CA PP
A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Pengelolaan Keuangan Daerah
PE
Sebuah Pengantar Syukriy Abdullah
CA PP
Keuangan Daerah
PE
• Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 1 angka 5 PP No.58/2005
CA PP
Lingkup Kewenangan Pemda
PE
• Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. • Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pasal 2 UU No.32/2004
CA PP
Lingkup Kewenangan Pemda • Mengurus = Mengelola:
PE
– Merencanakan – Menganggarkan – Melaksanakan – Menatausahakan – Mempertanggungjawabkan – Mengawasi – Mengevaluasi – ...
APBD Uang Barang Hak dan kewajiban lainnya
PE
• • • •
CA PP
Keuangan Daerah
STRUKTUR APBD
CA PP
SKPD + SKPKD
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN (SKPKD)
PA D
Pajak (SKPKD) Retribusi (SKPD) Laba BUMD (SKPKD) Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)
Dana Perimbangan (SKPKD)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD)
SKPD
SKPKD
Belanja Tidak Langsung
-
Belanja Tidak Langsung
Subsidi Bunga Hibah Transfer Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga
- Belanja Pegawai
PE
-
RKA-SKPD
Belanja Pegawai
APBD
Belanja Langsung
-
Fungsi Urusan Program Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaan
Pengeluarn
Belanja Modal
DPA-SKPD
CA PP
Struktur APBD
PE
1. Pendapatan ........................... xxxx 2. Belanja .................................. xxxx Surplus (Defisit) ................... 3. Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan... xxxx Pengeluaran pembiayaan.. xxxx Pembiayaan neto ................ SILPA (SIKPA) ..............
Xxxxx
Xxxxx Xxxxx
CA PP
Pendapatan Daerah • Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. • Komponen:
PE
– Pendapatan asli daerah (UU 28/2010) – Dana perimbangan (UU 33/2004) – Lain-lain pendapatan yang sah
• Prinsip penganggaran: Asas minimal
CA PP
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah terdiri atas:
PE
a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah.
Pengaturan tentang PAD dibuat oleh Pemda, seperti: Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
POSISI DANA PERIMBANGAN DALAM APBN DAN APBD PEMERINTAH DAERAH
CA PP
PEMERINTAH NASIONAL
DANA DEKONSENTRASI
ANGGARAN KEMENTERIAN
BELANJA PUSAT
DANA TUGAS PEMBANTUAN
BELANJA LAINNYA
PENDAPATAN DAERAH
APBN
•DBH •DAU •DAK
PE
DANA PERIMBANGAN
BELANJA DAERAH
DANA OTONOMI KHUSUS
DANA PENYESUAIAN
PENGELUARAN DAERAH
PAJAK SDA
APBD
PEMBIAYAAN
CA PP
PE
Penetapan Besaran Pagu dan Distribusi per daerah Dana Transfer
Besaran dalam APBN
Alokasi Persentase tertentu dari perkiraan besaran Pajak & PNBP
Realisasi Persentase tertentu dari realisasi setoran pajak & PNBP
Sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto
Gaji PNSD, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IKK, IPM, PDRB, Belanja Daerah
• Tidak ada ketentuan mengenai besaran • Usulan Pemerintah , disetujui DPR
Kapasitas Fiskal, Kondiri Wilayah, dan Kondiisi Infrastruktur yang rusak.
Dana OTSUS
2% dari Pagu DAU Nasional
Kewenangan Gubernur untuk membagi kepada prov/kab/kota
Infrastruktur OTSUS
• Tidak ada ketentuan mengenai besaran • Usulan Pemerintah , disetujui DPR
Ketetapan dalam UU APBN : Prov papua 60% Prov Papua Barat 40%
DBH
2
DAU
3
DAK
4 5
PE
1
6
Kreteria/Indikator perhitungan per daerah
CA PP
No
Dana Penyesuaian Unit cost dikalikan volume yang akan didanai
a.l. Jumlah guru non-sertifikasi dan Guru sertifikasi profesi, jumlah murid .
CA PP
Belanja Daerah
• Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. • Prinsip penganggaran: Asas maksimal • Belanja Daerah:
PE
– Tidak Langsung – Tidak Tidak Langsung
CA PP
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung terdiri dari: belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan 7. belanja tidak terduga.
PE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
CA PP
Belanja Langsung Belanja Langsung terdiri dari:
PE
1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; dan 3. belanja modal.
CA PP
Pembiayaan Daerah • Penerimaan pembiayaan mencakup: a. b. c. d. e.
SiLPA tahun anggaran sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman; dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
• Pengeluaran pembiayaan mencakup:
pembentukan dana cadangan; penyertaan modal pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman.
PE
a. b. c. d.
• • • •
CA PP
Uang Daerah
PE
Manajemen kas Hubungan SKPD – BUD Proyeksi pendapatan dan belanja Mekanisme penyetoran dan pertanggungjawaban • Rekening Pemda • SILPA
CA PP
Barang Milik Daerah
• PP No.6/2006 dan Permendagri No.17/2007 • Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah • Perkada tentang pelaksanaan pengelolaan BMD:
PE
– Perencanaan dan pengadaan BMD; – Penggunaan – Pemanfaatan – Penghapusan
Kebijakan Akuntansi
Belanja barang Beli lagi Belanja modal Belanja pemeliharaan Database/arsip tentang BMD Penghapusan Mekanismenya bagaimana?
PE
• • • •
CA PP
“Belanja Barang atau Belanja Modal?”
CA PP
Utang/Kewajiban Daerah • Pinjaman daerah PP No.30/2011 • Utang jangka pendek: – Perhitungan fihak etiga (PFK) – Listrik/telepon/air – Gaji/honorarium – Lain-lain.....
PE
• Utang jangka menengah dan panjang: – Ada persyaratan – Ada pengaturan khusus
