitra

Pelaksana

Kementerian Perhubungan dan Pelindo II 45

MAKASSAR NEW PORT LUAS TOTAL TAHAP II + 150 Ha

LUAS TOTAL TAHAP I + 150 Ha

Lokasi

Kota Bitung , Sulawesi Utara

Nilai Proyek

Rp 346 Milyar Revisi Ijin Pengembangan Pelabuhan (2015)

Rencana

Lanjutan pengembangan terminal/dermaga (2015-2017) Pembangunan lap. Penumpukan (20172018) Pengadaan peralatan (Wheel Loader, Excavator, Reach Steaker, HMC, RTG, Chasis) (2015-2016) Pengadaan kapal tunda, kapal pandu (20162018)

ARUS BARANG • Pada 2013, angkutan antar pulau arus muat (loading) barang sebesar 1,23 jt ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 1,59 jt ton. Ratarata pertumbuhan arus muat sebesar 7,92% dan arus bongkar 19,65%. • Pada 2013, angkutan luar negeri arus muat (loading) barang sebesar 192,2 ribu ton dan arus bongkar (unloading) sebesar 1,14 jt ton. Ratarata pertumbuhan arus ekspor sebesar -14,07% dan arus impor 10,54%.

Sumber Dana

BUMN

Pelaksana

Kementerian Perhubungan dan PELINDO IV LUAS TOTAL TAHAP I PHASE I (320x500)M2 + 16 Ha KAPASITAS + 1.000.000 Teu’s (DRAFT -14 MLWS)

46

BITUNG PORT

Lokasi

Kota Bitung , Sulawesi Utara

Nilai Proyek

Rp 1,141 Triliun

Rencana

Pembuatan jalur RTG (2015)

Pembangunan 3 dermaga petikemas (2015-2017) Reklamasi dan Penahanan Tanah (20152016)

Perkerasan lapangan penumpukan (2016-2017) Pembangunan trestle (2016) Reklamasi dan Penahanan Tanah (20182019) Perkerasan lapangan penumpukan (2018-2020)

Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Internasional Hub di kawasan Indonesia Timur dan direncanakan sebagai pintu gerbang lalu-lintas perdagangan diwilayah Asia-Pasifik.

Pengadaan peralatan th.2015 (forklift, head truck, chassis 40 feet, genset, RTG, container crane) Sumber Dana Pelaksana

Campuran APBN / PMN dan BUMN Kementerian Perhubungan dan Pelindo IV 47


1. Malahayati 2. Batu Ampar Batam 3. Teluk Bayur 4. Jambi 5. Palembang 6. Panjang 7. Tanjung Emas Semarang 8. Pontianak 9. Sampit 10. Banjarmasin

11. Kariangau Balikpapan 12. Palaran Samarinda 13. Pantoloan 14. Kendari 15. Tenau Kupang 16. Ternate 17. Ambon 18. Sorong 19. Jayapura

48

Malahayati

Batu Ampar, Batam

•

Terletak di Kabupaten Aceh Besar, 32.5 km dari Banda Aceh, NAD. • Status sebagai Pelabuhan Umum yang diusahakan, Terbuka untuk perdagangan luar negeri, Status Wajib pandu, Pelabuhan Kelas III. • Fasilitas saat ini: – Dermaga 380 m, Draft -5 s.d. -10 MLWS, Saking Yard 23.991 m2, CY 6.980 m2, Gudang 800 m2 – Peralatan (6 Head Truck, 1 Reach Stacker, 1 MC, 10 Forklift) • Rencana pengembangan 2015-2016: – Pengerukan Alur & Kolam – Pengadaan peralatan (1 MHC, 2 Reach Stacker, 5 Head Truck) • Kebutuhan pendanaan Rp.1,565 Trilyun (Pelindo I dan KPS untuk pengerukan)

• •

•

•

Terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau Fasilitas saat ini: – Dermaga TPK 670 m Draft -14 mLWS (penyelesaian oleh BP Batam) – Dermaga Multpurpose 1.300 m Draft -6 s.d. -13 mLWS Rencana pengembangan 2015-2017: – Pembangunan Terminal Petikemas – Pengadaanperalatan (2 MHC, 6 Reach Stacker, 12 Head Truck) Kebutuhan pendanaan Rp.1,2 Trilyun (Pelindo I dan KPS dengan BP Batam) 49

Jambi / Muara Sabak

Teluk Bayur • Terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau dan eksport impor dari dan ke Sumatera Barat. • Saat ini pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi peralatan untuk menangani barang curah seperti batu bara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan petikemas. • Fasilitas saat ini: –Dermaga sepanjang 270 m –Gudang cfs seluas 3.000 m² –Lapangan penumpukan seluas 7,7 HA • Rencana pengembangan 2015-2017: –Pengerukan alur dan kolam pelabuhan –Pembangunan Gudang A dan Lapangan Penumpukan Lini II –Pengadaan peralatan (Tangki CPO, excavator, forklift, hooper, chassis, Hydraulic Reels, Head Terminal Tractor)) • Kebutuhan pendanaan Rp.161 Milyar (Pelindo II)

•

Pelabuhan Jambi terletak di Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, Provinsi Jambi. Pelabuhan Jambi dilengkapi dengan dermaga apung, untuk mengatasi naikturun permukaan air yang mencapai 8 m. • Fasilitas saat ini: –Dermaga Multipurpose 100 x 18 m draft 4m –Luas Kolam 173.700 m2 draft 3 s/d 6m –Panjang x lebar Alur 21.298 x 100 m draft 5 s/d 8 m • Rencana pengembangan 2015-2018: –Kebutuhan pengembangan akses darat ke pelabuhan –Pengerukan alur dan kolam pelabuhan –Pengembangan Dermaga dan Terminal • Kebutuhan pendanaan Rp.300 Milyar (Pelindo II) 50

Tanjung Carat / Palembang •

•

•

Pelabuhan Palembang didukung oleh hinterlandnya yang memiliki komoditi pertanian, pertambangan dan industri. Komoditi yang memiliki potensi peningkatan signifikan dimasa mendatang adalah CPO. Rencana pengembangan 2015-2018: – Dermaga Peti Kemas – Dermaga Curah Cair – Jalan Akses – Konstruksi Breakwater dan Causeway – Reklamasi dan Perkerasan Lapangan – Bangunan (Kantor, Workshop, Gedung Serba Guna, Masjid, Kantin, dll) Kebutuhan pendanaan Rp.6,583 Trilyun (Pelindo II)

Panjang, Lampung

• •

•

•

Merupakan pelabuhan internasional yang terletak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Fasilitas saat ini: – Panjang x lebar Alur 10.000 x 14,97m draft 7 s/d 16m – Luas Kolam 86.009 m2 – Dermaga Multipurpose draft 10m – Dermaga Petikemas draft 10m – Dermaga Curah Kering draft 11m – Gudang – Lapangan Konvensional – Lapangan Penumpukan Peti Kemas Rencana pengembangan 2015-2016: – Pengadaan Peralatan (Jib Crane, Chassis, Reach Stacker, Head Terminal Tractor) Kebutuhan pendanaan Rp.123 Milyar (Pelindo II) 51

Tanjung Emas, Semarang • •

•

•

Terletak di Semarang, Jawa Tengah. Fasilitas saat ini: – Pemecah Gelombang – Gudang dan Terminal seluas 3000 m² – Dermaga Nusantara – Dermaga Pelabuhan Dalam II – Dermaga Gd. VII – DUKS PLTU, DUKS Pertamina, DUKS BEST, serta DUKS Sriboga. – Peralatan (Kapal Tunda, Kapal Pandu, Kapal Kepil, CY, alat Bongkar) Rencana pengembangan 2015-2019: – Pengerukan kolam pelabuhan – Terminal Kalibaru Barat: • Reklamasi • Pembangunan Dermaga Curah • Pembangunan Lap. Penumpukan • Pengadaan pompa polder – Pembangunan Lap. Penumpukan Samudera – Pembanguan CY dan Dermaga Terminal Petikemas – Konversi Dermaga Samudera menjadi Dermaga Petikemas domestik – Pengadaan peralatan (Reception Facility, Crane Darat, Crane Hooper, Reach Steakerm CC, A-RTG) Kebutuhan pendanaan Rp.1,170 Trilyun (Pelindo III)

Pontianak /Kijing

• •

•

•

Terletak ditepi sungai Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat. Fasilitas saat ini: – Terminal Petikemas – Peralatan (CC dll) Rencana pengembangan 2015-2018: – Pengembangan Terminal Petikemas – Pembangunan Terminal Curah Kering – Pembangunan Terminal Curah Cair – Pembangunan Term. Multi Purpose – Pengadaan Peralatan (Container Crane, RTGC, Reach Stacker, Tractor, Trailer, Conveyor, Bucket Wheel, Bucket Loader, Bulldozer, Loading Arm) Kebutuhan pendanaan 2,910 Trilyun (Pelindo II)

52

Sampit •

•

•

•

Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah Arus petikemas di Pelabuhan Sampit, realisasi di tahun 2014 adalah 43.002 boks dan 43.690 TEUs atau masing-masing naik 23% dan 22% dari tahun 2013. Rencana pengembangan 2015-2019: – Kebutuhan pengadaan peralatan – Kebutuhan pengembangan terminal dan parkir – Kebutuhan pengerukan alur – Kebutuhan pengembangan jalan akses Kebutuhan pendanaan Rp. 100 Milyar

Banjarmasin • •

•

•

Kota Pontianak, Kalimantan Barat Fasilitas saat ini: – Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB) Pelabuhan Trisakti yang termasuk 10 besar terminal petikemas di Indonesia. – Terminal General Cargo – Terminal Curah Kering – Terminal Penumpang Rencana pengembangan 2015-2019: – Pengembangan 4 Dermaga, termasuk Dermaga Martapura Baru dan Dermaga PT TLMI – Pembangunan Dermaga Curah Kering – Pembangunan Dermaga 1 Berth – Pembangunan 3 lokasi CY – Pembangunan Lapangan Penumpukan khusus mobil – Pengadaan peralatan (3 CC, 2 RTG, 1 Mobile Crane) Kebutuhan pendanaan Rp. 624 Milyar 53 (Pelindo III dan KPS dengan PT TLMI)

Kariangau, Balikpapan •

Merupakan pelabuhan peti kemas, curah cair, curah kering yang berada di pelabuhan peti kemas, curah cair, curah kering • Dikelola Pelindo IV dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui PT Kaltim Kariangau Terminal. • Pertumbuhan rata-rata petikemas di Pelabuhan Balikpapan 10% per tahun • Fasilitas saat ini: – Max. size draft 13,06 m – Semayang pier: 489 m x 21 m – Kampung Baru pier: 66 m x 8 m – Tugs and barges -pier no.8: length 120 m – Peralatan 2 crane, 1 reach staker, 1 forklift, 1 head truck, 1 chassis trailer. • Rencana pengembangan 2015-2017 (menunggu penetapan RIP): – Pembangunan terminal/dermaga – Pengadaan peralatan pelabuhan • Kebutuhan pendanaan Rp.461 milyar (Pelindo IV)

Palaran, Samarinda •

•

•

•

Terdapat di Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang pengiriman logistik dari Kota Samarinda dan Kawasan Hulu Mahakam ke Surabaya, Jakarta dan sebaliknya. Fasilitas saat ini: – Dermaga sepanjang 270 m – Gudang cfs seluas 3.000 m² – Lapangan penumpukan seluas 7,7 HA Rencana pengembangan 2016-2018: – Pembangunan terminal/dermaga pelabuhan – Pengadaan peralatan pelabuhan Kebutuhan pendanaan Rp.497 trilyun (kerjasama PT Samudera Indonesia) 54

Kendari • •

Pantoloan •

•

•

•

Pelabuhan Pantoloan berada di Jalan TransSulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. merupakan pelabuhan utama di Sulawesi Tengah. Fasilitas saat ini: – Max draft 9,5 m – Pangkalan 1 pier: 250 m x 20 m – Pangkalan 2 pier: 120 m x 20 m – Peralatan 1 reach staker, 3 forklift, 1 top loader Rencana pengembangan 2015-2019 (menunggu penetapan RIPN): – Lanjutan pemb. Sheetpile & reklamasi – Pembangunan CY – Penambahan dermaga III – Pengadaan peralatan (CC, RTG, Head Truck & Chassis) – Pengadaan kapal tunda dan kapal pandu Kebutuhan pendanaan Rp.349 milyar (Pelindo IV & APBN)

•

•

Terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Fasilitas saat ini: – Max draft 9 m – Nusantara pier: 270 m x 16 m – Pertamina Jetty for Tankers: 120 m – Jetty pier for Cargo Vessel Length 110 m Rencana pengembangan 2015-2019: – Lanjutan Pembangunan Causway – Lanjutan pembangunan 2 dermaga & Lap. Penumpukan PK di Bungkutoko – Pembangunan trestle 2 – Pematangan Lahan dan lapangan penumpukan – Pembangunan kantor, workshop, CFS, Gate dan reservoir – Pembangunan Power plan dan ME – Pengadaan peralatan (3 chasis) – Pengadaan 1 kapal tunda Kebutuhan pendanaan Rp.690 milyar (Pelindo IV & APBN)

55

Tenau, Kupang • •

•

•

Terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur Realisasi Arus Arus Petikemas tahun 2014 sebesar 86.332 Boks dan 88.895 Teus atau masingmasing tercapai 120% untuk satuan boks dan 121% untuk satuan TEUs dari anggaran yang ditetapkan sebesar 72.180 Box dan 73.257 TEUs seiring bertambahnya operator pelayaran yang berkunjung ke Pelabuhan Cabang Tenau (PT Temas Line dengan pelabuhan muat makasar) Rencana pengembangan 2015-2017: – Peningkatan struktur Dermaga – Pengembangan Lapangan Penumpukan – Pengembangan CY – Pembangunan Terminal Energi – Pengembangan Terminal Khusus Hewan dan Lapangan Penumpukannya – Pengadaan peralatan (1 CC, 2 RTG) Kebutuhan pendanaan Rp.79 Milyar (Pelindo III)

Ternate

• • •

•

•

Terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara Produktifitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan ini adalah 12 TEUs/jam (2012) Fasilitas saat ini: – Draft 10 m – Ahmad Yani pier: 248 m x 12 m – Sheet Pile pier: 150 m x 6 m – Bastiong Pile pier: 30 m x 6 m – Sheet Pile pier: 50m x 6m – Fishing ships pier: 68 m x 8 m – Forklift 5 tons: 1 unit Rencana pengembangan 2016-2018: – Replacement dermaga – Reklamasi & perkerasan lapangan penumpukan dan penumpang – Pengadaan peralatan (head truck, chasis, reach stacker, RTG) – Pengadaan kapal tunda Kebutuhan pendanaan Rp.141 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN) 56

Ambon • Pelabuhan Ambon dikenal juga sebagai Pelabuhab Yos Sudarso merupakan pelabuhan tipe kelas-4

Jayapura

• Terletak sekitar 60 km dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Merupakan pelabuhan kelas II yang dioperasikan oleh PT. Pelindo IV • Fasilitas saat ini: – Draft 12 m, 30.000 DWT – Dermaga I & II: 132 m x 7 m – Dermaga III: 56 m x 5 m – Dermaga IV: 82 m x 9 m – Dermaga APO: 32 m x 5 m – Peralatan 1 Crane, 2 Forklift • Rencana pengembangan 2015-2018 (menunggu penetapan RIPN): – Pembangunan lapangan penumpukan / Container Yard (CY) – Pembangunan jalan akses dermaga petikemas – Pembangunan dermaga – Reklamasi bekangdam – Pengadaan peralatan (RTG, chasis) – Pengadaan kapal tunda dan kapal pandu • Kebutuhan pendanaan Rp. 453 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN)

•

•

• Fasilitas saat ini: – Dermaga Yos Sudarso: 576 m x 20 m, depth 7.5-10 m LWS – Dermaga Siwabessy: 73 m x 8 m, depth 6 m LWS – Dermaga Slamet Riadi: 300 m x 6 m, depth 1-6 m – Dermaga Bandanaira: 62 m x 6 m, depth 6-8 m LWS – Peralatan 2 Crane IHI, 1 tronton, 6 forklift Rencana pengembangan 2015-2018 (menunggu penetapan RIPN): – Lanjutan Reklamasi kolam dermaga V – Levelling dan perkerasan CY – Pengembangan dermaga VI – Lanjutan pengerukan dermaga – Pembangunan Jalur RTG – Reklamasi dan penahan tanah dermaga – Pembangunan dermaga dan pelabuhan petikemas – Pengadaan peralatan (Head truck, Chasis, rel CC, RTG) – Pengadaan kapal tunda Kebutuhan pendanaan Rp. 344 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN) 57

Sorong •

•

•

•

Diusulkan pelabuhan Arar sebagai pengganti pelabuhan untuk export import karena lahan Pelabuhan Kota Sorong sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Fasilitas saat ini: – Max Draft 20 m – Dermaga Sorong: 340 m x 22 m, depth 6 m – Doom Island: 40 m x 8 m – Oil Jetty: length 50 m – Peralatan 1 truck loader crane, 1 mobile crane, 2 forklift, 5 tronton Rencana pengembangan 2015-2018 (menunggu penetapan RIPN): – Pembangunan CY – Pembangunan dan pengembangan dermaga – Reklamasi dan penahan tanah – Pembangunan lapangan penumpukan/peti kemas – Pengadaan perlengkapan (compressor, alat pembuka baut ban reach stacker, chasis, headtruck, container crane, RTG) – Pengadaan kapal tunda Kebutuhan pendanaan Rp. 799 milyar (Pelindo IV & APBN/PMN)

LUAS TAMBAHAN CY +10 Ha KAPASITAS + 1.000.000 Teu’s

DERMAGA (600X30)M2 (DRAFT -10 S/D -15 MLWS)

58

IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan -1

No.

Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Tol Laut

Kebutuhan Pendanaan (Rp. Milyar)

Keterangan

1

24 Pelabuhan Strategis

2

Short Sea Shipping (Jawa)

7.500

3

Fasilitas kargo umum dan bulk

40.615

Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya Kapal, Pelabuhan Sumur, Bojanegara, Kendal, Paciran, Cirebon Sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional

4

Pengembangan Pelabuhan non-komersil

148.100

1.481 pelabuhan

41.500

83 pelabuhan

5

6

Pengembangan Pelabuhan komersil lainnya Percepatan sasaran pembangunan lama yang tak tercapai

243.696

50.000

7

Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan

50.000

8

Revitalisasi industri galangan kapal

10.800

9

Kapal untuk 5 tahun ke depan

101.740

10

Kapal patroli Total Kebutuhan Pendanaan

6.048

Sesuai Renstra Dirjen Kelautan dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir, dan sistem multimoda. Sesuai Renstra Dirjen Perhubungan Laut 12 galangan kapal secara menyeluruh (tidak ditentukan) Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & Barge, Tanker, dan Kapal rakyat Kapal patrol dari Kelas IA s/d V

699.999 59

IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan -2 Total Indikasi Kebutuhan Pembiayaan 24 Pelabuhan Strategis (diluar kebutuhan lahan) adalah sebesar Rp. 66,805 Trilyun dengan rincian sbb: NO.

PELABUHAN

PELINDO

ANGGARAN (MILLIAR RUPIAH) 2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

1. Belawan

I

600

1.200

1.500

2.700

-

6.000

2. Malahayati

I

549

1.015

-

-

-

1.565

3. Kuala Tanjung

I

3.680

5.520

9.200

-

-

18.400

4. Batam (Batu Ampar)

I

240

360

600

-

-

1.200

5. Tanjung Priok / Kalibaru

II

1.309

2.181

2.618

-

-

6.108

6. Pontianak / Kijing (Kalbar)

II

291

582

727

1.309

-

2.910

658

1.316

1.645

2.962

7.

Palembang / Tanjung Carat (Sumsel)

II

-

6.583

8. Jambi / Muara Sabak

II

-

100

100

100

-

300

9. Teluk Bayur

II

44

82

35

-

-

161

10. Panjang (Lampung)

II

24

37

61

-

-

123 60

IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut I 5 Pelabuhan Hub I 19 Pelabuhan Feeder I Indikasi Kebutuhan Pembiayaan -3 NO.

PELABUHAN

PELINDO

ANGGARAN (MILLIAR RUPIAH) 2016 2017 2018 2019

2015

TOTAL

11. Tanjung Perak

III

3.024

1.273

1.638

2.141

487

8.563

12. Tanjung Emas

III

320

138

287

234

191

1.170

13. Banjarmasin

III

76

108

139

198

104

624

14. Tenau Kupang

III

12

21

33

-

12

79

15. Samarinda dan TPK Palaran

IV

-

99

149

249

-

497

16. Balikpapan dan TP Kariangau

IV

92

138

230

-

-

461

17. Bitung (TPB)

IV

150

166

132

249

444

1.141

18. Pantoloan

IV

64

31

82

82

90

349

19. Kendari (Kendari New Port)

IV

6

139

206

338

-

690

20. Makassar

IV

132

131

36

46

-

346

21. Ternate

IV

8

21

68

44

-

141

22. Ambon

IV

135

53

112

44

-

344

23. Sorong

IV

13

439

171

176

-

799

24. Jayapura

IV

25

100

294

34

-

453 61

5. PELAYARAN RAKYAT  Kondisi Pelayaran Rakyat  Pengembangan Pelayaran Rakyat  Rencana Tindak Lanjut

PELAYARAN RAKYAT


Negara Kepulauan Nusantara Sebagai Basis Bagi Kebijakan Pembangunan FAKTA 1.

2.

Sejarah budaya dan kerajaan di Nusantara.

Negara kepulauan terluas (Laut terluas, Pulau terbanyak pantai terpanjang kedua di dunia).

ARAH KEBIJAKAN 1. 2.

3.

SDA terkaya ke dua dunia di darat dan di laut.

3.

4.

Lokasi strategis dlm sistem industri dan perdagangan antar bangsa.

4. 5.

SDM, Masyarakat, Budaya, IPTEK untuk darat dan kelautan. Ekonomi (HTI, agro, ternak, ikan, ESDM, Pariwisata, Industri dan perdagangan domestik, pusat global, dan maritim). Tata ruang (kota-kota bandar dunia, terintegrasi dlm sistem nasional, darat-laut). Pertahanan yg kuat berbasis geografi sejati, dan Keamanan di laut dlm satu institusi. Sistem hukum nasional yang berbasis Negara Kepulauan, seimbang darat dan kelautan.

63

PELAYARAN RAKYAT


7 Kebijakan Pembangunan Industri Pelayaran Menuju Beyond Cabotage

7. “INDONESIA MARITIME INCORPORATED”

64

PELAYARAN RAKYAT


DEFINISI •

•

P erusahaan pelayaran rakyat pada umumnya identik dengan kapal kayu tradisional yang dioperasikan oleh pelaut alami dengan manajemen sederhana (UU 17 /2008 tentang pelayaran pasal 15 ayat 1 dan 2). Menurut PM 93/2013 tentang penyelenggaraan angkutan laut, Pelayaran Rakyat (PELRA) adalah kegiatan angkutan laut yang menggunakan kapal: – Kapal Layar tradisional yang sepenuhnya digerakkan oleh tenaga angin – Kapal Layar Motor berukuran sampai 500 GT (gross tonnage) yang digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu – Kapal motor dengan ukuran antar 7 GT sampai 35 GT.

PERMASALAHAN •

Pengadaan armada pelayaran terhambat oleh sulitnya penyediaan kayu gelondongan sehingga perlu dicarikan alternatif lain misalnya dengan pengadopsian cara perancangan dan pembangunan kapal kayu modern untuk diterapkan kepada kapal armada pelayaran rakyat.

•

Untuk menjamin keselamatan dan pelayanan yang baik dari pelayaran rakyat, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih konsisten dan menyeluruh oleh pemerintah yang bekerja sama dengan asosiasi atau koperasi yang ada. Pemerintah juga diamanatkan untuk mengembangkan PELRA dengan langkah-langkah dalam PM 93/2013, yang termasuk didalamnya berupa penyediaan pelabuhan yang memadai, kemudahan pengembangan serta penyediaan BBM bersubsidi. 65

PELAYARAN RAKYAT


STRATEGI 1.

Tegakkan “cabotage”, “terms of trade” sebagai wujud dukungan pelayaran (kapal) Indonesia.

2.

Dorong integrasi bisnis, “Indonesia maritime incorporated”.

3.

Fiskal: zero tax, share modal, jaminan kredit dengan bunga rendah untuk pengadaan kapal, mewujudkan Lembaga Keuangan Maritim (bukan Bank konvensional).

4.

Penataan ulang “sistem” dan “manajemen” pelabuhan.

5.

Dorong Industri galangan dan komponen kapal.

6.

Siapkan SDM “shipping & ship building” (linkage dengan sekolah kejuruan dan DIKTI) dan deregulasi diklat pelaut.

7.

Berdayakan “pelayaran rakyat”.

KEBIJAKAN 1.

Cabotage 100%, Share export import 40% (beyond cabotage).

2.

Industri kapal: membangun sebagian besar kapal Indonesia dan sebagai pusat service kapal dunia.

3.

Pelayaran rakyat semakin memiliki peranan penting dalam sistem logistik nasional.

4.

Sistem dan manajemen pelabuhan berstandar internasional.

5.

Pusat diklat dan penyediaan SDM shipping & ship building terkemuka dunia.

66

PELAYARAN RAKYAT


KEBIJAKAN AFIRMATIF RANCANGAN PERPRES PELRA A. DUKUNGAN KEPASTIAN MUATAN 1. Share belanja APBN/APBD 2. Share komoditi BULOG dan Industri BUMN/BUMD B. DUKUNGAN MODAL 1. Penyertaan/subsidi Pemerintah/Pemda 2. Fasilitas perbankan / Lembaga keuangan non-bank C. DUKUNGAN KELAIKAN KAPAL 1. Bantuan Teknis desain, konstruksi, kelajuan 2. Prosedur pembangunan kapal D. DUKUNGAN BAHAN BAKU DAN KOMPONEN KAPAL 1. Diberikan konsesi Hutan Tanaman Industri kayu kapal 2. Pengembangan industri komponen E. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN 1. Renovasi, Rehabilitasi, dan pembangunan Pelabuhan 2. Penyediaan segala sarana termasuk SPBU F. PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Kelembagaan usaha 2. Beasiswa pendidikan dan Pelatihan SDM 67

PELAYARAN RAKYAT


JALUR PENGEMBANGAN WISATA BAHARI

VII I

III I

V

II

VI I

VI

I V

• • • • • • • •

Jalur I Jalur II Jalur III Jalur IV Jalur V Jalur VI Jalur VII Jalur VIII

Sabang – Nias – Mentawai – Enggano – Krakatau - Pel.Ratu – Pangandaran – Jogya - Sendang biru - Bali Sabang – Medan – Batam – Babel – Kep. Seribu – Karimunjawa - Surabaya - Bali Batam – Babel – Bintan – Anambas– Natuna Bali – NTB – NTT – Wetar Bali – Lombok – Takabonerate – Wakatobi – Banggai – Togean – Bunaken – Satal Makasar – Takabonerate - Wakatobi – Ambon – Banda – Kei – Tanimbar Manado – Ternate – Raja Ampat – Biak –Jayapura Derawan – Bunaken – Satal

68

PELAYARAN RAKYAT


INPRES No. 5 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional a)

b)

Perkembangan Pelayaran rakyat: Tahun/ Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

Unit

1,293

1,301

1,314

1,329

1,340

GRT

152,800

155,272

161,793

166,356

170,529

c)

d)

Menata kembali jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan insentif kepada kapal dengan trayek tetap dan teratur. Dapat ditambahkan juga untuk kapal dengan umur dibawah 25 tahun; Mempercepat ratifikasi konvensi internasional tentang Piutang Maritim yang didahulukan dan hipotik atas kapal (Maritime Liens and Mortgages, 1993) dan menyelesaikan undangundang serta peraturan yang terkait; Mempercepat ratifikasi konvensi Penahanan Kapal (Arrest Ship) beserta undang-undang dan peraturan terkait; Memberikan dukungan untuk pengembangan pelayaran rakyat (dan pelayaran lain) dalam bentuk fasilitas pendanaan.

69

PELAYARAN RAKYAT

Kondisi Pelayaran Rakyat I Pengembangan Pelayaran Rakyat I Rencana Tindak Lanjut •

Perlunya kebijakan afirmatif untuk menyelesaikan seluruh permasalah PELRA melalui penetapan RAPERPRES tentang PELRA, yang mengatur: – Dukungan kepastian muatan PELRA – Dukungan modal PELRA – Dukungan kelaikan kapal PELRA – Dukungan bahan baku dan komponen kapal PELRA – Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan PELRA – Pengembangan kapasitas SDM PELRA

•

Perlunya ditindaklanjuti surat KEMENHUB ke BUMN tentang kewajiban untuk memberikan distribusi produk BUMN tertentu menggunakan PELRA, terutama untuk distribusi pelayanan publik (obat-obatan, buku BOS, dsb). Perlunya percepatan perumusan Dana Alokasi Khusus (DAK) mendukung PELRA dan percepatan penyusunan skema pembiayaan lainnya. Diperlukannya konsesi hutan tanaman industri kayu kapal. Masih terdapat 22 juta hektar hutan yang boleh dikonversi (bukan lindung). Setidaknya 100 ribu hektar boleh dikonversi menjadi bahan baku ulin. Perlunya pengembangan teknologi untuk dapat menggunakan kayu secara efektif dan efisien, serta aturan mengenai pengklasifikasian kapal kayu. Sehingga nantinya tercipta standar sparepart kayu (fabrifikasi), sehingga akan terjadi efektifitas dan efisiensi pemanfaatan kayu. Perlunya rebranding PELRA untuk meningkatkan perhatian dan kebanggaan erhadap PELRA sebagai bagian dari realisasi Bangsa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Perlunya perhatian khusus kepada sentra-sentra distriusi PELRA dan revitalisasi pelabuhan PELRA. Perlu pemisahan pihak pengelola Pelabuhahan Rakyat seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dan Gresik dari Badan Usaha Pelabuhan agar dikelola oleh Pemerintah untuk mendukung PELRA.

•

• • • • •

70

6. PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT    

Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi Kondisi Penyeberangan akhir 2014 Pembangunan 65 Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Pembangunan 50 Lokasi Kapal Penyeberangan

PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SEBAGAI KOMPLEMEN TOL LAUT

Peran & Fungsi ASDP dalam Sistem Transportasi I Kondisi Penyeberangan akhir 2014 I 65 Lokasi Pelab. Penyeberangan I 50 Lokasi Kapal Penyeberangan

Berfungsi sbg jembatan yg menghubungkan jaringan jalan / jaringan jalur KA yg dipisahkan oleh perairan utk mengangkut penumpang & kendaraan serta isinya

1 “Posisi ASDP di

2

multimoda sesuai UU No. 17/2008 dan PP 20/2010:

3

Penetapan dilakukan dgn mempertimbangkan jaringan trayek angkutan laut shg mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar & intramoda

Pelabuhan memiliki peran sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi

72



Peran & fungsi angkutan penyeberangan (ferry transport): 1. Sebagai bagian dari subsistem transportasi darat dalam SISTRANAS

JALAN

“Seiring perkembangan, armada ferry juga difungsikan untuk pengalihan moda dari transportasi jalan melalui pengembangan Coastal Shipping

DAN

REL

DANAU

2. Mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya (promoting and servicing sector), berfungsi multiplier effect 3. Mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan

SUNGAI

SERVICING CARGO / PAX. MARKET LAUT

UDARA PROMOTING

LAIN LAINNYA

73



KARAKTER PELAYANAN PENYEBERANGAN

(konsep penyeberangan Vs karakeristik wilayah geografi)

Konvensional/Klasik Kepulauan Sungai

Shortcut Ferry

Coastal Ferry 74



Jml Kapal = 270 Komersil = 205 Perintis = 72

Jenis Lintasan Komersil Perintis

Jumlah Lintasan 42 178

Jml Pelab = 191 75



76


PENGEMBANGAN DERMAGA FERRY YANG JUGA MENDUKUNG COASTAL SHIPPING P. JAWA antara lain PELABUHAN KENDAL • Terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Jawa Tengah • Fasilitas saat ini: – Dermaga penyeberangan panjang 110m, lebar 14m – Dermaga Ro-Ro panjang 8m, lebar 25 m – Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan pintu haluan, buritan dan pintu samping; – Breakwater sisi kiri ( barat ) sepanjang 1.250 m; – Breakwater sisi kanan ( timur ) sepanjang 1.220 m; – Kolam Pelabuhan dan alur pelayaran dengan kedalaman – 5 LWS; Kapasitas 5.000 GT; – Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa Rambu Suar Laut 2 buah (merah dan hijau) dan rambu suar darat. • Rencana pengembangan 2015-2019 : – Mengembangkan Kendal Kaliwungu sebagai SSS Car Terminal Port; – Tahun 2016 direncanakan pengoperasian pelabuhan niaga; – Pada 5 tahun kedepan diarahkan untuk menjadi pelabuhan alternantif dari Tanjung Emas. 77


PENGEMBANGAN DERMAGA FERRY YANG JUGA MENDUKUNG COASTAL SHIPPING P. JAWA antara lain PELABUHAN PACIRAN

• Terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur • Fasilitas saat ini: – Dermaga penyeberangan panjang 135 m, draft 7,5 m LWS; – Kapasitas dermaga penyeberangan 6.000 GT; – Fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa Rambu Suar Laut 2 buah (merah dan hijau) dan rambu suar darat. – Dermaga dapat disandari oleh kapal Ro-Ro dengan pintu haluan, buritan dan pintu samping • Rencana pengembangan 2015-2019: – Dikembangkan untuk mendukung area industri sekitar Pelabuhan Paciran; – Dikembangkan untuk pengembangan Short Sea Shipping. 78



79

7. SHORT SEA SHIPPING  Dasar Hukum  Rencana Pengembangan Short Sea Shipping

SHORT SEA SHIPPING Tujuan & Dasar Hukum I Rencana Pengembangan Short Sea Shipping

1

Alternatif distribusi logistik

2 Tujuan Short Sea Shipping, antara lain:

3 4

5

Mengurangi kelebihan beban jalan

Menghemat biaya (pemeliharaan jalan, BBM)

Memperkecil jumlah kecelakaan

Mengurangi emisi gas buang 81


Dasar Hukum pelaksanaan Short Sea Shipping Dasar Hukum pelaksanaan Coastal Shipping / Short Sea Shipping adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Dalam Bab V Peta Panduan (Road Map) dan Rencana Aksi dalam tabel 5.3 Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi : Pada No. 3.

6.

Rencana Aksi

Indikator

Target Waktu

Penanggung jawab dan instasi terkait

Membangun konektivitas Terwujudnya jalur dan operasi Kemenhub, Kemen BUMN, lokal,antar pulau dan pelayaran short sea shipping secara Bappenas,Kemendag, 2013-2015 Kemenperin, Kemen PU nasional secara terintegrasi terjadwal Diberikannya insentif kepada pelaku dan penyedia jasa logistik yang Kemenhub, Kemen BUMN, bergerak dalam jalur Short Sea Bappenas,Kemendag, Shipping 2012-2015 Kemenperin, Kemen PU Meningkatkan aksesibilitas Terselenggaranya kapal Ro-ro (SSS) angkutan barang di daerah disepanjang pantai utara jawa dan Kemenhub, Kemen BUMN, tertinggal dan/atauwilayah jalur lintas timur. Sumatera sebagai Bappenas,Kemendag, terpencil dan daerah alternatif Utama angkutan barang 2012-2015 Kemenperin, Kemen PU padat/macet untuk mengurangi beban jalan 82


“Sementara permasalahan dwelling time, double-handling dan integrasi multimoda masih dalam proses penanganan, inisiasi SSS dapat dilakukan memanfaatkan armada RoRo dan dengan memperkuat pelabuhan RoRo Paciran dan Kendal.

1 “Cara yang dapat dilakukan untuk mereduksi tarif SSS RoRo agar dapat bersaing dengan transportasi darat adalah melalui:

5

Mengintegrasikan “door-to-door services”

2 3 4

Armada kapal RoRo berkapasitas lebih dari 10.000 GT, dan meningkatkan load-factor lebih besar dari 60% pulang-pergi

Menggunakan Intermodal cargo Loading Unit (ILU) dengan dimensi standar sesuai dengan karakteristik komoditi yang dibawa untuk menyingkat waktu loading/unloading dan perpindahan moda

Pemberian subsidi BBM, dan insentif (ex: karena eksternal cost transportasi darat diabaikan, maka selayaknya insentif kebijakan ini sebagai mitigasi/shifting ke moda transportasi rendah karbon).

Insentif lain: Memberikan berthing tariff khusus untuk SSS Domestik. Memberikan suku bunga perbankan khusus untuk operator SSS, dll 83


Short Sea Shipping Jawa -Sumatera

Short Sea Shipping di Luar Pulau Jawa Coastal Shipping di Papua, Sulawesi dan Kalimantan yang terintegrasi sebagai Feeder Tol Laut.

Tahap I Tahap II Tahap III

: Jakarta – Kendal/Semarang : Jakarta – Kendal/Semarang – Surabaya : Panjang/Sumur – Jakarta – Kendal/Semarang – Surabaya/Paciran

84


DUKUNGAN ARMADA • DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1 Unit Kapal tipe 5000 GT (semula direncanakan untuk melayani trayek Merak – Bakauheni)

• PT. ASDP (PERSERO) 1 (satu) unit KMP Ferindo 5: • Dimensi Kapal LOA 92,03 meter; • Draft kapal 5,2 meter; • Kapasitas kendaraan 130 unit atau barang 2500 – 3000 ton; • Kecepatan rata-rata ± 10 knots 1 (satu) unit KMP Jatra III 85


INSENTIF YANG DIBUTUHKAN 1. Kebijakan Pemerintah : a) Subsidi untuk BBM kapal (equal treatment dengan angkutan jalan raya), Penurunan biaya bunker (Biaya operasional kapal 60% untuk bahan bakar); b) Penertiban angkutan barang truk yang melebihi beban jalan; 2. Penyusunan sistem dan prosedur yang dapat meminimalisasi antrian serta mekanisme pembayaran yang terintegrasi antara pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan (satu kali bayar). Diperlukan koordinasi antara operator Ro-Ro dan operator kedua pelabuhan (muat dan tujuan).

3. Insentif fiskal yang dibutuhkan pelaku pelayaran untuk mendukung terwujudnya coastal shipping/short sea shipping antara lain: a) Bunga Bank – Interest Rate serendah mungkin, apabila dalam mata uang Rupiah tidak lebih dari 10%. Selain biaya, Perbankan harus menyalurkan dana sebanyak mungkin;

b) PPN (0%), Biaya sewa kapal, BBM, Bongkar Muat, material kapal, dan spare parts; c) Insentif pada galangan kapal; d) Local Content, peningkatan penggunaan local content bila perlu dipaksakan untuk memfasilitasi pendirian UKM untuk pembuatan suku cadang dan mesin kapal; e) Bebas bea masuk untuk alat-alat yang terkait industri pelayaran.

86

8. IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT

 Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015

IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015

PELAYARAN RAKYAT

65 PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATANTENGAH-UTARA

SHORT SEA SHIPPING JAWA DAN LUAR JAWA

TOL LAUT DALAM RPJMN 2015-2019

24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT

88


SISTEM INFORMASI KARGO

Institusi Pemerintah `

Phi NSW

“ Negara dengan

performansi logistik hebat memiliki PCS, yang bersama NSW, mengintegrasikan B2B2G dan Intermoda melalui platform elektronik ”

INSW

Pengguna Dalam Negeri

Portal E-INALOG

Global Networks

ASW

INSW

Pengguna Luar Negeri

Thai NSW

Penggun a Dalam Negeri

$

$

BANK INSURANCE CO .

INAPORTNET SHIP

Logistics Service Provider (LSP ) Warehouse

Lembaga Keuangan

Freight Co . Fow arder Trucking

Pengguna Luar Negeri

Operator

TRADENET CARGO

Perizinan

Kesehatan kapal, Kelaikan operasi, izin usaha,dll

SPPB (Import), PE (Export), BKSP, Cargo Manifest.

Fasilitas Pelayanan Pelabuhan

Tempat labuh, kolam tambatan, sarana pemanduan, dll

Alat bongkat muat, jalan akses, suplai listrik, alat transportasi, dll

89


DUKUNGAN ARMADA 250 Kapal ASDP

260-an Kapal Perintis

3.000 Kapal Pelra

14.300 Kapal Niaga

90


Status eksisting perusahaan pendukung implementasi Tol Laut:

Shipping Companies

2.866 PERUSAHAAN

Maritime Equipment Suppliers

51 PERUSAHAAN

Maritime Service

Shipyard

1.894 PERUSAHAAN 250 PERUSAHAAN

Sumber: Kemenhub, Kemenperin, INSA, diolah 91


Sebagai bagian dari percepatan implementasi Tol Laut, Pemerintah mengalokasikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN pada RAPBNP TA 2015, seperti berikut dibawah ini:

Penanaman Modal Negara untuk Pengadaan Kapal

PT ASDP : Rp. 1 Trilyun PT PELNI : Rp. 500 Milyar PT DOK Perkapalan Surabaya : Rp. 200 Milyar

Penanaman Modal Negara untuk Pengembangan Galangan Kapal

PT DOK Kodja Bahari : Rp. 900 Milyar PT Industri Kapal Indonesia : Rp. 200 Milyar

Penanaman Modal Negara untuk PT PELINDO IV : Rp. 2 Trilyun Pengembangan Pelabuhan 92


Sebagai wujud pembangunan yang inklusif, Pemerintah memberikan subsidi di 135 lintas penyeberangan perintis Rp. 315 M, serta membangun kapal perintis yang dilakukan menjadi 2 tahap di tahun anggaran 2015 dengan total investasi Rp. 208,1 M:

Pembangunan 8 Kapal Penyeberangan Perintis Tahap I = Rp. 90 M

Pembangunan 6 Kapal Penyeberangan Perintis Tahap II = Rp. 118,1 M

1. Lintas Kupang – Pulau Ndao, NTT (500 GT) = Rp.15 M

5. Kapal Motor Sungai Mimika, Papua (200 GT) = Rp.10 M

2. Lintas Saumlaki – Adaut - Letwurung, Maluku (500 GT) = Rp.10 M

6. Lintas Paciran – Lamongan, JATIM (2.00 GT) = Rp.10 M

3. Lintas Tual – Air Nanang, Maluku (600 GT) = Rp.15 M

7. Lintas Tiga Ras – Simanindo, SUMUT (300 GT) = Rp.10 M

4. Lintas Babang – Saketa, Maluku Utara (500 GT) = Rp.10 M

8. Lintas Pulau Laut Timur – Sebuku, KALSEL (300 GT) = Rp.10 M

1. Lintas Amurang – Pananaru - Marore, SULUT (750 GT) = Rp.32 M

4. Lintas Doro Kao – Subaim, Maluku Utara (300 GT) = Rp.18,5 M

2. Kapal pembersih alur danau Tondano, SULUT = Rp.4,5 M

5. Lintas Amolengo – Labuhan, SULTRA (500 GT) = Rp.24 M

3. Lintas Namlea – Waisala, Maluku (500 GT) = Rp.24,6 M

6. Lintas Sumpit – Ciremai, KALBAR (150 GT) = Rp.14,5 M

93

IMPLEMENTASI KONSEP TOL LAUT Progres Implementasi Tol Laut Triwulan Pertama 2015 Tol Laut untuk tahap awal telah dilayani kapal multi purpose antara lain dari PT PELNI (KM Ceremai, KM Dempo, KM Dobonsolo), armada kapal nasional di Kawasan Papua dan Papua Barat yang telah terjadwal (ex: Sorong-Waisai, Sorong-Bau Bau, Sorong-Manokwari, Manokwari Jayapura, dll), serta beberapa Liners nasional.

94


BEBERAPA ARMADA YANG TELAH MELAYANI JALUR TOL LAUT

95

LAMPIRAN

 Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pelayaran Rakyat

RAPERPRES PELRA

POKOK-POKOK PENGATURAN I.

Kapal

IX.

Pengelolaan Usaha

II.

Pelabuhan dan Pendaratan

X.

Galangan Kapal

III.

Trayek

XI.

Bahan Baku dan Komponen

IV.

Muatan Kapal

XII. Pengembangan Teknologi

V.

Penugasan Pemerintahan

XIII. Asuransi

VI.

Keselamatan

XIV. Modal Usaha

VII. ABK

XV. Norma, Standar, Prosedur kriteria

VIII. Pengelolaan Operasional

XVI. Penegakan Hukum XVII. Organisasi Perusahaan

RAPERPRES PELRA

1. 2.

I KAPAL

Ukuran: maksimum 500 DWT Bentuk mengikuti pola dasar tradisional dengan pembaruan teknis konstruksi, mekanik, dan perlengkapan, sesuai kemajuan. 3. Bahan baku: sebagian besar dan tampilan dari kayu, dikombinasi dengan bahan lain sesuai kebutuhan. 4. Jenis penggunaan: barang/orang, barang khusus, pariwisata 5. Standarisasi: konstruksi, kelajuan, layar, bahan bakar, perlengkapan. 6. Pemerintah menetapkan prototipe kapal pelra, dengan rancang bangun atas usul PELRA bersama puslitbang independen, pemda, dan stakeholders lainnya. 7. Pemerintah mendaftarkan kapal pelra sebagai hak cipta, dan warisan budaya dunia. 8. Pembangunan: berdasarkan gambar rancang bangun yang disediakan/ditetapkan pemerintah. 9. Pemeliharaan: berkala. 10. Kelaikan.

RAPERPRES PELRA

II PELABUHAN DAN PENDARATAN 1. Kelas Pelabuahan: nasional, daerah, dan lintas batas, khusus, pariwisata. 2. Pembangunan pelabuhan: nasional dan lintas batas oleh pemerintah, daerah oleh pemda, khusus dan pariwisata oleh swasta. 3. Pengelolaan Pelabuhan: regulator pemerintah/pemda, operator PELRA. 4. Pendaratan: lokasi ditetapkan/diizinkan oleh pemda, dikelola oleh PELRA/swasta. 5. Mooring Buoys: ditetapkan/diizinkan pemda.

RAPERPRES PELRA

III TRAYEK 1. Trayek:

2. Liner: PELRA bersama pemerintah, pemda, dan pengguna jasa mengembangkan sistem, 3. Tramper: 4. Izin Liner: Bupati/walikota sesuai dengan domisili kapal, dilaporkan ke Gubernur dan Pusat.

5. Trayek khusus untuk pelayanan tidak menguntungkan usaha dan atau atas penugasan pemerintahan/pemda diberikan insentif fiskal/dibiayai APBN/APBD.

RAPERPRES PELRA

IV MUATAN KAPAL 1. Swasta besar berbasis agro, perikanan, dan pertambangan: minimum 5 % dari angkutan dalam negeri, wajib diangkut pelra. 2. BUMN/BUMD non Bulog: minimum 5 % angkutan dalam negeri wajib diangkut Pelra. 3. BULOG: sebagian besar angkutan kebutuhan bahan pokok di dalam provinsi wajib diangkut pelra. 4. Pengurangan pajak: untuk barang swasta yang diangkut pelra.

RAPERPRES PELRA

V PENUGASAN PEMERINTAHAN 1. Tugas: pertahanan, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan bencana. 2. Penugasan: dari pemerintah, pemda provinsi, kabupaten, kota. 3. Pelatihan untuk penugasan 4. Peralatan untuk penugasan 5. Dibiayai APBN/APBD

RAPERPRES PELRA

IX PENGELOLAAN USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dikelola Badan Usaha: Dapat merupakan bagian dari usaha perdagangan skla kecil dan menengah. Dapat merupakan anak perusahaan swasta besar yang usaha utamanya berbasis SDA (agro, tambang, ikan) Dapat merupakan bagian dari usaha pariwisata. Perusahaan angkutan pelayaran rakyat dapat memeiliki usaha galangan kapal pelra. Swasta besar, pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD wajib mengadakan perjanjian angkutan barang dengan pelra. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada perusahaan besar yang melakukan perjanjian angkutan jangka menengah/panjang. Badan usaha Pelra wajib menjadi anggota PELRA.

RAPERPRES PELRA

X GALANGAN KAPAL 1. Pemerintah/pemerintah daerah memberikan fasilitasi perizinan, sarana dan prasarana, dan insentif untuk

pengembangan galangan kapal pelra. 2. Usaha galangan kapal dikelola oleh Badan Usaha/Koperasi.

3. Badan usaha/koperasi pengembangan galangan kapal wajib menjadi anggota asosiasi PELRA

RAPERPRES PELRA

XI BAHAN BAKU DAN KOMPONEN KAPAL 1. Pemerintah membantu pengadaan bahan baku kayu untuk pembangunan kapal pelra. 2. Pemerintah memberikan fasilitasi dan insentif untuk untuk pengembangan usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) khusus untuk kayu bahan baku kapal pelra 3. Fasilitasi dan insentif untuk usaha HTI diprioritaskan bagi asosiasi PELRA 4. Pengelolaan usaha HTI dilakukan oleh perusahaan/perorangan yang memiliki kompetensi, dipilih melalui proses seleksi 5. Pemerintah memberikan fasilitasi dan insentif untuk pengembangan industri komponen kapal pelra

RAPERPRES PELRA

XII ASURANSI 1. Kapal yang dioperasikan wajib diasuransikan 2. ABK , penumpang, muatan barang wajib diasuransikan 3. Perusahaan asuransi yang merupakan BUMN/BUMD wajib menerima keikutsertaan kapal, orang, damn

muatan barang sebagaimana tersebut 1 dan 2 untuk diasuransikan.

RAPERPRES PELRA

XIV MODAL USAHA 1. Pemerintah/pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal usaha pada perusahaan pelra untuk pengadaan kapal pelra. 2. Pemerintah memberikan fasilitasi penjaminan dan subsidi suku bunga untuk pinjaman pengadaan kapal pelra. 3. Pemerintah mengembangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank untukn pendanaan usaha pelra.

RAPERPRES PELRA

XVII ORGANISASI PERUSAHAAN

1. Pemerintah mengakui keberadaan PELRA sebagai organisasi yang mewadahi kegiatan bersama antar perusahaan pelayaran rakyat. 2. Keanggotaan PELRA meliputi, namun tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan yang banyak di bidang: a. Pengoperasian kapal b. Galangan kapal c. Industri komponen kapal d. Bongkar muat e. Expedisi, dan f. Jasa keuangan 3. AD/ART, kepengurusan, dan kegiatan PELRA sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab para anggota PELRA.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TERIMA KASIH [email protected]

PENGEMBANGAN TOL LAUT DALAM RPJMN DAN IMPLEMENTASI 2015

Recommend Documents