KEBIJAKAN
GENERAL
DEFINISI UMUM
DEFINITION POLICY
PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA The Icon Business Park unit L1-L2 BSD City, Tangerang, Indonesia 15345 www.pandi.id
Judul:
Kebijakan Definisi Umum
Title:
General Definition Policy
Versi:
No. Dok:
2.1 004/K/DNP/Kebijakan Definisi Umum
Version:
Doc. No:
/III/2017/PANDI-Publik Tanggal: Klasifikasi: Distribusi: Referensi:
24 Maret 2017 Publik Publik AEDA
2.1 004/K/DNP/General Definition Policy /III/2017/PANDI-Publik
Date: Clasification: Distribution: Reference:
24 March 2017 Public Public AEDA
Kontak Kebijakan
Policy Contacts
Hubungilah pihak berikut untuk
Please contact the following team for
penjelasan lebih lanjut terkait dokumen
further details related to this document:
ini:
Jabatan
:Tim Kebijakan PANDI
Position:
Alamat
:
Address:
PANDI’S Policy Team
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City Tangerang, Indonesia 15345.
CityTangerang, Indonesia 15345,.
Nomor Kontak:
Contact Number:
Tel: +62.21.30055777
Tel: +62.21.30055777
Fax: +62.21.30055789
Fax: +62.21.30055789
Alamat Email :
Email Address
[email protected]
[email protected]
Website:
Website:
www.pandi.id
www.pandi.id
:
Halaman 2 dari 20 | Page 2 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
Status Kebijakan
Policy Status
Riwayat Keberlakuan
Enforceability Profile
Tanggal
Versi
Berlaku
2.1
Version
Effective Date
2.1
24 March 2017
24 Maret 2017
17
2.0 17
2.0 1.0
1.0
1 March 2012
1 Maret 2012
Riwayat Revisi Tanggal
2016
November
2016
Revision Profile
Versi
Ringkasan
Date
Version
Perubahan 17 November 2016
2.1
Penambahan Penafsiran Penambahan
24 Maret 2017 2.0
17 2.1
Kebijakan
Interpretation
2016
Definisi Umum
1.0
Summary of Changes
November
1 Maret 2012
November
Additional 24
March
2017
2.1
General Definition Policy
Diberlakukan 1 Maret 2012 1.0
Policy Enforced
Jadwal Tinjauan Ulang Berikutnya Hari, Tanggal
Subsequent Review Schedule Day, Date
Halaman 3 dari 20 | Page 3 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
Daftar Isi / Table of Contents
Hal/
Bab
Page
Chapter
Kontak Kebijakan
2
Policy Contact
Status Kebijakan
3
Policy Status
Lembar Pengesahan
4
Attestation Page
Daftar Isi
5
Table Of Contents
1: Definisi
6
1: Definition
2: Tujuan
19
2: Objectives
3: Ruang Lingkup
19
3: Policy Scope
4: Tinjauan Kebijakan
19
4: Policy Review
5: Penafsiran
20
5: Interpretation
6: Ketentuan Peralihan
20
6: Transitional Provisions
7: Ketentuan Penutup
20
7: Involucre Provisions
Halaman 5 dari 20 | Page 5 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
1. Definisi
1. Definition
1.1. Akte Notaris adalah dokumen resmi
yang
Notaris
dikeluarkan
yang
1.1.
Notarial Deed defined as an
oleh
official document issued by
mempunyai
Notary who possess absolute
kekuatan pembuktian mutlak dan
and
binding
mengikat.
evidence.
strength
of
1.2. Akte Pendirian adalah dokumen legal yang disahkan oleh notaris
1.2.
Deed of Incorporation is a
atau pejabat yang berwenang
legal
yang dibuat ketika mendirikan
Notary or authorized official,
sebuah
constituted while establishing a
Badan
Hukum
atau
Badan Usaha.
document
ratified
by
Corporation or Business Entity.
1.3. Alamat IP (Internet Protocol
1.3.
Address) adalah deretan angka yang dipakai sebagai
IP Address (Internet Protocol Address) is a series of number
alamat
used
identifikasi untuk tiap komputer
as
an
identification
address for any computer within
dalam jaringan internet.
the internet network.
1.4. Auth–code adalah kode unik
1.4.
Auth-code is a distinctive code
Nama Domain yang diberikan
for Domain Name, given by the
oleh Sistem, untuk pengalihan
System and used for Domain
Nama Domain.
Name transition.
1.5. Auto-renewal
Period
adalah
1.5.
Auto-renewal period is a 45
masa selama 45 hari sejak habis
(forty-five) day term since a
berlakunya Nama Domain yang
Domain Name expiration date
jika tidak diajukan permintaan
by which if delete request is not
penghentian
filed then it will automatically
maka
(delete Nama
request), Domain
extended.
diperpanjang secara otomatis.
Halaman 6 dari 20 | Page 6 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
1.6. Badan
Usaha
adalah
1.6.
perusahaan perseorangan atau perusahaan
persekutuan,
Business
Entity
proprietorship
baik
is
or
a
alliance
company, either a corporation
yang berbadan hukum maupun
or non-corporation.
yang tidak berbadan hukum. 1.7. Basis Data Whois adalah basis
1.7.
Whois Database is a directory
data yang menjelaskan informasi
elaborating
terkait Nama Domain, tanggal
related information, its effective
mulai berlaku dan berakhir, nama-
and expiration date, contact
nama kontak dan Name Server
names and Server Name from
dari Nama Domain.
Domain Name.
1.8. Cyber–parasite
adalah
pihak
1.8.
Domain
Cyber-parasite
is
Name-
a
party
yang memanfaatkan ketenaran
benefiting from fame on certain
dari merek/nama tertentu dengan
name/brand
mendaftarkan dan menggunakan
registering and using domain
nama domain yang berkonotasi
name in connotated with the
dengan merek/ nama terkenal
said name or brand.
by
ways
of
tersebut. 1.9. Cyber–squatting
adalah
tindakan yang diduga melanggar ketentuan
hukum
Indonesia.
Namun
merek demikian,
dugaan ini tentu harus dibuktikan dan apa betul tindakan cyber– squatting dianggap pelanggaran hukum, khususnya hukum Merek
1.9.
Cyber-squatting is an act of alleged
violation
towards
Indonesia brand legal provision. Even so, this allegation should be attested and what measures true
cyber-squatting
is
considered a violation of law, particularly the law of Brand in Indonesia.
di Indonesia. 1.10. Cyber–squatters adalah pihak
1.10. Cyber-squatters is a party
yang mendaftarkan nama domain
which registers domain name by
dengan
menggunakan
nama
Halaman 7 dari 20 | Page 7 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
suatu organisasi/entitas, tokoh
using an alias of organization /
terkenal,
entity,
merek
atau
nama
well-known
individual,
terdaftar untuk kemudian dijual
brand or listed name which then
kembali dengan harga tinggi.
resell with high price.
1.11. Data
Pribadi
Perseorangan
adalah
Data
Tertentu
yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran
serta
dilindungi
kerahasiaannya.
1.11. Private Data is a Specified Personalized Data that is kept, maintained, and guarded by legitimacy
as
well
as
confidentiality.
1.12. Dokumen Identitas adalah bukti
1.12. Identity Document is a proof of
diri yang dikeluarkan oleh instansi
self,
issued
by
official
resmi Republik Indonesia yaitu
establishment of Republic of
berupa KTP, dan Paspor.
Indonesia in a form of ID, and passport.
1.13. Dokumen
Legalitas
adalah
salinan dokumen pendirian dari sebuah usaha
/badan yang
instansi
hukum/badan
dikeluarkan resmi
Indonesia,
oleh
Republik
sesuai
dengan
apabila
pelengkap
Nama
adalah
Domain
incorporation document from a legal entity / business entity made
public
by
official
establishment of Republic of Indonesia, in accordance with allotment of Domain Name.
peruntukan Nama Domain. 1.14. Dokumen
1.13. Legality Document is a copy of
1.14. Additional
Document
is
yang
whenever the listed Domain
didaftarkan tidak sama dengan
Name not equal to the names of
nama
corporation
badan
usaha/organisasi/entitas,
yang
/
organization
/
entity, which exihibit / elaborate
menunjukkan/menjelaskan
Domain Name correlation with
keterkaitan
corporation
dengan
Nama
Domain badan
/
organization
entity of domain name user.
Halaman 8 dari 20 | Page 8 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
/
usaha/organisasi/entitas pengguna nama domain. 1.15. Documentation is an evidence 1.15. Dokumentasi
adalah
metode
penyimpanan bukti dengan cara menyimpan
tangkapan
layar
Nama Domain dan data WHOIS
storage method by means of accumulating
Domain
Name
screenshot and WHOIS Domain Name data.
Nama Domain. 1.16. Forum Nama Domain adalah pengambil
keputusan
tertinggi
domain
Indonesia
dapat
1.16. Domain Name Forum sits in the
highest
Indonesia
hierarchy
domain
of
decision-
menerima atau menolak usulan
making, who are able to accept
proposal
or refuse the policy prospective
kebijakan
dari
proposal from stakeholders.
pemangku kepentingan. 1.17. Hari adalah hari kalender.
1.17. Day as in days of the calendar.
1.18. Hak paten adalah hak eksklusif yang
diberikan
kepada
Inventor
oleh atas
Negara hasil
Invensinya di bidang teknologi yang untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut
atau
memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
1.18. Patent Rights is an exclusive power given by the State to Inventor over his/her Invention outcome
in
the
field
of
technology by which in certain amount of time commenced the Invention on his/her own or granted
his/her
approval
to
other party to execute. 1.19. Instansi Penyelenggara Negara
1.19. State Institutions is later called
yang selanjutnya disebut Instansi
Institutions
defined
as
adalah institusi legislatif, eksekutif
legislative,
executive,
and
dan yudikatif di tingkat pusat,
judicial institution in the national,
daerah, desa dan instansi lain
regional,
yang
agencies which is formed based
dibentuk
berdasarkan
Halaman 9 dari 20 | Page 9 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
rural,
and
other
ketentuan peraturan perundang-
on
the
provisions
undangan.
legislation.
of
the
1.20. Registrant Assurance is a 1.20. Jaminan
Registran
adalah
Jaminan yang ditujukan untuk mengikat
pihak-pihak
terkait
Pendaftaran Nama Domain, yaitu antara Registri dengan Registrar dan Registrar dengan Registran dalam
mematuhi
pernyataan
jaminan di antara mereka.
warranty
meant
related
parties
Domain
Name
to
bound
regarding Registration,
which is between Registry and Registrar as well as Registrar and
Registrant
in
obliging
warranty statements amongst them.
1.21. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1.21. Identification Card (ID / Kartu
adalah identitas resmi Penduduk
Tanda Penduduk) is an official
yang diterbitkan oleh Pemerintah
status of Resident issued by
Negara yang bersangkutan.
related State Government.
1.22. Menteri adalah menteri yang
1.22. Ministry is a minister who
menyelenggarakan pemerintahan
di
urusan
perform official state business in
bidang
the field communication and
komunikasi dan informatika.
informatics.
1.23. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan
angka,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang
memiliki
daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan
barang
konten gambar,
image, alias, syllable, words, digits, arrangement of number, or a combinations of previous elements
which
distinguishing
possess
features
and
used in a wide occasion of trade in service or product.
atau jasa. 1.24. Mengajak
1.23. Brand is a mark in a form of
Perjudian
baik
berupa
suara,
video
adalah
1.24. Encourage Gambling defined
tulisan,
as content in a design of
yang
sentences,
Halaman 10 dari 20 | Page 10 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
images,
sounds,
mengajak
seseorang
untuk
melakukan perjudian.
videos encouraging someone to perform an act of gambling. 1.25. Top
1.25. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia Tingkat
adalah
Tinggi
Domain
dalam
hirarki
sistem penamaan domain yang menunjukkan
kode
negara
Indonesia sesuai daftar kode
Level
Indonesia Domain
Domain is
in
a
Name
High-Level
domain
hierarchy
naming
system
which
demonstrates Indonesia state code in accordance with state code list within ISO 3166-2.
negara dalam ISO 3166-2. 1.26. Nama Domain Tingkat Kedua Indonesia
adalah
turunan
1.26. Second Level Domain Name Indonesia defined as the first
pertama Domain Tingkat Tinggi
derivative
Indonesia
oleh
Domain Indonesia governed
Pengelola Nama Domain Internet
by Indonesia Internet Domain
Indonesia Domain
yang
diatur
of
Top
Level
terdiri
dari
Nama
Name Registry which consists
Instansi
dan
Nama
of Domain Name Agency and Domain
Domain selain Instansi.
Name
apart
from
Agency. 1.27. Nama
Domain
Instansi
1.27. Domain
Name
State
Penyelenggara Negara adalah
Administrator
alamat internet dari Instansi yang
internet address from Agency
dapat
dalam
able to be utilized through
berkomunikasi melalui internet,
internet, in a form of code or
berupa
susunan
arrangement of character that
karakter yang bersifat unik untuk
are singular to demonstrate
menunjukkan
certain locations on the internet.
digunakan
kode
atau
lokasi
tertentu
Agency
is
an
dalam internet. 1.28. Nama Domain Selain Instansi Penyelenggara Negara adalah Nama Domain untuk kebutuhan masyarakat umum baik untuk
1.28. State
Administrator
apart
from Agency Domain Name is a
Domain
Name
for
the
necessity of general public,
Halaman 11 dari 20 | Page 11 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
komersial maupun non komersial.
commercial or non-commercial.
Pendaftaran Nama domain selain
Domain
Instansi dikelola oleh Registrar.
apart from Agency is managed
Name
Registration
by Registrar. 1.29. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat,
yang
dapat
digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
1.29. Domain Name is an internet address of state administrators, Individual,
Business
Entity,
and/or society, which can be used to communicate through intenet in a form of code or singular character arrangement to exhibit certain locations on the internet.
1.30. Nama Domain Indonesia adalah
1.30. Domain Name Indonesia is a
Nama Domain yang Registrinya
Domain Name whose Registry
berada dan terdaftar di Indonesia.
established
and
listed
in
Indonesia. 1.31. Nama
Generik
adalah nama
1.31. Generic Name is a common
umum yang menggunakan satu
alias which uses one or more
atau lebih kosakata umum sehari-
ordinary vocabulary in regular
hari bahasa Indonesia.
Indonesian language.
1.32. NIC-handle adalah kode unik representasi
informasi
kontak
pengelolaan
Nama
Domain
(registrant,
administratif,
1.32. NIC-handle is an uncommon code
of
representation in Domain Name management (registrant,
penagihan, dan teknis).
information
contact administrative,
billing, and technical). 1.33. Nomor
Pokok
(NPWP)
Wajib
adalah
diterbitkan
oleh
nomor
Pajak yang
Direktorat
1.33. Tax
Payer
Identification
Number (NPWP) defined as numbers
issued
by
the
Jenderal Pajak sebagai identitas
Directorate General of Taxation
wajib pajak.
as taxpayer identity.
Halaman 12 dari 20 | Page 12 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
1.34. Individual is a human being, be 1.34. Orang
adalah
orang
perseorangan, baik warga negara
it an Indonesian citizen, foreign citizen, or even legal entity.
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. 1.35. Panel adalah seorang Panelis atau satu Panelis
kelompok 3
yang
dibentuk
memeriksa,
1.35. Panel is a Panelist or one group
(tiga)
of 3 (three) panelists formed to
untuk
investigate, administer legal or
memberikan
pertimbangan baik hukum atau
technical
consideration,
and
provide verdict over a Dispute.
teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan. 1.36. Panelis
adalah
Orang
yang
1.36. Panelist
is
an
appointed
ditunjuk oleh Sekretariat PPND
Individual by PPND Secretariat
berdasarkan
based
keahlian
dan
on
the
skill
and
profesionalisme yang dimilikinya
professionalism they possess to
untuk memeriksa, memberikan
investigate, administer legal or
pertimbangan baik hukum atau
technical
teknis, dan memberikan putusan
provide verdict over a Dispute.
consideration,
and
atas suatu Perselisihan. 1.37. Paspor adalah identitas resmi Warga Negara yang diterbitkan oleh
Instansi
berwenang
di
Citizen issued by authorized Establishment
in
his/her
Country.
Negaranya. 1.38. Pending Delete Period adalah masa
1.37. Passport is official identity of
selama
7
hari,
sejak
berakhirnya masa Redemption
1.38. Pending Delete Period is a 7 (seven)
days
term,
since
Redemption Period term ends.
Period. 1.39. Pengelola Internet
Nama Indonesia
Domain adalah
1.39. Indonesia
Internet
Domain
Name Registry defined as an
Halaman 13 dari 20 | Page 13 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
organisasi/entitas
yang
organization/entity
who
melakukan pengelolaan Nama
commences Domain Name dot
Domain
yang
id management (.id) whose
mendapat tugas dari Pemerintah
assignment was given from the
untuk menyelesaikan perselisihan
Government, to resolve Domain
Nama
Name dispute based on terms
dot
id
Domain
(.id)
berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan
and legislation.
yang berlaku. 1.40. Pengguna Nama Domain adalah
1.40. Domain Name User is an
Orang, Instansi Penyelenggara
Individual, State Administrator
Negara,
atau
Agency, Business Entity, or
mengajukan
society who files registration for
Badan
masyarakat
yang
Usaha,
pendaftaran untuk penggunaan
Domain
Nama Domain kepada Registrar
towards
Nama Domain.
Registrar.
1.41. Pemohon adalah pihak yang mengajukan
keberatan
atas
adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.
1.41. Applicant
Name
utilization
Domain
Name
is a party who
submitted an objection over a Listed Domain Name Dispute.
1.42. Pemerintah adalah Menteri atau
1.42. Government is a Minister or
pejabat lainnya yang ditunjuk oleh
other officials appointed by the
Presiden.
President.
1.43. Perselisihan
Nama
Domain
adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun
tidak
perselisihan
mengenai
termasuk konten
1.43. Domain Name Dispute is an instance where one party sense its
rights
has
been
rightly
violated over other parties on one listed Domain Name yet not including dispute over content and/or Management of the said Domain Name.
Halaman 14 dari 20 | Page 14 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
dan/atau Pengelolaan atas Nama Domain tersebut. 1.44. Pihak
adalah
Pemohon
atau
Termohon. 1.45. Pihak
1.44. Party
is
an
Applicant
or
Respondent.
yang
berhak
adalah
Ministry
or
Indonesia
Non-
Kementerian
dan
Pemerintah
Non-kementerian
Ministerial Government Agency
Indonesia yang diwakilkan oleh
represented by the Ministry
Kementerian
which assessed in the fields of
bidang
Lembaga
1.45. The Rightful Party is the
yang
mengurusi
Komunikasi
dan
Communication
and
Informatika, atau Kepolisian, atau
Informatics,
Pengadilan.
Department, or Court of Law.
1.46. Registri Nama Domain adalah
or
Police
1.46. Domain Name Registry is an
penyelenggara yang bertanggung
administrator
jawab
melakukan
administering superintendence,
pengelolaan, pengoperasian, dan
execution, and maintenance of
pemeliharaan
Domain
dalam
Penyelenggaraan
culpable
Name
Sistem Elektronik Nama Domain
Electronic
Indonesia.
Administration.
in
Indonesia System
1.47. Server Nama Domain adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk
memberikan
layanan
1.47. Domain Name Server is an Electronic
System
used
for
permit domain service.
domain. 1.48. Shared Registry System (SRS)
1.48. Shared
Registry
System
adalah sistem Registri bersama
(SRS) is a joint Registry system
untuk
oleh
to be used for several Registrar
dalam
in permitting Domain Name
memberikan layanan pendaftaran
registration and maintenance
dan pemeliharaan Nama Domain.
service.
dipergunakan
beberapa
Registrar
Halaman 15 dari 20 | Page 15 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
1.49. Recycle 1.49. Recycle
adalah
mekanisme
penghapusan Nama Domain dari basis data DNS, untuk dapat
is
a
deletion
mechanism of Domain Name from DNS database, to be reused by the public.
digunakan kembali oleh publik. 1.50. Redemption masa
Period
selama
30
diajukannya
adalah
1.50. Redemption Period is a term of
sejak
30 (thirty) days since delete
hari
permintaan
request commenced.
penghentian (delete request). 1.51. Registran adalah perseorangan,
1.51. Registrant
defined
as
Badan Hukum, Badan Usaha,
individual,
yang
Business Entity which registers
mendaftarkan
dan
menggunakan Nama Domain. 1.52. Registrar Nama Domain adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang
menyediakan
jasa
pendaftaran Nama Domain. 1.53. Registrar
Nama
Domain
Legal
an
Entity,
and utilizes Domain Name.
1.52. Domain Name Registrar is a Legal Entity or Business Entity which provides Domain Name registration service. 1.53. Domain
Name
Registrar
Instansi adalah Menteri yang
Agency is a Minister who
melaksanakan pengelolaan dan
carries
pendaftaran
Domain
Nama
Domain
out
Secondary-Level
Name
management
tingkat kedua dan Nama Domain
and registration as well as
tingkat turunan untuk kebutuhan
Establishment
Instansi.
derivative Domain Name.
1.54. Registri Nama Domain adalah
demand
for
1.54. Domain Name Registry is an
penyelenggara yang bertanggung
administrator
jawab
melakukan
administering superintendence,
pengelolaan, pengoperasian, dan
execution, and maintenance of
pemeliharaan Penyelenggaraan
Domain
dalam
Halaman 16 dari 20 | Page 16 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
culpable
Name
in
Indonesia
Sistem
Elektronik
Nama
System
Administration.
Domain. 1.55. Restore untuk
Electronic
adalah
mekanisme
mengaktifkan
kembali
1.55. Restore is a mechanism to reactivate a reclining Domain Name.
Nama Domain non-aktif. 1.56. Siklus Masa Berlaku adalah
1.56. Valid Date Period is a Domain
masa berlaku Nama Domain dari
Name legitimate term started
saat domain diaktifkan sampai
from domain activation until the
dengan habis masa berlakunya
end of its term (1 to 3 years).
(1 s/d 3 tahun). 1.57. Surat Izin Usaha Perdagangan
1.57. Trade Permit (SIUP) is a letter
yang
issued by Government Agency
dikeluarkan Instansi Pemerintah
to execute business in the fields
untuk menjalankan usaha di
of Product / Service Trade in
bidang
Indonesia.
(SIUP)
adalah
surat
Perdagangan
Barang/Jasa di Indonesia. 1.58. Surat
Izin
Telekomunikasi
Usaha adalah
Izin
1.58. Telecommunication Business Permit is a Business License in
Usaha di bidang jasa/jaringan
the
telekomunikasi yang dikeluarkan
telecommunication
oleh Kementerian terkait.
issued by related Ministry.
1.59. Surat
field
of
service
/
network
1.59. Internal Decree defined as a
Keputusan
Internal
dokumen
yang
document
oleh
suatu
organization which is legally
adalah dikeluarkan organisasi
yang
sifatnya
mengikat ke dalam organisasi
binding
publicized
into
by
the
an
said
organization.
tersebut. 1.60. Surat Kuasa adalah surat yang berisi
pelimpahan
wewenang
dari seseorang atau
pejabat
1.60. Power of Attorney is a letter which consisted of delegation of authority from an individual or
tertentu kepada seseorang atau
certain
pejabat lain.
individual or other officials.
Halaman 17 dari 20 | Page 17 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
official
to
another
1.61. Surat Permohonan adalah surat yang
ditujukan
untuk
mengajukan permohonan atau
1.61. Application
Letter
is
a
memorandum meant to file an appeal or request.
permintaan. 1.62. Suspend
adalah
pemblokiran dengan Nama
metode
1.62. Suspend is a Domain Name
Domain
obstruction method by way of
mengarahkan
directing the said Domain Name
tersebut
to a warning page.
Nama
cara Domain
ke
halaman peringatan. 1.63. Tanda (TDP)
Daftar
Perusahaan
adalah
bukti
1.63. Company
Registration
bahwa
Number (TDP) is a credential
Perusahaan/Badan Usaha telah
stated by which a Company /
melakukan
Wajib
Daftar
Business Entity has executed
Perusahaan
kepada
instansi
Company Registration to an
yang berwenang.
authorized establishment.
1.64. Tanggal Mulai/Efektif adalah
1.64. Effective/Start Date is a day
hari dimana Sekretariat PPND
where
mulai
proses
commenced dispute resolution
perselisihan
process after Applicant files and
setelah Pemohon mengajukan
registers an Objection to PPND
dan
Secretariat
melaksanakan
penyelesaian
mendaftarkan
Keberatan
PPND
Secretariat
and
pay
kepada Sekretariat PPND dan
administration fee of registration
membayar
as set by PPND Secretariat.
pendaftaran
biaya yang
administrasi ditetapkan
oleh Sekretariat PPND. 1.65. Termohon adalah pihak yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan
pelanggaran
terhadap hak-hak Pemohon atas penggunaan
suatu
Nama
1.65. Respondent
is
a
party
considered to have commited an offense towards Applicant and his/her rights over Domain Name utilization.
Domain.
Halaman 18 dari 20 | Page 18 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
1.66. Web Hosting adalah salah satu
1.66. Web Hosting is one form of
bentuk layanan jasa penyewaan
leasing services on the Internet
tempat
to exhibit webpages.
di
Internet
menampilkan
laman
untuk web
di
internet. 1.67. User–Name adalah kode nama dari pendaftar Nama Domain baik
perorangan/
badan
usaha/organisasi/entitas,
yang
terdaftar dalam sistem.
1.68. Unsuspend
metode
pelepasan pemblokiran Nama dengan
cara
mengembalikan Nama Domain tersebut ke kondisi semula.
organization / entity, listed in the
1.68. Unsuspend Name
is
an
obstruction
Domain release
method by means of return the said Domain Name to its original
2. Objective
Kebijakan ini berisi definisi untuk istilah digunakan
Kebijakan
individual / business entity /
condition.
2. Tujuan
yang
Domain Name registrar, be it
system.
adalah
Domain
1.67. User-Name is a code name of
Nama
dalam
semua
Domain
Internet
This policy consists of definition for used terminologies in any Domain Name Internet Policy Indonesia.
Indonesia.
3. Ruang Lingkup Dokumen
ini
3. Policy Scope
mencakup
Kebijakan
Definisi Umum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Kebijakan.
4. Tinjauan Kebijakan
mengubah
istilah
yang
didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat
dengan
tujuan
Rationale Policy used as a guideline in constructing this Policy.
4. Policy Review
Registri dapat menambah, menghapus, atau
This document encompasses General
klarifikasi,
Registry may subtract, abolish, or alter defined terminology in this Policy on any account with the intention of clarification,
addition,
improvements of the policy. Halaman 19 dari 20 | Page 19 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI
and
penambahan
dan
penyempurnaan
kebijakan ini.
5. Penafsiran
5. Interpretation
Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua)
This Policy is made in 2 (two)
bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan
languages, Indonesian and English. In
Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan
case
penafsiran, maka yang berlaku adalah
Indonesian version shall prevail.
of
any
discrepancies,
the
bahasa Indonesia.
6. Ketentuan Peralihan
6. Transtional Provisions
Nama Domain yang telah didaftarkan
The registered Domain Name remained
sebelum
Kebijakan
valid until expiration date before the
Definisi Umum Versi 2.1 ini, dinyatakan
enactment of this General Definition
tetap berlaku sampai jangka waktunya
Policy version 2.1.
ditetapkannya
habis.
7. Ketentuan Penutup
7. Involucre Provisions
7.1. Pada saat Kebijakan ini mulai
7.1. When the Policy is in effect, the
berlaku, Kebijakan Definisi Umum
assigned Domain Name General
yang
sebelum
Policy before the newer version of
ditetapkannya Kebijakan Versi 2.1
2.1 is considered revoked and
ini, dicabut dan dinyatakan tidak
declared invalid.
ditetapkan
berlaku. 7.2. Kebijakan Definisi Umum ini mulai
7.2. General
Definition
Policy
is
berlaku sejak tanggal 24 Maret
effective immediately as per 24
2017.
March 2017.
Halaman 20 dari 20 | Page 20 of 20 004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi: Publik | Distribusi: Publik © PANDI