PENGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH : PENDEKATAN KELEMBAGAAN Bambang P.S Brodjonegoro FEUI
KONDISI SEKTOR MANUFAKTUR INDONESIA • Mengalami perlambatan pertumbuhan tahunan yang cukup g dari 11% selama masa orde baru, mengkhawatirkan, menjadi 5.7% selama masa reformasi dan khusus untuk periode 2005 – 2007 5.4% • Masih menjadi penyumbang PDB terbesar, dengan peranan yang menurun dan digantikan oleh sektor jasa, terutama pengangkutan dan telekomunikasi. telekomunikasi • Perlambatan terutama terjadi pada industri makanan dan minuman tekstil dan alas kaki minuman, kaki, kertas dan barang cetakan cetakan, semen dan galian non logam • Belum terjadi pergerakan yang signifikan ke arah industri pengolahan sumber daya alam yang seharusnya menjadi gg Indonesia. unggulan
VOLATILITAS INDUSTRI DAN PERTANIAN
(persen, %))
PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN PERTANIAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN PERTANIAN Tahun 1961 ‐ 2007 25 25 20 15 10 5 0 ‐5 ‐10 ‐10 ‐15
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 Industri Pengolahan
Pertanian
PERTUMBUHAN PDB DAN SEKTOR PRODUKSI PERTUMBUHAN PDB DAN SEKTOR PRODUKSI Tahun 2000 ‐ 2007 9
6,5
7,5 6
5,5
4,5 3
4,5
1,5 0
2000
2001
Ind Non‐Migas
2002
2003
Pertanian
2004
2005 Tersier
2006
2007
3,5 , PDB
PDB (% %)
Perrtanian, In nd NonM Migas, Terrsier (%)
PERANAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI
INDUSTRI UTAMA
TANTANGAN INDUSTRI INDONESIA MASA DEPAN • Persaingan global yang makin keras keras, terutama untuk “footloose” industry. • Globalisasi produksi memaksa spesialisasi dan kemampuan masuk dalam rantai produksi • Kehadiran Cina dan India yang berpotensi menguasai i d tid industri dunia i d dengan skala k l ekonomi k i yang sukar k dit ditandingi di i • Kemajuan teknologi yang pesat dan tingkat efisiensi yang semakin tinggi • Dengan belum efektifnya WTO, akan muncul berbagai a ba a e ekspor spo ke e be berbagai baga negara ega a hambatan • Makin tingginya tuntutan untuk industri yang ramah lingkungan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat k t sekitar. kit • Besarnya godaan untuk beralih dari “industrialist” menjadi “trader” trader • Penyelundupan yang belum bisa sepenuhnya diatasi.
INDUSTRI INDONESIA 2009 - 2014 • Untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 5% per tahun 6.5% tahun, industri pengolahan non migas harus tumbuh lebih dari 7% per tahun. • Industri pengolahan non migas harus tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi serta mendorong y sektor jasa j serta memantapkan p sektor p pertanian. tumbuhnya • Prioritas pada industri pengolahan yang berbasis sumber y alam untuk menciptakan p nilai tambah serta meredam daya volatilitas harga komoditi sumber daya alam Indonesia. • Indonesia berpeluang besar menjadi produsen utama bioenergy, sekaligus menajamkan prioritas sektor pertanian sebagai penghasil makanan manusia, makanan hewan, serta sumber energi • Pengembangan kluster industri, seperti bio-energy, harus menjadi prioritas strategi pengembangan industri kedepan dengan menciptakan keterkaitan “forward and backward”
KENDALA YANG HARUS DIATASI • Belum adanya strategi dan prioritas yang jelas dan tegas. • Kualitas dan kuantitas pekerja/SDM di bidang industri yang masih harus ditingkatkan • Perlunya didorong sikap adaptasi teknologi serta pengembangan R & D di tingkat industri/perusahaan. • Peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan serta akses pendanaan • Masih belum kondusifnya iklim investasi industri secara nasional dan juga di daerah. • Kurang K supportifnya tif regulasi l ib berkaitan k it d dengan iindustri d ti seperti ketenagakerjaan, aturan investasi • Konsentrasi K t i industri i d t i di JJawa yang makin ki tterbatas b t d daya dukungnya dan makin tidak pasti pasokan energinya • Kesiapan daerah di luar Jawa Jawa, terutama yang mempunyai sumber energi untuk menarik industri berlokasi di sana
Jumlaah Perussahaan
INDUSTRI BESAR ‐ SEDANG DI PULAU JAWA INDUSTRI BESAR SEDANG DI PULAU JAWA Tahun 1975 ‐ 2005
22000 20000 18000 16000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 6000
1975
1986 1979
1996 1991
Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan
2000 1998
2002 2001
84 83 82 81 81 80 79 78 77 76 76
2004 2003
% Total Nasional % Total Nasional
2005
% To otal Nassional
KONSENTRASI INDUSTRI
HAMBATAN UTAMA BISNIS DI 243 KABUPATEN/KOTA PERMASALAHAN/INDIKATOR
BOBOT
P Pengelolaan l l Infrastruktur I f t kt
35 50% 35.50%
Program Pemda Pengembangan Usaha Sektor Swasta
14.80%
Akses Lahan Dan Kepastian Hukum
14.00%
Interaksi Pemda - Pelaku Usaha
10 00% 10.00%
Biaya Transaksi/Efisien Pungutan Di Daerah
9.90%
Izin Usaha
8.80%
Keamanan Dan Penyelesaian y Konflik
4.00%
Integritas Bupati/Walikota
2.00%
K lit Peraturan Kualitas P t Daerah D h
1 00% 1.00%
MAHALNYA PENGURUSAN BIAYA AKTUAL IZIN DI DAERAH
JENIS IZIN USAHA
BIAYA RATA-RATA PENGURUSAN
TDP
500.000
TDI
591.000
SIUP
504 000 504.000
HO
590.000
IMB
1.443.000
PERUSAHAAN KECIL MEMBAYAR
RETRIBUSI LEBIH MAHAL
Rp 15 15.000,000 per tenaga kerja
Rp 6 R 6.000,000 per tenaga t kerja
SERINGNYA MATI LAMPU… LAMPU
ANTISIPASI DAERAH • Prioritas pada sektor industri pengolahan harus dipertegas dan daya saingnya di pasar global juga harus jelas posisinya g menarik bagi g p pengusaha g yyang g • Perlu insentif yyang menciptakan nilai tambah dari komoditas Indonesia dan mempunyai kemampuan bersaing di pasar domestik maupun internasional i t i l • Tidak boleh ada dikotomi industri vs pertanian, tetapi harus dik b dikembangkan k agro-industri i d t i dengan d pendekatan d k t kl kluster t yang melibatkan banyak sektor • Adanya antisipasi “industry industry follows energy” energy sebagai pengganti “industry follows market” dengan makin langka dan mahalnya energi energi. • Iklim investasi tetap menjadi agenda penting dengan penekanan pada masalah infrastruktur, lahan, dan kemudahan perizinan.
FAKTOR KELEMBAGAAN DAERAH • Karena strategi pengembangan industri kedepan berupa strategi t t i cluster l t maka k dinas di perindustrian i d ti b bukan k merupakan k ujung tombak melainkan asisten sekda bidang ekonomi atau semacam menko ekonomi daerah • Fleksibilitas lingkup dinas perindustrian daerah • Strategi harus memperhatikan pembagian tugas antar pemerintah daerah : OVOP di tingkat desa, komoditi prioritas di kabupaten, dan integrasi ekonomi (penciptaan nilai tambah) di propinsi j ekonomi antar daerah/propinsi p p sangat g diperlukan p • Kerjasama dalam pengembangan industri daerah untuk menciptakan rantai produksi yang efisien sekaligus skala ekonomi yang memadai d i • Perlunya harmonisasi perencanaan industri nasional dan d daerah hb berikut ik t peranan setiap ti pelaku l k ((pengusaha h b besar, menengah, UKM, BUMN/BUMD)
