PENGELOLAAN PAJAK REKLAME UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH WILAYAH DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
NAMA NPM PEMBIMBING
: SYIFA RUSYDINA : 49211162 : Dr.MISDIYONO
LATAR BELAKANG Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu media penggerak program Pemerintah dan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi besar adalah Pajak Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah. Menurut UU RI No 28 Tahun 2009, salah satu yang termasuk dalam pajak daerah adalah Pajak Reklame. Pemasukan dari Pajak Reklame didapat dari nilai sewa, lamanya pemasangan, dan jenis ukuran reklame. Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame yaitu kurangnya kesadaran untuk membayar pajak dan kurangnya petugas untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan dan pencabutan reklame. Untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame tersebut maka diperlukan adanya fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan • Hasil Kerja Praktek Merupakan salah satu cara yang dimanfaatkan Hasil yang diperoleh selama melakukan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen kerja praktek di Unit Pelayanan Pajak perpajakan usaha atau penghasilannya. Daerah Duren Sawit Jakarta Timur Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame adalah mengetahui Objek Pajak Reklame yakni meliputi penentuan target dan mekanisme dan Subjek Pajak Reklame. pemberian izin untuk pemasangan reklame. Pelaksanaan • Pembahasan Kerja Praktek Segala hal yang telah direncanakan lalu direalisasikan . Proses pelaksanaan pajak reklame Pengelolaan pajak reklame di wilayah terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pembagian UPPD Duren Sawit ditangani oleh Dinas tugas, perhitungan tarif pajak, serta pembayaran Pendapatan Daerah. dan penagihan. Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Proses pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan. Unsur tersebut merupakan melakukan pemantauan dilapangan dan suatu kesatuan dimana saling terkait satu menyesuaikan dengan data yang diperoleh. sama lain.
Perencanaan Penentuan Target Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan. Mekanisme perencanaan dalam penentuan target: 1. Memantau spanduk dilokasi. 2. Melihat hasil capaian dari penerimaan pajak sebelumnya. 3. Melakukan pendataan ulang terhadap titiktitik lokasi pemasangan reklame. 4. Membuat pengolahan data dari tahun sebelumnya. 5. Menyetujui pihak-pihak yang berwenang.
Pemberian Izin Izin dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas. Jangka waktu izin dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan reklame. Izin dapat dibatalkan apabila : 1. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah. 2. Atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
Pelaksanaan Pemberian Tugas Untuk melakukan pengelolaan pajak reklame dibutuhkan adanya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber Daya Manusia terkait dengan pembagian tugas. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan titik yang lain. Perhitungan Tarif Pajak Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor seperti berikut ini : 1. Bahan yang digunakan 2. Lokasi penempatan dan waktu 3. Jangka waktu, jumlah dan ukuran media reklame.
Pembayaran dan Penagihan
Diatur dalam Perda No 4 Pasal 14 mengenai pembayaran dan penagihan pajak reklame : 1. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, KPDKBT, STPD pada waktunya ditagih dengan surat paksa. 2. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi syarat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% sebulan.
Pengawasan
1. 2. 3. 4.
Proses pengawasan yang dilaukan ialah melakukan pemantauan dilapangan dan menyesuaikan dengan data yang telah diperoleh, kemudian jika terjadi adanya penyimpangan maka telah diatur dalam peraturan pajak reklame mengenai pengendalian dan pengawasan pajak reklame dinyatakan bahwa tim penerbitan pajak dan retribusi daerah yang telah dibentuk berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut : Pemasangan reklame yang berakhir dan tidak diajukan perpanjangan ijin. Pemasangan reklame yang tidak memiliki ijin. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan. Pemasangan reklame yang melanggar
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1.
2.
Perencanaan dalam hal ini penetapan target pertahun pajak reklame, belum optimal dikarenakan tidak lengkapnya data yang harus diajdikan acuan dan Belum sempurnanya prosedur pelayanan dalam pemberian izin menyebabkan masih ada saja yang melakukan pemasangan diwilayah yang dilarang, hal ini akan mempengaruhi pemasukan pajak reklame. Dalam segi pemungutan masih banyak dikendala tentang kurang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
Saran Dalam hal perencanaan, sebaiknya sebelum penentuan target maka perlu adanya pendataan terhadap reklame dari tahun sebelumnya yang akan diperpanjang masa pemasangannya dan pendataan terhadap badan perizinan mengenai wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame, sehingga saat pemberian izin pemasangan tidak lagi memasuki kawasan yang terlarang karena hal tersebut pelanggaran.
jjb
TERIMAKASIH
