DAYA SAING DAERAH Bambang P.S Brodjonegoro FEUI & KPPOD
Desentralisasi • Sebagian besar kewenangan pemerintahan sudah beralih ke daerah • Daerah menjadi unit ekonomi yang mandiri dan gg g jjawab terhadap pp perkembangan g bertanggung lokal. p daerah sudah • Politik v Ekonomi ? Apakah menyadari tanggung jawabnya dalam pengembangan ekonomi lokal • Persaingan antara daerah dan kerjasama antar daerah • Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dampak dari pemekaran daerah
MARKET PRESERVING FEDERALISM • Setiap perekonomian daerah harus menghadapi “voting g dibandingkan g voting g with hand. with feet” lebih sering • Investasi menjadi tulang punggung perekonomian daerah • Iklim investasi dan daya tarik potensi ekonomi menjadi dasar dari daya saing suatu daerah. • Kebijakan ekonomi lokal harus ada dan harus menunjang daya saing daerah • Dasar daya saing daerah : inovasi, efisiensi dinamis, reformasi perekonomian lokal • Setiap daerah harus bersaing satu dengan yang lainnya, dengan pemerintah pusat sebagai regulator dan mencegah terjadinya monopoli
DESENTRALISASI EKONOMI • Setelah desentralisasi politik politik, administrasi administrasi, dan fiskal fiskal, tahapan berikutnya adalah desentralisasi ekonomi • Market preserving g Federalism adalah dasar dari desentralisasi ekonomi • Pemerintah daerah harus mengubah dirinya menjadi tidak hanya unit administrasi pemerintahan tetapi juga unit perekonomian daerah • APBD harus dilihat lebih sebagai anggaran daerah, tidak hanya anggaran pemerintah daerah • APBD bukan lagi menjadi tujuan akhir pembangunan ekonomi k id daerah, h melainkan l i k PDRB b berikut ik pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. • Desentralisasi haruslah dilihat sebagai kepentingan semua pihak dan bukan kepentingan sejumlah elit tertentu. • Kepala daerah haruslah yang mempunyai visi dan berjiwa wirausaha serta mampu menciptakan sistim yang berkesinambungan.
KEBIJAKAN STRATEGIS • Iklim investasi lokal yang kondusif dengan mengurangi potensi ekonomi biaya tinggi • Prioritisasi pengembangan ekonomi lokal dengan berfokus pada hanya beberapa barang dan jasa yang berpotensi g secara nasional dan g global. bersaing • Kepastian politik dan hukum di tingkat lokal, melibatkan eksekutif dan legislatif • Mampu menelurkan kebijakan ekonomi yang unik dan menimbulkan eksternalitas positif secara nasional • Melakukan upaya promosi potensi daerah • Mengembangkan basis wirausaha lokal dan menciptakan saling pengertian antara masyarakat lokal dan pengusaha. • Mengedepankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dengan target minimal setara dengan standar nasional
BOTTOM UP ECONOMIC GROWTH ? • Setiap daerah dituntut untuk selalu mempertahankan daya saing daerahnya • Persaingan P i antar t daerah d h sangatt di diperlukan l k d dan b berakibat kib t positif pada perekonomian nasional unggulan, setiap daerah juga harus • Selain barang dan jasa unggulan memiliki wilayah unggulan sebagai pusat pertumbuhan dengan tetap mengendalikan kemungkinan disparitas antar ti k t pendapatan tingkat d t d dan antar t wilayah il hd dalam l suatu t d daerah h • Pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi daerah • Dengan pemahaman pertumbuhan seperti itu, kesenjangan y bisa dihilangkan. g makro dan mikro seharusnya • Rasa kepemilikan daerah terhadap perekonomian makro harus ditumbuhkan sehingga kebijakan ekonomi makro d dapat t efektif f ktif sampaii ke k semua lini. li i
MENENTUKAN PRIORITAS • Semakin sedikit komoditi dan sektor prioritas semakin baik untuk perekonomian daerah yang terbatas sumber dayanya. • Penciptaan nilai tambah harus menjadi j tujuan, j tetapi tidak harus dilakukan sendiri melainkan dengan kerjasama daerah • Kebijakan ekonomi lokal harus berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal, lokal penciptaan lapangan kerja kerja, berkurangnya kemiskinan, serta penurunan laju inflasi daerah • Apabila sektor manufaktur menjadi prioritas, harus diarahkan kepada produk yang mayoritas inputnya domestik, dapat memberdayakan tenaga kerja lokal lokal, serta berdayasaing regional/nasional. • Pemda harus berani memberikan insentif yang memadai untuk menarik investor, dan khusus untuk manufaktur perlu diberikan perhatian lebih kepada perizinan, amdal, pertanahan serta infrastruktur. pertanahan, infrastruktur
