PENGATURAN i. MENGENAI PERTUKARAN INFORMASI TEKNIS DAN KERJA SAMA DI BIDANG KESELAMATAN RADIOLOGI DAN NUKLIR ANTARA BADAN PENGAWASTENAGA NUKLIR (BAPETEN) REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERLINDLINGANRADIASI DAN KE SELAMATAN NUKLIR AUSTRALIA (ARPANSA)PEMERINTAHAU STRALIA
Badan PengawasTenagaNuklir Republik Indonesia(BAPETEN) dan Badan Perlindungan Radiasi dan KeselamatanNuklir Australia (ARPANSA) PemerintahAustralia (selanjutnya secaraindividual disebut sebagaio'Pihak"dan secarabersama-sama disebut sebagai"Para Pihak"): Memiliki kepentinganbersamadalammelanjutkanpertukaraninformasidan keda samayang berkaitan dengan kebutuhan untuk mempertahankankeselamatanradiologi dan nuklir terhadap fasilitas radiasi dan instalasi nuklir serta keselamatandan keamanan sumber radioaktif; Memperhatikan Pengaturan antara BAPETEN dan ARPANSA mengenai Pertukaran Informasi Teknis dan Kerja Sama dalam KeselamatanRadiologi dan Nuklir, yang telah ditandatanganipada tanggal 12 Desember2006, dan memiliki keinginan yang samauntuk melanjutkankerja samayangtelah adauntuk lima tahunke depan; Merujuk Perjanjian mengenaiKerja Sama dalam Penelitian Ilmiah dan Pengembangan Teknologi antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahAustralia yang telah ditandatanganidi Canberrapadatanggal24 Agustus1994; Sesuaidenganhukum danperaturanyangberlakupadaParaPihak Telah menyetujui pengaturan-pengaturan sebagaiberikut:
PARAGRAF 1 RUA}IG LINGKUP
Para Pihak bersama-samamemutuskanuntuk melaksanakanpertukaran informasi teknis mengenaikeselamatanfasilitas radiasi dan instalasi nuklir dan keamanansumber-sumber berdasarkanhukum dan radioaktif selamapara Pihak diberikanizin untuk melaksanakannya peraturanmasing-masingnegara.Pertukaraninformasimencakup; 1. tapak,konstruksi,komisioning,operasidan dekomisioningnuklir instalasi; peraturan,kode,standar,kriteria dan pedoman; 2. perundang-undangan, 3. prosesperijinan,termasukevaluasidan pengkajian,sertainspeksikeselamatanterkait nuklir; dengankeselamatan radiologi,dan 4. laporaninsidendanteknis sertapengkajiankeselamatan; pengawasanterkait dengankeselamatanradiologi dan 5. penelitiandan pengembangan nuklir; 6. isu-isu pokok terkait dengan perlindunganmasyarakatdan pekerja radiasi/fisika perlindunganlingkungandanmanajemenlimbahradioaktif; kesehatan, fasilitasradiasidan instalasinuklir; dan 7. kesiapsiagaan 8. pengembangandan pemeliharaaninfrastruktur pengawasanyang terkait dengan keselamatan dan keamanansumberradioaktif.
PARAGRAF 2 ADMINISTRASI
2.1
Pertukaran informasi dapat dilaksanakan'melalui pos atau sarana komunikasi elektronik yang tepat, termasuk tetapi tidak terbataspada telepon, faksimili, dan internet,melalui.kunjungan-kunjungan maupunpertemuan-pertemuan.
2.2
Administrator akan ditunjuk oleh masing-masing Pihak untuk menyelia dan mengkoordinasikankeikutsertaan Pihak dalam pertukaran secara keseluruhan. Administrator akan menjadi penerimasemuadokumen yang dikirimkan di bawah kerja samaini, kecualiParaPihakmenentukansebaliknya.
2.3
Pertemuanpersonil untuk mengimplementasikan Pengaturanini akan diatur hanya apabila Para Pihak secarabersama-sama menganggapnyaperlu. Setiap kunjungan yang dilaksanakandi bawah Pengaturanini akan berlangsunghanya setelah adanya konsultasiantaraAdministrator.
PAIU{GRr\II 3 PERTUKARAN DAN PENGGT]NAAN INFORMASI
3 . 1 . Informasi yang diterima oleh Pihak di bawah Pengaturanini dapat disebarluaskan secarabebas tanpa persetujuanlebih lanjut dari Pihak lainnya kecuali ditentukan sebaliknyaoleh Pihakyangmengirimkannya. 3.2.
Setiap Pihak harus secarajelas mengindentifikasikandan mengindikasikansetiap informasi yang mungkin akan disediakankepadaPihak lain di bawahPengaturanini sebagaihal yang rahasiaatau sebaliknyadiklasifrkasikanuntuk tujuan keamanan,dan informasi. danpenyebarluasan dapatmenetapkanpelarangan.penggunaan termasukklasifikasi SetiapPihak harus menghormatisemuapelarangan-pelarangan, keamananan atau keperluan-keperluankerahasiaan, yang ditetapkan dalam penggunaaninformasioleh Pihak lainnya.
3 . 4 . ParaPihak harusmemastikaninformasi yang diterima, atauhasil dari kegiatanyang dilaksanakanoleh merekadi bawah Pengaturanini, digunakansecarakhususuntuk tujuan-tujuan damai. Setiap Pihak, yang menggunakaninformasi yang disediakan dalamPengaturanini, harusmenanggungsemuaresiko yang muncul dari penggunaan informasi tersebut dan tidak akan menuntut Pihak lainnya dari kerusakan atau kerugianyangdisebabkanoleh hal tersebut. dan efektif melindungi 3 . 5 . ParaPihak dalam Pengaturanini harus secarabersama-sama kekayaan intelektual sesuai dengan hukum masing-masingPihak dan perjanjianperjanjian intemasional,yang diikuti Para Pihak untuk dipenuhi. PadaParagrafini, yang tercantumdalamParagraf kata-kata'kekayaanintelektual',memiliki triengertian 2 KonvensiPembentukanOrganisasiKekayaanIntelektualDunia, yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, sebagaimanatelah diamandemenpada tanggal28 September1979.
3 . 6 . Tidak ada yang tercantumdalam Paragrafini yang mewajibkan para Pihak untuk menyediakanpihak lainnya di bawahPengaturanini setiapinformasi yang dianggap rahasiaatau sebaliknyadiklasifikasikanuntuk tujuan keamanansesuaidenganhukum Pihak. dan peraturanmasing-masing J. t.
Hukum dan peraturanmasing-masingnegaraharus mengaturkerja samadi bawah Pengaturanini. Setiapsengketayang terjadi di antaraParaPihak mengenaipengertian dan aplikasi dari Pengaturanini akan diselesaikandengansegeradan secaradamai melalui konsultasiataunesosiasidi antaraParaPihak.
PARAGRAF 4 KERAHASIAAN
4 . T . Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperhatikankerahasiaandokumen-dokumen,informasi, dan data lainnya yang diterima atau diberikankepadaPihak lainnya selamamasaimplementasiPengaturan ini atauperjanjianlainnyayang dibuatmerujukkepadaPengaturanini.
4.2. ParaPihak menyetujuibahwaketentuandari Paragrafini akan terus berlaku dengan tidak mengabaikan adanyapengakhiranPengaturanini.
4 . 3 . Apabila salah satu Pihak mengingintan untuk mengungkapdata dan/atauinformasi rahasiayang berasaldari kegiatankerja samadi bawahPengaturanini kepadapihak ketiga, Pihak yang mengungkapkanharus mendapatkanpersetujuanterlebih dahulu dilaksanakan. dari Pihak lain sebelumpengungkapan 4.4.
KetentuanParagrafini tidak mengabaikanketentuandan hukum yang berlaku dari ParaPihak.
PARAGRAF 5 MULAI BERLAKU. DURASI DAI\ PENGAKIIIRAN
5 . 1 . Pengaturanini wajib menggantikanPengaturanantaraBAPETEN dan ARPANSA mengenaiPertukaranInformasiTeknisdanKerja SamadalamKeselamatanRadiologi padatanggal12Desember2006. danNuklir yang ditandatangani
5 . 2 . Perjanjian ini wajib berlaku saat ditandatanganioleh Para Pihak dan berdasarkan Paragraf3.2 wajib berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, kecuali salah satu Pihak menginginkanuntuk memperpanjangperjanjian ini untuk jangka waktu selanjutnya oleh paraPihak. tertulisyangditandatangani melalui pemberitahuan
5 . 3 . Salah satu Pihak dapat menarik diri dari Pengaturanini, d.ngun terlebih dahulu memberikanpernyataansecaratertulis kepadaPihak lainnya paling lambat 90 hari terhadapkeinginannyauntuk mengakhiriperjanjianini.
SEBAGAI BUKTI, Yang bertandatangandi bawah ini, telah menandatanganiPengaturanini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 2 April 2012, dalarnrangkap dua, dalam bahasaIndonesia dan bahasaInggris.Dalam hal terdapatperbedaanpadapenafsiran,teks dalambahaqJnggris wajib berlaku.
Untuk BadanPengawasTenagaNuklir
Untuk BadanPengawasKeselamatanNuklir dan PerlindunsanRadiasiAustralia (ARPANSA),
^ertLL/\
